PEDOMAN TATALAKSANA ADMINISTRASI KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN dr. Indrina Darmayanti Kadept. MPK Divisi Regional VII
DASAR HUKUM 1. UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 3. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Presiden RI no 111 tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 Tentang jaminan kesehatan
Per Pres RI No.12 Tahun 2013
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada “setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah “.
Bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk pekerja asing yg bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan
Kesiapan Infrastrukur
Regional I
Regional II
Regional X Regional VIII
Regional III Regional IV Regional VI Regional V
Regional IX
Regional VII Regional XI
1. 2. 3. 4.
12 Kantor Divisi Regional. 104 Kantor Cabang. Kantor Operasional Kab/Kota di Seluruh Indonesia 4.263 SDM
Regional XII
BPJS KESEHATAN DIVISI REGIONAL VII KC BOJONEGORO KCU SURABAYA
KC PAMEKASAN
KC MOJOKERTO
KC MADIUN
KC PASURUAN
KCU KEDIRI
KC JEMBER
KEDIRI
KC BANYUWANGI
KC MALANG
KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN
KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN a. PNS (Pusat & Daerah) b. Anggota TNI
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JK
Pekerja Penerima Upah (PPU)
c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah Non PNS f. Pegawai Swasta g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima upah
BUKAN PBI JK
Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU)
Pekerja Mandiri Sektor Informal a. Investor b. Pemberi Kerja c. Penerima Pensiun
Bukan Pekerja (BP)
d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran
PENANDATANGANAN PKS PENGALIHAN PROGRAM ANTARA PT. ASKES (Persero) dengan PT. JAMSOSTEK (Persero)
PKS Pengalihan Program antara PT. Askes (Persero) dgn PT. Jamsostek (PERSERO) •
Ruang Lingkup : o PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) ditugaskan untuk berkoordinasi mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) ke BPJS Kesehatan. o Mekanisme pengalihan program, aset dan liabilitas JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan o Sosialisasi kpd PPK I dan PPK II, Organisasi Pengusaha, Perusahaan Peserta program JPK Jamsostek dan serikat pekerja o Berkonsolidasi terkait data kepesertaan, data fasilitas kesehatan dan data keuangan
Masa Peralihan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2014 – 31 Maret 2014
Surat Edaran Bersama PT ASKES (Persero) dan PT Jamsostek (PERSERO)
PT. Askes (Persero)
1.
Mulai tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan
2.
Bagi Tenaga Kerja yang mengikuti program JPK PT Jamsostek (Persero) akan dialihkan ke BPJS Kesehatan
3.
BPJS Kesehatan akan memberikan manfaat perlindungan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku
4.
Hak dapat diperoleh setelah perusahaan dan tenaga kerja menyelesaikan kewajiban untuk membayar iuran
5.
Iuran Jaminan Kesehatan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan mulai Januari 2014
6.
Selama 3 (tiga) bulan pertama masa transisi, peserta JPK dan anggota keluarga yang dialihkan ke BPJS Kesehatan masih dapat menggunakan kartu dari PT Jamsostek (Persero)
7.
Faskes yang selama ini melayani peserta JPK PT Jamsostek (Persero) tetap digunakan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
IDENTITAS PESERTA
Masa Transisi
BENTUK IDENTITAS PESERTA Contoh Disain Kartu BPJS Kesehatan
PEMBERIAN NO REGISTRASI & NO VIRTUAL ACCOUNT 1. No Registrasi Peserta BPJS Kesehatan 13 Digit : 1-12 no urut, 13: angka otomatis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
-
9
5
6
7
8
8
9
0
2. No Virtual Account 16 digit : 5 (lima) kode Bank 1 (satu) kode peserta/BU 10 digit nomor register BPJS
8
8
9
8
8
8
8
8
8 8
9 0
9
9 1
1 2
2 3
3 4
4 5
6
7
13
BESARAN IURAN & TATA CARA BAYAR
BESARAN IURAN NON PBI SASARAN PESERTA
PROSENTASE UPAH
KONTRIBUSI
PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN
5%
2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN 3% OLEH PEMERINTAH
4,5 %
4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI 2015 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA
PEKERJA PENERIMA UPAH
5%
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
NILAI NOMINAL
1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-
Keterangan DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
1. 2. 3.
Ranap kelas 3 Ranap kelas 2 Ranap kelas 1
Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten
Standard PTKP Pegawai pemerintah non PNS dan Pekerja Penerima Upah
Setahun
Status WP
Sebulan
TK /
0 Rp.
24,300,000
2,025,000
K/
0 Rp.
26,325,000
2,193,750
K/
1 Rp.
28,350,000
2,362,500
K/
2 Rp.
30,375,000
2,531,250
K/
3 Rp.
32,400,000
2,700,000
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN cont… Tambahan Iuran bagi Keluarga > 5 Dibayar oleh Peserta Masing2 memiliki Virtual Account Tgl 10, dapat dibayar lebih dr sebulan di awal Denda PPU : 2% perbulan, paling banyak 3 (tiga) bln PBPU: 2% perbulan, paling banyak 6(enam) bln PHK dapat hak pelayanan 6 (enam) bulan dengan menunjukkan: - Surat PHK dan – diketahui Disnaker
17
Pendaftaran Peserta 1. MANUAL - Isi DIP - Identitas & Foto
2. BERKELOMPOK mll Migrasi Database. - Isi format Data ( terbaru : 34 kolom) - Validasi - Surat Pengesahan dari pimpinan BU - Foto
Mekanisme Pendaftaran 1. Perseorangan o Pendaftaran melalui Kantor BPJS Kesehatan o Pendaftaran melalui Website o Pendaftaran melalui Pihak ketiga
2. Kelompok o
Migrasi data Standarisasi format migrasi data
Daftar Isian Peserta 1. Formulir 1 : PPU dan Pensiunan PNS, Veteran dan PK 2. Formulir 2: PBPU dan Bukan Pekerja 3. Formulir 3 : Tambahan anggota keluarga 4. Formulir 4 : Perubahan data
20
Pengumpulan Iuran JK 1.
PPU pemerintah : sama dengan eksisting
2.
Pembayaran Iuran mll Channel Perbankan: Telle bank - ATM Internet banking - LLG/RTGS Auto Debet Pemegang Rekening
3.
Pembayaran Iuran mll Channel NON perbankan Payment Point On Line Bank (PPOB) yg bekerjasama
Rekonsiliasi Iuran 1. PPU Akhir Januari 2014 rekon pembayaran bulan Februari
2. PBPU Hitung rekap – 14 hari kerja sejak diterima iuran
Sanksi Administrasi
• Teguran tertulis • Dilakukan BPJS Kesehatan
Denda Iuran
• Melewati tanggal 10 • Besarnya Denda 2% • Dilakukan BPJS Kesehatan
Tidak dapat Pelayanan Publik tertentu
• Proses Ijin Usaha • IMB • Bukti Kepemilikan Hak Tanah & Bangunan
Penghentian Pelayanan Kesehatan
• Tidak membayar iuran selama 3 bulan atau 6 bulan • Dilakukan BPJS Kesehatan
13/05/2008
23
3. Rawat Jalan Tingkat Pertama
PT. Askes (Persero)
Rawat Jalan Tingkat Pertama 1. Puskesmas beserta jejaringnya; 2. Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat); 3. Praktik dokter gigi beserta jejaringnya; 4. Klinik pratama beserta jejaringnya; dan 5. Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya 6. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
Cakupan Pelayanan Pasal 16
PERMENKES No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi: a. administrasi pelayanan; b. pelayanan promotif dan preventif; c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis
Cakupan pelayanan Dokter Gigi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
administrasi pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis premedikasi kegawatdaruratan oro-dental pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) pencabutan gigi permanen tanpa penyulit obat pasca ekstraksi tumpatan komposit/GIC Skeling Sesuai usulan PDGI
3. Rawat Inap Tingkat Pertama
Cakupan Pelayanan Pasal 18
PERMENKES No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
Pelayanan rawat inap tingkat pertama mencakup: a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis.
PAKET PER DIEM RITP Faskes
Puskesmas / klinik rawat inap
Besaran
Paket per hari Rp. 100,000,-
Cakupan
Paket per hari rawat --> Rp 100.00,1) Jasa pelayanan 2) Jasa sarana 3) Akomodasi 4) Obat 5) BMHP 6) Pemeriksaan penunjang 7) Alat kesehatan 8) Semua pelayanan kesehatan poin 1 sd 7 yang diberikan kepada peserta pada semua jejaring faskes tingkat pertama, termasuk Apotek, laboratorium, bidan dan lain sebagainya
NORMA : Persalinan &Pelayanan Kebidanan & Neonatal di Faskes Tingkat Pertama (Di luar kapitasi / FFS)
No
Jenis Pelayanan
Tarif (Rp)
1
Persalinan Pervaginam Normal
600.000
2
Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar
750.000
3
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual)
175.000
4
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
125.000
5
Penanganan komplikasi KB paska persalinan
125.000
6. PERSALINAN DI FASKES TINGKAT PERTAMA
Cakupan Pelayanan • ANC, PNC • Tindakan Persalinan
Penagihan Klaim 1. Persalinan di Puskesmas/Klinik/Dokter dan jejaringnya 2. Puskesmas/Klinik/Dokter menagihkan secara kolektif 3. Persalinan oleh Bidan a) Klaim diajukan oleh Bidan baik sebagai faskes tingkat pertama maupun sebagai jejaring (bekerjasama dg faskes tingkat pertama) b) Peserta tidak bisa menagihkan secara perorangan ke BPJS Kesehatan
PELAYANAN DI FASKES TINGKAT PERTAMA PROSEDUR PELAYANAN TINGKAT PERTAMA PESERTA
Mulai
FASKES TINGKAT PERTAMA
Pemeriksaan eligibilitas peserta
Peserta BPJS
Penjaminan Pribadi
Tidak
Ya Identitas Peserta BPJS Peserta terdaftar
tidak
Lihat Bispro pelayanan RJTP peserta tidak terdaftar
Pemeriksaan
Mendapatkan resep obat
Perlu pemeriksaan lanjutan/ spesialis?
Perlu pemeriksaan penunjang dasar/ pratama?
Ya
Perlu rawat inap Ya
Ya
Ya
Pasien mengambil resep di apotek jaringan PPK
Diterbitkan surat rujukan
Pasien mendapatkan pelayanan penunjang
Pasien dirawat inap
Tidak Konsultasi hasil penunjang
Tidak
Tidak
Pasien Pulang
Pelayanan Tingkat Lanjutan
Pasien Sembuh
PELAYANAN DI FASKES TINGKAT PERTAMA PROSEDUR PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI FASKES BUKAN TEMPAT PESERTA TERDAFTAR PESERTA
BPJS Kesehatan
FASKES TINGKAT PERTAMA
Kedatangan pertama
Alternatif 1 Peserta berada di luar wilayah faskes tk. I terdaftar
Pemeriksaan eligibilitas peserta
Identitas Peserta BPJS
Penerbitan surat pengantar pelayanan di faskes tk 1
Identitas Peserta BPJS dan surat pengantar dari KC
Pemeriksaan sebagaimana proses pelayanan di faskes tk. 1
Faskes mengentri pelayanan ke aplikasi pelayanan tk. 1
Alternatif 2 Peserta langsung datang ke Faskes Tk.1
Pemeriksaan eligibilitas peserta
Peserta BPJS
ya
Kedatangan Pertama
Berkas / nomor penjaminan
Peserta terdaftar Faskes menghubungi KC setempat / Call center untuk konfirmasi kepesertaan dan penjaminan pelayanan
Pemberitahuan berkas/nomor penjaminan kepada faskes melalui fax/email/telepon
Peserta berobat untuk ke 2 kalinya di faskes tidak terdaftar
Kedatangan Kedua, dst
Pemeriksaan eligibilitas peserta dan penerbitan penjaminan/ nomor penjaminan
Informasi Perubahan Faskes tk. 1 terdaftar
Penggantian faskes tingkat 1 terdaftar
Konfirmasi dan pemberitahuan kepada peserta dan faskes perihal perubahan faskes tk.1 terdaftar
Update data kepesertaan
Perubahan perhitungan kapitasi
Pemeriksaan eligibilitas dan riwayat pelayanan peserta
Penjaminan Pribadi
tidak
Pemeriksaan sebagaimana proses pelayanan di faskes tk. 1
Muncul “warning” riwayat pelayanan peserta tidak terdaftar
Konfirmasi ke KC BPJS Kesehatan Informasi Perubahan Faskes tk. 1 terdaftar
Tidak
Faskes mengentri pelayanan ke aplikasi pelayanan tk. 1
Pemeriksaan sebagaimana proses pelayanan di faskes tk. 1
PELAYANAN RUJUKAN
ALUR PELAYANAN DI FASKES RUJUKAN
5. Alat kesehatan di luar INA CBG’s
ALAT KESEHATAN DI LUAR INA CBG’S Alat kesehatan yang digunakan di luar tubuh termasuk pelayanan di luar paket Ina CBG’s Mekanisme pemberian Alat Kesehatan ada pembatasan 1) 2)
Waktu pemberian Plafon harga
Pengajuan klaim dilakukan oleh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Pengajuan klaim secara kolektif Tarif ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Tarif Alat Bantu Kesehatan No
Jenis Pelayanan
Tarif (Rp)
1
Kacamata
Kelas III: 150.000 Kelas II : 200.000 Kelas I : 250.000
2
Alat Bantu Dengar
1.000.000
3
Prothese Anggta Gerak
2.500.000
4
Prothese Gigi
1.000.000
5
Korset tulang belakang
350.000
6
Collar Neck
150.000
7
Kruk
350.000 PT. Askes (Persero)
Pelayanan Rawat Inap
PERMENKES No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 21 1) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
9. Pelayanan di Faskes yang Tidak Bekerjasama dengan BPJS
PERPRES No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 33
Pasal 40
Lanjutan....
Pasal 25 Perpres 12/2013
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin 1.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
3.
Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
4.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
5.
Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
6.
Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
7.
Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
8.
Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
Pasal 25 Perpres 12/2013
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
COB
Prinsip COB Peserta yang dapat di-COB-kan adalah Peserta yang
mengambil kelas perawatan lebih tinggi dari haknya. Pelayanan di Faskes yang belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dapat dilakukan COB BPJS Kesehatan sebagai ‘penanggung utama’ tetapi tidak harus sebagai ‘pembayar pertama’ BPJS Kesehatan menanggung sesuai hak kelas Peserta, sesuai tarif Ina CBG’s Benefit yang di-COB-kan adalah pelayanan yang sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan PT. Askes (Persero)
Lanjutan... Untuk kecelakaan lalu lintas, BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua, yaitu hanya menjamin sisa dari biaya yang sudah dijamin oleh PT Jasa Raharja. Bila peserta mempunyai Asuransi
tambahan, maka Asuransi Tambahan sebagai penjamin ketiga. BPJS Kesehatan tidak melayani klaim perorangan (reimbursement perorangan) untuk Peserta yang mempunyai Asuransi Tambahan
PT. Askes (Persero)
PENGALIHAN PROGRAM JPK JAMSOSTEK a. Dasar pengalihan pertanggungan adalah tanggal masuk rawat inap, tidak melihat tanggal pulang. b. Pasien yang masuk rawat inap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, biayanya menjadi tanggung jawab PT
Jamsostek (Persero), mengikuti ketentuan yang berlaku pada PT Jamsostek (Persero). c. Pasien yang masuk rawat inap mulai 1 Januari 2014, mengikuti mekanisme pelayanan dan pembayaran BPJS Kesehatan.
JAMSOSTEK 31 Desember 2013
BPJS Jamsostek
Jamsostek
PERBANDINGAN JPK JAMSOSTEK DGN BPJS KESEHATAN
JPK Jamsostek
BPJS Kesehatan
• Peserta : • Tenaga kerja atau suami / isteri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari tenaga kerja
• Peserta : •Seluruh Penduduk Indonesia •5 org / keluarga •Dapat menambah anggota keluarga lain tambahan iuran • Manfaat Pelayanan : • KOMPREHENSIF, tanpa skrining peserta/ tanpa pemeriksaan MCU, tanpa waktu tunggu, tanpa batasan jumlah hari rawat / sesuai indikasi medis td : • Rawat jalan tingkat pertama • Rawat jalan tingkat lanjutan • Rawat inap ( non intensif & ruang intensif) • Pem. kehamilan & pertolongan persalinan • Gawat Darurat • Penunjang diagnostik
• Manfaat Pelayanan • Rawat jalan tingkat pertama • Rawat jalan tingkat lanjutan • Rawat inap (kelas II pada RS Pemerintah atau RS lainnya yang setara dengan RS pemerintah) • Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan • Gawat darurat • Penunjang diagnostik
PERBANDINGAN JPK JAMSOSTEK DGN BPJS KESEHATAN
JPK Jamsostek • Pelayanan khusus (Kacamata, protesa mata, protesa gigi, ABD dan protesa anggota gerak) • Penyakit Kronis dan kritis (critical illness)
BPJS Kesehatan • Alat bantu Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang berlaku • Promotif Preventif • Program Penatalaksanaan Penyakit Kronis (Prolanis) DM dan Hipertensi
PERBANDINGAN JPK JAMSOSTEK DGN BPJS KESEHATAN
JPK Jamsostek • Penyakit Kronis dan kritis (critical illness) meliputi : • Hemodialisa (max. Rp 700 .000,-/ kasus) • Operasi Jantung (max. Rp80 juta/ kasus / tahun • Kanker (max. Rp 35 juta/kasus/tahun) • Transplantasi organ (ginjal, hati, sumsum tulang belakang) max Rp 50 juta/ kasus/tahun • Penyakit HIV / AIDS (max 20 juta/ kasus / tahun)
BPJS Kesehatan • Penyakit Katastropik (Jantung, Thalasemia, Gagal Ginjal Kronis, Kanker) sesuai kebutuhan medis tanpa limitasi hari rawat dan biaya • Obat Fornas, e-Catalog (Kemkes) • Ambulan • Pelayanan Jenazah • Kompensasi untuk daerah yang tidak ada faskes • PHK s/d 6 bln mendapat manfaat jaminan tanpa bayar iuran
PERBANDINGAN JPK JAMSOSTEK DGN BPJS KESEHATAN
JPK Jamsostek • Faskes : •Balai Pengobatan •Puskesmas •Dokter praktek swasta •Rumah Sakit •Rumah Bersalin •Rumah Sakit Bersalin •Pola Tarif : Kapitasi, fee for service
BPJS Kesehatan • Faskes : • Tingkat Pertama : • PKM • Klinik + Klinik “JPK Jamsostek”, Klinik “TNI/POLRI” dan Lainnya (baru) • Dokkel + Dokkel “JPK Jamsostek” dan Lainnya (Baru) • Tingkat Lanjutan : • RS Pemerintah • RS Swasta + RS “JPK Jamsostek”, RS “Jamkesmas” dan Lainnya (Baru) • RS TNI/POLRI + Seluruh RS “TNI/POLRI” dan Lainnya (Baru) • Pola Tarif : Kapitasi, INA-CBGs
PERBANDINGAN JPK JAMSOSTEK DGN BPJS KESEHATAN
JPK Jamsostek • Premi: • 6 % untuk keluarga • 3 % untuk single • Pembayaran Premi •Tanggal 15 bulan berikut
BPJS Kesehatan • Premi : • Aparat Negara : 5 % • Pekerja Penerima Upah : 4.5% utk 5 anggota keluarga) •PBPU /BP : Nominal •dapat menambah anggota keluarga lain tambahan iuran • Pembayaran Premi : • Maksimal tanggal 10 bulan berjalan • Denda keterlambatan : 2%
