MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN THE RAOUL W ALLENBERG INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW TENTANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "DEPHUKHAM" dan Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, selanjutnya disebut sebagai "R WI". Keduanya selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
Menimbang bahwa RWI telah membantu pemerintah Indonesia dan organisasi Non Pemerintah di
Indonesia sejak tahun 1999;
Menimbang RWI adalah Sebuah lembaga akademik independen yang didirikan untuk pemajuan
hak asasi manusia melalui penelitian, pelatihan dan pendidikan yang dibentuk dan berkedudukan di Swedia;
Mengingat Para Pihak telah bekerjasama dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sejak
tahun 2001;
Memperhatikan Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
dan Raoul Wallenberg Institute yang ditandatangani di Lund dan Jakarta, September 2006 yang sudah dihentikan atas kesepakatan bersama;
Berkeinginan melanjutkan dan memperluas kerjasamanya dalam penelitian, pendidikan, pelatihan,
dan pengembangan kapasitas dalam bidang pemajuan hak asasi manusia termasuk hukum humaniter;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta
kebijakan Pemerintah Republik Indonesia:
Telah mencapai pengertian, sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai ''MSP") ini adalah untuk
membentuk sebuah kerangka hukum bagi kerjasama antara Para Pihak dan
kegiatan RWI di
Indonesia untuk pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak akan berkerjasama untuk pemajuan Hak Asasi Manusia termasuk Hukum Humaniter melalui aktifitas sebagai berikut: a.
Penelitian
b.
Pendidikan dan Pelatihan
c.
Pengembangan Kapasitas
d.
Penterjemahan
e.
Bantuan pengadaan Iiteratur
f.
Beasiswa
g.
Aktifitas lain yang wajib disetujui oleh Para Pihak secara tertulis
Pasal 3 KONTRIBUSI RWI
1. RWI waj ib memberikan kontribusi sebagai berikut: a.
dana dari lembaga donor untuk proyek dan program, termasuk konferensi, seminar, forum diskusi, program kunjungan, pertunjukan, pameran, program pelatihan, penelitian, penulisan, dan penerbitan;
b.
pemberian beasiswa atau dukungan untuk studi akademik baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
c.
pengadaan dan penghibahan buku, jurnal dan terbitan lain untuk perpustakaan dan lembaga lain di Indonesia;
d.
penyediaan staf termasuk staf Indonesia dan asing yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan RWI di Indonesia dengan berkonsultasi dengan DEPHUKHAM. Penunjukan staf asing harus mendapat persetujuan DEPHUKHAM;
e.
penyediaan konsultan, termasuk konsultan
Indonesia dan asmg, untuk membantu
pengembangan dan pelaksanaan dari proyek atau program berdasarkan MSP ini dengan berkonsultasi dengan DEPHUKHAM. DEPHUKHAM mempunyai hak untuk menolak penunjukan individu konsultan asing; 2.
RWI wajib berkonsultasi dan berkoordinasi secara penuh dengan DEPHUKHAM dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan proyek;
3. RWI waj ib menyampaikan laporan dan evaluasi kepada DEPHUKHAM secara rutin; PASAL4 KONTRIBUSIDEPHUKHAM
DEPHUKHAM sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesi~
akan: a.
membantu dalam pengurusan perlakuan khusus terkait dengan visa masuk dan ijin tinggal untuk personal RWI dan anggota keluarganya.
b.
bersama-sama dengan RWI dalam perencanaan dan implementasi program.
c.
memantau, mengawasi dan mengevaluasi program yang dilaksanakan oleh RWI. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan lembaga pemerintah Indonesia yang terkait.
Pasal 5 MEKANISME KERJASAMA
I. Rincian mekanisme kerjasama wajib dijabarkan dalam Arahan Program sebagai annex yang disepakati oleh Para Pihak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini. 2.
Rincian program dan aktifitas dari MSP ini akan ditentukan dan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak dalam Rencana Kegiatan Tahunan, sebagaimana yang didefinisikan dalam Arahan Program.
3. Apabila dianggap perlu, Para Pihak dalam melibatkan lembaga pemerintah Republik Indonesia selain DEPHUKHAM, maupun organisasi lokal non pemerintah yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam melaksanakan program-program yang disetujui. 4.
Keikutsertaan lembaga pemerintah Indonesia lain dan organisasi non pemerintah setempat berdasarkan persetujuan Para Pihak. Organisasi lokal non pemerintah tersebut wajib didirikan dan terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 6 PEMBAT ASAN AKTIFIT AS I. 1. RWI menjamin bahwa semua kegiatan dan person ii dalam kerjasama ini akan:
I
I
I
a.
Menjalankan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
b.
Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia;
c.
Menghormati kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mendukung gerakan separatis manapun:
d.
Tidak terlibat dalam semua kegiatan intelijen dan rahasia:
e.
Tidak mengadakan kegiatan di luar peraturan di Indonesia dan telah disepakati oleh Para Pihak;
f.
Menghormati adat, tradisi, budaya dan agama masyarakat setempat;
1
g.
Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersil;
h.
Tidak akan mengadakan kegiatan propaganda keagamaan apapun:
1.
Tidak mengumpulkan dana dari perseorangan maupun organisasi lainnya di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatan, and;
J.
Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan kegiatan usaha;
k.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia setempat.
1
I
I
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan pencabutan izin dari personnel tersebut dan penghentian program terkait.
Pasal 7 HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL
l.
Masing-masing Pihak wajib melindungi dalam wilayah negaranya, kekayaan intelektual dari pihak yang lain sesuai dengan hukum yang berlaku di negara mereka.
2.
Dalam hal pengaturan yang lebih spesifik, program atau proyek yang menghasilkan hak atas kekayaan intelektual, Para Pihak wajib melakukan pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan negara Para Pihak
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak tentang penafsiran atau pelaksanaan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan.
Pasal 9 PERUBAHAN
MSP ini dapat diubah melalui kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut wajib berlaku pada saat yang dapat ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
I
Article 10
I
COORDINATING AGENCY
l. DEPHUKHAM menunjuk Direkorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) sebagai lembaga koordinator 2. RWI menunjuk RWI di Indonesia sebagai lembaga koordinator.
Pasal 11 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini berlaku pada saat penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang oleh Para Pihak dalam kesepakatan tertulis Para Pihak. 1 I
2.
MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran MSP ini tidak dapat mempengaruhi validitas dan kelangsungan setiap kegiatan, proyek atau program yang diselenggarakan berdasarkan MSP ini sampai dengan penyelesaian kegiatan, proyek atau program tersebut, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak secara tertulis.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, yang telah menandatangani MoU ini. Dilakukan dalam rangkap dua di Jakarta, pada hari ke tujuh betas bulan November tahun 2009
dalam bahasa lnggris dan Indonesia. Semua text memiliki keotentikan yang sama
Untuk
Untuk
Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia
Raoul Wallenberg Institute
Republik Indonesia
of Human Rights and Humanitarian Law
Prof. Harkristuti I arkrisnowo, SH, MA, Ph.D Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
I !
Lampiran ARAHANPROGRAM
I. LATAR BELAKANG
Departemen Hukum dan Ham Republik lndonesia,selanjutnya disebut dengan 'DEPHUKHAM' dan Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, selanjutnya disebut dengan 'RWI', Keduanya selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", memiliki kesamaan tujuan untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia, dan telah bekerjasama dalam mencapai tujuan ini hingga akhir sejak tahun 2001. DEPHUKHAM dan RWI sekarang bekerjasama dalam bentuk kemitraan guna memajukan hak asasi manusia melalui Memorandum Saling Pengertian, selanjutnya disebut sebagai "MSP", yang mekanismenya ditetapkan dalam Arahan Program. II.PROGRAM A. FOKUS PROGRAM Fokus utama dari kerjasama antara DEPHUKHAM dan RWI adalah pemajuan hak asasi manusia di Indonesia melalui penelitian, pelatihan, dan pendidikan. B. RUANG LINGKUP PROGRAM Ruang lingkup program untuk kerjasama ini adalah untuk melaksanakan program-program hukum hak asasi manusia dan humanitarian melalui penelitian, pelatihan, pendidikan, peningkatan kapasitas, penterjemahan, dukungan kepustakaan, beasiswa, dan kegiatan lainnya. C. MANAJEMEN PROGRAM
1. Rencana Kegiatan Tahunan a. Setiap tahun pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian, RWI menyiapkan rancangan dari sebuah Rencana Kegiatan Tahunan sebagai sebuah acuan untuk melaksanakan program dalam masing-masing bidang yang mencakup:
I) Pendahuluan 2) Tujuan keseluruhan 3) Tujuan spesifik 4) Kegiatan 5) Hasil yang diharapkan 6) Lokasi 7) Mitra-mitra kerja lokal 8) Kelompok Sasaran 9) Sumber Pembiayaan 10) Jadual Pelaksanaan Program b. Rencana Kegiatan Tahunan didiskusikan dengan DEPHUKHAM sebagai mitra kerja dan disetujui Para Pihak. c. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan sebuah acuan bagi RWI dan DEPHUKHAM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masing-masing bidang kerja. d. Rencana Kegiatan Tahunan dapat dirubah selama tahun pelaksanaan melalui konsultasi antara RWI dan DEPHUKHAM dan disetujui oleh Para Pihak. 2. Pembiayaan Program Pembiayaan pelaksanaan program RWI berasal dari Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) dan sumber dana internasional lainnya melalui konsultasi antara RWI dan DEPHUKHAM.
3. Lokasi Pelaksanaan Program Pelaksanaan program dari R WI dapat diterapkan di Republik Indonesia dengan konsultasi antara RWI dan DEPHUKHAM, dengan lokasi yang dimasukkan kedalam Rencana Kegiatan Tahunan. III. PELAKSANAAN A. Tingkat Pusat 1. DEPHUKHAM sebagai mitra kerja bertanggung jawab dalam membuat efektif pelaksanaan program kerjasama. 2. DEPHUKHAM membina dan mengkoordinasi instansi Pemerintah Daerah yang yang terlibat dalam program dan bergerak pada bidang yang sesuai dengan pelaksanaan program. B Tingkat Provinsi 1. Pimpinan instansi Pemerintah Daerah yang bergerak pada bidang yang sesuai bertangung jawab dalam mengefektitkan pelaksanaan program kerjasama dengan RWI. 2. Gubernur melalui instasi pemerintah daerah yang bergerak pada bidang yang sesuai membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja RWI untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. C. Mitra Kerja Lain 1. RWI dapat bekerjasama dengan lembaga a pemerintah Indonesia lainnya serta organisasi lokal Non Pemerintah, dengan persetujuan Para Pihak. 2. Organisasi lokal non pemerintah yang terlibat dalam kerjasama hams terdaftar sesuai dengan hukum yang ada dan aturan Pemerintah Indonesia. IV. PEMANTAUAN & EVALUASI 1. DEPHUKHAM dan RWI menyepakati program/proyek dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan dievaluasi oleh DEPHUKHAM dengan lembaga pemerintah Indonesia terkait lainnya secara teratur. 2. DEPHUKHAM dan lembaga pemerintah Indonesia terkait lainnya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi insidentil jika diperlukan. 3. DEPHUKHAM melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada RWI dan lembaga atau organisasi terkait. V. PELAPORAN & PUBLIKASI A. PELAPORAN 1. RWI mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada DEPHUKHAM sebagai mitra kerjanya, guna didistribusikan ke badan, organisasi, dan lembaga pemerintah Indonesia terkait lainnya. 2. Laporan tahunan memuat: I) Pendahuluan 2) Tujuan Keseluruhan 3) Tujuan spesifik 4) Kegiatan 5) Keluaran/Hasil yang dicapai 6) Lokasi 7) Mitra kerja lokal 8) Kelompok sasaran 9) Sumber Pembiayaan 10) Permasalahan dan pembelajaran yang diterima 3. Bila diperlukan, RWI menyampaikan laporan incidental sesuai DEPHUKHAM selaku mitra kerja
B. PUBLIKASI I. RWI melakukan konsultasi dengan DEPHUKHAM selaku mitra kerja mengenai publikasi selain dari ruang lingkup kerjasama sebagaimana diatur dalam Memorandum Saling Pengertian. 2. RWI bersama dengan DEPHUKHAM sebagai mitra kerja serta badan pemerintah Indonesia lainnya, organisasi lokal non pemerintah, yang bergerak pada bidang terkait dengan pelaksanaan program, dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RAOUL W ALLENBERG INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW CONCERNING HUMAN RIGHTS PROMOTION
The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOLAHR" and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, hereinafter referred to as "R WI". Both referred to as "the Parties";
Considering that RWI has assisted the Government of the Republic of Indonesia and non government organisations in Indonesia since 1999;
Considering that R WI is an independent academic institution dedicated to the promotion of Human Rights through research, training and education, established and domiciled in Sweden;
Noting that the Parties have been cooperating in the promotion of human rights in Indonesia since 2001;
Taking into account the Memorandum of Understanding
between the Directorate General of
Human Rights and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law signed in Lund and Jakarta, September 2006, which has been terminated by mutual consent;
Desiring to continue and expand their cooperation in the forms of research, education, training and capacity building in promoting human rights including humanitarian law;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as policy of the Government of the Republic of Indonesia;
Have reached the following understanding:
I
Article 1
OBJECTIVE I
I
The Objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is to establish the legal framework of the cooperation of the Parties and the activities of RWI in Indonesia to promote Human Rights in Indonesia. Article 2
SCOPE OF COOPERATION
The Parties shall cooperate in contribution for the promotion of Human Rights
including
Humanitarian Law in the following activities: a.
Research
b.
Education and Training
c.
Capacity Building
d.
Translation
e.
Literature provision assistance
f.
Scholarship
g. Other activities which shall be agreed by the Parties in writing Article 3
CONTRIBUTIONS OF RWI
I.
RWI shall provide the following contributions: a.
funds from donor agencies for projects and programs, including conferences, seminars, discussion forums, visit programs, performances, exhibitions, training programs, research, writing, and publications;
b.
scholarships or support for academic studies both domestically and internationally;
c.
procurement and donation of books, journals and other publications for libraries and other institutions in Indonesia;
d.
providing staff including both Indonesian and expatriate as required to implement the activities of RWI in Indonesia in consultation with MOLAHR. Appointment of expatriate
I
I
I
staff is subject to approval by MOLAHR;
'1
II
e.
I
I
I
I
providing consultants, including both Indonesian and foreign consultants, to assist in the development and implementation of projects and programs pursuant to this MoU in consultation with MOLAHR. MOLAHR reserves the right to object to the appointment of individual foreign consultants;
I
2. R WI shall fully consult and coordinate with MOLAHR m planning, implementation and evaluation of the programs and projects; 3. R WI shall submit reports and evaluations to MO LAHR on a regular basis;
ARTICLE 4 CONTRIBUTIONS BY MOLAHR
MO LAHR in accordance with prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, shall: a.
assist in arranging the favourable treatment with respect to entry visa and stay permit to the personnel of RWI and their family members;
b.
be active in the planning and implementation of the programs with R WI.
c.
monitor, supervise, and evaluate the programs carried out by R WI. The monitoring, superv1s1on and evaluation will be conducted with other related Indonesian government agencies.
Article 5
MECHANISM OF COOPERATION
I. Detailed mechanism of cooperation shall be defined in the Program Direction as annex and shall constitute an integral part of this MoU; 2. Detailed programs and activities of this MoU shall be set up and concluded by the parties in writing in annual Plans of Operation, as defined in the Program Direction. 3. If deemed necessary, the Parties may involve government agencies of the Republic of Indonesia other than MOLAHR as well as local non government organisations to implement the agreed programs. 4. The involvement of other Indonesian government agencies and local non government organisations shall be agreed by the Parties. Such local non government organisations shall be established and officially registered in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations.
Article 6 LIMITATION OF ACTIVITIES
I.
R WI shall be required that all activities and personnel under this agreement: a.
respect and comply with the laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia;
b.
be in line with the Indonesian National Interest
c.
respect the sovereignty and unity of the Unitarian State of the Republic of Indonesia; and refrain from supporting any separatist movement;
d.
refrain from involving in any intelligence/clandestine activities;
e.
refrain from conducting any activities outside regulations in Indonesia and those that have been agreed by the Parties;
f.
respect the customs, traditions, culture, and religion of local communities;
g.
shall not engage in any political and commercial activities, anJ;
h.
shall not engage in activities to promote any religion \\'hatsoever;
1.
shall not collect funds from other individuals or orgnnisations in Indonesia to support the programs and activities;
j.
shall not engage in any political an
k.
shall optimize the utilisation of local human resources.
I
2.
Any violations of the above mentioned in paragraph l of this arlide nrn.y result in revoking all permits of personnel concerned and termination of rhe relev,-1nt program.
Article 7 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Each Party shall protect, within the territory of their country, intellectual property rights of other Party in accordance with the domestic law in force in their respective country
2. In case specific arrangements, programs or project may result in intellectual prope1ty, the Parties shall include
s~parate
arrangement in accordance with the regulations in their resp:::ctive
countries. Article 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes or differences between the Parties concerning the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations and negotiations.
Article 9 Al\,IENDMENT
This MoU may be amended by mutual written consent by the parties. The amendments shall come into force on the date as may be determined by the Parties and shaH constitute an integral µart of this MoU.
11
Article 10 Coordinating Agency
1. MOLAHR assigns Directorate General of Human Rights (DGHR) as the coordinating agency. I
I
2.
RWI assigns RWI in Indonesia as the coordinating agency.
Article 11 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU shall come into force on the date of its signing, and shall remain for 3 (three) years period and maybe extended by the parties in mutual written consent. 2. This MoU may be terminated by each Parties by giving a written notification 6 months m advance. 3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any activity, project or program made pursuant to this MoU until the completion of such activity, project or program, unless the parties agree otherwise in writing.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. Done in duplicate in Jakarta, on the 17111 day of November in the year of 2009 in English and Indonesia languages. Both texts being equally authentic.
For the Ministry of Laws and Human Rights of the Rep1;1blic of Indonesia
For the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights a d
r---; /' .
Prof. Harkristuti 11Lrkris:wo, SH, MA, Ph.D Director General of Human Rights
umanitarian Law
~~~I ~ Deputy Director
Annex PROGRAM DIRECTION
I. BACKGROUND The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOLAHR", and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, hereinafter referred to as "RWI", both hereinafter referred to as "the Parties", have a common goal in the promotion of human rights in Indonesia, and have cooperated to achieve this end since 2001. MOLAHR and RWI now work in partnership to promote human rights through the Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MoU", the mechanism of which is set out in the Program Direction.
II. PROGRAM A. PROGRAM FOCUS The primary focus of the cooperation between MOLAHR and RWI is to promote human rights in Indonesia through research, training and education.
B. PROGRAM SCOPE The scope of the program for this cooperation is to carry out human rights and humanitarian law programs through research, training, education, capacity building, translation, literature assistance, scholarship and other activities.
C. PROGRAM MANAGEMENT 1. Annual Plan of Operation a. For each year of implementation of the Memorandum of Understanding, RWI shall prepare the design of an Annual Plan of Operation as a reference for implementation of program(s) in the respective working areas, containing: I ) Introduction 2) Overall Objectives 3) Specific Goals 4) Activities 5) Expected Outcomes 6) Locations 7) Local Counterparts 8) Target Groups 9) Sources of Financing 10) Schedule of Program Implementation b. The Annual Plans of Operation shall be discussed with MOLAHR as the counterpart and agreed by the Parties. c. The Annual Plans of Operation shall become a reference for RWI and MOLAHR in the implementation of activities in the respective working areas. d. The Annual Plans of Operation may be subject to modification during the year of implementation in consultation between RWI and MOLAHR and agreed by the Parties.
2. Program Financing The financing for the implementation of RWI programs is derived from the Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) and other international funding sources in consultation between RWI and MOLAHR.
3. Locations of Implementation The program implementation of RWI shall be implemented throughout the Republic of Indonesia in consultation between RWI and MO LAHR, with locations included in the Annual Plans of Operation.
III. IMPLEMENTATION A. Central Level 1. MOLAHR as the counterpart shall be responsible to make the implementation of the cooperation effective. 2. MOLAHR assists and coordinates with central government agencies and local government agencies which are involved in the program and work in the fields relevant to the program under implementation.
B Provincial Level I. The heads of local government agencies which work in the relevant fields shall be responsible to make the implementation of the cooperation program with RWI effective. 2. The Governor through the local government agencies which work in the relevant fields shall assist the District/City Governments in RWI working areas to optimize the implementation of annual activities. C. Other Local Counterparts 1. RWI may cooperate with other Indonesian government agencies and local non-governmental organisations, subject to agreement by the Parties. 2. Local non government organisations involved in cooperative activities should be legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Indonesia.
IV. MONITORING & EVALUATION 1. MO LAHR and R WI shall agree upon programs/projects and locations to be monitored and evaluated by MOLAHR with other related Indonesian government agencies on a regular basis. 2. MOLAHR with other related Indonesian government agencies may undertake incidental monitoring and evaluation as deemed necessary. 3. MO LAHR shall submit a report of the monitoring and evaluation result to RWI and other related Indonesian government agencies.
V. REPORTING & PUBLICATION A. REPORTING l. RWI shall prepare and submit an Annual Report to MOLAHR as the counterpart, to be distributed to the related Indonesian government agencies. 2. The Annual Report shall contain : 1) Introduction 2) Overall Objectives 3) Specific Goals 4) Activities 5) Outputs 6) Locations 7) Local Counterparts 8) Target Groups 9) Sources of Financing 10) Problems Encountered and Lessons Learned
3. RWI may, if necessary, submit incidental reports as needed to MOLAHR as the counterpart.
B. PUBLICATION 1. RWI shall consult with MOLAHR as the counterpart regarding publication outside the scope of cooperation as stated in the Memorandum of Understanding. 2. RWI together with MOLAHR as the counterpart, and other related Indonesian government agencies and local non government organisations which work in the fields relevant to the program under implementation, may jointly publish the result of the cooperation program.
