PIDATO PENGARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2015
Jakarta, 8 Desember 2014
1
Bismilahirahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati ... (terlampir) Hadirin sekalian yang saya muliakan [Pengantar] 1. Marilah kita bersama-sama, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. 2. Kita juga bersyukur, pada hari yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, kita dapat menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri, dan para gubernur yang datang dari seluruh tanah air. Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2015yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah pada akhir September lalu. Saya, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, telah menyerahkan DIPA Tahun 2015 kepada saudara-saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Pelaksanaan DIPA tahun 2015 saya nilai penting dan strategis, mengingat APBN tahun 2015disusun dan disepakati oleh Pemerintah dan DPR periode 2010-2014, untuk dilaksanakan oleh Pemerintahan periode 2015-2019. Ini berarti, APBN tahun 2015 merupakan awal dari periode pembangunan jangka menengah 2015-2019 dan awal dari Pemerintahan yang saya pimpin. Selanjutnya, perlu saya sampaikan, akan segera diusulkan penyesuaian atas APBN tahun 2015, untuk menampung programprogram dari Presiden periode 2015-2019 serta untuk mengakomodir perubahan asumsi dasar ekonomi makro serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan belum lama ini, yang berdampak pada besaran-besaran APBN 2015. Penyesuaian atas APBN tahun 2015 termasuk mengakomodir perubahan dari struktur Kementerian Negara/Lembaga dalam Kabinet Kerja 2015-2019.
2
[Peran Strategis DIPA sebagai Dokumen Penganggaran] 4. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan sebelumnya, selain merupakan tahap akhir dari proses perencanaan, DIPA juga merupakan tahap awal dari proses pelaksanaan anggaran. Sebagai dokumen penganggaran, DIPA memiliki informasi yang komprehensif mengenai outcome dan outputyang menjadi target masingmasing K/L sesuai dengan RKP dan Prioritas pembangunan nasional; indikatorindikator kinerja dari setiap K/L; dan besaran alokasinya. 5. Sejalan dengan pelaksanaan beberapa tahun sebelumnya, penyerahan DIPA tahun 2015di awal bulan Desember 2014, merupakan keinginan kita bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian kita. 6. Penyerahan DIPA kali ini sebagaimana telah dilaporkan oleh Saudara Menteri Keuangan, meskipun masih menggunakan nomenklatur struktur organisasi Kabinet Indonesia Bersatu II, tetapi saya harapkan tidak menghalangi kita untuk bekerja dengan cepat. Dengan penyerahan DIPA tahun anggaran 2015 pada akhir tahun 2014, maka sejak hari kerja pertama tahun anggaran 2015, pelaksanaan anggaran bagi seluruh program dan kegiatan bisa dilakukan lebih dini, karena dana sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja (satker). [Perkembangan Ekonomi Makro] 7. Stabilitas perkonomian nasional pada tahun 2014 relatif terjaga dengan baik meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami perlambatan. Pada tahun 2015, perekonomian nasional diharapkan dapat tumbuh lebih baik yaitu sekitar 5,8 persen dengan laju inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah yang lebih terkendali. Dukungan APBN tentunya sangat diperlukan untuk mendukung sasaran makroekonomi pada tahun 2015 tersebut.
3
8. Di sisi lain, membaiknya kinerja perekonomian tersebut jugaharus lebih inklusif dan lebih berkualitas. Oleh karenanya, pencapaian kinerja perekonomian pada tahun 2015
juga
harus
diikuti
oleh
membaiknya
pencapaian
beberapa
indikator
kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi 9,0-10,0 persen dan
tingkat pengangguran
dapat diturunkan menjadi 5,5-5,7 persen. 9. Perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah mulai dirasakan. Dengan memperhatikan realisasi pada trilwulan III tahun 2014, pertumbuhan PDB yang kita targetkan sebesar 5,5 persen dalam APBNP 2014, akan tetap kita upayakan ada pada tingkat 5,1 persen. Perlambatan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015. Untuk itu, untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tetap pada kisaran 5,8 persen, diperlukan bauran kebijakan, baik dari melalui peningkatan alokasi untuk program-program infrastruktur pendorong pertumbuhan dari kebijakan penghematan subsidi BBM, serta dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam investasi di Indonesia. 10. Sebagai salah satu sumber pertumbuhan domestik, APBN diharapkan dapat memberikan dorongan akselerasi yang lebih kuat pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran APBN tidak hanya bersumber dari volumenya yang mencapai 18,3 persen terhadap PDB, tetapi juga bersumber dari kualitas alokasi anggaran yang lebih baik dan persepsi positif yang ditimbulkan. [Postur APBN] 11.
Berikut akan saya sampaikan gambaran mengenai APBN tahun 2015. Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR, volume belanja negara kita dalam APBN tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp2.039,5 triliun. Jumlah ini meningkat 8,7 persen dibandingkan dengan volume belanja negara dalam APBNP 2014. Distribusi dari volume belanja negara tersebut, masing-masing sebesar 31,8 persen (sekitar Rp647,3 triliun) dan sebesar 31,7 persen (sekitar Rp647,0 triliun) dialokasikan melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara sisanya sebesar 36,5 persen (sekitar Rp745,1 triliun) dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
4
Negara, yang antara lain menampung alokasi subsidi dan pembayaran bunga utang. [Belanja Kementerian Negara/Lembaga] 12.
Alokasi belanja K/L dalam APBN tahun 2015, yang didistribusikan melalui 86 Kementerian Negara dan Lembaga, ditetapkan sebesar Rp647,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
sesuai dengan
tugas dan fungsinya dalam kerangka prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2015. 13.
Kementerian/Lembaga yang mendapat tugas untuk mengelola anggaran terbesar, antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.
14.
Alokasi belanja K/L tersebut bersifat baseline, dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan
pokok
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat, dan telah menampung berbagai kebutuhan operasional Pemerintahan serta pendanaan untuk berbagai kegiatan antara lain seperti: Pertama, proyekproyek infrastruktur, baik di bidang transportasi, energi, perumahan, dan pertanian. Kedua, program/kegiatan di bidang kesehatan, seperti peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas, serta alokasi untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Ketiga, program/kegiatan di bidang pendidikan, seperti bantuan siswa miskin, dan pembangunan ruang kelas. Selain itu, juga dialokasikan anggara untuk mendukung pencapaian minimum essential force, dan berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan. [Transfer ke Daerah dan Dana Desa] 15.
Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa. Sebagaimana dipahami bersama, APBN tahun 2015 merupakan tahun pertama pemberlakukan Undang–UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk tahun 2015, pengalokasian dana desa dilakukan melaluirealokasi anggaran
5
berbasis desa yang berasal dari belanja kementerian negara/lembaga.Alokasi dana desa
tersebut
diharapkan
dapat
membawa
dampak
langsung
pada
kesejahteraanmasyarakat, terutama dalam memperkuat upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhanekonomi yang makin merata. 16.
Dalam APBN tahun 2015, anggaran transfer ke daerah dan dana desa ditetapkan sebesar Rp647,0 triliun yang terdiri dari: dana perimbanganRp516,4 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp16,6 triliun, dana keistimewaan DIY sebesar Rp547,4 miliar, transfer lainnya sebesar Rp104,4 triliun, serta dana desa sebesar Rp9,1 triliun. Jumlah tersebut akan didistribusikan kepada 34 Provinsi dan 542 kabupaten/kota.
17.
Alokasi anggaran transfer ke daerah ini akan kita arahkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Selain itu, alokasi anggaran transfer ke daerah juga kita tujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
18.
Mengingat besarnya dana APBN yang digunakan dan dikelola daerah serta besarnya perhatian kepada daerah--- khususnya yang termasuk kategori daerah tertinggal---saya minta dengan sungguh-sungguh, agar Pemerintah Daerah, dapat menggunakan anggaran itu dengan patut dan tepat.
[Belanja Non Kementerian/Lembaga Æ Subsidi, Bunga Utang, Belanja Lain-lain] 19.
Dalam APBN 2015, belanja Non Kementerian Negara/Lembaga mencapai Rp745,1 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja subsidi (55,7 persen) dan pembayaran bunga utang (20,4 persen). Belanja subsidi dalam tahun 2015, direncanakan mencapai Rp414,7 triliun. Pemerintah menyadari tingginya beban subsidi, khususnya subsidi energi (BBM, gas, dan listrik).
6
20.
Selain itu, belanja subsidi juga disediakan bagi sektor pertanian, seperti subsidi pangan sebesar Rp18,9 triliun, dan subsidi pupuk sebesar Rp35,7 triliun. Mengingat jumlahnya yang tidak sedikit serta sejalan dengan upaya penguatan sektor pertanian, saya minta agar ke depan, agar kebijakan pengalokasian ini dapat dilakukan dengan struktur dan komposisi anggaran yang tepat, dalam arti volume subsidi yang tepat, manfaat yang diterima penerimanya, dan pihak yang paling layak menerima subsidi.
21.
Selain subsidi energi, alokasi pembayaran bunga utang yang dalam tahun 2015direncanakan sebesar Rp152,0 triliun, juga merupakan jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu, saya mintaagar pengelolaan utang, yang memiliki konsekuensi kewajiban bunga utang, agar dapat dilakukan secara cermat dan hati-hati.Selain itu juga perlu dibuka opsi-opsi pendanaan pembangunan yang tidak hanya bersumber dari APBN, namun dengan melibatkan pihak swasta, BUMN, dan masyarakat.
[Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan] 22.
Untuk memenuhi kebutuhan belanja yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun tersebut, Pemerintah mentargetkan pendapatan negara, baik yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, maupun penerimaan hibah, sebesar Rp1.793,6 triliun. Jumlah
sebesar itu meningkat 9,7 persen
dibandingkan dengan target pendapatan negara dalam APBNP 2014, yang menunjukkan bahwa peningkatan volume pendapatan negara tersebut masih dibawah dari peningkatan belanja Negara. 23.
Dengan demikian, APBN tahun 2015 masih mengalami defisit sebesar Rp245,9 triliun atau sekitar 2,21 persen dari PDB. Defisit anggaran ini, di satu sisi mencerminkan masih tetap ekspansifnya APBN tahun 2015, yang diperlukan untuk stimulasi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menggambarkan
masih
diperlukannnya
upaya-upaya
untuk
peningkatan
pendapatan Negara, baik di bidang perpajakan maupun non pajak. 24.
Defisit APBN tahun 2015, akan ditutup dengan pembiayaan anggaran, baik yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp269,7 triliun, maupun yang bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.
7
[Perubahan APBN 2015] 25.
Seperti telah saya sampaikan di atas, APBN tahun 2015 bersifat baseline budget, yang memberi ruang untuk dilakukan penyesuaian, sejalan dengan visi dan misi Presiden periode 2015-2019. Visi dan misi tersebut akan diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian, untuk kemudian dielaborasi ke dalam rencana pembangunan tahunan. Untuk itu, penyesuaian atas APBN 2015 akan segera dilakukan dan diajukan ke DPR RI, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Revisi Tahun 2015, yang telah menampung program-program dari Presiden periode 2015-2019. Selain itu, penyesuaian APBN tahun 2015 juga dilakukan untuk mengakomodir beberapa kebijakan yang telah diambil, dan memiliki dampak terhadap besaran-besaran dalam APBN 2015, seperti perubahan struktur kementerian Negara/lembaga, penyesuaian harga BBM bersubsidi beserta program perlindungan sosial yang telah diluncurkan.
26.
Penyesuaian APBN tahun 2015 tidak hanya pada sisi belanja Negara sebagai akibat dari kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah tahun 2014 dan berdampak pada APBN 2015. Penyesuaian juga dilakukan sebagai akibat dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro, sesuai dengan kondisi perekonomian terkini, serta perubahan kebijakan APBN, baik di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan di bidang Pembiayaan Anggaran.
[Perubahan Struktur Kementerian] 27.
Sebagaimana diketahui, saya telah menetapkan struktur Pemerintahan periode 2015-2019 yang diberi nama Kabinet Kerja, yang struktur kementerian-nya berbeda dengan struktur kementerian pada Pemerintahan sebelumnya. Dari sisi subtansi, perubahan struktur Kementerian ini diharapkan dalam lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Namun secara administratif, pendanaan untuk struktur Kementerian ini juga harus dicermati, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara akuntabel dan terjaga governance-nya.
8
28.
Mengingat pengalokasian anggaran menurut organisasi (masing-masing K/L) perlu mendapat persetujuan DPR, maka pendanaan untuk Kementerian yang berubah akan diajukan dalam penyesuaian APBN tahun 2015. Hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga adalah agar dapat segera menyesuaikan masing-masing rencana kerja Kementerian/lembaga, sejalan dengan RKP 2015 dan penugasan Kabinet Kerja.
[Penyesuaian BBM Bersubsidi] 29.
Selanjutnya,
pada
pertengahan
bulan
November
2014,
Pemerintah
telah
mengambil kebijakan strategis berupa pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif
ke
sektor-sektor
produktif,
melalui
penyesuaian
harga
BBM
bersubsidi.Hal ini dilakukan mengingat negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, pendanaan pendidikan dan kesehatan, serta prioritas Pemerintah lainnya, namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Kebijakan ini diikuti dengan program perlindungan sosial bagi rakyat kurang mampu berupa Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar, yang dilaksanakan untuk menjaga daya beli rakyat, dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. 30.
Kebijakan
tersebut
akan
berdampak
pada
APBN
tahun
2015.
Dengan
memperhatikan proyeksi harga minyak Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, penghematan dari subsidi BBM tahun 2015 diperkirakan pada kisaran Rp90 triliun sampai dengan Rp110 triliun. Penghematan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendanaan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan alokasi untuk desa dan daerah tertinggal. Saya berharap, keputusan pengalihan subsidi pada sektor produktif ini merupakan jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. [Penghematan Perjalanan Dinas] 31.
Sejalan dengan penghematan subsidi BBM, upaya pengalihan belanja konsumtif ke belanja produktif juga telah dilakukan melalui kebijakan untuk membatasi
9
perjalanan dinas, membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor, yang efektif diimplementasikan pada awal Desember 2014. Kebijakan ini juga akan berdampak pada besaran APBN tahun 2015, yang diperkirakan terdapat penghematan belanja perjalanan dinas pada K/L sekitar Rp16 triliun. Jumlah tersebut akan di-exercise oleh K/L untuk dapat diusulkan dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai kegiatankegiatan prioritas nasional yang lebih produktif sesuai dengan visi misi Presiden. 32.
Selain itu, upaya penghematan juga dilakukan melalui pembatasan/penghapusan kegiatan yang tidak prioritas dan tidak mendesak seperti peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, pembangunan gedung baru, dan pengadaan kendaraan bermotor.
[Penyerapan Anggaran K/L] 33.
Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyoroti masalah penyerapan anggaran tahun 2013-2014 sebagai bahan evaluasi kita untuk pelaksanaan anggaran tahun 2015.
34.
Dalam tahun 2013, tingkat penyerapan belanja K/L mencapai 93,7 persen dari pagu APBNP 2013. Saya berpandangan bahwa tingkat penyerapan ini masih dapat ditingkatkan, agar nilai tambah yang diharapkan dari belanja K/L terhadap perekonomian lebih optimal. Tentunya dengan memperhatikan capaian kinerja dari output dan outcome yang ditetapkan.
35.
Untuk tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya, saya berharap agar tingkat penyerapan dapat lebih baik dari tahun 2013, mengingat dampak pentingnya dalam mendorong percepatan perekonomian masyarakat. Selain itu,
perlu saya
sampaikan pula bahwa dalam sistem anggaran kita yang sudah mulai berorientasi pada hasil, penyerapan anggaran merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan terkait. Oleh karena itu, saya minta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan dapat segera dimulai dan dikoordinasikan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Kecenderungan penumpukan penyelesaian anggaran di akhir tahun akan menimbulkan konsekuensi pada rendahnya kualitas hasil pembangunan sekaligus berkurangnya nilai tambah kegiatan bagi kesejahteraan rakyat.
10
[Arahan Presiden untuk Pimpinan K/L dan Gubernur] 36.
Dalam lima tahun mendatang, prioritas pembangunan kita difokuskan pada swasembada pangan, energi, dan poros maritim. Infrastruktur akan mendukung prioritas-prioritas tersebut.Untuk memenangi persaingan dalam perdagangan pangan
lingkup
ASEAN,
swasembada
pangan
yang
berdaya
saing
dan
menyejahterakan petani merupakan syarat utama. Ketiga aspek tersebut akan menjadi tantangan ke depan yang harus kita selesaikan. Produksi komoditas pangan yang melimpah akan percuma karena tidak akan terserap pasar kalau tidak mempunyai daya saing. Begitu pula produksi pangan yang melimpah dan berdaya saing tidak akan berkelanjutan apabila tidak menyejahterakan produsen/petani. 37.
Di sisi lain, keberhasilan menyejahterakan petani tidak banyak gunanya jika komoditas pangan itu tidak memiliki daya saing. Dalam kondisi pasar bebas MEA, produk yang tidak berdaya saing dalam harga dan kualitas pasti ditinggalkan konsumen. Begitu pula, apa artinya komoditas pangan yang bisa menyejahterakan petani dan berdaya saing, tetapi produksinya sedikit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, justru menjadi peluang negara lain ekspor pangan ke Indonesia.
38.
Oleh karena itu, saya meminta para Menteri bekerja dengan serius dalam mencapai program-program yang sudah saya arahkan. Saya berharap kendala administratif, prosedural, birokrasi dan sebagainya segera diselesaikan, sehingga programprogram Pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program-program tersebut tanpa menunggu lebih lama.
39.
Untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan anggaran, hendaknya para menteri, ketua lembaga dan gubernur lebih meningkatkan human capital terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, baik dari aspek sumber daya manusia, business process, maupun regulasinya.
40.
Pejabat Perbendaharaan, sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan negara harus segera ditunjuk sehingga dapat segera menjalankan fungsinya saat tahun anggaran 2015 dimulai dengan tetap memperhatikan
11
kesesuaian pejabat tersebut dengan kriteria yang dipersyaratkan, mengingat administrasi keuangan negara memiliki tata kelola dan standar baku yang harus dipahami oleh setiap pejabat dan pengelola keuangan. Hal tersebut penting agar pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan profesional, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti tekad kita semua sejak awal reformasi. 41.
Saya meminta kepada Kementerian Keuangan untuk membantu dan membina para pejabat perbendaharaan tersebut agar dapat memahami norma-norma, aturan dan prosedur penerapan tata kelola keuangan yang baik agar pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat rakyat.
42.
Khusus
mengenai
kegiatan-kegiatan
yang
dilakukan
melalui
mekanisme
dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama, saya berpesan agar Kementerian/Lembaga bersama-sama Gubernur dapat berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan sehingga efektivitas kegiatan itu dapat dicapai. Selain itu, saya juga meminta kepada seluruh jajaran pemda, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan. 43.
Secara khususkepada para Gubernursaya ingin menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut:
44.
Pertama, para gubernur saya minta agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing. Kawal agar pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.
45.
Kedua, tingkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Saya berharap agar kesenjangan ekonomi antardaerah dapat diminimalkan melalui peningkatan kualitas belanja APBD. Berikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. Lakukan efisiensi terhadap belanja
12
operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas. 46.
Ketiga, selain peningkatan kualitas APBD, saya juga meminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi. Dalam hal penerbitan Peraturan Daerah mengenai sumber-sumber pendapatan, hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang dan apabila ada Peraturan Daerah yang belum sesuai dengan Undang-Undang, sudah seharusnya segera
diperbaiki.Hal
ini
dimaksudkan
untuk
memberikan
kepastian
bagi
masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 47.
Keempat,tingkatkan kompetensi segenap aparatur utamanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkatkan jumlah daerah yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai wujud peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
48.
Kelima, dari sisi pelayanan, saya juga meminta kepada kepala daerah untuk memiliki one stop service, mengingat promosi besar-besaran mengenai investasi tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah
49.
Itulah
beberapa halpenting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini,
Sekali lagi, mari kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak para Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara. 50.
Jajaran Pemerintah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita.APBN bukan sekedar susunan angka-angka, di dalamnya terdapat tanggung jawab besar Pemerintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta rakyat, bangsa dan negara, juga kepada generasi sekarang dan yang akan datang.
13
51.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk pada pelaksanaan tugas kita di tahun mendatang untuk memajukan negeri ini, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menggunakan APBN dan APBD sebaik-baiknya.
Terima kasih, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IR. JOKO WIDODO
