Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional dan Tata Tertib Konperensi Perburuhan Internasional
2
E CE! V
o IT
45259
DAFTAR ISI flalaman
Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional
3
Daflarlsi
4
Naskah Konstitusi
5
Tata Tertib Konperensi Perburuhan Internasional
27
Daftar Isi
28
Naskah Tata Tertib
31
Perjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Organisasi Perburuhan Internasional
83
Indeks Konstitusi Organ isasi Perburuhan Internasional dan Tata Tertib Konperensi Perburuhan Internasional
93
KONSTITUSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
DAFTAR ISI
Halarnan
Mukadimah
5
Bab I: Organisasi
5
Bab II: Prosedur
13
BabIII:Uinum
21
Bab IV: Ketentuan lain-lain
24
Lampiran: Dekiarasi mengenai maksud dan tujuan Organisasi Perburuhan Internasional
24
Naskah Konstitusi' MUKADTMAH
Bahwa perdamaian yang bersifat universal dan abadi hanya dapat dicapai apabila perdamaian tersebut berlandaskan keadilan sosial; Bahwa kondisi-kondisi perburuhan yang ada sering kali dikaitkan dengan
ketidakadilan, kesukaran hidup, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pokok yang dialami oleh banyak orang. Hal mi mengakibatkan timbulnya kegelisahan sosial yang dapat mengancam
perdamaian dan ketentraman dunia. Karena itu, upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kerja yang ada ainat mendesak untuk dilakukan, misalnya, melalui pengaturan jam kerja termasuk penyusunan ketetapan rnengenai han kerja (working day) dan minggu kerja (working week) maksirnum, pengaturan di bidang penawaran tenaga kerja, upaya-upaya
pencegahan pengangguran, ketentuan mengenai upah hidup layak, penlindungan bagi pekerja terhadap penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, perlindungan bagi anak-anak, orang muda, dan wanita yang bekerja, ketentuan mengenai usia lanjut dan cedera, perlindungan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan di luar negeri, pengakuan terhadap pninsip pemberian imbalan yang sama untuk pekerj aan yang bernilai sama, pengakuan terhadap prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, pengorganisasian pendidikan kejuruan dan teknik, serta langkah-langkah lain; Bahwa kegagalan suatu bangsa dalam mengupayakan kondisi kerja yang manusiawi merupakan penghalang bagi bangsa lain yang ingin memperbaiki kondisi kerja di negaranya;
Para Pihak yang Bericepentingan (The High Contracting Parties), tergerak oleh rasa keadilan dan kemanusiaan serta oleh keinginan untuk mencapai perdamaian dunia yang abadi, dan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Mukadimah ml, menyetujui Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional berikut mi: BAB I - ORGANISASI
Pasal 1 1. Suatu organisasi yang bersifat permanen dengan mi didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikemukakan dalam Mukadimah Konstitusi mi dan tujuan-tujuan yang dikernukakan dalam Deklarasi rnengenai Maksud
Naskah ash Konstitusi, yang disusun pada tahun 1919, telah diubah dengan amandemen-amandemen berikut: Amandernen 1922, yang mulai bcrlaku pada 26 September 1946; Amandemen 1946, yang mulal berlaku pada tanggal 20 April 1948; Amandemen 1953, yang mulai bcrlaku pada tanggal 20 Mel 1954; Amandemen 1962, yang initial berlaku pads tanggal 22 Mci 1963; dan Amandemen 1972, yang mulai berlaku pads tanggal I November 1974.
Pendirian Organisasi
Konstitusi PsI. 2
6
dan Tujuan Organisasi Perburuhan Internasional, yang ditetapkan di Philadelphia pada tanggal 10 Mci 1944, yang naskahnya dii ampirkan dalam Konstitusi mi. Kcanggotaan organisasi
Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional adalah Negara-Negara yang menjadi Anggota Organisasi pada tanggal 1 November 1945, dan Negara-Negara lain yang dapat menjadi Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam alinea 3 dan alinea 4 pasal mi.
Negara Anggota perintis Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara yang diterirna menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan
keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi Anggota Organisasi Perburuhan Intern asional dengan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional pernyataan resmi bersedia
menerima dan mentaati kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional. Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional juga dapat menerima suatu Negara menjadi Anggota melalui pemungutan suara apabila
Negara tersebut memperoleh suara setuju dan dua pertiga delegasi yang hadir mengikuti pernungutan suara tersebut, termasuk dan dua pertiga delegasi Pemerintab Negara Anggota yang hadir dan membenikan suaranya.
Penerirnaan suatu Negara menjadi Anggota melalui pemungutan suara
menjadi resmi setelah Pemerintah Negara yang telah disetujui keanggotaannya tersebut menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor
Perburuhan Internasional pernyataan bersedia menerima dan mentaati kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konstitusi Organisasi. Pengunduran din
Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tidaic diperkenankan mengundurkan din tanpa pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Pengunduran din Negara tersebut mulai berlaku dua tahun seteiah surat pemberitahuan pengunduran din Negara tersebut diterima oleh Direktur Jenderal, dengan catatan bahwa pada saat pengunduran din itu menjadi resmi, Negara tersebut telah menyelesaikan sernua kewajiban
keuangan yang timbul sebagai akibat dan keanggotaannya. Pengunduran din Negara Anggota yang telah meratifikasi suatu Konvensi perburuhan
internasional tidak membatalkan kewaj iban-kewaj iban yang harus dilakukannya sebagai akibat dan ratifikasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Konvensi. Penerimaan kernbali
Organ
Untuk dapat diterirna kembali menjadi anggota, Negara yang telah berhenti dan keanggotaan Organisasi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam alinea 3 atau alinea 4 pasal mi.
Pasal2 Organisasi Perburuhan Internasional terdiri dan: (a) Konperensi Urnum wakil-wakil Anggota;
Konstitusi 7
Psi. 3
Badan Pimpinan yang susunannya dijelaskan dalarn pasal 7; dan Kantor Perburuhan Internasional yang berada di bawah pengawasan Badan Pimpinan,
Pasal 3 1.
Pertemuan-perternuan Konperensi Umum para perwakilan Negara
Anggota diselenggarakan dad waktu kewaktu tergantung keperluan, Konperensi
Konperensi
Pertemuan dan delegasi
Umurn mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, Konperensi Urnum terdiri dan empatperwakilanyangberasal dan masing-masing NegaraAnggota. Dua di antaranya adalahperwakilan dan delegasi Pemerintah. Dua sisanya adalah delegasi yang mewakili para pengusaha dan delegasi yang mewakili para pekerja dan masing-masing Negara Anggota. 2. Masing-masing delegasi dapat didampingi oleh penasehat. Jumlah penasihat pendamping delegasi tidak boleh melebihi dua orang untuk setiap pokok bahasan dalarn agenda pertemuan. Apabila masalah yang inenyangkut (pekerja) wanita dibahas dalam Konperensi, sekurang-kurangnya satu dan kedua penasihat pendamping tersebut haruslah wanita. 3.
Setiap Negara Anggota yang bertanggung jawab atas hubungan
internasional tenitorial wilayah yang menjadijajahannya dapat mengangkat penasehat-penasehat tambahan untuk masing-masing delegasi. Penasehatpenasehat tersebut adalah:
Pen asehat
Penasehatpenasehat dan terilorial wilayah jajahan
orang-orang yang dinominasikan oleh Negara Anggota yang bersangkutan sebagai wakil dan wilayah jajahan tersebut untuk menangani hal-hal yang berada di bawah kekuasaan wilayahjajahan itu untuk menjalankan pemerintahannya sendiri,
orang-orang yang dinominasikan oleh Negara Anggota yang bersangkutan untuk memberikan nasehat kepada delegasi-delegasi yang ditunjuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan wilayahjajahan yang tidak mernpunyai pernerintahan sendini. 4. Apabila wilayah jajahan tersebut berada di bawah kekuasaan bersama dan dna atau lebih Negara Anggota, nominasi penasehat dapat
dilakukan untuk memberikan nasehat kepada delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh Negara-Negara Anggota yang bersangkutan. 5. Negara-Negara Anggota berkewajiban menominasikan delegasidelegasi non-penierintah dan penasehat-penasehat yang dipilih dengan persetujuan organisasi-organisasi industrial yang ada, yang merupakan
Nominasi wakil-wakil nonpensenintah
organisasi-organisasi yang paling mewakili pengusaha atau pekerja di negaranegara tersebut. 6. Penasehat tidak diperkenankan berbicara kecuali diminta oleh delegasi yang mereka dampingi dan dengan ijin (otorisasi) khusus yang diberikan oleh Presiden Konperensi. Selain itu, penasehat juga tidak
dibenarkan ikut dalarn pernungutan suara.
Status penasehat
Konstitusi 8
PsI.4-7
Dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Presiden Konperensi, delegasi dapat rnengangkat salah satu penasehat yang dimilikinya untu.k bertindak sebagai wakil delegasi. Apabila mi terjadi, maka penasehat
yang telah diangkat untuk bertindak sebagai wakil delegasi tersebut harus diperkenankan untuk berbicara dan ikut dalam pemungutan suara. Nama-nama delegasi beserta para penasehat masing-masing akan disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional oleh pemerintah dan masing-masing Negara Anggota. Surat-surat kepercayaan
Surat-surat kepercayaan delegasi dan penasehatnya wajib diperiksa oleh Konperensi. Apabila pemungutan suara yang dilakukan oleh delegasi-
delegasi yang hadir menghasilkan dua pertiga suara yang menyatakan menolak, Konperensi dapat menolak untuk ninerima delegasi atau penasehat yang dianggapnya tidak dinominasikan menurut pasal mi.
Pasal 4
Hak suara
Setiap delegasi berhak memberikan suara secara individual mengenai segala hal yang dapat dipertimbangkan oleh Konperensi.
Apabila salah satu Anggota gagal menorninasikan salah satu delegasi non-pernerintah yang berhak dinominasikan, delegasi non-pernerintah Iainnya
diperkenankan untuk duduk dan berbicara dalam Konperensi, tetapi tidak memberikan suara. Apabila, sesuai denganpasal 3, Konperensi menolak menerima salah satu delegasi dan salah sam Anggota, ketentuan-ketentuan pasal sekarang
wajib diberlakukan seolah-olah delegasi yang bersangkutan tidak dinorninasikan.
Teinpat pertemuan Konperensi
Pasal5 Perternuan Konperensi wajib dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Badan Piinpinan, tergantung dan keputusan yang rnungkin telah diambil oleh Konperensi itu sendiri dalam pertemuan sebelumnya.
Kedudukan Kantor Perburuhan Internasionat
Pasal 6 Setiap perubahan dalam kedudukan Kantor Perburuhan Internasional wajib diputuskan oleh Konperensi dengan dua pertiga mayoritas suara dibenikan oleh delegasi-delegasi yang hadir.
Pasal 7
Badan Pimpinan Komposisi
1.
Badan Pimpinan harus terdiri dan lima puluh tiga orang, di inana
Konstitusi 9
Psl.8
Duapuluh delapan niewakili pernerintah, Empatbelas mewakili pengusaha, dan Empatbelas mewakili pekerja. Dan duapuluh delapan orang yang mewakili pemerintah, sepuluh di antaranya barns diangkat oleh Negara Anggota yang merupakan negara industri
Wakil-wakil
pemerintah
utama, dan delapan belas sisanya harus diangkat oleh Negara Anggota yang dipilih untuk tujuan itu oleh delegasi-delegasi pemerintah pada Konperensi, di luar delegasi dan kesepuluh Negara Anggota yang telah disebutkan sebelunmya.
Tergantung kebutuhan, Badan Pimpinan harus menentukan mana dan Negara-negara Anggota Organisasi yang termasuk negara industri utama dan Badan Pimpinanjuga harus membuat peraturan untuk memastikan bahwa semua pertanyaan yang berkenaan dengan pemilihan Negara Anggota yang dikategorikan sebagai negara industri utama dipertimbangkan oleh suatu pani-
Negaranegara yang terniasuk negara industri utama
tia yang bersifat netral sebelum diputuskan oleh Badan Pimpinan. Setiap naik banding yang diajukan oleh suatu Negara Anggota yang berkeberatan atas keputusan Badan Pimpinan mengenai Negara Anggotamana yang termasuk kategori negara industri utama akan ditanggapi dan diputuskan oleh Konperensi.
Tetapi naik banding yang diajukan kepada Konperensi tidak menghalangi
keputusan Badan Pimpinan sampai naik banding itu diputuskan oleh Konperensi.
Orang-orang yang mewakili pengusaha wajib dipilih oleh delegasidelegasi Pengusaha pada Konperensi dan orang-orang yang mewakili pekerja wajib dipilih oleh delegasi-delegasi Pekerja pada Konperensi.
Waldi-wakil Pengusaha
Masa keija Badan Pimpinari adalah tiga tahun. Apabila karena
Masa kerja
dan Pekerja
sesuatu hal pemilihan Badan Pimpinan tidak dilaksanakan padahal masa kerja
Badan Pimpinan yang bersangkutan sudah habis, maka Badan Pimpinan demisioner sampai pemilihan Badan Pimpinan yang barn dilakukan. Metode untuk mengisi posisi-posisi yang kosong dan mengangkat para pengganti serta urusan-urusan lain yang serupa wajib diputuskan oleh Badan Pimpinan dengan persetujuan Konperensi.
Posisi kosong, pengganti, dli,
Dan waktu ke waktu, Badan Pimpinan wajib memilih dan para anggotanya seorang ketua dan dua wakil ketua. Dan ketiga orang itu, yang satu orang harus mewakili suatu pemerintah, satu orang lainnya mewakili pengusaha, dan satu orang berikutnya mewakili pekerja.
Pengurus
Badan Pimpinan wajib mengatur prosedurnya sendiri dan
Prosedur
menetapkan waktu pertemuan yang akan diselenggarakannya. Suatu pertemuan khusus wajib diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya enambelas wakil pada Badan Pimpinan.
Pasal 8 1.
Harus ada seorang Direktur Jenderal Kantor Perburuhan
Internasional yang diangkat oleh Badan Pimpinan, dan, sesuai dengan
Direktur Jenderal
Konstitusi 10
PsI. 9, 10
instruksi yang diberikan Badan Pimpinan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Kantor Perburuhan Internasional secara efisien dan rnelaksankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 2. Direktur Jenderal atau wakilnya wajib menghadiri semua pertemuan yang dilakukan oleh Badan Pimpinan.
Pasal 9
Staf Pengangkatan
StafKantor Perburuhan Internasional wajib diangkat oleh Direktir Jenderal berdasarkan peraturan yang disetujui oleh Badan Pimpinan.
Sedapat mungkin, tentunya dengan meniperhatikan efisiensi pekerjaan Kantor Perburuhan Intemasional, Direktur Jenderal berkewajiban memilih staf yang berasal dan bermacam-macam bangsa. Sejumlah staf yang dipilih tersebut haruslah wanita. Tanggung jawab dengan ka rakter internasional
Tanggungjawab Direktur Jenderal dan stafnya harus secara eksklusif
merniliki karakter internasional. Dalarn menjalankan tugasnya, Direktur Jenderal beserta stafnya tidak boleh meminta atau menerirna petunjuk dan pemerintah manapun atau dan pihak berwenang manapun di mar Organisasi Perburuhan Internasional. Direktur Jenderal beserta stafnya harus menahan din dan melakukan tindakan yang dapat mencemari kedudukan yang mereka miliki karena sebagai pejabat internasional mereka hanya bertanggungjawab kepada Organisasi.
Setiap Anggota Organisasi berkewajiban menghormati karakter eksklusifinternasional dan tanggungjawab yang diniiliki Direktur Jenderal beserta stafnya dan tidak mencoba mempengaruhi mereka dalam menjalankan kewajibannya.
Pasal 10
Fungsi
Kantor Perhurulian Internasional
Fungsi Kantor Perbunuhan Internasional meliputi pengumpulan dan
penyebaran informasi mengenai semua subyek / pokok bahasan yang berkaitan dengan penyesuaian secara internasional kondisi-kondisi industrial dan perburuhan, terutama pemeriksaan terhadap pokok-pokok bahasan yang
diusulkan untuk diajukan kepada Konperensi dengan tujuan untuk menyimpulkan Konvensi-konvensi internasional, dan melakukan investigasi
khusus sebagaimana diperintahkan oleh Konperensi atau oleh Badan Pimpinan.
Tergantung pada petunjuk yang diberikan oleh Budan Pimpinan, Kantor Perburuhan Internasional berkewajiban:
menyiapkan dokumen mengenai berbagai hal yang tercantum pada agenda pertemuan Konperensi; memberikan kepada pemerintah yang memintanya semua bantuan yang
Konstitusi 11
Psi. 11,12
Iayak dan dapat diberikannya dengan wewenang dan kuasa yang dirnilikinya sehubungan dengan penyusunan kerangka undang-undang
dan peraturan berdasarkan keputusan-keputusan Konperensi dan perbaikan praktek-praktek administratif dan sistem pengawasan (inspeksi); menjalankan tugas yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan Konstitusi mi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi secara efektif; mengedit dan menerbitkan, dalam bahasa-bahasa yang diinginkan oleh Badan Pimpinan, publikasi-publikasi mengenai masalah-masalah industri dan lapangan kerja yang menarik kepentingan internasional. 3. Secara umum, Kantor Perburuhan Internasional harus memiliki kekuasaan dan tugas yang dapat diberikan oleh Konperensi atau Badan
Pimpinan.
Pasal 11 Departemen-departemen pernerintah Negara Anggota yang menangani masalah industri dan lapangan kerja dapat berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Jenderal melalui wakil pemerintah masing-masing yang duduk dalam Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Intemasional atau, apabila inereka tidak memiliki wakil dalam Badan Pimpinan, melalui pejabat yang diberi wewenang oleh pernerintah yang bersangkutan dan ditunjuk untuk berkomunikasi dengan Direktur Jenderal.
Pasal 12 Organisasi Perburuhan Intemasional wajib bekerja sama menurut ketentuan Konstitusi mi dengan organisasi-organisasi internasional yang bersifat umum dan yang diberi kepercayaan untuk melakukan koordinasi kegiatan antara organisasi-organisasi publik internasional dengan tanggung jawab khusus dan organisasi-organisasi publik internasional dengan tanggung jawab khusus di bidang-bidang terkait.
Organisai Perburuhan Internasional dapatmembuat pengaturan yang
Iayak bagi wakil-wakil organisasi publik internasional untuk ikut berpartisipasi dalarn persidangan tanpa memberikan suara.
Organisasi Perbun.ihan Internasional dapat membuat pengaturan yang layak untuk melakukan konsultasi yang dianggapnya perlu dengan lembaga-lembaga swadaya internasional yang diakui, termasuk dengan organisasi-organisasi internasional pengusaha, pekerja, petani dan koperasi.
Hubungaii dengan pemerintah
}lubungan dengan organisasiorganisasi internasional
Konstitusi 12
PsI. 13
Pengaturan keuangan dan anggarafl
Pasal 13 1. Organisasi Perburuhan Internasional dapat membuat pengaturanpengaturan keuangan dan anggaran dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila dipandang penn.
2.
Sernentara menunggu diambilnya keputusan rnengenai pengaturan-
pengaturan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) di atas atau apabila pengaturan-pengaturan tersebut belurn dilaksakan: (a) Setiap Negara Anggota harus rnembayar sendiri biaya perjalanan dan biaya akomodasi delegasi masing-masing, para penasehat, serta wakilwakilnya yang menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Konperensi atau oleh Badan Pimpinan; (b) Semuabiaya lain Kantor Perburuhan Internasional dan biaya pertemuan Konperensi atau Badan Pimpinan hams dibayar oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dan dana umum Organisasi Perburuhan Internasional;
(c) Pengaturan-pengaturan untuk persetujuan, alokasi dan pengumpulan anggaran Organisasi Perburuhan Internasional hams ditentukan oleh Konperensi berdasarkan dua pertiga mayoritas suara yang diberikan oleh para delegasi yang hadir, dan hams menetapkan persetujuan anggaran dan pengaturan-pengaturan bagi alokasi biaya di antara Anggota-Anggota Oianisasi oleh suatu panitia yang terdiri dan wakil-wakil parapemerintah. 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional harus ditanggung oleh para Anggotanya sesuai dengan
pengaturan-pengaturan yang berlaku menurut ayat 1 atau ayat 2 (c) Pasal mi. Tunggakan iuran
4.
Anggota Organisasi yang menunggak pembayaran iuran yang harus
dibayarkannya kepada Organisasi tidak memiliki hak suara dalam Konperensi, dalam Badan Pimpinan, dalam panitia manapun, atau dalarn pemilihan anggota Badan Pimpinan, apabila jumlah tunggakannya sama dengan atau melebihi jumlah iuran yang harus dibayarnya untuk dua tahun terakhir penuh berturut-turut. Meskipun demikian, Konperensi dapat mengijinkan Anggota yang menunggak tersebut untuk memberikan suara dengan persetujuan berdasarkan dua pertiga mayoritas suara deegasi yang hadir apabila Konperensi puas dan man menerima alasan yang diberikan yaitu bahwa penunggakan tersebut teijadi karena kondisi-kondisi di luar kendali Anggota yang bersangkutan.
Tanggung
jawab keuangan
Direktur Jenderal
5.
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional bertanggung
jawab kepada Badan Pimpinan atas pengeluaran dana Organisasi Perburuhan Intemasional.
Konstitusi 13
Psi. 14-16
BAB II - PROSEDUR
Pasal 14 Agenda semua perternuan Konperensi diatur oleh Badan Pimpinan, yang wajib mempertimbangkan semua saran mengenai agenda pertemuan
Agenda Konperensi
yang diberikan oleh pemerintah salah satu Negara Anggota atau oleh organisasi-organisasi perwakilan yang diakui menurut pasal 3, atau oleh organisasi publik internasional.
Badan Pimpinan wajib membuat peraturan untuk memastikan persiapan teknis yang matang dan menyeluruh serta terlaksananya konsultasi yang mernadai oleh Anggota-Anggota yang paling berkepentingan, rnelalui pembentukan suatu panitia persiapan atau sebaliknya, yaitu sebelum suatu Konvensi atau Rekomendasi diterima dan disetujui oleh Konperensi.
Pasal 15
Direktur Jenderal wajib bertindak sebagai Sekretaris Jenderal
Persiapan untuk Konperensi
Pemberitahuan
agenda dan laporan untuk Konperensi
Konperensi, dan wajib mernastikan bahwa agenda Konperensi sudah diterirna oleh semua Anggota empat bulan sebelum pertemuan Konperensi diadakan. Melalui para Anggota, Direktur Jenderal juga wajib memberitahukan agenda
Konperensi kepada delegasi-delegasi non-pemerintah apabila ada yang ditunjuk. Laporan (keterangan) mengenai setiap butir agenda Konperensi hams sudah diterima oleh para Anggota pada waktunya sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk rnempelajarinya sebelurn perternuan Konperensi. Badan Pimpinan berkewajiban membuat peraturan untuk melaksankan ketentuan mi.
Pasal 16
Pemerintah Negara Anggota dapat secara resmi menyatakan
Keberatan terhadap agenda Konperensi
berkeberatan karena ada butir atau butir-butir tertentu yang masuk ke agenda
Konperensi. Alasan keberatan tersebut harus dijelaskan dalam suatu pernyataan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal, yang kemudian wajib menyebarluaskan alasan itu ke semua Anggota Organisasi.
Akan tetapi, butir-butir agenda Konperensi yang dipermasalahkan tidak boleh dihapus dan agenda apabila pada Konperensi, mayoritas dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir rnenghendaki untuk mempertimbangkan butir-butir tersebut.
Di luar ketentuan ayat 2, apabila Konperensi memutuskan, berdasarkan dna pertiga suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir, untuk membahas pokok bahasan barn, maka butir atau pokok bahasan baru tersebut hams dimasukkan ke dalam agenda untuk pertemuan selanjutnya.
Dimasukkannya butir baru oleh Konperensi
Konstitusi Psi. 17-19
14
Pengurus
Pasal 17
Konperens, prosedur dan panitia
Konperensi wajib rnemilih seorang president dan tiga wakil presiden. Salah seorang wakil president haruslah seorang anggota delegasi pemerintah, yang seorang lagi haruslah seorang anggota delegasi pengusaha, dan yang satunya lagi haruslah seorang anggota delegasi pekerja. Konperensi wajib
rnenyusun prosedurnya sendiri dan dapat mengangkat panitia untuk mernpertimbangkan dan melaporkan apa saja. Pemungutan
suara
Kecuali dinyatakan lain dalarn Konstitusi mi atau menurut ketentuan
Konvensi atau instrumen perburuhan lain yang memberikan kekuasaan kepaada Konperensi atau menurut pengaturan keuangan dan anggaran yang
diterirna dan disetujui menurut pasal 13, semua hal harus diputuskan berdasarkan mayoritas tunggal melalui pernungutan suara yang dilakukan oleh delegasi-delegasi yang hadir. Kuorum
Pernungutan suara dinyatakan batal kecuali jumlah suara yang diberikan sama dengan setengah jurnlah delegasi yang menghadiri Konperensi.
Tdnaga ahil
Pasal 18
tekns
Konperensi dapatmenarnbahkan tenaga ahli di bidang teknis yang tidak mempunyai hak pilih ke dalam panitia manapun yang dibentuknya.
Konvensi dan Rekomendasi
Pasal 19
Keputusan Konperensi
Apabila Konperensi memutuskan untuk menerirna dan menyetujui usulan mengenai pokok bahasan yang tercanturn pada agenda sidang, maka Konperensi menentukan apakah usulan-usulan tersebut harus berbentuk (a) suatu Konvensi internasional, atau (b) suatu Rekoniendasi, yaitu apabila keadaan yang menjadi ruang lingkup atau konteks dan subyek atau aspek yang dibahas pada saat itu dinilai rnasih belum sesuai atau belum tepat untuk pembentukan suatu Konvensi.
Peinungutan
Setelah menentukan apakab suatu usulan harus berbentuk (a) atau (b) sebagairnana dijelaskan dalam ayat (1) di atas, Konperensi mernerlukan mayoritas dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi-delegasi yang hadir pada pemungutan suara final untuk inenerirna dan menyetujui suatu Konvensi atau Rekornendasi.
suara diwajibkan
Dalam merurnuskan suatu Konvensi atau Rekornendasi yang
Modilikasi bagi kondisi lokal yang bersifat
pelaksanaannya bersifat urnurn, Konperensi tidak boleh mengabaikan negaranegara yang memiliki kondisi industrial yang sangat jauh berbeda dan negara-
kllusus
negara lain pada uniumnya karena kondisi cuaca! iklirn, perkembangan organisasi-organisasi industrial yang belurn sempurna, atau karena kondisikondisi lain di negara-negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Konperensi wajib menyarankan modifikasi, bilamana perlu, yang diperlukan untuk mengakomodasi kondisi industrial di negara-negara tersebut.
Konstitusi PsLI9
15
Dua salman Konvensi atau Rekomendasi harus disahkan kotentikannya dengan tanda tangan Presiden Konperensi dan tanda tangan
Naskab otenfik
Direktur ienderal. Dan kedua salman tersebut, satu di antaranya harus disimpan di arsip Kantor Perburuhan Internasional dan satunya lagi disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Jenderal akan
menyampaikan selembar salman Konvensi atau Rekoniendasi yang telah disahkan kepada masing-masing Anggota. Dalam hal Konvensi, niaka:
(a) Konvensi tersebut wajib disampaikan kepada semua Anggota untuk diratifikasi; (b) Setiap Anggota berkewajiban untuk membawa Korivensi tersebut ke hadapan pihak berwenang yang berkompetensi meratifikasi Konvensi
supaya Konvensi tersebut dapat dilaksanakan melalui perundangundangan atau tindakan lain. Penyampaian konvensi kepada instansi dan pihak yang berwenang rneratifikasinya wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya sam tahun dan penutupan sidang Konperensi, atau, apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hal mi tidak rnungkiu dapat dilakukan dalam jangka waktu sam tahun setelah penutupan sidang, maka penyampaian tersebut dapat dilakukan sedini mungkin begitu keadaannya memungkinkan tetapi tidak boleh Iebih larna dan 18 bulan sejak penutupan sidang Konperensi. (c) Anggota diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan,
sesuai dengan ketentuan pasal mi, untuk membawa Konvensi yang bersangkutan ke hadapan pihak berwenang yang tadi telah disebutkan,
beserta keterangan rnengenai pihak berwenang yang dianggap berkompeten tersebut, dan tindakan yang mereka lakukan.
(d) Apabila Anggota rnendapatkan ijin dan pihak berwenang yang berkompetensi untuk meratifikasi konvensi, maka Anggota yang bersangkutan akan menyampaikan ratifikasi resmi Konvensi kepada Direktur Jenderal dan niengambil tindakan yang perlu supaya ketentuanketentuan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut terlaksana. (e) Apabila Anggota tidak rnendapatkan ijin dan pihak berwenang yang
berkompeten untuk nieratifikasi konvensi, maka tidak ada kewajiban lebih lanjut yang dibebankan kepada Anggota yang bersangkutan kecuali
bahwa Anggota tersebut wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal
Kantor Perburuhan Enternasional, setiap jangka waktu tertentu sebagaimana diminta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktek perburuhan nasionalnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dibahas dalam Konvensi, dengan menunjukkan sarnpai seberapa j auh
upaya yang telah dilakukan atau diusulkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi inelalui perundang-undangan, tindakan adniinistratif, persetujuan kolektif atau upaya-upaya lain dan juga dengan menyebutkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi atau memperlambat ratifikasi Konvensi tersebut.
Kewajiban Anggota seliubungan dengan Konvensi
Konstitusi 16
PsI. 19
Kewajiban Anggota sehubungan dengan Rekomendasi
6.
Dalam hal Rekomendasi:
Rekomendasi akan disampaikan ke semua Anggota untuk dipertimbangkan dengan harapan supaya Rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur perundang-undangan nasional atau melalui jalur-jalur lain. Setiap Anggota berkewajiban dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak penutupan sidang Konperensi, atau, apabila keadaan
tidak inemungkinkan hal mi, sedini mungkin begitu keadaan rnemungkinkan tetapi tidak lebih lama dan 18 bulan setelah penutupan sidang Konperensi - untuk membawa Rekomendasi ke hadapan pihak berwenang yang berkompetensi menangani hal-hal yang menj adi pokok Rekomendasi supaya Rekornendasi tersebut diberi kekuatan hukum rnelalui jalur perundang-undangan atau melalui tindakan lain.
Anggota berkewajiban memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional langkah-langkah yang diambil sesuai dengan pasal mi untuk membawa Rekomendasi yang bersangkutan ke hadapan pihak berwenang yang tadi telab disebutkan beserta keterangan mengenai pihak berwenang yang dianggap berkompetensi, dan mengenai tindakan yang mereka lakukan; Selain mengajukan Rekomendasi kepada pihak berwenang tersebut, tidak ada kewajiban lain yang dibebankan kepada Anggota kecuali bahwa
Anggota wajib memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, setiap jangka waktu sebagaimana dirninta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktek perburuhan di negara
masing-masing yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi pokok Rekoniendasi, dengan rnenunjukkan sampai seberapajauh upaya yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Rekornendasi beset-ta modifikasi ketentuan-ketentuan itu bilamana modifikasi tersebut dianggap perlu untuk menerima dan menytujui ketentuan-ketentuan itu. Kewajiban Negara federal
Dalam hal Negara federal, ketentuan-ketentuan berikut berlaku: sehubungan dengan Konvensi dan Rekomendasi yang oleh penierintah federal dianggap layak untuk diupayakan secara federal menurut sistem konstitusinya, maka kewajiban Negara yang berbentuk federal tersebut adalah sama dengan kewajiban Anggota yang bukan Negara federal. Sehubungan dengan Konvensi dan Rekornendasi yang oleh pemerintah federal dianggap lebih layak untuk dijalankan oleh negara-negara bagian, 7.
propinsi atau kanton yang bernaung di bawahnya daripada oleh pernerintah federal itu sendiri menurut sistern konstitusi Negara federal tersebut, baik secara menyeluruh maupun sebagian, maka pemerintah federal yang bersangkutan berkewajiban: (i) sesuai dengan Konstitusinya dan Konstitusi-konstitusi negara-negara bagian, propinsi, atau kanton yang bernaung di bawahnya, membuat pengaturan yang efektifuntuk mereferensikan Konvensi-konvensi dan Rekornendasi-rekomendasj tersebut tidak lebih lama dan 18 bulan sejak penutupan sidang Konperensi kepada pemerintah federal,
Konstitusi 17
Psi. 19
negara bagian, propinsi atau kanton supaya dilaksanakan melalui jalur perundang-undangan atau jalur lain; merigupayakan konsultasi secara berkala antara pemerintah federal
dengan pemerintah negara bagian, pemerintah propinsi atau pernerintah kanton sesuai dengan kesepakatan pemerintah federal, pemerintah propinsi atau pemerintah kanton yang berkepentingan. Adapun tujuan konsultasi tersebut adalahmengupayakan koordinasi di dalam Negara federal tersebut supaya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat terlaksana. Memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Intemasional
langkah-langkah yang diambil sesuai dengan pasal mi untuk mengajukan Konvensi-konvensi dan Rekornendasi-rekomendasi tersebut kepada pemerintah federtal, negara bagian, propinsi atau kanton yang berwenang dengan keterangan mengenai pihak-pihak berwenang di dalarnpemerintah-pernerintah tersebut yang dianggap berkompeten dan tindakan yang mereka lakukan; Sehubungan dengan Konvensi-konvensi yang belum diratifikasi, memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Intemasional, setiapjangka waktu tertentu sebagaimana diminta oleh
Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktek ketenagekerjaan federasi beserta negara-negara bagiannya, propinsi,
atau kanton terhadap Konvensi, dengan menunjukkan sampai
seberapa jauh upaya yang dilakukan, atau diusulkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi melalui jalur perundang-undangan, tindakan administratif, perjanjian bersama, atau jalur lain; Sehubungan dengan Rekornendasi-rekomendasi, memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, setiap jangka waktu tertentu sebagaimana diminta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktek perburuhan federasi beserta
negara-negara bagiannya, propinsi atau kanton terhadap Rekomendasi, dengan rnenurijukkan sampai seberapa jauh upaya yang dilakukan atau diusulkan untuk nie[aksanakan ketentuanketentuan Rekornendasi beserta modifikasi ketentuan-ketentuan tersebut bilamana modifikasi tersebut diperlukan untuk menerirna dan rnenyetujui ketentuan-ketentuan itu. 8. Diterima dan disetujuinya suatu Konvensi atau Rekomendasi oleh Konperensi atau ratifikasi Konvensi oleh suatu Negara Anggota tidak boleh mengurangi undang-undang, keputusan, adat istiadat, atau perjanjian yang menetapkan kondisi yang lebih baik bagi pekeija daripada yang ditetapkan dalam Konvensi atau Rekomendasi tersebut.
Pcngaruh Konvensi dan Rckornenclasi
terhadap ketentuanketentuan yang Iebih baik yang
sudah ada
Konstitusi Psi. 20-24
Pendaftaran
18
Pasal2O
ke
Perserikatan Bangsa-
Bangsa
Setiap Konvensi yang diratifikasi secara dernikian hams dilaporkan oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional kepada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftar sesuai dengan ketentuan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi Konvensi tersebut hanya mengikat Anggota yang meratifikasinya.
Konvensi yang tidals
diadopsi (diterima dan disetujui) oleli Konperensi
Pasal 21 Apabila Konvensi yang diajukan ke Konperensi dalampembahasan
final tidak rnendapatkan dukungan sebesar dua pertiga dan suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir, maka rnasingrnasing Anggota Organisasi berhak niernutuskan sendiri secara individual untuk rnenyetujui atau tidak menyetujui Konvensi tersebut.
Apabila ada Anggota yang menyetujui Konvensi tersebut, maka hal itu wajib disampaikan oleh pemerintah Negara Anggota yang menyatakan persetujuannya kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dan kepada Sekretaris Jenderal Persenikatan Bangsa-Bansa untuk didaftar sesuai dengan ketentuan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Laporan tahunan niengenal Konvensikonvensi yang
sudah diratirikasi
Pemeriksaan dan pcnyampaian laporan
Pasal 22
Setiap Anggota setuju membuat laporan tahunan kepada Kantor Perburuhan Internasional rnengenai langkah-langkah yang telah diambilnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi yang telah disetujuinya. Laporan-laporan tersebut harus dibuat menurut bentuk yang sudah ditentukan dan hams memuat rincian yang diminta oleh Badan Pimpinan.
Pasal 23 Sebeluni pertelnuan Konperensi berikutnya, Direktur Jenderal wajib membenikan ikhtisar informasi dan laporan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota sesuai dengan pasal 19 dan 22.
Setiap Anggota wajib menyampaikan kepada organisasi-organisasi perwakilan yang diakui menurut pasal 3 salman inforrnasi dan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan pasal 19 dan pasal 22.
Pengaduan karena tidak ditaalinya Konvensi
Pasal 24 Apabila ada pengaduan yang disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional oleh asosiasi pengusaha atau serikat pekerja karena adaNegara
Anggota yang dinilai gagal menggunakan wewenang yang ada dalam
Konstitusi 19
PsI. 25-26
yurisdiksi yang dirnilikinya untuk mengupayakan pelaksanaan Konvensi yang mengikatnya, Badan Pimpinan dapat menyampaikan pengaduan mi kepada
pernerintah yang diadukan, dan dapat mengundang pemerintah yang bersangkutan untukrnenanggapi pengaduan tersebut apabila dianggap perlu.
Pasal 25
Publikasi pengaduan
Apabila jangka waktu yang dianggap pantas untuk memberikan tanggapan telah berlalu dan pernerintah yang diadukan tersebut tidak memberikan tanggapan sama sekali, atau apabila tanggapan yang diberikan dinilai tidak mernuaskan oleh Badan Pimpinan, maka Badan Pimpinan berhak mempublikasikan pengaduan tersebut beserta tanggapan yang diberikan atas pengaduan itu bilamana ada tanggapan yang diberikan.
Rosa! 26 Setiap Negara Anggota berhak menyampaikan keluhan kepada Kantor Perburuhan Internasional apabila Negara Anggota tersebut merasa tidak puas karena ada Negara Anggota lain yang tidak mengupayakan terlaksananya suatii I
Konvensi padahal Negara itu telah meratifikasi Konvensi tersebut bersania dengan Negara pengadu sesuai dengan pasal-pasal terdahulu.
Badan Pimpinan dapat, apabila dirasa perlu, mengkomunikasikan hal mi terlebih dahulu kepada pernerintah yang diadukan sesuai dengan tatacara pengaduan yang digariskan dalarn pasal 24 sebelurn melimpahkan pengaduan tersebut kepada Komisi Penyelidik (Commission of Inquiry). Apabila Badan Pimpinan merasa tidak perlu mengkomunikasikan pengaduan itu kepada pemerintah yang diadukan, atau bila pengaduan itu telah dikornunikasikan kepada pemerintab yang bersangkutan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dalam jangka waktu yang oleli Badan Pimpinan
dianggap cukup memadai untuk memberikan tanggapan, maka Badan Pimpinan dapat mengangkat suatu Komisi Penyelidik untuk menyelidiki keluhan tersebut serta melaporkan hash penyelidikannya. Badan Pimpinan dapat menjalankan prosedur serupa atas inisiatifnya sendiri atau karena menerima keluhan dan delegasi Konperensi.
Dalarn hal Badan Pimpinan sedang rnengkaji dan mernpertimbangkan hal-hal yang timbul dan pasal 25 dan 26, maka pernerintah yang diadukan, apabila belum terwakili dalam Badan Pimpinan,
berhak mengirimkan wakilnya untuk ikut serta dalam pembahasan yang sedang dilakukan oleh Badan Pimpinan untuk menyelesaikan pengaduan in Tanggal diselenggarakannnya pembahasan pengaduan tersebut oleh Badan Pimpinan harus sudah diberitahukan kepada pemenintah yang bersangkutan jauh-jauh han sebelumnya.
Keluhan
akibat tidak ditaatinya Konvensi
Konstitusi PsI. 27-31
Kerjasama dengan Komisi Penyclidik
20
Pasal 27
Dalam hal keluhan tersebut ditangani oleh Komisi Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, masing-masing Negara Anggota, baik yang terlibat secara langsung dengan pengaduan itu atau tidak, setuju untuk memberikan kepada Komisi sernua informasi yang mereka ketahui yang menyangkut pokok permasalahan yang diadukan.
Laporan Komisi Penydlidik
Tindakan yang diambil terhadap lapo ran Komisi Penyelidik
Pasal 28 Setelah menimbang masak-masak keluhan yang disampaikan kepadanya, Komisi Penyelidik wajib menyiapkan laporan yang memuat hasil temuannya mengenai semua kenyataan yang relevan untuk memutuskan masalah mi serta memberikan saran-saran yang perlu mengenai langkah-langkah yang hams diambil dan tenggang waktu untuk menyelesaikan keluhan tersebut.
Pasal 29
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan laporan Komisi Penyelidik kepada Badan Pimpinan dan kepada pernerintah yang mengeluh maupun pemerintah yang dikeluhkan, dan wajib rnengupayakan publikasi laporan tersebut.
Dalam waktu tiga bulan, pernerintah yang mengeluh maupun pemerintah yang dikeluhkan wajib memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional apakah mereka bersedia menerima saran-saran yang terkandung dalam laporan Komisi Penyelidik atau tidak; apabila tidak, mereka
dirninta menjelaskan apakah mereka akan melirnpahkan keluhan tersebut kepada Pengadilan Internasional atau tidak. Kcgagalan untuk mengajukan Konvonsi dan Rekornendasi kepada pihak berwenang yang kompeten
Keputusan Pengadilan Internasional
Pasal 30 Dalam hal ada Anggota yang gagal mengambil tindakan yang diwajibkan menurut ayat 5(b), 6(b), atau 7(b) pasal 19 berkenaan dengan suatu Konvensi atau Rekomendasi, maka Anggota yang lain berhak memberitahukan hal mi kepada Badan Pimpinan. Apabila Badan Pimpinan menemukan bahwa hal
mi ternyata memang benar terjadi, maka Badan Pimpinan berkewajiban melaporkan hat mi kepada Konperensi.
Pasal 31 Keputusan Pengadilan Internasional rnengenai keluhan atau hal-hal yang diadukan sesuai dengan pasal 29 bersifat final.
Konstitusi 21
PsI. 32-35
Pasal 32 Pengadilan Internasional dapat menegaskan, mengubah atau membalik hasil temuan atau saran Komisi Penyelidik, apabila ada.
Pasal33 Dalarn hal ada Anggota yang gagal melaksanakan saran-saran yang
Kegagalan untuk menlalankan
saran-saran
dimuat dalam laporan Kornisi Penyelidik, apabila ada, atau dalam keputusan Pengadilan Internasional dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Badan Pimpinan dapat menyarankan kepada Konperensi tindakan-tindakan yang dianggapnya bijaksana dan mendesak supaya Anggota tersebut taat.
Komisi Penyclidik
Pasal 34
Kepatuhan terliadap
Pernerintah yang dinilai gagal melaksanakan saran-saran Komisi Penyelidik dapat, kapan saja, memberitahukan kepada Badan Pimpinan
saran-saran Koinisi Penyclidik
langkah-Iangkah yang telah diambilnya untuk mematuhi saran-saran Komisi
Penyelidik atau keputusan Pengadilan Internasional, dan dapat meminta Badan Pimpinan mempersilakan Komisi Penyelidik untuk melakukan verifikasi, Dalarn hat mi ketentuan-ketentuan pasal 27, 28, 29, 31, dan 32 wajib diberlakukan, dan apabila laporan Komisi Penyelidik atau keputusan Pengadilan Internasional menguntungkan pemerintah yang dinilai gagal tersebut, maka Badan Piinpinan wajib menyarankan supaya setiap tindakan yang diambil menurut pasal 33 dihentikan. BAB III - UMUM
Pasal 35 Negara-negara Anggota berkewajiban memberlakukan Konvensi yang telah mereka ratifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi mi atas wilayah-wilayah jajahan yang hubungan internasionalnya menjadi tanggungjawab mereka, termasuk wilayah-wilayah perwalian yang berada di bawah wewenang administrasinya, kecuali apabila hal yang menjadi pokok Konvensi tersebutberadadalam kekuasaan otonomi wilayahjajahan itu atau Konvensi itu tidak dapat diterapkan karena kondisi lokal yang ada atau Konvensi itu harus dimodifikasi supaya sesuai dengan kondisi lokal yang ada.
Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi wajib, secepat mungkin
setelah ratifikasi, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu dekiarasi yang menyatakan, dalam kaitannya dengan wilayah-wilayah selain yang dimaksud dalarn ayat 4 dan ayat 5 yang berada dalam lingkup kewajibannya, bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi
Pemberlakuan Konvensi atas wilayah-
wilayals
jajahan
Konstitusi 22
PsI. 35
wajib diberlakukan dan diberi rincian sebagaimana digariskan oleh Konvensi. 3. Setiap Anggota yang telah menyampaikan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dapat, dan waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan Konvensi, menyampaikan dekiarasi lanjutan yang memodifikasi ketentuanketentuan dekiarasi sebelurnnya dan menyatakan posisi sekarang dalam kaitannya dengan wilayah-wilayahj aj ahan tersebut.
4. Apabila pokok Konvensi berada dalam lingkup otonomi wilayah jajahan yang bersangkutan, makaNegara Anggota yang bertanggungjawab
atas hubungan luar negeri wilayah tersebut wajib mensosialisasikan Konvensi
tersebut kepada pemerintah wilayah jajahan yang bersangkutan secepat rnungkin supaya dapat dipastikan pelaksanaannya melalui jalur perundangundangan ataujalur lain oleh pemerintah wilayah tersebut. Setelah itu, Negara Anggota yang bersangkutan, dengan persetujuan pemerintah wilayah itu, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perburuhan Internasional suatu dekiarasi untuk menerima Konvensi tersebut atas namawilayahjajahan yang bersangkutan. 5.
Suatu dekiarasi yang menerima kewajiban-kewajiban suatu Konvensi
dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional: oleh dna atau lebih Anggota Organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada dalam wewenang bersarna mereka; atau
oleh badan berwenang internasional yang bertanggung j awab atas administrasi suatu wilayah menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lainnya yang berkaitan dengan wiEayah tersebut. 6.
Penerimaan kewajiban yang timbul dan suatu Konvensi menurut
ayat 4 atau ayat 5 wajib melibatkan penerimaan kewajiban atas narna wilayah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi dan
kewajiban-kewajiban di bawah Konstitusi Organisasi yang berlaku atas Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Suatu dekiarasi yang menyatakan
menerima dapat merinci modifikasi yang dilakukan terhadap ketentuanketentuan Konvensi yang bersangkutan supaya Konvensi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada, 7.
Setiap Negara Anggota atau badan internasional yang telah
menyampaikan suatu dekiarasi menurut ayat 4 atau ayat 5 pasal mi dapat, dan waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan Konvensi, menyampaikan dekiarasi lanjutan yang memodifikasi ketentuan dekiarasi sebelurnnya atau membatalkan pernyataan menerima kewajiban yang ditimbulkan oleh Konvensi atas nama wilayah yang bersangkutan. 8. Apabila kewajiban suatu Konvensi tidak diterima atas nama suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 atau ayat 5 pasal mi, Negara Anggota atau Negara-Negara yang menjadi anggota badan internasional yang
bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Interriasional posisi hukum dan praktek perburuhan di wilayah tersebut dalam kaitannya dengan hal-hal yang dibahas dalam Konvensi dan
Konstitusi 23
Psi. 36-38
pemberitahuan tersebut wajib menjelaskan sampai sejauh mana upaya yang telah dilakukan atau diusulkan untuk rnelaksanakan Konvensi tersebut rnelalui jalur perundang-undangan, tindakan administratif, perjanjian kolektif atau jalur lain dan wajib menyebutkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi atau menyebabkan penundaan penerirnaan Konvensi yang bersangkutan.
Pasal 36
Amandemen Konstitusi
Amandemen terhadap Konstitusi mi yang diadopsi oleh Konperensi dengan mayoritas dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir wajib diberlakukan apabila diratifikasi atau diterima oleh duapertiga Anggota Organisasi termasuk lima dan sepuluh Anggota yang terwakili dalam Badan Pimpinan sebagai Anggota negara industri utama sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal 7 Konstitusi mi.
Pasal37 Setiap masalah atau perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran oleh Auggota terhadap ketentuan-ketentuan Konstitusi mi atau
Penafsiran terhadap Konstitusi dan Konvensi
Konvensi-konvensi lainnya, wajib dilirnpahkan kepada Pengadilan Internasional untuk diputus. 2. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal mi, Badan Pimpinan dapat membuat dan mengajukan kepada Konperensi unthk disetujui aturan-aturan yang menetapkan pengangkatan suatu pengadilan tribunal bagi
penyelesaian secepatnya perselisihan atau masalah yang timbul karena perbedaan penafsiran suatu Konvensi. Setiap penilaian atau pendapat Pengadilan Internasional wajib mengikat pengadilan tribunal yang didirikan berdasarkan ayat mi. Setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan tribunal
wajib diedarkan kepada Anggota-anggota Organisasi dan pengamatanpengamatan yang mereka lakukan wajib disampaikan kepada Konperensi.
Pasal 38 Organisasi Perburuhan Internasional dapat menyelenggarakan konperensi-konperensi regional dan mendirikan badan-badan regional untuk memasyarakatkan tujuan dan maksud Organisasi.
Kekuasaan, fungsi dan prosedur konperensi-konperensi regional wajib diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh Badan Pimpinan dan diserahkan kepada Konperensi Umum untuk konfirmasi.
Konperensi regional
Konstitusi Psi. 39,40, Lampiran
24 BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Status hukum organisasi
Pasal 39 Organisasi Perburuhan internasional merniliki status hukum yuridis penuh dan khususnya, kapasitas: untuk membuat kontrak! perjanjian; untuk memiliki dan melepaskan kepernilikan atas harta tidak bergerak dan harta bergerak; untuk melakukan pengaduan ke pengadilan.
Hak-hak istimeVa dan kekebalan
Pasal 40 Kantor Perburuhan Internasional berhak rnendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya di wilayah masing-masing Negara yang menjadi anggotanya.
Delegasi pada Konperensi, para anggota Badan Pimpinan dan Direktur Jenderal serta para pejabat Kantor Perburuhan Internasional berhak mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang diperlukan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya secara independen sesuai dengan fungsi masing-masing dalam hubungannya dengan Organisasi. Hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut harus didefinisikan dalam suatu perjanjian terpisah yang akan disiapkan oleh Organisasi supaya hakhak dan kekebalan tersebut diterima oleh Negara-Negara yang menjadi anggotanya.
LAMPIRAN
Dekiarasi mengenai maksud dan tujuan Organisasi Perburuhan t.nternasional
Konperensi Unium Organisasi Perburuhan Internasional, bertemu dalam Sidangnya yang ke Duapuluh enam di Philadelphia, dengan mi menerirna dan rnenyetujui, pada han kesepuluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus empat puluh etupat mi, Dekiarasi rnaksud dan tujuan Organisasi Perburuhan Internasional yang berlaku saat ml dan prinsip-prinsip yang hendaknya menjadi inspirasi bagi kebijakan yang diambil oleh para Anggotanya.
I
Konperensi menegaskan kembali prinsip-prinsip mendasar yang merijadi dasar Organisasi dan terutama, bahwa:
(a) buruh bukanlah barang dagangan;
Konstitusi 25 kebebasan mengehiarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting bagi kemajuan yang berkesinambungan;
kemiskinan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancarn kemakmuran yang ada di mana pun; perang melawan kekurangari harus diteruskan dengan gigib di setiap bangsa,
dan dengan upaya internasional yang terpadu dan terus-menerus di mana wakilwakil pekerja dan pengusaha, menikrnati status yang sama dengan status yang dirniliki pernerintah, bersania-sama bergandeng tangan dalam diskusi bebas dan pengambilan keputusan yang demokratis dengan tujuan untuk rnencapai kesejahteraan bersama.
II
Dengan mernpercayai bahwa pengalaman telah sepenuhnya menunjukkan kebenaran pernyataan dalarn Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, yaitu bahwa perdamaian abadi hanya dapat tercapai apabila perdarnaian tersebut beralaskan keadilan sosial, Konperensi menegaskan bahwa:
setiap manusia tanpa memandang ras, asal-usul, atau jenis kelamin, mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan materi dan rnenikmati pertumbuhan kerohanian dalam kondisi-kondisi di mana kebebasan dan harga din manusia dijunjung tinggi, serta untuk menikmati jaminan keanianan ekonorni dan kesempatan yang sama;
pencapaian kondisi-kondisi yang memungkinkan hal mi harus menjadi tujuan sentral kebijakan nasional dan internasional; semua kebijakan dan langkah-langkah nasional dan internasional, terutama yang memiliki karakter ekonomi dan keuangan, hendaknya ditelaah dad segi mi dan hanya diterima sejauh kebijakan dan Iangkah-Iangkah tersebut dapat dilaksanakan untuk mengupayakan, dan bukan menghalangi, pencapaian tujuan mendasar mi.
Adalab tanggung jawab Organisasi Perburuhan Internasional untuk. rnemeriksa dan mengkaji sernua kebijakan dan Iangkah-langkah ekonomi dan keuangan internasional dan segi tujuan mendasar mi. Dalam memberikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, Organisasi Perburuhan Internasional, setelah mempertimbangkan semua faktor ekonomi dan keuangan yang relevan, dapat memasukkan ke dalam keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuatnya sernua ketentuan yang dianggapnya Iayak untuk dimasukkan.
111
Konperensi rnengakui kewajiban Organisasi Perburuhan internasional untuk meneruskan kepada bangsa-bangsa di dunia program-program yang dimaksudkan untuk mencapai: penyediaan lapangan kerja sepenuhnya dan peningkatan standar kehidupan;
penempatan tenaga kerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kepada mereka kepuasan kerja karena dengan menjatankan pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka dapat sepenuhnya menggunakan ketrampilan dan prestasi yang mereka miliki dan meniberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersania;
Lampiran
Konstitusi 26
Lampkan
penyediaan fasilitas pelatihan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mi
dengan jaminan yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan serta pengalihan tenaga kerja, termasuk migrasi untuk keperluan bekerja dan tempattinggal; kebijakan-kebijakan di bidang upah dan penghasilan,jam kerja, dan kondisi-
kondisi kerja Iainnya yang dihitung untuk memastikan pembagian yang adil dan hasit-hasil keniajuan yang dicapai bagi semua orang dan upah hidup minimum bagi semua orang yang dipekerjakan dan mernbutuhkan perlindungan seperti mi;
pengakuan secara efektif atas hak untuk berunding bersama, kerjasama antara pihak manajemen dan pihak tenaga kerja dalam upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, dan kerjasama (kolaborasi) antara pekerja dan pengusaha dalam penyiapan dan penerapan langkah-langkah sosial dan ekonoini upaya-upayajaminan sosial untuk memberikan penghasilan dasar kepada semua yang membutuhkan perlindungan seperti mi serta tunjangan pengobatan yang komprehensif; perlindungan yang rnemadai bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di semua bidang pekerjaan; pemberian fasilitas dan tunjangan bagi kesejahteraan anak dan perlindungan kehamilan; pemberian gizi yang memadai, perumahan, dan fasilitas rekreasi dan budaya; U)
jaminan mendapatkan kesempatan yang sama untuk nemperoleh
pendidikan dan pelatihan kejuruan
Iv Yakin bahwa pemanfaatan sepenuhnya dan seluas-luasnya sumber-sumber daya produktifdunia yang diperlukan untuk rnencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalarn
Dekiarasi mi dapat dipastikan pelaksanaannya melalui upaya-upaya internasional maupun nasional, termasuk upaya memperluas produksi dan konsumsi, mencegah fiuktuasi ekonomi yang terlalu tajain, meningkatkan pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah dunia yang kurang berkembang, memastikan terjaganya
stabilitas harga produk kebutuhan pokok dunia, dan mengupayakan volume perdagangan internasional yang tinggi dan stabil, maka Konperensi menjanjikan kerjasama penuh antara Organisasi Perburuhan Internasional dengan badan-badan internasional yang dipercaya untuk ikut bertanggung jawab atas tugas yang berat dan besar mi dan untuk memasyarakatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteran bagi semua orang.
V
Konperensi menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Dekiarasi
mi sepenuhnya dapat dibertakukan kepada semua orang di mana pun dan bahwa, wal aupun cara prinsip-pri nsip tersebut diberlakukan harus ditentukan dengan memperhatikan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial yang dicapai oleh masingmasing orang, penerapan secara progresif prinsip-prinsip tersebut atas orang-orang yang rnasih belum mandini maupun atas mereka yang sudah memiliki pemerintahan sendiri, merupakan hal yang menjadi keprihatinan seluruh dunia yang beradab.
TATA TERTIB KONPERENSI PEBBURUHAN INTERNASIONAL
DAFTAR ISI Bagian I TATA TERTIB UMUM Pasal
Komposisi Konperensi Flak Untuk Diterima Mengikuti Persidangan-peraidangan Konperensi PengurusKonperensi Panitia Seleksi Panitia Surat Mandat Panhtia Penyusun Rancangan Konperensi PanitiaUrusan Pelaksanaan Konvcnsi dan Rekomendssi 76!s Panitia Keuangan Wakil-wakil Petnerintah Panitia-panitia lain Penycsuaian tcrhadap keanggotaan panitia tO. Ketentuan unium mcngenai panitia Prosedur penclimaan, pembatelan atau penarikan Konvensi-konvensi dan Rekornendasi-rekomendasi, dan pertimbangan usulan amandemen (perubahan) Konstitusi 11 bit Prosedur Untuk Mempertimbangkan Program dan Anggaran liter Prosedur untuk Mempertimbangkan Masalahf Pertanyaan yang tercantum pada Agenda Pembahasan Umurn Lapoian-laporan Ketua Badan Pimpinan dan Direktur Jenderal TugasPresiden HakBerbicaradi Fladapan Konperensi IS. Mosi, rcsoluai dan amandemen Penutupanpembahasan Resolusi mengcnai hal-hal yang tidak tcrmasuk dalam pokok bahasan yang dicantumkan pada agenda I 7bis Konsultasi pendahuluan schubungan dengan usulan-usulan untuk kegiatan-kegiatan baru yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kepentingan Iangsung Perscrikatan Bangsa-Bangsa atau instansiinstansi khusus lainnya I 71cr Batas waktu penyerahan uaulan untuk kegiatan-kegiatan baru Usulan-usulan yang menyangkut pcngcluaran 9. Metodc pemungutan suara Kuorum Mayoritas SckretariatKonperensi Laporan verbatim Bahasa I.
Flalarnan 31 31
32 33
33 33
34 34 35 35 35
36 36
36 37 37 38 39
40 41
43
44 44 44 46 46 47 47 47
Konperensi 29 Bagian 11
TATA TERT1B MENGENA! POKOK-POKOK I(HUSUS
SUB-BAGIAN A - URUTAN ACARA PADA PEMBUKAAN MASING-MASING S1DANG
Halaman
Pasal
48
25.
SUB-BAGIAN B - VERIFIKASI SURAT-SURAT MANDAT
49
26.
SIJE-BAGIAN C - PENERIMAAN ANGGOTA BARB
5' 5' SUB-BAGIAN D - DIsKuALIFIKAsI AN000TA-ANGGOTA YANG MENUNGGAK PEMBAYAPAN IURAN KEPADA ORGANISASI DARI PEMUNGUTAN SUARA
Pembcrilahuan kepada Anggota-Anggota yang menunggak Pemberitahuan kepada Konperensi dan l3adan Pimpinan mengenai Anggota yang menunggak Proseduryang dimaksudkan untuk menginkan Anggota yang menunggak inenggunakan hak pilihnya Masa berlaku keputusan yang mengijinkan Anggota yang nienunggak untuk ikut dalam pernungutan suara Penghentian diskualifikasi untuk ikut dalam peniungutan suara
52 52
53 53
54
SUB-BAGIAN E - PROSEDUR KONVENSI DAN REKOMENDASI
Ketentuan Umurn Metode pemungutan suara untuk mencantuinkan suatu pokok bahasan pads agenda Konperensi-konperensi persiapan
Keberatan-keberatan terhadap pokok-pokok bahasan yang tercantum pada agenda Tahap-tahap persiapan prosedur pembahasan tunggal Tahap-tahap persiapan prosedur pembahasan ganda 39b1s Konsultasi dengan Pcrserikatatt Bangsa-Bangaa dan instansi-instansi khusus lainnya Prosedur untuk mempertimbangkan naskah Prosedur yang harus dilakukan bib suatu Konvensi gagal mendapatkan inayoritas dna pertiga suara Terjemahanresmi Prosedur untuk mencantumkan pads agenda Konperensi upaya untuk merevisi suatu Konvonsi balk selunihnya maupun sebagian Prosedur revisi terhadap suatu Konvensi Prosedur revisi terhadap suatu Rekomendasi 45b1.y Prosedur yang harus diikuti apabila ada Konvensi dan Rekomendasi yang diakhiri atsu ditarik
54
55 56 56 57 58
59 59 60 61 61
62 63 65
Konperensi 30 SUB-BAGIAN F - PROSEDUR BAG! KONPERENS! UNTUK MEMPERTIMBANGKAN USULAN-USULAN AMANDEMEN TERHADAP KONSTITUSI ORGANISASI
Halasnan
Pasal
Memasukkan usulan-usulan amandemen Konstitusi ke dalam agenda Prosedur bagi Konperensi untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan Icrhadap Konsitusi
65 65
SUB-BAGIAN G - PEMILIHAN BADAN PIMPINAN
51
Periodesasi pemilihsn Badaripemilih Penierintah Badan-badan pernilih Pengusaha dan Pekeia Pembeuitahuan pemilihan Proaedurpemungutan suara [Dihapus] Kursi Kosong
67 67 68 68 68 69
SIJB-BAGIAN H - PANITIA-PANITIA KONPERENSI
RuangLingkup Kompoaiai para panitia dan hak berpartisipasi dalam pekerjaan panitia-panitia tersebut Pengurus panitia Bahasapanitia Panitia-panitia perancang panitia; sub-panitia Persidangan Tugaa Ketua Hak Berbicara di hadapan Panitia Moai, resolual dan amandemen Penutupan Pembahasan Metode pemungutan suara Kuorum Amandemen-amandemen terhadap naskah yang diserahkan oleh panitia peraneang panitia Sekrctariat [Dihapus]
70 70 72
72 73 73 73
74
74 76
76 77 78 78
SUB-BAGIAN I - KELOMPOK-KELOMPOK K0NPERENsI 70,
Otonomi kelonspok Pengurus kelompok Pertemuan-perteinuan resmi Prosedurpemungutan suara untuk pemilihan Pertetnuan-pertemuan tidak resmi Proaeduruntuk rncnominaaikan para anggota panitia oleh kelompok Pemerintah
78 78 79 79
79 80
SUB-BAGIAN J - PEMBEKUAN SUATU KETENTUAN TATA TERTIB
80
CATATAN BAG! SIDANG-SIDANG MAR!TIM KONPERENsI PERBURUHAN INTERNASIONAL
Naskah Tata Tertib"2 BAGIAN I Tata Tertib Umum PASAL I
Komposisi Konperensi I. Konperensi terdiri dan semua utusan yang diangkat oleh Anggota-Anggota Organisasi Perburuhan internasional.
Setiap utusan dapat didampingi oleh penasehat-penasehat yang jumlahnya 2. tidak boleh lebih dan dua untuk setiap pokok bahasan yang tercantum pada agenda sidang.
(1) Sesuai dengan pasal 3 Konstitusi Organisasi, seorang utusan dapat, 3. melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Presiden, rnengangkat salah seorang penasehatnya untuk menjadi penggantinya.
Pemberitahuan tersebut harus ditujukan kepada Presiden sebelum persidangan diniulai keculai timbul suatu pertanyaan baru untuk dibahas sewaktu persidangan berjalan. Pemberitahuan tersebut harus menjelaskan di persidangan mana atau
di persidangan-persidangan yang mana utusan pengganti itu akan ikut dalam pembahasan. 4. Utusan pengganti dapat ikut serta dalam perdebatan-perdebatan dan ikut dalam pemungutan suara sama seperti utusan-utusan lainnya.
PASAL 2
Hak Untuk Diterima Mengikuti Persidangan-persidangan Konperensi I. Persidangan-persidangan Konperensi terbuka untuk umuni kecuali dalam kasus-kasus yang sudah diputuskan sebaliknya oleh Konperensi.
Jatah kursi dalam Konperensi harus diberikan kepada para utusan beserta penasehat mereka oleh Sekretaris Jenderal. Selain utusan dan penasehat, orang-orang yang diijinkan masuk ke ruang sidang hanyalah: (a) para menteri yang departernennya menangani masalah-masalah yang dibahas oleh Konperensi tetapi bukan utusan atau penasehat;
'Diterima dan disetujui pada tanggal 21 November 1919 pada Sidang Pertama Konperensi. Direvisi dan dikonsolidasikan pada Sidang ke 27. Naskah sekarang mencakup semua amandemen (perubahan) yang telah diterima dan disetujui hingga Sidang ke 85(1997). 2Konstitusi 3,2-7 menunjukkan ketentuan-ketentuan yangrelevan dan Konstitusi Pcrburuhan Internasional. Angka 3 yang dicetak tebal menunjukkanpasa/, sedangkan aya (dalam hal mi 2 dan 7) tidak dicetak tebal.
Konst. 3, 2-7
Konperensi 32
Psi. 3
wakil-wakil organisasi internasional resmi yang telah diundang oleh Konperensi atau oleh Badan Pimpinan sebagai perwakilan di Konperensi; para anggota Badan Pimpinan yang bukan utusan atau penasehat. Wakil-wakil dan suatu negara bagian atau dan suatu Negara federal yang telah
ditunjuk untuk mendampingi seorang utusan Pemerintah dan suatu Negara Anggota Organisasi; Orang-orang yang telah diangkat sebagai pengarnat olehNegara yang diundang untuk rnenghadiri Konperensi; Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dan para pengurus Sekretariat Konperensi; Seorang sekretanis atau seorang penerjemah untuk masing-masing utusan; Para sekretaris dan kelompok-kelompok Pengusaha dan Pekerja; Orang-orang yang diangkat oleh Negara-Negara Anggota Organisasi untuk menduduki jabatan penasehat yang masih kosong dalarn delegasi masing-masing; U)
Wakil-wakil lembaga swadaya internasional yang terpilih untuk menjalin
hubungan konsultatif dengan Konperensi dan yang telali menyepakati pengaturan-pengaturan permanen dengan Konperensi untuk perwakilan seperti itu, serta wakil-wakil leinbaga swadaya internasional lainnya yang telah diundang oleh Badan Pimpinan sebagai perwakilan di Konperensi; (k) Wakil-wakil gerakan pembebasan yang diakui oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization ofAfrican Unity) atau Liga Negara-Negara Arab (League ofArab States) yang telah diundang oleh Konperensi atau oleh Badan Pimpinan sebagai perwakilan di Konperensi. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional yang ingin diundang untuk mengirimkan wakil-wakilnya ice Konperensi harus mengajukan perinohonan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Permohonan tersebut hanis sudah diterima oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan
Internasional sekurang-kurangnya dalam waktu satu bulan sebelurn persidangan Konperensi dibuka. Permohonan tersebut harus ditujukan kepada Badan Pimpinan yang akan rnen1buat keputusan tentang permohonan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disusun oleh Badan Pimpinan.
Sekretaris Jenderal membuat pengaturan-pengaturan yang diperiukan supaya persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh orangorang asing ternama dan wartawan.
PASAL 3
Pengurus Konperensi Konst. 17, 1
1. Konperensi niernilih seorang Presiden dan tiga Wakil Presiden sebagai pengurus Konperensi. Keempatnya harus berbeda bangsa dan salah seorang di
antaranya diharapkan adalah wanita. 2. Kelompok Pemenintah, kelompok Pengusaha dan kelompok Pekerja masing-masing menorninasikan salah satu anggotanya untuk dipilih oleh Konperensi menjadi wakil presiden.
Konperensi 33 PASAL4
Panitia Seleksi Konperensi secara resmi nienunjuk dan mengangkat suatu Panitia Seleksi yang terdiri dan duapuluh delapan anggota yang dinominasikan oleh kelompok Pemerintah, empat belas anggota yang dinominasikan oleh kekompok Pengusaha dan empat belas anggota lainnya yang dinominasikan oleh kelompok Pekerja. Tidak satu negara pun yang diperbolehkan rnempunyai lebih dan satu anggota di dalam ketiga kategori tersebut. Adalah tugas Panitia Seleksi untuk menyusun program (acara) Konperensi,
menetapkan jadwal waktu dan agenda persidangan-persidangan paripurna, and memberikan laporan kepada Konperensi mengenai urusan-urusan lain yang memerlukan keputusan supaya urusan-urusan tersebut terselesaikari dengan baik sebagaimana seharusnya, sesuai dengan Tata Tertib Konperensi. Apabilaperlu, Panitia
Seleksi dapat melirnpahkan salah satu dan fungsi-fungsi yang dimilikinya kepada para pengurusnya.
PASAL 5
Panitia Surat Mandat I. Sewaktu Panitia Seleksi dinorninasikan, Konperensi secara resmi menunjuk dan rnengangkat suatu Panitia Surat Mandat (C'redenticzls Committee) yang terdiri dan satu utusan Peinerintah, satu utusan Pengusaha, dan satu utusan Pekenja. 2. Panitia Surat Mandat wajib rnemeriksa surat-surat mandat yang dimiliki oleh para utusan beserta penasehat masing-masing [guna mernastikan bahwa sebagai utusan, mereka mempunyai kuasa untuk secara resmi berbicara dan bertindak atas
nania yang mengutus niereka]. Panitia Surat Mandat juga wajib memeniksa ada tidaknyakeberatan yang timbul sehubungan dengan hal mi, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Sub-bagian B dan Bagian II. Dalarn batas-batas yang telah digariskan dalam Sub-bagian B, Panitiajuga dapat meninibang dan rnerneniksa keluhan-keluhan yang tinibul akibat tidak dipatuhinya ketentuan yang terdapat dalani ayat 2(a) pasal 13 Konstitusi.
PASAL 6
Panitia Penyusun Rancangan Konperensi I. Sewaktu nienominasikan Panitia Seleksi, Konperensi menunjuk dan mengangkat suatu Panitia Penyusun Rancangan Konperensi yang terdiri dan
sekurang-kurangnya tiga orang. Ketiga orang mi tidak harus utusan atau penasehat. 2. Panitia Penyusun Rancangan Konperensi yang ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh masing-masing panitia menurut pasal 59(1) dad Tata Tertib mi hanjslah merupakan bagian dan Panitia Penyusun Rancangan Konperensi bilamana usulan
Konvensi atau Rekomendasi disetahkan kepada Konperensi oleh panitia yang bersangkutan.
Ps!. 4-6
Konperensi 34
PsI. 7, 7his
3. Panitia Penyusun Rancangan Konperensi memiliki fungsi-fungsi yang dipercayakan kepadanya berdasarkan aturan-aturan mengenai prosedur Konvensi dan Rekomendasi (Sub-Bagian E) dan aturan-aturan mengenai prosedur untuk melakukan amandemen terhadap Konstitusi Organisasi (Sub-Bagian F). Panitia Penyusun Rancangan Konperensi juga secara urnum bertanggung jawab untuk menyatakan, dalarn bentuk Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekornendasi, keputusan yang diterima dan disetujui oleh Konperensi serta memastikan bahwa bunyi naskahbahasa inggris dan bunyi naskah bahasa Perancis dan semua instrunien perburuhan resmi yang diserahkan kepada Konperensi untuk ditenirna dan disetujui sama-sama resmi.
PASAL7
Panitia Urusan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi
1.
Sesegera mungkin, Konperensi secara resmi menunjuk dan mengangkat
suatu Panita Urusan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi. Panitia mi mernpertimbangkan: angkah-1angkah yang diambil Anggota supaya ketentuan Konvensikonvensi yang mengikat inereka dapat terlaksana dan informasi yang dibenikan Anggota mengenai hasil inspeksi;
informasi dan laporan-laporan yang berkenaan dengan Konvensikonvensi dan Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Anggota menurut pasal 19 Konstitusi, kecuali informasi yang dirninta menurut paragraf 5(e) dan pasal tersebut di mana Badan Pimpinan telah mernutuskan suatu prosedur yang berbeda untuk dipertimbangkan olehnya; langkah-langkah yang diambil oleh Anggota sesuai dengan pasal 35 Konstitusi, 2.
Panitia wajib menyerahkan laporan kepada Konperensi.
PAsAL 7 his
Panitia Keuangan Wakil-wakil Pen?erintah
Sesegera mungkin, Konperensi inenunjuk dan mengangkat suatu Panitia 1. Keuangan yang terdiri dan satu utusan Pemerintah dan setiap Anggota Organisasi yang terwakili di Konperensi. 2. (a)
Panitia Keuangan mempertimbangkan:
pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk persetujuan, alokasi dan
pengumpulan anggaran Organisasi, terxnasuk: perkiraan anggaran; pengaturan alokasi biaya di antara Anggota-Anggota Organisasi; (b) laporan keuangan Organisasi yang sudah diaudit bersaina dengan laporan auditor mengenai laporan keuangan tersebut;
Konperensi 35
PsI. 8-10
permintaan atau usulan supaya Konperensi mengijinkan Anggota yang inasih menunggak pernbayaran iuran untuk ikut serta dalarn pemungutan suara sesuai dengan pasal 13, ayat 4 Konstitusi; hal-hal lain yang disebutkan oleh Konperensi. Panitia Keuangan memilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Direktur Jenderal, didampingi oleh delegasi tripartit dan Badan Piinpinan, berhak menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan Panitia. Panita mengambil keputusan berdasarkan dua pertiga niayoritas suara yang dibenikan oleh para anggota Panitia yang hadir datam pertemuan.
Pariitia rnenyerahkan laporan kepada Konperensi.
PASAL 8 Konst, 17, I
Panitia-panitia lain
Konperensi dapat menunjuk dan inengangkat suatu panitia untuk mempertimbangkan dan melaporkan hal apapun.
PASAL 9
Penyesuaian terhadap keanggotaan panitia Aturan-aturan berikut mi berlaku untuk sernuapanitia yang ditunjuk dan diangkat
oleh Konperensi kecuali Panitia Seleksi, Panitia Surat Mandat, Panitia Keuangan Wakil-wakil Pemerintah dan Panitia Penyusun Rancangan: sesudah berbagai panitia tersebut dibentuk dan keanggotaan awalnya ditunjuk dan diangkat oleh Konperensi, maka Panitia Seleksi harus mengusulkan kepada Konperensi, untuk disetujui, perubahan-perubahan yang selanjutnya terjadi dalam komposisi panitia-panitia tersebut; apabila seorang utusan belurn dinominasikan oteh kelornpoknya untuk duduk dalam suatu panitia, utusan tersebut dapat melaporkan masalah mi supaya nienjadi perhatian Panitia Seleksi. Panitia Seleksi hams merniliki kuasa untuk menempatkan utusan itu pada satu panitia atau lebih, dengan meniperbesar jumlah anggota panitia yang bersangkutan. Utusan tersebut harus rnenyampaikan permintaannya kepada Ketua Panitia Seleksi; Sesuai dengan pasat 18 Konstitusi Organisasi, Konperensi dapat menambahkan tenaga ahli teknis untuk duduk dalani panitia yang terikat oleh pasal mi. Tenaga
ahti teknis tersebut berhak ikut dalam pembahasan tetapi tidak memiliki hak pilih.
PASAL 10
Ketentuan umum mengenai panitia Pekerjaan panitia-panitia Konperensi kecuali Panitia Surat Mandat dan Panitia
Penyusun Rancangan diatur oleh Tata Tertib untuk panitia-panitia Konperensi sebagaimana ditetapkan dalarn Sub-Bagian H dan Bagian II.
Konperensi Psi, li-Ills,
36 PASAL ii
Prosedurpenerimaan, pembatalan atau penarikan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi, dan pertimbangan usulan amandemen ('perubahan.) Konstitusi Prosedur untuk mempertimbangkan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-
rekomendasi yang diusulkan, begitu pula halnya dengan prosedur yang dapat diberlakukan untuk pembatalan' suatu Konvensi yang sedang beriaku atau penarikan suatu Konvensi yang sudah tidak berlaku atau suatu Rekomendasi, diatur oleb aturanaturan mengenai prosedur Konvensi dan Rekomendasi sebagaimana ditetapkan dalam Sub-Bagian E dan Bagian II.
Prosedur untuk menipertimbangkan usulan amandemen Konstitusi Organisasi diatur oleh aturan-aturan mengenai prosedur arnandernen Konstitusi Organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Sub-Bagian F dai'i Bagian 11.
PASAL 11 bis
Prosedur untuk inemperthnbangkan Program dan Anggaran Pada sidangnya yang mendahului awal setiap periode keuangan dua tahunan,
Konperensi berkewajiban - tanpa mengurangi ketentuan pasal 13 Konstitusi dan Peraturan Keuangan tentang persetujuan anggaran dan alokasi biaya di antara Anggota, dan sebelum anggaran disetujui oleh Panitia Keuangan Wakil-wakil Pemerintah serta diterirna dan disetujuinya anggaran tersebut oleh Konperensi memeriksa program dan anggaran untuk periode keuangan berikutnya.
Untuk itu, Konperensi dapat menunjuk dan mengangkat suatu panitia tripartit untuk memberikan laporan kepadanya.
PASAL liter
Prosedur untuk mempertimbangkan masalah/pertanvaan yang tercantum pada agenda pembahasan unium
Apabila suatu masalah/ pertanyaan telah dicantumkan pada agenda pembahasan urnum, maka Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan suatu laporan mengenai masalah tersebut kepada para pernerintah dan laporan tersebut
sudah harus diterima oleh para pemerintah yang bersangkutan dalam waktu tidak kurang dan dua bulan sebelurn pembukaan sidang Konperensi membahas masalah tersebut. Masalah/ pertanyaan tersebut harus dibenikan oleh Konperensi kepada suatu panitia untuk dilaporkan.
'Hanya dapat diberlakukan pads soat beriakunya Instrurnen Amandemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1997.
Konperensi 37 PASAL 12
Laporan-laporan Ketua Badan Pimpinan dan Direktur .Jenderal Selama sidang pada waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, Konperensi 1 wajib membahas laporan Ketua Badan Pimpinan mengenai basil kerja badan tersebut dan Laporan Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional mengenai pokokpokok bahasan (subyek) yang dirinci dalam ayat 2 di bawah mi.
2, Di setiap sidang Konperensi pada tahun pertama suatu periode keuangan dua tahunan, Direktur Jenderal wajib memberikan laporan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Organisasi selama periode kenangan sebelurnnya, bersama dengan usulan-usulan perencanaan ke depan dan informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleb Badan Pimpinan dan Direktur Jenderal demi realisasi keputusan-keputusan Konperensi pada sidang-sidang terdahulu dan hasil-hasil yang telah dicapai. Di setiap sidang yang rnendahului awal suatu periode keuangan, laporan tersebut harus meinbahas suatu tema kebijakan sosial yang menjadi
kepentingan aktual yang dipilih oleh Direktur Jenderal tanpa mengurangi bobot masalah/ pertanyaan lain yang dapat dimintakan laporannya setiap tahun oleh Konperensi dan Direktur Jenderal. 3.
Satu utusan yang mewakili Pemerintah, satu utusan yang mewakili
Pengusaha, dan satu utusan yang mewakili Pekerja dan setiap Negara Anggota dapat ikut dalam pembahasan dengan catatan bahwa di samping utusan yang mewakili Pemerintah, seoraig menteri yang sedang berkunjung juga dapat angkat bicara. Tidak seorang pembicara pun yang boleh ikut campur dalam pembahasan lebih dan satu kali.
PASAL 13
Tugas Presiden
Presiden membuka dan menutup persidangan. Sebelum memulai pembahasan agenda sidang, Presiden menyajikan ke hadapan Konperensi sernua komunikasi terkait,
Presiden mengarahkan perdebatan-perdebatan, menjaga ketertiban, memastikan dipatuhinya Tata Tertib dengan cara-cara sebagaimana dituntut oleh situasi dan keadaan sidang, meniberikan atau menarik hak untuk berbicara di hadapan
Konperensi, menawarkan masalah-masalah yang perlu diputuskan melalui pemungutan suara dan mengumumkan basil pernungutan suara yang dilakukan. Presiden tidak dibenarkan ikut dalam perdebatan dan juga tidak dibenarkan ikut dalam pernungutan suara. Apabila Presiden itu sendiri adalah seorang utusan, ia dapat menunjuk dan mengangkat seorang pengganti sesuai dengan ketentuan pasal
I ayat3. Apabila Presiden tidak hadir selama suatu persidangan berlangsung atau tidak hadir dalani salab satu bagian persidangan, maka ia harus diwakili oleh salah satu Wakil Presiden secara bergiliran. Seorang Wakil Presiden yang bertindak mewakili Presiden memiliki hak dan tugas yang sama seperti yang dimiliki Presiden.
PsI. 12, 13
Konperensi 38
PsI. 14
PASAL 14
Hak berbicara di hadapan Konperensi 1
Tidak seorang utusan pun yang dibenarkan angkat bicara di hadapan
Konperensi tanpa dirninta dan tanpa memperoleh ijin dan Presiden, 2, Pembicara dipanggil menurut urutan mereka menyatakan keinginan untuk angkat bicara.
Tidak seorang utusan pun yang dibenarkan berbicara lebih dan satu kali
rnengenai mosi, resolusi atau amandemen yang sama tanpa ijin khusus dan Konperensi, dengan catatan bahwa penggerak suatu mosi, resolusi atau amandernen harus merniliki hak untuk berbicara dua kali kecuali hal yang dibicarakan tersebut telah dinyatakan diakhiri dan ditutup menurut pasal 16.
Presiden dapat ineminta seorang peinbicara untuk kembali ke tempat duduknya apabila ucapan-ucapannya tidak relevan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Seorang utusan dapat, kapan saja, menyatakan keyakinannya bahwa aturan
persidangan telah dilanggar, dan benar tidaknya pendapat utusan tersebut bahwa aturan persidangan telah dilanggar harus segera diputuskan oleh Presiden. Kecuali dengan ijin khusus Konperensi, pidato yang diucapkan oleh seorang
utusan, seorang menteri yang sedang berkunjung, seorang pengamat atau seorang wakil dan suatu organisasi internasional tidak boleh Iebih dan sepuluh menit di luar waktu yang digunakan untuk rnenerjemahkan isi pidato tersebut. Presiden dapat, setelah berkonsultasi dengan Wakil Presiden, meminta Konperensi untuk niemutuskan tanpa perdebatan suatu usulan untuk rnengtirangi batas waktu pidato mengenai topik tertentu sebelum pembahasan mengenai topik itu dibuka.
1 nterupsi-interups i dan percakapan-percakapan yang dapat didengar [sehingga mengganggu jalannya persidanganl. tidak diijinkan.
Menteri-nienteri yang departernennya menangani masalah-rnasalah yang dibahas oleh Konperensi dan yang bukan utusan atau penasehat, anggota-anggota Badan Pimpinan yang bukan utusan atau penasehat pada Konperensi, dan Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional atau wakilnya dapat angkat bicara di hadapan Konperensi apabila diminta oleh Presiden.
Wakil-wakil organisasi internasional resmi yang telah diundang sebagai perwakilan di Konperensi dapat ikut serta, tetapi tanpa hak pilih, dalani pembahasan sidang. Presiden dapat, dengan persetujuan Wakil Presiden, mengijinkan wakilwakil lembaga swadaya inasyarakat internasional yang oleh Organisasi Perburuhan Internasional telah dijadikan mitra konsultasi dan yang oleh pengaturan-pengaturan yang bersifat permanen benhak terwakili dalarn Konperensi, dan wakil-wakil lembaga swadaya masyarakat intemasional Iainnya yang telah diundang untuk mengirimkan
wakil-wakilnya ke Konperensi, untuk membuat atau mengedarkan pernyataanpernyataan, bagi informasi Konperensi, rnengenai masalah-masalah yang sedang dibahas oleh Konperensi di luar inasalah-rnasalah yang bersifat administratif dan keuangan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka masalah itu harus dilirnpahkan ke persidangan untuk diputuskan tanpa dibahas.
Konperensi 39 Orang-orang yang ditunjuk dan diangkat sebagai pengamat oleh suatu Negara yang diundang untuk menghadiri Konperensi dapat, dengan ijin Presiden, angkat bicara di hadapan Konperensi selama pembahasan umum berlangsung. Wakil-wakil gerakan pembebasan yang telah diundang untuk rnenghadiri Konperensi dapat, dengan ijin Presiden, angkat bicara di hadapan Konperensi selama berlangsungnya pembahasan laporan-laporan yang disampaikan oieh Badan Pimpinan dan oleh Direktur Jenderal.
PASAL 15
Mosi, resolusi dan arnandemen
I. Tidak ada mosi, reso]usi atau amandemen yang boleh dibahas sebelum mosi, resolusi atau ainandeinen itu disetujui untuk dibahas secara resmi. 2,
(1) Mosi mengenai prosedur boleh diajukan secara lisan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu. Iviosi boleh diajukan kapan saja kecuali setelah Presiden meinanggil seorang pembicara untuk menyampaikan pidatonya dan sebeluni pembicara tersebut rnengakhiri pidatonya.
(2) Mosi mengenai prosedur meliputi: mosi yang dimaksudkan untuk mengembalikan pembahasan ke duduk perkara yang diajukan sebagai mosi; mosi yang dimaksudkan untuk menunda pertimbangan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara; mosi yang dimaksudkan untuk menangguhkan persidangan; mosti yang diniaksudkan untuk menangguhkan perdebatan mengenai suatu masalah tertentu; mosi yang dimaksudkan supaya Konperensi melanjutkan pembahasan dengan pokok bahasan berikutnya yang tercantum pada agenda persidangan; (I)
mosi yang merninta pendapat Presiden, Sekretaris Jenderal atau Penasehat
Hukum Konperensi; (g) rnosiuntuk inenutup dan rnengakhii'i suatu peinbahasan.
Semua resolusi dan arnandenien selain mosi mengenai prosedur harus diserahkan secara tertulis dalam salah satu bahasa resmi atau dalam bahasa Spanyol.
(1) Tidak satu resolusi pun yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan yang tercantum pada agenda - kecuali resolusi itu merupakan suatu mosi mengenai prosedur - yang boleh diajukan pada persidangan Konperensi kecuali salman resolusi itu telah diserahkan kepada Sekretariat Konperensi sekurang-kurangnya dua han sebelurnnya. (2) Setiap resolusi yang diserahkan kepada Sekretariat sebagainiana dimaksud dalam ayat (I) harus diterjemahkan dan diedarkan oleh Sekretariat
selambat-Iambatnya sehari setelah han diterirnanya resolusi tersebut. Di sanping tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dapat diberlakukan dan pasal mi, resolusi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak tercantum dalam agenda Konperensi harus tunduk pada aturan-aturan khusus yang ditetapkan dalam pasal 17.
PsI. 15
Konperensi 40
Ps!. 16
Amandemen-amandemen terhadap suatu resolusi boleh diajukan tanpa 6. pemberitahuan terlebih dahulu apabila salman naskah amandemen tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat Konperensi sebelurn amandemen itu diajukan. 7. (1) Pemungutan suara untiik menentukan diterima tidaknya suatu amandemen harus dilakukan secara langsung terhadap resolusi yang hendak
diamandemen tersebut.
(2) Apabila terdapat beberapa amandemen yang diajukan terhadap suatu mosi atan resolusi, maka Presiden harus rnenetapkan urutan pembahasan aniandernenamandernen tersebut untuk pernungutan suara tergantung pada ketentuan-ketentuan berikut:
(a) pemungutan suara harus dilakukan terhadap setiap mosi, resolusi atau amandemen yang diajukan [guna menentukan apakah mosi, resolusi atau amandemen tersebut diterima atau tidak]; (b) pemungutan suara terhadap amandemen-amandemen yang ada dapat dilakukan
secara individual atau dimaksudkan untuk rnenggugurkan arnandeinenamandemen lain, tergantung keputusan Presiden. Tetapi apabila pernungutan
suara terhadap arnandemen-aniandernen yang ada dilakukan untuk menggugurkan amandernen-amandernen yang lain, maka mosi atau resolusi yang
hendak diubah harus dianggap diarnandernenkan hauya setelah pemungutan suara secara individual terhadap amandemen yang paling banyak rnendapatkan suara diterima tersebut selesai dilakukan dan hasil dan pemungutan suara itu diterirna dan disetujui. (c) Apabila suatu mosi atau resolusi diarnandernen akibat suatu pemungutan suara, maka mosi atau resolusi yang diarnandernen tersebut harus dibahas dalam suatu pertemuan untuk dilakukan pemungutan suara terakhir, 8.
(1)
Setiap amandernen dapat ditarik kembali oteh orang yang
mengajukarrnya kecuali suatu ainandemen terhadap arnandemen itu sedang dalam pembahasan atau sudah diterirna dan disetujui. (2) Setiap arnandernen yang telah ditarik kembali sebagaimana dirnaksud
dalarn ayat (I) di atas dapat diajukan [lagi] tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh anggota Konperensi lainnya. 9,
Setiap anggota dapat, kapan saja, meminta sidang memperhatikan kenyataan
bahwa Tata Tertib yang ada tidak diindahkan. Hal mi harus langsung ditanggapi oleh Presiden dengan menganibil keputusan segera untuk menyelesaikan persoalan In'.
PASAL 16
Penutupan pembahasan
Seorang utusan boleh secara resmi mengajukan permintaan supaya pembahasan mengenai suatu resolusi tertentu, suatu amandernen tertentu, atau suatu pokok bahasan umum diakhiri dan ditutup.
Apabila perrnintaan tersebut rnendapatkan dukungan dan sekurangkurangnya 30 utusan, Presiden mengeluarkan mosi untuk mengakhiri dan menutup pernbahasan tersebut. Sebelurn pernungutan suara dilakukan untuk menentukan diterima tidaknya mosi tersebut, Presiden mernanggil narna-narna utusan yang telah menyampaikan keinginan untuk berbicara sebelum perrnintaan untuk rnengakhiri pembahasan tersebut diajukan.
Konperensi 41
Apabila ada yang meminta ijin untuk berbicara menentang penutupan tersebut, permintaan tersebut wajib dikabulkan dengan catatan bahwa tidak seorang pembicara pun yang boleh berbicara lebih dan lima menit.
Presiden hams mengijinkan masing-masing kelompok yang menentang penutupan pembahasan, melalui Ketua kelompok masing-masing, untuk didengar pendapatnya mengenai masalah yang sedang dibahas melalui seorang pembicara
yang diangkat oleh masing-masing kelompok, tanpa mengindahkan apakah sebelumnya sudah ada pembicara yang mewakili masing-masing kelonipok tersebut ataa belum.
Tunduk pada ketentuan ayat-ayat sebelumnya, tidak seorang pun diperbolehkan berbicara mengenai suatu masalah setelah dilakukannya pemungutan suara untuk mengakhiri pembahasan.
PASAL 17
Resolusi mengenai hal-hal yang tidak terinasuk dalam pokok bahasan yang dicanturnkan pada agenda 1. (1) Tunduk pada ayat 2 di bawah, tidak satu resolusi pun yang berkaitan dengan masalah yang tidak dimasukkan oleh Konperensi atau Badan Pimpinan ke dalam pokok bahasan yang tercantum pada agenda yang boleh diajukan pada sidang Konperensi yang mendahului awal suatu periode keuangan dna tahunan. Resolusiresolusi seperti itu boleh diajukan pada sidang-sidang Konperensi lainnya asalkan salman resolusi tersebut sudah diserahkan oleh seorang utusan Konperensi kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sekurang-kurangnya 15 han sebelum pembukaan sidang Konperensi.
Salman semua resolusi harus sudah tersedia untuk semua utusan di Kantor Perburuhan Internasional tidak lebih dan 48 jam setelah berakhimya baths waktu yang ditetapkan dalain butir (1) dan ayat (1) di atas: dengan catatan bahwa Direktur Jenderal dapat memutuskan untuk menahan pengedaran naskah suatu resolusi tertentu sernentara menunggu konsultasi dengan para pengurus Badan Pimpinan.
Apabila pengedaran suatu resolusi tertentu ditahan sementara menunggu konsultasi dengan para pengurus Badan Pimpinan, resolusi tersebut barns sudah tersedia untuk semua utusan - kecuali Badan Pimpinan dengan suara bulat memutuskan sebaliknya - selambat-lambatnya pada tanggat yang telah ditetapkan untuk pembukaan sidang Konperensi. 2. Presiden dapat, dengan persetujuan ketiga Wakil Presiden, mengijinkan diajukannya resolusi yang bemkaitan dengan hal yang tidak dimasukkan oleh Konperensi atau Badan Pimpinan ke dalani pokok bahasan yang tercantum pada agenda sidang - meskipun di luar hal mi resolusi tersebut sebenarnya tidak dapat
ditenima menurut ayat I butir (1) bilamana resolusi tersebut berkaitan dengan halhal yang bersifat mendesak atau dengan hal-hal yang seluruhnya bersifat resmi. Apabila ijin diberikan, para Pengurus juga hamus membuat rekornendasi kepada Konperensi mengenai cara untuk mempertimbangkan resolusi tersebut sebelum resolusi tersebut diserahkan kepada Konperensi. 3.
Tunduk pada ketentuan ayat 2 di atas, semua resolusi yang berkaitan dengan
hal-hal yang tidak dimasukkan oleh Konperensi atau Badan Pimpinan ke dalarn pokok bahasan yang temcantum pada agenda sidang hanus dilimpahkan oleh Konperensi kepad suatu Panitia Resolusi untuk dilaporkan kecuali Konperensi,
Psi. 17
Konperensi PsI. 17
42 atasrekomendasi Panitia Seleksi, memutuskan bahwa suaturesolusi tertentu berkaitan dengan hal yang menjadi kompetensi panitia lain sehingga resolusi tersebut harus dilimpahkan Ice panitia lain tersebut, bukan ke Panitia Resolusi.
Panitia Resolusi mempertirnbangkan apakah setiap resolusi yang diajukan 4. memenuhi kondisi-kondisi yang dipersyaratkan untuk menerima resolusi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1. 5. Panitia Resolusi menetapkan urutan pemeriksaan resolusi-resolusi yang telah dinyatakan dapat diterima sebagai berikut: (a) setelah menyebutkan siapa penggerak, atau para penggerak di balik suatu resolusi dan memberikan peluang untuk mengajukan resolusi tersebut melalui suatu pidato yang tidak boleh lebih dan sepuluh menit, Panitia menetapkan, tanpa
pembahasan, dengan kartu pemungutan suara, lima resolusi pertama untuk dipertimbangkan, dengan cara berikut: setiap anggota Panitia menerirna satu kartu suara bertuliskan judul dan semua resolusi yang akan dipertirnbangkan, lalu memilih lima resolusi yang ingin ia bahas terlebih dahulu. Pilihan pertama hams ditandai dengan angka "1," pilihan kedua dengan angka "2," dan seterusnya. Kartu suara yang tidak ditandai dengan pilihan-pilihan seperti itu dianggap gugur. Setiap resolusi yang terpilih sebagai pilihan pertama mendapat lima angka, yang terpilih sebagai pilihan kedua mendapat empat angka, dan seterusnya; resolusi yang tidak dipilih tidak mendapat angka; Bilarnana anggota-anggota Panitia yang mewakili kelompok Pemerintab, kelompok Pengusaha dan kelompok Pekerja berhak memberikan lebih dan
satu suara, dengan memperhithngan perwakilan yang tidak beiimbang masing-masing kelompok di dalam Panitia, maka total jumlah angka yang didapatkan oleh setiap resolusi hams dihitung secara terpisah untuk tiap kelompok dan dikalikan dengan pengali yang dapat diberlakukan untuk suara-suara yang diberikan oleh anggota masing-masing kelompok; Resolusi yang mendapat angka terbanyak, sebagaimana ditetapkan menurut klausul (ii) dan (iii), haruslah yang pertama dibahas; resolusi yang mendapat angka kedua terbanyak haruslah yang kedua dibahas, dan seterusnya sampai resolusi yang kelima; apabila setelah perhitungan suara dilakukan dijumpai
adanya dua atau lebih dan dua resolusi yang mendapatkan suara sama banyak, makapnioritas ditetapkan berdasarkanundian yang dilakukan sekali atau Iebih dan sekali sebagaimana diperlukan; (b) Pada awal sidang, panitia membentuk suatu Gugus Tugas ( Working Party) yang terdiri dan tiga anggota Pemerintah, tiga anggota Pengusaha dan tiga anggota
Pekerja yang membuat rekomendasi mengenai urutan pemeriksaan resolusi-
resolusi di luar kelima resolusi pertama yang dibahas menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ayat (I). 6. Panitia Resolusi memulai tugasnya sesegena rnungkini setelah pembukaan sidang Konperensi supaya agendanya dapat diselesaikan, dan harus menghentikan tugasnya selambat-selambatnyapukul 6 sore pada han Sabtu terakhir sidang. Apabila
ada resolusi yang tidak dipertimbangkan oleh Panitia pada tanggal Panitia menghentikan tugasnya, maka Konperensi tidak inenibahas atau melakukan tindakan atas resolusi tersebut. 7. (1) Apabila anggota-anggota Panitia Resolusi yang memiliki tidak kurang dan seperempat kuasa Panita untuk memberikan suara mengajukan permintaan supaya
Konperensi 43 Panitia berpendapat bahwa suatu resolusi tidak berada dalam lingkup kompetensi Konperensi, atau bahwa resolusi itu tidak layak diterima dan disetnjui, maka persoalan
mi harus ditetapkan oleh Panitia setelah mendengarkan pencetus resolusi tersebut, atau, bila pencetusnya lebih dan satu, setelah mendengarkan salah satu di antaranya,
dan setelah mendengarkan tidak lebih dan satu pembicara dan masing-masing kelompok yang rnenyetujui dan menentang mosi, beserta tanggapan dan pencetus atau salah seorang pencetus nesolusi tersebut.
(2) Rekomendasi oleh Panitia Resolusi yang menyebutkan bahwa suatu resolusi tidak berada dalam wilayah kompetensi Konperensi, atau bahwa resolusi itu tidak layak diterima dan disetujui hams dilampini dengan laporan pembahasan dalam Panitia dan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dalam Konperensi tanpa perdebatan.
Panitia Resolusi dapat, setelah mendengarkan pencetus atau para pencetus suatu resolusi, mengamandemenkan resolusi tersebut dalam bentuk atau substansi yang sedernikian rupa sebagaimana yang diinginkan.
Adalah tugas khusus Panitia Resolusi untuk membedakan, dengan rnenyusun rancangan yang sesuai, resolusi-resolusi yang bila diterima dan disetujui oleh Konperensi akan melibatkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang eksak dan resolusi-resolusi yang dimaksudkan untuk dipertimbangkan oleh Badan Pimpinan, para pernerintab atau badan-badan lain, tetapi tidak menciptakan kewajiban hukum.
Panitia Resolusi menyerahkan laporan kepada Konperensi.
PASAL 17 bis
Konsultasi pendahuluan sehubungan dengan usulan-usulan untuk kegiatankegiatan haru yang berkaitan den gan hal-hal yang menjadi kepentingan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau instansi-instansi khusus lainnya I. Apabila suatu usulan yang diserahkan kepada Konperensi melibatkan kegiatan-kegiatan barn untuk dijalankan oleh Organisasi Perburuhan Intemasional yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau menyangkut kepentingan satu atau lebih organisasi spesialis lainnya yang beinaung di bawah PBB selain Organisasi Perburuhan Internasional, maka Direktur .Jenderal waj ib berkonsultasi dengan organisasi-organisasi terkait dan memberikan kepada Konperensi laporan mengenai cara koordinasi yang dilakukan untuk rnemanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki masing-masing organisasi tersebut. Apabila sewaktu sidang berlangsung diajukan suatu usulan kegiatankegiatan baru untuk dijalankan oleh Organisasi Perburuhan internasional dan usulan
tersebut berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau menyangkut kepentingan satu atau lebih badan yang menangani bidang khusus selain Organisasi Perburuhan Internasional, niaka Direktur Jenderal wajib, setelah berkonsultasi dengan wakil-wakil organisasi lain atau organisasi-organisasi tenkait lainnya yang mungkin mengliadiri pertemuan tersebut, meminta sidang memperhatikan implikasi-implikasi (pengaruh) yang diakibatkan oleh usulan tersebut. 2.
Sebelum menjatuhkan keputusan mengenai usulan-usulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) di atas, Konperensi hams tenlebih dahulu memastikan hingga puas bahwa konsultasi yang memadai telah dilakukan dengan organisasi-organisasi terkait.
Psi. i7hic
Konperensi 44
Psi. llter-19
PASAL 17 ter
Bates waktu penycrahan usulan untuk kegiatan-kegiatan baru Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal mi, tidak ada 1 usulan kegiatan baru untuk dijalankan oleh Organisasi Perburuhan internasional yang boleh diajukan di hadapan sidang Konperensi kecuali usulan tersebut telah diserahkan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sekurangkurangnya enam minggu sebelum pembukaan Konperensi. Ketentuan-ketentuan ayat (1) di atas tidak berlaku untuk: usulan yang menyarankan supaya suatu persoalan dilimpahkan kepada Badan Pimpinan atau kepada Kornisi Maritim Bersama (Joint Maritime Commission) 2.
untuk diperiksa dengan maksud untuk memutuskan apakah tindakan yang diambil Organisasi Perburuhan Internasional dalam menghadapi persoalan itu dapat dibenarkan atau tidak, atau persoalan-persoalan mendesak yang harus ditangani sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 17.
PASAL 18
Usulan-usulan yang rnenyangkut pen geluaran I. Setiap mosi atau resolusi yang menyangkut pengeluaran harus pertamatama, atau apabila resolusi-resolusi itu sudah dilirnpahkan kepada Panitia Resolusi sesegera niungkin setelah Panitia merasa puas bahwa resolusi itu dapat diterima dan berada dalam wilayah kompetensi Konperensi, dilimpahkan kepada Badan Pimpinan yang, setelah berkonsultasi dengan Panitia Program, Keuangan dan Administrasinya, nienyampaikan pendapatnya kepada Konperensi.
Pendapat Badan Pimpinan harus diedarkan kepada para utusan sekurangkurangnya 24 jam sebelum mosi atau resolusi itu dibahas oleh Konperensi. Badan Pimpinan dan Panitia Program, Keuangan dan Administrasi dapat mendelegasikan wewenang kepada pengurus masing-masing untuk menjalankan halhal yang menjadi tanggungjawab mereka menurut pasal mi.
PASAL 19
Metode pemungutan suara I. Konperensi melakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan, dengan memberikan suara tercatat (record vote) atau secara rahasia.
Pemungutan suara harus dilakukan dengan mengangkat tangan kecuali disepakati lain.
Pemungutan suara dengan mengangkat tangan harus dihitung oleh Sekretariat dan hasilnya diumumkan oleh Presiden, Apabila pemungutan suara dengan mengangkat tangan diragukan hasilnya, Presiden dapat memerintahkan supaya pemungutan suara secara tercatat dilakukan,
Konperensi 45 Pemungutan suara secara tërcatat harus dilakukan apabila rnayoritas dua
pertiga suara dituntut oleh Konstitusi Organisasi, kecuali apabila Konperensi melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah suatu pokok bahasan yang sudah tercantum pada agenda persidangan tempat diambilnya suatu keputusan dapat disisipkan ke dalam agenda persidangan berikutnya. Pemungutan suara secara tercatat terhadap suatu persoalan harus dilakukan apabila diminta oleh tidak kurang dan 90 utusan yang hadir di persidangan dengan mengangkat tangan, atau apabila diminta oleh Ketua suatu kelompok, atau diminta oleh wakilnya yang tetah diangkat sebagaimana seharusnya melaiui pemberitahuan
tertulis yang dialamatkan kepada Presiden, baik perniintaan tersebut dilakukan sebelum maupun segera sesudah pemungutan suara dengan mengangkat tangan. Pemungutan suara secara tercatat harus dilakukan dengan memanggil setiap delegasi untuk memberikan suara secara bergiliran sesuai dengan urutan abjad bahasa Perancis dan nama-nama Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Panggilan benikutnya dan terakhir harus segera dilakukan sesuai dengan urutan abjad bahasa Perancis dan utusan-utusan yang tidak menanggapi panggilan pertama.
Suara yang diberikan harus dicatat oleh Sekretaniat dan diumumkan oleh Presiden.
Nama-nama utusan yang memberikan suara dalam pemungutan suara tercatat hanis disisipkan dalarn laporan verbatim persidangan. 10, Pemungutan suara untuk memilih Presidenharus dilakukan secara rahasia. Pemungutan suara secara rahasia juga hams dilakukan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang ticlak tercakup oleh ayat 5, apabila diminta oleh tidak kurang dan 90 utusan yang hadir pada persidangan dengan mengangkat tangan atau diminta
oleh Ketua dan suatu kelompok yang bertindak atas nama kelompok tersebut.
Suara yang diberikan melalui pemungutan suara secara rahasia harus dihitung oleh Sekretariat di bawab pengarahan tiga pengurus retur yang masingmasing dinominasikan oleh kelompok Pemerintah, kelompok Pengusaha dan kelompok Pekerja. Apabila, untuk persoalan yang sama, diininta peinungutan suara secara tercatat menurut ayat 6 pasal mi danjuga pemungutan suara secara rahasia menurut ayat 11 pasal mi, maka pemungutan suara harus dilakukan secara rahasia apabila
diputuskan demikian oleh Konperensi berdasarkan mayoritas tunggal melalui pemungutan suara rahasia. 14, Presiden wajib mengijinkan utusan yang meminta ijin untuk menjelaskan pilihan atau suara yang diberikannya setelah pemungutan suara selesai dilakukan kecuali apabilapemungutan suara tersebutbersifatrahasia. Dalam membenikan ijin, Presiden dapat niembatasi waktu yang dibenikan kepada utusan tersebut untuk memberikan penjelasan.
Kecuali Para Pengurus memutuskan lain sehubungan dengan keadaankeadaan tertentu, Konperensi wajib melakukan pemungutan suara secara elektronik.
Apabila Konperensi melakukan pemungutan suara secara elektronik, ayat 7 dan ayat 12 di atas tidak berlaku. Apabila pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan, tiap-tiap suara yang diberikan oleh rnasing-rnasing utusan harus
dapat diakses selama berlangsungnya persidangan tempat pemungutan suara dilakukan, tetapi hanya hasil akhir pemungutan suana tersebut yang boleh diumumkan
dan dicatat. Apabila pemungutan stiara dilakukan secara tercatat, tiap-tiap suana yang diberikan oleb masing-masing utusan harus dicatat dan dipublikasikan dan
PsI. 19
Konperensi PsI. 20,21
46 hasil akhir pernungutan suara tersebut harus diumurnkan dan dicatat. Apabila pemungutan suara dilakukan secara rahasia, tiap-tiap suara yang diberikan oleh inasing-masing utusan sama sekali tidak boleh dicatat atau diakses dan hanya hasil akhir peniungutan suara itu sajalah yang boleh diumumkan dan dicatat.
PASAL 20
Kuorurn Koust. 173
1. (1) Sesuai dengan pasal 17 Konstitusi Organisasi, suatu suara tidaklah sah apabila jurnlah suara setuju dan jurnlah suara menentang kurang dan setengah jurnlah utusan yang menghadiri Konperensi dan berhak memberikan suara.
Untuk sernentara waktu, jurnlah kuorum hams dipastikan setelah presentasi laporan singkat sebagairnana dimaksud dalam ayat 2 aturan prosedur mengenai surat inandat yang ditetapkan dalarn pasal 26. Jurnlah kuorum tersebut kernudian harus ditetapkan oleh Panitia Surat Mandat. Utusan yang pergi rneninggalkan Konperensi sebelurn Konperensi berakhir dan yang memberikan pemberitahuan resmi rnengenai kepergiannya kepada Sekretariat tanpa mernberikan kuasa kepada seorang penasehat untuk niewakilinya harus dianggap tidak lagi menghadiri Konperensi untuk mempermudah perhitungan kuorum.
Junilah kuoruni harus mengikuti jumlah terakhir utusan yang hadir atau yang secara resmi terwakili dalarn suatu persidangan sewaktu pernungutan suara dilakukan,
(1) Bila tidak tercapai kuorum dalarn pemungutan suara dengan mengangkat tangan, Presiden dapat segera mernerintahkan pernungutan suara secara tercatat. (2) Presiden juga harus segera niernerintahkan pemungutan suara secara tercatat apabila dirninta oleb 20 anggota yang hadir.
(1) Apabilatidak tercapai kuorum dalarn pemungutan suara baik dengan
rnengangkat tangan maupun secara tercatat, Presiden dapat memerintahkan pernungutan suara secara tercatat untuk persoalan yang sarna dalarn satu atau dua persidangan berikutnya, (2) Butir-butir yang merupakan bagian dan ayat-ayat di atas tidak berlaku untuk peinungutan suara final yang dimaksudkan untuk menenirna dan menyetujui suatu Konvensi atau Rekornendasi.
PASAL 21
Mayoritas Konst. 17,2; 19, 1,2
Untuk rnenetapkan mayoritas rnelalui pemungutan suara tercatat, semua suara
yang dibenikan, baik itu snara setuju maupun suara menentang, harus dihitung sehingga supaya dapat diterirna dan disetujui, usulan yang diserahkan kepada Konperensi haruslah mernperoleh Iebih dan satu setengah atau dua pertiga suara yang diberikan sesuai detigan ketentuan Konstitusi atau ketentuan Konvensi atau ketentuan instrumen lainnya yang memberikan kuasa yang sedang dijalankan oleh
Konperensi 47
PsI. 22-24
Konperensi, atau ketentuan-ketentuan pengaturan keuangan dan anggaran yang telah diterirna dan disetujui sesuai dengan pasal 13 Konstitusi.
PASAL 22
Sekretariat Konperensi
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional haruslah merupakan Sekretaris Jenderal Konperensi dan harus bertanggungjawab atas pengangkatan dan pengawasan Sekretariat. Sekretariat Konperensi hams bertanggungjawab: menerima, mencetak, mengedarkan dan menerjemahkan dokumen, lap oran dan resolusi; menafsirkan pidato-pidato yang diberikan selama persidangan; membuat catatan-catatan steno (dengan tulisan cepat); mencetak dan mendistribusikan laporan risalab sidang; menyimpan dan memelihara notulen Konperensi; dan secara umum atas semua pekerjaan lain yang dipercayakan oleh Konperensi kepadanya.
PASAL 23
Laporan verbatim Suatu laporan verbatim harus dicetak pada penutupan setiap persidangan oleh Sekretariat. Di dalam laporan tersebut harus dimasukkan semua naskah yang
telah diterima dan disetujui dan hasil-hasil dan pemungutan suara yang telah dilakukan.
Setiap utusan dapat menuntiit haknya untuk merevisi bagian mana pun dan laporan yang memuat pidato yang telab diucapkannya. Pidato-pidato atau bagian
dari pidato-pidato yang tidak diucapkan selama persidangan tidak boleh dipublikasikan dalam laporan tersebut.
Supaya dapat dipublikasikan, koreksi-koreksi yang diusulkan harus disampaikan kepada Sekretariat secara tertulis tidak lebih dan sepuluh ban setelah penutupan Konperensi. Laporan-laporan verbatim hartis ditandatangani oleh Presiden Konperensi dan Sekretaris Jenderal.
PASAL 24
Bahasa Bahasa Perancis dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi Konperensi. Pidato yang disampaikan dalam bahasa Perancis hams diikhtisarkan dalam
bahasa Inggris begitu pula sebaliknya oleh seorang penerjemah dan Sekretaniat Konperensi.
Konst. 10,3
Konperensi 48
PsI. 25
Pidato yang disampaikan dalarn bahasa Spanyol hams diikhtisarkan oleh penerjemah resmi, yang juga harus mengikhtisarkan dalam bahasa Spanyol pidatopidato yang disampaikan dalam bahasa Inggris atau Perancis. Seorang utusan boleh berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa resmi, tetapi delegasinya hams memberikan ikhtisar terjemahan pidatonya dalam salah satu dan kedua bahasa resmi Konperensi oleh seorang penerjernah yang mendampingi delegasi tersebut kecuali Sekretariat Konperensi menyediakan seorang penerjemah
Konperensi untuk bahasa-bahasa resmi tersebut. Ikhtisar terjemahan tersebut kemudian hams diterjemahkan ke dalarn bahasa resmi lainnya oleh penerjernah dan Sekretariat.
Penerjemahan dan pengedaran dokumen harus dilakukan oleh Sekretariat dan semua dokumen tersebut hams tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol,
BAGIAN II Tata Tertib mengnenai pokok-pokok khusus SUB-BACIAN A
Urutan acara pada pembukaan masing-masing sidang PASAL 25
I. Konperensi hartis dibuka oleh Ketua Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dibantu oleh para Pengurus lain Badan Pimpinan. Pengurus-pengurus
sementara mi harus terus menjaankan tugasnya sampai Presiden Konperensi memegangjabatannya.
Acara pertama Konperensi haruslah inernilih Presiden. Konperensi kemudian menerima nama-nama yang dinorninasikan oleh masing-masing kelompok yang ada dan meneruskan acara dengan memilih tiga Wakil Presiden serta membentuk berbagai panitia dan rnengangkat anggotapanitia-panitia tersebut berdasarkan usulan dan masing-masing kelompok.
(1) Untuk mempermudah peniilihan para Pengurus Konperensi yang semuanya berasal dan berbagai bangsa yang berbeda-beda sebagaimana ditetapkan oleh pasal 3 ayat I Tata Tertib, ketiga kelonipok yang ada berbagi prioritas norninasi untuk penetapan Wakil Presiden Konperensi menurut rotasi yang dijabarkan dalam tabel berikut: Sidang Ke 85 Ke 86 Ke 87 Ke 88 Ke 89
Kelompok Prioritas Pertama Pernerintah Pengusaha Pekerja Pernenintah
Pengusaha Pekerja dan seterusnya
Ke90
Kelompok Prioritas Kedua Pengusaha Pekeija Pemerintah Pengusaha Pekerja Pemerintah
Konperensi 49
Psi. 26
(2) Apabila satu kelompok menominasikan seorang Wakil Presiden yang sama kebangsaannya dengan Wakil Presiden yang dinominasikan oleh kelompok yang memiliki prioritas nominasi, maka nominasi seperti itu harus dianggap gugur.
Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Tata Tertib, kelompok Pemerintah menominasikan 28 anggota untuk Panitia Seleksi sedangkan kelompok Pengusaha dan kelompok Pekerja masing-masing menominasikan 14 anggota. Tidak boleh ada Anggota Organisasi yang memiliki Iebih dan satu anggota dalam salah satu dan kelompok-kelompok mi. Pada pembukaan pembahasan mengenai Laporan Direktur Jenderal, Ketua Badan Pimpinan harus memberikan kepada Konperensi laporan mengenai pekerjaan Badan Pimpinan selama tahun sebelumnya.
SUB-BAGIAN B
Verifikasi Surat-surat Mandat PASAL 26 1. Surat-surat mandat yang dimiliki utusan beserta penasehat masing-masing harus diserahkan kepada Kantor Perburuhan Internasional sekurang-kurangnya 15 han sebelum tanggal ditetapkannya pembukaan sidang Konperensi.
2. Suatu Japoran singkat mengenai surat-surat mandat tersebut, yang dibuat oleh Ketua Badan Pimpinan, harus, bersama dengan surat-surat mandat tersebut, terbuka untuk diperiksa oleh semua utusan pada han sebelum han pembukaan sidang Konperensi dan harus dipublikasikan sebagai lampiran pada notulen persidangan yang pertama.
3. Panitia Surat Mandat yang diangkat oleh Konperensi sesuai dengan Pasal 5 Tata Tertib Konperensi harus mempertimbangkan sernua keberatan yang timbul
sehubungan dengan noniinasi salah seorang utusan atau penasehat dengan memperhatikan bahwa keberatan-keberatan tersebut mungkin telah disampaikan kepada Sekretaris .Jenderal. 4. Suatu pernyataan berkeberatan tidak dapat diterima dalam hal-hal berikut: (a) apabila keberatan tersebut tidak diajukan kepada Sekretaris Jenderal dalam waktu
72 jam terhitung dan pukul 10 pagi pada tanggal publikasi dalam Catatan Sementara (Provisional Record) yang memuat nama dan fungsi orang yang nominasinya hendak digugurkan melalui pernyataan keberatan tersebut, dengan catatan bahwa, apabila nama orang yang bersangkutan dimuat untuk pertama kalinya dalam dafiar nama dan fungsi utusan yang telah direvisi, maka batas waktu 72 jam tersebut hams dikurangi menjadi 48 jam saja; apabila orang yang menyatakan berkeberatan itu tidak mau disebut identitasnya atau tidak diketahui identitasnya; apabila orang yang menyatakan berkeberatan itu tak lain adalah penasehat utusan yang hendak digugurkan nominasinya rnelalui pernyataan keberatan itu; apabila keberatan itu dibuat berdasarkan fakta atau dugaan yang oleh Konperensi,
setelah dibahas rnelalui perdebatan dan pengambilan keputusan dengan membandingkan fakta dan dugaan serupa, dinyatakan tidak relevan atau tidak berdasar. 5.
Prosedur untuk menetapkan apakah suatu keberatan itu diterima atau tidak
Konst. 3, 8,9
Konperensi 50
Psi. 26
adalah sebagai berikut: Panitia Surat Mandatwajib mempertimbangkan apakah alasan di balik keberatan yaiig disampaikan itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalarn pasal 4 di atas. Apabila sesuai, maka keberatan itu tidak dapat diterima. Apabila Panitia Surat Mandat dengan suara bulat menyimpulkan bahwa
keberatan itu diterima, maka keputusan mi adalah final [dan tidak dapat diganggu-gugat].
Apabila Panitia Surat Mandat tidak berhasil mencapai suara bulat untuk menyimpulkan diterima tidaknya keberatan tersebut, maka Panitia Surat Mandat
wajib melimpahkan persoalan mi kepada Konperensi yang kemudian wajib, setelah mempelajari seinua catatan pembahasan yang dilakukan Panitia Surat Mandat terhadap keberatan tersebut dan mempelajari laporan yang memuat
pendapat mayoritas dan minoritas para anggotanya, memutuskan tanpa pembahasan lebih lanjut apakah keberatan itu diterima atau tidak.
Dalani hal keberatan itu tidak dinyatakan tidak diterima, Panitia Surat Mandat wajib mempertirnbangkan apakah keberatan itu mernpunyai dasar yang kuat
dan, karena hal mi bersifat mendesak, Panitia Surat Mandat hams rnenyerahkan laporan mengenai keberatan itu kepada Konperensi. Apabila Panitia Surat Mandat atan salah satu anggotanya rnenyerahkan laporan yang menyarankan supaya Konperensi menolak menerima suatu utusan atau
penasehat, Presiden wajib menyerahkan usulan mi kepada Konperensi untuk diputuskan, dan apabila Konperensi berpendapat bahwa utusan atau penasehat itu tidak dinorninasikan sesuai dengan syarat-syarat Konstitusi, Konperensi dapat, sesuai dengan ayat 9 pasal 3 Konstitusi, menolak utusan atau penasehat tersebut berdasarkan dua pertiga suarayang diberikan oleh utusan-utusan yang hadir. Utusan-utusan yang
menolak menerima utusan atau penasehat tersebut barns memberikan suara sedangkan utusan-utusan yang menentang penolakkan utusan atau penasehat tersebut harus memberikan suara "Tidak." Sernentara rnenunggu keputusan final mengenai apakah norninasinya akan diterima atau tidak, utusan atau penasehat yang norninasinya hendak digugurkan itu tetap merniliki hak yang sama seperti yang dimiliki oleh utusan atau penasehat lain.
Panitia Surat Mandat dapat mempertimbangkan keluhan-keluhan yang diajukan karena ada Negara Anggota yang gagal mernatuhi ketentuan ayat 2(a) pasal 13 Konstitutsi, yaitu: (a) apabila Negara Anggota itu diduga telah tidak membayar biaya perjalanan dan biaya hidup salah satu atau lebih dan satu utusan yang telah dinorninasikannya menurut pasal 3 ayat I Konstitusi; b) apabila keluhan itu diajukan atas dugaan adanya ketidakseimbangan yang serius
dan ketara sekali antara jurnlah penasehat Pengusaha atau jumlab penasehat Pekeija yang biaya-biayanya telah ditanggung dalarn delegasi terkait dan jurnlah penasehat yang diangkat untuk utusan-utusan Pernerintah,
Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 di atas tidak dapat diterirna dalam hal-hal berikut: apabila keluhan itu tidak secara resmi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
Konperensi sebelum pukul 10 pagi pada han ketujuh setelah pembitkaan Konperensi dan Pan itia berpendapat bahwa waktu yang tersedia untuk membahas keluhan itu sebagairnana seharusnya tidak mencukupi; apabila keluhan itu tidak disampaikan oleh seorang utusan atau penasehat yang memiliki akreditasi (terpilih untuk mewakili Negara Anggota yang bersangkutan
Konperensi 51
PsI. 27,28
secara resmi) untuk mempersoalkari tidak dibayarnya biayaperjalanan dan biaya hidup dalani keadaan-keadaan sebagaimana dikemukakari dalam butir (a) atau butir (b) ayat 9 atau oleh suatu organisasi atau orang yang bertindak atas namanya.
11. Dalani Iaporannya, Panitia Surat Mandat wajib memberikan kepada Konperensi sernua kesimpulan yang telah dicapai Konperensi dengan suara bulat mengenai setiap keberatan yang telab dipertimbangkan oleh Konperensi. SUB-BAGIAN C
Penerimaan Anggota Baru PASAL27
Penerirnaan keanggotaan Organisasi Perburuhan Internasional sesuai
Konst. 1, 3
dengan ayat 3 pasal 1 Konstitusi Organisasi oleh suatu Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berlaku sewaktu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional menerinia secara resmi dan tanpa syarat kewajiban-kewajiban Konstitusi Organisasi.
Direktur Jenderal wajib menginformasikan kepada Anggota-anggota Organisasi dan kepada Konperensi Perburuhan Internasional penerirnaan keanggotaan Organisasi Perburuhan Internasional oleh suatu Negara Anggota Perserikatan BangsaBangsa.
PASAL 28
Peneriniaan Anggota-Anggota baru Organisasi Perburuhan Internasional oleh Konperensi Umum, sesuai dengan pasal 1(4) Konstitusi Organisasi, hams diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal sekarang.
Konst. 1. 4
Setiap permohonan (aplikasi) penerimaan anggota yang diajukan kepada Konperensi hams pertarna-tama diberikan kepada Panitia Seleksi.
Kecuali Panitia Seleksi berpendapat tidak perlu ada tindakan Iangsung terhadap permohonan tersebut, Panitia Seleksi harus menyerahkan permohonan itu kepada suatu sub-panitia untuk diperiksa.
Sebelurn rnenyerahkan laporannya kepada Panitia Seleksi, sub-panitia sebagaimana dimaksud dalarn ayat 3 di atas boleh berkonsultasi dengan wakil yang diakreditasikan (diwakilkan) ke Konperensi oleh pemohon yang bersangkutan.
Panitia Seleksi, setelah rnempertirnbangkan laporan sub-panitia, wajib memberikan laporan kepada Konperensi mengenai persoalan yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 1(4) Konstitusi Organisasi: untuk nienerima Anggota Barn, Konperensi mernerlukan pemungutan suara yang
rnenghasilkan suara setuju yang diberikan oleh dua pertiga dan utusan-utusan yang menghadiri persidangan, termasuk dna pertiga utusan Pernerintah yang hadir dan ikut dalarn pernungutan suara; penerimaan Anggota Baru sebagairnana dimaksud dalarn butir (a) di atas rnulai
beilaku pada saat Pemerintah Negara Anggota baru tersebut secara resmi menyampaikan kepada Direktur J'enderal Kantor Perburuhan Internasional kesediaannya untuk menerima kewajiban-kewajiban Konstitusi Organisasi.
Konstitusi 1,4
Konperensi 52
Psi. 29,30
7. Penerimaan kembali mantan Anggota oleh Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Intemasional diatur oleh ketentuan-ketentuan ayat-ayat terdahulu dan pasal sekarang. Apabila di hadapan sub-panitia yang ditetapkan berdasarkan ayat 3 di atas terlampir permohonan untuk diterima kembali sebagai Anggota dan mantan Anggota yang dulu telah meratifikasi Konvensi-konvensi perburuhan internasiona! sebelurn mengundurkan din dan Organisasi, sub-panitia tersebut wajib inenyatakan dalani laporannya apakah pemohon yang bersangkutan mengakui bahwa kewajibankewajiban yang tiinbul dan Konvensi-konvensi itu akan terus bersifat mengikat.
SUB-BAGIAN D
Diskualifikasi Anggota-Anggota yang menunggak pembayaran luran kepada Organisasi dan pemungutan suara PASAL29
Pemberitahuan kepada Anggota-Anggola yang menunggak Apabila Direktur Jenderal mendapati bahwajumlah tunggakan yang harus 1. dibayar oleh salah satu Anggota Organisasi yang menunggak pembayaran iurannya kepada Organisasi akan, bilamana Anggota tersebut tetap tidak membayar selama tiga bulan berikutnya, bertanThah sehingga sama dengan atau melebihi jumlah iuran yang hams dibayarkannya selama dua tahun penuh, maka sebelum periode tiga bulan
tersebut habis, Direktur Jenderal harus menginimkan kepada Anggota yang bersangkutan suatu pemberitahuan supaya Anggota tersebut memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasa 13 ayat 4 Konstitusi. Konst. 13,4
2. Apabila jurnlah tunggakan yang harus dibayarkan kepada Organisasi Perburuhan Intemnasional oleh salah satu Anggota yang menunggak pembayaran iuran kepada Organisasi sama dengan atau melebihi iuran yang harus dibayarkan oleh Anggota itu untuk dna tahun penuh ke belakang, Direktur Jenderal wajib memberitahukan fakta mi kepada Anggota yang bersangkutan dan memintanya untuk mengindabkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal 13, ayat 4 Konstitusi.
luran harus dibayar tanggal 1 Januari dan tahun yang diperuntukkan bagi 3. berlakunya iuran itu. Tetapi tahun yang diperuntukkan bagi pernbayaran iuran itu harus dianggap sebagai tenggang waktu (period of grace) dan suatu iuran harus dianggap tertunggak demi pengertian pasal mi hanya apabila iuran itu belum dibayar pada tanggal 31 Desember dan tahun yang diperuntukkan bagi pembayaran iuran itu.
PASAL3O
Pemberitahuan kepada Konperensi dan Badan Pimpinan men genai Anggota yang menunggak Pemberitahuan sebagairnana ditetapkan dalam ayat 2 pasal 29 harus diupayakan oleb Direktur Jenderal supaya diperhatikan pada sidang-sidang berikutnya Konperensi
Perburuhan Internasional, Badan Pimpinan, dan panitia-panitia Organisasi Perbumuhan Internasional lainnya sehingga mungkin menimbu ikan pertanyaan mengenai apakah Anggota yang bersangkutan masih memiliki hak pilih atau tidak,
Konperensi 53
dan supaya diperhatikan oleh badan-badan pemilih (electoral colleges) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Tata Tertib Konperensi.
PASAL 31
Prosedur yang dimaksudkan untuk menginkan Anggota yang nienunggak inenggunakan hakpilihnya 1. Setiap permintaan atau usulan supaya Konperensi mengijinkan Anggota yang rnenunggak penibayarannya untuk ikut dalarn pernungutan suara sesuai dengan pasal 13 ayat 4 Konstitusi harus pertama-tama dilimpahkan kepada Panitia Keuangan
Konperensi, yang wajib memberikan laporan mengenai hal mi sebagai hal yang mendesak. 2. Sementara menunggu keputusan Konperensi atas permintaan atau usulan tersebut, Anggota yang rnenunggak itu tidak diperkenankan ikut dalam pemungutan suara. 3. Panitia Keuangan wajib rnenyerahkan kepada Konperensi suatu laporan yang menluat pendapat Panitia Keuangan atas permintaan atau usulan tersebut. 4. Apabila Panitia Keuanganmenjumpai bahwa ketidaksanggupan membayar itu disebabkan oleh kondisi-kondisi di luar kendali Anggota yang bersangkutan dan
merasa pantas untuk mengusulkan kepada Konperensi supaya Anggota tersebut diijinkan ikut dalam pemungutan suara sesuai dengan pasal 13 ayat 4 Konstitusi, maka dalam laporannya, Panitia Keuangan wajib: menjelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi-kondisi di bar kendali Anggota yang bersangkutan; memberikan analisa hubungan keuangan antara Anggota yang bersangkutan dengan Organisasi dalam sepuluh tahun terakhir mi; dan rnenunjukkan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk rnenyelesaikan tunggakan tersebut. 5. Setiap keputusan yang dapat diambil oleli Konperensi untuk mengijinkan Anggota yang menunggak pembayaran iuran untuk ikut dalam pemungutan suara dapat dibuat bersyarat tergantung pada apakah Anggota yang bersangkutan bersedia
mematuhi rekomendasi-relcomendasi untuk menyelesaikan tunggakannya, yang dapat diberikan oleh Konperensi.
PASAL 32
Masa berlaku keputusan yang inenginkan Anggota yang rnenunggak untuk ikut dalarn pemungutan suara Setiap keputusan Konperensi yang mengijinkan Anggota yang menunggak pembayaran iuran untuk menggunakan hak pilihnya adalah sah (valid) untuk sidang Konperensi di mana keputusan itu diambil. Keputusan seperti itu bersifat operatif (efektif) berkenaan dengan Badan Pimpinan dan panitia-panitia hingga pembukaan sidang umum Konperensi berikutnya setelah sidang yang menghasilkan keputusan itu.
Sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat
Psi. 31, 32
Konperensi PsI. 33,34
54 I Pasal mi, setelah Konperensi menyetujui pengaturan untuk rnengkonsolidasikan tunggakan suatu Negara Anggota dan mengatur pernbayaran tunggakan itu dengan
cicilan tahunan selama kurun waktu tertentu, Anggota yang bersangkutan diperkenankan menggunakan hak pilihnya asalkan pada saat pemungutan suara dilakukan, Anggota tersebut telah melunasi sernua cicilannya dan seinua iuran keuangan menurut pasal 13 Konstitusi yang harus dibayarnya sebelum akhir tahun sebelurnnya. Bagi Anggota yang pada saat penutupan sidang Konperensi belum melunasi semua cicilannya dan semua iuran yang harus dibayarnya sebelurn akbir tahun sebelumnya, ijin untuk menggunakan hak pilih gugur dengan sendirinya.
PASAL 33
Penghentian dis1cualIkasi untuk i/cut dalarn penulngutan suara Apabila, sebagai akibat pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Anggota yang inenunggak kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sehingga
pasal 13 ayat 4 Konstitusi tidak lagi berlaku untuk Anggota yang bersangkutan, maka: Direktur Jenderal wajib memberitahukan kepada Anggota yang bersangkutan bahwa hak pilihnya dapat digunakan lagi; Apabila Konperensi Perburuhan Internasional, Badan Pimpinan, dan badanbadan pemilih sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Tata Tertib
Konperensi, atau panitia-panitia lain yang berkepentingan sudah menerima pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30 sub-bagian mi, maka Direktur Jenderal wajib inenginfonnasikan bahwa hak pilih Anggota yang bersangkutan tidak lagi dibekukan. SUB-BAGIAN E
Prosedur Konvensi dan Rekomendasi PASAL 34'
Ketentuan C/mum
Apabila suatu usulan untuk menempalkan suatu pokok bahasan pada agenda Konperensi dibahas untuk pertama /calinya oleh Badan Pimpinan, Badan Pimpinan tidak dapat, tanpa jim den gan suara bulat daripara anggota yang hadir mengambil keputusan sampal persidangan berilcutnya.
Apabila diusulkan untuk mencan turn/can pada agenda Konperensi Perburuhan Inte,'nasjonal .s'uatu pokok bahasan yang menyiratkan pengetahuan mengenai hulairn-hukum yang berlaku di berbagai negara, ma/ca Kantor Perburuhan
Internasional harus inenemparkan di hadapan Badan Pimpinan suatu pernyataan sing/car mengenai hukum-hukurn danpraktek-praktekyang ada di berbagai negara yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut. Pernyataan mi harus diserahkan kepada Badan Pimpinan sebelum Badan Pimpinan mengambil keputusan. 'Pasal mi dan duapasal berikutnya terdiri dan ketentuan-ketent,,an Tata Tertib Badan Pimpinanyang ctimasukkan di sini supaya metnudahkan neferensi tetapi bukan merupakan bagian dan Tata Tertib Konpercnsi.
Konperensi 55
Dalam laporan yang disebutkan dalam pasal 14 Tata Tertib in!, Badan Pimpinan wajib menyampaikan kepada Konperensi pokok-pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan untuk dim asukkan dalam agenda Konperensi pada waktunya sehingga #nemungkinkan Baclan Pinpinan untuk mempertimbangkan, pada
saat inengambil keputusan final pada agenda, pandangan-pandangan yang dinyatakan pada atau oleh Konpe.rensi.
Tidak satu pun dart kalimat-kalimat yang lerdapat dalam ayat 3 pasal in! yang boleh ditafsirkan dapat mempengaruhi wewenang Konperensi menurutpasal 16 Kanstitusi untuk inengeluarkan pokok-pokok bahasan dart agenda persidangan yang sedang berlangsung atau untuk memasukkan pokok-pokok bahasan ke dalanz agenda persidangan berikutnya. Selain itu, tidakada satu pun dart kalimat-Jcalimat
yang terdapat dalam ayat tersebut yang inenutup kemungkinan dilakukannya penambahan suatu pokok bahasan yang bersfàt mendesak pada agenda sidang oleh Badan Pinpinan meskipun Badan Pimpinan helum sempat memintapenctapat Konperensi mengenai pokok bahasan tersebut.
Sewaktu inempertimbangkan perlu ttdaknya mencan tumkan suatu persoalan pada agenda Konperensi Perburuhan Internasional, Badan Pimpinan dapat, apabila ada keadaan-keadaan khusus yang membuat ha! tnt menjadi perlu, memutuskan untuk meliinpahkan persoalan itu kepada sualu konperensi persiapan
teknis (preparatory technical conference) dengan maksud supaya konperensi persiapan itu membuat laporan kepada Badan Piinpinan sebelum persoalan itu dicantumkanpada agenda. Badan Pimpinan dapat, dalain keadaan-/ceadaan serupa,
memutuskan untuk men gadakan suatu konperensi persiapan teknis sewaktu mencantumkan suatu persoalan pada agenda Konperensi.
Kecuali diputuskan lain oleh Badan Pimpinan, suatu persoalan yang dicantumkan pada agenda Konperensi harus dianggap telah dilin2pahkan kepada Konperensi supaya teijadi pembahasan ganda.
Dalam hal mendesak atau I,ila timbul keadaan-keadaan khusus, Badan
Pirnj5inan dapat, dengan mayoritas dart tiga perlima suara yang diberikan, memutuskan untuk rneliinpahkan suatupersoalan kepada Konperensi supaya teijadi pembahasan tunggal.
PASAL 35
Metode pemungutan suara untuk znencanturnkan ,suatu pokok bahasan pada agenda
Apabtla persetujuan rnengenai agenda Konperenst he/urn tercapai tanpa pernungutan suara, Badan Pimpinan wajib mernutuskan, me/a/ui pernungutan suara
pertama. apakah Badan Pimpinan a/can mencanturnkan semua persoalan yang diusulkan pada agenda. Apabtia Badan Ptrnpinan mernutusican untuk menytsipkan semua persoalan yang diajukan, ma/ca agenda Konperensi dianggap sudah pasti (fixed). Tetapi apabila tidak, makaprosedurnya adalah sebagai bert/cut:
Setiap anggota Badan Pimpinan yang berhak memberikan suara harus mendapatican selembar kertaspemungutan suara yang hens! dqftar sernuapersoalan
yang diajukan, la/u mnenyebutkan urutan yang ia inginkan supaya persoalanpersoalan itu dipertimnbangkan untukdimasuklcan ke dalan2 agenda dengan menandai
persoalan yang menjadi pilihan pertamanya dengan ang/ca "1 ' persoalan yang menjadi pt/than keduany den gan angka "2 ", dan seterusnya; Kertas pemungutan
PsI. 35
Konperensi 56
Psi. 36,37
suara yang tidaic menunjukkanurutan preferensi 'pllihan) untuk seinua persoalan yang diajukan dianggap gugw: Setiap anggota harus memasukkan kertas suaranya Ice dalam kotak suara sewaktu narnanya dipanggil satu per satu berdasarkan urutan. Persoalan yang ditandai .sebagai pilihan pertama mendapat angka satu,
persoalan yang ditandai sebagai pilihan kedua mendapat angka dua, begitu seterusnya. Persoalan-persoalan tersebut kemudian dimasukkan ice dalain suatu daflar dan diurutkan berdasarkan jumlah angka yang diperoleh masing-masing, dengan persoalan yang inendapatjumlah angka paling sedikit menempati urutan pertatna. Apabila ada dua persoalan atau lebih yang mendapatjumlah aug/ca sama, urutan di antara keduapersoalan atau lebih tersebut harus ditentukan berdasarkan
pemungutan suara den gan mengangkat tangan. Apabila jumlah angka yang diperoleh masih tetap sarna mes'kipun sudah dilakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan, ma/ca urutannya hams ditetapkan berdasarkan undian.
Setela/z itu, Badan Pimpinan hams memutuskan jumlah persoalan yang
akan dimasukkan pada agenda dengan prioritas urutan sesuai dengan yang ditetapkan menurut ayat 2 dan ayat 3 di atas. (intuk itu, Badan Pimpinan ,nelalcukan
pemungutan suara beberapa kali; yang pertama untuk menentukan total jumlah persoalan yang diusulkan dikurangi satu, yang kedua untuk men entukan totaljumlah persoalan yang diusulkan dikurangi dua, demikian setertLsnya sampai tercapai suara mavoritas.
PASAL 36
Konperensi-konperensi persiapan
Sewaktu Badan Pimpinan memutuskan bahwa suatu persoalan harus dilimpahkan kepada suatu konperensi persiapan teknis (preparatory technical conference), Badan Pimpinan harus inenetapkan tanggal, komposisi dan persoalan-
persoalan yang berada dalam ruang lingkup (terms of reference) konperensi persiapan teknis tersebut.
Badan Pimpinan harus terwakili pada konperensi-konperensi teknis tersebut yang, sebagai suatu. aturan umum, harus bers jfat tripartit.
Setiap utusan ke konperensi-konperensi tersebut boleh didampingi oleh satu atau lebih penasehat. Untuk setiap konperensi persiapan yang diadakan oleh Badan Pimpinan, Kantor Perburuhan Internasional harus menyiapkan suatu laporan yang memadai
untuk mempermudah pertukaran pendapat men genai seinua masalah yang dilimpahkan kepadanya, dan terutama, untuk menjabarkan hukum danpraktekyang berlaku di berbagal negara.
PASAL 37 Konst. 16, 2
Keberatan-keberatan terhadap pokok-pokok bahasan yang tercantum pada agenda Apabila ada keberatan yang diajukan pemerintah salah satu Negara Anggota terhadap salah sata pokok bahasan yang tercantum pada agenda, maka Konperensi, setelah mendengarlcan laporan tentang hal yang mungkin telah dipresentasikan oleh
Konperensi 57
Badan Pimpinan mi, wajib memutuskan, sesuai dengan pasal 16 Konstitusi Organisasi, apakah pokok bahasan tersebut harus tetap dipertahankan untuk dicantumkan pada agenda atau tidak.
PAsJ38 Tahap-tahap persiapan prosedur penzbahasan sun ggal
Apabila suatu persoalan diatur oleh prosedur pembahasan tunggal, maka Kantor Perburuhan Intemasional wajib menyampaikan kepada para pemerintab suatu laporan yang berisi ikhtisar (rangkuman) persoalan tersebut selambat-lambatnya 18 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahas persoalan itu, Laporan yang berisi rangkuman persoalan itu memuat suatu pernyataan tentang hukum dan praktek yang berlaku di berbagai negara disertai dengan suatu angket (kuesioner) yang disusun untuk persiapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi. Angket mi hartis meminta para pemerintah untuk berkonsultasi dengan organisasiorganisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif sebelum memberikan tanggapan yang bersifat final beserta alasan di balik tanggapan tersebat. Tanggapan tersebut harus sesegera mungkin diterima oleh Kantor Perburuhan Internasional dan
tidak kurang dan 11 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahas persoalan mi. Untuk negara federal dan negara yang perlu menerjemahkan
angket-angket yang ada ke dalam bahasa nasionalnya, peniode tujuh bulan yang diberikan untukinempersiapkan tanggapan hams diperpanjang menjadi delapanbulan apabila diminta oleh pernerintah negara yang bersangkutan.
Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diberikan, Kantor Perburuhan Internasional menyusun laporan final (akhir) yang dapat memuat satu atau ]ebih Konvensi atau Rekomendasi. Laporan final mi harus disampaikan oleh Kantor Perburuhan Intemasional kepada pam pemerintah sesegera rnungkin dan segala upaya harus dilakukan supaya laporan itu diterima oleh para pemerintah yang bersangkutan tidak kurang dan empat bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan meinbahas persoalan tersebut (sebagaimana dirnaksud dalam ayat I di atas).
Pengaturan-pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di
atas hanya berlaku apabila persoalannya sudah dimasukkan ke dalain agenda Konperensi tidak kurang dan 26 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahasnya. Apabila persoalan itu sudah dimasukkan ke dalam agenda kurang
dan 26 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahasnya, suatu program yang interval-intervalnya dikurangi (aprogramnze ofreduced intervals) harus disetujui oleh Badan Pimpinan; apabila para Pengurus Badan Pimpinan tidak berpendapat bahwa menyetujui suatu program ninci adalah hal yang dapat dikeijakan oleh Badan Pimpinan, maka para pengurus itulah yang hams memutuskan apakah mereka akan menyepakati dengan Direktur Jenderal suatu program yang intervalintervalnya dikurangi.
Apabila suatu persoalan pada agenda sudah dipertimbangkan dalam suatu
konperensi persiapan teknis, maka Kantor Perburuhan internasional, menurut keputusan yang diambil oleh Badan Pimpinan dalam kaitan mi, dapat: menyampaikan kepada para pernenintah suatu laporan rangkuman dan suatu angket sebagaimana ditetapkan dalam ayat I di atas; atau menyusun sendiri laporan akhir sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 di atas berdasarkan hasil kerja konperensi persiapan teknis.
PsI. 38
Konperensi 58
Psi. 39
PASAL 39
Tahap-tahap persiapan prosedur peinbahasan ganda 1.
Apabila suatu persoalan diatur oleh prosedur pembahasan ganda, Kantor
Perburuhan Internasional wajib menyiapkan sesegera mungkin suatu laporan
pendahuluan yang menj abarkan hukum dan praktek yang berlaku di berbagai negara dan informasi berguna Iainnya, bersama dengan suatu angket, Laporan dan angket
yang meminta pemerintah untuk berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif sebelum memfinalkan tanggapan yang mereka berikan dan memberikan alasan di balik tanggapan tersebut hams disampaikan oleh Kantor Perburuhan Internasional kepada para pemerintah dan harus
sudah diterima oleh para peinerintah tersebut tidak kurang dan 18 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahas persoalan itu. 2. Tanggapan-tanggapan dan para pemerintah tersebut sudah hams diterima oleh Kantor Perburuhan internasional sesegera mungkin dan tidak kurang dan 11 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahas persoalan itu. Untuk negara federal dan negara-negara yang perlu menerjemahkan angket ke dalam bahasa nasionalnya, periode tujuh bulan yang diberikan untuk rnempersiapkan tanggapan hams diperpanjang menjadi delapan bulan apabila diminta oleh pemerintah negara yang bersangkutan. 3. Kantor Perburuhan Internasional wajib menyiapkan laporan berikutnya berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diterirnanya yang menunjukkan persoalanpersoalan utama yang memerlukan pertimbangan oleh Konperensi. Laporan mi harus disampaikan oleh Kantor Perburuhan Internasional kepada para pemerintah sesegera mungkun dan segala upaya hams dilakukan untuk memastikan bahwa laporan itu
diterima oleh para pemerintah tersebut tidak kurang dan empat bulan sebelum peinbukaan sidang Konperensi yang akan membahas persoalan itu. 4.
Laporan-laporan mi harus diserahkan untuk pembahasan oleh Konperensi
baik dalam persidangan penuh atau dalam panitia, dan apabila Konperensi meniutuskan bahwa persoalan itu sesuai untuk menjadi pokok (subyek) Konvensi-
konvensi atau Rekomendasi-rekomendasi, maka Konperensi harus mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti itu bilamana dipandang sesuai dan dapat: memutuskan bahwa persoalan itu harus dimasukkan ke dalam agenda sidang berikutnya sesuai dengan pasal 16, ayat 3 Konstitusi; atau meminta Badan Pimpinan untuk memasukkan persoalan itu ke dalani agenda sidang kemudian. 5. Pengaturan-pengaturan sebagaimana dimaksud dalain ayat I hingga ayat 4 di atas hanya berlaku apabila persoalan yang bersangkutan sudah dimasukkan ke dalam agenda Konperensi tidak kurang dan 18 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi tempat berlangsungnyapernbahasan pertama. Apabila persoalan itu sudah dimasukkan ke dalam agenda kurang dan 118 bulan sebelum pembukaan sidang
Konperensi tempat berlangsungnya pembahasan pertama, suatu program yang interval-intervalnya dikurangi hartis disetujui oleh Badan Pimpinan; apabila para Pengurus Badan Pimpinan tidak berpendapat bahwa menyetujui suatu program rinci adalah hal yang dapat dikerjakan oleh Badan Pimpinan, maka pare pengurus itulah yang hams memutuskan apakah mereka akan menyepakati dengan Direktur Jenderal suatu program yang interval-intervalnya dikurangi. 6.
Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diterima terhadap angket
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan berdasarkan pembahasan pertama oleh
Konperensi 59 Konperensi, Kantor Perburuhan Internasional dapat menyiapkan sam atau lebih Konvensi atau Rekomendasi dan menyampaikannya kepada para pemerintah sehingga diterima oleh para pemerintah tersebut tidak kurang dan dua bulan sejak penutupan
sidang Konperensi, dengan meminta para penierintab tersebut untuk menyatakan dalam waktu tiga bulan, setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha
dan pekerja yang paling representatif, apakah mereka mempunyai amandemenamandemen yang akan diajukan atau komentar-komentar yang akan dilontarkan.
Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diterima, Kantor Perburuhan Internasional wajib menyusun suatu laporan final (akhir) yang memuat naskah Konvensi-konvensi atau Rekomendasi-rekomendasi beserta amandemen-amandemen
yang perlu. Laporan mi hanis disampaikan oleh Kantor Perburuhan Internasional kepada para pemerintah dan harus diterima oleh para pemerintah tersebut tidak kurang
dan tiga bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang akan membahasa persoalan itu. Pengaturan-pengaturan sebagaimana diniaksud dalam ayat 6 dan ayat 7 di atas hanya berlaku apabila terdapat suatu periode 11 bulan antara penutupan sidang Konperensi tempat berlangsungnya pembahasan pertama dan penibukaan sidang Konperensi benikutnya. Apabila periode antara dua sidang Konperensi kurang dan 11 bulan, suatu program yang interval-intervalnya dikurangi harus disetujui oleh Badan Pimpinan; apabila para Pengurus Badan Pimpinan tidak berpendapat bahwa
menyetujui suatu program rind adalah hal yang dapat dikerjakan oleh Badan Pimpinan, maka para pengurus itulah yang harus memutuskan apakah mereka akan nienyepakati dengan Direktur Jenderal suatu program yang interval-intervalnya dikurangi.
PASAL 39 bis
Konsultasi dengan Perserikalan Bangsa-Bangsa dan instansi-instansi khusus lainnya Bilamana pokok-pokok bahasan yang dicantumkan pada agenda Konperensi dimaksudkan untuk mengadopsi suatu Konvensi atau sLiatu Rekomendasi, maka Kantor Perburuhan Internasional wajib, bersamaan dengan saat Kantor Perburuhan Internasional meminta tanggapan para pemerintah atas Konvensi atau Rekomendasi yang diusulkan itu, mengkonsultasikan kepada Persenikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus lainnya ketentuan-ketentuan dan Konvensi atau Rekomendasi yang diusulkan yang akan mempengaruhi kegiatan organisasi atau badan-badan tersebut, dan komentar dan onganisasi atau badan-badan tersebut harus dikemukakan di hadapan Konperensi, bersama dengan komentar-komentar yang diterima dan para pemerintah.
PASAL 40
Prosedur untuk inernpertimhangkan naskah 1. Konperensi harus memutuskan apakah Konvensi atau Rekomendasi yang disiapkan oleh Kantor Perburuhan Internasional akan dijadikan dasar penibahasan, dan harus memutuskan apakah Konvensi-konvensi atau Rekomendasi-rekomendasi seperti itu harus dipertimbangkan dalam Konperensi lengkap (full conference) atau dilimpahkan kepada suatu panitia untuk dilaporkam Keputusan-keputusan mi dapat
Psi. 39b1s, 40
Konperensi 60
Psi. 41
didahului aleh suatu perdebatan dalam Konperensi lengkap mengenai prinsip-prinsip uinum dan Konvensi atau Rekomendasi yang diusulkan itu.
Apabila hanya naskah suatu Rekomendasi yang dilimpahkan oleh Konperensi kepada suatu panitia, suatu keputusan oleh panitia untuk mengusulkan suatu Konvensi kepada Konperensi untuk diterima dan disetujui (sebagai ganti atau sebagai tambahan Rekomendasi) mernerlukan dua pertiga mayoritas suara yang diberikan dalam pemungutan suara.
Apabila Konvensi atau Rekomendasi itu dipertimbangkan dalam Konperensi lengkap, setiap klausul hams dikemukakan di hadapan Konperensi untuk ditenima dan disetujui. Selama perdebatan dan hingga semua klausul selesai dibahas, tidak ada mosi selain mosi untuk mengarnandemen suatu kiansul dan Konvensi atau
Rekomendasi tersebut atau suatu mosi mengenai prosedur sajalab yang wajib dipertimbangkan oleh Konperensi. Apabila Konvensi atau Rekomendasi itu dilimpahkan kepada suatu panitia, Konperensi wajib, setelah menerirna laporan dan panitia yang bersangkutan, mulai
membahas Konvensi atau Rekomendasi itu sesuai dengan aturan-aturan yang diganiskan dalam ayat 3. Pembahasan-pembahasan itu tidak boleh dilakukan sebelum han setelah han diedarkannya salman laporan itu kepada para utusan.
Selama pembahasan Pasal-pasal suatu Konvensi atau Rekornendasi, Konperensi dapat rnelimpahkan satu atau lebih Pasal kepada suatu panitia. Apabila suatu Konvensi yang terdapat dalam laporan suatu panitia ditolak
oleh Konperensi, setiap utusan mana pun dapat meminta Konperensi untuk memutuskan secata langsung apakah Konvensi itu harus dikembalikan kepada panitia
untuk dipertimbangkan menjadi suatu Rekomendasi. Apabila Konperensi memutuskan untuk mengembalikan persoalan itu, laporan panitia hams diserahkan untuk disetujui oleh Konperensi sebelurn berakhimya sidang.
Ketentuan-ketentuan suatu Konvensi atau Rekoniendasi sebagaimana ditenima dan disetujui oleh Konperensi hams dilirnpahkan kepada Panitia Penyusun Rancangan (Drqfting Committee) yang akan mernpersiapkan naskah finalnya. Naskah mi hams diedarkan kepada semua utusan.
Tidak satu amandemen pun yang boleh ditarnbahkan kepada naslcah mi, namun, nieskipun ada ketentuan mi,, Presiden, setelah berkonsultasi dengan ketiga Wakil Presiden, dapat inenyerahkan kepada Konperensi amandernen-arnandernen yang telah diberikan kepada Sekretaniat sebelurn pemungutan suara terakhir dilakukan. Konst. 19
Sewaktu menerirna naskah yang telah disiapkan oleh Panitia Penyusun Rancangan dan setelah pembahasan amandemen-amandernen tersebut, bila ada, yang
diserahkan sesuai dengan ketentuan ayat sebelurnnya, Konperensi dapat mulai melakukan pemungutan suara final untuk menetapkan diterima tidaknya Konvensi atau Rekomendasi tersebut sesuai dengan pasal 19 Konstitusi Organisasi.
PASAL 41
Frosedur yang harus dilalwkan bila suatu Konvensi gagal inendapatkan inayoritas dua pertiga suara Apabila dalam pernungutan suara final suatu Konvensi gagal mernperoleh dua
pertiga mayoritas suana yang diperlukan tetapi memperoleh mayoritas tunggal, Konperensi harus segera memutuskan apakah Konvensi itu hams dilimpahkan kepada
Konperensi 61
Panitia Penyusun Rancangan untuk dibuat rancangannya dalam bentuk suatu Rekomendasi. Apabila Konperensi setuju untuk melimpahkan Konvensi itu kepada Panitia Penyusun Rancangan, usulan-usulan yang terdapat dalam Konvensi itu hams
diserahkan untuk disetujui oleh Konperensi dalarn bentuk suatu Rekomendasi sebelurn beralchirnya sidang.
PASAL 42
Terjemahan resmi
Setelah naskab otentiknya dalam bahasa Perancis dan Inggris diterima dan disetujui, terjemahan resmi dan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi dapat, atas pertnintaan para pernerintah yang berkepentingan, disiapkan oleh Direktur
Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Selanjutnya terserah kepada para Pemerintah yang bersangkutan untuk meanpertimbangkan diterima tidaknya terjemahan tersebut sebagai terjemahan resmi untuk negara masing-masing bagi pelaksanaan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi yang bersangkutan.
PASAL 43'
Prosedur untuk mencantumkan pada agenda Konperensi upaya untuk inerevisi suatu Konvensi bailc seluruhnya maupun sebagian
Bilainana Badan Pimpinan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan suatu Konvensi, nerasa perlu memberikan kepada Konperensi suatu laporan mengenai unjuk kerja Konvensi tersebut dan tnengkaji apakah perlu mencantumkan upava untuk merevisi Konvensi itu balk seluruhnya maupun sebagian .sebagai suatupokok bahasan pada agenda Konperensi, ma/ca Kantor Ferburuhan Internasional harus menyerahkan kepada Badan Pimpinan semua informasi yang dim ilikinya, terutama mengenaiperundang-undangan danpraktekyang berkaitan dengan Konvensi yang bersang/cutan di negara-n egara yang telah mera4fikasinya dan niengenaiperundangundangan yang berkaitan dengan subyek Konvensi beserta aplikasinya di negara-
negara yang belum meratfikasinya. Rancangan laporan Kantor Perburuhan Internasional harus disampaikan kepada semua Anggota Organisasi untuk dicerm all.
Setelah lewat waktu enam bulan dan tan ggal diedarkannya rancangan laporan yang dilimpahkan oleh Kantor Perburuhan Internasional sehagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada anggota-anggota Badan Pimpinan dan kepadapara peinerintah, Badan Pinipinan harus menetapkan ketentuan-ketentuan mengenaisjfat dan ruang lingicup laporan tersebut (terms qf the report) serta mempertim bang/can untuk mencanlumkan revisi seluruh maupun sebagian dan Konvensi un sebagai pokok bahasan dalam agenda Kbnperensi.
Apabila Badan Pimpinan berpendapar bahwa revisi seluruh maupun sebagian dan Konvensi yang bersang/cutan sebaiknya tidak dicantumkan pada agenda, maka Kan ton Perburuhan Internasional harus menyampaikan laporan tersebut di atas kepada Konperensi.
Pasni ml terdiri dan ketentuan-ketentuan Tata Terlib Badan Pimpinan yang dimasukkan di sini untuk mempermudah referensi tetapi buluin bagian dan Tata Tertib Konperensi.
Psi. 42, 43
Konperensi 62
Psi. 44
Apabila Badan Pimp/nan berpendapat bahwapencanturnan rev/si seluruh maupun sebagian dan Konvensi yang bersangkutan pada agenda Konperensiperlu terus diupayakan, ma/ca Kantor Perburuhan Internasional harus mengirimkan laporan itu kepada para pemerintah Negara Anggota dan meminta mere/ca untuk mencermati dan memperhatikan butir-butir yang oleh Badan Piinpinan dianggap perlu diperhatikan secara khusus.
Badan Pimp/nan wajib, pada saat berakhirnya waktu empat bulan dan tanggalpengiriman laporan itu kepadaparapernerintah dengan memperhitungkan tanggapan para pemerintah, menerima dan menyetujui laporan final tersebut dan men defnisikan secara ek.cak frmnci, akurat, tepat, dan benar,) persoalan atau persoalan-persoalan yang dicantumkannya pada agenda Konperensi. Apabila pada waktu kapan sofa se/am waktu di ,iana Badan Pimpinan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan suatu Konvensi, merasa per/u menya/1/can kepada Konperensi suatu lapo ran mengenai unjukkeija Konvensi tersebut - Badan Pimpinan
memutuskan bahwa revisi seluruh atau revisi sehagian dan suatu Konvensi layak
dipertimbangkan untuk dicantumkan pada agenda Konperensi, ma/ca Kantor Perburuhan Internasional harus membenitahukan keputusan mi kepada para Pemerintah Negara Anggota dan harus meminta mere/ca untuk mencermati dan memperhatilcan hutir-butir yang oleh Badan Pimp/nan dianggap layak diberi perhatian khusus. Badan Pimpinan wajib, pada saat herakhirnya masa empat bulan terhitung
dan tan ggal pen girimnan pemberitahuan mi kepada para pemenintah, dengan
memperhitungkan tanggapan-tanggapan yang dibenikan para pern erintah,
mendefinisikan secara elcsak persoalan atau persoalan-persoalan yang dicantumkannya pada agenda Konperensi.
PASAL44
Prosdur rev/si terhadap suatu Konvensi Apabila revisi seluruh atau sebagian dad suatu Konvensi yang sebelumnya telah diterima dan disetujui oleh Konperensi dirnasukkan ke dalam agenda, maka Konperensi hams bersidang menurut ketentuan-ketentuan berikut:
Kantor Perburuhan Internasional wajib menyerahkan kepada Konperensi
rancangan ainandemen-amandemen yang disusun sesuai dengan kesimpulankesimpulan dad laporan Badan Pimpinan yang menyarankan revisi seluruh atau sebagian dan Konvensi yang sebelurnnya telah diterima dan disetujui dan yang bersesuaian dengan pemsoalan atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan suatu usulan revisi yang telah tercantum pada agenda.
Konperensi wajib memutuskan apakah akan menerirna rancangan arnandemen-amandemen yang disiapkan oleh Kantor Perburuhan Internasional sebagai dasar pembahasan, dan wajib memutuskan apakah rancangan arnandemenamandernen itu harus dipertimbangkan dalam Konperensi penuh atau dilimpahkan kepada suatu panitia untuk dilaporkan. Sebelum diambil, keputusan-keputusan mi dapat didahului oleh suatu perdebatan dalarn Konperensi penub rnengenai prinsipprinsip umum revisi seluruh atau revisi sebagian yang diusulkan dalam batas-batas yang diijinkan oJeh agenda.
Apabila rancangan amandemen-amandemen itu dipertimbangkan dalam Konperensi penuh, masing-masing amandemen harus dikemukakan satu per satu
Konperensi 63
PsI, 45
secara berurutan di hadapan Konperensi untuk diterinia dan disetujui. Selama perdebatan, dan hingga seinua rancangan arnandemen-amandemen tersebut selesai dibahas, tidak ada mosi selain mosi yang dimaksudkan untuk mengamandemen naskah salah satu dan rancangan arnandemen itu atau mosi mengenai prosedur yang harus dipertirnbangkan oleh Konperensi. Apabila rancangan amandemen-amandenien itu dilimpahkan kepada suatu panitia, Konperensi wajib, setelah menerima laporan dan panitia yang bersangkutan, bersidang untuk membahas naskah masing-masing rancangan ainandemen itu satu per satu secara berturut-turut, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan
dalam ayat terakhir yang mendahului ayat mi (ayat 4 di atas). Pembahasan tidak boleh dilangsungkan sebelum han yang mengikuti han diedarkannya salman laporan mi kepada para utusan.
Selama pembahasan rancangan aniandernen-arnandernen mi berlangsung, Konperensi dapat melirnpahkan satu rancangan atau lebih kepada suatu panitia.
Amandernen-arnandemen tersebut bersama dengan amandemenamandemen konsekuensial (yang diakibatkan) dan ketentuan-ketentuan Konvensi dalam revisi yang belum diamandemenkan, sebagaimana diterima dan disetujui oleh Konperensi, wajib dilimpahkan kepada Panitia Penyusun Rancangan Konperensi, yang wajib mengkornbinasikan amandemen-amandemen tersebut dengan ketentuanketentuan Konvensi dalarn revisi yang belurn diarnandernenkan supaya dihasilkan naskah final Konvensi dalam bentuk yang sudah direvisi. Naskah mi harus diedarkan kepada para utusan.
Tidak satu amandemen pun yang boleh ditambahkan kepada naskah mi, namun, meskipun ada ketentuan mi, Presiden, setelah berkonsultasi dengan ketiga Wakil Presiden, dapat menyerahkan kepada Konperensi amandemen-arnandemen yang telah diberikan kepada Sekretaniat sebelumpemungutan suaraterakhir dilakukan.
Sewaktu menerima naskab yang telah disiapkan oleh Panitia Penyusun Rancangan dan setelah pembahasan amandemen-amandemen tersebut, bila ada, yang
diserahkan sesuai dengan ketentuan ayat sebelurnnya, Konperensi dapat rnulai melakukan pemungutan suara final untuk menetapkan diterinia tidaknya Konvensi tersebut sesuai dengan pasal 19 Konstitusi Organisasi.
Sesuai dengan pasal 14 Konstitusi Organisasi dan sesuai dengan pokok dalainketentuan-ketentuan pasal 16 ayat 3 dan Konstitusi tersebut, Konperensi tidak dibenarkan, pada tahap mana pun prosedur revisi, melakukan revisi, baik seluruhnya maupun sebagian, terhadap suatu Konvensi yang sebelumnya telah diterima dan disetujui olehnya, kecuali berkenaan dengan persoalan atau persoalan-persoalan yang sudah dicantumkan oleh Badan Pimpinan pada agenda sidang.
PASAL 45
Prosedur revisi terhadap suatu Rekomendasi 1.
Apabila revisi seluruh atau sebagian dan suatu Rekomendasi yang
sebelumnya telah diterirna dan disetujui oleh Konperensi dirnasukkan ke dalarn agenda, Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan kepada Konperensi rancangan amandemen-amandemen yang bersesuaian dengan ersoalan atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usulan revisi yang telah dicantumkan pada agenda.
Konst. 14, 16, 3
Konperensi Psi. 45
64
Konperensi wajib memutuskan apakah akan menerima rancangan arnandernen-amandemen yang telah disiapkan oleh Kantor Perburuban internasional sebagai basis penibahasan, dan waj ib mernutuskan apakah rancangan amandemen-
amandemen tersebut harus dipertimbangkan dalam Konperensi penuh atau dilimpahkan kepada suatu panitia untuk dilaporkan. Keputusan-keputusan mi dapat didahului oleh suatu perdebatan dalam Konperensi penuh mengenai prinsip-prinsip umuni dan revisi seluruh atau revisi sebagian yang diusulkan dalam batas-batas yang diijinkan oleh agenda.
Apabila rancangan amandemen-amandemen itu dipertimbangkan dalarn Konperensi penuh, masing-masing amandemen harus dikemukakan satu per satu secara berurutan di hadapan Konperensi iintuk ditenima dan disetujui. Selarna perdebatan, dan hingga semua rancangan arnandemen-arnandemen tersebut selesai dibahas, tidak ada mosi selain mosi yang dimaksudkan untuk mengamandernen naskah
salah satu dan rancangan amandeinen itu atau mosi mengenai prosedur yang harus dipertimbangkan oleh Konperensi. Apabila rancangan amandemen-amandemen itu dilimpahkan kepada suatu panitia, Konperensi wajib, setelah menerirna laporan dan panitia yang bersangkutan, bersidang untuk membahas naskah masing-masing rancangan amandemen itu sam per satu secara berturut-tunut, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan
dalam ayat terakhir yang mendahului ayat mi (ayat 3 di atas). Pembahasan tidak boleh dilangsungkan sebelum han yang mengikuti han diedarkannya salman laporan mi kepada para utusan.
Selama pembahasan rancangan amandemen-arnandemen mi benlangsung, Konperensi dapat melimpahkan sam rancangan atau lebih kepada suatu panitia.
Amandemen-amandernen tersebut bersama dengan amandemenamandemen konsekuensial (yang diakibatkan) dan ketentuan-ketentuan Rekomendasi dalam revisi yang belum diamandemenkan, sebagairnana diteriina dan disetujui oleh Konperensi, wajib dilimpahkan kepada Panitia Penyusun Rancangan Konperensi, yang wajib mengkombinasikan amandemen-amandemen tersebut dengan ketentuanketentuan Rekomendasi dalam revisi yang beluni diamandemenkan supaya dihasilkan
naskah final Rekomendasi dalam bentuk yang sudah direvisi. Naskah mi harus diedarkan kepada para utusan. Tidak satu amandemen pun yang boleh ditambahkan kepada naskah mi, naniun, nieskipun ada ketentuan mi, Presiden, setelah berkonsultasi dengan ketiga Wakil Presiden, dapat menyerahkan kepada Konperensi amandernen-amandemen yang telah diberikan kepada Seknetariat sebelum pemungutan suara terakhir dilakukan.
Sewaktu menerinia naskah yang telah disiapkan oleh Panitia Penyusun Rancangan dan setelah pembahasan amandemen-amandemen tersebut, bila ada, yang
diserahkan sesuai dengan ketentuan ayat sebelumnya, Konperensi dapat mulai melakukanpemungutan suara final untuk inenetapkan ditenimatidaknya Rekomendasi tersebut sesuai dengan pasal 19 Konstitusi Organisasi.
Sesuai dengan pasal 14 Konstitusi Organisasi dan sesuai dengan pokok dalam ketentuan-ketentuan pasal 16 ayat 3 dan Konstitusi tersebut, Konperensi tidak dibenarkan, pada tahap mana pun prosedur revisi, melakukan revisi, baik seluruhnya maupun sebagian, terhadap suatu Rekomendasi yang sebelumnya telah diterima dan disetujui olehnya, kecuali berkenaan dengan persoalan atau persoalan-persoálan yang sudah dicantumkan oleh Badan Pimpinan pada agenda sidang.
Konperensi 65 PASAL 45 Ms
Proscdur yang harus diikuti apabia ada Konvensi dan Rekomendasi yang diakhiri atau ditarik I. Apabila suatu pokok bahasan yang akan dicantumkan pada agenda Konperensi menyangkut upaya untuk secara resmi mengakhiri suatu Konvensi yang saat mi masih berlaku atau penarikan suatu Konvensi yang sudah tidak berlaku atau
penarikan suatu Rekomendasi, Kantor Perburuhan Internasional waj ib mengemukakan di hadapan Badan Pinipinan suatu laporan yang memuat semua informasi yang relevan mengenai masalah mi yang dimiliki oleh Kantor Perburuhan Internasional.
Apabila suatu pokok bahasan mengenai pengakhiran atau penarikan suatu
Konvensi atau Rekomendasi dicanturnkan pada agenda Konperensi, Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada para pemerintah, supaya diterima tidak kurang dan 18 bulan sebelum pembukaan sidang Konperensi yang membahas pokok bahasan itu, suatu laporan singkat dan angket yang meminta para pemerintah tersebut untuk menjelaskan dalam jangka waktu 12 bulan sikap yang mereka ambil beserta alasannya terhadap pengakhiran atau penarikan tersebut, bersama dengan informasi yang relevan. Angket mi harus menuntut para pemerintah untuk berkonsultasi dengan wakil-wakil organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif sebeluni memfinalkan tanggapan yang mereka berikan. Berdasarkan
tanggapan-tanggapan yang ditenima, Kantor Perburuhan Internasional wajib menyusun suatu laporan yang memuat suatu usulan final yang hams dibagikan kepada para pemerintah yang bersangkutan empat bulan sebelum sidang Konperensi.
Konperensi dapat mernutuskan untuk memeriksa laporan mi beserta usulan
yang termuat di dalamnya secara langsung dalarn suatu sidang pleno atau niengirimkannya kepada Panitia Seleksi. Pada akhir perneriksaan dalarn pleno mi
atau karena laporan Panitia Seleksi, sebagaimana mestinya, Konperensi wajib memutuskan melalui konsensus, atau, bila tidak tercapai konsensus, melalui suatu pemungutan suara pendahuluan oleh dna pertiga mayoritas suara yang dimaksudkan untuk menyerahkan usulan resmi pengakhiran atau penarikan tersebut kepada suatu pemungutan suara final. Pemungutan suara tercatat mi harus dilakukan tidak lebih awal dan han setelah diambilnya keputusan pendahuluan.
SUB-BAGIAN F
Prosethir bagi Konperensi untuk mempertimbangkan uu1an-usuJan amandemen terhadap Konstitusi Organisasi PASAL46
Memasukkan usulan-usulan amandemen Konstitusi ke dalam agenda 1.
Setiap usulan amandemen Konstitusi Organisasi hanya boleh
dipertimbangkan oleh Konperensi apabila usulan itu sudah dimasukkan ke dalam 'l-lnnya berlaku terhitung sejak Konstilusi Instrumen Amandemen Organisasi Perburuhan Internasional tahun 997 diberlakukan. 2Pemberlakuan aniandemen-amandemen diatur oleh pasal 36 Konstitusi.
Psi. 45b1s, 46
Konperensi 66
PsI. 47
agenda Konperensi oleh Badan Pimpinan sekurang-kurangnya empat bulan sebelum
pernbukaan sidang yang akan niempertimbangkannya sesuai dengan pasal 14 Konstitusi, atau telah dimasukkan ke dalam agenda Konperensi oleh sidang Konperensi yang mendahuluinya menurut ayat 3 pasal 16 Konstitusi. 2. Sewaktu memasukkan usulan amandemen Konstitusi ke dalam agenda, Badan Pimpinan atau Konperensi, tergantung kasusnya, wajib niendefinisikan secara eksak persoalan atau persoalan-persoalan yang dimasukkannya ke dalam agenda Konperensi.
PASAL. 47
Prosedur bagi Konperensi untuk inempertimbangkan amandernen yang diusulkan terhadap Konsitusi Kantor Perburuhan Internasional wajib rnenyerahkan kepada Konperensi
rancangan amandemen-amandemen yang bersesuaian dengan persoalan atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan suatu usulan amandemen yang telah dimasukkan ke dalam agenda.
Konperensi wajib n-iemutuskan apakah akan menerima rancangan amandemen-amandemen yang telah disiapkan oleh Kantor Perburuhan Internasiona sebagai basis pembahasan dan wajib memutuskan apakah rancangan arnandernen-
arnandemen tersebut harus dipertirnbangkan dalam Konperensi penuh atau dilimpahkan kepada suatu panitia untuk dilaporkan. Keputusan-keputusan mi dapat didahului oleh suatu perdebatan urnum dalani Konperensi umurn yang membahas persoalan atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan suatu usulan arnandemen yang telah dimasukkan ke dalam agenda.
Apabila rancangan amandemen-amandemen itu dipertimbangkan dalam Konperensi penuh, masing-masing amandemen harus dikemukakan satu per satu
secara berurutan di hadapan Konperensi untuk penerimaan dan persetujuan pendahuluan oleh dua pertiga mayoritas suara utusan yang hadir. Selarna perdebatan, dan hingga semua rancangan amandemen-amandernen tersebut selesai dibahas, tidak ada mosi selain mosi yang dimaksudkan untuk mengamandemen naskah salah satu
dan rancangan amandernen itu atau mosi mengenai prosedur yang harus dipertirnbangkan oleh Konperensi. Apabila rancangan amandemen-amandemen itu dilimpahkan kepada suatu panitia, Konperensi wajib, setelah menerima laporan dan panitia yang bersangkutan, bersidang untuk niembahas naskah masing-masing rancangan amandemen itu satu per satu secara berturut-turut, sesuai dengan aturan-aturan yang sudab digariskan
dalani ayat terakhir yang rnendahului ayat mi (ayat 3 di atas). Pembahasan tidak boleh dilangsungkan sebelurn han yang mengikuti han diedarkannya salman laporan mi kepada para utusan.
Selama pembahasan rancangan amandemen-amandemen mi berlangsung, Konperensi dapat melimpahkan satu rancangan atau lebih kepada suatu panitia. Amandeinen-arnandemen tersebut sebagaimana diterima dan disetujui oleh Konperensi waj lb dilimpahkan kepada Panitia Penyusun Rancangan Konperensi yang wajib niemasukkan amandemen-amandemen tersebut, bersama dengan amandemen-
arnandemen konsekuensial dan ketentuan-ketentuan Konstitus i yang belum diamandemenkan, ke dalam rancangan instrumen naskah yang hams diedarkan kepada para utusan.
Konperensi 67 Tidak satu amandemen pun yang boleh ditambahkan kepada naskah mi, nanuin, meskipun ada ketentuan mi, Presiden, setelah berkonsultasi dengan ketiga Wakil Presiden, dapat menyerahkan kepada Konperensi amandernenamandemen yang telah diberikan kepada Sekretariat sehari setelah diedarkannya naskah tersebut sebagaimana direvisi oleh Panitia Penyusun Rancangan.
Sewaktu menerirna naskah yang telah disiapkan aleh Panitia Penyusun Rancangan dan setelah pembahasan arnandemen-amandemen tersebut, bila ada, yang
diserahkan sesuai dengan ketentuan ayat sebelumnya, Konperensi dapat mulai melakukan pemungutan suara final untuk rnenetapkan diterima tidaknya rancangan instrumen arnandemen tersebut sesuai dengan pasal 36 Konstitusi Oranisasi.
SUB-BAGIAN G
Pemilihan Badan Pimpinan PASAL 48
Periodesasi pemilihan
Sesuai dengan pasal 7 Konstitusi Organisasi, masa jabatan anggota Badan Pimpinan adalah tiga tahun dan pertemuan-pertemuan badan-badan pemilih untuk memilih 18 Negara untuk perwakilan pada Badan Pinipinan dan untuk pemilihan anggota-anggota Pengusaha dan Pekerja dan Badan Pimpinan harus dilakukan setiap tahun ketiga sewaktu Konperensi berjalan. Masa jabatan Badan Pimpinan dimulai pada penutupan sidang Konperensi di manapemilihan dilakukan sewaktu Konperensi sedang berjalan.
PASAL 49
Badan pemilih Pemerintah Tunduk path ketentuan-ketentuan pasal 13 ayat 4 Konstitusi dan Sub-bagian
D Tata Tertib Konperensi, badan pernilih Pemerintah (the Government electoral college) terdiri dan utusan-utusan pemerintah dan semua Anggota Organisasi kecuali utusan-utusan dan sepuluh Negara Anggota industri utama.
Setiap anggota badan pemilih berhak memberikan satu suara. Badan pemilih Pemerintah harus memilih 18 Negara Anggota Organisasi yang para pemerintahnya harus mendapat hak untuk mengangkat anggota-anggota Penierintah dan Badan Pimpinan.
Badan pernilih Pemerintah juga harus memilih 28 Negara Anggota Organisasi lainnya yang para pemerintahnya harus mendapat hak untuk mengangkat wakil anggota-anggota Pemerintah dan Badan Pimpinan.
Psi. 48,49
Konperensi 68
Psi. 50-52
PASAL 50
Badan-badan pemilih Pengusaha dan Pekerja Badan-badan pemilih Pengusaha dan Pekerja masing-masing terdiri dan utusan-utusan Pengusaha dan Pekei:ja Ice Konperensi, di luar utusan-utusan Pengusaha
dan Pekerja dan Negara-Negara yang didiskualifikasi dan pemungutan suara sebagaimana ditetapkan dalain ketentuan-ketentuan pasal 13 ayat 4 Konstitusi dan Sub-bagian D Tata Tertib Konperensi. Badan-badan pemilih Pengusaha dan Pekerja masing-masing harus memilih berdasarkan nama 14 orang sebagai anggota reguler Badan Pimpinan dan 19 orang sebagai wakil anggota Badan Pimpinan.
PASAL 51
Pemberitahuan pemilihan Sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam, pertemuan-pertemuan untuk memilih anggota Badan Pimpinan harus diberitahukan.
PASAL52
Prosedur peinungutan suara Setiap badan pemilih wajib memberikan suaranya melalui peinungutan suara
rahasia.
Ketua dan masing-masing badan pemilih harus meminta perwakilan Presiden Konperensi untuk membaca daftar utusan yang berhak memberikan suara. Setiap utusan harus maju ke depan pada saat namanya dipanggil dan rnemasukkan kertas suaranya ke dalam kotak suara.
Perhitungan suara harus dilakukan di bawah pengarahan perwakilan Presiden Konperensi dibantu oleh dua pengurus retur yang diangkat oleh badan pemilih dan antara anggota-anggotanya. Tidak satu Negara atau orang pun yang boleh dianggap terpilih kecuali Negara itu atauorang itu sudah memperoleh lebih dan setengah suara yang diberikan oleh para anggota badan pemilih yang hadir dalam pertemuan itu. Apabila, setelah pemungutan suara pertama ternyata masih ada satu atau lebih kursi yang harus diisi,
satu atau lebih pemungutan suara lagi harus dilakukan tergantung kebutuhan, di mana masing-masing anggota badan pemilih berhak memberikan suaranya untuk jumlah calon yang sama dengan jumlah kursi yang masih harus diisi. Pada akhirpemungutan suara, Ketua badanpemilih wajib mengumumkan
hasil pertemuan dan suatu laporan harus disusun untuk disampaikan kepada Konperensi dan disimpan dalam arsip Kantor Perburuhan Internasional. Laporan mi wajib ditandatangani oleh Ketua badan pemilih dan ditandatangani sekali lagi oleh Presiden Konperensi untuk menunjukkan bahwa laporan itu telah benar-benar ditandatangani oleh Ketua badan pemilih.
Konperensi 69
Pasal 53 [Dihapus]
PASAL 54
Kursi /cosong
Apabila suatu Negara berhenti, pada saat Konperensi sedang bertemu dalam sidang biasa, nienduduki salah satu kursi dalarn Badan Pimpinan yang dicadangkan
untuk 18 Negara yang dipilih oleh badan pemilih Pemerintah, bad an pemilih Pemerintah wajib menigadakan pertemuan sewaktu sidang yang bersangkutan berjalan
untuk rnengangkat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sub-bagian mi, Negara lain untuk rnenggantikan Negara yang berhenti tersebut.
Apabila suatu Negara berhenti, selama interval di antara sidang-sidang Konperensi, menduduki salah satu kursi dalarn Badan Pimpinan yang dicadangkari untuk 18 Negara yang dipilih oleh badan pemilih Penierintab, kelompok Pernenintah dan Badan Pimpinan wajib bersidang untuk menggantikannya. Pengangkatan yang
dilakukan dengan cara seperti mi harus dikonfirmasikan oleh badan pernilih Pemerintah dan disampaikan kepada Konperensi. Apabila pengangkatan seperti mi tidak dikonfirmasikan oleh badan pemilih yang bersangkutan, pemilihan baru harus segera dilakukan ses'uai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dan sub-bagian mi.
Apabila ada kursi yang kosong, kapan saja, karena ada seorang perwakilan Pemenintah yang rneninggal atau mengundurkan din, tetapi Negara yang diwakili oleh yang bersangkutan tetap mempertahankan kursinya dalam Badan Pimpinan, maka kursi yang kosong tersebut hams diisi oleh orang yang ditunjuk dan diangkat oleh Pernerintah Negara yang bersangkutan sebagai pengganti.
Apabila ada kursi yang kosong di antara anggota-anggota Pengusaha dan Pekerja Badan Pimpinan pada saat Konperensi sedang mengadakan pertemuan dalam
sidang biasa, badan pemilih yang berkepentingan harus berteniu sewaktu sidang tersebut berlangsung untuk mengisi kursi yang kosong itu, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalamn sub-bagian mi.
Apabila ada kursi yang kosong di antara anggota-anggota Pengusaha dan Pekenja Badan Pinipinan dalarn interval aritara sidang Konperensi yang satu dengan sidang lainnya, kelompok Badan Pinipinan yang berkepentingan harus secara bebas berupaya untuk mengisi kursi yang kosong itu, tanpa diharuskan untuk niengangkat anggota baru dan antara wakil-wakil anggota Badan Pimpinan. Pengangkatan yang dilakukan dengan cara seperti mi hanis dikonfirmasikan oleh badan pemilih yang
berkepentingan pada sidang berikutnyi dan Konperensi dan disampaikan kepada Konperensi. Apabila pengangkatan seperti itu tidak dikonfinmasikan oleh badan pemilih yang bersangkutan, pemulihan baru harus segera dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sub-bagian mi.
PsI. 53 54
Konperensi 70
Psi. 55, 56
SUB-BAGIAN H
Panitia-panitia Konperensi PASAL55
Ruang Lingkup Tata Tertib mi berlaku untuk sernua panitia yang diangkat oleh Konperensi 1. kecuali Panitia Surat Mandat dan Panitia Penyusun Rancangan.
Ketentuan-ketentuan berikut tidak ber1aki bagi Panitia Seleksi: pasal 56, ayat 6, 8, 9, dan 10; kata-kata "sesuai dengan Panitia Seleksi" dalam pasa 60; pasal 63; ayat 3 dan ayat 4 dan pasal 65. 2.
3. Tata Tertib mi berlaku bagi Panitia Keuangan Wakil-wakil Pemerintah, kecuali apabila Tata Tertib mi tidak dapat diberlakukan karena Panitia Keuangan
yang bersangkutan tidak bersifat tripartit dan hanya terdiri dan wakil-wakil Pernenintab. Di samping itu, ketentuan-ketentuan berikut tidak berlaku bagi Panitia Keuangan: Pasal 56, ayat 6 dan ayat 10; Pasal 57, ayat 2; Kata-kata "dan masing-masing kelompok" dalarn kalimat pertama pasal 64, ayat 3; dan kalimat kedua ayat tersebut; Pasal 65, ayat 1. 4.
Tata Tertib mi berlaku bagi Panitia Resolusi tunduk pada ketentuan-
ketentuan khusus yang terdapat dalam pasal 62, ayat 4 dan pasal 64 ayat 4.
PASAL 56
Kon2posisi para panitia dan hak berpartisipasi dalam pekerjaan panitia-panitia rersebut L Konperensi wajib menunjuk para Pemerintah untuk diwakili di masingmasing panitia oleh anggota-anggota Pemerintah dan wajib rnengangkat utusan-utusan
atau penasehat-penasehat untuk menjadi anggota-anggota Pengusaha dan Pekerja dan masing-masing panitia tersebut.
Setiap Pernerintah yang ditunjuk sesuai dengan keterituan ayat yang mendahului ayat mi wajib menyampaikan kepada sekretariat panitia nama orang yang menjadi wakil reguiernya beserta narna pengganti yang ditunjuk. Kelompok Pengusaha dan kelompok Pekerja wajib memutuskan apakab, dan bila begitu dalam kondisi apa, mereka yang menjadi anggota kedua kelompok mi yang telah diangkat sebagai anggota panitia-panitia tersebut dapat digantikan
oleh pengganti pribadi; kelompok-kelompok tersebut harus memberitahukan keputusan yang mereka ambil kepada sekretariat panitia. Apabila kebutuhan untuk mempertahankan keseimbangan antara kelompok-
Konperensi 71
kelompok yang terwakili pada suatupanitia tidak mengijinkan Konperensi memenuhi
semua permintaan keanggotaan dan panitia tersebut, Konperensi dapat menunjuk pemerintah-pemerintah yang akan diwakili di panitia oleb wakil-wakil (para deputi) anggota Pemerintah yang mereka norninasikan dan dapat mengangkat utusan-utusan Pengusaha dan Pekerja atau penasehat-penasehat menjadi wakil-wakil (deputi) anggota Pengusaha dan Pekerja dan panitia tersebut. 5. Wakil-wakil (deputi) anggota mi harus memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki oleh anggota-anggota panitia kecuali bahwa mereka hanya boleh membenikan suara dalam kondisi-kondisi berikut: Wakil-wakil (deputi) anggota Pernerintah boleh memberikan suara apabila mereka mendapat wewenang demikian melalul surat kuasa kepada sekretariat panitia yang diberikan oleh seorang anggota regular Pemerintah dan panitia tersebut yang berhalangan untuk memberikan suaranya dan tidak digantikan kedudukannya oleh seorang pengganti;
Wakil-wakil (deputi) anggota Pengusaha dan Pekerja dapat menggantikan seorang anggota Pengusaha atau Pekerja dalam memberikan suara dalam kondisi-
kondisi yang digariskan oleh kelompok perwakilan masing-masing; semua keputusan yang diambil dalani kaitan mi harus diberitahukari oleh masing-masing
kelompok kepada sekretariat panitia. 6. Di samping anggota-anggota panitia, utusan atau penasehat yang telah mendapat surat kuasa untuk merealisasikan tujuan dan utusan yang memberikan surat kuasa itu kepadanya harus berhak menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan dan memiliki hak penuh seperti yang dimiliki oleh anggota panitia kecuali hak untuk memberikan suara. 7. Wakil-wakil organisasi internasional resmi yang telah diundang supaya terwakili dalam Konperensi berhak menghadiri perternuan-pertemuan panitia dan boleh ikut dalam pembahasan tetapi tanpa hak suara. 8. Orang-orang berikut berhak hadir pada pertenivan-pertemuan panitia dan boleh ikut dalarn pembahasan-pembahasan dengan ijin Ketua: orang-orang yang diangkat sebagaipengamat oleh suatu Negara yang diundang menghadiri Konperensi; ahli-ahli teknik yang diangkat untuk duduk dalam panitia oleh Konperensi sebagai juru taksir (assessors) sesuai dengan pasal 18 Konstitusi Organisasi.
9.
Wakil-wakil lembaga swadaya internasional yang terpilih oleh Organisasi
Perburuhan Internasional untuk menjalin hubungan konsultatif dan yang telab menyepakati pengaturan-pengaturan permanen dengan Konperensi untuk perwakilan
seperti itu, serta wakil-wakil lembaga swadaya internasional lainnya yang telah diundang oleh Badan Pimpinan sebagai perwakilan di panitia boleh hadir di pertemuan-pertemuan panitia. Ketua boleh, dengan persetujuan Wakil Ketua, mengijinkan wakil-wakil tersebut untuk membuat atau mengedarkan pemyataanpernyataan bagi inforrnasi panitia mengenai hal-hal yang dirnasukkan ke dalam agenda. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka masalahnya harus dilimpahkan kepadaperternuan untuk diputuskan tanpa pembahasan. Ayat mi tidak berlaku untuk pertemuan-perternuan yang menangani urusan-urusan administratif atau keuangan.
10. Wakil-wakil gerakan pembebasan yang telah diundang untuk menghadiri Konperensi atau yang oleh Konperensi telah diundang sebagai perwakilan pada panitia boleh ikut serta, tanpa hak suara, dalarn pembahasan-pembahasan yang dilakukan,
Psi. 56
Konperensi 72
Psi. 57,58
PASAL 57
Pengurus panitia Persidangan pertama dan setiap panitia hams dibuka oleh seorang pengurus
Sekretariat Konperensi yang diangkat untuk tujuan mi oleh Sekretaris Jenderal. Pengurus mi harus menjalankan persidangan sampai Ketua atan Wakil Ketua panitia yang bersangkutan terpilih.
Setiap panitia hams memilih seorang Ketua dan dua Wakil Ketna, yang masing-masing dipilih dan ketiga kelompok yang ada. Setiap panitia hams memilih dan antara anggota-anggotanya satu atau lebih
Reporter untuk memaparkan hasil pertimbangan-pertimbangan panitia kepada Konperensi atas nama panitia yang bersangkutan. Sebelum menyajikan laporan kepada panitia untuk disetujui, Reporter atau Reporter-reporter tersebut harus nienyerahkan laporan itu kepada para Pengurus panitia. Ketua, Wakil Ketua dan Reporter dapat merupakan utusan atau penasehat.
PASAL58
Bahasa panitia Bahasa Perancis dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi panitia-panitia yang ada. Pidato dalarn bahasa Perancis hams dirangkurn dalam bahasa Inggris begitu pula sebaliknya oieh seorang penerjemah (interpreter) dan Sekretariat Konperensi.
Pidato dalam bahasa Spanyol harus dirangkum oieh para penerjernah resmi
yang juga wajib memberikan rangkuman bahasa Spanyol dan pidato-pidato yang disampaikan dalam bahasa lnggris dan Perancis. Seorang uttisan boleh berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa resmi, tetapi delegasinya hams inembenikan rangkuman terjemahan pidatonya dalarn salah satu dan kedua bahasa resmi panitia oleh seorang penerjemah yang mendainpingi delegasi tersebut kecuali Sekretariat Konperensi menyediakan seorang penerjemah
Konperensi untuk bahasa-bahasa resmi tersebut. lkhtisar terjernahan tersebut kemudian hams diterjemahkan ice dalarn bahasa resmi lainnya oieh penerjernah dan Sekretariat.
Dalarn hal di mana sekurang-kurangnya satu perlima dan anggota-anggota suatupanitia yang ikut ambil bagian dalarn pekerjaan panitia itu baik sebagai anggota reguier atau sebagai pengganti menyatakan secara individual dan secara tertulis bahwa
sulit bagi mereka untuk mengikuti persidangan-persidangan panitia karena persidangan-persidangan itu dilakukan dalam salah satu dan kedua bahasa resmi panitia atau dalam bahasa Spanyol dan oleh sebab itu meminta interpretasi tambahan (terjemahannya) dalam bahasa lain yang mereka mengerti, panitia wajib mernenuhi perrnintaan mi asalkan Sekretariat Konperensi sanggup menyediakan penerjemah (interpreter) yang dibutuhkan.
Dalam hal di mana jumlah anggota panitia yang meminta terjernahan ke dalam bahasa yang bukan bahasa resmi sehubungan dengan kondisi yang ditetapkan dalain ayat di atas kurang dan satu penlimajurnlah anggota, panitia wajib mernutuskan apakah permintaan itu harus dipenuhi sebagai suatu upaya istirnewa, dan asalkan
Konperensi 73
Sekretariat Konperensi inampu rnenyediakan penerjemah (interpreter) yang dibutuhkan.
BASAL 59
Panitia-panitia perancang panitia; sub-panitia Setiap panitia yang oleh Konperensi, sesuai dengan pasal 40 aturan prosedur
bagi Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekornendasi, dijadikan basis naskahnaskah bahasan dan Konvensi-konvensi atau Rekornendasi-rekomendasi yang diusulkan wajib membentuk dalarn suatu persidangan awal suatu panitia perancang panitia yang terdiri dan satu utusan Pemerintah, satu utusan Pengusaha, dan satu utusan Pekerja bersama dengan Reporter atau Reporter-reporter panitia tersebut dan Penasehat Hukum Konperensi. Sejauh hal itu meniungkinkan, panitia perancang panitia harus terdiri daii anggota-anggota yang fasih dalam kedua bahasa resmi. Panitia perancang panitia dapat dibantu oleh para pengurus Sekretariat Konperensi yang diperbantukan pada masing-masing panitia sebagai ahli di bidang hal-hal tertentu yang tercanturn pada agenda yang bersangkutan. Panitia perancang panitia haruslah merupakan bagian dan Panitia Perancang Konperensi bilarnana ada Konvensi atau Rekomendasi yang diserahkan kepada Konperensi oleh panitia yang bersangkutan.
Setiap panitia harus memiliki kuasa untuk membentuk sub-sub panitia setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana seharusnya kepada ketiga kelompok yang terdapat dalam panitia.
Ketua suatu panitia harus berhak menghadiri pertenivan-pertemuan panitia perancang panitia dan sub-sub panitia yang dibentuk oleh panitia tersebut.
BASAL 60
Persidangan Ketua panitia menetapkan tanggal dan waktu persidangan setelah berkonsultasi dengan pana Wakil Ketua dan dengan persetujuan Panitia Seleksi.
PASAL 61
Tugas Ketua
Ketua membuka dan rnenntup persidangan. Sebelum membahas agenda sidang, Ketua wajib mengemukakan di hadapan panitia semua koniunikasi yang telah dilakukan sehubungan dengan agenda sidang. Ketua wajib mengarahkan perdebatan, menjaga ketertiban, memastikan ditaatinya Tata Tertib, menyetujui atau menarik hak untuk berbicara di hadapan panitia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tata Tertib, menawarkan masalah-masalah yang perlu diputuskan melalui pernungutan suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara yang dilakukan.
Ketua berhak ikut dalam pembahasan-pembahasan dan berhak memberikan suara kecuali apabila kedudukannya dalam pänitia diganti oleh seorang pengganti, tetapi ia tidak boleh memiliki hak veto.
PsI. 59-61
Konperensi 74
PsI. 62, 63
Apabila Ketua absen di persidangan atau di salah satu bagian persidangan, maka salah satu Wakil Ketua hams mengetuai sidang secara bergantiati.
Seorang Wakil Ketua yang bertindak sebagai Ketua harus merniliki hakhak dan tugas-tugas yang sama dengan yang dirniliki Ketua.
PASAL 62
liak berbicara di hadapan Panitia Tidak seorang pun dibenarkan angkat bicara di hadapan suatu panitia kecuali
ia telah diminta dan mendapat ijin dan Ketua, yang berkewajiban memanggil para pembicara satu per satu dirnulai dan pembicara yang pertama kali membeni tanda bahwa ia ingin berbicara di hadapari panitia.
Ketua dapat menarik hak bicara dan pembicara yang ucapan-ucapannya tidak relevan dengan masalah yang sedang dibicarakan.
Kecuali dengan ijin khusus panitia, tidak seorang pembicara pun boleh
berbicara lebih dan sepuluh menit, di luar waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan isi penibicaraannya. Dalam hal Panitia Resolusi, Ketua dapat, setelah berkonsultasi dengan dua Wakil Ketua, menyerahkan, kepada Panitia untuk diputuskan tanpa perdebatan, suatu usulan untuk mengurangi batas waktu bicara mengenai suatu topik tertentu menjadi lirna menit saja.
PASAL63
Mosi, resolusi dan amandemen
Tidak ada mosi, resolusi atau amandemen yang boleh dibahas sebelum mosi, resolusi atau amandemen itu disetujui untuk dibahas secara resmi.
(I) Mosi mengenai prosedur boleh diajukan secara lisan tanpa pemberitahuan terlebili dahulu. Mosi boleh diajukan kapan saja kecuali setelah Presiden mernanggil seorang penibicara untuk menyampaikan pidatonya dan sebelurn pembicara tersebut rnengakhiri pidatonya.
(2) Mosi mengenai prosedur meliputi: mosi yang dimaksudkan untuk mengembalikan peinbahasan ke duduk perkara yang diajukan sebagai mosi; mosi yang dimaksudkan untuk menundapertimbangan dan pemeniksaan terhadap suatu perkara; mosi yang dimaksudkan untuk menangguhkan persidangan; mosti yang dimaksudkan untuk meniangguhkan perdebatan mengenai suatu masalah tertentu; mosi yang dimaksudkan supaya Konperensi melanjutkan pembahasan dengan pokok babasan benikutnya yang tercantum pada agenda persidangan; (1) mosi yang merninta pendapat Presiden, Sekretaris Jenderal atau Penasehat Hukum Konperensi; (g) mosi untuk menutup dan mengakhiri suatu pembahasan.
Konperensi 75
Semua resolusi dan aniandemen selain niosi mengenai prosedur harus diserahkan secara tertulis dalam salah satu bahasa resmi atau dalam bahasa Spanyol.
Resolusi dan amandernen harus diserahkan kepada sekretariat panitia sebelum pukul 5 sore supaya resolusi atau amandemen tersebut dapat dibahas dalam suatu perternuan yang akan diadakan keesokan harinya sebelum pukul 11 siang supaya
resolusi atau amandemen tersebut dapat dibahas dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada sore han yang sama. Naskah resolusi dan arnandernen hams diteijemahkan dan dibagikan kepada semua anggota panitia yang hadir di persidangan sebelum pembahasan dilakukan.
Hanya amandemen-amandemen terhadap amandemen-amandemen yang
sudah diserahkan menurut kondisi yang disebutkan di atas sajalah yang boleh diserahkan sewaktu berlangsungnya persidangan suatu panitia untuk dibahas dalam persidangan tersebut. Amandemen-aniandernen seperti itu harus diserahkan secara tertulis dalam salah sam bahasa resmi atau dalam bahasa Spanyol. 7, (1) Pemungutan suara untuk menentukan diterima tidaknya suatu amandemen harus dilakukan secara langsung terhadap resolusi yang hendak
diarnandemen tersebut.
(2) Apabila terdapat beberapa amandemen yang diajukan terhadap suatu mosi atau resolusi, maka Ketua hams menetapkan urutan pembahasan amandemenamandemen tersebut untuk pemungutan suara tergantung pada ketentuan-ketentuan berikut:
pemungutan suara harus dilakukan terhadap setiap mosi, resolusi atau amandemen yang diajukan [guna menentukan apakah mosi, resolusi atau amandemen tersebut diterima atau tidak]; pemungutan suara terhadap arnandemen-amandemen yang ada dapat dilakukan
secara individual atau dimaksudkan untuk menggugurkan amandemenamandemen 'ain, tergantung keputusan Ketua, Tetapi apabila pemungutan suara terhadap amandemen-amandemen yang ada dilakukan untuk menggugurkan amandemen-amandemen yang lain, maka mosi atau resolusi yang hendak diubah
harus dianggap diamandemenkan hanya setelah pemungutan suara secara individual terhadap amandemen yang paling banyak rnendapatkan suara diterima
tersebut selesai dilakukan dan hasil dan pemungutan suara itu diterima dan disetuj iii.
Apabila suatu mosi atau resolusi diamandemen akibat suatu pemungutan suara, maka mosi atau resolusi yang diarnandemen tersebut harus dibahas dalam suatu pertemuan untuk dilakukan pemungutan suara terakhir. 8.
(1) setiap amandemen dapat ditarik kembali oleh orang yang
mengajukannya kecuali suatu amandemen terhadap amandemen itu sedang dalam pembahasan atau sudah diterirna dan disetujui. (2) Setiap amandemen yang telah ditarik keinbali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat diajukan [lagij tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh anggota lain yang berhak ikut dalam pembahasan panitia.
Setiap anggota dapat, kapan saja, nieminta sidang memperhatikan kenyataan bahwa Tata Tertib yang ada tidak diindahkan. Hal mi harus Iangsung ditanggapi oleh Ketua dengan mengambil keputusan segera untuk menyelesaikan persoalan 9.
mi.
Psi. 63
Konperensi 76
PsI. 64,65
PASAL64
Penutupan Pembahasan Seorang anggota panitia boleh secara resmi mengajukan permintaan supaya pembahasan mengenai suatu amandemen tertentu, atau suatu pokok bahasan umum diakhiri dan ditutup.
Apabila permintaan tersebut rnendapatkan dukungan dan sekurangkurangnya seperlima anggota panitia yang hadir di persidangan, Ketua wajib mengeluarkan mosi untuk mengakhiri dan menutup pembahasan tersebut. Sebelum pernungutan suara dilakukan untuk menentukan diterima tidaknya mosi tersebut, Ketua wajib rnemanggii nama-nama utusan yang telah menyampaikan keinginan untuk berbicara sebelum permintaan untuk mengakhiri pembahasan tersebut diajukan dan mereka masih tetap memiliki hak berbicara sekalipun basil pemungutan suara setuju untuk menutup pembahasan.
Apabila ada yang meminta ijin untuk berbicara menentang penutupan tersebut, permintaan tersebut wajib dikabulkan untuk satu pembicara dan masing-
niasing kelompok. Apabila hasil pernungutan suara setuju untuk menutup pembahasan, satu anggota dan masing-masing kelompok yang anggotanya belum menyatakan keinginan untuk berbicara menurut kondisi yang digariskan dalam ayat yang mendahului ayat mi boleh berbicararnengenai persoalan yang sedang dibahas. Apabila Panitia Resolusi adalah satu-satunya sponsor inosi, resolusi, atau amandeinen yang sedang dibahas, atau salah satu dan sponsor-sponsor yang ada bila ada beberapa sponsor, maka Panitia Resolusi harus memiliki hak untuk berbicara rnengenai persoalan yang berada dalam pembahasan itu setelah pemungutan suara menyetujui pembahasan ditutup.
PASAL 65
Metode pemungutan suara I.
Tunduk pada pasal 40 ayat 2 Tata Tertib mi, keputusan hatus diambil
berdasarkan mayoritas tunggal suara yang dibenikan oleh para anggota panitia yang hadir di persidangan.
Setiap anggota panitia berhak memberikan satu suara kecuali bila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal mi, Jika anggota Pemerintah yang diangkat oleh Konperensi untuk duduk dalam suatu panitia jumlahnya dua kali lebih banyak daripada jumlah anggota Pengusaha atau Pekenja' yang duduk dalani panitia, maka setiap anggota Pemerintah berhak
'Sudah menjadi kebiasaan Konperensi untuk mengupayakan supaya ketiga kelonipok yang ada di dalain
Konperensi - yalta kelompok Pernerintah, kelompok Pengusaha, dan kelornpok Pekeija - terwakili secara berimbang di dalam panitia-panitia yang menangani pokok-pokok bahasan yang tercantum pada agenda, Tetapi, yang sering kali terjadi adatah,juinlah wakil-wakil yang ditempatkan olch kelompok Pemerintah untuk duduk dalam suatu panitia tidak niungkin dapat diirnbangi oleh salah satu atau kedua kelompok Iainnya, sehingga
prinsip perwakilan berlinbang di antara ketiga kelompok tersebut hanya dapat ditegakkan dengan sistem penlungutan suara yang bersifat khuaua. Dalam hal mi, ada dua ajatern yang dipakai. Yang pertama, panitia tersusun dalarn proporai yang sama dengan Konperensi, denganjumlah anggota dan kelompok Pemenintah dua kali lebib banyak danipadajunilah anggota dan kelompok Pengusaha atau
Konperensi 77 memberikan satu suara sedangkan setiap anggota Pengusaha atau Pekerja berhak memberikan dua suara. Jika anggota Pemerintah yang diangkat oleh Konperensi untuk duduk dalam
suatu panitia jumlabnya satu setengah kali lebih banyak daripada jumlah anggota Pengusaha atau Pekerja yang duduk dalam panitia, maka setiap anggota Pemerintah berhak memberikan dua suara sedangkan setiap anggota Pengusaha atau Pekerja berhak memberikan tiga suara.
Pernungutan suara untuk memilih Ketna panitia harus dilakukan secara rahasia dengan kotak suara.
Panitia melakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan atau dengan mencatat suara yang diberikan.
Apabila hasil pernungutan suara dengan mengangkat tangan diragukan, Ketua harus memerintahkan dilakukannya pemungutan suara secara tercatat. Pemungutan suara secara tercatat juga harus dilakukan apabila diminta, dengan mengangkat tangan, oleh sekurang-kurangnya seperlima anggota yang hadir
di persidangan, baik permintaan itu diiakukan sebelum atau segera sesudah pemungutan suara dengan mengangkat tangan,
Pemungutan suara yang dilakukan harus dicatat oleh sekretariat dan [hasilnya] diumurnkan oleh Ketua.
Tidak satu resolusi, amandemen atau mosi pun yang boleh diterima dan disetujui apabila suara setuju dan suara menentang yang diberikan samajumlahnya, Ketua hams mengijinkan auggota Panitia yang mengajukan keinginan untuk memberikan penjelasan singkat mengenai suara yang diberikannya segera setelah pemungutan suara selesai dilakukan. Ketua dapat membatasi waktu yang diberikan untuk penjelasan seperti itu.
PASAL 66
Kuorum
Pemungutan suara dinyatakan tidak sah apabila jumlah suara setuju dan menentang kurang dan dua perlima total suara yang seharusnya dapat diberikan, Apabila kuorurn tidak tercapai dalam pemungutan suara yang dilakukan dengan rnengangkat tangan, Ketua dapat segera memerintahkan dilakukannya
penlungutan suara tercatat. Ketua juga wajib mernerintahkan dilakukannya penmngutan suara tercatat apabila dirninta oleh tidak kurang dan seperlima anggota panitia yang hadir di persidangan.
Pekerja, tetapi setiap anggota kelompok Pemerintah memberikan satu snare sedangkan setiap anggota dan kedua kelompok lainnya membenikan dua suarn. Yang keduajumlah anggota dan kelompok Pernerintah satu sctengah kali Iebih banyak daripadajumlah auggota dan kelompok Pengusaha atan Pekerja, tetapi setiap anggota kelompokPernerintah memberikan due suara sedangkan setiap anggota dan kedua kelompok lainnya memberikan tiga suara.
Komposisi (susunan) tiap-tiap panitia tergantungpada usulan yang dibenikan kepada Konperensi oleh Panitia Seleksi. Yang berlaku adalab sistem pemungutan suara secara wajar atau salab sstu dan kcdua sistem khusus yang dijelaskan di atas, tergantung kasusnya.
Pal. 66
Konperensi PsI. 67-71
78 PASAL 67
Amandernen-amandeinen terhadap naskah yang diserahkan oleh pan itia
perancang panitia Amandemen-amandemen terhadap naskah yang diserahkan kepada suatu panitia
oleh panitia perancang panitia tersebut dapat diterima oleh Ketua setelah dikonsultasikan dengan para Wakil Ketua.
PASAL 68
Sekretariat Sekretaris Jenderal Konperensi atau wakil-wakilnya dapat, dengan ijin Ketua, berbicara di hadapan panitia-panitia, sub-sub panitia, atau panitia perancang para panitia.
Sekretaris Jenderal wajib rnengangkat seorang pengurus Sekretariat Konperensi tintuk bertindak sebagai Sekretaris untuk setiap panitia. Pengurus mi akan diniinta untuk menjalankan tugas-tugas tambahan sebagaimana yang dapat diputuskan oleh panitia atau Ketua.
PASAL69
[Dihapus]
SUB-BAGIAN I
Kelompok-kelompok Konperensi PASAL7O
Otonoini kelompok Tundukpada TataTertib, tiap-tiap kelompok berhak menentukan sendiri prosedurnya.
PASAL 71
Fengurus kelompok Pada pertemuan pertama tiap-tiap kelompokwajib rnemilih seorang Ketua, sekurang-kurangnya satu Wakil Ketua dan satu Sekretaris.
Ketua dan Wakil Ketua atau Wakil-wakil Ketua harus dipilih dan antara utusan-utusan dan penasehat-penasehat yang membentuk kelompok; Sekretaris dapat dipilih dan orang-orang di luar kelompok.
Konperensi 79 PASAL 72
Pertemuan-pertemuan resmi 1.
Setiap kelompok wajib melakukan pertemuan-perternuan resmi untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan berikut, sesuai dengan Tata Tertib Konperensi: inenominasikan seorang Wakil Presiden Konperensi; menominasikan para anggota Panitia Seleksi; menorninasikan para anggota panitia-panitia lain; melakukan pemilihan-pemilihan untuk Badan Pimpinan; melakukan hal-hal lain yang dilinipahkan kepada masing-masing kelompok oleh Panitia Seleksi atau oleh Konperensi 2. Pada perternuan resmi pertama masing-masing kelompok, seorang wakil Sekretariat harus hadir, bila diinginkan oleh kelompok yang bersangkutan, untuk memberitahu kelompok tersebut tentang prosedui 3.
Pada pertenivan-pertemuan resmi, hanya utusan saja yang boleh
memberikan suara, tentunya dengan catatan bahwa seorang utusan dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden, mengangkat salah satu penasehatnya untukbertindak sebagai penggantinya, bila ia tidak dapat hadir, sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai perternuan-pertemuan Konperensi yang dirnuat dalam pasal I ayat 3 Tata Tertib mi. 4. Sekretaris masing-masing kelompok wajib segera melaporkan hasil-hasil semua pertemuan resini kepada para Pengurus Konperensi.
PASAL73
Prosedur pemungutan suara untuk peinilihan Presiden Konperensi atau orang yang dinominasikan olehnya waj ib memberikan
pengarahan rnengenai prosedur aktual pemungutan suara yang diperlukan untuk mengangkat Wakil-wakil PresidenKonperensi, anggota-anggota panitia, dan anggota-
anggota Badan Pimpinan; Presiden Konperensi atau orang yang dinominasikan olehnya wajib, pada waktunya, mengumpulkan utusan-utusan yang mempunyai hak
pilih, wajib memastikan bahwa suara yang diberikan dihittmg secara teratur dan wajib menyampaikan hasil-hasil pemilihan kepada Konperensi. PASAL74
Perteinuan-pertemuan tidak resmi
Kelompok-kelompok yang ada dapat kapan saja rnenyelenggarakan pertemuanperternuan tidak resmi untuk membahas hal-hal tidak resmi.
Psi. 72-74
Konperensi Psi. 75.76
80 PASAL 75
Prosedur unhik inenominasikan para anggola panitia. oleh kelompok Pernerintah
Dalam memberikan nominasi-nominasi untuk para panitia, kelompok Pemerintah wajib mengikuti prosedur berikut:
Pada pertemuan resmi pertama kelompok Pemerintah, utusan dan flaptiap pemerintah wajib menyampaikan kepada Sekretaris kelompok pemberitahuan tertulis yang menjelaskan, dalarn panitia-panitia yang mana pemerintah masingmasing utusan berkeinginan menernpatkan wakil-wakilnya beserta urutan pilihannya. Setelah itu, Sekretaris wajib menyiapkan bagi setiap panitia suatu daflar yang berisi pemerintah-pemerintah mana yang ingin menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk di dalam pan itia-panitia mana beserta urutan panitia-panitia yang dipilih oleh masing-masing pernerintah itu untuk rnenempatkan wakil-wakilnya, Daftardaflar mi harus disanipaikan kepada sernua anggota kelompok Pernerintah.
Kelompok Pemerintah harus pertama-tama menentukan norninasinorninasinya untuk panitia yang paling banyak mendapatkan calon anggota. Setelah para anggota panitia pertama dinominasikan, prinsip yang sama harus diikuti dalam menentukan nominasi keanggotaan untuk panitia-panitia selanjutnya.
SUB-BAGIAN J
Pembekuan suatu ketentuan Tata Tertib
Fasal 76 Tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi, Konperensi, berdasarkan rekoniendasi dengan suara bulat dan Presiden dan ketiga Wakil Presiden, dapat membuat pengecualian dengan memutuskan untuk membekukan suatu ketentuan Tata Tertib, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan khusus yang tidak kontroversial yang dihadapkan kepadanya supaya Konperensi dapat beijalan tertib, lancar, tepat waktu, dan efisien. Pengambilan keputusan boleh tidak dilalcukan hingga persidangan yang menigikuti persidangan di mana suatu usulan untuk membekukan Tata Tertib disenahkan kepada Konperensi.
Konperensi 81
CATATAN BAGE SIDANG-SIDANG MARITIM KONPERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL
Tata Tertib di atas berlaku untuk semua sidang Konperensi Perburuhan Internasional. Meskipun demikian, pemberlakuan Tata Tertib tersebut untuk sidangsidang maritim Konperensi tunduk pada penyesuaian-penyesuaian berikut:
Pasal 7, 7bis dan Jibis Tata Tertib tidak dapat diberlakukan. Pasal 12, ayat 2: Laporan Direktur Jenderal berkenaan dengan kegiatankegiatan Organisasi di sektor maritim danperkembangan-perkembangan terakhir yang berpengaruh terhadap sektor tersebut.
Pasal 17 ayat 1(1): Kalimat pertama ayat mi tidak berlaku untuk sidang niaritim.
Pasal 17, ayat 6: Waktu untuk rnenyelesaikan pekerjaan Panitia Resolusi mungkin harus ditetapkan oleh Konperensi atas rekomendasi Panitia Seleksi, dengan memperhatikan tanggal yang telah ditetapkan untuk penutupan sidang.
Pasal 25 ayat 5: Ketua Badan Pimpinan melaporkan kepada Konperensi pekerjaan di sektor maritim sejak sidang ruaritim terakhir Konperensi. Pasal27-28: (Penerimaan Anggota-Anggota baru) tidak dapat diberlakukan.
Pasal 31 tidak berlaku. Pasal 48-54 (pemilihan Badan Pimpinan) tidak dapat diberlakukan.
Catatan
PERJANJIAN ANTARA PERSERIKL&TAN BANGSA-BANGSA
DAN ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
Perj anj ian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional
Pasal 57 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa badan-badan yang khusus menangani bidang tertentu (terspesialisasi) yang dibentuk berdasarkan peanjian antar penierintah dan memiliki tanggung jawab internasional yang luas sebagaimana digariskan dalam instrumen dasar badan-badan itu di bidang ekonomi,
sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang terkait Iainnya wajib menjalin hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konperensi Perburuhan Internasional, dalam Sidangnya yang ke 27 di Paris tanggal 3 November 1945, menerima dan rnenyetujui suatu resolusi yang menegaskan
keinginan Organisasi Perburuhan Internasional untuk menjalin hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perjanjian.
Karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional membuat kesepakatan berikut: PASALI
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Organisasi Perburuhan internasional sebagai suatu badan khusus (terspesialisasi) yang bertanggung jawab mengambil tindakan sebagaimana seharusnya berdasarkan instrumen dasar yang dimilikinya guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalamnya. PAsALII
Perwakilan thnbal balik Wakil-wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Konperensi Perburuhan Internasional (yang
dalarn peijanjian mi selanjutnya akan disebut dengan istilah "Konperensi" saja) beserta panitia-panitianya, oleh Badan Pimpinan beserta panitia-panitianya, dan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan lainnya yang bersifat umum, regional, atau khusus yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional, dan berpartisipasi, tanpa ikut dalam pemungutan suara, dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh badan-badan mi.
Wakil-wakil Organisasi Perburuhan Internasional wajib diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan BangsaBangsa (yang dalarn perjanjian mi selanjutnya akan disebut dengan istilah "Dewan" saja) beserta komisi-komisi dan panitia-panitianya, dan untuk berpartisipasi, tanpa ikut dalarn pernungutan suara, dalanipembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh
badan-badan mi mengenai butir-butir agenda pertemuan apabila Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan berminat untuk ikut dalam pembahasan butirbutir agenda tersebut.
Wakil-wakil Organisasi Perburuhari Internasional wajib diundang untuk menghadiri, dalam kapasitas konsultatif, pertemuan-pertemuan yang merupakan bagian dan Sidang tJmum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan wajib diberi kesempatan penuh untuk mempresentasikan di hadapan Sidang Unium pandangan Organisasi
Perjanjian 85
Perburuhan Internasional rnengenai hal-hal yang berada dalam ruang lingkup kegiatannya.
Wakil-wakil Organisasi Perburuhan Intemasional wajib diundang untuk rnenghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh panitia-panitia utama Sidang Umum apabila Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan berminat untuk rnenghadiri pertemuan-pertemuan tersebut dan untuk berpartisipasi, tanpa ikut dalam pemungutan suara, dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan dalam pertemuanpertemuan tersebut. Wakil-wakil Organisasi Perburuhan Internasional wajib diundang untuk nienghadiri pertemuan-pertemuan Dewan Perwalian (Trusteeship Council) and untuk berpartisipasi, tanpa ikut dalam pernungutan suara, dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan-perternuan tersebut mengenai butir-butir agenda pertemuan apabila Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan berminat untuk ikut dalam pembahasan butir-butir agenda pertemuan tersebut.
Pernyataan-pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Intemasional wajib didistribusikan oleh Sekretariat Perserikatan BangsaBangsa kepada seluruh Anggota Sidang Umum, Dewan beserta kornisi-komisinya danjuga Dewan Perwalian sebagaimana seharusnya. PASAL 111
(Jsulan butir-butir Agenda
Tergantung pada konsultasi awal yang mungkin diperlukan, Organisasi Perburuhan Internasional wajib mernasukkan ice dalam agenda Badan Piinpinan butir-
butir yang diusulkan kepadanya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu pula, Dewan beserta komisi-komisinya dan Dewan Perwalianjuga wajib rnemasukkan ke
dalam agendanya butir-butir yang diusulkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional. PASAL IV
Rekornendasi-rekornendasi Sidang Umum dan Dewan
Organisasi Perburuhan internasional - setelah memperhatikan kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalani pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan fungsi serta kekuasaan Dewan, menurut pasal 62 Piagani, untuk melakukan atau memprakarsai studi dan laporan yang berkaitan dengan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang terkait lainnya dan untuk membuat rekomendasi-rekoniendasi mengenai masalah-masalah mi kepada badan-badan terspesialisasi yang berkepentingan, dan setelah memperhatikan tanggung jawab
Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut pasal 58 dan 63 Piagam untuk membuat rekomendasi-rekornendasi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan badanbadan terspesialisasi seperti itu - setuju untuk menyampaikan, sesegera mungkin, kepada Badan Pimpinan, Konperensi atau organ-organ lain Organisasi Perburuhan Internasional, semua rekornendasi resmi yang diajukan oleh Sidang Umum atau Dewan kepada Organisasi Perburuhan Intemasional.
Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk mengkonsultasikan rekornendasi-rekomendasi tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada
Psi. 111,IV
Perjanjian Psi. V. Vi
86
waktunya melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tindakan yang diambil oleb Organisasi Perburuhan internasional itu sendiri atau oleh Anggota-Anggotanya untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut atau mengenai hasil-hasil lain dan pertimbangan yang mereka lakukan. Organisasi Perburuhan Intemasional menegaskan keinginan untuk bekeija 3. sarna dengan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya kegiatan badan-badan
terspesialisasi dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat sepenuhnya terkoordinir secara efektif. Terutama, Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk berpartisipasi, dan untuk bekerja sama dengan, setiap badan atau badan-badan yang dapat didirikan oleh Dewan dengan tujuan memperlancarkoordinasi tersebut, dan untuk memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai tujuan ml. PASALY
Pertukaran in formasi dan dokuinen Tergantung dan pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk menjaga 1. materi yang bersifat rahasia, pertukaran informasi dan dokumen antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional wajib dilakukan selengkap dan secepat mungkin. 2. Tanpa mengurangi sifat unium yang dimiliki ketentuan-ketentuan dalam paragraf 1:
Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk menyerahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa laporan reguler mengenai kegiatan-kegiatan Organisasi Perburuhan Internasional; Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk mernatuhi, sedapat mungkin,
setiap permintaan yang diajukan oeh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyusun laporan, studi atau informasi khusus berdasarkan kondisi yang ditetapkan dalam pasal XV; dan Sekretaris Jenderal wajib, atas permintaan, mengkonsultasikan dengan Direktur ketentuan yang mengandung informasi yang mungkin menarik bagi Organisasi Perburuhan Internasional. PASALVI
Bantuan kepada Dewan Keainanan Organisasi Perburuhan internasional setuju untuk bekerja sama dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam melengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal V dan memberikan bantuan yang diminta oleh Dewan Keamanan termasuk bantuan
dalarn melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Perjanjian 87 PASAL VII
Bantuan kepcida Dewan Perwalian
Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk bekeija sama dengan Dewan Perwalian dalam melaksanakan fungsinya dan terutama setuju untuk sedapat mungkin
memberikan bantuan yang diminta oleh Dewan Perwalian berkenaan dengan halhal yang menjadi keprihatinan Organisasi. PASAL VIII
Wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri
Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalarn mengupayakan terlaksananya prinsip-prinsip dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Bab Xi Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa berkenaan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan pembangunan penduduk di wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. PASAL IX
Rubungan dengan Pengadilan Internasional
Organisasi Perburuhan Internasional setuju memberikan informasi yang dirninta oleh Pengadilan rntemasional menurut pasal 34 Undang-undang Pengadilan Internasional. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan wewenang kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta nasehat kepada Pengadilan Intemasional mengenai rnasalah-masalah hukurn yang dijumpai dalam ruang lingkup
kegiatannya di luar rnasalah yang menyangkut hubungan timbal balik antara Organisasi Perburuhan Internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau clengan lembaga-lembaga lainnya yang secara khusus menangani bidang tertentu.
Permintaan tersebut dapat diajukan oleh Konperensi Perburuhan Internasional kepada Pengadilan Internasional, atau oleh Badan Pimpinan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Konperensi.
Dalam meminta nasehat Pengadilan Intemasional, Organisasi Perburuhan lnternasional wajib memberitahukan pennintaan itu kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. PASAL X
Kantor Pusat dan kantor-kantor regional 1. Organisasi Perburuhan Internasional, dengan mempertimbangkan bahwa kantor pusat lembaga internasional yang secara khusus membidangi sektor tertentu sebaiknya berdekatan dengan kedudukan permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan memperhitungkan keuntungan yang dapat dipetik dan kedekatan lokasi tersebut, setuju untuk berkonsultasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelurn memutuskan lokasi permanen kantor pusatnya.
Psi. VJ1-X
Perjanjian 88
Psi. XI, XII
2. Setiap kantor regional atau kantor cabang yang didirikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional sedapat rnungkin terletak berdekatan dengan kantor regional atau kantor cabang yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. PASALXI
Pengaturan personalia 1, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional rnengakui bahwa demi terlaksananya koordinasi adminstrasi yang efektif, pada akhirnya perlu dibentuk suatu wadah tunggal persatuan kepegawaian internasinal dan, untuk rnencapai hal mi, setuju mengembangkan standar personalia, metode, dan pengaturan yang bersifat unium untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang serius dalam persyaratan dan kondisi kerja yang diberikan, untuk mencegah persaingan dalam perekrutan staf, dan untuk mempermudah pertukaran dan penggantian stafguna rnernaksimumkan pemanfaatan tenaga staf yang ada.
2.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan internasional
setuju bekerja sama sernaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dan terutama setuju untuk:
melakukan konsultasi bersarna sehubungan dengan pembentukan Komisi Kepegawaian Internasional untuk memberikan nasehat mengenai cara untuk memastikan standar perekrutan yang bersifat umum dalani sekretariat-sekretariat
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga khususyang menangani bidang tertentu. Melakukan konsultasi bersama mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mempekeijakan karyawan dan staf, termasuk kondisi kerja, masa kerja, kiasifikasi, skala gaji dan tunjangan, pensiun, dan hak pensiun serta
peraturan staf dan ketentuan-ketentuan yang dirnaksudkan untuk sedapat niungkin mengupayakan keseragaman kondisi dan syarat kerja. Bekerja sarna dalam pertukaran dan penggantian staf, apabila dikehendaki, secara teniporer maupun permanen, membuat ketentuan-ketentuan rnengenai senioritas dan hak pensiun. Bekerja sama dalam pembentukan dan pengoperasian mekanisme penyelesaian
perselisihan yang sesuai yang tinibul dalam kaitannya dengan upaya mempekerjakan staf dan hal-hal terkait lainnya. PASAL XII
Layanan statistik I. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional setuju memperjuangkan kerj a sama yang semaksimal mungkin, menghapus duplikasi-
duplikasi yang tidak diinginkan di antara keduanya, dan menggunakan seefisien mungkin stafteknis yang mereka muliki dalam pengumpulan, analisa, publikasi dan penyebarluasan informasi statistik. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional juga setuju memadukan upaya untuk sedapat mungkin menggunakan dan memanfaatkan informasi statistik yang ada dan meminimalkan beban yang ditanggung pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang menjadi sumber informasi yang dikumpulkan tersebut. 2.
Organisasi Perburuhan Internasional mengakui Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perj anjian 89
sebagai instansi pusat untuk pengumpulan, publikasi analisa, standardisasi dan penyempurnaan data-data statistik bagi kepentingan umum organisasi-organisasi internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa Organisasi Perburuhan Internasional rnerupakan organisasi yang layak bagi pengumpulan, publikasi analisa,
standardisasi dan penyernpurnaan data statistik datam lingkup khusus yang dibidanginya, tanpa mengurangi hak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ikut terlibat mengelola statistik tersebut sejauh statistik tersebut dinilai penting bagi kebutuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dinilai berrnanfaat bagi penyempurnaan data-data statistik di seluruh dunia,
Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib rnengembangkan instrumen dan prosedur-prosedur administratif guna memastikan kerja sama statistik yang efektif antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan instansi-instansi terkait.
Pengumpulan ulang informasi statistik yang sudah dikumpulkan sebelurnnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh organisasi-organisasi
yang khusus menangani bidang tertentu sedapat rnungkin dihindari, sehingga organisasi yang satu dapat memanfaatkan informasi atau materi yang telah dikumpulkan oleh organisasi yang lain.
Untuk membangun suatu pusat informasi statistik yang dapat digunakan bersarna, dengan mi disepakati bahwa data yang masuk ke Organisasi Perburuhan Internasional untuk dicantumkan dalam sen statistik dasar atau laporan khusus
Organisasi Perburuhan internasional tersebut hendaknya juga tersedia bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh hal mi secara praktis dimungkinkan. PASAL XIII
Layanan administratfdan teknis Demi keseragaman adrninistratifdan teknis dan agar stafdan sumber-sumber daya yang ada dapat diinanfaatkan seefisien mungkin, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan internasional mengakul perlunya dilakukan upaya-upaya untuk menghindari, bilaniana rnungkin, pembentukan dan pengoperasian fasilitasfasilitas dan layanan-layanan serupa yang saling berebut sumber daya dan bersifat tumpang tindih di antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi yang khusus menangani bidang tertentu.
Karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk saling beikonsultasi dalarn hal pembentukan dan penggunaan secara bersama layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas adminstratifdan teknis selain yang dirnaksud dalarn pasal XI, XII, dan XIV, sejauh pembentukan dan penggunaan layanan-layanan tersebut dan waktu ke waktu dinilai dapat dijalankan dan perlu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional wajib membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan bagi pendaftaran (registrasi) dan penyimpanan dokurnen-dokumen resmi.
Psi. XIII
Perjanjian Psi. XIV
90 PASAL XIV
Pen gaturan Anggaran dan Keuangan Organisasi Perburuhan Internasional mengakui perlunya dilakukan upaya-
upaya untuk menjalin hubungan anggaran dan keuangan yang erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya operasi administratif Perserikatan BangsaBangsa dan operasi administratiforganisasi-organiSaSi bidang khusus yang menjadi mitra kerjanya dapat dijalankan seefisien dan sehemat mungkin, dan supaya operasioperasi tersebut dapat dikoordinasikan dan diseragamkan secara maksimal.
Untuk rnencapai tujuan mi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional setuju bekerja sama semaksimal mungkin dan terutama wajib melakukan konsultasi bersama untuk rnengupayakan pengaturan yang sesuai supaya anggaran Organisasi Perbunihan intemasional dimasukkan ke dalam anggaran umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaturan seperti mi wajib didefrnisikan dalam suatu perjanjian tambahan di antara kedua organisasi yang bersangkutan.
Dalarn rnempersiapkan anggarannya, Organisasi Perburuhan Internasional berkewajiban melakukan konsultasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Organisasi Perburuhan Internasional setuj u menyerahkan rancangan anggaran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahun pada saat yang sama dengan penyeraban rancangan anggaran kepada para Anggotanya. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memeriksa anggaran atau rancangan anggaran Organisasi Perburuhan Internasional dan memberikan rekoinendasi atau saran kepada Organisasi Perburuhan Internasional sehubungan dengan salah satu butir atau butirbutir yang terdapat dalam anggaran atau rancangan anggaran tersebut.
Wakil-wakil Organisasi Perburuhan Internasional berhak ikut serta, tanpa ikut dalam pemungutan suara, dalam pembahasan-pembahasan Sidang Umum atau
panitia-panitia Sidang Umum mengenai anggaran Organisasi Perburuhan internasional atau mengenai masalah-masalah administratif umum dan keuangan yang berpengaruh terhadap Organisasi Perburuhan Internasional. 6, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengumpulkan iuran dan para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang juga Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang digariskan dalam perjanjian selanj utnya antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Organisasi Perburuhan internasional.
Atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Organisasi Perburuhan
Internasiorial, Perserikatan Bangsa-Bangsa berkewajiban mengupayakan dilaksanakannya studi rnengenai masalah-masalah fiskal dan keuangan Iainnya yang diminati oleh Organisasi Perburuhan Internasional dan organisasi-organisasi khusus lainnya untuk menyediakan Iayanan bersama dan memastikan terbinanya keseragarnan dalam masalah-niasalah tersebut.
Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk sedapat mungkin rnernatu1i praktek-praktek dan bentuk-bentuk standar yang direkornendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perjanjian 91 PASAL XV
Pernbiayaan layanan-layanan khusus I. Dalam hal Organisasi Perburuhan Internasional dihadapkan path kebutuhan dana untuk menutup biaya tambahan yang cukup besar jumlahnya karena diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyusun laporan, melakukan studi atau
memberikan bantuan khusus sesuai dengan pasal V, VI atau VII atau dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian mi, konsultasi wajib dilakukan untuk menetapkan cara seadil mungkin untuk menanggung biaya tersebut. 2.
Begitu pula, konsultasi antara Perserikatari Bangsa-Bangsa dan Organisasi
Perbunihan Internasional juga wajib dilakukan untuk membuat pengaturan yang adil bagi kedua belah pihakuntuk menutup biaya layanan atau fasilitas administratif, teknis atau fiskal pusat atau untuk menutup bantuan khusus lainnya yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. PASAL XVI
Persetujuan antar instansi Organisasi Perburuhan Internasional setuju memberitahu Dewan mengenai sifat
and lingkup perjanjian resmi antara Organisasi Perburuhan Internasional dengan instansi khusus lainnya atau organisasi antar pemerintah dan terutama, Organisasi Perburuhan Internasional setuju untuk memberikan informasi kepada Dewan sebelum meresmikan suatu perjanjian. PASAL XVII
Rubungan kerja sama
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah disebut sebelumnya dengan keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan niemberikan kontribusi yang beimanfaat bagi terjalinnya hubungan yang efektif di antara kedua organisasi. Kedua organisasi
juga menegaskan keinginan masing-masing untuk mengambil langkah-langkah lanjutan yang perlu supaya hubungan kerja sama mi dapat sepenuhnyaberjalan efektif.
Pengaturan mengenai hubungan kerja sama yang diatur dalam pasal-pasal terdahulu Perjanjian mi berlaku bagi hubungan antara kantor-kantor cabang atau kantor-kantor wilayah yang didirikan oleh kedua organisasi yang bersangkutan dan juga bagi hubungan antara mekanisme pusat masing-masing. PASAL XVIII
Implementasi Perjanjian
Sekretaris Jenderal dan Direktur dapat membuat perjanjian tambahan bagi implementasi (pelaksanaan) Peijanjian mi apabila perjanjian tambahan tersebut dipandang perlu sehubungan dengan pengalaman yang dirniliki kedua organisasi dalarn menjalankan fungsi masing-masing.
Psi. XV-XVIIJ
Perjanjian Psi. XIX, XX
92 PASAL XIX
Revisi
Perjanjian mi dapat direvisi dengan perjanjian antara Perserikatan BangsaBangsa dengan Organisasi Perburuhan Internasional. PASAL XX
Pentherlakuan
Perjanjian mi berlaku pada saat disetujui oleh Sidang Umurn Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional.
Indeks Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional dan Tata Tertib Konperensi Perburuhan Internasional (Pasal-pasal Konstitusi dicetak tebal; pasal-pasal Tata Tertib tidak dicetak tebal; ayat-ayat yang relevan dan pasal-pasal tersebut diletakkan dalam tanda kurung)
Konstitusi
Tata Tertib
AGENDA, Konperensi, ditenirna dan disetujuinya masuknya butir-butir baru keberatan laporan tentang tiap-tiap butir agenda pengiriman ke anggota
14(1) 16(3) 16(1,2) 15(2) 15(1)
AHLI, ahli teknis, pengangkatan
18
9(c);56(8b)
36
11 (2);46;47
34;35 37
AHLI TEKN IS, lihat AHLI
AMANDEMEN, terhadap Konstitusi terhadap Konvensi, Rekomendasi, dalam sidangpleno
15(1,3,6-8); 40(3,4,8,9) 63(1 ,3-8);67 15(1,6-8);
dalam panitia-panitia terhadap resolusi
17(8);63 (1,3-8)
ANGGARAN, lihatfuga BIAYA Organisasi persetujuan oleh Panitia Keuangan Konperensi pemeriksaan dan persetujuan Konperensi pengaturan keuangan dengan PBB tanggung jawab keuangan Direktur Jenderal kewajiban anggota yang menunggak pembayaran iuran iuran keiiangan biaya-biaya perjalanan dan biaya hidup delegasi usulan tentang pengeluaran penarikan dan keanggotaan BADAN PIMPINAN, agenda Konperensi pengangkatan Direktur Jenderal
13
7bis; ilbis
132c)
7bis
13(2c) 13(1)
11 bis
13(5) 13(4) 13(2c, 3)
29-33
13(2a)
26(9-11) 18
1(5)
14(1) 8(1)
Indeks 94 Konstitusi
peraturan-peraturan untuk mengangkat staf Kantor Perburuhan Internasional pemberian fungsi kepada Kantor Perburuhan internasional komposisi wakil (deputi) anggota pemilihan, badan pemilih pemberitahuan pemilihan periodesitas kursi kosong pemungutan suara wakil-wakil pengusaha wakil-wakil pemerintah pengurus prosedur laporan mengenai Konvensi laporan kepada Konperensi negara-negara industri utama pengganti persiapan teknis Konperensi
masajabatan kursi kosong, pengganti wakil-wakil pekerja
9
10 7(1-4)
49(4);50(2) 49;50 51
7(5)
7(4) 7(2) 7(7) 7(8) 19(5e);22
48 54 52 50 49
12
7(2,3);36 7(6) 14(2) 7(5) 7(6) 7(4)
BAHASA, Bahasa resmi Konperensi BIAYA-BIAYA, lihatjuga ANGGARAN pengaturan keuangan dengan PBB tanggung jawab keuangan Direktur Jenderal kewajiban Anggota sehubungan dengan tunggakan pembayaran iuran iuran keuangan biaya perjalanan dan biaya hidup utusan usulan-usulan tentang pengeluaran di Konperensi penarikan dan keanggotaan
Tata Tertib
49(1)
54 50
24,58
13(1) 13(5) 13(4) 13(2c,3) 13(2a)
29-33
26(9-11) 18
1(5)
BICARA, hak berbicara di hadapan Konperensi hak berbicara di hadapan panitia DIREKTUR JENDERAL, pengangkatan 8(1) kehadiran di pertemuan Badan Pimpinan 8(2) tanggung jawab keuangan 13(5) fungsi 8(1);9(1); 13(2b);19(4); 20;21(2);23;29 sifat internasional tanggungjawab 9(4,5)
12(3); 14 56(6-10); 62
Indeks 95 Konstitusi
hak istimewa dan kekebalan Sekretaris Jenderal Konperensi
40(2)
22(1);68
GERAKAN PEMBEBASAN, Partisipasi dalam Konperensi HAK PILIH, lihatjuga PEMUNGUTAN SUARA penasehat utusan wakil (deputi) anggota delegasi tidak lengkap negara-negara yang menuoggak pembayaran iuran pengganti ahli-ahli teknis
Tata Tertib
2(3k);14(12); 56(10)
3(6,7) 4
1(3)
56(5) 4(2) 13(4)
3(7) 18
INSTANSI-INSTANSI REGIONAL
38(1)
INTERPRETASI (PENAFSIRAN), Atas Konstitusi dan Konvensi
37
29-33 1(3); 56(2,3) 9(c)
IURAN/ KONTRIBUSI, Anggota, lihat BIAYA
KANTOR PERBURUHAN INTERNASIONAL, fungsi hubungan dengan para pemerintah kedudukan
10 11 6
staf,
pengangkatan distribusi geografis sifat internasional tanggungjawab kemandirian hak istimewa dan kekebalan wanita KEADILAN SOSIAL, tujuan mendasar dan KEANGGOTAAN, anggota ash penerimaan anggota baru penerimaan kembali anggota yang mengundurkan din pengunduran din dan keanggotaan
9(1) 9(2) 9(4) 9(5) 40 9(3)
Mukadimah; Deki. Phil. (Ii) 1(2) 1(3,4)
27;28
1(6)
KEBEBASAN BERSERIKAT pninsip
Mukadimah; Deki. Phil. (1)
KELOMPOK-KELOMPOK, di Konperensi, otonomi
70
Indeks 96 Konstitusi
pertemuan tidak resmi resmi nominasi anggota panitia oleh kelompok Pemerintah pengurus pemungutan suara untuk pemilihan
Tata Tertib
74 72 75 71
73
KELUHAN, tidak dipatuhinya Konvensi, i/hat juga KOMISI PENYELIDIK 26(2-3,5) tindakan Badan Pimpinan Komisi Penyelidik, pengangkatan 26(3) 28-29 laporan dan, tindakan atas laporan 26(1) diajukan oleh Negara Anggota diajukan oieh utusan ke Konperensi 26(4) karena tidak membayar biaya perjalanan dan biaya hidup, i/hat juga PANITIA SURAT MANDAT
KETIJA, lihatjuga PRESIDEN panitia-panitia Konperensi, tugas pemilihan wakil-wakil ketua,
26(9-11)
59(3);61 57;65(5)
tugas pernilihan
61(4,5) 57(2-4)
KEUANGAN, i/hat ANOGARAN
KOMISI PENYELIDIK, lihatjuga KELUHAN kepatuhan terhadap rekomendasi kerjasama anggota dengan kegagalan melaksanakan rekomeudasi laporan, tindakan atas laporan memeriksa keluhan tidak dipatuhinya suatu Konvensi KONPERENSI, hak berbicara di hadapan Konperensi ditenirna dalam persidangan Konperensi panitia-panitia
34 27 33 28-29
26(3,4) 12(3);14
17(1);18
2 8;9;1O
I lter(2); 5 5-68
komposisi dokumen pengiriman persiapan
3(1)
frekuensi pertemuan pembahasan umum, pokok-pokok bahasan pada agenda
3(1)
15(2) 1O(2a)
1
liter. 38;39; 43(1-4); 45bis
liter
Indeks 97
bahasa pengurus tempat pertemuan konperensi persiapan Presiden, pemilihan tugas laporan, Ketua Badan Pimpinan dan Direktur Jenderal tentang pokok-pokok bahasan pada agenda
Konsti/usi
Tata Tertib
17(1)
24;58 3;25(1)
5 14(2)
36
17(1)
3(1);19(10); 25(2) 13,73
12;25(5) 1O(2a)
llter;38; 39;43
pengiriman ke Anggota
15(2)
lIter; 38(1-3);
laporan verbatim persidangan wakil-wakil presiden, tugas pemilihan
3 9(1,3,5-8) 23
17(1)
13(4,5) 3;25(2,3);73
KONPERENSI-KONPERENSI REGIONAL 38 KONPERENSI PERSIAPAN sebelum diterima dan disetujuinya suatu Konvensi
KONVENSI, PROSEDIJR PENERIMAAN/ PERSETUJUAN penerimaan/persetujuan, termasuk ketentuan pemungutan suara amandenien, dalam sidang pleno dalam panitia-panitia perubahan dan Rekomendasi ke Konvensi perubahan dan Konvensi ke Rekomendasi pertimbangan naskah konsultasi dengan PBB pembahasan ganda Panitia Perancang Konperensi
14(2)
36
19(1-2)
40(9) 15(1,6-8) 40(3,8);47(7) 63(1,3-8)
40(2) 14(2)
40(6);41 40;63 39bis 39 6;40(7-9); 41 ;47(6)
panitia-panitia perancang Panitia-panitia Konvensi tidak mendapat dua pertiga mayoritas suara penyesuaian terhadap kondisi-kondisi setempat yang bersifat khusus 19(3) keberatan terhadap pokok bahasan yang tercantum pada agenda 16(1-2)
59;67 41
37
Indeks 98
pencantuman pokok bahasari pada agenda konperensi-konperensi persiapan revisi pembahasan tunggal
KONVENSI, UMUM tindakan yang diambil Anggota, infonnasi niengenai naskah otentik komunikasi kepada Anggota keluhan tidak ditaatinya penyimpanan tugas Kantor Perburuhan mt. pengaruhnya terhadap kondisi-kondisi yang lebih baik bagi pekerja Negara-negara federal interpretasi @enafsiran) tidak diterirna dan disetujui wilayahjajahan, peniberlakuan terhadap kewajiban Anggota setelah penarikan terjeniahan resmi ratifikasi pendaftaran dengan PBB laporan, pemeriksaan dan penyampaian tentang Konvensi yang sudah diratifikasi tentang Konvensi yang belum diratifikasi perwakilan berkenaan dengan tidak dipatuhinya revisi penyerahan kepada pihak berwenang gagal menyerahkan KUORUM, perhitungan
Konstitusi
Tata Tertib
14(1);16(3) 14(2)
34;35 36 43;44 38
19(5c) 19(4) 19(5a) 26-34 19(4) 10(2c) 19(8) 19(7) 37 21
41
35 19(5);22;23(2) 1(5) 42
19(5d) 20 ;2 1(2)
23 22
19(5e)
24,25
43,44 19(Sb,c) 30
17(3)
20;66
MENTBRT,
2(3a); 12(3); 14(8)
Keikutsertaan menteri dalam Konperensi MOSI, Mosi mengenai prosedur
NEGARA INDIJSTRI UTAMA, lihatjuga BADAN PIMPINAN anggota-Anggota Organisasi
15(2);63(2)
7(2,3);36
49(1)
Indeks 99 Konstitusi ORGANISASI INTERNASIONAL, antar-pernerintah, hubungan dengan Organisasi partisipasi dalam Konperensi non-pemerintah (LSM), hubungan dengan Organisasi partisipasi dalam Konperensi
Tata Tertib
12(1,2) 2(3h); 14(9); 56(7) 12(3)
2(3j,4); 14(1 0);56(9)
ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL, tujuan dan maksud organ status hukuni hak istimewa dan kekebalan PANITIA APLIKASI KONVENSI DAN REKOMENDASI PANITIA KEUANGAN, pemberlakuan Tata Tertib komposisi mandat laporan hak Direktur Jenderal untuk menghadiri pertemuan PANITIA-PANITIA KONPERENSI, hak berbicara di hadapan pengangkatan Ketua, tugas pemilihan komposisi wakil (deputi) anggota pengurus hak ikut serta reporter sekretariat persidangan-persidangan sub-sub panitia pengganti ahli-ahli teknis wakil-wakii ketua, tugas pemilihan PANITIA PERANCANG, panitia-panitia Konperensi
Mukadimah; Deki. Phil. (ii, III) 2 39 40 7
55(3) 7bis(1) 7bis(2) 7bis(6)
7bis(4) 56(6-1 0);62 8;9;25(2)
59(3);61 57; 65(5) 4;9;56 56(4-5) 4(2);57 56 57(3-4) 68 60 59(2,3) 56(2,3) 56(8b)
61(4,5) 57(2,4) 6(2);59;67 6;40(7,9); 41;47(6)
Indeks 100 Konstitusi PAN ITIA RESOLUSI, mandat
Tata Tertib
17(3-10); 55(4);62(4); 64(4)
PANITIA SELBKS1, komposisi mandat tidak dapat diberlakukannya Tata Tertib
4(1);25(4) 4(2) 55(2)
PANITIA SURAT MANDAT, keluhan karena biaya perjalanan dan biaya hidup tidak dibayar komposisi penyimpanan surat mandat penetapan kuorum
26(9- 11) 5(1)
26(1) 20(2) 5(2);26(3-6) 26(11)
keberatan terhadap nominasiutusan laporan PEMBAHASAN GANDA,
lihatjuga KONVENSI Konvensi, Rekomendasi
39
PEMBAI-JASAN TUNGGAL,
lihatfuga KONVENSI dan Konvensi, Rekomendasi
38
PEMBEKUAN, suatu ketentuan Tata Tertib
76
PEMUNGUTAN SUARA,
lihatjuga HAK PILIH pemungutan suara secara elektronis penjelasan diperlukan rnayoritas, aturan umum dua pertiga mayoritas kuorum pemungutan suara tercatat
perhitungan ulang dalam pemungutan suara pemungutan suara secara rahasia mengangkat tangan
PENARIKAN, dan keanggotaan, lihat KEANGGOTAAN dan Konvensi, Rekomendasi
19(15-16) 19(14); 65(11) 17(2)
1(4);6;13(2c,4); 16(2,3);19(2); 36 17(3)
21
7bis(5); 26(7);40(2) 20; 66 19(4-9,16); 20(2,3); 65(6,9)
20(2,3) 19(10-13, 16); 65(5) 19(1-3,16); 65(1)
11(1); 45b1s
Indeks 101
Konstitusi PENASEHAT, pengangkatan surat-surat mandat
wilayahjajahan jumlah keikutsertaan dalarn panitia hak pilih, hak bicara status wanita
3(2,5) 3(8,9) 3(3,4) 3(2) 3(6,7) 3(6,7) 3(2)
PENERIMAAN, anggota baru, lihat KEANGGOTAAN di persidangan Konperensi PENGADILAN INTERNASIONAL, keluhan karena tak dipatuhinya Konvensi interpretasi Konstitusi dan Konvensi
Tata Thrill,
1(2)
5(2);26 (12) 56(1,4,6) 1(3)
2
29(2);31-34 37
PENGAKHIRAN, Konvensi
11(1); 45bis
PEN GAMAT,
keikutsertaan dalarn Konperensi
2(3e);14(I 1); 56(8)
PEN UTUPAN,
mosiuntuk
16;64
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, konsultasi tentang usulan penyimpanan Konvensi, Rekornendasi pengaturan keuangan dan anggaran dengan Organisasi pendaftaran Konvensi
20; 21(2)
PERWAKILAN, tentang tidak ditaatinya Konvensi
24; 25
PRESIDEN, lihatjuga KETUA Konperensi, tugas pemilihan
17(1)
wakil presiden, tugas pernilihan REKOMENDASI, PROSEDUR UNTUK MENERIMA/MENYETUJUI penerimaan dan persetujuan, termasuk ketentuan pemungutan suara arnandernen, dalarn sidang pleno dalarn panitia-panitia
l7bis;39bis 19(4)
13(1,3)
13;73
3(1);19(10); 25(2)
17(1)
13(4,5) 3;25(2,3);73
19(1-2)
40(9) 15(1,6-8); 40(3,8); 47(7) 63(1,3-8)
Indeks 102 Konstitusi
perubahan dan Rekomendasi ke Konvensi perubahan dan Konvensi ke Rekomendasi pertimbangan naskah konsultasi dengan PBB pembahasanganda Panitia Perancang Konperensi panitia-panitia perancang Panitia-Panitia konvensi tidak mendapatkan dua pertiga mayoritas suara penyesuaian terhadap kondisi-kondisi setempat yang bersifat khusus keberatan terhadap pokok bahasan yang tercantum paga agenda pencantuman suatu pokok bahasan pada agenda konperensi-konperensi persiapan revisi pembahasan tunggal REKOMENDASI, UMUM tindakan yang diambil Anggota, informasi mengenai naskah otentik komunikasi kepada Anggota pengaruhnya terhadap kondisi yang lebih baik yang sudah ada negara-negara federal kewajiban Anggota terjemahan resmi laporan mengenai revisi penyerahan kepada pihak berwenang gagal rnenyerahkan RESOLUSI, berkaitan dengan pokok bahasan pada agenda sidang tidak berkaitan dengan pokok bahasan pada agenda sidang
Tata Tertib
40(2) 14(2)
40(6);41 40;63 39bis 39 6;40(7-9); 41 ;47(6) 59;67 41
19(3)
16(1-2)
37
14(1);16(3) 14(2)
34;35 36 45 38
19(6c) 19(4)
19(6a) 19(8) 19(7) 19(6) 42
19(6d) 45
19(6b) 30
15(3,4); 63(3-8)
15(3,5);17
RE VlSI,
terhadap Konvensi, prosedurnya terhadap Rekomendasi, prosedurnya SIDANG-SIDANG MARITIM KONPERENSI, APLIKASI TATA TERTIB, lihat Catatan pada hal. 77
43;44 45
Indeks 103
SURAT MANDAT, utusan pada Konperensi
Konstitusi
Tata Tertib
3(8,9)
5;26
TIDAK DIPATUHINYA TATA TERTIB, dalam sidang pteno dalarn panitia-panitia
15(9) 63(9)
UTLJSAN,
di Konperensi, pengangkatan surat mandat jumlah utusan pengganti
3(1-5) 3(8,9) 3(1) 3(7)
WILAYAH JAJAHAN, aplikasi Konvensi terhadap wilayah-wilayah di luar wilayah negara induk perwakilan di Konperensi
35 3(3)
WILAYAH PERWALIAN, pemberlakuan Konvensi atas
35(1)
1(1) 5(2);26 1(3)
