PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH
Disampaikan Oleh : DR. Ir. SUHATMANSYAH IS, Msi Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri
Surabaya, 17 Maret 2009
Ps 28
UUD NRI 1945
Ps 28 C (2)
Ps 28 E (3)
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL Pasal 28 UUD 1945
UU 8/1985 Ormas
UU 25/1992 Perkoperasian UU 1/ 1995 Perseroan Terbatas
UU 2/2008 Partai Politik
UU 16/ 2001 Yayasan 3
BENTUK DAN KEDAULATAN Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat 1)
Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 Ayat 2) 4
DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL - POLITIK Perubahan paradigma pada era reformasi: dari elit political base ke community/society base sentralistik
desentralistik
pengendalian
kemitraan & pemberdayaan
otoritarianis
demokratis
Terdapat tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan negara, sektor swasta dan masyarakat. Peran Ormas sebagai “social capital” dalam pengembangan masyarakat warga (civil society).
DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL - POLITIK .............. (lanjutan) Ormas merupakan pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat madani (“pilar ketiga” civil society) yang kuat. Ada ruang dimana Negara “kurang berdaya” dalam mengurus masyarakat warga. Proses Globalisasi mengembangkan “global civic sector”. Kedaulatan Negara terganggu, baik dari segi ekonomi, politik dan wilayah.
PILAR DEMOKRASI Pemerintah
Pancasila UUD 45 BHINEKA NKRI
swasta
Masyarakat (ormas)
KONDISI AKTUAL Partisipasi politik masyarakat sangat meningkat dan menyebar. Jumlah Ormas/LSM meningkat pesat (sektor, cakupan kerja dan aktor). Hubungan Ormas/LSM dengan pihak LN berkembang secara intensif. Keterkaitan Ormas/LSM dengan Parpol sangat intensif. Mobilisasi massa (demo, protes) sangat intens dan beragam. Penyalah-gunaan (abuse) dan Penyimpangan (misuse) Ormas/ LSM cenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal (praktek pencucian uang, terorisme dan gerakan separatisme). Perangkat regulasi (UU 8/85) tidak lagi memadai untuk mengakomodasi seluruh dinamika perkembangan Ormas/LSM. Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukan oleh pemerintah tetapi bersama-sama dengan ormas
8
KEWAJIBAN ORMAS MENJAGA DAN MEMELIHARA PRINSIPPRINSIP TATA KELOLA ORGANISASI YG BAIK (TRANSPARAN & AKUNTABEL)
MENJAGA, MEMELIHARA, DAN MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI
MENJAGA DAN MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM SERTA KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN & KEUANGAN KEPADA PUBLIK SECARA BERKALA
MELAPORKAN KERJASAMA INTERNASIONAL
PERAN KUNCI PEMERINTAH (Selaku Regulator)
MONITORING
PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN
(Kelembagaan & Kegiatan)
(Misuse – Abuse)
(Capacity Building)
Ormas/LSM adalah bagian dari “social political governance” (tata kelola sosial politik) dari, oleh dan untuk masyarakat guna memantapkan masyarakat madani (civil society). Pemberdayaan Ormas/LSM sebagai social capital bagi pembangunan (civic engagement, kelembagaan masyarakat, service delivery). VISI PENGUATAN ORMAS/LSM
Hubungan yang demokratis antara negara dan masyarakat dapat tumbuh lewat perkembangan Ormas/LSM yang sehat dan kredibel. Perlu ada keseimbangan antara kebebasan individu dengan kebutuhan perlindungan kepentingan publik. Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukan oleh pemerintah, tetapi bersama-sama dengan ormas/LSM.
KOMISI ORMAS
1. 2. 3.
TUGAS
4. 5. 6.
7.
Pendaftaran/registrasi; Monitoring dan evaluasi; Fasilitasi kerjasama ormas; Litbang; Mengelola data base Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan ormas; Meningkatkan kapasitas dan pengembangan ormas.
