Pengarahan Presiden RI - Penyerahan DIPA 2016 dan Penganugerahan..., Jakarta 14 Desember 2015 Senin, 14 Desember 2015

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Pengarahan Presiden RI - Penyerahan DIPA 2016 dan Penganugerahan ..., Jakarta 14 Desember 2015 Senin, 14 Desember 2015

PENGARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 2016 DAN PENGANUGERAHAN DAERAH BERPRESTASI PENERIMA DANA INSENTIF DAERAH (DID) 2016 ISTANA NEGARA, JAKARTA 14 DESEMBER 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan Lembaga-lembaga Negara,

Para Menteri Kabinet Kerja,

Para Kepala Lembaga Nonkementerian,

Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 3 October, 2017, 17:52


Penyerahan DIPA Tahun 2016 pada pertengahan bulan Desember 2015 ini merupakan keinginan kuat kita bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar pada pembangunan perekonomian kita.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun atau meningkat 5,6% dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Distribusi dari volume belanja negara tersebut 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun, di antaranya dialokasikan melalui kementerian dan lembaga sebesar 36,7% atau sekitar Rp 770,2 triliun ditransfer ke daerah dan Dana Desa. Sementara sisanya, sebesar 25,8% atau sekitar Rp 541,4 triliun, dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Hadirin sekalian yang saya hormati, Selanjutnya, saya minta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun 2016 dapat segera dimulai, Januari dimulai. Sekali lagi, segera dimulai, Januari dimulai. Jangan sampai terhambat karena, kalau mundur, akan terjadi kontraksi ekonomi. DIPA-nya sudah diserahkan, segera dimulai sehingga penyerapan belanja tidak menumpuk di akhir tahun.

Itu harus kita akhiri, pola-pola lama di birokrasi kita, penyerapan anggaran numpuknya di November-Desember harus kita setop, akhiri. Januari dimulai, kemudian merata sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan.

Dan ini akan saya pantau terus karena setiap hari saya memantau daerah mana yang serapannya masih kecil, daerah mana yang menumpuk uangnya di bank, di BPD. Kelihatan semuanya. Jangan dipikir saya tidak bisa memantau. Bisa, sangat bisa.

Oleh sebab itu, saya ingatkan sekali lagi, segera dimulai, Januari dimulai. Segera lakukan lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan. Sekali lagi Januari 2016.

Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga nonkementerian, sekali lagi tinggalkan pola kerja yang sifatnya business as usual. Rutinitas, monoton, tinggalkan. Cari terobosan baru. Pangkas semua kendala administratif. Yang prosedural, yang birokrasinya berbelit-belit, pangkas.

Saya sudah perintahkan kepada seluruh kementerian, dan saya kira daerah juga bisa memulai.

Ada 42.000 peraturan, baik berupa PP, perpres, keppres, peraturan menteri (Permen), dan lain-lain, yang menyebabkan ruwet. Saya sudah perintahkan, potong separuh, http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



tahun depannya potong lagi separuh. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa cepat, tidak bisa fleksibel. Kita jerat diri kita sendiri dengan peraturan yang kita buat sendiri. Ini harus diakhiri, hal-hal seperti itu.

Semuanya bisa lincah, cepat sehingga serapan anggaran seperti yang saya sampaikan tadi segera bisa dimulai. Yang administratif, yang prosedural memang itu harus diikuti. Tetapi, kalau ada aturan-aturan yang menghambat, itu yang kita ingin hapuskan, kita revisi, kita perbaiki.

Saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga nonkementerian untuk mengecek satu per satu anggaran di lembaga masing-masing. Satu per satu cek. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, hilangkan. Pastikan bahwa anggaran itu memang bermanfaat. Ini yang kedua saya sampaikan.

Kemudian juga Saudara-saudara harus mengetahui dan paham betul ke mana alokasi dana itu dikeluarkan karena ini adalah uang rakyat dan menjadi tanggung jawab kita semuanya.

Saya juga meminta para menteri, kepala lembaga, baik gubernur, bupati, wali kota, bahwa anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran, harus tepat sasaran dan berdampak kepada rakyat. Coba cek satu per satu detail program, kegiatan dalam rencana, kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga, RKA K/L.

Jangan muncul lagi jenis-jenis program kegiatan yang tidak jelas. Sekali lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program-program yang tidak jelas, yang tidak konkret, atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd.

Yang sering lagi saya sampaikan, yang tegas-tegas sering menyampaikan Kementerian KKP, Bu Susi. 'Pemberdayaan', 'peningkatan' ini absurd, 'pemberdayaan nelayan'. Langsung jelas sajalah: 'beli kapal, 'beli jaring', 'beli benih'. Itu jelas. Kalau 'pemberdayaan nelayan', nanti mengecat-ngecat trotoar di pinggir pantai bisa masuk 'pemberdayaan'. Menjadi enggak jelas.

Semuanya harus jelas. Saya sampaikan kepada kementerian dan lembaga, kepada gubernur, wali kota, bupati, harus jelas. Kalau 'pemberdayaan', 'peningkatan kualitas', ah. Yang jelaslah. Kalau pertanian, yang jelas: 'beli benih padi, beli bibit hortikultura'. Ya sudah jelas itu, jelas. Uangnya kan keluar ke mana, untuk siapa, kan jelas.

Hal-hal yang, pola-pola lama harus betul-betul pangkas. Semuanya dalam anggaran itu harus jelas. Dengan cara itu, kita akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Kalau kata-katanya tepat, penggunaannya juga-saya yakin-akan lebih optimal, lebih terukur, lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan.

Jika http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



anggaran setiap kementerian/lembaga dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih konkret, maka hal itu penting juga, membantu para menteri, kepala lembaga nonkementerian, gubernur, bupati, wali kota akan lebih mudah mengendalikan serta memonitor di kementerian dan lembaga masing-masing.

Rakyat juga menjadi semakin tahu. Karena jelas, semakin tahu dan semakin mudah menangkap program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

Peningkatan kualitas sekolah' misalnya, apa itu? Jelas saja sudah, 'bangun kelas berapa meter persegi', jelas. Hitungannya juga jelas: per meter dihitung jelas, kalikan per meter perseginya jelas. Jangan lari ke mana-mana, 'peningkatan kualitas sekolah'. Apa ini? Rakyat menangkapnya juga, Apa ini?'

Harus, semuanya harus jelas sekarang ini, harus jelas. Dan perkaliannya akan menjadi jelas. Kalau bangun kelas, misalnya 7 x 10, berarti 70 meter persegi. Kalau untuk membangun kelas, itu berapa sih? Kalau dua juta, ya tinggal kalikan. Jelas, angka-angkanya akan semakin jelas.

Mengingat besarnya dana APBN yang digunakan dan dikelola daerah, saya minta kepada kepala daerah dengan sungguh-sungguh agar memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran. Ini saya ulangi lagi. Kawal pelaksanaan kegiatan agar dimulai sejak awal tahun agar perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat.

Tingkatkan kualitas belanja daerah dengan menjaga transparansi, keterbukaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Berikan porsi yang lebih besar pada belanja yang produktif, seperti belanja modal, belanja infrastruktur.

Harus jelas dan pasti bermanfaat. Lakukan efisiensi terhadap belanja-belanja operasional, seperti belanja barang dan belanja pegawai. Jangan sampai kita ini membentuk tim-tim sampai ratusan, ribuan tim.

Sekarang sudah ada tunjangan kinerja. Mestinya yang namanya tim-tim itu sudah. Tim ini, tim ini, tim ini, setiap kegiatan dibentuk tim, bentuk tim. Menurut saya, ini menghamburkan uang yang tidak jelas mau ke mana.


www.setneg.go.id



Saya juga meminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari ABPD dapat segera berjalan. Lakukan percepatan deregulasi, debirokratisasi di daerah. Pangkas semua kendala administratif yang prosedural dan birokrasi yang berbelit-belit.

Dan dalam kesempatan ini, tadi juga telah kita berikan penganugerahan kepada 66 kepala daerah sebagai daerah berprestasi penerima Dana Insentif Daerah Tahun 2016. Ini besar. Daerah ada yang dapat 200 miliar sampai 5 miliar.

Kita memang ingin menginjeksi daerah-daerah yang memang mempunyai prestasi agar bisa lebih cepat lagi pembangunannya, dan daerah yang lain tertarik untuk mengikuti daerah-daerah yang berprestasi itu.

Itulah beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, mari kita gunakan anggaran ini sebaik-baiknya. Jaga amanah rakyat dalam mengelola keuangan negara tersebut. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi4

Sekretariat Presiden


www.setneg.go.id


Pengarahan Presiden RI - Penyerahan DIPA 2016 dan Penganugerahan..., Jakarta 14 Desember 2015 Senin, 14 Desember 2015

Recommend Documents