EPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN IUC N, INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IUCN DI INDONESIA
Pemerintah Republik Indonesia dan International Union for Conservation of Nature, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"; MEMPERHATIKAN bahwa IUCN merupakan organisasi beranggotakan pemerintah dan organisasi non-pemerintah;
internasional yang
MEMPERTIMBANGKAN kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin di antara Para Pihak dalam melestarikan keanekaragaman hayati; BERKEINGINAN untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama di antara Para Pihak; MENGAKUI perlunya mendirikan Kantor Perwakilan IUCN di Indonesia; SESUAI dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 DEFINISI Untuk keperluan Nota kesepahaman ini, a. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia; b. "IUCN" adalah IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources;
c. "Negara Tuan Rumah" adalah Republik Indonesia; d. "Kantor Perwakilan IUCN" adalah kantor-kantor Perwakilan IUCN yang didirikan di Jakarta, Indonesia, dan semua kantor cabang lainnya termasuk kantor program dan kantor proyek yang dapat dibangun di kota lainnya di Indonesia atas dasar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. "Personil Kantor Perwakilan IUCN" adalah semua pegawai baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang dilaporkan dari waktu ke waktu kepada Pemerintah ; f.
"Kepala Perwakilan" adalah pejabat eksekutif tertinggi yang ditunjuk oleh IUCN, dan diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke waktu, yang bertugas untuk memimpin kegiatan Kantor Perwakilan IUCN untuk jangka waktu sekurangkurangnya dua belas bulan;
g. "Peraturan dan perundang-undangan" adalah Undang-Undang, Keputusan, Peraturan, Surat Perintah dan aturan hukum lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau instansi lain yang berwenang di Indonesia; h. "Arsip IUCN" adalah semua catatan dan korespondensi, dokumen, manuskrip, data media, gambar diam maupun bergerak, film, dan rekaman yang dimiliki atau disimpan oleh Kantor IUCN; i.
"Properti" adalah semua properti baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk dana, aset, serta pendapatan di wilayah teritorial Negara Tuan Rumah yang dimiliki atau diserahkan kepada Kantor IUCN;
j.
"Tanggungan" berarti suami atau istri dan anak atau anak-anak yang ·menjadi tanggungan Personel Kantor Perwakilan IUCN yang diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pemerintah.
PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA
2.1. Tujuan pendirian Kantor Perwakilan IUCN adalah untuk mempromosikan dan menjamin pelaksanaan dan pengelolaan yang efektif dari kegiatan kerja sam a di antara Para Pihak, yang dapat terdiri dari : a. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. b. Promosi pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan efektif. c. Promosi solusi berbasis-alam terhadap tantangan global. d. Promosi dan pelestarian kawasan/situs yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia di Indonesia. 2
2.2. Keg iatan kerja sama di antara Para Pihak yang dapat terdiri dari program atau proyek yang bersifat khusus akan diatur dalam pengaturan tambahan yang dibuat oleh Para Pihak.
PASAL 3 STATUS Untuk memfasilitasi fungsi dari IUCN, Pemerintah mengakui IUCN sebagai sebuah organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah maupun non-pemerintah, yang, melalui Kantor Perwakilan IUCN, memiliki kapasitas hukum berdasarkan hukum Indonesia untuk: a. menandatangani kontrak; b. memperoleh dan mengalihkan harta bergerak dan tidak bergerak; c. melakukan penuntutan dan membela diri di pengadilan.
PASAL4 ADMINISTRASI KANTOR PERWAKILAN IUCN 4.1. Kantor Perwakilan IUCN akan mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan di bawah Nota Kesepahaman ini dan menjalankan fungsinya yang berhubungan dengan pelaksanaan program atau proyek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan semua proyek dan kegiatan tambahan yang akan dikembangkan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah . 4.2. Kantor Perwakilan IUCN akan beroperasi di bawah pimpinan Kepala Perwakilan, yang akan ditunjuk oleh Direktur IUCN Regional Asia dengan persetujuan Direktur Jenderal IUCN. Apabila seorang warga negara asing ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan, IUCN harus mengkonsultasikan hal tersebut terlebih dahulu dengan Pemerintah . Kepala Perwakilan merupakan wakil resmi IUCN di Indonesia. 4.3. Kepala Perwakilan mengangkat Personil Kantor Perwakilan IUCN yang diperlukan untuk memenuhi komitmen IUCN di bawah Nota Kesepahaman dan perjanjian lainnya. 4.4. Untuk tujuan pelaksanaan kapasitas yang diatur dalam Pasal ini, Kepala Perwakilan atau setiap Personil Kantor Perwakilan IUCN yang diberi wewenang oleh Kepala Perwakilan bertindak sebagai wakil Kantor Perwakilan IUCN.
3
PASAL 5 TANGGUNG JAWAB
5.1 . IUCN akan melakukan: a. menanggung semua biaya terkait Kantor Perwakilan IUCN b. sesuai kemampuan keuangan, operasional, dan kapasitas sebagaimana ditentukan oleh anggaran, IUCN menyediakan stat untuk Pemerintah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati sebelumnya secara kasus per kasus; c. sesuai kemampuan keuangan, operasional, dan kapasitas sebagaimana ditentukan oleh anggaran IUCN, menyediakan informasi dan dukungan teknis untuk membantu mengembangkan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan untuk menerapkan perjanjian multilateral tentang lingkungan hidup di mana Indonesia menjadi Negara Pihak; d. sesuai kemampuan keuangan, operasional, dan kapasitas sebagaimana ditentukan oleh anggaran IUCN, menyediakan informasi dan keahlian teknis dalam pembangunan berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya; e. menyalurkan keahlian yang tersedia melalui Komisi khusus dan jejaring global IUCN lainnya untuk mendukung program dan projek yang dilaksanakan dalam Nota Kesepahaman ini; f. bekerja sama dengan Pemerintah untuk membangun kapasitas nasional untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya dan memastikan manfaat dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia; g. melaporkan terlebih dahulu kepada Pemerintah segala penugasan warga negara asing sebagai Personil Kantor Perwakilan IUCN untuk bekerja pada Kantor Perwakilan IUCN dan menjamin bahwa semua penugasan dapat diterima, dengan mempertimbangkan alasan keamanan; h. memastikan bahwa Personil Kantor Perwakilan IUCN yang bukan Warga Negara Indonesia mendapatkan visa masuk yang sesuai dari Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri; i. memastikan bahwa Personil Kantor Perwakilan IUCN tidak mengunjungi wilayah-wilayah yang dilarang karena alasan keamanan, tanpa adanya pesetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah; j. mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Personil Kantor Perwakilan IUCN di Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan yang 4
bertentangan dengan statusnya dan tujuan IUCN dan Perjanjian ini atau yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia; k. atas permintaan tertulis dari Pemerintah dan setelah dikonsultasikan bersama, mengatur penarikan Personil Kantor Perwakilan IUCN di Indonesia apabila, berdasarkan laporan yang tercatat oleh Pemerintah, personil tersebut terlibat dalam pelanggaran serius terhadap peraturan dan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang bertentangan dengan tujuan IUCN dan Perjanjian ini; I.
bekerja sama setiap saat dengan pihak berwenang di Indonesia untuk memfasilitasi administrasi peradilan yang tepat, memastikan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan di Indonesia dan mencegah penyalahgunaan sehubungan dengan hak-hak istimewa, terjadinya kekebalan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.
5.2. Pemerintah dengan ini menyetujui dan akan melakukan : a.
menunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan sebagai koordinator pelaksanaan Perjanjian ini;
b.
bekerja sama dengan Kantor Perwakilan untuk memperoleh dukungan dari donor dalam melaksanakan Perjanjian ini;
c.
menyediakan staff Pemerintah untuk membantu IUCN melalui pengumandahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati sebelumnya berdasarkan kasus per kasus;
d. semaksimal mungkin mernbantu Kantor Perwakilan IUCN untuk memperoleh dan menyediakan, pelayanan publik yang diperlukan sesuai kebutuhan, termasuk ketersediaan listrik, air bersih, gas, pas, telegraf, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya, drainase, pengambilan sampah dan pencegahan kebakaran. Kantor Perwakilan IUCN menanggung semua biaya jasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi internasional. Apabila terjadi gangguan atau ancaman gangguan pelayanan publik dimaksud, instansi terkait yang berwenang akan mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa kebutuhan dari Kantor Perwakilan IUCN tidak dirugikan; e. memberikan kerja sama sebagaimana dan apabila diperlukan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan kenyamanan Kantor Perwakilan IUCN dan personilnya tidak terganggu; f. sejauh tidak dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, membagi dan memberi IUCN akses yang tersedia terhadap 5
semua informasi yang relevan, termasuk data sekunder, yang mungkin penting bagi pelaksanaan program dan proyek di bawah Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa akses diberikan secara selektif sebagaimana disepakati bersama terlebih dahulu antara IUCN dan Pemerintah ; g. sejauh tidak dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kepada IUCN kerja sama dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Perjanjian ini dan untuk mempecepat pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
PASAL 6 HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN
Sejauh tidak dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia: 6.1
Kantor Perwakilan IUCN, properti dan aset yang dimiliki oleh Kantor Perwakilan IUCN, di manapun berada dan dikelola oleh siapapun, kebal dari semua bentuk proses hukum.
6.2
Properti dan aset Kantor Perwakilan IUCN, di manapun berada dan dikelola oleh siapapun, kebal terhadap pencarian, penuntutan, penyitaan, pengambilalihan dan gangguan lain , baik oleh tindakan eksekutif, administratif, hukum atau legislatif.
6.3
Arsip-arsip dari Kantor Perwakilan IUCN, dan semua material di dalamnya, di manapun berada dan dikelola oleh siapapun, tidak dapat diganggu gugat.
6.4.
Kantor Perwakilan IUCN berwenang untuk mengoperasikan rekening bank dalam mata uang lokal dan asing dan melakukan penukaran valuta asing sesuai keperluan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, dengan ketentuan bahwa transfer dan konversi dana atau mata uang yang diperoleh di Indonesia, atau dari dana atau mata uang Indonesia, dapat dikenakan pembatasan seperti yang ditentukan oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah dan sesuai dengan status IUCN di bawah Perjanjian ini
6.5.
Kantor Perwakilan I UCN, aset, pendapatan yang berasal dari sumber apa pun, dan properti lain yang dimiliki oleh Kantor Perwakilan IUCN memperoleh: 6.5.1. pengecualian dari semua pajak langsung dan tidak langsung, dengan pengecualian tarif dan pajak-pajak yang dibebankan untuk layanan publik; 6.5.2. Pengecualian dari pembayaran bea masuk, pajak penjualan dan pajak penghasilan pada saat impor atau ekspor barang , peralatan, 6
kendaraan dan barang lainnya yang diimpor atau diekspor oleh IUCN untuk keperluan resmi. Barang yang telah diimpor dengan pengecualian bea masuk tersebut dapat diekspor kembali dengan persyaratan yang sama. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, barang yang diimpor dengan pengecualian bea masuk tidak dapat dijual di Indonesia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Pengalihan aset yang diperoleh di bawah pengaturan tambahan tentang program dan/atau proyek tunduk pada ketentuan pengaturan tambahan; 6.6. Dengan tetap tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, IUCN dapat: a.
membentuk dan mendukung pembentukan dana perwalian.
b.
menyediakan dana dan/atau perlengkapan dan jasa sebagaimana disepakati bersama dengan Pemerintah dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di bawah Perjanjian ini.
c.
membuat perjanjian dengan entitas nasional dan internasional lainnya sebagai badan pelaksana untuk tujuan mengelola atau melaksanakan proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah Perjanjian ini atau perjanjian tambahan lain.
6.7. 1UCN berwenang untuk menetapkan dan menerapkan syarat dan ketentuan ketenagakerjaan bagi Personil Kantor Perwakilan IUCN. 6.8. IUCN memiliki kebebasan untuk memilih topik kerjanya sesuai dengan misi IUCN dan tujuan dari Perjanjian ini dan untuk mempublikasikan dan mempertukarkan informasi, yang telah melalui kajian sejawat, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Publikasi dan pertukaran informasi yang dianggap sensitif oleh Pemerintah harus dibahas di antara Para Pihak. 6.9. Personil Kantor Perwakilan IUCN yang bukan Warga Negara Indonesia, selama berada di wilayah Indonesia memperoleh: 6.9.1 pengecualian dari pajak atas gaji, upah, ganti rugi, tunjangan atau imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Kantor Perwakilan IUCN; 6.9.2 fasilitasi bebas biaya untuk perizinan dan penerbitan visa kerja dan otorisasi yang relevan apabila diperlukan untuk Personil Kantor Perwakilan IUCN, dan suami atau istri serta tanggungan mereka; 6.9.3 hak memiliki rekening mata uang asing dan Rupiah Indonesia untuk menyelenggarakan urusan mereka di Indonesia; 7
6.9.4 evakuasi darurat pada waktu terjadi darurat nasional untuk diri mereka sendiri, tanggungan mereka dan pekerja rumah tangga warga negara asing setara dengan yang diberikan kepada personil organisasi internasional serupa di Indonesia; 6.9.5 pembebasan bea masuk, biaya dan pajak atas impor furnitur, peralatan rumah tangga dan satu kendaraan pribadi, dalam waktu enam bulan sejak ditempatkan di Indonesia, dengan ketentuan barang-barang tersebut harus diekspor kembali dari Indonesia pada saat keberangkatan atau dalam jangka waktu setelahnya sebagaimana disetujui oleh Pemerintah atau dijual di Indonesia baik kepada organisasi internasional, misi diplomatik atau orang yang memperoleh pengecualian sejenis, atau kepada pihak ketiga atas pembayaran bea masuk dan pajak yang berlaku pada saat penjualan kembali; 6.1 0. Hak-hak istimewa dan kekebalan diberikan kepada IUCN dan Kantor Perwakilan dan bukan untuk kepentingan pribadi perorangan. Direktur Jenderal IUCN memiliki hak dan kewajiban untuk mengesampingkan setiap kekebalan yang diberikan kepada IUCN, tanpa merugikan tujuan dari Perjanjian ini, apabila sesuai dengan pendapatnya bahwa kekebalan akan menghambat jalannya peradilan.
PASAL 7 HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL, HASIL, DAN PUBLIKASI
7.1 Segala hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian ini tetap menjadi milik Pihak dimaksud. Apabila kesepakatan, program atau proyek khusus menghasilkan hak kekayaan intelektual, maka hak kekayaan intelektual tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh Para Pihak, dan masing-masing Pihak akan mernbuat pengaturan terpisah untuk melindungi hak kekayaan intelektual dimaksud. 7.2 Para Pihak akan menjamin bahwa data dan informasi yang disediakan dan dikembangkan bersama, termasuk hasil penelitian bersama atau kegiatan yang dilaksanakan di bawah Perjanjian ini, diperlakukan sebagai rahasia dan tidak dapat dipindahtangankan atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. 7.3 Setiap materi publikasi harus disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak sebelum disebarkan kepada media dan ataupun masyarakat umum.
8
PASAL8 SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAH UAN TRADISIONAL TERKAIT 8.1 .Para Pihak mengakui nilai dari Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (GRTK) dan mengakui hak pemegang GRTK dimaksud untuk melindungi GRTK secara efektif dari penyalahgunaan dan penyelewengan. 8.2.Akses terhadap GRTK, termasuk pengumpulan, pelestarian dan pertukaran GRTK di bawah Perjanjian ini, diatur dalam pengaturan pelaksanaan khusus.
PASAL 9 PEMBUBARAN 9.1.Apabila Kantor Perwakilan IUCN dibubarkan atau dihentikan fungsinya, dana yang dimiliki IUCN dan hasil penjualan harta dan aset yang dimiliki IUCN bebas dikirimkan keluar dari Indonesia. 9.2.Pengalihan aset yang diperoleh dari pengaturan tambahan tunduk pada ketentuan pengaturan tersebut.
PASAL10 AMANDEM EN Perjanjian ini dapat diamandemen berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku sejak tanggal pemberitahu-an oleh Negara Tuan Rumah mengenai selesainya persyaratan untuk berlakunya amandemen tersebut
PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 11 .1. Perjanjian ini disusun dalam semangat kerja sama yang timbal balik. Perjanjian ini kiranya ditafsirkan dengan mempertimbangkan tujuan utamanya, yakni untuk memungkinkan IUCN menunaikan tanggung jawabnya secara penuh dan efisien dalam memenuhi tujuan dari Perjanjian ini. 11.2. Segala perbedaan pendapat maupun perselisihan berkenaan dengan penafsiran atau pelaksanaan atas Perjanjian ini dan segala kesepakatan pelengkapnya harus diselesaikan oleh para Pihak melalui upaya dialog dan konsultasi.
9
PASAL12 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
12.1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan dari Negara Tuan Rumah kepada IUCN bahwa semua persyaratan internal yang diperlukan guna berlakunya Perjanjian ini telah terpenuhi. 12.2.
Perjanjian ini berlaku sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali apabila dihentikan oleh salah satu Pihak melalui surat pemberitahuan kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Dalam hal penghentian tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini masih dapat diberlakukan dalam program atau proyek yang sedang berjalan apabila disepakati oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa, telah menandatangani Perjanjian ini. DITAN DATANGANI dalam rangkap dua di Bogar pada tanggal 19 Agustus tahun 2014 dan di Bangkok pada tanggal 25 Agustus 2014 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk ~meri'~tah Republik Indonesia,
Signed lr. Sontri Partono, MM. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementeri an Ke hutanan Republik Indonesia
Untuk IUCN,
Signed Aban Marker Kabraji Asia Regional Director Asia Regional Office International Union for Conservation of Nature
10
t
\
,,
.·:...
L
l
\
REPUBLIK INDON SIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND IUCN, INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES ON ESTABLISHMENT OF IUCN COUNTRY OFFICE IN INDONESIA
The Government of the Republic of Indonesia and the International Union for Conservation of Nature, hereinafter individually referred to as "the Party", and collectively referred to as "the Parties"; NOTING that IUCN is an international organization of governmental and nongovernmental members; CONSIDERING the existing active cooperation and collaboration between the Parties in conserving the integrity and diversity of nature; DESIRING to continue and strengthen cooperation between the Parties; RECOGNIZING the need for establishing an IUCN Country Office in Indonesia; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement, a. "Government" shall mean the Government of the Republic of Indonesia; b. "IUCN" shall mean IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ; c. "Host Country" shall mean the Republic of Indonesia;
d. "IUCN Country Office" shall mean IUCN offices established in Jakarta, Republic of Indonesia and any other sub-offices as well as project and program offices that may be established in other cities in Indonesia on the basis of terms and conditions determined by the Government; e. "Personnel of IUCN Country Office" shall mean all national and expatriate employees of IUCN Country Office as notified to the Government from time to time; f.
"Country Representative" shall mean the highest principal executive officer as appointed by IUCN, and notified to the Government from time to time, to direct the activity of IUCN Country Office for a minimum period of twelve months;
g. "Laws and regulations" shall mean legislative acts, decrees, regulations, orders and other instruments issued by or under the authority of the Government or Appropriate Indonesian Authorities; h. "Archives of IUCN" means the records and correspondence, documents, manuscripts, data media, still and moving pictures, films, and recordings belonging to or held by the IUCN Office; i.
"Property" shall mean all property whether movable ot immovable , including funds , assets, and income within the territory of the Host Country which belongs to or is assigned to IUCN Office;
j.
"Dependents" means husband or wife , and dependent child or children of Personnel of IUCN country Office who are notified from time to time to the Government.
ARTICLE 2 OBJECTIVES
2.1 The objectives of the establishment of IUCN Country Office shall be to promote and to ensure effective implementation and management of cooperative activities between the Parties which may include: a.
Protection and conservation of biodiversity.
b.
Promotion of fair and effective governance of nature's use.
c.
Promotion of nature-based solutions to global challenges.
d.
Promotion of the preservation of UNESCO natural heritage sites in Indonesia.
2.2 Cooperative activities between the Parties which may consist of specific programmes or projects shall be subject to supplementary arrangements concluded by the Parties. 2
ARTICLE 3 STATUS
With a view to facilitating the function of IUCN, the Government recognizes IUCN as an international organization of governmental and non-governmental members, which, through the I UCN Country Office shall have juridical capacity under Indonesia laws to : a.
conclude contracts;
b.
acquire and dispose of movable and immovable properties;
c.
institute and defend itself in legal proceedings.
ARTICLE 4 ADMINISTRATION OF IUCN COUNTRY OFFICE
4.11UCN Country Office shall support all activities carried out under this Agreement and perform functions related to implementation of programmes or projects as referred in Article 2 and any additional projects and activities to be developed with the consent of the Government. 4.21UCN Country Office shall operate under the direction of the Country Representative, who shall be appointed by the IUCN Regional Director for Asia with the approval of the IUCN Director General. If an expatriate is to be appointed as Country Representative, IUCN shall consult with the Government. The Country Representative shall be IUCN's official representative in Indonesia. 4.3 The Country Representative shall appoint the Personnel of IUCN Country Office needed to comply with IUCN's commitments under this Agreement and any supplementary agreements. 4.4 For the purpose of exercising the capacity set out in this Article, the Country Representative or any member of the Personnel of IUCN Country Office authorized by the Country Representative shall represent IUCN Country Office.
ARTICLE 5 RESPONSIBILITIES
5.11UCN shall undertake to: a.
bear all expenses of IUCN Country Office; 3
b.
within the financial, operational and capacity limitations as determined under IUCN's budget, provide IUCN staff to the Government via secondment under terms and conditions to be agreed in advance on a case-by-case basis;
c.
within the financial, operational and capacity limitations as determined under IUCN's budget, provide information and technical support to help develop policies, laws and regulations to implement the multilateral environmental agreements to which Indonesia is a Party;
d.
within the financial, operational and capacity limitations as determined under IUCN's budget, provide information and technical expertise on sustainable development and the conservation of biodiversity and other natural resources;
e.
channel the expertise available through IUCN's specialized Commissions and other global networks to support the programmes and projects carried out under this Agreement;
f.
collaborate with the Government to build national capacity to conserve biodiversity and other natural resources and secure the benefits of sustainable development in Indonesia;
g.
inform the Government in advance of all assignments of expatriate Personnel of IUCN Country Office to IUCN Country Office and ensure that all assignments are acceptable, taking into account security grounds;
h.
ensure that IUCN Country Office Personnel who are not Indonesian nationals shall obtain appropriate entry visa from the Missions of the Republic of Indonesia;
i.
ensure that Personnel of IUCN Country Office shall not visit any areas prohibited for security reasons, without prior written approval from the Government;
j.
take all reasonable steps to ensure that Personnel of IUCN Country Office in Indonesia do not engage in activities that are incompatible with their status and the objectives of IUCN and this Agreement or in contravention of the laws and regulations of Indonesia;
k.
at the express written request of the Government and subject to mutual consultation, arrange for the recall of Personnel of IUCN Country Office in Indonesia if, according to documented report of the Government, such personnel become involved in serious violation of the laws and regulations of Indonesia or activities which are incompatible with the objectives of IUCN and this Agreement; 4
I.
cooperate at all times with the appropriate Indonesian authorities to facilitate the proper administration of justice, ensure the observance of Indonesian laws and regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities granted under this Agreement.
5.2 The Government hereby agrees and undertakes to: a.
designate the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry as the focal point for this Agreement;
b.
collaborate with the Country Office to secure support from donors for the implementation of this Agreement.
c.
provide Government staff to IUCN via secondment under terms and conditions to be agreed in advance on a case-by-case basis;
d.
assist the IUCN Country Office to the fullest extent in obtaining and making available, where applicable the necessary public services, including adequate electricity, water, gas, postal, telegraph, telephone and other telecommunication services, drainage, collection of refuse, and fire protection . The IUCN Country Office shall bear the cost of the services on the terms applicable to similar international organizations. In case of any interruption or threatened interruption of such services, the appropriate Indonesian authorities shall take appropriate steps to ensure that the needs of IUCN Country Office are not prejudiced;
e.
extend cooperation as and when required, within the scope of applicable laws and regulations, to ensure that the tranquillity of the IUCN Country Office and its personnel is not disturbed;
f.
to the extent permitted by its laws and regulations, share and give IUCN ready access to all relevant information, including secondary data, which may be essential for the programmes and projects carried out under this Agreement, provided that such access will be on a selective basis as agreed in consultation between IUCN and the Government;
g.
to the extent permitted by its laws and regulations, extend to IUCN all cooperation and facilities necessary to fulfil the objectives of this Agreement and to expedite the implementation of its provisions.
ARTICLE 6 PRIVILEGES AND IMMUNITIES
To the extent permitted by Indonesian laws and regulations: 5
6.1
IUCN Country Office, its property and assets wherever located and by whomever held, shall enjoy immunity from every form of legal process.
6.2
The property and assets of the IUCN Country Office, wherever located and by whomever held, shall enjoy immunity from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
6.3
The archives of the IUCN Country Office, and all materials contained in them, wherever located and by whomever held, shall be inviolable.
6.4
The IUCN Country Office shall be authorized to operate such bank accounts in local and foreign currency and undertake such foreign exchange operations as may be required in order to satisfactorily carry out its activities, provided that the transfer and conversion of funds or currency acquired in Indonesia, or of Indonesian funds or currency, may be subject to such restrictions as are prescribed by the existing laws and regulations of the Host Country and commensurate with IUCN's status under this Agreement.
6.5 IUCN Country Office, its assets, income from whatever sources derived, and other properties shall enjoy: 6.5.1 exemption from all direct and indirect taxes, with the exception of rates and taxes which are charges for public utility services; 6 .5.2 exemption from payment of customs duties, sales tax and withholding taxes leviable at the time of import or export of goods, equipments, vehicles and other articles imported or exported by IUCN for its official use. Such articles imported und~r such exemptions may be re-exported under the same conditions. Within the period as determined by the Indonesian laws and regulations, the articles imported under such exemptions may not be sold within Indonesia without the prior approval of the Government. Disposal of assets acquired under a supplementary arrangement on programmes and/or projects shall be subject to the terms of that supplementary arrangement; 6.6 Subject to the applicable laws of Indonesia, IUCN shall have power to: a.
establish and support the establishment of trust funds.
b.
provide funds and/or supplies and services as mutually agreed with the Government in support of the activities carried out under this Agreement.
c.
enter into agreements with other national and international entities as executing agencies for the purpose of administering or executing projects carried out under this Agreement and any supplementary agreements. 6
6.7 IUCN shall have the authority to establish and apply terms and conditions of employment for Personnel of IUCN Country Office. 6.8 IUCN shall have the freedom to choose the topics of its work consistent with the mission of IUCN and the objectives of this Agreement and to publish and exchange information , that has been peer reviewed , nationally as well as internationally. Such publication and exchange of information deemed to be sensitive by the Government, shall be subject to consultation between Parties. 6.9 Personnel of IUCN Country Office, who are not Indonesian nationals, shall, while in the territory of Indonesia, enjoy: 6.9.1 exemption from taxation on salaries , fees, indemnities, allowances or other remuneration paid by the IUCN Country Office; 6.9.2 facilitation of clearance and issuance, free of charge, of work visas and relevant authorization where and when required, for themselves, and their spouses and dependents; 6.9 .3 privilege of maintaining foreign currency and Indonesian Rupiah accounts for managing their affairs in Indonesia; 6.9.4 emergency evacuation in time of national emergency for themselves, their dependants and non-national personal employees equivalent to those accorded to personnel of similar international organizations in Indonesia; 6.9.5 exemption from duties, fees and taxes on import of furniture, household effects and one personal vehicle, within six months of taking up a posting in Indonesia provided that such articles are to be re-exported from Indonesia at the time of departure or within such period thereafter as may be agreed by the Government or sold inside Indonesia either to international organization , diplomatic mission or persons with exemption status, or to a third party upon the payment of relevant duties and taxes applicable at the time of re-sale . 6.10
The privileges and immunities are granted in the interest of IUCN and the Country Office and not for the personal benefit of individuals. The IUCN Director General shall have the right and duty to waive any immunity accorded to IUCN, without prejudice to the objectives of this Agreement, in any case where in his/her opinion the immunity would impede the course of justice.
ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, RESULT AND PUBLICATION
7.1 Any intellectual property right brought by one of the Parties for the implementation of the activities under this Agreement shall remain the property of that Party. In case specific arrangements, programs or projects may results in intellectual property, such property rights shall be jointly 7
owned and each Party shall conclude separate arrangements for the protection of such property. 7.2 The Parties shall ensure that data and information mutually provided and developed, including the results of joint research or activities carried out under this agreement, shall be treated confidentially and shall not be transferred or supplied to a third Party without the prior written consent of the other Party. 7.3 Any publicity materials shall be jointly agreed by the Parties prior to their release to the media or the public.
ARTICLE 8 GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE
8.1 The Parties shall recognize the value of Genetic Resources and Traditional Knowledge ("GRTK") and recognize the rights of the holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation. 8.2 Access to GRTK including their collection, conservation and exchange of GRTK under this Agreement shall be subject to specific implementing arrangement. ARTICLE 9 DISSOLUTION
9.1 In the event the IUCN Country Office is dissolved or ceases to function, funds belonging to IUCN and the proceeds of sale of property and assets belonging to IUCN shall be freely remittable out of Indonesia. 9.2 Assets acquired subject to a supplementary agreement shall be disposed of subject to the terms of that agreement.
ARTICLE 10 AMENDMENT
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendment to this Agreement shall enter into force on the date of notification by the Host Country of the completion of its internal requirements for the entry into force of the amendment. ARTICLE 11 DISPUTE SETTLEMENT
11 .1
This Agreement has been developed in a spirit of mutual cooperation and help. It shall be interpreted in the light of its primary purpose, which is to enable IUCN to fully and efficiently discharge its responsibilities in fulfilling the objectives of this Agreement. 8
11.2
Any difference of opinion or dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement and any supplementary agreements shall be resolved by the Parties through dialogue and consultations.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION 12.1
This Agreement shall enter into force on the date of written notification to IUCN by the Host Country upon the completion of its internal requirements for the entry into force of this Agreement.
12.2
This Agreement shall remain in force indefinitely unless terminated by either party serving six months notice to the other of intent to terminate it. In the event of such termination, the provisions of this Agreement may be applicable to on-going programme or project activities on the basis of mutual agreement between the Parties.
IN WITNESS WH EREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. DONE in duplicate in Bogar on 19th of August 2014 and in Bangkok on 25th of August 2014 in the Indonesian and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence the English text shall prevail
For the Government of the Re pu~donesia,
Signed
lr. Soilnj Partono, MM. Di rector General fo r Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia
For the IUCN,
Signed
Aba n Marker Kabraji Asia Regional Director International Union for Conservation of Nature
9
