TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) (Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan)

Disusun oleh : ARIE MARDHIKA 203046101780

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..........................................................................

4

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..................................................

4

D. Metodologi Penelitian ....................................................................

5

E. Sistematika Penulisan .................................................................... 11 BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM ISLAM A. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Islam........................................ 13 B. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Ekonomi Islam ................................ 15 C. Tujuan Pembiayaan Ekonomi Islam............................................. 19 D. Pembiayaan dalam Ekonomi Islam; Ar-Rahn ............................. 19

BAB III

DANA

PENGUATAN

MODAL

LEMBAGA

USAHA

EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN. A. Gambaran umum wilayah Lampung Selatan ............................... 26 B. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ..... 29 1. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ................................................................... 29 ii

2. Sasaran dan Tujuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ....................................................... 31 3. Tujuan Pembiayaan.................................................................. 34 4. Organisasi Pelaksanaan ........................................................... 36 C. Prosedur Pelaksana dan Pendamping Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ............................................. 40 1. Prosedur Pelaksanaan DPM-LUEP ...................................... 40 2. Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ................. 47 BAB IV

ANALISIS

DANA

PENGUATAN

MODAL LEMBAGA

USAHA EKONOMI PEDESAAN DI LAMPUNG SELATAN A. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) .................... 49 B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) .................... 55 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 61 B. Saran ............................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 64 LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah. Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua masyarakat manusia. Namun terdapat perbedaan mengenai apa yang membentuk kebahagian hidup manusia tersebut dapat terealisasikan. Di dunia meskipun materi bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, akan tetapi materi tersebut dapat terwujud apabila tujuan-tujuan materi dapat terealisasikan. Adapun tujuan-tujuan materi tersebut antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan tersedianya peluang bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.1 Masalah kemiskinan memang merupakan suatu masalah panjang yang terus menerus dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat dari dahulu sampai sekarang. Keberadaannya disebabkan oleh faktor yang sangat kompleks. Salah satunya adalah kurangnya peluang atau kesempatan masyarakat yang sebagian umat Islam untuk berusaha. Hal ini disebabkan baik oleh monopoli, maupun sulitnya para pengusaha untuk mendapatkan modal. Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan perekonomiannya bersifat agraris, sehingga mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Karena dalam perkembangannya usaha gabah banyak

1

Umer Chapra, Islam dan Tantangan, Gema Insan, Jakarta, 2000, hlm. 1

1

2

mengalami

kendala

terutama di

sektor

permodalan.

Sementara

untuk

mendapatkan pinjaman modal dari lembaga resmi (Perbankan) mengalami kesulitan dan dihadapkan dengan bunga yang cukup tinggi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat terpaksa meminjam modal kepada rentenir atau lintah darat dengan syarat adanya jaminan/agunan yang lebih besar dari pada pinjaman. Kondisi ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi pengusaha gabah, karena mereka akan semakin terpuruk dengan beban lilitan hutang dan bunga jaminan yang sangat besar. Di dalam Islam, masalah jaminan pemberian modal dinamakan dengan Ar-rahn, yang berarti tsubud dan dawam (tetap dan lestari). Akad Rahn menurut syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta benda menurut syara' sebagai jaminan hutang hinga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya/sebagianya. Ar-rahn juga termasuk transaksi yang mengunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang. Para pengikut mazhab syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya, penekanan pada “nilai” menunjukan pada tidak bolehnya rahn manfaat (sesuatu yang memberikan manfaat), Karna manfaat itu bisa hilang tanpa jaminan. Adapun berkenaaan dengan modal usaha dibidang pertanian, para pengusaha gabah dalam mendapatkan modal banyak mengalami kesulitan, dan hal tersebut menjadi kendala serius yang sering dihadapi oleh para pengusaha

3

gabah. Mereka merasa kurang mendapat kesempatan dan ketersediannya modal sebagai biaya untuk membeli kembali gabah yang selalu mengalami fluktuasi. Adapun di Lampung terdapat sebuah wadah yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pengusaha gabah tersebut, melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan. Dengan adanya program pemerintah Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, para pengusaha tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha dengan adanya jaminan/agunan didalamnya dan hal ini jika dilihat dari rumusan pinjaman modal dalam Islam maka ia sama dengan konsep Ar-rahn, di mana untuk memperoleh modal usaha pengusaha gabah harus menyerahkan barang sebagai agunan kepada Dana Penguantan Modal (pemerintah), yang mana agunan tersebut harus lebih besar dari modal usaha yang mereka pinjam dan memenuhi segala administrasi yang dibutuhkan, dan pengembelian hanya sejumlah modal tersebut tanpa ada bunga di dalamnya. Namun dalam prakteknya, setiap pengusaha gabah yang membutuhkan dana pinjaman sekitar antara bulan maret-april, sementara modal usaha dapat diperoleh sekitar bulan juni, sedangkan kontrak kerja pinjaman modal usaha berlangsung selama 1 (satu) tahun dan pengusaha gabah harus mengembalikan pinjamannya pada tanggal 15 desember setelah 50 hari dari jatuh tempo pengusaha belum dapat mengembalikan pinjamannya itu, maka agunan yang mereka serahkan akan dilelang oleh pihak dana penguatan modal (pemerintah).

4

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka timbulah masalah apakah proses yang dilakukan dana penguatan modal tersebut sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak, oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan tersebut dengan judul, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan)”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalahnya yakni; 1. Bagaimana Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedasaan terhadap para pengusaha gabah di Lampung Selatan? 2. Apakah Program Dana Penguatan Modal Ekonomi Pedesaan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengetahui bagaimana Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan.

5

b. Untuk mengetahui Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? 2. Kegunaan Penilitian. a. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang teori dan praktek pemberian modal yang baik dan sesuai dengan ekonomi Islam. b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan pemikiran Ekonomi Islam.

D. Metode Penelitian Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: 1. Jenis dan Sifat Penelitian. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu kelompok sosial, individu, lembaga, badan atau masyarakat.2

2

46

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm.

6

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian “deskriptif normatif”

yakni

suatu penelitian

yang

bertujuan

untuk

menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, gejala/kelompok tertentu. Dalam hal ini ingin menggambarkan apa adanya mengenai Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Agunan apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak. 2. Jenis dan Sumber Data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Lampung Selatan ( Kalianda ).Data

Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari refrensi dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.3 3. Populasi dan Sampel. a. Populasi. Populasi adalah “Semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.”4 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas tanaman pangan dan hortikurtura, penerima dana penguatan modal dan pendamping lembaga

3

4

Ibid., hlm. 125

Sutrisno Hadi, Metodolagi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 70

7

usaha ekonomi pedesaaan kabupaten Lampung Selatan, yang berjumlah 135 jiwa serta para pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini. b. Sampel. Yang dimaksud dengan sampel adalah “sebagian populasi atau seluruh populasi yang di selidiki.”5 Penulis dalam menetapkan sampelnya menggunakan sampel non random sampling, artinya tidak semua individu yang penulis jadikan sample.6 Namun penulis akan mengambil orangorang tertentu saja yang dijadikan sampel yang berjumlah 9 orang, yakni pihak pegawai yang berjumlah 1 orang, yaitu Bapak Puadi, SP. Para pihak penerima dana penguatan modal yang berjumlah 6 orang, yaitu Bapak Sugio, Bapak Hasbuna, Bapak Suyatno, Bapak M. Irwanto, Bapak Rohiyin, Bapak Ridwan. Pendamping lembaganya adalah 2 orang, yakni Bapak Akmal dan Ruri Ardilawati. Dengan sample di atas maka penulis dapat mengetahui secara jelas tentang program dan pelaksanaan pemberian dana penguatan modal usaha ekonomi pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian sampel ini dapat membantu penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana penguatan modal usaha.

5

Hodari Nawawi, Metode Logi penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 31 6

Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 144

8

4. Teknik Pengumpul Data. Adapun teknik Pengumpulan Data yang dilakukan sebagai berikut : a. Data Primer dengan menggunakan metode interview. Metode interview, yakni “suatu proses tanya jawab lisan pada dua orang atau lebih berhadapan dengan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri”. Metode interview digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Program DPMLUEP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan bentuk interview bebas terpimpin. Artinya, penginterview di dalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan interview, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama oleh interviewer. b. Data Sekunder dengan menggunakan. 1) Dokumentasi yaitu “cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip. Buku, surat kabar, majalah, Agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokementasi maupun keterangan yang berhubungan dengan DPM-LUEP

9

2) Observasi, yakni “pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki”. Jadi obsevasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan cara yang sistematis terhadap hal yang ditelitinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode non partisipan, yaitu penulis tidak melibatkan diri dalam objek penelitian. 5. Metode Pengolahan Data. Pengolahan data dilakukan dengan cara; a. Pemeriksaan data (editing) di mana data yang terkumpul di koreksi apakah sudah cukup lengkap, sudah relevan dengan masalah. b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. c. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. d. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.7 6. Metode Analisa Data. a. Teknik Berpikir. Dari semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir:

7

Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 100

10

1) Induktif. Yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau mengemukakan ciri-ciri yang ada pada masalah hingga dapat dikelompokan ke dalam nash. Metode induktif ini juga digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan. 2) Deduktif. Yaitu menguraikan masalah-masalah yang umum hingga yang khusus,

atau

menguraikan

nash

yang

bersifat

umum

dan

menafsirkannya hingga masalah yang dijumpai.8 Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai proses pemberian dana penguatan modal pada lembaga usaha ekonomi pedesaan Kabupaten Lampung Selatan, melalui penelaahan berbagai literatur.

Dari

gambaran

umum

tersebut,

kemudaian

ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus. b. Metode Analisa Data. Berdasarkan teori-teori di atas, maka sesungguhnya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini pada dasarnya menggunakan metode analisa deskriftif-kualitatif, yaitu suatu metode yang prosedur penilaiannya dapat 8

Ibid., hlm. 36

11

menggambarkan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan dari orang atau prilaku yang diamati.

E. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah memahami dari isi skripsi, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab, Adapun sistematika sebagai berikut: BAB I:

Bagian pendahuluan sebagai abtraksi isi skripsi, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II:

Mengenai landasan teori Pembiayaan dalam Ekonomi Islam yang berisikan bahasan umum tentang pengertian pembiayaan ekonomi islam, prinsip-prinsip pembiayaan ekonomi islam, tujuan pembiayaan ekonomi islam dan akad ar-rahn dalam pembiayaan ekonomi islam.

BAB III:

Pada bab ketiga ini akan dijelaskan gambaran umum kabupaten Lampung Selatan, tentang dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan lampung selatan. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Sasaran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Organisasi Pelaksanaan, Tujuan Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan.

12

BAB IV:

Bab ini merupakan inti dan fokus dari skripsi yaitu dengan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan pada pembahasan sebelumnya.

BAB V :

Bab kelima merupakan penutup dari tahap akhir penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran-saran seputar persoalan yang diangkat dengan uraian kupas tuntas.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Islam. Pada awal Islam, dunia bisnis Islam yang paling populer dan langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah perdagangan dengan sistem 1

mudârabah-nya. Namun setelah wafatnya beliau, dunia semakin berubah dan berkembang, termasuk dengan masalah ekonomi, sehingga memunculkan konsepkonsep baru yang kemudian banyak tersebar hampir di seluruh negara di dunia ini. Achyar Eldine menjelaskan, setidaknya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni kapitalisme, sosialisme, fasisme, 2

komunisme, dan yang terahir adalah ekonomi Islam.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa "Ekonomi Islam" bukanlah wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah. Ia merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada materialisme sekunder. Ekonomi Islam juga merupakan realitas ilmiah yang senantiasa menampakkan jati dirinya di antara konstelasi ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada sekulerisme bahkan atheisme.

1

Agustianto, “Bisnis Rasulullah saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007

2

Achyar Eldine, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April

2007

13

14

Di dalam kedua arus tersebut di atas, ekonomi Islam mewakili sebuah kekuatan baru yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi sebuah sistem dan diskursus yang matang serta mandiri dalam penalaran ilmiah. Kehadirannya bukan saja menjadi sebuah jawaban dari ketidakadilan sistem sosio-ekonomi kontemporer, melainkan juga sebagai kristalisasi usaha intelektual yang telah berlangsung sangat panjang dalam kurun sejarah kaum Muslimin. Terdapat banyak definisi dari para ahli tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam (Islamic economics). Berbagai definisi ini meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, namun mengandung pengertian dasar yang sama. Dan pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk

memandang,

meninjau,

meneliti,

dan

akhirnya

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Adan yang dimaksudkan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran 3

Islam.

Menurut MA. Manan ekonomi Islam merupakan “Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai 4

Islam". Sedangkan menurut Umer Chapra seperti yang dikutip oleh Hendrie Anto, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu

3 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Ekonisia, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 10 4

Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theori and Practice, Diterjemahkan oleh M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 19

15

merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasab 5

individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.

Dari beberapa definisi tentang ekonomi Islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku Ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilainilai ajaran Islam dapat diterapkan dan Bagaimana Islam memberikan pandangan dan atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum sehingga dapat membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dana dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam.

B. Prinsip Pembiayaan Ekonomi Islam Arfin Hamid menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu ada lima, yakni: 1. Prinsip ketuhanan (Ilahiah); Nilai Ilahiah (ketuhanan) esensinya adalah harus mengejawantah ke dalam 6

segala dimensi prilaku manusia.

5

6

Hendrie Anto, op.cit., hlm. 11

Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90

16

2. Prinsip kepemimpinan (Khilafah); Dalam hal ini, diilustrasikan bahwa Allah swt yang melegitimasi tugas manusi (sebagai pemilik) dan manusia itu adalah chief executive officer-nya, maka ia 7

hanya berfungsi sebagai pemegang mandat. 3. Prinsip keseimbangan (Tawazun);

Maksud dari keseimbangan di sini adalah, bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu dengan kepentingan 8

kolektif, juga keseimbangan antara lahir dan batin. 4. Prinsip keadilan ('Adalah);

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan adil adalah "la tazlimuna wa la 9

tuzlamuna" tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi. 5. Prinsip kemaslahatan (Mashlahah).

Prinsip terakhir ini memiliki makna dengan menempatkan pertimbangan 10

kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa prinsip dari ekonomi Islam adalah :

7

Ibid., hlm. 107

8

Ibid., hlm. 115

9

Ibid., hlm. 121

10

Ibid., hlm. 122

17

1. Prinsip bercirikan ketuhanan; Prinsip ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

11

2. Prinsip berlandaskan etika; Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah, bahwa Islam tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah saw untuk membenahi 12

akhlak manusia.

3. Prinsip bercirikan kemanusiaan; Maksudnya adalah, bahwa ekonomi Islam tersebut menciptakan kehidupan 13

manusia yang aman dan sejahtera.

4. Prinsip yang bersifat pertengahan (moderat/keseimbangan).

14

Adapun menurut Ahmad Azhar Basjir prinsip-prinsip ekonomi Islam (mu'amalat) dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul. 11

Yusuf al-Qaradhawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Alih Bahasa oleh Zainul Arifin dan Dahlia Husin menjadi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31 12

Ibid., hlm. 51

13

Ibid., hlm. 57

14

Ibid., hlm. 69

18

2. Mu'amalat didasarkan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan Menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. 3. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan 15

dari unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.

Adapun landasan normatif dari ekonomi Islam di Indonesia sebagaimana adalah: 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 disebutkan; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 16

orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

15

Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Perpustakaan Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1990, hlm. 10 16

Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 126

19

2. Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama 17

Indonesia.

C. Tujuan Pembiayaan Ekonomi Islam. Islam berorientasi pada tujuan (goal oriented), prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian bertujuan secara menyeluruh dalam tata sosial islam. Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi baik individu maupun kolektif. 2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat, kemiskinan bukan hanya sebagai penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. 3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

D. Pembiayaan Dalam Ekonomi Islam; Ar-Rahn 1. Pengertian Ar-Rahn. Ar-hahn ialah jaminan barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak (nantinya) dapat dijual membayar hutang, jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Karna itu 17

Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.mui.or.id, 02 September 2008

20

tidak boleh mengadaikan barang wakaf. Ar-Rahn bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multi guna. Kontrak Rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut a. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti mudharabah. Bank harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad ini. b. Sebagai produk pinjaman, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan. Oleh karna itu produk ini biasanya diterapkan untuk keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi criteria: a. Milik nasabah sendiri Jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. 18

b. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Secara harfiah, Rahn berarti tsubud dan dawam (tetap dan lestari), seperti dakatakan maaun raahim (air tetap/diam) dan haalatun raahinan (keadaan tetap konstan) juga berarti al-habsu dan al-luzam (penahanan dan pasti) sebagai firman Allah dalam surat Al-Muddattsir (74):38

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya, 18

DR.H. Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana, 2002, hlm. 89

21

Ialah “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”. Akan Rahn menurut syara' ialah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta benda menurut Syara' sebagai jaminan hutang

hinga

orang

yang

bersangkutan

boleh

mengambil

hutang

semuanya/sebagianya. Ar-rahn juga termasuk transaksi yang mengunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang. Para pengikut mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya, penekanan pada “nilai” menunjukan pada tidak bolehnya rahn manfaat (sesuatu yang memberikan manfaat), karna manfaat itu bisa hilang tanpa jaminan. Penggikut mazhab Hambali mendefinisikan bahwa Rahn adalah barang yang dijadikan jaminan hutang, Dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sangup untuk melunasinya. 2. Sifat dan Aspek Hukum Ar-rahn Sifat Rahn secara umum adalah salah satu jenis transaksi tabarru, karena apa yang diberikan Rahn untuk murtadin bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (uqud) ainiyah, dimana tidak diangap sempurna kecuali bila sudah diterima ain al-ma'qud. Dan akad transaksi jenis ini ada 5 yakni; Hibah, Ijarah, Wadiah, Qaradh, dan Rahn.

22

Adapun sebab diisyaratkanya al-qabdh sebagai syarat kesempurnaanya akad-akad ini adalah jenis tabarru', sesuai dengan kaidah yang berbunyi “tidak sempurna tabarru' itu kecuali dengan gabah” sehinga transaksi diangap tidak ada pengaruhnya sebelum qabdh, sedangkan pelaksanan terjadi setelah ada akadnya. Dalil-dalil Rahn umumnya dari Al-Quran, as-sunah, dan Ijma'. Adapun dalam Al-Quran al-baqarah (2):289

           Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

Para Fuqaha sepakat bahwa Rahn hukumnya boleh, baik ketika berpergian ataupun tidak kecuali mazhab Dhahiri dan mujahid yang membatasi Rahn ketika berpergian secara umum, berdasarkan dalil sunah secara mutlak serta penyebutan secara safar (berpergian) pada ayat. Ditambah tidak adanya penulis ketika safar pada umumnya di masa lalu. Dan tidak tidak adanya penulis juga bukan syarat boleh tidaknya rahn berdasarkan dalil sunah. Adapun ayat itu hanya memberi isyarat petunjuk buat manusia sebagai bukti ringan ketika tidak ada penulis yang menulis utang bagi mereka.

23

3. Rukun Rahn dan Unsur-unsurnya Unsur-unsur Rahn ada empat; Rahn (pemlik barang), Murtahin (pemegang barang), Marhun atau Rahn (barang gadaian) dan Marhun bih (utang) Adapun rukun Rahn menurut mazhab hanafi adalah; Ijab qabuldari Rahn dan Murtahin, sebagaimana disetiap transaksi yang lain. Akan tetapi tidak sempurnanya dan terlaksana kecuali dengan qabdh, yaitu perpindahan barang gadai atau utang, misalnya Rahin berkata “saya gadaikan barang ini dengan apa yang anda miliki sebagai utang (saya)”, dan murtahin berkata “saya terima, atau saya ridha”, dsb. Dan tidak diisyaratkan lafiz Rahn (gadai). Dan seandainya membeli sesuatu kemudian menyerahkan kepada pembeli barang (tertentu) kemudian berkata “pegang ini sampai kuberikan (kubayar) harganya, dibolehkan, karena al-ibrah fi al-‘uqud lil ma’aniy. Menurut mazhab lain selain hanafi, Rukun Rahn ada empat yakni: sighat, pelaku transaksi, marhun, dan marhun bih. Dan perbedaan ini terjadi disemua jenis akad (transaksi) antara hanafi dan mazhab yang lain. Adapun masalah Rahn menurut jumhur lebih luas dibanding pendapat hanafi, karena rukun menurut hanafi adalah semua yang menjadi bagian dari sesuatu dan keberadaanya terbatas pada bagian itu. Karena wujudnya itu tergantung dari bagian-bagian tadi, dan adapula yang tidak tergantung padanya. Adapun rukun menurut jumhur adalah segala hal yang menjadikan sebab wujudnya sesuatu dan tidak mungkin terjadi tashawur

24

kecuali adanya hal tersebut. Apakah hal itu bagian sesuatu atau bukan, makanya pelaku adalah rukun,sehinga tidak terbayangkan terjadinya akadtanpa pelakunya, walaupun tidak termasuk bagiannya. Keadaan Rahn ada tiga yaitu; a. Terjadinya bersamaan dengan hutang. Misalnya pedagang mensyaratkan pada

pembeli dengan tsaman muajal sampai waktu tertentu, kemudian

diserahkan Rahn bersama harga barang (dagangan). Ini dibolehkan menurut semua mazhab karena kebutuhan yang menuntut hal tersebut. b. Terjadi setelah hutang dan ini diperbolehkan karena hutangnya sudah jelas dan tetap, sehinga butuh jaminan untuk itu. Sebagian halnya dhaman atau kafalah. Dan ayat “farihaanun maqbuudhah” mengisyaratkan ke arah itu, karena rahn adalah penganti tulisan, dan tulisan terjadi setelah kejadian. c. Terjadi sebelum hutang, misalnya kugadaikan barang saya ini, kemudian utangi saya Rp. 100.000 ini dibolehkan menurut mazhab maliki dan hanafi karena itu adalah jaminan yang dibenarkan maka dibolehkan sebelum hutang, sebagaimana kafalah dan ini masuk akal. Sebagian menurut mazhab Syafi’i dan hanbali tidak dibolehkan karena jaminan yang dilakukan secara benar tidak diwajibkan sebelumnya seperti sahadah dan rahn mengikuti yang benar dan tidak boleh mendahului.

25

4. Hukum Ar-Rahn Hukum Rahn menurut

Syara’ adalah Jaiz (boleh). Tidak wajib

menurut kesepakan ulama karena ia adalah jaminan hutang, maka tidak wajib. Sebagaimana dalam kafalah, adapun firman Allah dalam surat Al-baqarah (2):283 “farihaanun maqbuudhah” adalah arahan buat orang-orang mu’min, bukan perintah wajib untuk mereka, kemudian ayat berikutnya Allah memerintahkanya ketika tidak adanya penulis, pada hal penulisan bukanlah hal yang diwajibkan berdasarkan firman-Nya “fain amina...” begitu juga yang 19

mengantikanya (rahn) tidak wajib.

19

h. 33

Dr. Wahbah Zulhalli, Fiqih Muamalah, Kapita Selekta Al Fiqhu Al Islam wa Adillahtuhi,

BAB III DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN

A. Gambaran Umum Lampung Selatan.1 1. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050' – 105050 Bujur Timur dengan luas wilayah 35,376,50 km2. Batas – batas daerah Provinsi Lampung adalah : ­ Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan, ­ Sebelah Selatan dengan Selat Sunda, ­ Sebelah Timur dengan Laut Jawa, ­ Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia . Provinsi Lampung sejak tahun 1999, terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kota , 82 kecamatan, dan 2.024 desa.

2. Iklim Lampung beriklim tropis dengan angin laut lembab yang bertiup dari samudera Indonesia dengan 2 musim angin setiap tahunnya, yaitu: angin bertiup dari arah barat dan barat laut pada bulan November sampai Maret,

1

http://www.investasilampung.web.id/gambaran-umum.html

26

27

Angin bertiup dari arah timur dan tenggara pada bulan Juli–Agustus, rata–rata kecepatan angin ialah 5,83 km/jam. Curah hujan di Provinsi Lampung pada tahun 1995–1999 berkisar antara 1,293 mm 3,130 mm pertahun. Curah hujan bulanan rata–rata terendah ialah bulan Juni dan Agustus 75,0 mm, dan tertinggi ialah bulan Maret yaitu 345,4 mm. Banyaknya hari hujan tiap bulan berkisar antara 2–27 hari. Temperatur di Provinsi Lampung berkisar antara 22,50C32,80C dengan kelembaban berkisar antara 80%-88%. 3. Geologi dan Tanah Sebelah Barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan Geantiklinal dan Sinklinal yang sebelah timurnya terdapat patahan Semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka serta gunung–gunung api Tanggamus, Rindingan dan Rebang. Sedimen–sedimen vulkanis menutupi lembah–lembah Suah, Gedong Surian dan Way Lima. Pada bagian utara lapisan sedimen ini mengalami pelipatan yang menghasilkan lapisan minyak bumi didalam 4 seri lapisan Palembang. Lapisan sedimen sebelah timur tertutup endapan tuffa masam dari debu gunung api di Bukit Barisan yang membentuk dataran peneplain di bagian timur Lampung. Terdapat Sukadana bosalt yang merupakan ” Plateau ” dan singkapannya tidak merata. Jenis tanah di provinsi terdiri dari dari 13 jenis dan podsolik merah kuning (PMK) merupakan jenis dominan sekitar 1522.336 ha kemudian latosol dan andosol.

28

4. Pengolahan Lahan Areal hutan di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 1998 masih merupakan areal yang dominan yaitu 985.085 ha walaupun luas hutan terus menerus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perambah hutan. Luas hutan terbesar berada di Kabupaten Lampung Barat sekitar 32.19 % dari seluruh areal hutan Provinsi Lampung. Penggunaan areal hutan yaitu sebagai hutan lindung (HLN), hutan suaka alam (HAS), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi biasa (HPB), hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) dan areas penggunaan lain (APL). Di daerah Lampung Barat juga terdapat Taman Nasional Bukit Barisan dan sebelah timur terdapat suaka marga satwa Way Kambas di Kecamatan Sukadana. Pemukiman transmigrasi terutama di Kabupaten Lampung Selatan meliputi daerah Karangsari, Palas, Tanjungan, Kertasari, Gedung Harapan dan Natar dan di Kabupaten Lampung Tengah mencakup daerah Labuhan Maringgai, Braja Lulur, Rajabasa Lama, Wanakerto, Sumberejo, Seputih Raman hingga Seputih Surabaya. Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Lampung Utara terbesar mulai dari barat yaitu daerah Mesuji, Gedong Aji, Rawapilu, Menggala, Kertasari, Bumiraharja, Beradan hingga Blambangan Umpu. Sedangkan di Kabupaten Lampung Barat hanya terdapat di sebagian pantai barat yaitu daerah Bika. Dari utara penggunaan lahan dan pengembangan daerah Provinsi Lampung 2005 tampak bahwa penggunaan untuk perkebunaan, pertanian dan transmigrasi lebih banyak di daerah Kabupaten Lampung Utara,

29

Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Penggunaan tanah untuk perkebunan dan tegalan/ladang masing–masing 20.65% dan 19.13% dari luas penggunaan tanah di Provinsi Lampung.

B. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedasaan. 1. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani memperoleh harga serendah-rendahnya sesuai harga pembeliaan pemerintah (HPP). Definisi Dana penguatan modal adalah dana talangan yang bersumber dari alokasi APBN yang digunakan untuk membeli gabah/beras pada saat panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui propinsi sebagai dana dekonsentarasi untuk dipinjamkan kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan.2 Lembaga usaha ekonomi pedesaan merupakan lembaga yang berbadan hukum atau lembaga yang berbadan usaha di pedesaaan yang bergerak di bidang pembeliaan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras. Lembaga yang berbadan hukum tersebut dapat berupa koperasi tani atau koperasi unit desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan

2

Juni 2010

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30

30

kelompok tani, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok tani. Adapun bantuan dana tersebut dibarengi dengan adanya agunan di dalamnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditur.3 Agunan dalam kontruksi ini merupakan jaminan tambahan. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Sedangkan unsur-unsur agunan yaitu: ­ Jaminan tambahan; ­ Diserahkan oleh kreditur; ­ Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.4 Adapun jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat dengan hukum benda”. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, agunan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: ­ Agunan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan; ­ Agunan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. Agunan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan agunan 3

4

Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun. 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 12

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22

31

perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Agunan materiil adalah agunan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan agunan imateriil adalah agunan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 2. Sasaran dan tujuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Untuk dapat merealisasikan dana talangan ini, maka DPM harus mempunyai sasaran dalam mewujudkan tujuannya. Adapun yang menjadi sasaran DPM-LUEP antara lain:5 a. Sasaran Umum. 1) Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). 2) Meningkatkan kemampuan permodalan unit usaha milik kelompok tani/gabungan

kelompok

tani,

koperasi

tani,

atau

KUD

untuk

mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras. 5

Juni 2010

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30

32

3) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam beroganisasi dan mengembangkan usaha bersama yntuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. b. Sasaran Kegiatan. 1) Petani dalam Poktan (Kelompok Tani) yang bergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau petani anggota Koptan (Koperasi Tani) atau KUD (Koperasi Unit Desa). 2) Penerima DPM, LUEP/unit usaha dalam Gapoktan, Koptan atau KUD yang memanfaatkan DPM untuk membeli gabah/beras dalam poktan; serta mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah. 3) Provinsi pelaksana kegiatan DPM-LUEP di 27 provinsi/kabupaten sentra produksi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua. Berdasarkan sasaran-sasaran di atas, maka untuk mengukur keberhasilan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu: a. Indikator Input. 1) Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan per provinsi yang ditetapkan.

33

2) Jumlah alokasi Dana Penguatan Modal per Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang ditetapkan. 3) Jumlah poktan dalam Gapoktan yang berintegrasi dengan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, petani anggota Koptan/KUD sesuai kontrak. 4) Jumlah gabah/beras yang akan dibeli oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. b. Indikator Output. 1) Jumlah Dana Penguatan Modal yang dicairkan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran; 2) Jumlah Dana Penguatan Modal yang dimanfaatkan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras dalam poktan; 3) Harga pembelian Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk gabah/beras serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah. 4) Putaran pembelian oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan serendahrendahnya dua kali. 5) Jumlah pengembalian Dana Penguatan Modal lunas dan tepat waktu. c. Indikator Outcome. Harga yang diterima petani dalam poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau petani diwilayah sekitar kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah.

34

d. Indikator Benefit. Meningkatnya penyerapan surplus gabah/beras saat panen pada wilayah kegiatan DPM-LUEP e. Indikator Dampak. Stabilnya harga gabah/beras saat panen pada wilayah kegiatan DPMLUEP pada kisaran harga sesuai HPP untuk gabah/beras.

3. Tujuan Pembiayaan. Tujuan pembiayaan adalah bahwa Dinas pembinaan pangan dan Hortikultur Lampung Selatan merupakan salah satu lembaga atau dinas pemerintahan yang berupa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya terhadap pengusaha gabah/beras. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Puadi bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya pengusaha gabah/beras dan membutuhkan modal untuk usaha berupa pinjaman modal untuk pengembangan usahanya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan mengadakan pembiayaan ini antara lain:6 a. Menjaga stabilitas harga gabah/beras produksi petani agar tidak jatuh pada saat panen raya.

6

Juni 2010

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30

35

b. Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras. c. Memperkuat

kelembagaan

petani

sebagi

sarana

kerja

sama

untuk

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan dalam menjaga stabilitas harga gabah, memfasilitasi pengembangan ekonomi, dan memperkuat kelembagaan petani melalui pembiayaan berupa pinjaman modal usaha telah memberikan solusi bagi pengusaha gabah dalam upaya mengembangkan usaha. Disebabkan sulitnya memperoleh pinjaman dari Bank dan disertai dengan bunga yang cukup tinggi dan angunan lebih dari pinjaman. Alasan klasik dari pengusaha enggan memanfaatkan kredit dari Bank diantaranya adalah birokrasi, lamban dalam menyalurkan kredit, dan minta jaminan lebih mahal dari kredit yang diberikan. Sugyo misalnya, meskipun kini usahanya telah berjalan, namun usahanya tersebut tidak dikembangkan dengan menggunakan kredit dari Bank. Senada dengan Sugyo, pengusaha asal dari desa palembang, Bapak Hasbunah mengemukakan hal yang sama. Untuk mendapatkan kredit, harus punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), setelah NPWP didapat, proses proses perolehan kredit yang dirasakan rumit ini membuat Hasbunah enggan untukl mendapatkan pembiayaan dari Bank. Dari dulu kendala yang dihadapi pengusaha adalah keterbatasan akses keperbankan untuk mendapatkan modal. Harapan untuk memajukan salah satu

36

pilar ekonomi yang tetap eksis ditengah krisis ekonomi itu samai saat ini belum terpenuhi karena sektor pertanaian masih terbentur masalah izin dan berokrasi. 4. Organisasi Pelaksanaan. Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:7 a. Menteri pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian mengalokasikan anggaran kegiatan DPM-LUEP ke 27 provinsi untuk gabah/beras. b. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Edaran/Peraturan mengenai prosedur pencairan DPMLUEP. c. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menetapkan pedoman umum pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2007 dan melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. d. Tim pengendali pusat yang ditetapkan Menteri pertanian dengan anggota dari berbagai instansi pemerintah dan koordinasikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan DPM-LUEP. e. Gubernur

membuat

kesepakatan

dengan

Bupati/Walikota

terhadap

pengelolaan DPM-LUEP untuk pembeliaan gabah/beras serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan DPM-LUEP di daerahnya

7

Juni 2010

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selata, Wawancara, 30

37

f. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi selaku ketua tim teknis provinsi dan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan: 1) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di provinsi dan menetapkan LUEP 2) Pemantauan,

evaluasi,

pengawasan,

pengendalian,

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP 3) Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, baik administarsi keuangan realisasi fisik kegiatan DPM-LUEP 4) Pembuatan kontrak, penyaluran DPM kepada LUEP , dan pengembalian DPM ke rekening kas negara 5) Penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP beserat nilai tunggakan LUEP kepada KP2LN setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian DPM, dengan bukti berita acara. g. Bendaharawan

pengeluaran

provinsi

bertanggung

jawab

terhadap

administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Bendaharawan penerima provinsi bertanggung jawab terhadap pengembalian DPM-LUEP, dalam hal : 1) Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP dan KP2LN 2) Penyetoran pengembalian DPM dari LUEP dan KP2LN ke rekening kas negara

38

3) Pengiriman

fotocopy/salinan

bukti

surat

setoran

pengembalian

belanja(SSPB) ke Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian serta ke Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian 4) Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku. i. Kepala kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) melakukan proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah melewati jatuh tempo pengembalian DPM, serta menyerahkan pengembalian DPM kepada bendahara penerina pada Badan/Dinas/Kantao/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi. j. Tim teknis provinsi dengan anggota dari berbagai instansi terkait di Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam verifikasi, pembinaan, pemantaun, evaluasi, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP. k. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan DPM-LUEP mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian DPM oleh LUEP l. Kepala

Badan/Dinas/Kantor/Unit

kerja

yang

menangani

ketahanan

pangan/kabupaten/kota selaku ketua tim teknis kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melaksanakan:

39

1) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP. 2) Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mencatat persetujuan Bupati/Walikota kepada badan/dinas kerja yang menangani. 3) Pemantauan,

evaluasi,

pengawasan,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP. 4) Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan dan pembinaan LUEP. 5) Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP. m. Tim teknis kabupaten/kota dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat kabupaten/kota

yang

ditetapkan

bupati/walikota,

melaksanakan

dan

bertanggung jawab dalam identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Gapoktan/Koptan/KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP. n. LUEP yang ditetapkan bertanggung jawab dalam: 1) Pembelian gabah petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga. 2) Pengembalian DPM kepada Bendaharawan penerima provinsi secara tepat jumlah dan tepat waktu. o. Petani poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan atau KUD wajib menyediakan gabah sesuai kesepakatan dalam kontrak dengan LUEP.

40

C. Prosedur Pelaksanaan dan Pendamping Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. 1. Prosedur Pelaksanaan DPM-LUEP. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugyo seorang pengusaha diketahui bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar bulan maret-april, sementara pengeluaran dana sekitar bulan juni sehingga para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah tanggal 15 Desembet, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar. Penyelenggaraan kegiatan DPM –LUEP dilakukan melalui prosedur berikut:8 a. Penyediaan dan pencairan Dana. Penyediaan dan pencairan DPM oleh LUEP untuk pembelian gabah atau beras, dilakukan melalui dana APBN dengan mekanisme DIPA

8

Juni 2010

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30

41

yang harus dikelolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut: 1) Menteri pertanian mengusulkan penerbitan surat edaran/peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Mengenai mekanisme pencaiaran DPM-LEUP. 2) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, Menerbitkan Surat Edaran/Peraturan menganai mekanisme pencairan DPM-LUEP untuk disampaikan kepada Kanwil Perbendaharaan dan Kantor Kelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di 27 propinsi pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP. 3) Menteri

Pertanian

menerbitkan

peraturan

tentang

pelimpahan

Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolahan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007. 4) Gubernur Menetapkan: a) Badan/Dinas/Kantor/Unit

Kerja

yang

menangani

ketahanan

pangan provinsi sebagai penanggung jawab pengelolahan DPMLUEP. b) KPA provinsi yang bertanggung jaeab sebagai pengelolah pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP. c) Bendahara Pengeluaran. d) Bendaharawan Penerimaan.

42

e) Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Privinsi dan. f) Tim Teknis Provinsi. 5) Kepala Badan/Dinas/kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan Provibsi menetapkan LUEP, serta selaku KPA menetapkan PPK 6) PPK membuat kontrak dengan LUEP san melalui bendahara pengeluaran

mengajukan

SPP-LS

kepada

pejabat

pembuat

SPM/Penguji SPP dengan melampirkan surat permintaan pembayaran LS oleh LUEP dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala /Pimpinan

LUEP,

yang

disetujui

oleh

KPA

Provinsi

dan

Bendaharawan pengeluaran provinsi untuk diteruskan ke KPPN Provinsi. 7) KPPN Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer DPM ke rekening Giro 1 LUEP. b. Penetapan LUEP. Penetapan LUEP dilakukan melalui prosedur dengan tahapan sebagai berikut: 1) Gubernur menetapkan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi sebagai penanggung jawab kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi. 2) Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim

43

Teknis Kabupaten/Kota, dan mengusulkan calon penerima DPMLUEP kepada kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi. 3) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut: a) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan. b) LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras, dari Petani dalam Poktan. c) Atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras. dari petani dalam poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan: (a) calon LUEP; (b) Kebutuhan Modal Usaha LUEP; dan (c) Wilayah kerja LUEP kepada kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menagani ketahanan pangan provinsi. d) Usulan dari Bupati/Wlikota terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badab/Dinas/Kantor/Unit

Kerja

yang

menangani

ketahanan

pangan Provinsi. e) Kepala Badan/Dinas/KantorUnit Kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi berdasarkan hasil vertifikasi Tim Teknis Provinsi,

44

menetapkan: (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan; (b) jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP dan (c) jumlah gabah/beras, petani dalam poktan yang akan dibeli oleh LUEP. c. Penyaluran dan Pengembalian Dana. Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari LUEP dilakukan melalui prosedur berikut: 1) Gubernur

bersama

Bupati/Walikota

menandatangani

Surat

Kesepakatan Kerjasama tentang penggunaan DPM-LUEP. 2) Dana yang telah diterima melalui Rekening Giro 1 LUEP di Bank pelaksana Kabupaten/Kota, dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut: a) LUEP mengajukan usulan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya iperkenankan maksimal 40 persen nilai kontrak; b) Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 persen dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaan Kinerja LUEP;

45

c) Berdasarkan usulan penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi Tim Teknis kabupaten/Kota, Bank pelaksana mentransfer ke rekening Giro II LUEP; d) LUEP dapat mencairkan DPM dari Rekening Giro II, untuk selanjutnya digunakan membeli gabah/beras petani dalam poktan sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli. e) LUEP wajib membeli gabah/beras petani dalam poktan pada wilayah kerja LUEP sesuai dengan kontrak yang disepakati. Untuk putaran pembelian kedua dan seterusnya diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan di masing-masing provinsi dengan tetap mengutamakan pembelian dari kelompok tani wilayah kerja LUEP. 3) Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember, LUEP wajib mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke rekening Bendaharawan penerima provinsi. Bagi LUEP yg mengmbalikan DPM setelah tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar satu permil per hari dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selambatlambatnya 50 hari setelah jatuh tempo. 4) Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang diterima Bendaharawan penerima provinsi, selambat-lambatnya satu hari atau 24 jam setelah tanggal penerimaan dari LUEP dengan menggunakan SSPB disetor ke rekening kas negara pada MAK 521319 (pengembalian belanja barang

46

operasional lainnya) dengan kode lembaga dan unuit organisasi 01811 (Badan Ketahanan Pangan). 5) KPA provinsi melalui PPK mengembalikan jaminan atau agunan LUEP yang telah melunasi DPM baik pokok maupun denda dan dinyatakan dengan berita acara serah terima agunan pinjaman DPMLUEP. 6) Setelah tanggal 15 desember KPA provinsi merekapitulasi data pengembalian per LUEP untuk kemudian di laporkan kepada Bupati, Gubernur dan Kepala Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 1 dan 15 tiap bulannya. 7) Pada

saat

tidak

ada

pembeliaan

gabah/beras

LUEP

wajib

mengembalikan DPM yang diterimanya ke rekening 1 yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing provinsi. d. Penyelesaian Tunggakan. 1) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi tunggakan pengembalian DPM-LUEP tahun anggaran 2003-2006 ke KP2LN di wilayah kerja pelayanan untuk di proses sesuai dengan peraturan

yang

berlaku.

Bendahara

penerima

membutuhkan

pengembalian tunggakan DPM dari KP2LN sesuai dengan tahun penerimaan,

serta

menyetorkannya

mencantumkan tahun tunggakan.

melalui

SSPB

dengan

47

2) Penyerahan agunan dilakukuan 50 hari setelah jatuh tempo pengembalian, dengan melampirkan: a) Data penyerahan kasus piutang. b) Berkas agunan asli yang diteriam bendahara pengeluaran. c) Akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan sertifikat fidusia. 3) Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan maka LUEP wajib melunasi kekurangannya. 4) KP2LN melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada kepala Badan/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi. Selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur.

2. Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan dalam merekrutmen pendamping LUEP dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendamping LUEP antara lain adalah, calon pendamping LUEP harus sarjana/diploma 3, dengan spesifikasi jurusan pertanian, ekonomi dan komputer. Adapun tugas pokok dari pendamping LUEP adalah:9 a. Melaksanakan tugas bimbingan dan pendamping terhadap LUEP yang menjadi tanggung jawab di wilayah tugasnya.

9

Juni 2010

Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30

48

b. Memantau/mengawasi harga pembelian gabah/beras yang dilakukan oleh LUEP kepada kelompok tani. c. Melakukan pembinaan pembukuan menejemen keuangan LUEP. d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan LUEP sebulan satu kali setiap tanggal 2 dan disampaikan melalui faximili kepada pusat pengembangan

distribusi

pangan

Badan/Dinas

ketahanan

pangan

Departemen Pertanian RI Jakarta dan di tembuskan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prpvinsi Lampung dan KabupateN Lampung Selatan.

TABEL 1 PENDAMPING LUEP LAMPUNG SELATAN

NO

NAMA

PENDIDIKAN

1

Akmal

S1 Fisip Unila

2

A Yance

S1 Ekonomi Unila

3

Verdiana Dekawati

S1 Ekonomi Unila

4

Ruri Ardilawati

D3 Manajemen Bisnis dan Koperasi IPB

Sumber : Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan

BAB IV ANALISIS DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN DI LAMPUNG SELATAN

A. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Setelah penulis mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari dokumen Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Lampung Selatan tentang Program Dana Penguatan Modal maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang pembiayaan dalam Islam yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada babbab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan itu, sebagai berikut. Sektor Pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, dan sebagai urat nadi bagi perekonomian pengusaha gabah/padi dan kesejahteran masyarakat. Sektor ini bukan saja sebagai sumber mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga bagi petani tidak mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertaniannya. Dengan demikian, sektor ini merupakan denyut kehidupan sosial ekonomi nasional dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah/beras, mempasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan

melalui usaha pembelian, pengolahan serta pemasaran

gabah/beras dan juga memperkuat kelembagaan petani sebagai sasaran kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 49

50

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan perekonomiannya bersifat agraris, sehingga mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari segala sektor baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Karena dalam perkembangannya usaha gabah banyak mengalami kendala terutama di sektor permodalan. Sementara untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga resmi (Perbankan) mengalami kesulitan dan dihadapkan dengan bunga yang cukup tinggi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat terpaksa meminjam modal kepada rentenir atau lintah darat. Kondisi ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi pengusaha gabah, karena mereka akan semakin terpuruk dengan beban lilitan hutang dan bunga yang sangat besar, untuk itu diperlukan suatu lembaga keuangan yang dapat menampung kebutuhan pengusaha gabah dalam permodalan yang didapat dengan mudah dan bebas bunga. Salah satu instansi pemerintah yang dapat menampung permasalahan tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan kubutuhan modal pengusaha gabah dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan yang berupaya menjaga stabilitas harga khusus bagi pengusaha gabah. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak Puadi, S.P bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan memberikan layanan kepada pengusaha gabah (LUEP) yang membutukan modal usaha berupa pinjaman modal untuk pengembangan usaha.

51

Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan merupakan salah satu Dinas Pemerintahan yang berupaya untuk menjaga stabilitas harga gabah/beras, memfasilitasi pengembangan ekonomi dipedesaan melalui usaha pembelian,

pengolahan

serta

pemasaran

gabah/beras

dan

memperkuat

kelembagaan petani sebagai sarana kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Diantara tujuan dari pengadaan pembiayaan bagi lembaga usaha ekonomi pedesaan antara lain adalah: Pertama, Melakukan pembelian gabah petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP. Kedua, Meningkatkan kemampuan para pelaku

usaha

pertanian

di pedesaan

dalam

mengakses

modal

untuk

mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah. Ketiga, Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil. Adapun bantuan dana tersebut dibarengi dengan adanya agunan di dalamnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditur. Agunan dalam kontruksi ini merupakan jaminan tambahan. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Sedangkan unsur-unsur agunan yaitu: 1. Jaminan tambahan; 2. Diserahkan oleh kreditur; 3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

52

Adapun jaminan adalah “Menjfamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat dengan hukum benda”. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, agunan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Agunan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan; 2. Agunan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. Agunan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan agunan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Agunan materiil adalah agunan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan agunan imateriil adalah agunan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Namun fakta yang terjadi di lapangan, sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa pelaku peminjaman adalah, bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Adapun dalam memberikan pinjaman

53

kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dengan pembiayaan ini ditetapkan adanya jaminan (agunan), yang harus Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan serahkan kepada pemerintah dengan syarat, misalnya pengusaha gabah meminjam modal Rp. 100 juta, berarti ia harus menyiapkan agunan sekitar Rp. 125 juta, dan mereka juga dikenakan biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha, dan jika telah jatuh tempo yakni pada tanggal 15 Desember, maka mereka harus melunasi pinjamannya. Akan tetapi, jika telah jatuh tempo namun belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka mereka dikenakan denda dengan perhitungan sebesar satu permil perhari dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Dan jika setelah 50 hari belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka agunan akan diserahkan ke KP2LN oleh pemerintah dan kemudian pemerintah melakukan lelang. Dan apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan (hutang), pengusaha gabah wajib melunasi kekuranganya, Dan apabila nilai agunan yang dilelang lebih tinggi dari pada nilai tunggakan (hutang), maka sisanya adalah keuntungan bagi LUEP. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai’ al-muzayadah (adanya penambahan). Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Di dalam kitab Subulus salam disebutkan Ibnu Abdil Barr berkata, ”Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan (di antara semua pihak).”

54

Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan juga Ahmad.

Úóäú ÃóäóÓö Èúäö ãóÇáößò Ãóäøó ÑóÌõáðÇ ãöäú ÇáúÃóäúÕóÇÑö ÌóÇÁó Åöáóì ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó íóÓúÃóáõåõ ÝóÞóÇáó áóßó Ýöí ÈóíúÊößó ÔóíúÁñ ÞóÇáó Èóáóì ÍöáúÓñ äóáúÈóÓõ ÈóÚúÖóåõ æóäóÈúÓõØõ ÈóÚúÖóåõ æóÞóÏóÍñ äóÔúÑóÈõ Ýöíåö ÇáúãóÇÁó ÞóÇáó ÇÆúÊöäöí ÈöåöãóÇ ÞóÇáó ÝóÃóÊóÇåõ ÈöåöãóÇ ÝóÃóÎóÐóåõãóÇ ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöíóÏöåö Ëõãøó ÞóÇáó ãóäú íóÔúÊóÑöí åóÐóíúäö ÝóÞóÇáó ÑóÌõáñ ÃóäóÇ ÂÎõÐõåõãóÇ ÈöÏöÑúåóãò ÞóÇáó ãóäú íóÒöíÏõ Úóáóì ÏöÑúåóãò ãóÑøóÊóíúäö Ãóæú ËóáóÇËðÇ ÞóÇáó ÑóÌõáñ ÃóäóÇ ÂÎõÐõåõãóÇ ÈöÏöÑúåóãóíúäö ÝóÃóÚúØóÇåõãóÇ ÅöíøóÇåõ æóÃóÎóÐó ÇáÏøöÑúåóãóíúäö ÝóÃóÚúØóÇåõãóÇ ÇáúÃóäúÕóÇÑöíøó Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.”Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya

55

mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan atTirmidzi)

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugyo seorang pengusaha diketahui bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar bulan maretapril, sementara pengeluaran dana sekitar bulan juni sehingga para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah tanggal 15 Desembet, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar.

56

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengusaha gabah terasa sekali dirugikan oleh mereka, karena hampir 80% sawah petani di sana berjenis sawah tadah hujan, yang masa panennya sekitar bulan Maret atau April, sementara pemerintah baru mengeluarkan modal usaha pada bulan juni, sehingga pengusaha gabah tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Fakta di atas pada akhirnya mematahkan teori Ar-Rahn yang sesungguhnya dapat dilabelkan pada kegiatan pembiayaan di atas. Hal ini dikarenakan, bahwa Ar-Rahn merupakan jaminan pembiayaan yang dapat memberikan manfaat yang besar dan tidak pernah membawa kemudharatan kepada pengusaha kecil dalam membangun usahanya. Karena Ar-Rahn merupakan aqad jaminan (hutang piutang) dengan membayar harta mitsil (harta yang serupa) kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa aqad Ar-Rahn merupakan aqad jaminan yang tidak mengharapkan imbalan sesuatu, dalam artian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak (keuntungan). Karena dalam aqad ArRahn ini, Rahin hanya dituntut untuk mengembalikan sesuai dengan nilai agunan/pinjaman dengan apa yang telah ia pinjam, baik timbangan maupun jumlah (rupiah). Lebih jelasnya adalah, bahwa Ar-Rahn merupakan jaminan yang diberikan oleh pemilaik barang (Rahin) kepada pemegang barang (murtahin) berupa jaminan harta atau benda untuk kebutuhan atau dimanfaatkan oleh Rahin di mana

57

apabila telah waktunya harus dikembalikan dengan barang yang serupa, baik nilainya, takarannya, jumlahnya waupun sifatnya. Dalam ajaran agama Islam, setiap muslim diwajibkan untuk menepati janji yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sebagaimana Allah swt berfirman “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”. Dan di dalam ayat lain Allah juga menegaskan “…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” Dari beberapa ayat di atas dapatlah penulis terangkan bahwa kita diharuskan menepati perjanjian dan tidak boleh mengingkarinya tanpa alasan yang dibenarkan syarak. Dalam hadits Rasulullah juga dijelaskan bahwa orang yang mengingkari janji tanpa alasan yang dibenarkan syarak termasuk ke dalam golongan munafik. “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Tanda-tanda orang yang munafik itu ada tiga, yaitu ; jika berkata-kata ia berdusta, jika berjanji ia menyalahi janjinya, dan jika diberi amanat dia berkhianat.” (HR. Muslim) Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan peminjam ingkar janji adalah seorang yang sudah berjanji kepada orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tetapi dia tidak menepati atau melanggar perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang sudah disepakati. Dalam ekonomi Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mendapat pinjaman dari seseorang atau instansi tertentu berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain. Jika peminjam

58

tersebut melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap seseorang atau instansi tertentu sesuai perjanjian maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Terhadap orang yang melakukan wanprestasi, bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya. Akan tetapi, bagaimakah jika pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan karena rugi dari segi sistem yang tidak sehat yang diterapkan oleh LUEP tersebut, atau merugi karena kesalahan nature buakan karena human eror, maka dalam hal ini penulis dapatkan bahwa dalam ekonomi Islam, bagi mereka yang meminjamkan dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang, kalau perlu dilakukan pemutihan buku. Sebagaimana firman Allah swt: “Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Dalam menjelaskan ayat di atas, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa “apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhnkan penagihan sampai di lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”. Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan di lindungi Allah.”

59

Berdasarkan pemaparan di atas maka bagaimanakah sesunggunya tinjauan ekonomi Islam terhadap Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan tersebut. Dalam hal ini, ekonomi Islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat, hal ini didasarkan pada; 1. Kaidah ekonomi Islam yang menjelaskan tentang dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengaharamkannya. 2. Hadits Rasulullah saw yang menegaskan bahwa kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Melalui penjelasan ini maka boleh keduanya (antara pemberi pinjaman dan yang meminjam) membuat perjanjian yang tata cara berpiutang, membayar hutang dan akibat hukum jika terjadi wanpretasi. Adapun yang menyalahi aturan agama di dalamnya, karena terjadi riba dalam praktek pengembaliannya ini, dengan artian seorang yang meminjam harus membayar lebih dari jumlah yang ia pinjam, dan ketika terjadi wanprestasi, kreditur meminta gantirugi kelalaian dengan bayaran dari sejumlah uang sebesar 5%. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial, ekonomi Islam adalah bagian dari ekonomi positif Indonesia yang bersumber al-Qur’an, alHadits, dan al-ijtihad, terutama yang mengatur tentang al-‘aqdu (hukum perikatan) sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam

60

perikatan Islam tersebut. Perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan (garar), perjudian (maisir), bunga (riba), dan penzaliman. Prinsip ekonomi dalam berbisnis yang wajib dilaksankan oleh setiap muslim

(baik individu ataupun komunitas) adalah berpegang pada semua yang

dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka ditemukan jiwa manusia itu selalu tergiur kepada

sesuatu

yang

haram

dengan

melanggar

hukum-hukum

Allah.

Sebagaimana Allah swt berfirman “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. Berdasarkan analisis di atas, maka dapatlah penulis tarik benang merahnya disini, bahwa kegiatan pembiayaan berupa Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan dibolehkan dalam ekonomi Islam, karena programnya yang mendasarkan pada keberlangsungan hidup masyarakat di Lampung Selatan dari segi ekonominya. Adapun kesalahan pada lembaga tersebut adalah pada prakteknya, yakni dari segi sistem waktu pengeluaran dana pinjaman dan pengembalian dana yang tidak sampai pada tempo 1 th yang banyak merugikan pengusaha kecil. Dan yang lebih parahnya adalah, adanya pengembelian berlebih yang melebihi jumlah

61

hutang atau disebut dengan riba, dan ketika ada riba di dalamnya maka perjanjian itu menjadi haram dilakukan dalam ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum kegiatan pembiayaan berupa: 1. Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani memperoleh harga serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Definisi Dana Penguatan Modal adalah dana talangan yang bersumber dari alokasi APBN yang digunakan untuk membeli gabah/beras pada saat panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui provinsi sebagai dana dekonsentrasi untuk dipinjamkan kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan. Adapun Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan Bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar bulan maret-april, sementara pemgeluaran dana sekitar bulan juni sehingga para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka

61

62

waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar. 2. Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung Selatan di bolehkan dalam ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip bermu'amalah yakni: a. Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. b. Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.. Adapun kelemahan pada lembaga tersebut adalah dikarenakan sistem waktu pengeluaran dana pinjaman dan pengembalian dana yang tidak sampai pada tempo 1 th yang banyak merugikan pengusaha kecil. Dan yang lebih parahnya adalah, adanya pengembalian berlebih yang melebihi jumlah hutang atau disebut dengan riba, dan ketika ada riba di dalamnya maka perjanjian itu menjadi haram dilakukan dalam ekonomi Islam.

63

B. Saran. Melalui kajian yang mendalam tentang kasus pembiayaan di Lampung Selatan melalui Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, maka dapatlah penulis paparkan beberapa saran yang penulis kira sangat representatif untuk penulis tujukan kepada beberapa pihak. 1. Kepada anggota legislitaf sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan dan melakukan pengawasan yang intensif terhadap segala program yang bertujuan memberikan manfaat yang mendalam kepada para pengusaha kecil khususnya para petani menjadi tepat guna. 2. Kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan agar dapat membenahi sistem kerja pembiayaan dan pengembalian modal agar para peminjam tidak merasa dirugikan karena waktu yang tidak pernah sesuai dengan waktu tanam dan panen para petani. 3. Kepada para pemikir ekonomi Islam agar dapat memperhatikan segala praktek bisnis yang diterapkan di daerah-daerah muslim seringakali tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam, sehingga seringkali umat Islam yang taraf ekonominya berada pada tataran ekonomi ke bawah merasa dibodohi.

DAFTAR PUSTAKA Al-Quranul Karim Agustianto, “Bisnis Rasulullah saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007 al-Qaradhawi, Yusuf, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Alih Bahasa oleh Zainul Arifin dan Dahlia Husin menjadi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997 Basjir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Perpustakaan Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1990 Chapra, Umer, Islam dan Tantangan, Gema Insan, Jakarta, 2000 Eldine, Achyar, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April 2007 Hadi, Sutrisno, Metodolagi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986 Hamid, Arfin, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Ekonisia, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003 http://www.investasilampung.web.id/gambaran-umum.html Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.mui.or.id, 02 September 2008 Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008 Manan, Muhammad Abdul, Islamic Economics, Theori and Practice, Diterjemahkan oleh M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997 Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997

64

65

Nawawi, Hodari, Metode Logi penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991 Nazir, Moh, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selata, Wawancara, 30 Oktober 2008 Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana, 2002 Sabiq, Sayid, Fikih Sunnah, Juz 12, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, AlMa’arif, Bandung, 1995 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 12, Alih Bahasa Kamaluddin A Marzuki, al-Ma'arif, Bandung, 1995 Shihab, M. Quaraisy, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. I, Lentera Hati, Jakarta Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2004 Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun. 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5, Daar al Fikr, Damaskus, Cet ke 4, 2004

Lampiran 1 PANDUAN INTERVIEW PEGAWAI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NAMA

: Puadi, S.P

UMUR

: 36 Tahun

JABATAN

: Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program dana penguatan lembaga usaha ekonomi pdesaan ? 2. Apakah tujuan dari program dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 3. Siapa sajakah yang menjadi sasaran program dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 4. Bagaimanakah cara pengajuan untuk memperoleh pinjaman dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 5. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan kerja sama ? 6. Apa hak dan kewajiban bagi penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 7. Apakah ada bunga dalam program dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?

8. Berapa lama program berlangsung ? 9. Apakah untuk memperoleh dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan para penusaha harus menyerahkan agunan ? 10. Bagaimana jenis dan syarat agunan yang harus dipenuhi? 11. Apakah ada pengusaha dalam meminjam modal tanpa harus menyerahkan agunan ? 12. Apakah sanksi bagi penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 13. Berapakah jumlah penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 14. Apakah tugas pokok dari pendamping DPM – LUEP ? 15. Bagaimana cara rekrutmen pendamping DPM – LUEP ? 16. Apakah pendamping DPM – LUEP berhak melaporkan kepada dinas jika menemukan penyimpangan-penyimpangan ? 17. Apa saja kewajiban pendamping DPM – LUEP ?

Lampiran 2

PANDUAN INTERVIEW LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN

NAMA

: Hasbuna

UMUR

: 44 Tahun

1. Apakah Bapak menerima dana modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 2. Apakah prosedur dalam meminjam dana usaha mengalami kesulitan ? 3. Apakah benar harus ada agunan yang diserahkan ? 4. Bagaimana cara pengembalian dana usaha yang dipinjam ? 5. Berapa jangka waktu dalam peminjaman modal usaha ? 6. Apakah dalam meminjam modal tanpa adanya bunga yang harus ditanggung ? 7. Apakah ada permintaan langsung dari dinas ? 8. Sudah berapa kali menerima pinjaman modal usaha ?

Lampiran 3

PANDUAN INTERVIEW LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN

NAMA

: Sugyo

UMUR

: 58 Tahun

1. Apakah Bapak menerima dana modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ? 2. Apakah prosedur dalam meminjam dana usaha mengalami kesulitan ? 3. Apakah benar harus ada agunan yang diserahkan ? 4. Bagaimana cara pengembalian dana usaha yang dipinjam ? 5. Berapa jangka waktu dalam peminjaman modal usaha ? 6. Apakah dalam meminjam modal tanpa adanya bunga yang harus ditanggung ? 7. Apakah ada permintaan langsung dari dinas ? 8. Sudah berapa kali menerima pinjaman modal usaha ?