Sambutan Tertulis Presiden Republik Indonesia pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Kepada Semua Provinsi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota, Saudara Pimpinan DPRD, Saudara-saudara para pejabat Pemerintah Daerah, Hadirin yang saya muliakan, Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada hari yang membahagiakan ini, kita dapat berkumpul untuk menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006, kepada semua provinsi di tanah air. Penyerahan ini, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006, yang secara serentak kita laksanakan, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan anggaran yang kita lakukan tepat pada waktunya ini, kita harapkan akan menjadi langkah maju bagi penyelenggaraan negara di masa depan. Ketepatan pelaksanaan anggaran, merupakan prasyarat mutlak keberhasilan kita dalam menyelenggarakan negara, dan melaksanakan pembangunan nasional. Kita telah mempunyai program kerja, yang kita susun secara sistematis, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah dan Penyusunan APBN, hingga penyelesaian dokumen anggaran. Pelaksanaan tahapan-tahapan itu harus kita lakukan secara tertib dan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketertiban dan ketepatan waktu penyelenggaraan semua kegiatan ini, juga merupakan salah satu bagian dari upaya kita untuk menegakkan sistem penyelenggaraan negara yang baik. Sistem yang baik, yang dilaksanakan dengan konsisten dan diawasi dengan baik merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan penggunaan anggaran. Kita telah bertekad untuk membangun tata pemerintahan yang baik, yang bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk itu, kita harus memulainya dengan menegakkan sistem, memelihara keteraturan dan ketertiban serta menegakkan pengawasan. Setiap kesalahan yang dilakukan, harus diberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus konsisten menegakkan semua peraturan yang berlaku. Konsistensi Pemerintah, dalam mematuhi semua peraturan yang berlaku, Insya Allah, akan membawa dampak yang luas bagi tumbuhnya konsistensi segenap komponen bangsa kita. Hanya bangsa yang konsisten, yang mungkin akan mencapai kemajuan di masa depan. Karena itu, saya minta kepada semua jajaran Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, agar senantiasa bersikap konsisten dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, termasuk dalam melaksanakan anggaran negara. Hadirin yang saya muliakan, Dalam perjalanan sejarah bangsa kita selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir, pelaksanaan anggaran selalu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Akibatnya, terjadi berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah. Anggaran yang turun terlambat, juga membuka
peluang terjadinya berbagai penyimpangan. Upaya untuk perbaikan proses dan pengelolaan anggaran agar dapat dilaksanakan tepat waktu akan meningkatkan manfaat anggaran dalam pengelolaan ekonomi. Pengeluaran anggaran yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Kita patut bersyukur, bahwa sejak dua tahun terakhir ini, kita telah memperbaiki berbagai ketentuan hukum mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaannya juga telah selesai kita undangkan. Jika sistem telah selesai kita bangun, maka kita harus menyempurnakan struktur dan organisasi penyelenggaraannya. Sumber daya manusia pun harus kita siapkan pula agar mampu melaksanakan sistem itu secara paripurna. Memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dan kita siapkan. Saya menyadari, masih banyak aparatur penyelenggara negara yang belum memahami dengan sungguh-sungguh sistem pengelolaan keuangan negara yang baru ini. Namun telah menjadi tekad saya untuk bersikap konsisten. Sistem harus berjalan dan aparatur harus bekerja. Dalam pelaksanaannya mungkin akan terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Namun, apapun risikonya, semua itu sudah harus kita laksanakan. Hadirin yang saya muliakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan agar penganggaran keuangan haruslah berbasis kinerja. Karena itu, program harus tersusun dengan jelas dan bersifat terukur. Pelaksanaannya menuntut adanya pertanggungjawaban dari setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Setiap Menteri atau Kepala LPND selaku pengguna anggaran, bertanggung jawab atas pencapaian hasil dari program yang dikerjakan. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara berjenjang, hingga ke setiap kantor dan satuan kerja masing-masing kementerian koordinator, departemen, kementerian negara, LPND dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Saya minta kepada semua pengguna anggaran, untuk menghilangkan semua faktor penghambat kelancaran pelaksanaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta pencairan anggaran. Kepada aparatur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, saya minta agar tidak main-main dan bertele-tele dalam memproses pengeluaran anggaran. Dengan demikian, semua program akan dapat kita laksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Menghilangkan faktor penghambat, bukan berarti kita menyepelekan aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur itulah yang harus kita perbaiki. Efisiensi dan disiplin penggunaan anggaran tetap harus kita junjung tinggi. Jangan sampai terjadi pemborosan terhadap hal-hal yang tidak perlu. Jangan terjadi mark up, yang dapat membawa pengguna anggaran dikenai sanksi administratif dan dituntut secara pidana. Hadirin yang saya muliakan, Sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kita telah menyusun anggaran melalui mekanisme “top-down and bottom-up planning.” Pemerintah dan DPR telah berupaya maksimal agar APBN benar-benar merupakan penjabaran dari komitmen kita secara nasional, untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang berkesinambungan. Kita juga berusaha maksimal untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kita pun telah berupaya maksimal untuk menampung seluruh usulan anggaran yang datang dari setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk melaksanakan prioritas pembangunan, sesuai ruang lingkup tugasnya masing-masing.
Namun, tentu tidak semua usulan dan kebutuhan itu dapat kita tampung. Kita harus mengakui bahwa kemampuan anggaran negara kita masih terbatas, dibandingkan dengan banyaknya program yang harus kita laksanakan. Karena itu, kiranya dapat dipahami, jika suatu program belum dapat dibiayai sesuai dengan anggaran yang diperlukan. Pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas. Bukan berarti usulan yang disampaikan kurang penting dibandingkan dengan yang lain. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan suatu program, janganlah membuat aparatur pemerintah menjadi kurang bersemangat untuk bekerja. Laksanakan tugas dan pengabdian dengan maksimal. Tetaplah kreatif dalam bekerja mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hadirin yang saya muliakan, Di dalam alokasi Belanja Pusat, secara bertahap kita berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran Belanja Pegawai. Upaya ini kita lakukan sejalan dengan program peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Peningkatan terhadap anggaran Belanja Barang juga kita lakukan, agar pelayanan kepada publik dapat pula ditingkatkan. Kita juga meningkatkan Belanja Modal, untuk lebih mendukung peningkatan sarana dan prasarana publik. Peningkatan belanja ini, secara langsung atau tidak langsung, kita harapkan akan menggerakkan roda perekonomian nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kita menyadari bahwa sampai akhir tahun 2005, pertumbuhan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal ini, antara lain disebabkan oleh berbagai bencana alam yang terjadi, maupun meningkatnya harga BBM di pasaran internasional, yang membawa dampak pengurangan subsidi BBM di dalam negeri. Pengurangan subsidi BBM membawa akibat meningkatnya angka inflasi yang menyebabkan perlambatan dalam laju konsumsi. Di tahun 2006 ini kita upayakan inflasi dapat diturunkan, agar daya beli rakyat dapat terjaga atau bahkan diperbaiki. Sejalan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita telah berupaya dengan sungguh-sungguh, agar pemerintah daerah, dapat memperoleh dukungan dana secara memadai dan proporsional, dalam APBN Tahun 2006. Ketersediaan dana untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah itu, kita lakukan melalui alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Hadirin yang saya muliakan, Kini tiba saatnya bagi saya untuk menjelaskan secara ringkas berbagai ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006, yang belum lama ini telah saya sahkan, atas dasar persetujuan bersama dengan DPR. Seluruh Anggaran Belanja Negara untuk tahun 2006 ini, berjumlah Rp 647,7 triliun. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 427,6 triliun dan Anggaran Belanja untuk Daerah berjumlah Rp 220,1 triliun. Dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 79,9 triliun; Belanja Barang sebesar Rp 55,2 triliun; Belanja Modal sebesar Rp 63 triliun; Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp 76,6 triliun; Subsidi sebesar Rp 79,5 triliun; Bantuan Sosial sebesar Rp 36,9 triliun; dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp 36,5 triliun. Dalam APBN Tahun 2006 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 36,7 triliun. Jumlah ini merupakan pagu anggaran tertinggi yang diterima oleh sebuah departemen. Hal ini juga menunjukkan komitmen kita bersama untuk memperbaiki mutu pendidikan kita, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar. Setahap demi setahap kita akan terus berupaya untuk meningkatkan anggaran di bidang pendidikan, sehingga mencapai
persentase ideal sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Pemerintahan yang tahun ini juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar ialah Departemen Pertahanan sebesar Rp 28,2 triliun; Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 18 triliun; Kepolisian Negara RI sebesar Rp 16,8 triliun; Departemen Kesehatan sebesar Rp 13,5 triliun dan Departemen Agama sebesar Rp 9,7 triliun. Besarnya anggaran yang dialokasikan pada lembaga pemerintahan sebagaimana disebutkan tadi, tidaklah berarti bahwa lembaga pemerintahan yang lain menjadi kurang penting. Semua lembaga pemerintahan harus berfungsi menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya masingmasing. Berapa anggaran yang dialokasikan, akan sangat tergantung kepada beban tugas yang diemban oleh lembaga masing-masing. Dalam penyusunan APBN Tahun 2006 ini, tergambar pula keinginan kuat Pemerintah, untuk melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh daerah. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi fiskal di daerah. Sebab itulah, tahun ini kita dapat meningkatkan alokasi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semua itu kita lakukan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam APBN Tahun 2006 ini, beberapa daerah mendapatkan alokasi dana untuk daerah yang cukup besar, antara lain DKI Jakarta sebesar Rp 87,3 triliun; Jawa Timur sebesar Rp 13,1 triliun; dan Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 12 triliun. Pemerintah berupaya sekeras-kerasnya agar alokasi bagi daerah ini dilakukan dengan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya muliakan, Pelaksanaan APBN Tahun 2006 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari sistem anggaran berbasis kinerja. Kita akan berusaha sekeras-kerasnya agar pelaksanaan sistem anggaran itu dapat kita laksanakan secara lebih baik, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Berbagai kendala telah kita hadapi pada tahun 2005 yang lalu. Antara lain, ketika itu kita baru saja mengalami pergantian pemerintahan. Dalam masa transisi ke sistem anggaran yang baru ini, kita harus mengakui bahwa sebagian besar aparatur pemerintah masih belum akrab dengan sistem itu. Pembahasan dan penetapan APBN juga mengalami berbagai keterlambatan, sehingga penerbitan DIPA Tahun 2005 juga terlambat. Keterlambatan itu menghambat pelaksanaan program pemerintah, dan juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi, akan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi upaya kita meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama penyerapan tenaga kerja. Tahun ini, kita harus memacu kembali pertumbuhan ekonomi kita, melalui belanja konsumsi dan investasi di sektor Pemerintah. Dengan demikian, kita berharap target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen di tahun 2006 ini akan tercapai. Hanya dengan pertumbuhan sebesar itu, kita akan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hadirin yang saya muliakan, Betapapun tahun 2006 ini kita telah meningkatkan anggaran dibanding tahun yang lalu, namun patut disadari bahwa tersedianya anggaran yang cukup besar, bukanlah satu-satunya jaminan keberhasilan kita dalam membangun. Faktor sumber daya manusia yang melaksanakan tugastugas pembangunan itu sangatlah penting. Karena itu saya berpesan kepada para menteri, para ketua LPND, para gubernur, bupati dan walikota, serta seluruh aparatur pemerintah, agar bekerja dengan penuh idealisme, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus bekerja cepat, teliti dan cermat, serta penuh perhitungan. Rakyat telah lama menunggu adanya perbaikan nasib. Oleh karena itu, jangan sia-siakan amanat seluruh rakyat.
Saya juga minta kepada Saudara-saudara semua, hentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme! Jangan ada lagi “kebocoran” dalam penggunaan anggaran untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Saya akan bertindak tegas, dengan mendayagunakan semua aparatur penegak hukum yang ada, untuk mengambil tindakan tanpa pandang bulu. Saya juga meminta kepada Saudara-saudara semua, agar mempermudah dan memperlancar segala urusan, baik pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan. Jangan mempersulit hal-hal sebenarnya mudah dan sederhana. Kebiasaan buruk seperti ini sudah saatnya kita tinggalkan. Hanya dengan cara itu, kita akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan kita bersama, yakni memajukan bangsa dan negara, dan mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Hadirin yang saya muliakan, Saya ingin mengakhiri sambutan tertulis saya ini, dengan harapan, semoga apa yang saya pesankan, akan benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Saya berdoa ke hadirat Allah SWT, semoga di tahun 2006 ini, kita akan mampu bergerak lebih cepat dalam melaksanakan programprogram Pemerintah. Dengan demikian, akan bertambah cepat pula kita mengakhiri segala beban penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh rakyat, bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Januari 2006 Pressiden Republik Indonesia, ttd. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber: http://www.djpbn-jateng.go.id/download/sambutan_presiden_dipa_2006.htm Koleksi: Perpustakaan Nasional RI, 2006
