Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan

Final PEDOMAN_layout.indd 1

3/3/2015 11:48:28 AM

ii

Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


3/3/2015 11:48:29 AM

KATA PENGANTAR Pemerintah pusat melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian c.q Pusat Penyuluh Pertanian mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah melalui satker pelaksana Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2015. Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tersebut merupakan penjabaran dari rencana strategis atau (renstra) Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2015 – 2019 melalui program aksi pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) priode tahun 2015 –2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyusun program aksi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang tetap di fokuskan pada tataran implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 dan renstra Pusat Penyuluhan Pertanian, dengan ruang lingkup kegiatan, yaitu: pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan petani, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan peningkatan dukungan sarana prasarana. Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian digunakan untuk mendukung Program Upaya Khusus (UPSUS) percepatan pencapaian Swasembada Pangan (Padi Jagung Kedelai) yang disinergikan dengan kegiatan pembangunan pertanian di Daerah, terutama dana yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota, serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2015 ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi , Kabupaten/ kota dan Kecamatan, agar penyelenggaraan penyuluhan lebih produktif, efektif, dan efisien. Jakarta, Januari 2015 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag NIP. 19580516 198203 1 016 Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


iii

3/3/2015 11:48:30 AM

iv



3/3/2015 11:48:30 AM

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................ iii DAFTAR ISI................................................................................................... iv I. PENDAHULUAN.................................................................................... 1 A. Latar Belakang................................................................................. 1 B. Maksud dan Tujuan.......................................................................... 5 C. Ruang Lingkup.................................................................................. 5 D. Pengertian........................................................................................ 5 E. Dasar Hukum................................................................................... 6 F. Sasaran............................................................................................. 7 II. ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSESNTRASI TAHUN 2015.......... 9 A. Alokasi Dana Dekonsentrasi............................................................. 9 B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi.......................................................... 10 III. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI........................................................................ 13 A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi....................................... 13 B. Mekanisme Kerja Pengelolalaan Dana Dekonsentrasi..................... 14 C. Mekanisme Pelaksanaan Keuangan................................................. 15 D. Alur Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi.............................. 20 E. Prosedur Pengajuan Revisi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian TA. 2015.......................................................................... 21 IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI............................... 23 A. Kelembagaan Penyuluhan yang Difasilitasi...................................... 23 B. Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan .............. 56 C. Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi......................................... 61

V. KEGIATAN PUSAT MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN . PERTANIAN DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 .............................. 77 VI. DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH................................................................ 79 VIII.PENUTUP............................................................................................... 81



v

3/3/2015 11:48:30 AM

vi



3/3/2015 11:48:30 AM

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Untuk mewujudkan arah pembangunan pertanian tersebut, digunakan dua pendekatan, yaitu:(1)Pembangunan Ekonomi berdasarkan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (pada tataran nasional); dan (2) Pembangunan Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan Paradigma Biokultura (pada tataran sektoral). Paradigma Pertanian untuk Pembangunan menekankan sepuluh fungsi yang harus diemban, yaitu:(1) Pengembangan sumber daya insani; (2) Ketahanan pangan; (3) Penguatan ketahanan penghidupan keluarga; (4) Basis pengembangan bioenergi; (5) Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan; (6) Jasa lingkungan alam; (7) Basis untuk pengembangan bioindustri; (8) Penciptaan iklim kondusif bagi pembangunan; (9) Penguatan daya tahan perekonomian; dan (10) Sumber pertumbuhan berkualitas. Paradigma tersebut diatur, tergambarkan dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015 – 2045 (edisi ke-2) yang disusun oleh Kementerian Pertanian, merumuskan visi pembangunan pertanian Indonesia 2015 –2045 yaitu “Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika”.Visi tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan pertanian yang salah satunya mencakup pengembangan sistem penelitian untuk pembangunan pertanian bioindustri berorientasi inovasi pertanian spesifik lokasi, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, peningkatan entrepreneurship (kewirausahaan) pertanian dan penguatan modal sosial. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 – 2045 dilaksanakan secara bertahap.Tahun 2013 – 2014 (RPJM2 – RPJPN1) merupakan periode terbangunnya fondasi pertanian bioindustri berkelanjutan sebagai sistem pertanian terpadu yang berdaya saing, ketahanan Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


1

3/3/2015 11:48:30 AM

pangan dan kesejahteraan petani. Adapun Tahun 2015 – 2019 (RPJM3RPJP1) merupakan tahapan atau periode kokohnya fondasi sistem pertanian bioindustri berkelanjutan menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumber daya alam berkelanjutan, sumber daya insani berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. SIPP tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Badan PPSDMP dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran. Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan penyuluhan tahun 2015 di provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan melalui: a) Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan di 33 provinsi dan 506 kabupaten/kota; b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dalam rangka membantu kabupaten/kota untuk pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, penyediaan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan, penyediaan seperangkat alat pembelajaran untuk Balai Penyuluhan Kecamatan, dan pengadaan sarana motor roda 2 untuk penyuluh pertanian; c) Alokasi dana untuk Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Pusat yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan penyuluhan di daerah, seperti pengembangan sistem informasi penyuluhan melalui jaringan internet (Cyber Extension) dan Pengembangan Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN). d) Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan tersebut merupakan Implementasi UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), PP No. 43 Tahun 2009 dan Perpres 154 Tahun 2014 sampai saat ini belum optimal, hal ini pelaksanaannya dapat dilihat dari keragaan, sebagai berikut : 1. Kelembagaan : ü Pada tingkat provinsi terbentuk 22 unit Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Perda sesuai UU No.16/2016, 10 (sepuluh) unit Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan berdasarkan Perda, dan 2 (dua) unit masih berada pada kelembagaan yang membidangi pertanian (Dinas pertanian teknis);

2



3/3/2015 11:48:30 AM

ü Pada tingkat kabupaten terbentuk 141 unit Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Perda sesuai UU No.16/2016, 165 unit Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Perda, 107 unit masih berada pada kelembagaan yang membidangi pertanian (Dinas pertanian teknis); ü Pada tingkat kota terbentuk 11 unit Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Perda sesuai UU No.16/2016, 19 unit Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Perda, 68 unit masih berada pada kelembagaan yang membidangi pertanian (Dinas pertanian teknis). 2. Ketenagaan Tenaga Penyuluh Pertanian yang difasilitasi pada tahun 2015 sebanyak 45.860 orang, terdiri atas: ü Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 25.421 orang; ü Tenaga Harian Lepas–Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) sebanyak 20.439 orang; dan ü Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 1.500 orang. 3. Penyelenggaraan ü Programa penyuluhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus disusun di setiap tingkatan wilayah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembiayaan penyuluhan pertanian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. ü Guna mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dibangun sarana dan prasarana penyuluhan pertanian seperti: Pembangunan Balai Penyuluhan di Kecamatan, Perangkat Cyber Extension, Soil Tester dan penyediaan Kendaraan Roda Dua bagi Penyuluh Pertanian serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2015.



3

3/3/2015 11:48:30 AM

ü Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari daerah ke pusat dilakukan melalui pos udara, faximile (012-7804386) dan e-mail dengan alamat: [email protected], dan programpusluh@yahoo. co.id Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut, Badan PPSDMP melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu: (1) Penguatan sistem penyuluhan pertanian; (2) Pemantapan sistem pelatihan pertanian; (3) Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian; (4) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen; serta (5) Pemantapan pendidikan menengah pertanian. Pencapaian pelaksanaan kegiatan utamatersebut ditempuh melalui strategi:(1) Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat; (2) Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan; (3) Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan THL-TBPP; (4) Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing; (5) Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel; (6) Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian; (7) Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian; (8) Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan petani (P4S); (9) Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian; (10) Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian; (11) Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian; (12) Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian; (13) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian; (14) Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian; (15) Pemantapan sistem perencanaan; (16)Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan (17) Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

4



3/3/2015 11:48:30 AM

B.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian dimaksudkan agar pengelolaan dana dekonsentrasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik dari aspek teknis maupun administrasi. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Memenuhi sasaran kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai; 2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi secara tertib administrasi dan teknis; 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian antara pusat dan daerah.

C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2015, adalah sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran dan Kegiatan; 2. Organisasi dan Mekanisme Kerja dan; 3. Pelaksanaan Kegiatan.

D.

Pengertian 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi. 3. Kelembagaan Penyuluhan Provinsi adalah lembaga pemerintah di Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Provinsi. Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


5

3/3/2015 11:48:30 AM

4. Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota adalah lembaga pemerintah di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota. 5. Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian. 6. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya yang diberikan kepada para penyuluh untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian yang telah dibuat, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Pengguna Anggaran yang menggunakan APBN. (dilihat aturannya) 8. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 9. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan.

E.

6

Dasar Hukum 1. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;



3/3/2015 11:48:30 AM

7. PMK No. 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 9. Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010; 10. Peraturan presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 11. DIPA Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor : SP DIPA-018.10.1.412069/2015, tanggal 14 November 2014. 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi angan strategis Nasional. F.

Sasaran Sasaran kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dibawah ini sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi tahun 2015 yang meliputi: 1. Kelembagaan penyuluhan pemerintah di 33 provinsi, 506 Kabupaten/Kota, dan 4.038 Kecamatan; 2. Penyuluh pertanian PNS penerima BOP sebanyak 25.421 orang; 3. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 20.439 orang di 506 kabupaten/kota; 4. Kelembagaan petani di 3.730 WKPP



7

3/3/2015 11:48:30 AM

8



3/3/2015 11:48:30 AM

BAB II ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSESNTRASI TAHUN 2015 A.

Alokasi Dana Dekonsentrasi Pengalokasian dana dekonsentrasi Pusat Penyuluhan Pertanian mengacu pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, baik dari APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun sumber-sumber lain yang sah. Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dialokasikan kepada 33 provinsi dan 506 kabupaten/kota. Pemberian dana dekonsentrasi tersebut dititikberatkan kepada kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K dan PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Di tingkat provinsi, status kelembagaan penyuluhan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Badan Koordinasi Penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA); 2. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Gubernur (PERGUB); 3. Unit kerja pelaksana penyuluhan tingkat provinsi (kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian). Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, status dan bentuk kelembagaan penyuluhan dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang dibentuk berdasarkan PERDA; 2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang dibentuk berdasarkan PERDA; 3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) atau sebaliknya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota; Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


9

3/3/2015 11:48:30 AM

4. Unit kerja pelaksana penyuluhan (kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian). Kategori Status dan Bentuk Kelembagaan Penyuluhan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

B.

Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian, meliputi: 1. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; 2. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani; 4. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; 5. Peningkatan Dukungan Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Penyuluhan Pertanian. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian pada tahun 2015 didukung anggaran sebesar Rp. 632.623.338.000,- (Enam ratus tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) melalui Dana Dekonsentrasi. Adapun kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi, adalah: 1. Honor dan BOP THL-TB PP selama 10 bulan; 2. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penyuluh PNS selama 12 bulan; 3. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya; 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Provinsi; 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kab/Kota; 6. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebagai POSKO Pelaksana Pembangunan Pertanian; 7. Dukungan Operasional Balai Penyuluh Kecamatan; 8. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;

10



3/3/2015 11:48:30 AM

9. Fasilitasi Penumbuhan Kelembagan Ekonomi Petani Tingkat Kecamatan; 10. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekomomi Petani; 11. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani; 12. Penilaian Kelas dan Kemampuasn Kelompoktani; 13. Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK; 14. Langganan Tabloid Pertanian bagi Penyuluh Pertanian PNS; 15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan; 16. Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 17. Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi di BP3K; 18. Langganan Majalah Kebijakan Pertanian bagi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Produksi Pangan Utama.



11

3/3/2015 11:48:30 AM

12



3/3/2015 11:48:30 AM

BAB III ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI A.

Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/ KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010 kepada Gubernur, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat Provinsi. Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian di Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dana Dekonsentrasi Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian di Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditetapkan oleh KPA Satker Dana Dekonsentrasi Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian di Provinsi berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Badan Koodinasi Penyuluhan/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi secara fungsional berkoordinasi dengan BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota. Berdasarkan surat pejabat KPA Satker Dana Dekonsentrasi Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian di Provinsi, meminta kepada Kepala BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/ Kota bertindak selaku penanggungjawab kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota sekaligus menunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan mengusulkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penunjukan petugas tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.



13

3/3/2015 11:48:31 AM

B.

Mekanisme Kerja Pengelolalaan Dana Dekonsentrasi 1. Provinsi Untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota, KPA meminta Bupati/Walikota untuk menetapkan BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian; a) Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dengan Penanggungjawab Kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2015. Dengan mengundang Dinas teknis terkait, BPTP, UPT lingkup BPPSDMP; b) Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Provinsi yang bersangkutan selama satu tahun; c) Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan untuk mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota; d) Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi menyampaikan Laporan Triwulanan, Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi setiap minggu ke II pada triwulan berikutnya kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D lantai V, Jalan Harsono RM. No. 3 Jakarta 12550, Email : Programpusluh@ yahoo.co.id.

14



3/3/2015 11:48:31 AM

2. Kabupaten/Kota a) Berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi, Penanggungjawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan teknis untuk mensinergikan dan menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian selama satu tahun; b) Penanggungjawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan untuk mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota; c) Penanggungjawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota menyampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota setiap minggu ke I pada bulan berikutnya kepada Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi dan ditembuskan ke Pusat Penyuluhan Pertanian; d) Dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabat struktural). C.

Mekanisme Pelaksanaan Keuangan 1. Proses Pengajuan Kegiatan a) Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan (1) Penanggung Jawab Kegiatan berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah disusun menyampaikan usulan pelaksanaan kegiatan (termasuk permintaa uang muka kerja bila diperlukan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K); (2) Apabila telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penanggung Jawab Kegiatan melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya;



15

3/3/2015 11:48:31 AM

(3) Atas dasar persetujuan tersebut untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dimintakan uang muka kerja oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Bendahara Pengeluaran; (4) Penanggung Jawab kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan : ü Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; ü Menyelesaikan bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ) b) Pengajuan Penyelesaian SPJ di Unit Kerja Pembuat Komitmen (1) Penanggung Jawab Kegiatan menyampaikan bukti-bukti pertanggung-jawaban keuangan (SPJ) dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui BPP untuk memeriksa secara cermat kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut; (2) Selanjutnya Penanggung Jawab Kegiatan dan BPP meneliti bukti-bukti pengeluaran berikut kelengkapan persyaratannya, ketersediaan dana, ketepatan pembebanan dan perhitungannya; (3) BPP menatausahakan pertanggungjawaban keuangan; (4) Setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen maka SPJ tersebut disampaikan kepada Petugas Penguji Tagihan/SPP (Verifikator); (5) Oleh petugas Verifikator SPJ tersebut diteliti dan diperiksa secara cermat kebenarannya dan keabsahan dokumen tersebut. SPJ yang dinyatakan lulus dari verifikasi, maka SPJ tersebut oleh Petugas Verifikasi akan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4). Ababila SPJ 16



3/3/2015 11:48:31 AM

tersebut tidak lulus verifikasi akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Perintah Pembayaran (P4), SPJ tersebut mendapatkan persetujuan pembebanan, yang kemudian disampaikan ke Bendaharawan Pengeluaran; (6) Bendaharawan Pengeluaran akan meminta persetujuan pembayaran kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran; (7) Apabila Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran SPJ tersebut maka Bendaharawan pengeluaran mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) yang apaila memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran/SPM; (8) Surat Perintah Pembayaran/SPM yang telah disetujui diteruskan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan dana; (9) Jika disetujui maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D yang kemudian disampaikan ke Pejabat Perintah Pembayaran fan copynya disampaikan ke Bendahara Pengeluaran; (10) Copy SP2D dan copy SPM oleh Pejabat Perintah Pembayaran/SPM akan diteruskan ke Petugas Perintah Pembayaran/SPM untuk ditatausahakan, yang kemudian disampaikan ke Pejabat Sistem Akuntansi Pemerintahan/ SAP; (11) Pejabat Sistem Akuntansi Pemerintahan/SAP akan menatausahakan dan mengolah data-data SP2D dan SPM untuk menyusun Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.



17

3/3/2015 11:48:31 AM

c) Ketentuan Uang Muka (1) Pemberian uang muka dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang karena sifat pekerjaannya membutuhkan uang muka kerja; (2) Permintaan uang muka kerja dirinci sesuai kebutuhan disampaikan kepada Pengeluaran untuk mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran; (3) Penerima uang muka bertanggung jawab atas penyeledaian uang muka kerja yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; (4) Uang muka kerja yang diterima dari Bendahara Pengeluaran harus segera dipertanggungjawabkan (SPJ Rampung) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima uang tersebut dan apabila belum mempertanggungjawabkannya maka dibenarkan untuk diberikan uang muka baru; (5) Kuitansi untuk pembayaran uang m uka kerja dibuat rangkap dua, kuitansi yang asli dibukukan Bendahara Pengeluaran dan Lembar Kedua (copy) sebagai arsip BPP; (6) Pertanggungjawaban uang muka kerja adalah bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi berikut kelengkapan pendukungnya dengan daftar rincian penggunaan uang muka kerja dan kuitansi yang ditandatangani oleh PUMK dan Pejabat Pembuat Komitmen; (7) Apabila uang muka kerja sudah dipertanggungjawabkan oleh BPP, maka kuitansi asli uang muka ditulis tanggal lunas dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran kemudia dikembalikan kepada PUMK dan kuitansi lembar keduanya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran sebagai arsip.

18



3/3/2015 11:48:31 AM

2. Mekanisme Cara Pembayaran a. Ketentuan Pembayaran Melalui Uang Persediaan (1) Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan SPM-UP; (2) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan setinggi-tinginya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) kepada satu rekanan; (3) Uang persediaan dapat diberikan untuk keperluan belanja barang meliputi : keperluan sehari-hari perkantoran, belanja inventaris kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja barang pelaksana Tupoksi, belanja barang operasional lainnya, belanja bahan, langganan daya dan jasa, jasa pos dan giro, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta belanja perjalanan biasa; (4) Perubahan (revisi) besaran uang persediaan sesuai kebutuhan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembendaharaan Departemen Keuangan yaitu setinggi-tingginya 1/12 x pagu (jumlah dan MAK yang dapat dimintakan uang persediaan menurut ketentuan) untuk keperluan 1 (satu) bulan; (5) Pembayaran melalui uang persediaan untuk keperluan di luar jenis belanja (MAK) tersebut diatas (uang honor tidak tetap dan belanja perjalanan lainnya) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembendaharaan Departemen Keuangan dengan cara mengajukan permintaan tambahan uang persediaan;



19

3/3/2015 11:48:31 AM

b. Ketentuan Pembayaran Secara Langsung (LS) (1) Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS); (2) Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/keranan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah; (3) Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dalam rangka pengadaan barng/jasa yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (4) Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya; (5) Dalam menerbitkan SPM-LS harus memperhitungkan pajak-pajak yang timbul dan harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan. D.

Alur Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Agar pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi tahun 2015, dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai pelaksanaan penyuluhan pertanian maka perlu digambarkan bagan dan alur kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil dan pelaporan.

20



3/3/2015 11:48:31 AM

BAGAN ALUR KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TA. 2015

E.

Prosedur Pengajuan Pertanian TA. 2015

Revisi

Dana

Dekonsentrasi

Penyuluhan

1. Aspek Teknis a. Dalam pengajuan revisi DIPA/POK khususnya terkait dengan kegiatan teknis, KPA/PPK Provinsi harus mengusulkan revisi disertai alasan yang jelas kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Informasi untuk diverifikasi/ ditelaah terlebih dahulu agar revisi tersebut sesuai mekanisme yang sudah dituangkan dalam juklak maupun juknis. b. Usulan Revisi DIPA/POK yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Informasi akan segera ditindaklanjuti di Bagian Perencanaan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk mendapatkan pengesahan. Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


21

3/3/2015 11:48:31 AM

c. Apabila revisi DIPA/POK tidak melalui verifikasi/telaahan dari Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Informasi, dan ternyata kegiatan tersebut menjadi masalah dikemudian hari oleh tim pemeriksa maka kami tidak akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Aspek Keuangan Untuk aspek keuangan, akan mengacu kepada peraturanperaturan yang berlaku.

22



3/3/2015 11:48:31 AM

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 di Provinsi dan Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan, sebagai berikut: A.

Kelembagaan Penyuluhan yang Difasilitasi 1.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Provinsi - Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas dalam rangka peningkatan produksi strategis nasional diterbitkan peraturan Menteri Pertanian No. 131/ Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional. - Dalam pencapaian sasaran tersebut, diperlukan dukungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pertanian untuk menyamakan gerakan perangkat pelaksana penyelenggaraan penyuluhan di setiap tingkatan. - Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian akan dilaksanakan pada periode Januari – Desember 2015, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a) Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dilaksanakan di 33 Provinsi, kegiatan ini dilakukan untuk membangun persamaan persepsi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait. Tujuan Terpadunya pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD bersama-sama dengan Dinas teknis lingkup pertanian tingkat provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan(Bapeluh)/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian



23

3/3/2015 11:48:31 AM

Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi;Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang disinergikan dengan kegiatan dari Dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai. Sasaran Kepala Dinas Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP), dan Penyuluh Pertanian Provinsi. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Februari 2015 Metode Pelaksanaan Pertemuan Output ü Tersosialisasinya Permentan No.131 Tahun 2014 tentang mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional. ü Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD dengan Dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh)/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi. ü Tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian khususnya kegiatan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, RJIT, dan POL yang

24



3/3/2015 11:48:31 AM

disinergikan dengan kegiatan dari Dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di Provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan ü Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi;

ü Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. b) Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi Kegiatan Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi melalui pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih dan bagi provinsi agar mensosialisasikan penggunaan SMIPP sampai ke tingkat kabupaten/kota. Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir, termasuk yang berkaitan dengan potensi peningkatan IP, produktifitas, luas sawah, luas tanam, luas panen, dan CP/CL penerima manfaat dalam program swasembada padi, jagung dan kedelai.



25

3/3/2015 11:48:31 AM

Sasaran BP4K/Kelembagaan yang menangani pertanian di Kabupaten/Kota

penyuluhan

Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat provinsi dan kabupaten/kota; ü Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita ü Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; ü Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat provinsi; ü Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun. Output ü Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kabupaten/kota yang akurat dan mutakhir; ü Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di Provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan Membuat Laporan Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi.

26



3/3/2015 11:48:31 AM

c) Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh 33 Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan kepada BP4K/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/ Kota agar mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian di BP4K/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian, khususnya dalam rangka pengawalan dan pendampingan penyuluh pada kegiatan GP-PTT, RJIT, dan POL. Sasaran BP4K/Kelembagaan yang menangani pertanian di Kabupaten/Kota.

penyuluhan

Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Kunjungan, Pertemuan dan Rapat-rapat Output Diketahuinya kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi. Laporan Membuat Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


27

3/3/2015 11:48:31 AM

d) Administrasi Kegiatan Administrasi Kegiatan di Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Tujuan ü Menyediakan honorarium petugas yang terkait dengan operasional Satker, petugas SAI dan petugas SIMONEV; ü Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat; ü Melaksanakan koordinasi dan konsultasi. Sasaran Pelaksana Satker Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Penyaluran Honorarium petugas yang terkait dengan Operasional Satker, Petugas SAI dan Petugas SIMONEV; ü Pengadaan bahan dan ATK; ü Koordinasi dan Konsultasi. Output ü Diterimanya honorarium petugas yang terkait dengan operasional Satker, petugas SAI dan petugas SIMONEV; ü Tersedianya bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat; ü Terlaksananya koordinasi dan konsultasi.

28



3/3/2015 11:48:31 AM

Penyelenggara Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi. Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Perencanaan, Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di tingkat provinsi; Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan Tingkat Provinsi (format terlampir) paling lambat diterima tanggal 10 pada periode/bulan berikutnya, yang meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat e-mail: penyuluhan@pertanian. go.id; Pusat Penyuluhan Pertanian akan menginformasikan keragaan penerimaan laporan bulanan/triwulanan/ tahunan kepada Satker Provinsi setiap 6 bulan sekali yang selanjutnya sebagai bahan penilaian dan pemberlakuan "Punishment" pada tahun berikutnya. e) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan di Provinsi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi yang merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban. Tujuan ü Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan GP-PTT, RJIT dan POL mulai dari pengolahan lahan, penananaman, pemeliharaan dan panen; ü Mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan; ü Mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/ tindakan yang diperlukan;



29

3/3/2015 11:48:31 AM

ü Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; Sasaran Kepala BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Kunjungan lapangan ke BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota dan Balai Penyuluhan di Kecamatan Output ü Diketahuinya tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan kecamatan; ü Diketahuinya tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/ tindakan yang diperlukan; ü Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi. Laporan ü Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Provinsi;

30



3/3/2015 11:48:32 AM

ü Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan yang harus di serahkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 2.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/ Kota Dalam menghadapi tantangan dalam pencapaian sasaran saat ini diperlukan sinergitas dan koordinasi antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait dalam Pelaksanaan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan di 506 Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2015 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a) Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan di 506 Kabupaten/Kota dengan Dinas teknis lingkup pertanian kabupaten/kota, kegiatan ini dilakukan sebagai tindaklanjut hasil Temu Koordinasi Tingkat Provinsi untuk membangun persamaan persepsi dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota serta mendukung pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai. Tujuan ü Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan yang bersumber dari APBN dan APBD bersamasama dengan Dinas teknis lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota, khususnya untuk mendukung pencapaian swasembada padi,dan peningkatan produksi jagung dan kedelai yang diintegrasikan dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) ; ü Menyusun rencana monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, termasuk rencana pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT ;



31

3/3/2015 11:48:32 AM

ü Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai. Sasaran Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan, Peneliti Pendamping, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPTP) Mantri Tani, Ketua Kelompoktani, Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Paling lambat bulan April 2015 atau sebelum musim tanam Metode Pelaksanaan Pertemuan Output ü Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dan tersusunya rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota, khususnya untuk mendukung pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai; ü Tersusunnya rencana monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, termasuk rencana pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, dan RJIT; ü Tersosialisasikannya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung swasembada padi, jagung dan kedelai. Penyelenggara BP4K/Kelembagaan Kabupaten/Kota

yang

menangani

penyuluhan

di

Laporan ü Merumuskan Hasil dan Rencana Tindak Lanjut kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota;

32



3/3/2015 11:48:32 AM

ü Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota;

b) Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan di 506 Kabupaten/ Kota melalui pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih dan bagi kabupaten/kota agar mensosialisasikan penggunaan SMIPP sampai ke tingkat kecamatan. Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir, termasuk yang berkaitan dengan potensi peningkatan IP, produktivitas, luas sawah, luas tanam, luas panen, dan CP/CL penerima manfaat dalam program swasembada padi, jagung, dan kedelai. Sasaran BP4K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan kabupaten/ kota Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;



33

3/3/2015 11:48:32 AM

ü Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita khususnya untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai; ü Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; ü Penyusunan profil database penyuluh pertanian tingkat kabupaten/kota khususnya yang melakukan pengawalan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, dan RJIT; ü Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun. Output - Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kabupaten/kota yang akurat dan mutakhir khususnya dilokasi sentra produksi padi, jagung dan kedelai; - Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota. Laporan Membuat Laporan Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota. c) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten/Kota Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten/Kota dilaksanakan di 506 Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban. Tujuan ü Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan GPPTT, POL dan RJIT oleh penyuluh dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen.

34



3/3/2015 11:48:32 AM

ü Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di Tingkat Kecamatan; ü Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan; ü Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Sasaran Pimpinan Balai Penyuluhan di Penyuluh Pertanian Kecamatan.

Kecamatan/Koordinator

Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Kunjungan lapangan ke Balai Penyuluhan di Kecamatan Output ü Terlaksananya pendampingan pelaksanaan kegiatan GPPTT, POL, RJIT oleh penyuluh mulai dari pengolahan lahan, penananman, pemeliharaan dan panen; ü Diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan; ü Diketahuinya tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/ tindakan yang diperlukan; ü Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyelenggara BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota.



35

3/3/2015 11:48:32 AM

Laporan ü Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten/Kota; ü Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan yang harus diserahkan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi. d) Administrasi Kegiatan Administrasi Kegiatan di Kabupaten/Kota dilaksanakan di 506 Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Tujuan ü Menyediakan honorarium petugas yang terkait dengan operasional kegiatan; ü Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan kabupaten/kota ke provinsi; ü Melaksanakan koordinasi dan konsultasi. Sasaran Pimpinan Balai Penyuluhan di Penyuluh Pertanian Kecamatan.

Kecamatan/Koordinator

Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Penyaluran Honorarium petugas yang terkait dengan Operasional Kegiatan; ü Pengadaan bahan dan ATK; ü Koordinasi dan Konsultasi.

36



3/3/2015 11:48:32 AM

Output ü Diterimanya honorarium petugas yang terkait dengan operasional kegiatan; ü Tersedianya bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan kabupaten/kota ke provinsi; ü Terlaksananya koordinasi dan konsultasi. Penyelenggara BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota. Laporan ü Perjalanan Dinas dalam rangka Perencanaan, Koordinasi dan Konsultasi ke provinsi; ü Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan Kabupaten/ Kota (format terlampir) paling lambat diterima tanggal 10 pada periode/bulan berikutnya, yang meliputi rekapitulasi kegiatan di kecamatan dan kegiatan di kabupaten/kota kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi. e) Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh 506 Kabupaten/kota kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan agar mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan.



37

3/3/2015 11:48:32 AM

Sasaran Balai Penyuluhan di Kecamatan Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Kunjungan, Pertemuan dan Rapat-rapat Output Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian dikabupaten/kota dan wilayah kerja Balai Penyuluhan di Kecamatan. Penyelenggara BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Laporan Membuat Laporan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota. 3.

Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan di Kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian Kecamatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pertanian adalah untuk mendukung pencapaian target pembangunan pertanian, diantaranya pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai Kegiatan fasilitasi Balai Penyuluhan di Kecamatan diutamakan berada pada lokasi sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Untuk mendukung peningkatan produksi komoditas tersebut diperlukan data dan informasi yang terkait untuk pengembangan poktan, gapoktan, kelembagaan ekonomi petani (KEP), pelaku usaha, dan stakeholder lainnya.

38



3/3/2015 11:48:32 AM

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a) Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pertanian di kecamatan Tujuan Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan untuk mendukung pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai di lapangan yang menjadi bagian integral dari rencana kerja penyuluhan pertanian di kecamatan. Sasaran Kegiatan temu teknis ini melibatkan unsur Camat, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Mantri Tani, Pengurus Poktan/P3A, Pengurus Gapoktan/GP3A, Pengurus KEP, Penyuluh Pertanian Lapangan, petugas lapangan/ perangkat UPT Dinas yang menangani pengairan di Kecematan. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan April 2015 atau sesuai kebutuhan di lapangan. Metode Pelaksanaan Pertemuan Output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan dan tersusunnya rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan. Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


39

3/3/2015 11:48:32 AM

b) Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan di Kecamatan dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan teknis di Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan. Tujuan Menyusun langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan, khususnya rencana kegiatan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GPPTT, POL, dan RJIT mulai dari pengolahan lahan, tanam pemeliharaan, dan panen. Sasaran Camat, Penyuluh Pertanian, POPT, Mantri Tani, Poktan dan Gapoktan, petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pengairan di Kecamatan. Pelaksanaan : 1 (satu) kali. Waktu Pelaksanaan Bulan Mei 2015 atau disesuaikan dengan kebutuhan. Metode Pelaksanaan Pertemuan Output Tersusunnya langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan. Penyelenggara Pimpinan/Koordinator Penyuluh Kecamatan yang difasilitasi.

di

Balai

Penyuluhan

Laporan Laporan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan di Kecamatan

40



3/3/2015 11:48:32 AM

c) Rembug Tani Rembug Tani sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh poktan dan gapoktan dalam menjalankan usahataninya yang di fasilitasi oleh penyuluh yang berada di wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan Tujuan ü Merencanakan kegiatan usahatani dan menyusun jadwal pelaksanaan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen sesuai dengan paket bantuan dan rekomendasi teknologi untuk mencapai sasaran peningkatan IP dan produktivitas padi, jagung dan kedelai. ü Mengidentifikasi masalah dan pemecahannya, serta mengevaluasi hasil usahatani Sasaran Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) Kegiatan Waktu Pelaksanaan Bulan Januari November 2015 atau sesuai kebutuhan lapangan Metode Pelaksanaan Pertemuan/Rembug Output ü Tersusunnya rencana kegiatan usahatani dan jadwal pelaksanaan ü Teridentifikasinya masalah dan pemecahannya, serta terevaluasinya hasil usahatani Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi Laporan Laporan hasil pelaksanaan Rembug Tani.



41

3/3/2015 11:48:33 AM

d) Percontohan/Demplot Percontohan/demplot dilaksanakan di lahan Balai Penyuluhan Kecamatan atau dilahan yang dikerjasamakan dengan petani, dengan kewajiban menerapkan teknologi baru yang direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Pertanian sebagai bahan proses pembelajaran bagi Poktan dan Gapoktan, hasil dari Demplot dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Balai dengan pembukuan yang jelas. Tujuan Mendorong percepatan penerapan teknologi baru (direkomendasikan sesuai kondisi lokal spesifik) komoditas pertanian, khususnya padi, jagung, dan kedelai untuk meningkatkan IP, produksi dan produktivitas. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan April - September 2015 atau sesuai kebutuhan lapangan. Metode Pelaksanaan ü Mengidentifikasi dan menetapkan komoditas serta teknologi baru yang akan digunakan dalam pelaksanaan percontohan/demplot; ü Pelaksanaan percontohan/demplot dan pendampingan oleh Lembaga Penelitian Pertanian. Output Terlaksananya percontohan/demplot penerapan teknologi baru komoditas pertanian. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan percontohan/demplot.

42



3/3/2015 11:48:33 AM

e) Latihan dan Kunjungan Kegiatan Latihan bagi penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan secara rutin 2 (dua) minggu sekali. Sedangkan kunjungan dilaksanaan oleh Penyuluh Pertanian secara rutin kepada poktan dan gapoktan di wilayah binaannya (Permentan No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani yang telah ditindaklanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI Tahun 2014). Tujuan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani melalui kunjungan penyuluh pertanian ke poktan dan gapoktan. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh Pertanian, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari-Desember 2015. Metode Pelaksanaan Pelatihan di Balai Penyuluhan Kecamatan dan kunjungan ke poktan dan gapoktan. Output ü Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian, khususnya dalam penerapan pendampingan teknologi yang direkomendasikan dalam percepatan peningkatan IP, produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai. ü Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penerapan. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi.



43

3/3/2015 11:48:33 AM

Laporan Laporan hasil pelaksanaan latihan dan kunjungan.

f) Peningkatan Kapasitas Penyuluh (BIMTEK) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dilakukan melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) berbasis agribisnis di perdesaan dan metodologi penyuluhan di Balai Penyuluhan Kecamatan. Tujuan Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, khususnya dalam membimbing, pemecahan masalah usahatani di lapangan yang berkaitan dengan upaya peningkatan IP, produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai. Sasaran Penyuluh pertanian (PP PNS dan THL-TB PP) di Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan : 3 (tiga) kali. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - November 2015. Metode Pelaksanaan ü Pertemuan; ü Kunjungan Lapangan, khususnya ke sentra-sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Output Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian, dalam membimbing, pemecahan masalah usahatani di lapangan yang berkaitan dengan upaya peningkatan IP, produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai; Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi

44



3/3/2015 11:48:33 AM

Laporan Laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh melalui BIMTEK di Balai Penyuluhan Kecamatan; g) Kursus Tani Kursus Tani di Kecamatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Tujuan Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Sasaran Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh kelompoktani. Metode Pelaksanaan ü Melakukan pembelajaran mencakup materi teknis; ü Pengembangan jejaring dan kemitraan dalam agribisnis; ü Metode lain secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan. Output Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


45

3/3/2015 11:48:33 AM

Laporan Laporan hasil kegiatan kursus tani di Kecamatan. h) Farmer’s Field Day Kegiatan Farmer’s Field Day (Hari Temu Lapangan Petani) sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani, peneliti dan penyuluh untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan umpan balik dari petani. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat panen dan atau setiap tahapan proses budidaya untuk menyampaikan pesan terkait dengan teknologi yang diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan IP, produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai. Tujuan Menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian terapan serta umpan balik dari petani. Sasaran Petani, peneliti dan penyuluh pertanian. Pelaksanaan : 1 (satu) Kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – November 2015. Metode Pelaksanaan Pertemuan dan Pameran. Output Terinformasikannya teknologi pertanian terapan serta umpan balik dari petani. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan Farmer’s Field Day.

46



3/3/2015 11:48:33 AM

i) Supervisi Kegiatan Supervisi merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Tujuan ü Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan, dalam rangka pengawalan dan pendampingan penyuluh pada kegiatan GP-PTT, RJIT, dan POL ; ü Mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi untuk peningkatan IP, produksi, dan produktivitas padi, jagung dan kedelai ditingkat petani. Sasaran Penyuluh Pertanian, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Supervisi di lokasi/wilayah binaan. Output ü Diketahuinya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan; ü Diketahuinya tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; Penyelenggara Pimpinan/Koordinator Penyuluh Kecamatan yang difasilitasi.

di

Balai

Penyuluhan



47

3/3/2015 11:48:33 AM

Laporan Laporan hasil pelaksanaan Supervisi. j) Operasional BP3K Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan Kecamatan dilaksanakan dalam rangka, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Tujuan Menyusun langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawalan dan pendampingan. Sasaran Camat, Penyuluh Pertanian Lapangan, POPT, Mantri Tani. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Mei 2015 atau sesuai Musim Tanam Metode Pelaksanaan/Kegiatan ü Rapat-rapat/Pertemuan; ü Pengadaan Bahan dan ATK; Output Tersusunnya langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan. Penyelenggara Pimpinan/Koordinator Penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan ü Laporan Hasil Pelaksanaan Operasional POSKO; ü Menyusun Peta Wilayah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. 48



3/3/2015 11:48:33 AM

k) Pengolahan Database Kegiatan Pengolahan Database Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dilaksanakan melalui pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih. Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir, khususnya database yang dibutuhkan untuk mendukung program swasembada padi, jagung, dan kedelai (luas sawah, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas). Sasaran Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat Kecamatan; ü Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita; ü Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; ü Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat kecamatan; ü Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun.



49

3/3/2015 11:48:33 AM

Output ü Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan yang akurat dan mutakhir; ü Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan. Laporan Laporan hasil pengolahan database Penyuluhan Pertanian di kecamatan l) Administrasi BP3K Administrasi Kegiatan di Balai Penyuluhan Kecamatan digunakan untuk mengintegrasikan segala sumberdaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Tujuan ü Menyediakan honoraruim bagi Pimpinan/Koordinator Penyuluh di BP3K dan camat. ü Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan Sasaran Camat, Pimpinan/Koordinator Penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Pemberian honorarium bagi Penyuluh di BP3K dan camat;

50

Pimpinan/Koordinator



3/3/2015 11:48:34 AM

ü Perjalanan Dinas dalam rangka dalam Perencanaan, Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota. Output ü Terbayarkannya Honorarium dan terlaksanakanya koordinasi, pembinaan , pengawalan dan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di Kecamatan. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi Laporan ü Laporan hasil kegiatan Administrasi di kecamatan; ü Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka, Koordinasi pembinaan, pengawalan dan pendampingan. 4.

Dukungan Operasional Balai Penyuluhan Kecamatan (disesuaikan dengan diatas) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pertanian adalah untuk mendukung pencapaian target pembangunan pertanian, diantaranya swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Kegiatan fasilitasi Balai Penyuluhan di Kecamatan diutamakan berada pada lokasi sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Untuk mendukung peningkatan produksi komoditas tersebut diperlukan data dan informasi yang terkait untuk pengembangan poktan, gapoktan, kelembagaan ekonomi petani (KEP), pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:



51

3/3/2015 11:48:34 AM

a) Operasional BP3K pembinaan, pengawalan dan pendampingan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Tujuan Menyusun langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan sampai ke tingkat kelompoktani, khususnya kegiatan pengawalan dan pendampingan. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, POPT, Mantri Tani. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Mei 2015 atau sesuai Musim Tanam Metode Pelaksanaan/Kegiatan ü Rapat-rapat/Pertemuan; ü Pengadaan Bahan dan ATK; Output Tersusunnya langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan. Penyelenggara Pimpinan/Koordinator Penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan ü Laporan Hasil Pelaksanaan Operasional POSKO; ü Menyusun Peta Wilayah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. b) Pengolahan Database Kegiatan Pengolahan Database Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dilaksanakan melalui pemutakhiran data dan 52



3/3/2015 11:48:34 AM

informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih. Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir, khususnya untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai (luas sawah, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas). Sasaran Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan ü Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat Kecamatan; ü Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita; ü Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; ü Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat kecamatan; ü Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun. Output ü Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan yang akurat dan mutakhir; ü Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


53

3/3/2015 11:48:34 AM

Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan. Laporan Laporan hasil pengolahan database Penyuluhan Pertanian di kecamatan. c) Supervisi Kegiatan Supervisi merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Tujuan ü Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan, dalam rangka pengawalan dan pendampingan penyuluh pada kegiatan GP-PTT, RJIT, dan POL ; ü Mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi untuk peningkatan IP, produksi, dan produktivitas padi, jagung dan kedelai ditingkat petani. Sasaran Penyuluh Pertanian, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Supervisi di lokasi/wilayah binaan. Output ü Diketahuinya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan;

54



3/3/2015 11:48:34 AM

ü Diketahuinya tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; Penyelenggara Pimpinan/Koordinator Penyuluh Kecamatan yang difasilitasi.

di

Balai

Penyuluhan

Laporan Laporan hasil pelaksanaan Supervisi. d) Kursus Tani Kursus Tani di Kecamatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Tujuan Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Sasaran Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh kelompoktani. Metode Pelaksanaan ü Melakukan pembelajaran mencakup materi teknis; ü Pengembangan jejaring dan kemitraan dalam agribisnis; ü Metode lain secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan.



55

3/3/2015 11:48:34 AM

Output Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil kegiatan kursus tani di Kecamatan.

5.

Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan Sebagaimana amanat UU No. 19 Tahun 2013, bahwa kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani perlu untuk ditumbuhkembangkan guna meningkatkan pengembangan kegiatan usaha termasuk sebagai pelaku utama dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Partisipasi pelaku utama dalam aktivitas penyuluhan dilakukan melalui (1) penyusunan programa penyuluhan; (2) pelaksanaan penyuluhan di desa; (3) inventarisasi permasalahan usahatani dan upaya pemecahannya; (4) pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (5) penumbuhkembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; (6) pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (7) fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (8) dan fasilitasi forum penyuluhan desa. Kondisi saat ini kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani belum sepenuhnya dapat berkontribusi secara aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan. Hal ini diakibatkan belum optimalnya pembinaan baik dari penyuluh maupun dari pihak terkait lainnya. Fasilitasi bagi kelembagaan petani dan ekonomi petani diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan usaha.

56



3/3/2015 11:48:34 AM

Kelembagaan Petani yang difasilitasi akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2015 dengan kegiatan, sebagai berikut: a)

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya pemberdayaan petani yang berorientasi pasar yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penguasaan teknis budidaya/produksi, manajemen usahatani dan pemasaran dengan mengoptimalkan rantai nilai untuk produk pertanian dengan nilai ekonomis tinggi. Tujuan ü Meningkatnya jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani; ü Meningkatnya pengembangan kegiatan usaha agribisnis khususnya padi, jagung dan kedelai yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan sesuai potensi wilayah; ü Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian melalui pengawalan dan pendampingan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Sasaran Kelompoktani/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani yang telah mengembangkan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan di 21 provinsi dan kabupaten/kota, khususnya padi, jagung dan kedelai. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket kegiatan Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani ü Kelembagaan petani calon kelembagaan ekonomi petani; ü Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani ü Rencana pengembangan (usaha/manajerial/kelembagaan); ü Dalam rangka pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan ekonomi petani secara rinci terdapat pada petunjuk



57

3/3/2015 11:48:35 AM

Output ü Terwujudnya pemberdayaan petani melalui penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan; ü Tersedianya penyuluh pertanian yang kompeten sebagai fasilitator penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Laporan Laporan hasil kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. b)

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani Penumbuhan dan pengembangan poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Hingga saat ini masih banyak petani yang belum bergabung dalam kelompoktani, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan manfaat berkelompok. Selain itu, bagi kelompoktani yang telah tumbuh masih banyak yang belum mengelola kelompoknya sesuai dengan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Tujuan ü Meningkatnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompoktani; ü Meningkatnya kemampuan manajemen kelompoktani. Sasaran Petani yang belum berkelompok; Kelompoktani. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket kegiatan Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Pertemuan secara rinci terdapat pada petunjuk pelaksanaan tersendiri.

58



3/3/2015 11:48:35 AM

Output ü Peningkatan jumlah kelompoktani; ü Peningkatan kualitas manajemen kelompoktani. Laporan Laporan hasil kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani di seluruh Balai Penyuluhan Kecamatan se-Indonesia c)

Peningkatan Kelas dan Kemampuan Kelompoktani Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan Tujuan Meningkatkan kelas kemampuan kelompoktani; Sasaran Kelompoktani. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket kegiatan Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2015 Metode Pelaksanaan Pertemuan secara rinci terdapat pada petunjuk pelaksanaan tersendiri. Output Jumlah kelompoktani yang meningkat kelas kemampuannya. Laporan Laporan hasil peningkatan kelas dan kemampuan kelompoktani diseluruh Balai Penyuluhan Kecamatan se-Indonesia.



59

3/3/2015 11:48:35 AM

B.2. Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK Pendampingan penyusunan RDK/RDKK dan RDKK Pupuk Bersubsidi diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam merencanakan kegiatan usahatani kelompok termasuk kebutuhan pupuk bersubsidi selama satu tahun dengan azas musyawarah untuk menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran. Penyuluh Pertanian agar mendampingi penyusunan RDK/RDKK, RDKK Pupuk Bersubsidi kelompoktani. 1. Tujuan - Meningkatkan kemampuan kelompoktani dalam menyusun RDK/RDKK, RDKK Pupuk Bersubsidi. - Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pembimbingan terhadap petani dalam menyusun RDK/ RDKK, RDKK Pupuk Bersubsidi. 2. Sasaran Penyuluh pertanian di WKPP 3. Pelaksanaan : 8 (delapan) Paket kegiatan 4. Waktu Pelaksanaan - Provinsi paling lambat akhir bulan Mei - Kabupaten paling lambat akhir bulan April - Kecamatan paling lambat akhir bulan Maret - Desa/kelurahan paling lambat awal bulan Februari 5. Metode Pelaksanaan Pertemuan kelompok; 6. Output RDK/RDKK dan RDKK Pupuk Bersubsidi 7. Laporan Laporan hasil rekapitulasi penyusunan RDK/RDKK , RDKK Pupuk Bersubsidi. Lebih lengkap dapat diliuhat dalam Permentan No. 82/Tahun 2013.

60



3/3/2015 11:48:36 AM

B.

Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi 1. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kunjungan/pembinaan penyuluhan di wilayah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah dengan rincian sebagai berikut: NO

WILAYAH

BOP (Rp)

1

Wilayah Barat

320.000

2

Wilayah Tengah

400.000

3

Wilayah Timur

480.000

Penyuluh pertanian yang berhak menerima BOP, yaitu: 1) Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh pertanian sesuai dengan PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008 (dibuktikan dengan SK pengangkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian); 2) Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya (dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Berwenang); 3) Untuk penyuluh pertanian PNS dengan keahlian perikanan dan telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian (dibuktikan dengan SK pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional penyuluh pertanian). Penyuluh pertanian yang tidak berhak menerima BOP, yaitu: 1) Penyuluh Pertanian sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut; 2) Penyuluh Pertanian telah mengalami mutasi jabatan dari fungsional ke struktural; 3) Penyuluh Pertanian mendapat tugas khusus di luar tugas sebagai penyuluh;



61

3/3/2015 11:48:36 AM

4) Penyuluh Pertanian tidak menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan sesuai lokasi penugasan; 5) Penyuluh Pertanian tidak menyusun Laporan Bulanan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian berdasarkan RKT; 6) Penyuluh Pertanian yang dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapat persetujuan dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh pertanian. Tahapan pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi Penyuluh Pertanian, adalah sebagai berikut: 1) Satker pengelola Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Provinsi melakukan verifikasi ulang terhadap Penyuluh Pertanian calon penerima BOP, baik Penyuluh Pertanian di provinsi maupun kabupaten/kota; 2) KPA pada satker Pengelola Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem penyuluhan Pertanian Provinsi menerbitkan SK Penyuluh Pertanian Penerima BOP di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di Provinsi dan BP4K/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota; 3) KPA pada satker Pengelola Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem penyuluhan Pertanian Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Penyuluh Pertanian penerima BOP dan Rekomendasi dari Kabupaten/kota melakukan pencairan BOP; 4) Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian; 5) Persetujuan/rekomendasi yang diberikan untuk pencairan BOP pertama kali oleh provinsi dan Kabupaten/kota diawali dengan menyerahkan programa penyuluhan pertanian, RKT penyuluh pertanian, serta laporan bulanan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan untuk persetujuan/rekomendasi selanjutnya Penyuluh Pertanian menyerahkan laporan kegiatan penyuluhan setiap bulan berikutnya; 62



3/3/2015 11:48:36 AM

6) Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) Indikator Keberhasilan Penyuluh Pertanian oleh atasan langsung Penyuluh Pertanian; 7) Koordinator penyuluh atau atasan langsung Penyuluh Pertanian agar segera melaporkan kepada Satker provinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP. Apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8) Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat setiap 3 bulan sekali; 9) Terhadap BOP tidak dikenakan pemotongan, termasuk pemotongan pajak; 10) Dana BOP Penyuluh Pertanian PNS yang tidak terserap, tidak dapat direvisi dan harus disetorkan ke Kas Negara. 11) Pencairan BOP setelah para penyuluh telah mengirimkan : a) Laporan realisasi b) Data Produksi c) Laporan Produktivitas d) Laporan Luas Tanam Mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di tingkat pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana operasional bagi penyuluh pertanian, antara lain melalui penyediaan Uang Kerja Bimbingan (UKB) dan bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2.

Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB Penyuluh Pertanian

Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2007, sampai dengan Oktober 2014 tercatat masih sebanyak 20.439 orang yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia, dengan rincian berdasarkan Angkatan dan Pendidikan, seperti tabel berikut:



63

3/3/2015 11:48:36 AM

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang)

HONOR (RP)

1

S1/D4

7.639

1.800.000

2

D3

2.187

1.300.000

3

SLTA

10.613

1.000.000

Jumlah

20.439

Lebih rinci diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.

3.

Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya a) Tujuan ü Meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompoktani. ü Meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. ü Meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh pertanian swadaya guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian; b) Sasaran Penyuluh Pertanian Swadaya di 33 provinsi seluruh Indonesia Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Maret - November 2015 Metode Pelaksanaan Pembinaan dan Kunjungan Lapangan Output ü Meningkatnya peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompoktani.

64



3/3/2015 11:48:37 AM

ü Meningkatnya wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. ü Meningkatnya kualitas pendampingan penyuluh pertanian swadaya guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian; Penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Laporan Laporan hasil kegiatan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya. 4.

Pelayanan Informasi dan Konsultasi Agribisnis Pelayanan informasi dan konsultasi agribisnis oleh penyuluh swadaya di posluhdes/kelurahan merupakan kegiatan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk membantu, memperlancar mendapatkan informasi baik teknologi, sarana produksi, pasar dan kebijakan pemerintah tentang kegiatan pembangunan pertanian dan informasi tentang pendidikan/ pelatihan berkaitan dengan pertanian, perikanan dan kehutanan. Tujuan ü Menyediakan informasi pertanian baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik dari berbagai sumber; ü Membuka akses dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis; ü Membentuk tim konsultasi agribisnis yang terdiri dari Penyuluh Swadaya dan petani sukses yang berdomisili di desa tersebut; ü Menyusun jadwal konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran Posluhdes/kelurahan dan kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan. Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - November 2015 Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan


65

3/3/2015 11:48:38 AM

Metode Pelaksanaan Pertemuan dan Kunjungan Lapangan Output ü Tersedianya informasi pertanian baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik dari berbagai sumber; ü Terbukanya akses dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis; ü Terbentuknya tim konsultasi agribisnis yang terdiri dari Penyuluh Swadaya dan petani sukses yang berdomisili di desa tersebut; ü Tersusunnya jadwal konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Laporan Laporan hasil kegiatan Pelayanan Informasi dan Konsultasi Agribisnis. 5.

Pertemuan Teknis Agribisnis Pertemuan Teknis Agribisnis merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam merencanakan target produksi dan memecahkan masalah yang dihadapi serta membangun kemitraan dengan pihak swasta oleh penyuluh swadaya sebagai fasilitator. Tujuan ü Membuat rencana dan kebutuhan dalam mencapai target produksi; ü Menciptakan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis. Sasaran Penyuluh pertanian, pengurus kelembagaan petani serta kelembagaan ekonomi petani Pelaksanaan : 1 (satu) paket

66



3/3/2015 11:48:38 AM

Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - November 2015 Metode Pelaksanaan Pertemuan Output ü Terbangunnya rencana dan kebutuhan dalam mencapai target produksi; ü Terjalinya kemitraan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis. Penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Laporan Laporan hasil kegiatan Temu Teknis Agribisnis 6.

Pembelajaran melalui Percontohan/Demplot Pembelajaran melalui Percontohan/Demplot dilakukan melalui penanaman komoditas pertanian di lahan penyuluh swadaya sebagai percontohan dari implementasi/penerapan teknologi baru komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar kepada petani sekitar. Dalam percontohan ini wajib menggunakan/ menerapkan teknologi terbaru. Tujuan Melaksanakan percontohan penerapan teknologi baru komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB. Penyuluh Pertanian, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Juli 2015



67

3/3/2015 11:48:38 AM

Metode Pelaksanaan Pertemuan dan Kunjungan Lapangan Output ü Mengidentifikasi dan melakukan pemilihan teknologi yang akan dijadikan Percontohan/Demplot komoditas pertanian, seperti: teknologi tentang Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Hortikultura, dan Sapi; ü Pelaksanaan dan pendampingan percontohan/demplot. Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian Swadaya Laporan Laporan hasil kegiatan Pembelajaran melalui Percontohan/ Demplot. A.

Materi Penyuluhan yang Dihasilkan 1.

Langganan Tabloid Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian PNS Taboid pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi pertanian, yang merupakan hasil liputan langsung maupun tidak langsung. Tujuan Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Sasaran BP4K/Kelembagaan Penyuluhan/Dinas lingkup kabupaten/kota dan Balai Penyuluhan Kecamatan.

pertanian

Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – Desember 2015 Metode Pelaksanaan Persyaratan tabloid pertanian sebagai materi penyuluhan, adalah sebagai berikut: 68



3/3/2015 11:48:38 AM

ü Terbit minimal 4 kali dalam sebulan; ü Memuat rubrik penyuluhan pertanian; ü Memuat rubrik suara penyuluh pertanian; ü Mampu melayani kecamatan/desa;

pendistribusian

sampai

ke

tingkat

ü Menyampaikan informasi teknis pertanian dan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian; ü Berbadan hukum. Output Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Penyelenggara Satker provinsi Laporan Laporan hasil kegiatan Langganan Tabloid Pertanian. 2.

Langganan Majalah Materi Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan Majalah pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi pertanian, yang merupakan hasil liputan langsung maupun tidak langsung. Tujuan Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Sasaran BP4K/Kelembagaan Penyuluhan/Dinas lingkup kabupaten/kota dan Balai Penyuluhan Kecamatan.

pertanian

Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan



69

3/3/2015 11:48:38 AM

Bulan Januari – Desember 2015 Metode Pelaksanaan Persyaratan majalah materi pertanian pertanian untuk Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan sebagai materi penyuluhan, adalah sebagai berikut: ü Terbit minimal 1 kali dalam sebulan; ü Memuat rubrik penyuluhan pertanian; ü Memuat rubrik suara penyuluh pertanian; ü Mampu melayani Kecamatan;

pendistribusian

sampai

ke

tingkat

ü Menyampaikan informasi materi pertanian dan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian; ü Berbadan hukum. Output Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Penyelenggara Satker provinsi Laporan Laporan hasil kegiatan Langganan Majalah Materi Pertanian. 3.

Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Provinsi Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Provinsi dilaksanakan di 32 Provinsi yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006 dengan Status Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB). Materi dapat disusun berdasarkan spesifik lokalita dan/atau memperbanyak materi yang ada di cyber extension www.cyber. deptan.go.id

70



3/3/2015 11:48:38 AM

Tujuan ü Menyediakan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan teknis agribisnis untuk menambah wawasan para penyelenggara penyuluhan pertanian; ü Menyediakan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), media elektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan terutama untuk mendukung pencapaian swasembada pangan (padi, jagung, dan kedelai) Sasaran Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya, dan THLTB Penyuluh Pertanian. Pelaksanaan : 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Nopember 2015 Metode Pelaksanaan ü Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas materi penyuluhan pertanian dari masing-masing Kabupaten/Kota yang akan dipublikasikan; ü Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi; ü Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian; ü Pengiriman materi penyuluhan pertanian. Output ü Tersedianya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan teknis agribisnis untuk menambah wawasan para penyelenggara penyuluhan pertanian;



71

3/3/2015 11:48:38 AM

ü Tersedianya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), media elektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan terutama untuk mendukung swasembada pangan (padi, jagung, dan kedelai). Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di Provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan ü Laporan hasil Pelaksanaan Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Provinsi; ü Referensi bahan materi dapat diperoleh melalui website Cyber Extension. 4.

Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan di 506 Kabupaten/Kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006 dengan Status Peraturan Daerah (PERDA). Materi dapat disusun berdasarkan spesifik lokalita dan/atau memperbanyak materi yang telah ada dalam cyber extension www. cybex .deptan. go.id Tujuan ü Menyediakan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan teknis agribisnis untuk menambah wawasan para penyelenggara penyuluhan pertanian; ü Menyediakan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), media elektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan terutama untuk mendukung pencapaian pangan (padi, jagung, dan kedelai).

72



3/3/2015 11:48:38 AM

Sasaran ü Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota dan Kecamatan, penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Agustus 2015 Metode Pelaksanaan ü Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas materi penyuluhan pertanian dari masing-masing kecamatan yang akan dipublikasikan; ü Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi; ü Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian; ü Pengiriman materi penyuluhan pertanian. Output ü Tersedianya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan teknis agribisnis untuk menambah wawasan para penyelenggara penyuluhan pertanian; ü Tersedianya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), media elektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan terutama untuk mendukung swasembada pangan (padi, jagung, dan kedelai). Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di Provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota.



73

3/3/2015 11:48:38 AM

5.

Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi di BP3K Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi dilaksanakan di Kecamatan melalui kegiatan penyusunan dan/ atau penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian spesifik lokalita terutama untuk untuk mendukung swasembada pangan (padi, jagung, dan kedelai). Tujuan Mengetahui materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak seperti: Brosur, Folder, Leaflet, Poster, dan/atau sesuai kebutuhan lapangan. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh Pertanian, Poktan, dan Gapoktan. Pelaksanaan : 1 (satu) Paket Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - September 2015 atau sesuai kebutuhan lapangan. Metode Pelaksanaan ü Mengidentifikasi materi penyuluhan pertanian di lapangan untuk menetapkan prioritas materi penyuluhan yang akan dipublikasikan; ü Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi Kecamatan/Koordinator Penyuluh Kecamatan; ü Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian; ü Pengiriman materi penyuluhan pertanian. Output Tersedianya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak seperti: Brosur, Folder, Leaflet, Poster, dan/atau sesuai kebutuhan lapangan. Penyelenggara Balai Penyuluhan di Kecamatan yang difasilitasi.

74



3/3/2015 11:48:38 AM

Laporan laporan hasil pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan media informasi spesifik lokasi penyuluhan di Kecamatan. 6.

Langganan Majalah Kebijakan Pertanian bagi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota Majalah kebijakan pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi-informasi kebijakan pertanian, yang merupakan hasil liputan langsung maupun tidak langsung. Tujuan Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Sasaran Bakorluh dan BP4K/Kelembagaan Penyuluhan/Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota. Pelaksanaan : 1 (satu) paket Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – Desember 2015 Metode Pelaksanaan Persyaratan majalah kebijakan pertanian pertanian untuk Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dan Kab/Kota sebagai materi penyuluhan, adalah sebagai berikut: ü Terbit minimal 1 kali dalam sebulan; ü Memuat rubrik penyuluhan pertanian; ü Mampu melayani Kabupaten/Kota;

pendistribusian

sampai

ke

tingkat

ü Menyampaikan informasi teknis pertanian dan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian; ü Berbadan hukum.



75

3/3/2015 11:48:38 AM

Output Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Penyelenggara Satker provinsi Laporan laporan hasil kegiatan langganan majalah kebijakan pertanian.

76



3/3/2015 11:48:38 AM

BAB V KEGIATAN PUSAT MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang direncanakan diperlukan dukungan kegiatan penyuluhan di pusat. Kegiatan-kegiatan pusat yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah, adalah sebagai berikut: 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani 2. Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Petani bagi Petugas 3. Bimbingan Teknis di Kawasan Terpadu Komoditas Unggulan bagi Petugas 4. Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian PNS 5. Evaluasi Kinerja Penyuluh 6. Lomba Karya Tulis Inovasi Teknologi bagi Penyuluh Pertanian 7. Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian Teladan dan Balai Penyuluhan Kecamatan Terbaik 8. Pemberian Penghargaan bagi Petani, Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi 9. Bimbingan Teknis dan Management Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan 10. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, Kelembagaan Teknis dan Kelembagaan Litbang 11. Apresiasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian 12. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2016 13. Pertemuan Koordinasi Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan PertanianTahun 2015 14. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2015 dan Sosislisasi Kegiatan Penyelengaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2016



77

3/3/2015 11:48:38 AM

78



3/3/2015 11:48:38 AM

BAB VI DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien, juga diperlukan dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dan/atau tidak dialokasikan pada dana dekonsentrasi tahun 2015, seperti : A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 1. Apresiasi Cyber Extension 2. Pertemuan Rembug Tani Tingkat Provinsi 3. Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi 4. Penilaian Kelas dan Peningkatan Kemampuan Kelompoktani B. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota 1. Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan 3. Rembug Tani Tingkat Kabupaten/Kota 4. Apresiasi Cyber Extension bagi BP3K 5. Fasilitasi Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani 6. Fasilitasi Penilaian Klasifikasi BP3K 7. Eksploitasi dan Biaya Berlangganan Internet Cyber Extension 8. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten 9. Advokasi Penumbuhan dan Pengembangan POSLUHDES C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagai Penyuluhan (1500 BP3K) 1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani 2. Penilaian dan Peningkatan Kelas Kemampuasn Kelompoktani D. Dukungan Penyelenggaraan Penyuluhan di BP3K 1. Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan 2. Percontohan/Demplot 3. Latihan dan Kunjungan 4. Rembug Tani 5. Farmer Field Days 6. Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Kecamatan 7. Administrasi BP3K 8. Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK



79

3/3/2015 11:48:38 AM

9. Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi 10. Peningkatan Kapasitas Penyuluh (Bimtek) 11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya 12. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani 13. Penilaian Kelas dan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompoktani E. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi 1. Honorarium dan BOP Tenaga Harian Tenaga Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) Selama 2 Bulan F. Kelembagaan Petani yang Difasilitasi 1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani 2. Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm

80



3/3/2015 11:48:38 AM

VIII PENUTUP Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2015 disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Satker provinsi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. Ini khususnya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai. Untuk lebih operasional lagi kegiatan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi, Satker provinsi diwajibkan menyusun dan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.



81

3/3/2015 11:48:38 AM

82



3/3/2015 11:48:39 AM

Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsesntrasi 2015 Pusluhtan

Recommend Documents