Sekretariat Negara Republik Indonesia
Sambutan Presiden - Pembukaan Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD, Jakarta, 17 Desember 2015 Kamis, 17 Desember 2015
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL IV ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA (ADKASI) HOTEL PULLMAN, JAKARTA17 DESEMBER 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,
Yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran Pengurus ADKASI,
Yang saya hormati seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia,
Hadirin, Tamu Undangan yang berbahagia,
Sebelumnya saya mau menjawab dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Salihudin, mengenai RPP. Saya belum tahu barangnya itu sudah sampai di mana, tapi akan saya urus. Sudah, jawaban saya itu saja, nanti akan saya urus. Dan yang jelas, naiklah. Berapanya, belum bisa saya jawab di sini. Lah barangnya belum sampai ke saya. Saya tahu angka-angkanya, katakanlah kayak perjalanan, kan memang sangat kecil sekali. Saya tahu. Itu kan?
Bapak-Ibu, seluruh jajaran Pengurus dan Anggota ADKASI,
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Keberhasilan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kerja sama, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara gubernur dan DPRD provinsi, antara bupati-wali kota dan DPRD kabupaten dan kota. Dan sinergi baru bisa berjalan secara efektif apabila ada paradigma yang sama, ada pemahaman yang sama, ada pola pikir dan mindset yang sama tentang ke mana kita harus melangkah, apa yang menjadi arah dan tujuan pembangunan ini, dan apa yang menjadi indikator-indikator keberhasilan pembangunan. Jangan sampai kita sudah bekerja keras, tapi tujuannya berbeda-beda, langkahnya berbeda-beda, ukurannya juga berbeda-beda, sehingga sumber daya yang sudah dikeluarkan menjadi tidak efektif, menjadi tidak efisien.
Saya ingin menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian para anggota ADKASI. Perencanaan pembangunan daerah harus satu garis dengan perencanaan pembangunan nasional. Harus satu garis. Jangan sampai rencana pembangunan nasional menuju ke utara, rencana pembangunan daerah menuju ke selatan, barat, atau timur. Ini sangat berbahaya. Hal yang penting juga: agar program-program pembangunan terintegrasi antardaerah kabupaten dan kota, antarprovinsi tanpa harus mengabaikan kondisi yang berbeda dari masing-masing daerah.
Ukuran kinerja hubungan daerah harus mengacu pada lima indikator yang penting. Ini yang selalu saya tekankan karena banyak orang lupa di sini. Pertama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua tingkat inflasi. Yang ketiga Gini ratio. Yang keempat angka kemiskinan. Yang kelima pengangguran dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Yang pertama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi misalnya lima, tetapi inflasinya delapan lebih, tekor kita tiga persen.
Orang sering melupakan inflasi. Hati-hati dengan inflasi. Ekonominya tumbuh, tapi inflasinya lebih dari itu, ya berarti malah minus. Orang memiliki uang, tetapi begitu akan belanja, harganya naik lebih mahal sehingga daya belinya menjadi turun. Orang sering melupakan ini, hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi melupakan inflasi.
Oleh sebab itu, saya sampaikan di sini perlunya Tim Pengendalian Inflasi di Daerah. Kalau harga sudah kelihatan naik sedikit, langsung kejar: apa sebabnya, apakah ada yang menimbun di gudang, atau karena memang harga itu suplainya kurang, demand dan supply tidak seimbang, sehingga daerah perlu saya sampaikan perlunya juga anggaran untuk menekan inflasi sehingga, kalau pertumbuhan ekonomi kayak sekarang, pertumbuhan ekonomi perkiraan saya tahun ini 4,7-4,8 persen. Kira-kira angkanya itu. Tetapi kalau inflasi, dan saya perkirakan inflasi di bawah tiga, saya pastikan di bawah tiga, artinya kenaikan harga-harga barang itu tidak tinggi. Tahun yang lalu 8,3 persen, tahun ini di bawah 3 persen, saya pastikan di bawah tiga. Target kita kemarin jangan lebih dari 4 persen, tapi ini alhamdulillah di bawah tiga. Ini ada ruang masyarakat di dalam perbedaan pertumbuhan dan inflasi. Ini menjadi ruang masyarakat untuk daya beli.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kemudian hati-hati dengan yang namanya Gini ratio. Gini ratio kita sudah menurut saya angkanya sudah merah, 0,41 persen. Kesenjangan yang kaya dan yang miskin ini sudah sangat lebar sekali. Dua hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari Bank Dunia, 1 persen rumah tangga Indonesia memegang kekayaan sampai 50 persen lebih dari kekayaan yang ada di negara ini. Artinya yang 50 persen lagi dibagi oleh 99 persen rumah tangga yang ada. Ini juga daerah harus melihat. DPRD harus ikut mengawal.
Angka kemiskinan juga sama. Daerah-daerah yang sudah dikategorikan merah harus memberikan porsi yang lebih kepada anggaran yang berhubungan dengan kemiskinan, baik pelayanan publik yang berkaitan dengan pendidikan, dengan kesehatan, dan juga mungkin jaminan-jaminan sosial yang lain, yang bisa diberikan kepada rumah tangga-rumah tangga miskin.
Dan yang berkaitan dengan pengangguran, pembukaan lapangan pekerjaan, buka seluas-luasnya. Saya ingin memberikan pemahaman agar kita sama. Buka seluas-luasnya yang namanya investasi yang menuju ke daerah, apalagi investasi itu berupa investasi yang padat karya. Buka yang seluas-luasnya. Berikan tekanan kepada pemerintah daerah bahwa investasi yang berupa infrastruktur sangat penting sekali, investasi yang berupa manufaktur sangat penting sekali, investasi yang berupa industri sangat dibutuhkan sekali. Buka seluas-luasnya.
Kalau hal yang berkaitan dengan investasi sumber daya alam, itu yang perlu dikalkulasi, perlu dihitung. Jangan semua diberikan yang sumber daya alamnya, malah yang industri, manufaktur, infrastruktur malah dihambat. Ini jangan terbalikbalik. Hati-hati.
Dengan investasi itulah, pertumbuhan ekonomi di daerah akan meningkat. Semakin banyak peredaran uang di sebuah negara, semakin banyak peredaran uang di sebuah daerah, kesejahteraan, kemakmuran akan meningkat. Itu sudah hal yang tidak bisa dibantah-bantah lagi. Uangnya bisa berasal dari dari APBN, uangnya bisa berasal dari APBD, uangnya bisa berasal dari dunia swasta, investasi dalam negeri maupun investasi dari luar.
Sekali lagi, sekarang persaingan dan pertarungan itu sudah antarnegara. Kalau kita tidak satu, bisa hancur. Antarnegara.
Sebentar lagi, dua minggu lagi sudah dibuka ASEAN Economic Community, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita sudah http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
tidak bisa lagi menolak, “Tidak mau gabung saya. Enggak mau. Enggak mau.― Sudah tidak bisa. Sebentar lagi, kita ini masih berhitung, mengalkulasi untuk gabung dengan TPP, TPP-nya Amerika (Trans Pasific Partnership). Kalau sudah dibanned, enggak bisa apa-apa. Dengan ETI di Uni Eropa, di EU, kita sudah tidak bisa lagi menolak dan bilang tidak. Dengan RCEP, dengan China, enggak bisa juga kita menolak. Enggak bisa.
Begitu kita menolak, “Enggak, saya enggak mau gabung dengan TPP Amerika,― akibatnya apa? Karena yang sudah gabung sekarang, Malaysia, Vietnam—yang ASEAN ya—Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei sudah gabung, begitu kita tidak gabung, apa yang terjadi? Produk kita yang masuk ke Amerika, baik berupa garmen, baik berupa sepatu, baik dengan handicraft yang dari kampung-kampung, diberi pajak 20 persen, 15 persen. Yang ikut gabung, pajaknya 0 persen. Gimana barang kita bisa bersaing? Gimana barang kita bersaing? Enggak bisa bersaing. Satu dipajaki 20 persen, yang anggota TPP pajaknya nol.
Artinya bahwa visi ke depan adalah visi kompetisi. Tidak ada yang lain. Daerah yang tidak kompetitif pasti akan ditinggal oleh daerah yang lainnya. Negara yang tidak kompetitif pasti juga ditinggal oleh negara yang lain. Pasti, saya pastikan itu.
Sekali lagi, kita tidak bisa berkata, “Tidak,― atau takut, “Wah takut kita gabung dengan.― Sudah tidak ada kata-kata it Yang paling penting bagaimana memperbaiki. Yang belum baik perbaiki. Yang belum bagus perbaiki.
Izin-izin misalnya, saya berikan contoh seperti yang sering saya sampaikan: izin pembangkit listrik. Ada yang dua tahun urus izin. Ada yang empat tahun. Ada yang enam tahun urus izin saja. Bagaimana investasi mau masuk?
Setiap saya ke daerah, yang selalu dikeluhkan kepada saya, baik dari Ketua dan Anggota DPRD, baik dari masyarakat, “Pak, listriknya byar-pet. Sehari mati delapan kali, empat kali, 12 jam, 8 jam.― Selalu sama di semua provinsi. Semua seperti itu.
Saya cek, “Kenapa bisa terjadi seperti ini?― Problemnya ya itu tadi, di izin. Mana investor yang mau masuk kalau izinnya enam tahun, empat tahun. Aduh, mau bikin listrik, sudah mules-mules urus izin-izin.
Izinnya ada berapa, Bapak-Ibu sekalian? 59 izin. Mengurus izin satu saja pontang-panting, apalagi 59 izin. Saya hitung http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
betul. Lembar izinnya ada 260 lembar. Saya hitung, satu koper lebih itu berarti. Bayangkan. Siapa yang mau bangun?
Empat bulan yang lalu, sudah kita potong menjadi 22 izin. Dari 59, potong yang enggak perlu-perlu, karena kita ini sering, izin sama persyaratan itu, persyaratan dijadikan izin. Harusnya menjadi syarat, ini dijadikan izin. Problemproblem seperti ini di daerah semuanya sama. Kalau izin terlalu banyak, potong kalau kita mau maju, kalau kita mau kompetitif. Kalau masih dipersulit-dipersulit, sudah lupakan. Pasti daerah itu pasti ditinggal. Kalau negara, pasti negara itu ditinggal. Pasti.
Saya berikan contoh izin investasi di Uni Emirat Arab. Itu saya pernah punya pengalaman 14 tahun yang lalu. Mengurus izin enggak ada satu jam. Saya datang ke Kantor Perekonomian Nasional. Syaratnya diminta. Mereka menyampaikan, “Bapak ke gedung sebelah, kantor notariat.― Kita ke sana jalan kaki. Ini diberikan. Dicek lagi di situ. “Bapak kembali ke meja tadi ya.― Kembali ke sana, izin sudah diberikan. Selesai. Sudah, hanya itu.
Kita enam tahun. Apa mau kita terus-teruskan seperti itu? Mau kita terus-teruskan? Ditinggal kita kalau hal-hal seperti itu mau kita terus-teruskan. Ini yang perlu sedikit saya sampaikan mengenai investasi.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya juga ingin mengingatkan kita bahwa tidak bisa semua hal kita adakan dalam waktu bersamaan. Beri prioritas pada hal yang strategis dan berdampak luas bagi rakyat. Harus dicari faktor-faktor pengungkit, tadi saya sampaikan, investasi, daya beli masyarakat, hilirisasi industry, tadi sudah saya sampaikan, kemudian ekspor, hati-hati, ekspor.
Waktu saya bertemu dengan perdana menteri dan presiden negara-negara tetangga ASEAN, saya ini kan kalau ketemu dengan masyarakat kan banyak yang menyampaikan, “Banyak yang takut, Pak. Bagaimana ini, kita nanti masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menang enggak kita?― Khawatir, Ragu. Ada presiden dan perdana menteri negara-negara ASEAN bisik-bisik saya, mereka takut, mereka khawatir, “Wah nanti, kalau begini, Indonesia punya penduduk banyak, produk-produknya banyak menyerbu negara kita.― Mereka takut. Loh kok kita ikut juga takut? Jangan gitu loh. Kita harus PD, percaya diri, dong. Mereka bisik-bisik loh. Saya mengerti, “Waduh ini mereka pada takut.― Kalau perlu, kita takut-takut kan? Jangan malah takut, khawatir, takut. Bagaimana?
Sekali lagi, yang belum baik, perbaiki. Yang belum bagus, perbaiki. Kuncinya ada di situ. Yang belum efisien, buat http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
efisien. Yang bertele-tele, buat simple, buat sederhana. Kuncinya hanya di situ.
Dan birokrasi itu pengawasannya ada di Bapak-Ibu semuanya. Kontrol budgeting di Bapak-Ibu semuanya. Pekerjaanpekerjaan yang berupa proyek dan lain-lain, pengawasannya ada di Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu semuanya, sebagai pimpinan, anggota DPRD, semuanya menjadi kunci di situ. Dalam manajemen apa pun, kalau perencanannya bagus, kontrolnya bagus, itu akan banyak menyelesaikan masalah.
Pada awal minggu ini, saya sudah menyerahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga, juga kepada kepala daerah. Saya berharap para anggota ADKASI mendorong kepala daerah agar memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun. Jadi, dorong agar kegiatan dan program itu berjalan di Januari. Pola lama, cara-cara lama biasanya kan berjalannya pada bulan enam, bulan tujuh, ada yang Oktober baru mulai, agar itu didorong mulai bulan Januari atau maksimal Februari, agar tidak terjadi kontraksi ekonomi. Artinya, di sepanjang tahun itu, ada uang beredar terus.
Ini juga saya berikan catatan karena setiap hari, setiap pagi yang menjadi sarapan saya adalah angka-angka. Daerah masih memegang uang 259 triliun. Duitnya ditaruh di BPD atau di bank di daerah. Bapak-Ibu, kalau uang itu dibelanjakan, itu akan menumbuhkan ekonomi yang sangat besar sekali. Kenapa disimpan?
Saya kemarin sudah cari cara. Kalau begini, tidak usah kita transfer uang sajalah, sudah. Iya dong. Kita di sini kan penerimaan dari pajak kita pontang-panting. Dapat uang, kita transfer ke daerah, baik dalam bentuk DAU dan dana-dana yang lain. Begitu sampai di sana, tidak cepat digunakan, disimpan. Coba bayangkan. Menumpuk lagi 259 triliun. Gede sekali. Saat itu pernah malah 290-an triliun.
Kejar-kejar, turun-turun-turun-turun. Ini yang juga Bapak-Ibu perlu ingatkan kepada kepala daerah. Dikontrol mereka, berapa sebetulnya uang yang dideposito atau ditaruh di rekening di bank. Kejar dinas-dinas agar segera menggunakan uang itu.
Gede sekali angka seperti itu, gede sekali. Itu, kalau keluar semuanya, ekonomi kita bisa terdorong naik betul. 250-an triliun bukan angka yang kecil, sehingga tahun depan—ini baru kita otak-atik—enggak akan kita transfer cash. Ini enggak ada urusannya dengan RPP tadi loh ya. Yang kita transfer nanti adalah surat utang. Ya sistem surat utang. Kemungkinan, ini belum saya putuskan.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Artinya apa? Kalau sudah bentuk surat utang, artinya apa? Yang digunakan oleh dinas itu yang akan keluar. Biasanya, kalau kita transfer katakanlah 200 miliar ke sebuah kabupaten, ya sudah, terima 200 miliar. Digunakan mungkin bulan ini baru 50 miliar, berarti masih sisa 150 miliar. Yang sudah berjalan bertahun-tahun kan seperti itu.
Kalau kita beri surat utang, tidak. Transfer surat utang, kemudian hanya butuh 50 miliar, ya sudah 50 miliar. Tetap bisa ambil, tetapi 50 miliar, enggak kayak dulu. “200 miliar mana?― Langsung. Yang 150 tabung di deposito, yang 50 digunakan. Tidak. Makin lama kita kan harus makin pintar.
Jadi, agar dorong, awal tahun bisa segera dilaksanakan. Kemudian kawal, kontrol kegiatan anggaran supaya sekali lagi ekonomi di daerah bergerak lebih cepat. Saya juga meminta agar seluruh anggota ADKASI mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dengan menjaga akuntabilitas, keterbukaan, transparansi pengelolaan keuangan di daerah, serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.
Sekarang saya sudah gerakkan di kementerian agar penggunaan kata-kata itu, lebih diambil kata-kata yang konkret dan jelas. Jangan sampai ‘pemberdayaan nelayan’ ‘peningkatan kualitas petani’. Apa itu? Misalnya ‘pemberdayaan langsung saja ‘beli benih ikan’; to the point saja, ‘beli kapal untuk nelayan’. Begitu loh. ‘pemberdayaan nelaya kata Bu Susi, “Mengecat trotoar itu pemberdayaan nelayan, Pak, trotoar di dekat laut.― Aduh, karena kata-katanya absurd. Biar fleksibel ya kan?
Sudahlah, kita ini harus mulai meninggalkan hal yang enggak jelas-enggak jelas dan absurd seperti itu. ‘Pemberdayaan nelayan’ hilangkan. Langsung saja ‘beli jaring untuk nelayan’, ‘beli benih ikan untuk budi daya nelayan’. Jelas. mesin untuk kapal untuk nelayan.’ Petani, ya enggak usah ‘peningkatan kualitas’, ‘pengembangan’. Aduh, Bap the point sajalah, ‘beli benih untuk petani, beli bibit hortikultura petani’. Jelas. ‘Berapa kali berapa’, ‘dapatnya be Sudah jelas.
Dan kata-kata itu sudah saya mulai dari pusat agar hilang. Nanti daerah saya harapkan juga Bapak-Ibu semuanya juga ikut. Bapak mengontrolnya kan juga mudah, “Hei mana bibitnya? Mana benihnya? Jumlahnya berapa?― Jadi gampang. Dalam pengawasan budgeting, lebih mudah.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kemudian berikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang produktif, utamanya belanja modal dan belanja infrastruktur. Penting sekali ini. Jadi, pelototi yang namanya belanja-belanja. Banyak belanja-belanja aparatur yang kira-kira tidak penting hilangkan. Masukkan ke belanja-belanja infrastruktur, masukkan ke belanja-belanja modal. Lakukan efisiensi terhadap belanja-belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang, yang kira-kira tidak perlu.
Saya juga meminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber pada APBD lebih cepat bisa dilaksanakan.
Dan terakhir, lakukan percepatan deregulasi, debirokratisasi di daerah. Sederhanakan semuanya, simpelkan, agar semuanya menjadi cepat. Kalau membuat perda-perda, jangan menjadikan tambah ruwetnya proses-proses, prosedur yang ada di daerah. Buatlah yang semuanya simpel.
Sekali lagi, persaingan kita adalah persaingan antarnegara. Mereka cepat. Kita enggak cepat. Karena apa? Terjerat oleh aturan kita sendiri.
Ini mau saya potong habis aturan-aturan yang entah perpres, keppres, permen (peraturan menteri), PP yang kira-kira menghambat. Mau saya habiskan semuanya, agar kita lincah dan kita cepat. Saya sudah data ada 42.000, 42.000 peraturan, regulasi kita.
Yang menghambat kita sendiri. Yang buat kita-kita sendiri. Setelah melaksanakan, yang bingung kita sendiri. Ini kan lucu. Kita ini lucu, melucu.
Oleh sebab itu, kalau buat perda, hati-hati. Jangan malah menjerat kita sendiri, membelenggu kita sendiri. Sudah, hentikan hal yang seperti itulah. Membuat itu yang bagaimana negara ini cepat bergerak, bagaimana daerah itu bisa cepat bergerak, bisa cepat memutuskan.
Persaingan sudah antarnegara, kita masih pakai pola-pola lama. Apa-apaan? Sudahlah, saya mengerti yang di hadapan http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
Sekretariat Negara Republik Indonesia
saya ini orang-orang pintar semuanya, yang sudah mengerti semuanya. Ini hanya masalah niat. Sudah, marilah kita berniat yang tadi hal-hal yang saya sampaikan.
Akhirnya, dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’, saya nyatakan Munas, Musyawarah Nasional IV ADKASI dibu dan dimulai. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
*****
Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 15 January, 2017, 15:14
