Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

1


i


ii

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001 Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001 Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

iv

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ......................................................................................... iii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv DAFTAR ISI .................................................................................................... v BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................... B. Pengertian ...................................................................................... C. Dasar Hukum .................................................................................. D. Tujuan .............................................................................................

1 1 2 2

BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM A. Sasaran ........................................................................................... 3 B. Persyaratan ..................................................................................... 3 C. Besar dan Pemanfaatan Dana Bantuan .......................................... 3 BAB III : PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ..................................................................... 5 B. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................................... 5 BAB IV: PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN SUBSIDI BAGI ORGANISASI MITRA KURSUS A. Tim Penilai ...................................................................................... B. Mekanisme Penilaian Proposal....................................................... C. Penetapan Organisasi Mitra ........................................................... D. Penyaluran Dana ............................................................................ E. Pelaporan Kegiatan .........................................................................

6 6 7 7 8

BAB V : PENUTUP .......................................................................................... 9 LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 10


v

1 A.

Pendahuluan Latar Belakang Meningkatnya jumlah dan jenis kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak terlepas dari peran serta dan partisipasi dari organisasi mitra, asosiasi profesi dan konsorsium. Organisasi mitra, asosiasi profesi dan konsorsium sebagai mitra terdepan pemerintah yang selama ini telah banyak membantu dalam upaya menumbuhkembangkan, membina dan meningkatkan mutu kursus di Indonesia. Animo dan kebutuhan masyarakat untuk mengikuti kursus terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah dan jenis kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada semakin besarnya peran dan tugas organisasi mitra, asosiasi profesi dan konsorsium dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus yang telah dilakukan selama ini, antara lain memikirkan, menelaah, dan mengembangkan kurikulum, sarana pembelajaran, peningkatan mutu ketenagaan, pengujian dan sertifikasi peserta kursus. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus adalah dengan meningkatkan peran serta organisasi mitra, asosiasi profesi dan konsorsium. Mengingat peran serta organisasi mitra, asosiasi profesi dan konsorsium dalam meningkatkan kualitas kursus sangat besar, maka kepada mereka perlu diberikan penghargaan, berupa dukungan dana untuk memperkuat kelembagaan dan manajerial organisasi.

B.

Pengertian Pemberian bantuan dari pemerintah secara hibah kepada organisasi mitra, asosiasi profesi, dan konsorsium yang bergerak di bidang kursus untuk penguatan kelembagaan, sehingga mampu mendukung pengembangan program kursus. Program-program yang diusulkan hendaknya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

1

C. Dasar Hukum 1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 7. Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2010 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tahun 2010.

D. Tujuan 1. Tujuan Pedoman Pedoman Bansos Ormit dan Asosiasi profesi disusun sebagai acuan bagi Pembina, Penanggungjawab Program, Penilai, Pengendali, Ketua Organisasi dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menetapkan dan melaksanakan program Subsidi bagi organisasi/lembaga mitra kursus, asosiasi profesi dan konsorsium kursus. 2. Tujuan pemberian bantuan sosial bagi organisasi mitra, asosiasi profesi dan konsorsium kursus untuk: a. Memperkuat kelembagaan. b. Meningkatkan mutu dan profesionalisme anggotanya. c. Mendukung pengembangan program-program kursus yang dilaksanakan oleh organisasi. d. Membantu Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dalam sosialisasi berbagai program layanan kursus kepada organisasi/ lembaga dalam rangka meningkatkan pencitraan publik.


2

2

Ruang Lingkup Program

A. Sasaran Sasaran penerima bantuan sosial organisasi mitra dan asosiasi profesi adalah: 1. Organisasi mitra yang bergerak di bidang peningkatan mutu kursus tingkat DPP dan DPD. 2. Asosiasi Profesi yang bergerak di bidang kursus dan pelatihan.

B. Persyaratan 1. Memiliki akta notaris bagi organisasi mitra dan asosiasi profesi dan atau SK DPP. 2. Memiliki identitas yang jelas. 3. Memiliki struktur organisasi mitra/asosiasi profesi yang jelas. 4. Untuk organisasi tingkat DPD propinsi melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. 5. Memiliki NPWP dan Nomor Rekening atas nama lembaga/organisasi. (Nama dan alamat yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus sama). 6. Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi mitra/asosiasi profesi. 7. Membuat surat pernyataan (fakta integritas) untuk melaksanakan kegiatan sesuai usulan dan menyampaikan laporan tertulis ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

C. Besar dan Pemanfaatan Dana Bantuan 1. Besar Bantuan Bantuan sosial untuk setiap organisasi mitra/asosiasi profesi bervariasi (maksimal Rp. 35.000.000,-) tergantung jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

3

2. Penggunaan Bantuan Subsidi organisasi mitra sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan organisasi,antara lain: a. Rapat kerja nasional/rapat kerja daerah b. Seminar, lokakarya, workshop, dalam rangka pengembangan program kursus. c. Seminar, lokakarya, workshop, dalam rangka peningkatan mutu kompetensi anggotanya d. Sosialisasi program-program pembinaan kursus


4

3

Prosedur Penyusunan dan Pengajuan Proposal

A. Penyusunan Proposal Organisasi mitra/asosiasi profesi yang berminat mengusulkan dana bantuan wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang: a) What; masalah yang dihadapi organisasi mitra dan apa solusinya yang terkait dengan peningkatan mutu kursus b) Why: mengapa program itu diusulkan dan dianggap penting, c) Who: siapa pelaksananya, d) When: kapan akan dilaksanakan, e) Where: dimana akan dilaksanakan f) How: bagaimana rencana pelaksanaan. Penyusunan proposal mengacu pada formulir pengajuan dana bantuan sosial sebagaimana terlampir.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal Proposal yang telah ditandatangani pimpinan organisasi (DPD) dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya dikirim kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan alamat Kompleks Depdiknas, Gedung E, Lantai 6, Jl. Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta. Bagi Organisasi Mitra Tingkat Pusat (DPP) tidak perlu rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi.


5

4

Penilaian Proposal dan Penetapan Subsidi bagi Organisasi Mitra Kursus

A. Tim Penilai Tim penilai proposal terdiri atas: 1. Tim Penilai a. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional. b. Tim penilai minimal terdiri atas unsur Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, organisasi mitra, praktisi, akademisi dan instansi yang relevan. c. Tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, dan 2 orang anggota, dibantu 1 orang sekretariat. d. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional. 2. Tim Penilai bertugas : a. melakukan penilaian kelayakan program kegiatan dan organisasi pengusul b. meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan, c. melakukan verifikasi/wawancara dengan organisasi pengusul.

B. Mekanisme Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu : 1. Tahap pertama, seleksi jenis kegiatan yang diusulkan oleh organisasi mitra/asosiasi profesi lembaga pengusul yang meliputi: a. Identitas organisasi mitra/asosiasi profesi lembaga b. Kelayakan jenis kegiatan yang diusulkan. c. Dokumen (Akta Notaris, NPWP, Rekomendasi, Rekening Bank, Struktur Organisasi, Foto pendukung) d. Kondisi Organisasi mitra/Asosiasi profesi


6

2. Tahap kedua, verifikasi proposal meliputi: Substansi sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan organisasi mitra/asosiasi profesi 3. Tahap ketiga : penetapan organisasi mitra penerima dana bantuan Tim penilai akan merekomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan apabila: 1. lolos penilaian kegiatan, 2. lolos verifikasi proposal Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan menetapkan lembaga penerima dana bantuan organisasi mitra setelah memperoleh rekomendasi dari tim penilai. Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian jenis kebutuhan dan verifikasi proposal akan dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai. Bagi organisasi yang tidak lolos verifikasi, tidak dilakukan surat menyurat.

C. Penetapan Organisasi Mitra 1. Penetapan organisasi mitra/asosiasi profesi penerima dana bantuan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dilakukan setelah rapat akhir penetapan organisasi penerima dan semua berkas-berkas dianggap lengkap serta dibuatkan berita acara oleh tim penilai. 2. Organisasi mitra/asosiasi profesi yang ditetapkan wajib melakukan penandatanganan akad kerjasama 3. Penetapan organisasi mitra/asosiasi profesi penerima dana bantuan, sedapat mungkin diatur sesuai dengan momen penting yang terkait dengan jadual dan kegiatan organisasi dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

D. Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial bagi Organisasi Mitra / Asosiasi profesi dilakukan sebagai berikut : 1. Organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara program akan menandatangani akad kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ketua organisasi mitra/asosiasi profesi. 2. Setelah SK penetapan organisasi dan akad kerjasama ditandatangani, kemudian Direktorat Pembinaan Kursus dan kelembagaan mengajukan Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

7

usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana ke rekening organisasi penerima. 3. Setelah menerima dana, organisasi yang bersangkutan wajib merealisasikan usulan (paling lambat 1 minggu setelah dana diterima).

E. Pelaporan Kegiatan 1. Organisasi Mitra penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan 2. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan melampirkan semua dokumen kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.


8

5

Penutup

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan , rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan program pemberian dana subsidi bagi organisasi mitra kursus. Untuk klarifikasi terkait dengan pemberian danaSubsidi Organisasi Mitra Kursus, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melalui telephon/fax nomor: (021) 57854236 atau Web Dit Binsuskel: www.infokursus.net. Media ini untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan program Subsidi Bagi Organisasi Mitra Kursus.. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.


9

Lampiran 1 KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI REKOMENDASI Nomor: .......................

Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas organisasi dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama organisasi Nama Ketua Alamat organisasi

: .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. .............................................................. Telp. ................. Fax. ...........................

Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan sosial organisasi mitra/asosiasi profesi dengan jenis kegiatan .................... ......................................... Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut untuk membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut di atas. Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

........................., .......2010 Dinas Pendidikan Provinsi Kabid PNFI,

Nama lengkap NIP.


10

Lampiran 2 Contoh COVER PROPOSAL

PROPOSAL BANTUAN SOSIAL ORGANISASI MITRA KURSUS JENIS KEGIATAN: “PELATIHAN MANAJEMEN LEMBAGA ORGANISASI”

DPD HIPKI JAWA BARAT Sekretariat : ...................... ......................................... Jawa Barat Telp. ........../Hp. .......... Akta Notaris No...................................


11

Lampiran 3

FORMULIR PENGAJUAN DANA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI MITRA DAN ASOSIASI PROFESI

BANTUAN SOSIAL ORGANISASI MITRA DAN ASOSIASI PROFESI

JENIS KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN

Nama dan Alamat Organisasi

DIUSULKAN KEPADA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL


12

A. IDENTITAS ORGANISASI 1. Nama Organisasi

:

2.

Nama Ketua Organisasi

:

3.

Alamat Lengkap

:

4.

Kabupaten/Kota *)

:

5.

Provinsi

:

6.

Kode Pos

:

7.

No. Telepon/Email

:

8.

Faksimile

:

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) NO.

PERSYARATAN

KELENGKAPAN

1. SK Penetapan Organisasi/Asosiasi

Ada

Tidak ada

2. Akte Notaris pendirian Organisasi/ Asosiasi

Ada

Tidak ada

3. NPWP atas nama Organisasi/Asosiasi

Ada

Tidak ada

4. Rekening bank atas nama Organisasi/Asosiasi

Ada

Tidak ada

5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau P2PNFI/BPPNFI

Ada

Tidak ada

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta integritas)

Ada

Tidak ada

Catatan: Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5-6 harus dilampirkan aslinya.


13

C. KONDISI ORGANISASI/ASOSIASI PENGUSUL NO.

DATA SUBSTANSI

JAWABAN

1

DATA DPP/DPD

a

Jumlah DPD/DPC yang Saudara pimpin*)

DPD…. Organisasi, anggota ..... orang *) DPC…. Organisasi, anggota ..... orang *)

Kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi/ asosiasi

a. Jumlah ................ kegiatan b. jenis kegiatan ....................(sebutkan dan lampirkan bukti pendukung)

b

Jumlah anggota pengurus yang belum pernah mendapatkan peningkatan kemampuan/kompetensi sesuai dengan kegiatan yang diusulkan

.................. orang

2

KONDISI ORGANISASI/ASOSIASI

a

Intensitas pertemuan antar pengurus organisasi/asosiasi

b

Kantor sekretariat organisasi mitra/asosiasi profesi

b

Bentuk penghargaan dan perlindungan yang sudah dilakukan untuk anggota organisasi/asosiasi

c

Strategi organisasi/asosiasi melakukan sosialisasi program kursus

C

Potensi organisasi yang perlu dikembangkan

1. periodik, setiap .... 2. insidental, apabila ............ 3. tidak pernah. 1. Jumlah dan Luas ruangan 2. Jumlah dan jenis fasilitas kantor yang dimiliki 3. Status kepemilikan ruangan dan fasilitas kantor …………………………….

..................................

1………………………………………………………………


14

2………………………………………………………………

3………………………………………………………………

4………………………………………………………………

d

Kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh pengurus/ anggota dalam rangka pengembangan organisasi/ asosiasi

3

KONDISI MITRA

a

Mitra yang memanfaatkan kompetensi organisasi/asosiasi (2 tahun terakhir)

Jumlah …………… Nama mitra dan jenis kegiatan 1. ............................................................ 2. ............................................................ 3. ........................................................... dst

b

Jaringan kemitraan yang sudah dijalin oleh organisasi/asosiasi dalam rangka pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi peserta kursus (2 tahun terakhir)

Jumlah mitra ......... lembaga 1. Nama mitra .................................. Bentuk kemitraan......................... 2. Nama mitra ................................. Bentuk kemitraan ........................


15

D. SUBSTANSI NO.

DATA SUBSTANSI

1

JENIS KEGIATAN

a

Jenis kegiatan yang diusulkan

JAWABAN

........................................................................ ........................................................................ b

Alasan mengusulkan jenis kegiatan tersebut:

1............................................................................................................................... ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................

................................................................................................................................


16

2

PESERTA KEGIATAN

a

Jumlah dan asal peserta kegiatan yang diusulkan Jumlah …………………. Orang. Asal peserta kegiatan: 1. .................................................... 2. .................................................... 3. ....................................................

b

Latar belakang pendidikan dan jabatan dalam organisasi peserta kegiatan yang diusulkan

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

4...............................................................................................................................

3 a

NARASUMBER Jumlah calon nara sumber yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan

……….. orang


17

b

Kompetensi calon narasumber yang dibutuhkan

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

c

Asal instansi/organisasi calon nara sumber

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

d

Sertifikat yang dimiliki calon narasumber 1…………………………………………………………….

2……………………………………………………………..

3………………………………………………………………


18

4

PELAKSANA KEGIATAN Susunan panitia pelaksana kegiatan (SK Lampirkan)

1. Pelindung : …………………………………….. 2. Penasehat : …………………………………… 3. Ketua Pelaksana : …………………………… 4. sekretaris : …………………………………… 5. seksi-seksi :………………………………… catatan: susunan panitia dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan

5

GAMBARAN PROSES KEGIATAN

a

Waktu pelaksanaan kegiatan

c

Tempat pelaksanaan kegiatan

d

Jadwal kegiatan (waktu, materi, nara sumber)

Mekanisme pelaksanaan kegiatan 6

EVALUASI KEGIATAN evaluasi proses dan hasil kegiatan

Aspek

yang

dievaluasi

(nara

sumber,

peserta, penyelenggaraan), cara evaluasi, pelaksana


19

7

TINDAK LANJUT KEGIATAN Nama kegiatan tindak lanjut Mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan tindak lanjut

8

dll DANA YANG DIUSULKAN Jumlah dana yang diusulkan

Rincian pemanfaatan dana yang diusulkan

Sumber dana lain yang mendukung

Pernyataan kesiapan mempertanggung jawabkan penggunaan dana Pernyataan kesiapan melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan tertulis di buat di .................................... pada tanggal ............................... Penanggung jawab organisasi mitra/ asosiasi profesi ___________________ Nama, tanda tangan dan cap

Untuk DPD diketahui oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan Ketua DPP Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

20

Rekomendasi Usulan di atas sesuai dengan kondisi di lapangan Oleh karena itu kami siap memberikan rekomendasi dan membina Pelaksanaan program yang diusulkan Kadinas Pendidikan/Kabid PNFI/Ka SKB/Ka BPPNFI/Ka P2PNFI*

------------------------NIP.................................................... * pilih salah satu sesuai yg memberi rekomendasi.


21

Lampiran 4: Contoh Surat Pernyataan/Pakta Integritas SURAT PERYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Jabatan dalam Organisasi : Alamat Organisasi : No. Telp/Hp :

Berdasarkan proposal yang kami ajukan, apabila organisasi yang saya pimpin ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Organisasi Mitra melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan ini kami menyatakan halhal sebagai berikut: 1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal. 4. Apabila berdasarkan hasil laporan masyarakat atau instansi yang berwenang kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan dana atau penyimpangan program, kami bersedia mengembalikan dana bantuan sebesar 100% untuk disetorkan ke Kas Negara. 5. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan beserta pemanfataan dana paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, penuh tanggungjawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kami tidak mentaati pernyataan dimaksud, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. .................... , ............... 2010 Ketua DPP/DPD .................... Materai Rp. 6.000,-

............................................... . Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

22


23


24

Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

Recommend Documents