LAPORAN MENTERI KEUANGAN ACARA
PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2011
Jakarta, 28 Desember 2010
1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Yth. Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Anggota Yth. Para Pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Yth. Para Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Yth. Para Gubernur Hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011.
2
Bapak Presiden yang kami hormati. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden atas perkenan Bapak sehingga acara ini dapat terlaksana. Penyerahan DIPA pada hari ini merupakan penyelenggaraan yang keempat kalinya secara
berturut-turut
di
istana
negara.
Kami
juga
menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti acara ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur beserta jajarannya, baik
yang berada pada satuan kerja pusat
maupun daerah atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA hingga dokumen anggaran yang sangat penting artinya bagi kegiatan pemerintahan kita ini dapat kami serahkan tepat waktu sesuai rencana.
3
Hadirin yang berbahagia. Acara Penyerahan DIPA tahun 2011 kali ini mempunyai keistimewaan karena diselenggarakan pada akhir tahun 2010, berbeda dari penyerahan DIPA pada tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan pada setiap awal tahun. Percepatan penyerahan DIPA menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan Pemerintahan sejak hari kerja pertama tahun anggaran 2011. Dengan demikian diharapkan rencana kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dapat dilaksanakan lebih awal dan dapat diikuti penyerapan proporsional sepanjang tahun anggaran sehingga target Pemerintah dapat tercapai secara sistematis, efisien dan sesuai dengan perencanaan. Percepatan penyelesaian DIPA tahun 2011 ini juga didukung oleh aplikasi RKAKL dan DIPA yang terintegrasi dan penerapan single database untuk menjaga validitas data anggaran. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas
4
pelayanan penyelesaian dokumen DIPA dan penyempurnaan bahan
penyusunan
laporan
keuangan
bagi
seluruh
kementerian negara/lembaga. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan APBN tahun 2010 kurang dapat memenuhi harapan kita semua khususnya karena tingkat penyerapan yang belum maksimal. Hal itu terjadi antara lain disebabkan oleh masalah pengadaan barang dan jasa, keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan. Percepatan penyerahan DIPA TA 2011 adalah salah satu
upaya
kami
negara/lembaga kegiatannya
di
untuk
dapat tahun
mendorong
sesegera
agar
mungkin
anggaran
2011.
kementerian melaksanakan Kementerian
negara/lembaga dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang dan jasa
pada akhir tahun
5
anggaran 2010 sehingga pada awal tahun anggaran 2011 segera dapat diadakan perikatan kontraknya. Upaya tersebut diharapkan memperoleh dukungan dari semua pihak. Untuk itu kiranya nanti dimohon Bapak Presiden dapat memberikan arahan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah tahun 2011 dapat berjalan secara harmonis dan berkesinambungan. Bapak Presiden yang terhormat, Setelah Bapak Presiden menyerahkan DIPA pada hari ini, diharapkan kepada para Gubernur agar segera melakukan kegiatan Penyerahan DIPA Daerah kepada para pimpinan satuan kerja di daerah masing-masing. Untuk itu para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai teknis pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran tersebut benar-benar telah disampaikan kepada para Kuasa Pengguna
6
Anggaran
sehingga
pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan
dapat berjalan sebagaimana mestinya sejak awal tahun. Hadirin yang berbahagia. Dalam DIPA tahun 2011 yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden nanti, terkandung anggaran negara yang bersumber dari rakyat yang harus digunakan dan dikelola secara
hati-hati
untuk
mencapai
hasil
maksimal
bagi
kesejahteraan rakyat. Seperti kita ketahui bersama, dana APBN tersebut berasal dari sumber-sumber penerimaan negara yang dikumpulkan dengan pemikiran, upaya dan kerja keras. Anggaran yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan rakyat (social welfare) melalui skema dan pencapaian pilar pembangunan nasional yaitu pro growth, pro job, pro poor dan pro environment, harus kita kelola dan kita gunakan secara berkualitas sehingga memberikan hasil yang maksimal.
7
Tanpa
pengelolaan
dan
penggunaan
anggaran
yang
berkualitas, maka dalam kondisi keterbatasan ruang gerak anggaran
karena
discretionary),
tingginya
menyebabkan
pengeluaran hasil
mengikat
yang
tidak
(non
seperti
diharapkan. Tingginya belanja mengikat tersebut, khususnya belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan transfer ke daerah, menyebabkan sempitnya ruang fiskal (fiskal space) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan upaya pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat menjadi kurang leluasa. Kondisi tersebut juga mengurangi fleksibilitas APBN dalam
melaksanakan
tugas
fiskal
untuk
menstabilkan
ekonomi. Oleh karena itu, dalam tahun 2011, Pemerintah telah berusaha keras untuk memperluas ruang fiskal tersebut, antara lain tercermin pada meningkatnya belanja modal secara cukup signifikan dibanding tahun 2010. Dalam kondisi tersebut, pemilihan berbagai kegiatan yang memberikan nilai
8
tambah (multiplier effect) maksimal bagi kesejahteraan rakyat mutlak diperlukan. Upaya meningkatkan efektivitas belanja negara harus dilaksanakan secara komprehensif dan profesional pada setiap langkah pengelolaan kegiatan, termasuk pendefinisian output dan tolok ukur kinerja. Mulai tahun 2011 ini, terbatasnya ruang fiskal dari APBN dan APBD harus kita respon dengan berbagai upaya untuk memperluasnya, antara lain melalui langkah peningkatan pendapatan negara dan pendapatan
daerah
secara
sungguh–sungguh.
Demi
suksesnya upaya tersebut, diperlukan dukungan berbagai sarana
dan
prasarana,
baik
peraturan
maupun
SDM,
perangkat lunak maupun perangkat keras, serta komitmen kerja keras kita. Dalam hal ini, langkah pengalihan beberapa jenis pendapatan negara yang semula dikelola Pemerintah Pusat menjadi dikelola daerah, diharapkan dapat mendukung upaya tersebut, tentu saja dengan kesiapan dan pemenuhan berbagai prasyarat yang diperlukan.
9
Bapak Presiden yang kami hormati Untuk
melengkapi
kesejahteraan anggaran
rakyat
2011
menerapkan
usaha-usaha
setinggi-tingginya,
sudah
mulai
penganggaran
pencapaian APBN
tahun
dilaksanakan
dengan
berbasis
kinerja
agar
pelaksanaan tugas-tugas Kementerian negara/lembaga lebih fokus pada hasil-hasil yang akan dicapai. Pencapaian hasilhasil tersebut telah terinci dalam bentuk output dan outcome. Outcome merupakan hasil pencapaian suatu program pada unit organisasi kementerian negara/lembaga yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama, sedangkan output merupakan hasil pencapaian suatu kegiatan pada satuan kerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan senantiasa memberikan bantuan agar seluruh kementerian negara dan lembaga
dapat
melaksanakan
anggaran
dan
program-
10
program pemerintah yang tercantum dalam DIPA tepat waktu, berkualitas, disiplin, dan akuntabel. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. diperlukan,
Kementerian
Selain itu, dalam hal
Keuangan
telah
menyiapkan
perangkat yang memadai untuk mendukung revisi anggaran. Kerja
keras
dan
hasil
pencapaian
atas
kinerja
Kementerian negara/lembaga akan menjadi tolok ukur dalam pengalokasian anggaran tahun berikutnya dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework – MTEF). Hal ini akan mendorong terwujudnya kinerja Kementerian negara/lembaga yang lebih fokus pada program dan kegiatan prioritas pemerintah dan penunjang lainnya yang terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk mengawasi tingkat pencapaian sasaran tersebut diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi anggaran
11
yang lebih efektif sebagai bahan penilaian dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara, baik aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun
pengawasan. Pengelolaan anggaran
negara pada akhirnya harus dapat dipertanggunggjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang transparan dan akuntabel. Bapak Presiden yang kami hormati. Selanjutnya,
Perkenankanlah
kami
melaporkan
penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 1. Proses penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2011 merupakan tahap akhir dari seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011. Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali, pengawasan dan perangkat akuntansi Pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang
12
tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengesahan DIPA dilaksanakan di Jakarta untuk Satuan Kerja Pusat dan di Ibukota Provinsi untuk DIPA Satuan Kerja di daerah. Keseluruhan proses penerbitan DIPA telah diselesaikan pada tanggal 20 Desember 2010. 3. DIPA yang diserahkan pada kesempatan ini meliputi : a. DIPA Sektoral untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah kementerian/lembaga di Daerah, berjumlah 23.692 DIPA dengan nilai Rp432,77 triliun. b. DIPA Kantor Pusat berjumlah 1.183 DIPA dengan nilai Rp211,23 triliun. c. DIPA untuk satuan kerja yang berada di daerah berjumlah 22.509 DIPA dengan nilai Rp.221,54 triliun. 4. Khusus untuk DIPA Dana Transfer ke daerah mulai tahun anggaran 2008 telah ditetapkan untuk diterbitkan di Jakarta dalam satu DIPA untuk seluruh Indonesia. Anggaran transfer ke daerah terdiri atas dana perimbangan sebesar Rp.
334,32
triliun
dan
dana
otonomi
khusus
dan
13
penyesuaian sebesar Rp. 58,65 triliun. Perincian Dana perimbangan yaitu DIPA Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 83,55 triliun, DIPA Dana Alokasi Umum untuk 33 propinsi dan 491 kabupaten/kota sebesar Rp. 225,53 triliun, dan DIPA Dana Alokasi Khusus untuk 32 propinsi dan 488 kabupaten/kota sebesar Rp. 25,23 triliun. Hadirin yang kami muliakan Penyelesaian penerbitan DIPA Tahun Anggaran merupakan
hasil
upaya
dan
kerja
keras
2011
kementerian
negara/lembaga sehingga dapat diserahkan pada hari ini. Semoga
keberhasilan
percepatan
penyelesaian
dan
penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2011, agar kita dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan
dalam
rangka
melaksanakan
pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.
tugas
14
Keberhasilan percepatan penyelesaian DIPA tahun 2011 tidak akan banyak berarti bila tidak diikuti dengan langkah serius untuk menyerap anggaran sesuai dengan rencana dan secara efektif dan efisien. Pemenuhan berbagai prasyarat dan kesiapan perangkat pengelola anggaran yang mengerti, memahami dan mengikuti berbagi kebijakan dan peraturan pengelolaan anggaran akan mendorong daya serap anggaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehubungan ditempuh
dengan
Pemerintah
efektivitas
itu,
untuk
pelaksanaan
berbagai
langkah
mendorong
anggaran.
telah
efisiensi
Dalam
dan
rangka
mempermudah dan menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Kemudahan
dalam
pengadaan
dan penerapan sistem pengadaan
dokumen secara
elektronis diharapkan dapat mewujudkan sistem pengadaan
15
barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga menghilangkan praktik KKN. Selanjutnya
untuk
memberi
kepastian
waktu
atas
penyelesaian tagihan pada satuan kerja telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada Satuan Kerja. Hal
ini
untuk
pembayaran mendorong
memberikan
kepada
para
proporsionalitas
jaminan penyedia
kepastian
waktu
barang/jasa
dan
anggaran
agar
penyerapan
tagihan-tagihan tidak bertumpuk di akhir tahun. Demikian pula untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
kondisi keuangan negara, berbagai
langkah penghematan belanja kementerian negara/lembaga harus terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan target dan
pencapaian
pemenuhan
prioritas
standar
pembangunan
minimum
operasional
nasional
dan
Kementerian
negara/lembaga. Untuk itu, kiranya Bapak Presiden dapat memberikan arahan yang dapat digunakan sebagai pedoman
16
atas langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka penghematan dan dapat dialokasikan kembali untuk tujuan yang lebih penting secara efektif dan efisien. Bapak Presiden yang kami hormati. Demikian laporan ini kami sampaikan, berikutnya kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk menyerahkan DIPA Tahun
Anggaran
2011
kepada
para
Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran, dan kepada para Gubernur. Selanjutnya arahan
dari Bapak Presiden kami
harapkan untuk dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaannya. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta, 28 Desember 2010 Menteri Keuangan RI Agus D.W. Martowardojo
