PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)

Lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2009 Tanggal 2009

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG DI TINGKAT PETANI TAHUN 2009

I. 1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jagung, Kedele dan Kentang merupakan komoditas pangan yang strategis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi, karena: (1) Kentang menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga petani khususnya di Kabupaten Kerinci; (2) Jagung merupakan bahan pangan dan bahan baku pakan ternak unggas. (3) Kedele sebagai sumber protein nabati bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan posisi strategisnya, pemerintah berkepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas tersebut, karena gejolak harga yang tajam dapat berdampak terhadap usahatani dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pola produksi tahunan yang mengikuti musim, maka harga komoditas tersebut berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi, sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat paceklik, volume produksi lebih rendah dari kebutuhan, sehingga harga cenderung meningkat yang dapat memberatkan konsumen. Untuk itu secara nasional perberasan sudah ada kebijakan khusus yaitu, kebijakannya sudah diatur dalam Inpres Perberasan yang antara lain mengatur penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan untuk jagung, kedele dan kentang ada kebijakan serupa yang diterapkan melalui yaitu Harga Referensi Daerah. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekomi Pedesaan (DPM-LUEP) merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani memperoleh …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

1

harga minimal sama dengan harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang, harga tersebut telah diperhitungkan, dimana petani menerima harga jual produk komoditas tersebut telah bisa menerima keuntungan usaha taninya minimal 30%. Melalui kegiatan ini, pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana talangan kepada LUEP untuk membeli jagung, kedele dan kentang petani pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah. Tahun 2009 telah dialokasikan Dana dari APBD sebesar Rp. 0,5 milyar, yang digunakan untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang pada kabupaten yang berpotensi. Kegiatan DPM-LUEP pada tahun 2009 melibatkan: (a) LUEP perorangan atau kolektif yang telah bermitra dengan kelompok tani (Poktan); (b) Koperasi Tani (Koptan); atau (c) Koperasi Unit Desa (KUD). 2. Maksud dan Tujuan Maksud penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut: a. menjaga stabilitas harga jagung, kedele dan kentang produksi petani agar tidak jatuh pada saat panen raya b. memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang ; c. memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. d. sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP adalah: a. melakukan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dengan harga serendahrendahnya sesuai harga referensi daerah; b. meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang; c. mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil. 3.

Sasaran

…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

2

Sasaran DPM-LUEP terdiri dari: a. Sasaran Umum: 1. terlaksananya pembelian jagung, kedele dan kentang oleh LUEP dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah; 2. meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha milik kelompoktani, Koptan, atau KUD untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang; 3. meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. b. Sasaran Kegiatan: 1. petani dalam poktan atau petani anggota Koptan atau KUD; 2. penerima DPM, a.l. LUEP/unit usaha, Koptan atau KUD yang memanfaatkan DPM untuk membeli jagung, kedele dan kentang petani dalam poktan; serta mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah; 3. Kabupaten pelaksana kegiatan DPM-LUEP untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang. 4.

Integrasi LUEP dengan Poktan

Agar kegiatan DPM-LUEP Tahun 2009 lebih berpihak dan memberi manfaat yang lebih besar bagi petani, maka LUEP perorangan atau kolektif penerima DPM diwajibkan untuk berintegrasi dengan poktan. Integrasi tersebut merupakan upaya meningkatkan peran LUEP dalam memberdayakan petani yang tergabung dalam poktan. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pola berikut : a. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DPM berintegrasi dengan Poktan setempat yang tidak mempunyai unit usaha, sehingga LUEP menjadi unit usaha dalam Poktan. Tim Teknis memfasilitasi proses integrasi melalui : (i) sosialisasi tentang maksud dan manfaat, serta prospek pengembangan Poktan, (ii) bimbingan proses pembentukan Poktan, kepengurusan, pembagian tugas dan tanggungjawab serta hak masing-masing pihak melalui musyawarah, dan (iii) pembinaan dan pendampingan kegiatan Poktan. b. Poktan memupuk modal dari iuran anggota untuk kemudian disertakan dalam modal LUEP menjadi modal usaha bersama. Keuntungan usaha dibagi secara proporsional …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

3

sesuai dengan kontribusi masing-masing kelompok anggotanya. Keuntungan tersebut dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani. c. Tim Teknis memfasilitasi Poktan dengan program pemerintah lainnya untuk memperbesar aset/modal usaha, meningkatkan kemampuan manajemen dan atau meningkatkan kemampuan usaha. d. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan dan selama ini telah menerima DPM difasilitasi Tim Teknis untuk bersama kelompoktani mitranya. Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas. e. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DPM difasilitasi Tim Teknis untuk bersama kelompoktani di sekitarnya. Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.


4

II.

PENDEKATAN KEGIATAN

Kegiatan DPM-LUEP bersifat komplementer dengan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, seperti kegiatan pengembangan lumbung masyarakat, sistem tunda jual, lumbung desa modern, pengadaan gabah/beras dalam negeri, Raskin, dan cadangan pangan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan/meningkatkan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan serupa. Mengingat kegiatan DPM-LUEP untuk komoditi jagung, kedele dan kentang disediakan melalui APBD sebagai dana talangan untuk penguatan modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas Daerah. DPM disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian jagung, kedele dan kentang secara berulang, melalui kontrak dengan petani dengan mengikuti “Prosedur Pencairan, Penyaluran, dan Pengembalian”. Guna memperoleh nilai tambah, LUEP dapat mengolah serta mengemas dan memasarkannya ke pasar umum (lokal, perdagangan antar pulau, ekspor), dan pasar khusus (koperasi dan industri tertentu sebagai mitrausahanya). LUEP yang ditetapkan di lokasi sentra produksi jagung, kedele dan kentang 5 (lima) Kabupaten, diwajibkan membeli jagung, kedele dan kentang dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah. Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Umum ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) oleh Kabupaten yang ditetapkan oleh pelaksana teknis ditingkat kabupaten, sepanjang tidak bertentangan dengan isi Pedoman Umum DPM-LUEP ini.


5

III.

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan DPM-LUEP, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu: 1. Indikator input: a. Jumlah LUEP per kabupaten yang ditetapkan; b. Jumlah alokasi DPM per LUEP yang ditetapkan; c. Jumlah Poktan yang berintegrasi dengan LUEP, petani anggota Koptan/KUD sesuai kontrak; dan d. Jumlah jagung, kedele dan kentang akan dibeli oleh LUEP. 2. Indikator output: a. Jumlah DPM yang dicairkan oleh LUEP secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran; b. Jumlah DPM yang dimanfaatkan oleh LUEP untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam poktan; c. Harga pembelian LUEP untuk jagung, kedele dan kentang terendah sesuai harga referensi daerah; d. Putaran pembelian oleh LUEP serendah-rendahnya dua kali; dan e. Jumlah pengembalian DPM lunas dan tepat waktu. 3. Indikator outcome: Harga yang diterima petani dalam Poktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau petani di wilayah sekitar kegiatan DPM-LUEP, serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang dan petani mendapat keuntungan usaha taninya minimal 30%; 4. Indikator benefit: Meningkatnya penyerapan surplus jagung, kedele dan kentang saat panen pada wilayah kegiatan DPM -LUEP; 5. Indikator dampak: Stabilnya harga jagung, kedele dan kentang saat panen pada wilayah kegiatan DPMLUEP pada kisaran harga sesuai harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang. …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

6

IV.

ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut: a. Organisasi Penyelenggara di Tingkat Provinsi Jambi serta tugas fungsinya 1. Gubernur melalui Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan DPM-LUEP di tingkat kabupaten/kota untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang. 2. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Jambi selaku Ketua Tim Teknis Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Provinsi Jambi. 3. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selaku Wakil Ketua Tim Teknis Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melaksanakan: (a) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di Provinsi dan menetapkan LUEP. (b) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP. (c) Mengelola, Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, baik administrasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan DPM-LUEP. (d) Membuat kontrak, penyaluran DPM kepada LUEP, dan pengembalian DPM ke Rekening Kas Daerah. (e) Penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP beserta nilai tunggakan LUEP kepada KPKNL setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian DPM, dengan bukti Berita Acara (Lampiran 2). 4. Bendaharawan Pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pengembalian DPM-LUEP, dalam hal: a. Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP dan KPKNL; b. Menyerahkan/menyetor pengembalian DPM dari LUEP dan KPKNL ke Rekening penampungan Dana LUEP di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi a.n. Pemerintah Provinsi Jambi; …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

7

c. Pengiriman fotokopi/salinan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke Biro Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; d. Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Jambi melakukan proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah melewati jatuh tempo pengembalian DPM, serta menyerahkan pengembalian DPM kepada bendahara penerima pada Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. 7. Tim Teknis Pengelola DPM-LUEP dalam rangka pengendalian harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani Provinsi Jambi, dengan anggota dari berbagai instansi terkait ditetapkan Gubernur, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam verifikasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP. b. Organisasi Penyelenggara di Tingkat Kabupaten serta tugas dan fungsinya. 1. Bupati bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan DPM-LUEP mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian DPM oleh LUEP. 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati, melaksanakan: a. koordinasi kegiatan DPM-LUEP di daerahnya; b. pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mendapat persetujuan Bupati disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dengan melampirkan penilaian agunan yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten; c. pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM LUEP; d. sosialisasi dan fasilitasi pembinaan Poktan dan pembinaan LUEP; e. Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP. 3. Bupati bertanggungjawab untuk mengatur dan menentukan peserta dan alokasi pinjaman kepada masing-masing LUEP yang diusulkan, serta bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman sampai batas waktu yang …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

8

ditentukan. Bupati dalam hal ini melimpahkan tugas tersebut kepada Tim Teknis Kabupaten yang sudah dibentuk. 4. Tim Teknis Kabupaten dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Bupati, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Poktan/Koptan/KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP. 5. LUEP yang ditetapkan bertanggungjawab dalam: a. pembelian jagung, kedele dan kentang petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga; b. pengembalian DPM kepada Bendahara Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi secara tepat jumlah dan tepat waktu melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi. 6. Petani dalam poktan atau petani anggota Koptan atau KUD wajib menyediakan jagung, kedele dan kentang sesuai kesepakatan dalam kontrak dengan LUEP .


9

V.

PERSYARATAN PENETAPAN, KETENTUAN ALOKASI DPM, DAN PERJANJIAN/KONTRAK

1. Persyaratan Penetapan Persyaratan penetapan lokasi, LUEP, dan bank pelaksana sebagai berikut: a. Lokasi (Kabupaten/Kota) : 1. Sentra produksi jagung, kedele dan kentang yang dinyatakan oleh Tim Teknis Provinsi Jambi; 2. Terjadi fluktuasi dan atau kecenderungan penurunan harga jagung, kedele dan kentang pada saat panen raya; 3. Terdapat Poktan atau unit usaha (korporasi), Koptan atau KUD; 4. Tidak mempunyai tunggakan DPM-LUEP. b. LUEP penerima DPM : Kriteria : (a) Unit usaha dalam Poktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang; (b) LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Poktan di wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Poktan dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang yang bersumber dari DPM-LUEP kepada Poktan (Lampiran 3); (c) LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima DPM bersama poktan mitranya dan bersedia membentuk unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Poktan (Lampiran 3); (d) LUEP perorangan atau kolektif bersama poktan di sekitarnya yang bersedia membentuk unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Poktan (Lampiran 3); (e) LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompoktani


10

Persyaratan : 1. Berbadan Hukum atau Badan Usaha; 2. Mempunyai kantor dan alamat yang jelas; 3. Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah; 4. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan jagung, kedele dan kentang dengan bukti-bukti kuitansi/kontrak/kerjasama yang disyahkan Tim Teknis Kabupaten; 5. Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPMLUEP; 6. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (Lampiran 4). 7. Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) jagung, kedele dan kentang yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten; 8. Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli jagung, kedele dan kentang dengan Kelompoktani; 9. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran jagung, kedele dan kentang; 10. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurangkurangnya 125 persen dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk agunan barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disyahkan oleh notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya merupakan milik pribadi anggota Poktan/pengurus perlu dilengkapi dengan Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Poktan/Koptan/KUD kepada LUEP (Lampiran 5). 11. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan Surat APHT; 12. Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening Giro I (satu) kepada Rekening Bendaharawan Penerima Badan …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

11

Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; 13. Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya; 14. Menggunakan DPM untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani; 15. Bersedia membuat laporan Form-A setiap bulan dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi. c. Bank Pelaksana: 1. Sanggup menerbitkan rekening LUEP dalam dua nomor, yaitu rekening Giro I (satu) untuk penerimaan transfer, pencairan DPM oleh LUEP setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten, dan pengembalian DPM, serta rekening Giro II (dua) untuk penerimaan dan pengeluaran oleh LUEP; 2. Bersedia memberikan laporan perkembangan keuangan DPM-LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten dan Kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. 2. Ketentuan Alokasi DPM: a. Jumlah DPM yang dialokasikan untuk diterima oleh masing-masing LUEP maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); b. Bagi LUEP yang mengajukan permohonan DPM lebih besar dari jumlah maksimal yang ditentukan, maka LUEP tersebut wajib mendapatkan rekomendasi khusus dari Bupati kepada Gubernur melalui Tim Teknis Provinsi, dengan tetap mempertimbangkan azas pemerataan dan keadilan dalam pengalokasian dana. 3. Perjanjian/Kontrak a. Dasar Pelaksanaan 1. Alokasi DPM yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2009 pada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. 2. Pedoman Umum Pelaksanaan DPM-LUEP Untuk Pengendalian Harga Jagung, kedele dan kentang di Tingkat Petani Tahun 2009 yang ditetapkan Gubernur. …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

12

3. Surat Keputusan Penetapan LUEP sebagai Pelaksana Pembelian Jagung, kedele dan kentang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Lampiran 6). 4. Dana APBD II untuk mendukung kegiatan operasional DPM-LUEP untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani yang dialokasikan oleh Bupati. b. Perjanjian Kontrak antara Penggunaan Anggaran (PA) dengan LUEP sebagaimana diatur dalam Lampiran 7 dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. LUEP menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang antara LUEP dengan Kelompoktani yang diketahui oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten (Lampiran 8), surat perjanjian ini diperbaharui setiap periode perputaran pembelian. 2. LUEP menyerahkan proposal penggunaan DPM untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani. 3. LUEP menyerahkan agunan yang diikat dalam APHT dan atau Sertifikat Fidusia. 4. LUEP menyerahkan Surat Pernyataan (Lampiran 9) yang berisi: a. Penggunaan dana selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan dari 1 Mei 2009 sampai dengan 30 April 2010. b. Bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2010; c. Bersedia membayar denda apabila pengembalian DPM tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebesar satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo; d. Bersedia menyerahkan agunan selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian DPM LUEP ke KPKNL setempat melalui Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; e. Bersedia melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

13

5. LUEP bersedia melaksanakan pembelian jagung, kedele dan kentang minimal dua kali putaran. Setiap kali putaran pembelian dilaksanakan melalui perjanjian jual beli dengan kelompoktani mitranya. c. Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang antara LUEP dengan kelompoktani dalam Gapoktan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Kabupaten : 1. Poktan menyusun perencanaan penyediaan jagung, kedele dan kentang; 2. LUEP wajib membeli jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani sesuai kontrak, serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah.


14

VI.

PROSEDUR PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 1. Penyediaan dan Pencairan Dana Penyediaan Dana : Penyediaan dan Pencairan DPM oleh LUEP untuk pembelian jagung, kedele dan kentang, dilakukan melalui dana APBD dengan mekanisme Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Povinsi Jambi Tahun 2009, Nomor : 1.27.01.16.65.5.2 tanggal 27 Januari 2009 harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Dana APBD yang tersedia pada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berjumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani. Pencairan Dana : a. Gubernur menetapkan: (1). Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggungjawab pengelolaan DPM-LUEP (Lampiran 11); (2). Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggungjawab sebagai pengelola pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP; (3). Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan; (4). Pejabat Penguji dan Penerbit SPM; dan (5). Tim Teknis Pengelola DPM-LUEP dalam rangka pengendalian harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani. b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan LUEP, dan PPTK selaku PA. c. Penggunaan Anggaran (PA) membuat kontrak dengan LUEP dan melalui bendahara pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengajukan SPP-LS (Lampiran 12) kepada Pejabat Pembuat SPM/Penguji SPP dengan melampirkan surat permintaan pembayaran LS oleh …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

15

LUEP (Lampiran 13) dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan LUEP, yang disetujui oleh PA Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Bendaharawan Pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Lampiran 14) untuk diteruskan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi. d. Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer DPM ke rekening Giro I LUEP. e. Pencairan Dana Penguatan Modal (DPM) ke LUEP selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2009. 2. Penetapan LUEP Penetapan LUEP dilakukan melalui prosedur dengan tahapan sebagai berikut (Lampiran 15): a. Gubernur menetapkan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggungjawab kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi Jambi. b. Bupati melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten menetapkan Tim Teknis Kabupaten, dan mengusulkan calon penerima DPM-LUEP kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. c. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut: 1. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan, sesuai dengan Lampiran 16 dan Lampiran 17; 2. LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang dari petani dalam poktan dan serta membuat kesepakatan tentang pembelian jagung, kedele dan kentang; 3. Atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang dari petani dalam poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten, Bupati mengusulkan: (a) calon LUEP; (b) kebutuhan modal usaha LUEP; dan (c) wilayah kerja LUEP kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

16

4. Usulan dari Bupati terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi Jambi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; 5. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi Jambi, menetapkan: (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan; (b) jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP dan (c) jumlah jagung, kedele dan kentang petani dalam poktan yang akan dibeli oleh LUEP. 3. Penyaluran dan Pengembalian Dana Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari LUEP dilakukan melalui prosedur berikut (Lampiran 18): a. Dana yang telah diterima melalui Rekening Giro I LUEP di Bank Pelaksana Kabupaten, dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut: 1. LUEP mengajukan usulan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 persen dari nilai kontrak; 2. Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 persen dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten sesuai penilaian kinerja LUEP; 3. Berdasarkan usulan penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten, Bank Pelaksana mentransfer ke Rekening Giro II LUEP; 4. LUEP dapat mencairkan DPM dari Rekening Giro II, untuk selanjutnya digunakan membeli jagung, kedele dan kentang petani dalam poktan sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli; 5. LUEP wajib membeli jagung petani dalam poktan pada wilayah kerja LUEP sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pengunaan dana oleh LUEP sekurang-kurangnya dua kali putaran yang tersedia dengan batas waktu pembelian jagung. b. Dana pinjaman hanya boleh digunakan selama satu tahun, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April tahun 2010 (lama pinjaman bulan Mei 2009 s/d 30 April …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

17

2010) LUEP wajib mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke rekening Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Bagi LUEP yang mengembalikan DPM setelah tanggal 30 April 2010, wajib membayar denda sebesar satu permil per hari dan maksimum 5 (lima) persen dari sisa tunggakan selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran. c. Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang diterima Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dengan menggunakan SSPB (Lampiran 19) disetor ke Rekening Kas Daerah pada Mata Anggaran Kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Foto kopi bukti setor/transfer ke Rekening Kas Daerah tersebut disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. d. PA Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui PPTK mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah melunasi DPM baik pokok maupun denda dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Agunan Pinjaman DPM-LUEP (Lampiran 20). e. Setelah tanggal 30 April 2010, PA Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merekapitulasi data pengembalian per-LUEP untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati, pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya (Lampiran 21). f. Pada saat tidak ada pembelian jagung, kedele dan kentang LUEP wajib mengembalikan DPM yang diterimanya ke rekening I yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan. 4. Penyelesaian Tunggakan a. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi tunggakan pengembalian DPM-LUEP Tahun Anggaran 2009 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah kerja pelayanan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi membukukan pengembalian tunggakan DPM dari KPKNL sesuai dengan tahun penerimaan, serta menyetorkannya melalui …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

18

SSPB dengan mencantumkan tahun tunggakan (Lampiran 22). b. Penyerahan agunan dilakukan 50 (Lima puluh) hari setelah jatuh tempo pengembalian, dengan melampirkan: (1) (2) (3) (4)

Data Penyerahan Kasus Piutang; Berkas Agunan asli yang diterima bendahara pengeluaran; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Fidusia. Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan maka LUEP wajib melunasi kekurangannya. (5) KPKNL Jambi melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, untuk selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur. (Lampiran 23).


19

VII. MEKANISME KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN 1. Mekanisme Koordinasi Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut; a. Bupati melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten, Tim Teknis Provinsi/Kabupaten, dan Asosiasi LUEP Kabupaten, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; b. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi/kabupaten, Tim Pengendali, Tim Teknis Provinsi/kabupaten, dan Asosiasi LUEP Provinsi Jambi, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur/Bupati; 2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala dari kabupaten dan provinsi. a. Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan Kabupaten bersama Tim Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan, pelaksanaan, dan pencapaian sasaran kegiatan DPM, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur. Bupati memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi, khususnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaksana di tingkat lapangan. b. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama Tim Teknis Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jambi. Gubernur Jambi memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi, dan apabila diperlukan memberikan dukungan/fasilitasi dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan DPM di tingkat provinsi. 3. Mekanisme Pengawasan a. Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal dan fungsional secara …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

20

berjenjang dari Provinsi ke Kabupaten . b. Pengawasan internal dilokasi secara berjenjang mulai dari kabupaten sampai provinsi 4. Mekanisme Pengendalian Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, ke provinsi dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi dan pengawasan, terhadap penyimpangan administratif dan teknis pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP di tingkat lapangan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 5. Mekanisme Pelaporan a. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari LUEP, kabupaten, dan provinsi sebagai berikut (Lampiran 24): (1) LUEP wajib membuat pembukuan penggunaan DPM yang terdiri dari: buku keuangan (penerimaan, pengeluaran, dan pengembalian) (Lampiran 25), buku pembelian (Lampiran 26), dan buku penjualan (Lampiran 27); (2) LUEP wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir dengan menggunakan Form A berdasarkan pembukuan sesuai butir (1) (Lampiran 28), dan dikirim kepada: Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; (3) Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten, setiap bulan dengan menggunakan Form B (Lampiran 29) merekap seluruh laporan LUEP di kabupaten, yang hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; (4) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, setiap bulan dengan menggunakan Form C (Lampiran 30) merekap seluruh laporan Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten, yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur. b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahun dan akhir tahun tentang perkembangan pelaksanaan DPM kepada Gubernur Jambi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana kegiatan DPM tahun berikutnya. …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

21

VIII. LAIN – LAIN 1. Pemanfaatan Dana Operasional DPM-LUEP Dana operasional DPM-LUEP yang bersumber dari APBD hanya dapat digunakan untuk identifikasi, sosialisasi dalam rangka integrasi LUEP dengan Poktan, pembinaan, rapat-rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. 2. Dana Enumerator yang bersumber dari APBD Dana tersebut digunakan untuk membiayai tenaga enumerator dalam melaksanakan pemantauan perkembangan harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani di wilayah LUEP dan Non-LUEP. 3. Tenaga Enumerator Untuk memantau perkembangan harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani di wilayah LUEP dan Non-LUEP, daerah menetapkan Tenaga Enumerator yang sudah dilatih dan mempunyai tugas sebagai berikut: c.

melakukan pencatatan harga mingguan jagung, kedele dan kentang, baik pada saat panen raya maupun di luar musim panen raya;

d.

melaporkan hasil pencatatan harga secara berkala dan berjenjang dari kabupaten ke provinsi dan selanjutnya ke Gubernur Jambi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka kabupaten yang jumlah LUEP nya cukup besar dapat menambah tenaga enumerator dengan dibiayai melalui dana APBD II masing-masing. 4. Pendampingan LUEP Dalam rangka mengoptimalkan kinerja LUEP dalam pemanfatan DPM, maka masing-masing daerah kabupaten menetapkan tenaga pendamping yang dibiayai melalui dana APBD II dan mempunyai tugas sebagai berikut:


22

a. membantu LUEP dalam bidang administrasi, pembukuan keuangan, dan penyusunan laporan; b. mengawasi LUEP dalam pelaksanaan kerjasama dengan kelompoktani, terutama dalam pembelian jagung, kedele dan kentang; c. membantu Tim Teknis kabupaten dalam proses pembentukan dan penguatan kelembagaan Poktan; d. memantau penggunaan dan pengembalian DPM; e. membantu enumerator dalam pengumpulan data harga dan volume pembelian jagung, kedele dan kentang oleh LUEP.


23

IX.

PENUTUP

Pedoman Umum DPM-LUEP, disusun sebagai bahan arahan untuk : 1. mengarahkan gerakan pelaksanaan dilapangan dalam rangka mengendalikan harga jagung, kedele dan kentang ditingkat petani. 2. Sebagai bahan acuan bagi Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Instansi terkait dalam pelaksanaan operasional di tingkat lapangan. 3. Sebagai bahan acuan bagi Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan kabupaten dan instansi terkait kabupaten dalam melaksanakan operasional ditingkat lapangan dan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat lapangan dengan tidak mengurangi arti dan makna yang tercantum di dalam pedum ini. 4. Dengan ditaati dan dijabarkannya PEDUM ini oleh para pelaksana dilapangan disemua tingkatan, diharapkan kegiatan DPM-LUEP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN


24

Lampiran 1.

ALOKASI DPM-LUEP KOMODITI JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 BERDASARKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR 1.27.01.16.65.5.2 TANGGAL 27 JANUARI 2009

NO

1 2 3 4 5

DANA (Rp.)

KABUPATEN

KERINCI MERANGIN BUNGO TEBO TANJAB. TIMUR Jumlah

200.000.000,75.000.000,100.000.000,75.000.000,50.000.000,-

KETERANGAN

Jagung/kentang Kedele Jagung Kedele Kedele

500.000.000,-


25

Lampiran 2 BERITA ACARA PENYERAHAN AGUNAN PINJAMAN DPM LUEP Antara BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI Dengan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PROVINSI JAMBI Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….bertempat di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. . . . . . . . . . . .

: Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan . . . . . yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. . . . . . . . . . .

: Kepala/Pimpinan KPKNL . . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPKNL Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen agunan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak serta bukti jumlah tunggakan dan denda LUEP(Koptan/KUD*) )................ kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan lengkap dan baik. Demikian berita acara penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenar-benarnya.

Berita acara ini dibuat di : ............................................... Hari/tanggal

: ...............................................

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.........................

...............................

NIP.

NIP.


26

Lampiran 3. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETUA LUEP ....... UNIT USAHA POKTAN ...........

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama . . . . . . .............. . . sebagai Ketua (LUEP ................. Unit Usaha Poktan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUEP......................... . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . menyatakan bahwa saya bersedia : (a) Bersama kelompoktani mitra membentuk Kelompoktani (Poktan) sesuai dengan asas musyawarah dan mufakat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan; (b) memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang yang bersumber dari DPM-LUEP kepada anggota Gapoktan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan ini dibuat dan ditandatangani tanpa tekanan dari pihak manapun.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

materai Rp.6000

Ketua LUEP......

....................................... MENGETAHUI: KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/UNIT KERJA PROVINSI/KABUPATEN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN/CAMAT

………………………………………… NIP.


27

Lampiran 4. BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA KOPTAN/KUD*)................... UNTUK MENERIMA DPM-LUEP TAHUN 2009 Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal …..…….. bulan ………..…….. tahun……............…….bertempat di........................................ Jalan................................., kami pengurus dan perwakilan kelompok anggota Koptan/KUD*).................... No 1 2 3 4 5 dst

Nama Anggota

Alamat

No Telp

Tanda tangan

telah menyelenggarakan Rapat Anggota dan menyepakati untuk menerima DPM-LUEP yang dimanfaatkan untuk pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang*) sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Demikian Berita Acara Rapat Anggota pengurus dan perwakilan kelompok anggota dibuat dengan sebenar-benarnya. Berita acara ini dibuat di : ............................................... Hari/tanggal : ...............................................

MENGETAHUI: Ketua Koperasitani/KUD..........

............................... …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

28

Lampiran 5. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN PINJAMAN DPM-LUEP Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….bertempat di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . . . . . . . . . . .

: Anggota Poktan/Koptan/KUD*)................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang berkedudukan di Jalan . . . . . yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. . . . . . . . . . .

: Pimpinan LUEP............/ Koptan/KUD*) ... . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUEP......................./Koptan/KUD*) . . . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka peminjaman DPM-LUEP dengan persyaratan agunan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dengan ini PIHAK PERTAMA secara sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan pihak manapun bersedia menyerahkan ........... (ditulis dengan huruf) berkas dokumen bukti kepemilikan barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diagunkan untuk pinjaman DPM kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diproses menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat Fidusia. Apabila dalam pengembalian DPM terdapat tunggakan, PIHAK PERTAMA tidak keberatan jika agunan diproses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Demikian Berita Acara Serah Terima Agunan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dan merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berita acara ini dibuat di : ......................................... Hari/tanggal : .......................................... PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.........................

............................... NIP. MENGETAHUI:

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

………………………………………… NIP.


29

Lampiran 6. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : …………………………………………………. TENTANG PENETAPAN LUEP SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG Menimbang

Mengingat

:

:

a

………………………………………………………………………........................... ...………………………………………………..........................……………………..

b

………………………………………………………………………........................... ...………………………………………………..........................……………………..

1

………………………………………………………………………........................... ...………………………………………………..........................…………………….. ..........................………………………………………………………………………. ...………………………………………………..........................…………………….. ..........................………………………………………………………………………. ...………………………………………………..........................…………………….. ..........................………………………………………………………………………. ...………………………………………………..........................……………………..

2 3 4

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi No. …………….…… tanggal ……………….. Tahun Anggaran .…………. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Menetapkan LUEP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pelaksana Pembelian Jagung, Kedele dan Kentang petani/kelompoktani .

Kedua

:

LUEP diwajibkan membeli jagung, kedele dan kentang milik petani /kelompoktani dengan Dana Penguatan Modal (DPM) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli jagung, kedele dan

kentang antara LUEP dengan kelompoktani untuk tahun anggaran 2009.


30

Lanjutan lampiran 6.

Ketiga

:

Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DPA-

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD Nomor:……… tanggal

SKPD

……Tahun Anggaran 2009. Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata LUEP dalam menggunakan DPM tidak sesuai dengan diktum kedua, maka sanksi dan penyelesaian perselisihan berlaku pasal 6 dan pasal 7 Surat Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan LUEP............. (Poktan/Koptan/KUD) Nomor ……………………. tanggal…………

Kelima

:

Keenam

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI JAMBI PADA TANGGAL ………............……….……2009 KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

…………………………………………............. NIP. Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Gubernur Jambi Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi Bupati *) ………………………………………; Badan/Dinas/Kantor/Unit yang menangani Ketahanan Pangan Kab. ........;

*) Coret yang tidak perlu …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

31

Lanjutan lampiran 6a. LAMPIRAN

:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : ……………………. TANGGAL : .……………………

DAFTAR LUEP YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN JAGUNG PETANI/KELOMPOKTANI

No

Nama LUEP

Nama Ketua

Izin Usaha/No Badan Hukum

Alamat

Jumlah Kel.tani

Volume pembelian Jagung Kering (Kg) Tongkol

Pipilan

1 2 3 4 5

Dst Jumlah

……………………., tgl…………………………….

Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

……………………………………….. NIP. *) Coret yang tidak perlu


32

Harga Pembelian (Rp/kg) Tongkol

Pipilan

Alokasi DPM (Rp.)

Lanjutan lampiran 6b. LAMPIRAN

:


DAFTAR LUEP YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN KEDELE PETANI/KELOMPOKTANI

No

Nama LUEP


Nama Ketua

Alamat

Jumlah Kel.tani

Volume pembelian Kedele Biji Kering (Kg)

1 2 3 4 5

Dst Jumlah

……………………., tgl…………………………….




33

Harga pembelian Kedele Biji Kering (Kg)

Alokasi DPM (Rp.)

Lanjutan lampiran 6c. LAMPIRAN

:


DAFTAR LUEP YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN KENTANG PETANI/KELOMPOKTANI

No

Nama LUEP


Nama Ketua

Alamat

Jumlah Kel.tani

Volume pembelian Kentamg (Kg)

1 2 3 4 5

Dst Jumlah

……………………., tgl…………………………….




34

Harga pembelian Kentang (Kg)

Alokasi DPM (Rp.)

Lampiran 7. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

Antara PENGGUNA ANGGARAN (PA) Dengan LUEP............................... Tentang

PEMBELIAN JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG PETANI Nomor

:

Pada hari ini, . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . bulan . . . . tahun dua ribu sembilan bertempat di Kantor

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,

Jalan Samarinda

Kotabaru Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. . . . . . . . . . . .

:

Pengguna Anggaran Kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kotabaru Jambi yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. . . . . . . . . . .

:

Pimpinan LUEP ..........//Koptan/KUD. . . . . . , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUEP . . . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian/Kontrak yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk pelaksanaan kegiatan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani dengan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN a b c

d

Keppres Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum DPM-LUEP untuk Pengendalian Harga jagung, kedele dan kentang di tingkat Petani Tahun 2009; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2009 Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor : 1.27.01.16.65.5.2 tanggal 27 Januari 2009 Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi No. 954/450/Keu tanggal 31 Januari 2007.


35

Lanjutan lampiran 7. e

Keputusan Gubernur Jambi, Nomor:…………… tanggal ……….tentang Penetapan

Badan Koordinasi

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DPM LUEP. f

Surat Keputusan Kepala

Jambi g h

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi

Nomor:………………….. tanggal ……………, tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi

Pedesaan Surat Kerjasama Jual Beli Jagung, kedele dan kentang) Petani dalam kelompoktani antara LUEP ........ dengan Kelompoktani Nomor :……………. tanggal ………… Surat Perjanjian Kontrak/Kerjasama Penjualan Hasil Pembelian Jagung, kedele dan kentang) oleh LUEP............................................................... dengan ...................................................... Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1)

(2) (3)

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan melaksanakan pembelian Jagung, kedele dan kentang sebanyak ………ton dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang dengan kelompoktani tersebut sebagaimana terlampir pada surat perjanjian/kontrak ini. PIHAK KEDUA setelah melakukan pembelian jagung, kedele dan kentang) pada ayat 1 (satu) pasal ini wajib melakukan pembelian jagung kembali minimal satu kali putaran. Surat perjanjian/kontrak ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani sesuai surat perjanjian/kontrak sampai tanggal 30 April 2010. Pasal 3 SUMBER DANA DAN JUMLAH BIAYA

Sumber dana dan jumlah biaya pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani seperti dimaksud pada pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak ini adalah : (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2009, Badan Koodinasi Penyuluhan dan Ketahanan pangan Provinsi Jambi Nomor : 1.27.01.16.65.5.2 tanggal 27 Januari 2009. (2) Jumlah biaya yang diperlukan disepakati sebesar Rp. ……………………….…..……,- (dengan huruf). (3) Setelah masa kontrak berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang digunakan untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani sesuai nilai kontrak ke Rekening Bendaharawan Penerima Provinsi. (4) Bendaharawan Penerima Provinsi, berdasarkan ayat (3) pasal ini selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Daerah dengan nomor rekening .......................................... dalam waktu 1 x 24 jam setelah tanggal penerimaan.


36

Lanjutan lampiran 7. Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran harga pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani dimaksud pada pasal 3 Surat Perjanjian/Kontrak ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dilaksanakan melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dan Rekening Kas Daerah ………………… (yang berkedudukan di ibu kota provinsi), dengan cara pembayaran langsung ke rekening Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ………………. pada Bank ………………Jl. ………………….. Nomor Rek.: ………………….…………….…… Pasal 5 JAMINAN/AGUNAN (1) PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan/agunan beserta Sertifikat APHT/Sertifikat Fidusia/Surat Kuasa Jual dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak senilai Rp. ………………….,- (dengan huruf). (2) PIHAK PERTAMA mengembalikan jaminan/agunan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengembalikan seluruh dana penguatan modal untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani yang diterima dari PIHAK PERTAMA, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima jaminan/agunan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 6 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian/kontrak batal. (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat mengembalikan seluruh dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu seperti tersebut pada pasal 3 ayat (3) yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian atau hal-hal lain dalam batas tanggungjawab PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 0/00 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima perseratus) dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo. (3) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), PIHAK KEDUA tidak mengembalikan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA, maka jaminan/agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian/kontrak ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. 2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ……………….., sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

37

Lanjutan lampiran 7. (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 8 FORCE MAJEURE (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis yang disyahkan oleh Bupati/Walikota setempat dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA. (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah: a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA. b. Peperangan. c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9 LAIN – LAIN (1) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian/kontrak ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perubahan atas surat perjanjian/kontrak ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. (3) Biaya yang timbul akibat dilakukannya proses perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.


38

Lanjutan lampiran 7. Pasal 10 PENUTUP Surat perjanjian/kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan baik psikis maupun fisik dari manapun, dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

........……………………

………..………………………........ NIP. MENGETAHUI:


Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

………………………………………… NIP

.………………………………………… NIP.


39

Lanjutan lampiran 7a. Lampiran

: Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Jagung Petani Nomor : Tanggal :

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENJUAL JAGUNG

No

Nama Kel.tani

Nama Ketua

Volume pembelian Jagung Kering (Kg)

Alamat

Tongkol

Pipilan

Harga Pembelian (Rp/kg)**) Alokasi DPM (Rp.) Tongkol

Pipilan

1 2 3 4 5

Dst Jumlah

PIHAK KEDUA ...............………………

PIHAK PERTAMA .

.........……………………….. NIP.

MENGETAHUI: Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi


………………………………………… NIP *) coret yang tidak perlu **) Harga jagung sekurang-kurangnya sama dengan harga referensi daerah

.…………………………………………


NIP.

40

Lanjutan lampiran 7b. Lampiran

: Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Kedele Petani Nomor : Tanggal : DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENJUAL KEDELE

No

Nama LUEP

Nama Ketua

Volume pembelian Kedele Biji Kering (Kg)

Alamat

Harga pembelian Kedele Biji Kering (Kg)

1 2 3 4

Dst Jumlah

PIHAK KEDUA ...............………………

PIHAK PERTAMA .

.........……………………….. NIP.



………………………………………… NIP *) coret yang tidak perlu **) Harga kedele sekurang-kurangnya sama dengan harga referensi daerah

.…………………………………………


NIP.

41

Alokasi DPM (Rp.)

Lanjutan lampiran 7c. Lampiran

: Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Kentang Petani Nomor : Tanggal :

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENJUAL KENTANG No

Nama LUEP

Nama Ketua

Volume pembelian Kentang (Kg)

Alamat

Harga pembelian Kentang (Kg)

1 2 3 4

Dst Jumlah

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

...............………………

.

.........……………………….. NIP.



………………………………………… NIP *) coret yang tidak perlu **) Harga kentang sekurang-kurangnya sama dengan harga referensi daerah

.…………………………………………


NIP.

42

Alokasi DPM (Rp.)

Lampiran 8. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG/KEDELE/KENTANG ANTARA LUEP ….......………………. DENGAN KELOMPOKTANI ……………………. PADA PUTARAN I/II/III/dst Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun…………. yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

2.

Nama Alamat Jabatan

: : :

Nama Alamat Jabatan

: : :

Ketua LUEP …………..………., selaku pembeli jagung, kedele dan kentang*) petani yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Ketua Kelompoktani .......…………………… selaku penjual jagung, kedele dan kentang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

(1) PIHAK PERTAMA bersedia membeli jagung kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menjual jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani kepada PIHAK PERTAMA. Pembelian jagung, kedele dan kentang oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk jagung tongkol kering/jagung pipilan kering Rp………........./kg sebanyak......................ton. (2) PIHAK KEDUA, sebagai Ketua Kelompoktani bersedia mengkoordinasikan anggota kelompok untuk menjual jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani kepada PIHAK PERTAMA. Demikian Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang ini dibuat dan menjadi kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. ………………..,…………………20….. PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA Materai Rp.6.000,-

………………….

………………………………… Mengetahui: Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

Keterangan

……….........……………………. NIP.

*) coret yang tidak perlu


43

Lampiran 9. SURAT PERNYATAAN LUEP …...............………………. Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama . . . . . . . . . sebagai Ketua LUEP ................................ ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUEP..........................., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . menyatakan bahwa saya bersedia : (a) mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang saya terima dan jasa tunggakan kepada Bendaharawan Penerima Provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2009, terhitung sejak diterimanya transfer ke rekening giro LUEP ..............; (b) membayar denda yang dikenakan satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo yang diatur dalam kontrak jika terjadi keterlambatan pengembalian DPM sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; dan (c) menyerahkan agunan DPM-LUEP ke kantor KPKNL Provinsi Jambi melalui Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, apabila setelah batas akhir jatuh tempo sesuai perjanjian kontrak belum melunasi pengembalian beserta denda. (d) melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani secara sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. YANG MEMBUAT PERNYATAAN materai Rp.6000 ....................................... Ketua LUEP ....... MENGETAHUI: KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI ………………………………………… Keterangan

NIP.



44

Lampiran 10. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

a

GUBERNUR

b

Bendaharawan Pengeluaran

Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan & Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Selaku PA

Penguji dan Penerbit SPM

c

d SPP-LS

BIRO KEUANGAN

e

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)

d

LUEP (UNIT USAHA GAPOKTAN/KOPTAN/ KUD)

Rek. Giro I BANK Rek. Giro II

Keterangan : Garis Komando


45

Lampiran 11. KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR

/Kep.Gub/BKPKP/2009 TENTANG

PENUNJUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLAAN KEGIATAN DPM LUEP UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG DI TINGKAT PETANI

Menimbang

:

a b

Mengingat

:

1 2 3 4

.………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ….……………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………….

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 No. ……………………. MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: : Menunjuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diberi tugas untuk menangani Ketahanan Pangan sebagai penanggungjawab pelaksana pengelolaan Dana Penguatan Modal LUEP untuk Pengendalian Harga jagung, kedele dan kentang di Tingkat Petani.

KEDUA

: Bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

KETIGA

: Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai yang tercantum dalam DPA-SKPD Nomor:……………………tanggal ……………….Tahun Anggaran 2009.


46

Lanjutan lampiran 11.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya 30 April 2010 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI JAMBI PADA TANGGAL

2009

GUBERNUR JAMBI

(………………………………………..) NIP. Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi ……………….; Kepala Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi .........; Bupati Kab. ………………………………………; Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Katahanan Pangan Kab......

*) Coret yang tidak perlu


47

Lampiran 12 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG DI TINGKAT PETANI

Kepada Yth : Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP Satker Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Di ………………………………………….. Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Jambi Nomor : 954/450/Keu, tanggal 31 Januari 2007 serta DPA-SKPD Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi TA. 2009 Nomor 1.27.01.16.65.5.2 Tanggal 27 Januari 2009 serta berdasarkan (1) Keputusan Gubernur Jambi Nomor ...../Kep.Gub/BKPKP/2009 tanggal ............... 2009 tentang Penunjukan BKPKP Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DPM-LUEP untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani Provinsi Jambi, (2) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor:………………….. tanggal ……………, tentang Penetapan LUEP, dan (3) Surat Perjanjian Jual-Beli Jagung, kedele dan kentang antara LUEP........... dengan Kelompoktani mitranya Nomor : . . . . . . . . tanggal . . . . . . …………, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pengendalian dalam rangka stabilisasi harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani pada Kode Rekening …........................... Untuk hal tersebut kami mohon untuk dapat ditransfer dana sebesar Rp. ………. yang akan digunakan sebagai penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian Jagung.tongkol kering.......ton/Jagung pipilan kering ...... ton, kedele dan kentang*) petani ke rekening LUEP......... pada Bank ……. (Pemerintah) dengan nomor rekening ………. dengan uraian sebagai tersebut dibawah ini : Nama Ketua No.

LUEP ........................

LUEP(Unit Usaha Gapoktan/Kopt an/KUD*)

Alamat

Jumlah Kel.Tan

Jumlah Anggota

Volume Yang dibeli (ton)

Harga Satuan (Rp.)

Total (Rp.)

1. Jagung tongkol kering ………. 2. Jagung pipilan Kering …………


48

Lanjutan Lampiran 12 Nama Ketua No.

LUEP ........................

LUEP(Unit Usaha Gapoktan/Kopt an/KUD*)

Alamat

Jumlah Kel.Tan

Jumlah Anggota

Volume Yang dibeli (ton)

Harga Satuan (Rp.)

Total (Rp.)

3. kedele biji kering ………. 4. Kentang ………

SPP-LS ini dilampiri dengan: 1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DPM-LUEP; 2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang menangani ketahanan pangan tentang Penetapan LUEP ............... sebagai pelaksana pembelian jagung petani; 3. Surat Perjanjian/Kontrak pembelian jagung, kedele dan kentang antara LUEP.............. dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang diketahui Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi; 4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan LUEP..................., yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima Oleh Pada tanggal : Pejabat Pembuat SPM /Penguji SPP

(………………...….) NIP.

Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(…………………………………) NIP.

(……………………………..) NIP.



49

Lampiran 13. SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LS OLEH LUEP ……………………………………………….

……………,……………2008 Nomor : …………. Lampiran : 1 (satu) eksp. Perihal : Permohonan permintaan pembayaran LS

Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Provinsi ……………………. Di …….……………………….

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi No. ….. tanggal …….. tentang penetapan LUEP............... sebagai pelaksana pembelian jagung, kedele dan kentang dan surat perjanjian kerja sama pembelian jagung, kedele dan kentang antara LUEP............... dengan Pengguna Anggaran No. ……….. tanggal …………, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan pembayaran LS sebesar Rp…………........... ( ………………………..), dengan jumlah jagung sebanyak ………………ton. Adapun mengenai pembayaran dapat dilakukan melalui rekening kami dengan nomor rekening ……………….pada Bank ………………... Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala/Pimpinan LUEP .................... …………..……………………………………….

Nama : .….…………………......... Jabatan: ………………………........ Tembusan: 1.Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ; 2.Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten…………………………; *) Coret yang tidak perlu


50

Lampiran 14. NPWP : ................................. Kode Rek. : ................................. TA. : .................................

KUITANSI Sudah terima dari

: Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan ………………………………..

Uang sebanyak

:

Untuk Pembayaran

: Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan-Gapoktan untuk Pembelian Jagung tongkol kering.......ton, jagung pipilan kering ......ton, kedele dan kentang*) kelompoktani mitranya Rp ………………………, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak No……………………………………, tanggal …………………………. 2009

Materai Rp.6.000,-

Terbilang Rp.

……………….,tgl ………………………..….…….. Setuju bayar Pengguna Anggaran

Yang menerima Kepala/Pimpinan LUEP ……………..……..

……………………………… NIP.

……………………………..

MENGETAHUI, Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

……………………………… NIP.



51

Lampiran 15. PROSEDUR PENETAPAN LUEP ................................... a

GUBERNUR

a

KEPALA KEPALA BKPKP BADAN/DINAS/KANTOR/ PROV. JAMBI UNIT KERJA PROP

(4) TIM TEKNIS PROP.

b+(3) (4) BUPATI

(3)

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/ UNIT KERJA KAB/KOTA

TIM TEKNIS KAB/KOTA (3)

(1) c+(5)

Keterangan:

LUEP/Unit Usaha Gapoktan/Koptan KUD

Garis komando Identifikasi/Verifikasi

(2)

Laporan KELOMPOKTANI



52

Lampiran 16a. IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN POKTAN YANG MEMILIKI UNIT USAHA Kabupaten/Kota ……………………………………............ Provinsi …………………………………………………

1.

Nama Gapoktan

:

………………………………………………………………................

2.

Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan

:

………………………………………………………………………….

3.

Memiliki: Unit Usaha

No. Badan Usaha No Telepon/Handphone

: : : : :

…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

4.

Tahun Pendirian Gapoktan

:

………………………………………………………………………….

5.

Alamat Gapoktan a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Propinsi

: : : :

…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

Jenis Usaha : a. ( ) Jual – Beli Jagung, Kedele dan Kentang*) b. ( ) Penggilingan Padi/Pengolahan

: :

6.

7.

Daya beli oleh Gapoktan saat ini untuk a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang

: : : :

. ……..……………...... Ton . ……..……………...... Ton . ……..……………...... Ton . ……..……………...... Ton

8.

Modal Usaha Gapoktan saat ini

:

Rp. ……..……………......

9.

Harga yang dibeli saat ini untuk a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang

: : : : :

Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg

10.

Jumlah DPM yang diusulkan

:

Rp. ……..……………......

11.

Jumlah yang akan dibeli untuk a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang

: : : : :

12.

Harga yang akan dibeli untuk: a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang

: : : : :

13.

Saluran Pemasaran : a. Pedagang di Kecamatan b. Pedagang di Kabupaten c. ………………………………… d. …………………………………

14.

Kelompok Tani anggota Gapoktan Nama Kelompok Tani

.…….………………..Ton …….……………….. Ton …….……………….. Ton …….……………….. Ton Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg

Jumlah Anggota

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

1. 2. 3. 4. 5. Jumlah


53

Lanjutan Lampiran 16a. 15. Fasilitas sarana, dan Prasarana yang dimiliki Gapoktan : a. Lantai Jemur b. Alat Pengolahan (RMU) c. Gudang Penyimpanan

: ………….. unit seluas ……………m2, senilai Rp ……………. : ………….. unit, senilai Rp…………. : ………….. unit, seluas ………... M2, dengan kapasitas ……..Ton senilai Rp …………

d. ……………….. e. ……………….. 16. Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan : 1) Tanah 2) Bangunan ……………… 3) Barang bergerak

4) 5)

: …………… unit, seluas ………….m2, senilai Rp……………. : …………… unit, seluas ………….M2, senilai Rp……………. : …...………. unit, yaitu : (1) ……….. unit senilai Rp ………….. (2) ……….. unit senilai Rp ………….. (3) ……….. unit senilai Rp ………….. (4) ……….. unit senilai Rp ………….. : ……………. Unit yaitu : : (1) ……….. unit senilai Rp ………….. (2) ……….. unit senilai Rp ………….. (3) ……….. unit senilai Rp ………….. (4) ……….. unit senilai Rp ………….. (5) ……….. unit senilai Rp …………..

Peralatan ……………… …………………………….

…...……………………, …../……/2009 Ketua Tim Teknis Kabupaten………………………….

Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan…………………………….

……………………………………….

……………………………………….



54

Lampiran 16b. IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN LUEP YANG BERINTEGRASI DENGAN POKTAN YANG BELUM MEMILIKI UNIT USAHA Kabupaten ……………………………………............ Provinsi ......................................................... I GAPOKTAN 1 Nama Gapoktan 2 Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan 3 Memiliki Unit Usaha

: :

……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

No Badan Usaha No Telepon/Hendphone

: : : : :

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

4

Tahun Pendirian Gapoktan

:

………………………………………………………………………………………………………………

5

Alamat Gapoktan a. Desa b. Kecamatan c Kabupaten/Kota d Propinsi

: : : :

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

6

Kelompok anggota Gapoktan Nama Kelompok Tani

Jumlah Anggota

Lokasi(Desa/Kec/Kab)

1 2 3 4 5 Jumlah 7 Jenis Usaha a. ( ) Jual-Beli,Jagung,Kedelai dan Kentang b. ( ) Penggilingan Padi,Jagung,Kedelai. II. LUEP 8 Nama LUEP

:

……………………………………………………………………………………………………….

:

……………………………………………………………………………………………………….

: : : :

………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

11 Tahun Pendirian LUEP

:

……………………………………………………………………………………………………….

12 Alamat LUEP a.Desa b.Kecamatan c.Kabupaten/Kota d.Propinsi

: : : :

………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

: : : :

………………………………………………………………………………………………………. Ton ………………………………………………………………………………………………………. Ton ………………………………………………………………………………………………………. Ton ………………………………………………………………………………………………………. Ton

9 Ketua/Kepala/Pimpinan LUEP 10 Memiliki Unit Usaha Dengan No.Badan Hukum Usaha No.Telepon/Handphone

13 Jenis Usaha a. ( ) Jual-Beli,Jagung,Kedelai,dan Kentang b. ( ) Penggilingan Padi/Pengolahan 14 Daya Beli oleh LUEP saat ini untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai


55

Lanjutan Lampiran 16b. 15 Modal Usaha LUEP 16 Harga yang dibeli saat ini untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai III

SETELAH INTEGRASI 17 Nama Lembaga setelah integrasi

:

Rp ……………………………………….

: : : : :

Rp Rp Rp Rp

:

…………………………………………………………………….

18 Jumlah DPM yang diusulkan oleh Gapoktan 19 Jumlah yang akan dibeli untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 20 Harga yang akan dibeli untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

:

Kg Kg Kg Kg

Rp …………………………………

: : : : :

………………………………..Ton ………………………………..Ton ………………………………..Ton ………………………………..Ton

: : : : :

Rp Rp Rp Rp

…………………………….Kg …………………………….Kg …………………………….Kg …………………………….Kg

21 Saluran an Pemasaran : a.Pedagang di Kecamatan b.Pedagang di Kabupaten c……………………………… d……………………………… 22 Fasilitas sarana dan Prasarana yang dimiliki LUEP/Gapoktan a.Lantai Jemur b.Alat Pengolahan (RMU) c.Gudang Penyimpanan

: : :

d. ………………………….. e. …………………………..

2 ……….. unit,seluas …………..m ,senilai Rp ………………. ………….unit,senilai Rp ………… 2, dengan kapasitas ………. Ton ………….unit,seluas …………M senilai Rp ………..

23 Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan : 1) Tanah 2)

Bangunan ……………

:

3)

Barang bergerak

: :

4) Peralatan …………… :

2

……….. unit,seluas …………..m ,senilai Rp ………………. unit,seluas …………..m2,senilai Rp ………………. …………. . ………… unit,yaitu : (1) …………. Unit senilai Rp ………… (2) …………. Unit senilai Rp ………… (3) …………. Unit senilai Rp ………… (4) ………….. Unit senilai Rp ………… ……………. Unit yaitu :

5) ………………………… (1) (2) (3) (4) (5)

…………. …………. …………. ………….. …………..

Unit Unit Unit Unit Unit

senilai senilai senilai senilai senilai

Rp Rp Rp Rp Rp

………… ………… ………… ………… …………

Kami Ketua Poktan ……............…..sanggup bekerjasama dengan LUEP ……...…………… sebagai unit usaha dalam gapoktan untuk mengembangkan unit usaha. Kami juga akan melakukan musyawarah dengan anggota kelompoktani untuk melakukan pembagian keuntungan secara mufakat. …...……………………, …../……/2009 Ketua Tim Teknis Kabupaten ………………………….

Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan…………………………….

…………………………………….

……………………………………….

*) coret yang tidak perlu …………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009

56

Lampiran 16c. IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN LUEP DENGAN KELOMPOKTANI MITRANYA Kabupaten ……………………………………............ Provinsi …………………………………………………

I LUEP 1 Nama LUEP

:

……………………………………………………………………..

2 Ketua/Kepala/Pimpinan LUEP

:

……………………………………………………………………..

3 No.Badan Usaha

:

……………………………………………………………………..

4 Tahun Pendirian LUEP

:

……………………………………………………………………..

5 Alamat LUEP a.Desa b.Kecamatan c.Kabupaten/Kota d.Propinsi

: : : :

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

7 Daya beli oleh LUEP saat ini untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : :

………………………………………..Ton ………………………………………..Ton ………………………………………..Ton ………………………………………..Ton

8 Modal Usaha LUEP saat ini

:

9 Harga yang dibeli saat ini untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : :

6 Jenis Usaha : a.( ) Jual-Beli Jagung,Kedelai,Kentang b.( ) Penggilingan Padi,Jagung,Kedelai

Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg

II KELOMPOK MITRANYA 10 Kelompok Tani mitra yang berintergrasi membentuk gapoktan Nama Kelompok Tani 1 2 3 4 5 Jumlah III. SETELAH INTEGRASI 11 Nama Lembaga baru setelah integrasi

Jumlah Anggota

:

……………………………………………

12 Jumah DPM yang diusulkan

:

Rp ……………………………………….

13 Jumlah yang akan dibeli untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : :

………………………………………..Ton ………………………………………..Ton ………………………………………..Ton ………………………………………..Ton



57

Lanjutan Lampiran 16c. 14 Harga yang akan dibeli untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : :

Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg

a. Lantai Jemur b. Alat Pengolahan (RMU)

: :

c Gudang Penyimpanan

:

………………… unit seluas ……………m , senilai Rp …………. ………………… unit,senilai Rp …………. 2 M ,dengan, kapasitas …… Ton……Ton ………………… unit,seluas ……………M2 dengan kapasitas senilai Rp …………………

15 Saluran Pemasaran : a.Pedagang di Kecamatan b.Pedagang di Kabupaten c. …………………………………. d. …………………………………. 16 Fasilitas sarana,dan Prasarana yang dimiliki LUEP 2

d. …………………… e. …………………… 17 Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan 2

1) Tanah

:

………………… unit seluas ……………m , senilai Rp ………….

2) Bangunan ……………………. 3) Barang bergerak

: :

………………… unit seluas ……………m , senilai Rp …………. …………………. unit,yaitu Unit :

4) Peralatan ……………………… 5) ………………………………….

2

(1) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (2) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (3) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (4) ………………… unit senilai Rp ……………………….. : …………………..Unit yaitu : : (1) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (2) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (3) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (4) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (5) ………………… unit senilai Rp ………………………..

Kami Ketua LUEP ……............….. secara sadar dan tanpa tekanan pihak manapun membentuk Poktan bersama dengan mitra kelompoktani. Kami juga akan melakukan musyawarah dengan anggota kelompoktani untuk melakukan pembagian keuntungan secara mufakat.

…...……………………, …../……/2009 Ketua Tim Teknis Kabupaten ………………………….

Ketua/Kepala/Pimpinan LUEP…………………………….

……………………………………….

……………………………………….


58

Lampiran 16 d IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN LUEP ...................... Kabupaten ……………………………………............ Propinsi ………………………………………………… 1 Nama Koptan/KUD

:

……………………………………………………………………..

2 Ketua Koptan/KUD

:

……………………………………………………………………..

3 No.Badan Hukum

: :

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

4 Tahun Pendirian Koptan/KUD

:

……………………………………………………………………..

5 Alamat Koptan/KUD a.Desa b.Kecamatan c.Kabupaten/Kota d.Propinsi

: : : :

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

6 Anggota/kelompok anggota Koptan/KUD Nama Anggota/Kelompok Anggota 1 2 3 4 5 Jumlah

Jumlah Anggota


7 Jenis Usaha : a.( ) Jual-Beli Jagung,Kedelai b.( ) Penggilingan Padi/Pengolahan 8 Daya beli oleh Koptan/KUD saat ini untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : : :

……………………………. Ton ……………………………. Ton ……………………………. Ton ……………………………. Ton

9 Modal Usaha Koptan/KUD saat ini

:

Rp ……………………………..

10 Harga yang dibeli saat ini untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : : :

Rp ……………………….. . Kg Rp ……………………….. . Kg Rp ……………………….. . Kg Rp ……………………….. . Kg

11 Jumlah DPM yang diusulkan

:

12 Jumlah yang akan dibeli untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : : :


……………………………. Ton ……………………………. Ton ……………………………. Ton ……………………………. Ton

59

Lanjutan Lampiran 16 d

13 Harga yang akan dibeli untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai

: : : : :

Rp ……………………….. . Kg Rp ……………………….. . Kg Rp ……………………….. . Kg Rp ……………………….. . Kg

14 Saluran Pemasaran : a.Pedagang di Kecamatan b.Pedagang di Kabupaten c. …………………………………. d. …………………………………. 15 Fasilitas sarana, dan Prasarana yang dimiliki Koptan/KUD : 2

a.Lantai Jemur b.Alat Pengolahan (RMU)

: :

……….. unit,seluas …………..m ,senilai Rp ………………. …………. unit,senilai Rp …………

c.Gudang Penyimpanan

:

…………. unit,seluas …………M senilai Rp ………..

1) Tanah

:

2) Bangunan …………… 3) Barang bergerak

: :

……….. ..unit,seluas …………..m ,senilai Rp ………………. 2 ……….. ..unit,seluas …………..m ,senilai Rp ……………….

4) Peralatan ……………

:

d. ………………………….. e. …………………………..

2,

dengan kapasitas ………. Ton

Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan : 2

……….. ..unit,yaitu : (1) …………. Unit senilai Rp ………… (2) …………. Unit senilai Rp ………… (3) …………. Unit senilai Rp ………… (4) ………….. Unit senilai Rp ………… ……………. Unit yaitu :

5) ………………………… (1) …………. Unit senilai Rp ………… (2) …………. Unit senilai Rp ………… (3) …………. Unit senilai Rp ………… (4) ………….. Unit senilai Rp ………… (5) ………….. Unit senilai Rp …………

Ketua Tim Teknis Kabupaten ...................………………………….

Ketua Koptan/KUD *)…………………….

……………………………………….

……………………………………….


60

Lampiran 17 IDENTIFIKASI PEMILIHAN KELOMPOKTANI KECAMATAN …………………………...……… KABUPATEN……………………………...……..

1 Nama Kelompoktani 2 Nama Ketua Kelompoktani

: :

………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………

3 Alamat dan lokasi kegiatan Kelompoktani: Desa : Kecamatan : Kab/Kota : Propinsi :

………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………

4 Jumlah Anggota Kelompoktani 5 Luas areal usahatani kelompok untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 6 Perkiraan Produksi: a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 7 Jumlah yang dijual ke LUEP (unit usaha Gapoktan/Koptan/KUD): a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 8 Jumlah yang akan disimpan petani untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 9 Harga pada saat ini di petani untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 10 Harga yang diinginkan petani untuk a.Kentang b.Tongkol Jagung c.Jagung Pipilan Kering d.Kedelai 11 Nama Anggota Kelompok: Nama

: : …………………………………………..Hektar : …………………………………………..Hektar : …………………………………………..Hektar : …………………………………………..Hektar : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton

: ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : ………………………………………………Ton : : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg : Rp …………………………………………../Kg

Tanda Tangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama

Tanda Tangan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ………….., ……………………………… 2009 Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota ………

Ketua Kelompok Tani,

…………………………………………………..

…………………………………………………..


61

Lampiran 18. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA KAS DAERAH Penyetoran 1 X 24 Jam d Biro Keuangan SetdaI

GUBERNUR Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

BENDAHARAWAN PROPINSI BBKP a

b

f

Rek Giro II

BUPATI

Rek Giro I

TIM TEKNIS KABUPATEN

BANK 3

4

1

c

c LUEP (UNIT USAHA GAPOKTAN/KOPTAN/KUD)

5

Kelompoktani


62

e

Lampiran 19

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No : ...............

Bank : ................................................... No Rekening : ...................................................

Harap diterima uang sebesar Rp. ..................................................... (dengan huruf) (............................................................................ ............................................................................) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Kode Rekening

No

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal : ......................................................................................... Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) NIP.

(Nama Lengkap) NIP.

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank Gubernur Jambi TTD H. ZULKIFLI NURDIN


63

Lampiran 20. BERITA ACARA SERAH TERIMA AGUNAN PINJAMAN DPM LUEP Antara PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN Dengan LUEP ….................................................…………….. Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….bertempat di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . . . . . . . . . . .

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kotabaru Jambi yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. . . . . . . . . . .

: Ketua LUEP .................. . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUEP................... . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen bukti kepemilikan barang yang diagunkan untuk pinjaman DPM oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menerima dokumen dimaksud dalam keadaan lengkap dan baik. Demikian Berita Acara Serah Terima Agunan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dan merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berita acara ini dibuat di : ............................................... Hari/tanggal : ............................................... PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.........................

............................... NIP.

MENGETAHUI: Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ………………………………………… NIP. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ………………………………………… NIP.


64

Lampiran 21. Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian DPM LUEP Tahun 2009 Sampai Dengan ……. Provinsi Jambi

No

Kabupaten/LUEP

1 2 3

1. Kab/Kota….. Unit Usaha Gapoktan ……… Koptan KUD Jumlah

1 2 3

2. Kab/Kota….. Unit Usaha Gapoktan ……… Koptan KUD Jumlah

1 2 3

3. Kab/Kota…… Unit Usaha Gapoktan ……… Koptan KUD TOTAL Provinsi

Alokasi DPM (Rp)

Pencairan DPM (Rp) Jumlah (Rp)

% dari Alokasi

Pengembalian DPM (Rp)

Sisa Pinjaman DPM (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

% dari Pencairan

% dari Pencairan

Denda Tunggakan (Rp)

Jumlah

dibayar

Sisa

Jumlah Hutang (Rp)

Jumlah

dibayar

MENGETAHUI: Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,

................................................................ NIP.

……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2007

65

Sisa

Lampiran 22. Form SSPB Untuk Penyetoran Tunggakan DPM Tahun yang Lalu ( Mencantumkan Tahun Tunggakan )

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No : ...............

Bank : ................................................... No Rekening : ...................................................

Harap diterima uang sebesar Rp. ..................................................... (dengan huruf) (............................................................................ ............................................................................) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Kode Rekening

No

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal : ......................................................................................... Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) NIP.

(Nama Lengkap) NIP.

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank Gubernur Jambi TTD H. ZULKIFLI NURDIN


66

Lampiran 23. Rekapitulasi LUEP Yang Telah Diserahkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ke KPKNL Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009

No

Nama LUEP dan Kabupaten

No. Surat Pengajuan Kepala Badan

Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ke KPKNL*)

Alokasi DPM LUEP (Rp)

Pencairan DPM LUEP -Gapoktan (Rp)

DPM yang telah Dikembalikan ke Kas Daerah(Rp)

Sisa Tunggakan (Rp) Hutang Pokok

Denda Total

1 2 3 4 5

dst Jumlah *) Terlampir suratnya MENGETAHUI: Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

................................................. NIP. ……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2007

67

Lampiran 24. MEKANISME PELAPORAN DPM-LUEP TAHUN ANGGARAN 2009 (1) Laporan Pelaksanaan DPM Setiap tgl 5 dan 19

Bupati

Gubernur Setiap tgl. 15 Setiap Form-C

Form-B

LUEP

Instansi KP Kab

BKPKP Instansi PROV. KP Prov

tgl 15

Form-C

Badan KP

Form-A Setiap tgl 2 (Faks)

Tim Teknis Kab

Pengguna Kuasa Anggaran Pengguna

Setiap tgl 1

Anggaran Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Harga

(2) Pemantauan Harga Instansi KP Kab Enumerator (desa)

Setiap hari kamis (faks)

Mentan, DPR, Gubernur instansi terkait Jambi Gubernur, instansi KP Prov

BKPKP Badan PROV KP

Instansi KP Prov


68

Lampiran 25. BUKU PEMBANTU 1 (SATU) RINCIAN KEUANGAN DPM LUEP TAHUN 2009 NAMA LUEP

: ……………………………………………………

DESA / KECAMATAN

: ……………………………………………………

KABUPATEN

: …………………………………………………… (Rp. 000) PENCAIRAN

NO.

TANGGAL

REKENING I

PENGEMBALIAN REKENING II REKENING I

MASUK

KELUAR

SALDO

MASUK

KELUAR

SALDO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SALDO

Jumlah ……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008

69

Lampiran 26. BUKU PEMBANTU 2 (DUA) PEMBELIAN JAGUNG OLEH LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN PENERIMA DPM LUEP TAHUN 2009

NAMA LUEP

: ……………………………………………………

DESA / KECAMATAN

: ……………………………………………………

KABUPATEN

: …………………………………………………… GABAH DIBELI DARI

JENIS NO.

TANGGAL PETANI

KELOMPOK TANI

PEDAGANG PENGUMPUL

JUMLAH (KG)

JAGUNG / KEDELE DAN KENTANG

HARGA PER KG (RP)

NILAI PEMBELIAN (RP)

LOKASI PEMBELIAN (SAWAH, RUMAH, RMU,SILO)

JUMLAH


70

Lampiran 27. BUKU PEMBANTU 3 (TIGA) PEMBELIAN JAGUNG OLEH LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN PENERIMA DPM LUEP TAHUN 2009 NAMA LUEP

: ……………………………………………………

DESA / KECAMATAN

: ……………………………………………………

KABUPATEN

: ……………………………………………………

JENIS NO.

TANGGAL PENJUALAN

JAGUNG/KEDELE DAN KENTANG

DIJUAL KEPADA MITRA HARGA PER KG (RP)

NILAI PENJUALAN (RP)

PEDAGANG

NON PASAR/KUD

JUMLAH (KG)

LOKASI PENJUALAN (GUDANG, PASAR)

JUMLAH


71

Lampiran 28 Kepada Yth :

1. Kabupaten/Kota : 2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja :

Nama LUEP Kecamatan Kab/Kota/Provinsi Tanggal Pelaporan

: ............................................................ : ............................................................ : ............................./ ............................. : ............................................................

FORM A : LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LUEP TAHUN 2009 Kode LUEP Periode Laporan No. Rekening

(1) Laporan Transaksi Menggunakan DPM selama Periode Pelaporan Pencairan Dana Pembelian Jumlah yg Jumlah (Kw) Tanggal No dicairkan Kedele Jagung Kentang Jagung Pencairan (Rp) 1 2 3 4 5

: ................................................................................... : ....................................... s/d ..................................... : ...................................................................................

( ......................................................) Nama dan Tanda Tangan Ketua/Pimpinan LUEP

Penjualan Nilai (Rp) Kedele

Sisa Dana (Rp.)

Jumlah (Kw) Kentang

Jagung

Kedele

Nilai (Rp) Kentang

Jagung

Kedele

Kentang

Kas

Bank

Piutang

Setoran ke Rekening I (Rp)

Jumlah saat ini Jumlah yang lalu Total Jumlah

(2) Rincian Pembelian Jagung Tongkol/Pipilan dengan dana DPM

(3) Rincian Pejualan Jagung Tongkol/Pipilan yang dibeli dengan dana DPM Jenis

No

Tanggal Pembelian

Asal Pembelian (Nama Kelompok Tani)

Jagung

Kedele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kedele

Jumlah (Kw)

Harga (Rp/Kg)

Nilai (Rp)

No

Tanggal Penjualan

Tujuan (Pedagang/Pasar)

Jenis Komoditi

Jumlah (Kw)

Harga (Rp/kg)

Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH


JUMLAH

72

Lampiran 29 FORM B

Kepada Yth : 1. Provinsi 2. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Kabupaten Provinsi

No

: ..................................... Kode : ........................... : .....................................

Nama LUEP

Kode LUEP

Penyetoran Pencairan (ke Rek. I) (Rp) (Rp)

Kepala

Periode Pelaporan Tanggal Pelaporan

Pembelian Jagung

Kedele

Kentang

: REKOPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LURP 2009

Kas

: ..................................... s/d .................................. : .....................................

Transaksi Menggunakan DPM Selama Periode Pelaporan Sisa Dana (Rp) Penjualan Volume (Kwintal) Ke Ke Bank Piutang Jagung Kedele Kentang Pedagang Pasar

: ............................................

................................................... NIP. Nilai Komulatif sampai tanggal

Ke Pedagang

Nilai (Rp) Ke Pasar

Jumlah

Pencairan (Rp)

Nilai Pembelian (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jumlah Jumlah Bulan Lalu Komulatif (s/d Tanggal Pelaporan)


73

Setoran (ke rek. I) (Rp)

Lampiran 30 FORM C

Kepada Yth : Gubernur Jambi Cq. Biro Keuangan dan Akset Daerah Setda Provinsi Jambi Provinsi Periode Pelaporan Tanggal Pelaporan

No

Kabupaten

: REKOPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LURP 2009 Kepala

: ............................................................................. : ..................................... Kode : ........................... : .............................................................................

Kode Kab.

Pencairan (Rp)

Penyetoran (ke Rek. I) (Rp)

................................................... NIP.

Pembelian Jagung

: ............................................

Kedele

Transaksi Menggunakan DPM Selama Periode Pelaporan Sisa Dana (Rp) Penjualan Jumlah (Kwintal) Ke Kentang Kas Bank Piutang Jagung Kedele Kentang Pedagang

Nilai Komulatif sampai tanggal Nilai (Rp) Ke Pasar

Jumlah

Pencairan (Rp)

Nilai Pembelian (Rp)

Setoran (ke rek. I) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jumlah Jumlah Bulan Lalu Komulatif (s/d Tanggal Pelaporan)


74


75

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)

Recommend Documents