PEDOMAN BANTUAN PENINGKATAN KARIER PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2013
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013 i
KATA PENGANTAR Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang profesional merupakan ujung tombak untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PTK harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya secara terus menerus terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karier PTK sangat ditentukan oleh kinerja yang ditunjukkannya. Dalam rangka peningkatan karier secara berkelanjutan, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui dana APBN tahun 2013 memberikan bantuan peningkatan karier PTK SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, maka perlu disusun pedoman bantuan peningkatan karier PTK SD. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.
Jakarta, Juni 2013 Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,
Sumarna Surapranata, Ph.D NIP 195908011985031002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………………i DAFTAR ISI……………………………………………………………………….……ii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….……… 1 A. Latar Belakang……………………………………………………….………… 1 B. Pengertian…………………………………………………………….………… 2 C. Dasar Hukum…………………………………………………………………… 2 D Tujuan…………………………………………………………………………… 3 E. Sasaran………………………………………………………………….……… 3 F. Hasil Yang Diharapkan………………………………………….……………… 3 BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN…………………….………………… 3 A. Sifat Bantuan……………………………………………………….……………3 B. Penggunaan Dana……………………………………………………….………4 C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana……………………….…………..……… 4 D. Jumlah dan Sumber Dana Bantuan….………………………………………… 5 E. Proses Kegiatan Pemberian Bantuan………………….……………………… 5 F. Kriteria Penerima Bantuan………………………………………….………… 6 G. Mekanisme Penerima Bantuan…………………………………………..…… 6 H. Jadwal…………………………………………………………….…………… 8 I. Sanksi…………………………………………………………………….………8 BAB III PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL………………………..……… 10 A. Pengajuan Proposal………………………………………………..…………… 10 B. Penilaian Proposal……………………………………………………………… 12 BAB IV PROGRAM PENINGKATAN KARIER PTK……………………………..…… 13 A. Program………………………………………………………………………… 13 B. Strategi……………………………………………………………………..…… 13 C. Narasumber…………………………………………………………..………… 13 D. Peserta…………………………………………………………………..……… 14 E. Lingkup Materi………………………………………………………….……… 14 F. Indikator Keberhasilan………………………………………………….……… 15 BAB IV PELAPORAN……………………………………………………………….… 16 A. Sistematika Pelaporan……………………………………………………….… 16 B. Pengelolaan Administrasi Keuangan………………………………….……… 17 C. Mekanisme Pelaporan………………………………………………………… 17 BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN…………………………………………… 18 A. Pengawasan……………………………………………………………..……… 18 B. Pelaporan…………………………………………………………….….……… 18 BAB VI PENUTUP………………………………..…………………………………… 19 Lampiran-lampiran
ii
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kompetensi PTK harus terus menerus dikembangkan sehingga menjadi PTK yang profesional. Untuk itu, PTK yang profesional harus senantiasa melakukan pengembangan diri dengan harapan dapat memiliki karier yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru (Pendidik) dan Angka Kreditnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka peningkatan karier PTK ditentukan oleh perolehan angka kredit dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan-kegiatan yang diperhitungkan dalam perolehan angka kredit diantaranya adalah peningkatan kualifikasi melalui pendidikan formal, melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dalam upaya mendukung peningkatan karier PTK, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 memprogramkan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD. Program tersebut ditujukan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai bantuan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan karier guru SD. Pengertian 1. Pendidik (Guru) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, memfasilitasi, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang mengelola, mengadministrasikan, mengevaluasi, memotifasi, mensupervisi, membimbing, mengarahkan, tenaga pendidik, siswa pada satuan pendidikan, baik pada usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 3. Kelompok Kerja PTK adalah wadah pengembangan profesionalisme dan karir PTK di tingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi; 4. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah suatu wadah yang dirancang, dibangun, dan dimamfaatkan sebagai wahana pelaksanaan berbagai kegiatan yang relevan dengan peningkatan kompetensi, pengembangan profesionalisme, dan pembinaan karir guru di tingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi;
1
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka peningkatan karier, kepangkatan, dan jabatan; 6. Peningkatan karier PTK merupakan suatu usaha untuk mencapai kondisi yang menunjukkan jenjang atau status PTK dalam pekerjaannya yang ditentukan oleh perolehan angka kredit dalam kurun waktu tertentu; 7. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ( continuous proffesional development) adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan keprofesionalannya dan sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat , golongan/ruang dan jabatan. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akadmik dan Kompetensi Guru; 6. Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013. Tujuan Tujuan penyusunan pedoman ini antara lain memberikan acuan dalam: 1. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan peningkatan karier; 2. melengkapi persyaratan dan pengajuan usulan untuk mendapatkan bantuan dana; 3. menilai proposal bantuan yang diajukan KKG ; 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) tersebar di seluruh Indonesia.
Sekolah Dasar
yang
Hasil yang Diharapkan 1. Tersedianya proposal bantuan peningkatan karier PTK SD sesuai jumlah serta kriteria yang ditentukan; 2. Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD di Kelompok Kerja Guru (KKG) sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan; 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan karier PTK SD; 4. Tersusunnya laporan kegiatan peningkatan karier PTK SD dari para penyelenggara kegiatan. 2
BAB II
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Sifat Bantuan Sifat bantuan peningkatan karier PTK SD tahun 2013 yang diberikan kepada KKG adalah bersifat terbatas, stimulatif, motivatif, transparan, akuntabel, dan proporsional dengan memperhatikan prinsip pengelolaan sebagai berikut. 1. Swakelola dan partisipatif Pelaksanaan kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG) dilaksanakan secara swakelola, yaitu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri. Prinsip partisipatif adalah anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) harus terlibat secara aktif di dalam proses kegiatan. 2. Transparan Setiap anggota kelompok berhak mengetahui laporan keuangan, mendapatkan hasil kegiatan, memberikan saran dan kritik, serta bersama sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. 3. Akuntabel Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun aturan penggunaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah ditempuh melalui musyawarah dan mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan kritik, saran, atau pendapat. 5. Efektif dan efisien Kegiatan yang dilaksanakan harus mampu menghindari pemborosan waktu dan penggunaan dana untuk kegiatan yang kurang bermanfaat dengan mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota Kelompok Kerja Guru (KKG). 6. Tertib administrasi dan pelaporan a. Semua jenis pengeluaran dibukukan pada buku kas umum dan seluruh buktibuktinya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi berdasarkan ketentuan yang berlaku. b. Semua pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Penggunaan Dana Bantuan Bantuan ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam memotivasi Kelompok Kerja Guru (KKG) sehingga mampu mendorong peningkatan karier PTK SD. Penggunaan blockgrant difokuskan untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan/atau workshop peningkatan kompetensi PTK SD, keprofesionalan, dan pengembangan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
3
Blockgrant ini dipergunakan secara proporsional untuk: No 1 2 3 4
KEGIATAN Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaporan Diseminasi/Publikasi Hasil Kegiatan
PROSENTASE Maksimal 5 % Minimal 90% Maksimal 2,5 % Maksimal 2,5 %
Keterangan : 1. Dana persiapan antara lain digunakan untuk menyusun program, surat menyurat dan ATK. 2. Dana pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain digunakan untuk honor, transport, akomodasi, dan konsumsi, penyusunan dan penggandaan bahan/materi kegiatan, serta sertifikat. 3. Dana penyusunan laporan, antara lain digunakan untuk dokumentasi hasil pelaksanaan, penulisan laporan, produk kegiatan, pengelolaan laporan, dan penggandaan laporan. 4. Dana diseminasi/publikasi hasil kegiatan, antara lain digunakan untuk melaksanakan publikasi melalui seminar atau media cetak/elektronik. C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Setiap pengeluaran dana harus dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Pengeluaran dana harus disetujui penanggungjawab penerima blockgrant sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Semua bukti pengeluaran dana harus diserahkan kepada Subdit PTK SD Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dalam bentuk asli (bukan fotokopi) untuk verifikasi (pemeriksaan keuangan); 3. Setiap bukti pengeluaran belanja barang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 4. Bukti pengeluaran harus diuraikan sesuai peruntukannya (misalnya uang konsumsi, pembelian barang atau jasa) yang dibayarkan dan diberi tanggal serta nomor bukti pengeluaran. 5. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kantor Kas Negara/Kantor Pos/Bank yang ditunjuk di daerah penerima blockgrant setempat. Pajak dimaksud antara lain untuk pembelian alat tulis kantor, honor, dan sewa gedung. Untuk menghindari segala bentuk manipulasi dan penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara serta penyimpangan keuangan negara yang disebabkan karena ketidaksesuaian penggunaan bantuan ini, tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. mengurangi jenis, frekuensi, dan volume kegiatan, serta sasaran yang telah disepakati dalam proposal;
4
2. menggunakan narasumber/fasilitator yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, serta peserta yang tidak berpartisipasi aktif sehingga mengakibatkan proses dan hasil kegiatan kurang maksimal, serta pemborosan keuangan negara; 3. membiayai kegiatan lain di luar yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam proposal; 4. memanipulasi, korupsi, pemberian upeti dan tanda terima kasih, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun; 5. membiayai kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana serupa, baik yang berasal dari APBD, APBN atau jenis bantuan yang lain; 6. memindahkan dana bantuan dari rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun; 7. menggunakan bantuan dana untuk keperluan simpan pinjam; 8. menggunakan dana untuk perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan program bantuan peningkatan karier PTK SD; 9. merekayasa kegiatan ataupun bukti pengeluaran agar jumlah atau angkanya sesuai dengan proposal yang diajukan. D. Jumlah dan Sumber Dana Bantuan Jumlah pemberian dana bantuan peningkatan karier PTK SD sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013. E. Proses Kegiatan Pemberian Bantuan Dalam upaya mengoptimalkan implementasi pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD, Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan hal sebagai berikut. 1. menyusun, menerbitkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan pedoman pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD melalui KKG secara nasional; 2. melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD melalui media cetak dan elektronik secara nasional; 3. membentuk tim seleksi proposal dengan Surat Keputusan Direktur P2TK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. menetapkan KKG yang berhak menerima bantuan berdasarkan atas hasil penilaian tim seleksi proposal; 5. menyiapkan dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD, yang dalam hal ini dilakukan oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan Direktur P2TK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lihat lampiran 3); 6. mencairkan dan menyalurkan bantuan peningkatan karier PTK SD kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) di seluruh Indonesia; 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD kepada KKG.
5
F. Kriteria Penerima Bantuan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang berhak menerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi atau lembaga berwenang lainnya; 2. kepengurusan organisasi harus memperhatikan/kepedulian terhadap gender yang merupakan kombinasi antara Ketua, Bendahara dan Sekretaris dengan jumlah proporsional sesuai dengan kondisi di daerah; 3. masih aktif melaksanakan kegiatan setidaknya dalam satu tahun terakhir ditunjukkan dengan adanya lampiran daftar hadir secara berkala, jadwal kegiatan, laporan dan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan; 4. mempunyai rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama KKG (bukan atas nama pribadi); 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KKG; 6. memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan menyerahkan contoh kegiatan dan keuangan. Mekanisme Pemberian Bantuan Mekanisme pemberian bantuan dana digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Direktorat P2TK Dikdas Disdik Kab./Kota Kelompok Kerja Guru Penyusunan Pedoman
Sosialisasi Pedoman Ke Dinas Pendidikan Provinsi
Sosialisasi Pedoman Ke Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar
Pendataan Proposal (Arsip Direktorat P2TK Dikdas)
Persetujuan/Rekomendasi Proposal
Penyusunan Proposal
Pengajuan Proposal Seleksi Proposal
Tidak Lulus
Lulus Penerbitan SK & Penandatanganan MoU
Pengajuan Dana ke KPPN
Pengendalian Kegiatan dan Pengawasan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Pencairan Dana Ke Rekening Penerima
Monev Penerimaan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan dan Pengiriman Laporan
6
Keterangan 1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan mensosialisasikan pedoman pemberian bantuan dana ke Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dimuat dalam laman/situs Direktorat P2TK Pendidikan Dasar dengan alamat: http://p2tkPendidikan Dasar.kemdiknas.go.id. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memfasilitasi untuk : a. Mensosialisasikan pedoman di daerahnya masing-masing sesuai dengan Kewenangannya; b. Memberikan rekomendasi atas proposal yang diajukan kelompok kerja guru dan mengkoordinasikan; c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja guru; d. Menerima dan menggandakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKG penerima bantuan; e. Menghimpun/menyimpan, merekapitulasi, dan menyampaikan rekapitulasi laporan kelompok kerja guru (KKG) penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas (surat pernyataan terlampir). 3. Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar: a. Menyusun proposal dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman; b. Meminta persetujuan dan rekomendasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Mengajukan/mengirim proposal yang sudah disetujui dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Subdit PTK SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan berkasberkas persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman; 4. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima proposal dan melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas/proposal yang masuk; 5. Selanjutnya tim penilai proposal Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan penilaian dan seleksi terhadap proposal yang masuk. Hasil seleksi ditetapkan melalui keputusan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar tentang penetapan penerima bantuan dana, dan dilengkapi dengan MoU; 6. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan dokumen-dokumen pencairan dana ke KPPN dalam rangka pencarian bantuan dana bagi Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan dana. Apabila dokumen menurut KPPN kurang lengkap maka pemberkasan akan dikembalikan ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilengkapi. 7. KPPN melalui bank mitra (BO) yang ditunjuk melakukan pencairan/transfer dana ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan dana. Apabila Bank mitra tidak bisa mentransfer ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan dana karena ada kesalahan kepemilikan rekening (tidak aktif/tidak sesuai/ ada kesalahan nomor dan nama pada rekening), maka bank mitra melaporkan ke KPPN untuk diterbitkan retur yang akan disampaikan ke
7
Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diproses ulang. 8. Kelompok Kerja Guru (KKG) penerima bantuan: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan (struktur program, silabus, bahan ajar, sarpras pendukung, calon peserta, calon narasumber, dan RAB nya) ; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan dan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas karena selama pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi; c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disyahkan/diketahui oleh ketua, sekretaris, dan bendahara kegiatan KKG Sekolah Dasar. d. Wajib menyampaikan/mengirim laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang dilengkapi dengan bukti penggunaan keuangan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat dan menyimpan dokumen asli kegiatan KKG. Jadwal Jadwal pelaksanaan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD sebagai berikut. PELAKSANAAN PADA BULAN NO
KEGIATAN
MEI
JUNI
JULI
AGUST
SEPT
OKT
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
DE S 2 3 4 1 2
NOV
1
Penyusunan Pedoman 2 Sosialisasi 3 Penyusunan Proposal 4 Pengajuan Proposal 5 Seleksi Proposal 6 Penerbitan keputusan Kelompok Kerja Guru (KKG)/asosiasi penerima bantuan dana 7 Pengajuan Pencairan Dana 8 Transfer Dana 9 Pelaksanaan Program dan Kegiatan 10 Pemantauan dan Evaluasi Sanksi 11 Penyusunan Laporan berdasarkan 12 Apabila Pengiriman Laporan
hasil pemantauan dan evaluasi, Kelompok Kerja Guru (KKG) terbukti secara sah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan program pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dapat 8
merugikan keuangan negara, maka penerima dana bantuan ini dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. wajib mengembalikan dana yang telah digunakan tersebut ke kas negara yang dibuktikan dengan bukti pengembalian ( SSBP); 2. dana yang telah digunakan tetap dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan; 3. dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan dana untuk pengembangan karier guru SD tahun berikutnya.
9
BAB III
PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL A.
Pengajuan Proposal Kelompok Kerja Guru yang berminat untuk memperoleh bantuan peningkatan Karier PTK SD disyaratkan sebagai berikut. 1. Memahami substansi pedoman pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD 2. Memahami latar belakang dan tujuan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD 3. Menyusun proposal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini 4. Mengajukan proposal pemberian bantuan peningkatan Karier PTK SD yang disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota paling lambat Minggu I bulan Agustus 2013 dan dikirimkan ke alamat di bawah ini. Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar u.p. Subdit PTK SD Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 18 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta Pusat 10270, Telepon/Fax: (021) 57853741
Kelompok Kerja Guru (KKG) yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis dapat mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar dan diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sistematika penulisan proposal untuk memperoleh bantuan peningkatan karier PTK SD adalah sebagai berikut. HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang yang berisi tentang gambaran kondisi peningkatan karier di wilayahnya masing masing, termasuk permasalahan yang dihadapi, sumber dana, dan gambaran komitmen Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan karier PTK SD dalam rangka pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang berkaitan untuk perolehan angka kredit dalam rangka untuk kenaikan
10
pangkat/jabatan guru, melalui program yang telah dilaksanakan, tujuan, hasil, dan manfaat yang diharapkan. BAB II DESKRIPSI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KKG SELAMA SATU TAHUN TERAKHIR Bab ini memuat tentang: (1) Rekapitulasi dan deskripsi program satu tahun terakhir yang disahkan oleh ketua calon penerima bantuan dana; (2) rincian pengeluaran dana satu tahun terakhir; dan (3) bukti hasil pelaksanaan program (antara lain foto kegiatan, contoh hand-out, presensi peserta, dan hal lain yang relevan) BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM Bab ini berisi tentang rencana pelaksanaan program dan pemanfaatan bantuan peningkatan karier PTK SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) meliputi rencana strategi, struktur dan materi program, jenis kegiatan, metode pelaksanaan program, evaluasi pelaksanaan program dalam mencapai hasil yang diharapkan Secara umum Bab ini menjawab dan menggambarkan 5W + 1H (What, Where, When, Why, Who dan How) What Where When Why
: : : :
Who
:
How
:
menjelaskan nama kegiatan dan seterusnya menjelaskan tempat pelaksanaan kegiatan menjelaskan waktu pelaksanaan menjelaskan alasan kegiatan dilaksanakan, apakah sesuai dengan kebutuhan menjelaskan tentang siapa yang melakukan, termasuk peserta marasumber, fasilitator, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut menjelaskan tentang strategi metode pelaksanaan program, frekwensi kegiatan, pola kegiatan dan sistem dokumentasi kegiatan/pelaporan, manfaat kegiatannya, kendala dan upaya pemecahannya
BAB IV PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemanfaan dana bantuan peningkatan karier PTK SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) secara singkat, termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan. Lampiran Lampiran proposal terdiri atas: 1. Susunan Kepengurusan organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG); 2. Fotocopy rekap kegiatan lengkap dengan daftar hadir setiap kegiatan satu tahun terakhir 3. Surat pernyataan kesediaan melakukan publikasi hasil kegiatan; 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program yang dibiayai melalui program pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD; 5. Fotokopi rekening yang masih aktif pada bank Pemerintah atas nama Kelompok Kerja Guru (KKG) (bukan atas nama pribadi);
11
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Kelompok Kerja Guru (KKG) (bukan atas nama pribadi); 7. MoU dan kwitansi yang sudah ditanda tangani (di atas materai Rp 6.000,00 dan distempel) oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) calon penerima bantuan dana. MoU dan kwitansi dibuat rangkap tiga, rangkap pertama dibubuhi materai pada pihak pertama, rangkap kedua dibubuhi meterai pada pihak kedua, dan rangkap ketiga tanpa meterai. B.
Penilaian Proposal Penerimaan bantuan peningkatan karier PTK SD didasarkan pada proses seleksi proposal melalui penilaian kelengkapan administrasi dan substansi yang diajukan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) sesuai dengan pedoman bantuan peningkatan karier PTK SD. Aspek-aspek yang dinilai mengacu pada format sebagai berikut. I. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Dasar hukum c. Tujuan d. Sasaran e. Hasil yang Diharapkan f. Manfaat II. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Program a. Rekapitulasi dan Deskrpsi Program 1 (satu) Tahun Terakhir b. Rincian Pengeluaran Dana 1 (satu) Tahun Terakhir c. Bukti Hasil Pelaksanaan Program 1 (satu) Tahun Terakhir III. Rencana Program Kegiatan a. Jenis Program dan Kegiatan b. Rencana Anggaran c. Jadwal Kegiatan IV. Penutup a. Kesimpulan dan Saran b. Rekomendasi V. Lampiran-Lampiran a. Susunan Pengurus yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. b. Rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama kelompok kerja guru (KKG) (bukan atas nama pribadi) c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KKG d. Bukti Pengeluaran Anggaran dalam 1 (satu) Tahun Terakhir e. Rekap Pelaksanaan Kegaiatan untuk 1 (satu) Tahun Terakhir. f. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Terakhir g. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanaan Kegiatan h. Surat Pernyataan tidak akan Menggunakan Bantuan Dana yang Berbeda untuk Kegiatan yang Sama
12
BAB IV PROGRAM PENINGKATAN KARIER PTK SD A. Program Kegiatan peningkatan karier guru SD dilaksanakan melalui kegiatan bimtek/ workshop dengan pola 80 jam tatap muka. Berikut ini contoh struktur program yang dapat diselenggarakan dalam peningkatan karier PTK SD.
NO
KOMPETENSI
TOPIK PENINGKATAN KARIER
A
UMUM
1.
B
POKOK
2.
Jumlah
Kebijakan Peningkatan Karier PTK SD Kurikulum SD 2013
WAKTU
T 2
3
P
KETERANGAN
TAGIHAN
Permenneg PAN 16 tahun 2009 10 - Analisis KI dan KD - Analisis materi esensial - Scientific approach - Penilaian Otentik - Tematik Integratif
3.
Pembelajaran Aktif
5
5 a. Pengertian pembelajaran aktif b. Prinsip pembelajaran aktif c. Unsur-unsur pembelajaran aktif d. Model pembelajaran aktif e. Praktik pembelajaran aktif
4.
Penguatan Materi Pembelajaran
5
5.
Publikasi ilmiah
5
10 - materi Ke SD-an (matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, Agama, Penjaskes) 35 - Tinjauan ilmiah - Artikel ilmiah - PTK
- Hasil analisis KI dan KD - Draf RPP tematik integratif - RPP yang menerap-kan pembelajaran aktif
- Bahan Ajar
- Tinjauan ilmiah dan artikel ilmiah berbasis best practices - Proposal PTK - Laporan PTK - Laporan seminar PTK
80 jam
B. Strategi Strategi bimtek/workshop menggunakan prinsip andragogi, metode bervariasi yang menekankan pada partisipasi aktif peserta, serta diharapkan menghasilkan output/produk tertentu yang dapat diajukan untuk perolehan angka kredit, dalam menunjang peningkatan karier PTK SD. C. Narasumber Narasumber/fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya, terutama terkait 13
dengan pengembangan karier PTK, seperti pembelajaran dan pembimbingan, serta pengembangan keprofesioan berkelanjutan. Narasumber atau fasilitator tersebut bisa dari unsur LPTK, widyaiswara LPMP, Widyaiswara P4TK, dan PTK (guru pemandu/inti, kepala sekolah dan pengawas sekolah). D. Peserta Peserta peningkatan karier PTK SD adalah para guru anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar. Jumlah minimal peserta untuk setiap Kelompok Kerja Guru (KKG) 20 orang. E. Lingkup Materi Lingkup materi yang diberikan dalam kegiatan peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan KKG, meliputi hal-hal sebagai berikut. NO. 1. 2.
SUB TOPIK PENINGKATAN KARIER Kebijakan Peningkatan Karier PTK SD Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar
-
Pembelajaran Aktif
-
4.
Penguatan Materi Pmbelajaran
-
5.
Karya Tulis Ilmiah
-
3.
-
RUANG LINGKUP Penjelasan landasan yuridis yang terkait dengan pembinaan PTK Analisis KI dan KD Analisis materi esensial Scientific approach Penilaian otentik Tematik integratif Prinsip dan unsur-unsur pembelajaran aktif Model pembelajaran aktif Praktik pembelajaran aktif Materi Ke SD-an (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, Agama, Penjaskes) Karya Tulis Ilmiah non peneltian (Makalah, tinjauan Ilmiah, pedoman, best practices) Laporan Penelitian sebagai Karya Tulis Ilmiah KTI yang APIK (Angka Kredit KTI) Identifikasi masalah Sistematika proposal PTK Presentasi draft proposal dan tindak lanjut Pengembangan instrumen penelitian (instrumen proses dan produk) Instrumen dan rancangan penelitian Presentasi laporan penelitian Refleksi dan evaluasi
14
F. Indikator Keberhasilan 1. Menghasilkan produk tertentu yang dapat diajukan untuk perolehan angka kredit, sehingga dapat meningkatkan karier dan kenaikan pangkat sesuai dengan kebutuhan PTK. 2. Meningkatnya profesionalitas (keterampilan sikap, kerja dan pengetahuan, wawasan anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) dibuktikan dari perubahan perilaku kreativitas dan inovasi dalam pengembangan karier, kenaikan pangkat dan jabatannya. 3. Pemanfaatan hasil kegiatan untuk meningkatkan keprofesian guru dalam perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan atau jabatannya.
15
BAB V
PELAPORAN A. Sistematika Laporan 1. Masing-masing KKG penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan. 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan disertai bukti/ kuitansi untuk semua pengeluaran. 3. Laporan berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yakni: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama KKG pelapor (sesuai dengan akad), dan alamat lengkap b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan akad. c. Lembar Isi Lembar Isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut. BAB I. Pendahuluan Berisi uraian tentang: Latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan kegiatan BAB II. Persiapan dan Pelaksanaan Bagian ini membahas tentang kapan dana mulai diterima dan digunakan, rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan dalam proposal, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan (realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: Langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan yang sudah terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan, waktu, tempat, dan jadwal kegiatan), strategi yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan, dan hasil kegiatan. BAB III. Masalah dan Solusi Berisi uraian dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut. BAB IV. Penggunaan Dana Bagian ini membahas tentang daftar pertanggungjawaban penggunaan dana. Bahasan ini disertai dengan lampiran seluruh bukti riil penggunaan dana. Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetorkan kembali ke kas negara dengan melampirkan bukti setoran.
16
BAB V. Tindak Lanjut Berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program kegiatan. BAB VI. Penutup Berisi uraian tentang kesimpulan, saran, dan harapan dari pelaksanaan kegiatan. Lampiran
Berisi dokumen-dokumen tertulis termasuk produk perserta bantuan peningkatan karier PTK berupa Karya Tulis ilmiah (Laporan penelitian/ Artikel Ilmiah), foto-foto kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas. B. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelolaan/ penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang a. Kwitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: 1) Kwitansi dari Toko, lengkap dengan tandatangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/ toko 2) Faktur/ Nota pembelian b. Materai dan Kwitansi 1) Materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) digunakan untuk pembelian di atas Rp.1.000.000,00 2) Materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) digunakan untuk pembelian senilai Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 3) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/ toko tempat pembelian 2. Penyetoran Pajak KKG penerima dana bantuan berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada kas negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir C. Mekanisme Pelaporan Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana disampaikan kepada instansi pemberi dana (Direktorat P2TK) paling lambat 2 (dua) minggu setelah seluruh kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang akan menghimpun/merekapitulasi, dan menyampaikan rekapitulasi hasil laporan kelompok kerja guru (KKG) penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Contoh laporan penyelenggaraan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.
17
BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN A. Pengendalian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar melakukan pengendalian pelaksanaan program pemberian bantuan dana pengembangan karier, mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pemberian bantuan dana agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, tepat guna dan taat azas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan program pengendalian program adalah: (1) memperoleh masukan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan program, (2) memetakan kinerja KKG dalam melaksanakan kegiatan peningkatan karier, dan (3) menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program selanjutnya. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan karier PTK SD, maka penanggungjawab kegiatan diwajibkan untuk: 1. Menyusun rencana kegiatan (proposal) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi 2. Menyampaikan laporan tertulis paling lambat 2 (dua) Minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. B. Pengawasan Untuk mewujudkan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD ini sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas. Pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD diberikan bagi KKG penerima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
18
BAB VII
PENUTUP Dengan adanya Pedoman Bantuan Peningkatan Karier PTK SD diharapkan dapat memperlancar penyaluran dana, menjamin pengelolaan dan pemanfaatan dana secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan karier PTK SD. Pedoman ini sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam menetapkan langkah tindak lanjut, serta sebagai bahan penilaian bagi pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam pedoman ini dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
19
LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran 1
Sistematika Laporan Fisik
Halaman Judul Halaman Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel/Gambar (bila ada) Bab
I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan D. Sasaran
Bab
II
: PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN A. Persiapan B. Pelaksanaan (waktu, tempat, dan jadwal kegiatan) C. Strategi pelaksanaan kegiatan D. Hasil kegiatan
Bab
III
: MASALAH DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN
Bab
IV
: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran: 1. Panduan Kegiatan 2. Daftar hadir peserta 3. Daftar hadir fasilitator/narasumber 4. Daftar hadir panitia 5. Biodata peserta 6. Biodata fasilitator/narasumber 7. Biodata panitia 8. Materi sajian/handout 9. Fotocopy surat keterangan / sertifikat 10. Foto-foto dokumentasi
20
Lampiran 2
Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SD MELALUI KEGIATAN KKG
Kelompok Kerja Guru (KKG) Alamat Telepon Kabupaten/Kota Provinsi
Tgl
Penerimaan Uraian
Jumlah Penerimaan
:............................................................... : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : ..............................................................
Rp.
.....
Ketua Kelompok Kerja Guru
ttd
(nama lengkap)
Tgl
Pengeluaran Uraian
Jumlah Pengeluaran Saldo Jumlah
Rp.
..... ..... …...
Bendahara
ttd
(nama lengkap)
21
Lampiran 3
Perjanjian Penggunaan Dana PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SD ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DENGAN KETUA KELOMPOK KERJA GURU (KKG)...........
Nomor: ...... /..../..../2013
Pada hari ini ……………. tanggal ……………………… bulan ……………….. tahun dua ribu dua belas, yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan
Alamat
: : :
Sumarna Surapranata, Ph.D 195908011985031002 Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Gedung C Lt.18 Komplek Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat N0. Hp
: : : :
................................................................ Ketua .................................................... ................................................................ ................................................................ .................................................................
Bertindak untuk dan atas nama........................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dalam rangka peningkatan karier PTK SD melalui pemberian bantuan dana dengan ketentuan sebagai berikut BAB I KETENTUAN UMUM
a.
Pasal 1 Bantuan dana adalah dana yang diberikan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) ............ sebagai penyelenggara peningkatan karier PTK SD; 22
b. Mengajukan proposal program untuk mendapatkan Bantuan Dana Peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) ...........
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan bantuan adalah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan (1) Bantuan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program selama kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada dalam proposal kegiatan, terhitung sejak dana masuk ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG); (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan ..............selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4 Jumlah Bantuan Besarnya bantuan peningkatan karier PTK SD oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
Pasal 5 Penggunaan Bantuan Bantuan peningkatan karier PTK SD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain: (16 kegiatanR) 1. Pembelian Alat Tulis; 2. Penyusunan dan pengadaan bahan ajar; 3. Honorarium Narasumber dan Panitia; 4. Transport Narasumber, Peserta, dan Panitia; 5. Akomodasi dan Konsumsi; 6. Penyusunan, Penggandaan dan Pengiriman Laporan.
23
Pasal 6 Sumber Dana (1) Sumber dana PIHAK PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dasar Tahun 2013, melalui sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; (2) Biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sudah termasuk segala pengeluaran berupa pajak dan biaya lain yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Tata Cara Penyaluran Bantuan Dana (1) Bantuan peningkatan karier PTK SD disalurkan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening atas nama Kelompok Kerja Guru (KKG) ............. pada Bank ……………., Cabang/Unit ……………….., Nomor Rekening .................. (2) Bantuan dana disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seluruhnya atau sebesar 100% dari jumlah bantuan dana sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 di atas, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 8 Pengelolaan Dana Pengelolaan dana bantuan dilakukan secara swakelola dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menerapkan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan efisiensi 2. Sesuai dengan program, kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam program kerja yang sudah disepakati 3. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku 4. Seluruh pengeluaran dana harus dicatat sesuai dengan peraturan tentang pembukuan keuangan 5. Seluruh bukti pengeluaran keuangan harus diketahui dan ditandatangani bersama oleh: Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG)............ serta dibubuhi stempel/ cap
24
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Hak Pihak Pertama PIHAK PERTAMA berhak untuk: 1. Menetapkanpenerima bantuan Kelompok Kerja Guru (KKG) ; 2. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam program kerja dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Menerima laporan penggunaan dana dan laporan perkembangan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Pasal 10 Kewajiban Pihak Pertama PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk: 1. Menyalurkan bantuan dana untuk .....................kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan ..............
Pasal 11 Hak Pihak Kedua PIHAK KEDUA berhak untuk: 1. Menerima bantuan dana sesuai dengan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; 2. Menetapkan berbagai strategi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman kegiatan bantuan dana pengembangan karier guru SD Pasal 12 Kewajiban Pihak Kedua PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: 1. Melaksanakaan program peningkatan karier PTK SD melalui kegiatan kerja guru sesuai dengan Pedoman Pemberian Bantuan Dana Peningkatan Karier PTK SD. 2. Memberitahukan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; 3. Mengelola keuangan bantuan peningkatan karier PTK SD yang diterima sesuai dengan kesepakatan perjanjian ini dan peraturan perundangan yang berlaku; 4. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi dari pelaksanaan program yang dibiayai bantuan dana pengembangan karier guru; 25
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima, sesuai dengan peraturan perundangan keuangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini; 6. Mengembalikan sisa dana kegiatan yang tidak terserap ke Kas Negara (dengan kode satker …..........) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Memperhatikan saran dan mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tulisan; 8. Mengkonsultasikan dan mengusulkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan program kerja dan dokumen lain yang terkait; 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada SP2D bantuan program peningkatan karier PTK SD; 10. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi yang memungkinkan PIHAK PERTAMA mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan yang berhubungan dengan program Peningkatan Karier PTK SD yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan. BAB VI PENGENDALIAN PROGRAM Pasal 13 Monitoring dan Evaluasi (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terhadap PIHAK KEDUA; (2) Audit teknis terhadap pelaksanaan program bantuan peningkatan karier PTK SD dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 14 Pelaporan (1) Laporan pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan karier PTK SD terdiri atas: a. Laporan pelaksanaan; b. Laporan keuangan. (2) Penyampaian laporan adalah sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan Keuangan pemberian bantuan dana peningkatan karier PTK SD secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan alamat: Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Ub. Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Gedung CLt. 18 Jln. Jenderal Sudirman Senayan –Jakarta, Telp. 021- 57853741- o21 57853921
26
C. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan setelah kegiatan peningkatan karier guru SD dilaksanakan, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai. BAB VII SANKSI Pasal 15 Berdasarkan hasil evaluasi yang dimaksud dalam Pasal 13, apabila terbukti PIHAK KEDUA menjalankan program tidak sesuai kesepakatan, PIHAK KEDUA akan menerima sanksi sebagai berikut: 1. Mengembalikan dana kegiatan kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 7 hari setelah berakhirnya masa perjanjian kerjasama; 2. Tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang terdapat pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 16 (1) Semua dokumen yang terlampir dalam surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. (2) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat); lembar pertama dan lembar kedua masing-masing dibubuhi meteri Rp 6.000,00; lembar ketiga dan keempat yang tidak bermeterai tetap memiliki kekuatan hukum yang sama. (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari SP2D ...................
BAB IX PENUTUP Pasal 17 Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
………………..
Sumarna Surapranata,Ph.D NIP195908011985031 002
27
Lampiran KUITANSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Alamat: Jln. Jenderal Sudirman Gedung C lt 18Senayan, Jakarta Telp./Fax 021-57853741, 57851921 Beban MAK : Bukti Kas No : Tahun Anggaran : 2013
KUITANSI BANTUAN DANA PENINGKATAN KARIER PTK SD TAHUN 2013 Nama Jabatan Alamat Kabupaten/Kota Provinsi Nomor Telp./Fax. Rekening Atas Nama Nomor Rekening Nama Bank Cabang/Unit Alamat Bank
: ....................................................................................... : Ketua KKG ..................................................................... : ....................................................................................... : ........................................................................................ : ....................................................................................... : ........................................................................................ : ........................................................................................ : ......................................................................................... : ........................................................................................ : ....................................................................................... : . .......................................................................................
Sudah terima dari Terbilang
: :
Direktur P2TK Pendidikan Dasar
Untuk Pembayaran
:
Bantuan peningkatan karier PTK SDdibebankan pada DIPA Nomor : ........... tanggal ............ 2013
JUMLAH Rp.
# Dua puluh delapan juta rupiah #
28.000.000,-
Jakarta,……………………………….2013 Setuju dibayar: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Lunas dibayar tgl. .................. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Yang menerima,
Materai Rp 6000
Herlina Kamase, SH NIP. 19610531 198803 2001
Dra. Nani Dahniarni NIP. 19661021 199403 2004
.....................................
