Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali Tahun 2014 Editor : Dr. I Made Alit Mariana
Penerbit : LPMP Provinsi Bali
Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali Tahun 2014 Edisi Kedelapan, Desember 2014 © 2014, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali Tim Kreatif: Pembina dan Editor Kepala LPMP Provinsi Bali (Dr. I Made Alit Mariana, M.Pd.) Pengarah Kepala Seksi Sistem Informasi (Drs. I Wayan Arnawa, M.Pd.). Koordinator Pendataan I Made Abdi Wismana, ST, MT. Perancang Sampul Heru Susanto, S.Pd, M.Pd. Pengumpul dan Pengolah Data Koordinator : I Made Abdi Wismana, ST, MT. Anggota : Heru Susanto, S.Pd, M.Pd. I Made Putarka (Kab. Buleleng) I Gede Putu Agustina Aryanta, ST. M.Pd. I Gusti Putu Agus Darmayana (Kab. Jembrana) I Gede Mastika, SP, MPA. Ni Sayu Putu Kompiang Sari, S.Sos. (Kab. Tabanan) Ni Nengah Winarsih, SS. I Made Pageryasa (Kab. Badung) A.A.A. Putu Sasrani, SE. Dewa Agung Ariawan (Kab. Gianyar) Ni Wayan Korti, S.Sos. I Ketut Suardana (Kab. Klungkung) Ni Putu Maharani, S.Sos. Made Widana, SE. (Kab. Bangli) I Putu Pande Sukerta I. B. Yudi Permana (Kab. Karangasem) Ni Nyoman Sukapti Ni Made Sumartini, ST. (Kota Denpasar) Tim Analisis Koordinator : Anggota :
I Gede Mastika, SP. M.PA I Made Abdi Wismana, ST, MT. I Gede Putu Agustina Aryanta, ST. M.Pd. Ni Wayan Surasmini, S.Si, M.Pd. Ni Nengah Winarsih, S.S
ISBN : 978-602-70237-1-0 Sekretariat Pendataan PADAMU NEGERI LPMP Provinsi Bali Jl. Letda Tantular, Niti Mandala, Yangbatu Denpasar Telp. (0361) 225266, Fax (0361) 246682 www.lpmpbali.or.id
ii
Sambutan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali Upaya peningkatan kualitas kinerja LPMP terhadap tugas LPMP yaitu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang salah satunya memetakan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), yaitu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Salah satu program yang terkait dengan tugas tersebut adalah pendataan pendidik dan tenaga kependidikan terutama dalam hal pemutakhiran, analisis, dan penyusunan profil PTK. Maka pada penghujung tahun 2014 ini, kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, program pendataan pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Bali telah berhasil kami selesaikan sesuai dengan pedoman pendataaan pemetaan mutu pendidikan tahun 2014. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini semua program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan basis data NUPTK sebagai acuan, seperti program sertifikasi guru, pembayaran tunjangan profesi guru, Uji Kompetensi Guru dan yang terbaru adalah Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Seandainya data yang akurat tidak tersedia maka program-program tersebut sudah pasti tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Namun berkat kerja keras seluruh tim pendataan LPMP, Kabupaten/Kota dan kecamatan maka semua program yang berbasis data NUPTK tersebut dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berpartisipasi dalam pemutakhiran data NUPTK beserta penyelesaian analisis pendataannya, sehingga berdasar hasil kerja tersebut buku ini dapat diwujudkan keberadaannya. Terima kasih juga utamanya kepada Tim Pendataan NUPTK LPMP Provinsi Bali beserta Operator NUPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan kecamatan di Provinsi Bali atas segala kerja keras dan daya kreasi yang dimunculkan dalam proses pemutakhiran data Tahun 2014. Kami juga mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap hasil karya kami pada tahun sebelumnya. Tan Hana Wong Swasti Anulus (tidak ada manusia yang sempurna), kiranya pepatah bijak ini selalu menjadi tuntunan kami untuk selalu mawas diri, karena kami menyadari bahwa walaupun kami sudah berusaha melakukan usaha terbaik, namun informasi yang terkandung dalam buku ini belumlah bisa dikatakan telah sempurna. Oleh karena itu kami masih memerlukan banyak saran yang mendukung penyempurnaan penyajian informasi dalam buku ini. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta informasi yang tersaji dari buku ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui lebih dalam mengenai peta kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Bali.
Denpasar, 9 Desember 2014 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
Dr. I Made Alit Mariana, M.Pd. NIP 19600124 198503 1 001 iii
Pengantar Penyusun Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi pada tahun 2014 LPMP Provinsi Bali kembali menyusun dan menerbitkan Buku Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk yang ke delapan kali. Informasi yang terkandung dalam buku ini merupakan gambaran dari profil pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (Kepala dan Pengawas Sekolah) yang dikompilasi dengan hasil kegiatan pendataan sumber daya pendidikan lainnya. Informasi yang dihasilkan dari buku ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Buku Profil Pendidik dan Tenaga kependidikan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bagian Pertama : Pendahuluan, Bagian Kedua : Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menguraikan profil guru per-kabupaten/kota dan per-jenjang sekolah sesuai variabel yang sudah ditetapkan Bagian Ketiga : Simpulan dan Rekomendasi Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini antara lain: Kepala LPMP Provinsi Bali dan Kepala Seksi Sistem Informasi atas dukungan moril dan kebijakan yang mendukung penyelesaian buku ini, Penanggungjawab Pendataan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Staf seksi Sistem Informasi dan operator NUPTK pada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota dan Kecamatan se-Provinsi Bali atas kerja keras dan dedikasinya dalam pengolahan data NUPTK 2014, Tim Penyusun yang telah bekerja dengan penuh semangat demi terselesaikannya buku profil PTK ini, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran-saran yang konstruktif untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam buku ini, serta dapat menjadi pelecut semangat bagi kami untuk berkarya lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat serta dapat menjadi referensi bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan mutu guru di Provinsi Bali.
iv
Tim Penyusun
Daftar Isi Sambutan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali......... iii Pengantar Penyusun......................................................................................................... iv Daftar Isi.......................................................................................................................... v Daftar Diagram................................................................................................................ vi Daftar Tabel...................................................................................................................... vii Daftar Grafik.................................................................................................................... ix Bagian Pertama : Pendahuluan........................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang............................................................................................... 1 1.2. Tujuan Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014............................................................................. 3 1.3. Sasaran Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014................................................................ 3 1.4. Unsur Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014................................................................ 3 1.5. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependikan Tahun 2014.................................................................................................... 3 A. Proses Verval PTK.................................................................................... 10 B. Proses Verval Kepala Sekolah.................................................................. 11 C. Proses Verval Pengawas Sekolah............................................................................ 13 1.6. Mekanisme Pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.................................................................................... 14 Bagian Kedua :Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Bali.................... 17 2.1. Profil Sekolah di Provinsi Bali....................................................................... 17 2.2. Profil Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Bali............... 23 1. Sebaran Guru di Provinsi Bali................................................................... 23 2. Sebaran Guru Menurut Jenis Kelamin...................................................... 25 3. Sebaran Guru Menurut Status Kepegawaian............................................. 27 4. Sebaran Guru Menurut Golongan............................................................. 33 5. Sebaran Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan......................................... 35 6. Sebaran Guru Menurut Usia...................................................................... 41 7. Sebaran Guru Menurut Status Sertifikasi.................................................. 48 8. Sebaran Pengawas Sekolah....................................................................... 51 9. Sebaran Guru yang mendapatkan Pelatihan Kurikulum 2013.................. 55 Bagian Ketiga : Simpulan dan Rekomendasi................................................................... 67 3.1. Simpulan................................................................................................. 67 3.2. Rekomendasi.......................................................................................... 68
v
Daftar Diagram Diagram Alur 01. Diagram Alur 02. Diagram Alur 03. Diagram Alur 04. Diagram Alur 05. Diagram Alur 06. Diagram Alur 07.
Pengambilan & Penyerahan Formulir A01/A02/A03/A04.............. 5 Aktivasi Akun dan Pengisian Formulir Online................................ 6 Verifikasi dan Validasi Formulir A02/A03/A04............................... 7 Verifikasi dan Validasi Formulir A01............................................... 8 Verifikasi dan Validasi Formulir Online dan Berkas........................ 9 Alur Keaktifan PTK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah.............. 10 Alur Pengajuan NUPTK Baru.......................................................... 16
vi
Daftar Tabel Tabel 1. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenjang Sekolah.............................................................................................. 17 Tabel 2. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenjang dan Status Sekolah............................................................................ 19 Tabel 3. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014.............................. 21 Tabel 4. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 per Jenjang Sekolah....................................................................................... 22 Tabel 5. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014.................................................... 23 Tabel 6. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin................................................................................................. 25 Tabel 7. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian....................................................................................... 27 Tabel 8. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian per-Jenjang Sekolah.................................................... 29 Tabel 9. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian per-Jenis Kelamin......................................................... 30 Tabel 10. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Golongan.............. 33 Tabel 11. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Golongan per-Jenjang Sekolah...................................................................... 34 Tabel 12. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Golongan per-Status Guru ............................................................................. 34 Tabel 13. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan................................................................................... 35 Tabel 14. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenjang Sekolah.................................................. 37 Tabel 15. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Menurut Status Sekolah........................................... 38 Tabel 16. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenis Kelamin..................................................... 39 Tabel 17. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia............................ 41 Tabel 18. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-jenjang Sekolah....................................................................................... 42 Tabel 19. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Sekolah.......................................................................................... 43 Tabel 20. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia menurut Jenis Kelamin................................................................................... 44 Tabel 21. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Kepegawaian................................................................................. 45 Tabel 22. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Kepegawaian................................................................................. 45 Tabel 23. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Kualifikasi Pendidikan.................................................................... 46
vii
Tabel 24. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Kualifikasi Pendidikan.................................................................... 46 Tabel 25. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Golongan................................................................................................. 47 Tabel 26. Data Guru Yang Sudah Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014..................................................................................................... 49 Tabel 27. Data Guru Yang Sudah Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014 per-Jenjang Sekolah .................................................................. 50 Tabel 28. Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 berdasarkan jenjang Kepengawasan ................................................................................. 52 Tabel 29. Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 berdasarkan Tugas Kepengawasan.................................................................................... 52 Tabel 30. Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 yang Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik per-Kabupaten ................................................ 53 Tabel 31. Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 yang Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik menurut Jenjang Kepengawasan............................................................................................... 54 Tabel 32. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014............................... 57 Tabel 33. Data Guru dan Kepala Sekolah Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014............................... 57 Tabel 34. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014 per Jenjang Sekolah....................................................................................... 59 Tabel 35. Data Pengawas Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014............................... 60
viii
Daftar Grafik Grafik 1. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014.................................................... 18 Grafik 2. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014.................................................... 18 Grafik 3. Persentase Sekolah Negeri dan Swasta di Provinsi Bali Tahun 2014........... 20 Grafik 4. Data Sekolah Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Sekolah.................................................................. 20 Grafik 5. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 ............................ 21 Grafik 6. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 per-Jenjang Sekolah....................................................................................... 22 Grafik 7. Data Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenjang Sekolah............................ 24 Grafik 8. Data Guru di Provinsi Bali per-Kabupaten/Kota........................................... 24 Grafik 9. Pertumbuhan Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014.................................. 25 Grafik 10. Persentase Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin...................... 26 Grafik 11. Persentase Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin per-Jenjang Sekolah....................................................................................... 26 Grafik 12. Persentase Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin per-Kabupaten/Kota........................................................................ 27 Grafik 13. Persentase Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian....................................................................................... 28 Grafik 14. Perbandingan Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan status Kepegawaian per-Kabupaten/Kota...................................................... 28 Grafik 15. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian.................................................................................................. 29 Grafik 16. Keadaan Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian per-Jenjang Sekolah................................................................ 30 Grafik 17. Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian per-Jenis Kelamin.......................................................................................... 31 Grafik 18 . Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian per Jenis Kelamin.......................................................................................... 32 Grafik 19. Pertumbuhan Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian................................................................................................. 32 Grafik 20. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Golongan................................. 33 Grafik 21. Pertumbuhan Jumlah Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Golongan........................................................................................................ 35 Grafik 22. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan..................................................................................................... 36 Grafik 23. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan..................................................................................................... 36 Grafik 24. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Kabupaten/Kota.................................................................... 37 Grafik 25. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenjang Sekolah.................................................................... 38 Grafik 26. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Status Sekolah...................................................................... 39 ix
Grafik 27. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenjang Sekolah.................................................................... 40 Grafik 28. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenjang Sekolah.................................................................... 40 Grafik 29. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Usia.......................................... 41 Grafik 30. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Jenjang Sekolah.......................................................................................................... 42 Grafik 31. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Sekolah.......................................................................................................... 43 Grafik 32. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Jenis Kelamin................................................................................................. 44 Grafik 33. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Kepegawaian................................................................................................. 45 Grafik 34. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Kualifikasi Pendidikan................................................................................... 47 Grafik 35. Data Guru Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014, Yang Masih Aktif.................................................................................................... 49 Grafik 36. Data Guru Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014, Yang Masih Aktif.................................................................................................... 50 Grafik 37. Data Guru Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014, Yang Masih Aktif.................................................................................................... 51 Grafik 38. Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014...................... 52 Grafik 39. Perbandingan Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Berdasarkan Status Sertifikasi Guru................................................................................... 53 Grafik 40. Perbandingan Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Berdasarkan Status Sertifikasi Guru................................................................................... 54 Grafik 41. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014............................................... 58 Grafik 42. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014 Per Jenjang Sekolah ............ 59 Grafik 43. Data Pengawas Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 di Provinsi Bali Tahun 2014 ................................................................ 60
x
BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, pasal 2 menyatakan bahwa tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tugas LPMP tersebut kemudian dituangkan ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan diantaranya adalah pendataan pemetaan mutu pendidikan. Pendataan pemetaan mutu pendidikan ini merupakan upaya untuk menyiapkan data yang akurat untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Dewasa ini kebutuhan data pendidikan khususnya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) semakin kompleks dan mendetail. Kondisi ini mengharuskan team pendataan pusat dan daerah harus lebih fokus untuk mencari strategi yang paling memungkinkan guna memperoleh data yang dimaksud. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh program dan kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk program pendidikan dari pemerintah daerah berbasis kepada data pendidikan. Yang paling terasa adalah program sertifikasi guru yang sudah mengadopsi basis data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai acuan, sehingga guru yang tidak masuk ke dalam SIM NUPTK atau tidak memiliki NUPTK tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti sertifikasi. Program lain yang juga memanfaatkan data NUPTK adalah Uji Kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan mulai tahun 2012, sepenuhnya menggunakan basis data NUPTK, karena NUPTK digunakan sebagai password untuk bisa mengikuti ujian. Bahkan program terbaru yang dirilis oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) yaitu Pendidikan dan Latihan Impelemntasi Kurikulum 2013 juga sepenuhnya menggunakan data NUPTK untuk mengidentifikasi guru-guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Belum lagi program lainnya semisal pembayaran tunjangan profesi guru, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan program-program lainnya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota. Mengakomodir kebutuhan tersebut pada tahun 2013 BPSDMPK-PMP melakukan terobosan yang “radikal” yaitu dengan membalik proses pemutakhiran data yang semula berpusat kepada operator pendataan kecamatan dan kabupaten berubah menjadi terpusat pada individu PTK itu sendiri. Aplikasi yang dirancang untuk melakukan seluruh rangkaian proses tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indornesia (SIM PADAMU NEGERI). Aplikasi ini dirancang berbasis online, dengan peran sentral dari guru untuk melakukan pemutakhiran data individunya secara real time. Langkah pemutakhiran data ini bertujuan untuk memastikam bahwa data PTK yang ter-update ke dalam SIM PADAMU NEGERI adalah data PTK yang masih aktif bertugas baik yang sudah memiliki NUPTK maupun yang belum memiliki NUPTK. SIM 1
PADAMU NEGERI juga berfungsi sebagai filter bagi guru yang memperoleh NUPTK ganda dan juga guru-guru yang memiliki NUPTK tetapi sudah tidak aktif mengajar terutama guru Non PNS. Selain itu SIM PADAMU NEGERI sudah dirancang untuk melayani pengajuan NUPTK baru bagi guru PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY). Dipihak lain, pemutakhiran pendataan pemetaan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2013, dilakukan penambahan simpul pendataan sampai ke tingkat sekolah dengan menunjuk operator sekolah sebagai lini terdepan dalam melayanai PTK di masing-masing satuan pendidikan. Langkah ini diambil dengan asumsi logis yaitu semakin dekat petugas pendataan dengan sumber data maka kualitas data yang terjaring akan lebih baik. Operator sekolah akan lebih mengetahui dinamika pergerakan data guru di setiap satuan pendidikan terutama guru yang pensiun, atau guru yang mutasi ke daerah lain maupun mutasi ke jabatan struktural. Merujuk keberhasilan pengintegrasian NUPTK dengan EDS pada tahun 2013, maka tahun 2014 ini dilakukan penambahan integrasi program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Penilaian Kinerja Guru (PKG) oleh Kepala Sekolah/Guru Senior dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) oleh Pengawas Sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional nomor 14 tahun 2010 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/v/pb/2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pelaksanaan Penilaian Kinerja dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK Guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Memasuki akhir tahun 2014, kegiatan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan oleh LPMP Provinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana data yang sudah terkumpul secara kuantitas dan kualitas semakin baik. Tingkat validitas data juga yang lebih akurat, karena pada setiap tahap verifikasi dan validasi data, PTK diwajibkan untuk melampirkan bukti fisik yang sesuai dengan data yang diinput. Dampak yang lebih signifikan adalah data SIM PADAMU NEGERI tahun 2014 digunakan secara penuh dalam proses penjaringan data calon peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, serta yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Selain itu data ini masih tetap dijadikan acuan untuk mengidentifikasi guru berstatus data layak ikut sertifikasi guru tetapi belum mengikuti UKG. Bagi internal LPMP data PTK yang terkumpul ini sangat berguna sebagai acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan peningkatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan serta memfasilitasi PTK dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam proses belajar mengajar. Dengan alasan tersebut, maka buku profil pendidik dan tenaga kependidikan ini diterbitkan sebagai pegangan bagi semua stakeholders pendidikan untuk bersama-sama menyusun program-program peningkatan mutu pendidikan yang lebih tepat sasaran. 2
1.2 Tujuan Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014 Pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2014 menggunakan aplikasi SIM PADAMU NEGERI, yang proses intinya adalah melakukan verifikasi dan validasi data memiliki tujuan utama untuk “merapikan” data NUPTK yang terdapat pada database NUPTK tahun 2014 sekaligus “bersih-bersih” data untuk menghilangkan data-data “sampah” seperti data double counting, maupun data guru yang sudah tidak aktif (pensiun, meninggal atau mutasi ke jabatan struktural). 1.3 Sasaran Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014 Sasaran verifikasi dan validasi data PTK tahun 2014 adalah seluruh PTK yang bertugas pada semua jenjang satuan pendidikan negeri dan swasta mulai jenjang TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK, berstatus PNS dan Non PNS, baik yang sudah memiliki NUPTK maupun yang belum memiliki NUPTK. 1.4 Unsur Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014 Unsur yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data PTK tahun 2014 adalah LPMP sebagai koordinator provinsi, operator pendataan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, operator pendataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali sebagai koordinator dan verifikator kabupaten, operator dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai koordinator dan verifikator kecamatan, dan operator sekolah sebagai verifikator tingkat pertama. 1.5 Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014 PADAMU NEGERI merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), yang bersumber dari/ke sistem transaksional BPSMPKPMP Kemdikbud, meliputi: NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Evaluasi Diri Sekolah (EDS), PK Guru dan PK Kepala Sekolah, Sertifikasi PTK, dan Diklat PTK. PADAMU NEGERI juga terbuka untuk menjadi salah satu layanan pusat sumber data bagi program-program terkait lainnya baik di lingkungan internal atau eksternal Kemdikbud. Melalui PADAMU NEGERI ini, BPSDMPK-PMP berupaya mendorong terwujudnya program - program pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai penanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan NUPTK di tingkat provinsi sangat berkepentingan melakukan VerVal Ulang NUPTK 2014 dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di provinsi maupun secara nasional. Dengan peran aktif PTK dalam melaksanakan program VerVal Ulang NUPTK periode 2014 ini, LPMP dapat membantu progress penjaminan peningkatan mutu PTK dengan lebih akurat dan berkesinambungan. Data PTK hasil VerVal Ulang NUPTK yang 3
dikelola bersama oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, LPMP dan BPSDMPK-PMP akan menjadi sumber referensi utama untuk pelaksanaan program-program peningkatan mutu PTK secara nasional. Melalui aplikasi PADAMU NEGERI, setiap PTK diberi akun login untuk dapat memutakhirkan data personal masing-masing setiap saat setiap waktu darimana saja secara online. Selain itu setiap PTK akan diberi fasilitas media jejaring sosial untuk saling berbagi, berkomunikasi dan berkolaborasi antar PTK se-Indonesia. Pada akhirnya setiap PTK akan memiliki Kartu Digital NUPTK yang up to date yang bisa langsung diakses dari sistem aplikasi PADAMU NEGERI, serta akan diberi fasilitas ruang penyimpanan (storage) online untuk menyimpan beragam arsip dokumen secara digital seperti: Ijazah, Sertifikat, PiagamPiagam, Surat Tugas, dan lain sebagainya. Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dirancang di dalam aplikasi SIM PADAMU NEGERI mengikuti alur sebagai berikut: 1. Proses pendahuluan berupa distribusi akun sekolah oleh LPMP ke operator dinas pendidikan kabupaten/kota dan kecamatan. 2. Selanjutnya operator kabupaten dan kecamatan mendistribusikan akun sekolah ke operator sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah. 3. Operator sekolah kemudian melakukan aktivasi data sekolah berdasarkan surat aktivasi yang diterima. 4. Setelah data sekolah aktif, proses selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi dan validasi data PTK mengikuti alur proses sesuai dengan diagram alur 01 sampai dengan 05.
4
5
6
7
8
9
Penjelasan proses verifikasi dan validasi data PTK pada diagram alur 01 sampai dengan 05 dan alur keaktifan PTK, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Tahun 2014 di atas adalah: A. Proses Verval PTK 1. PTK mencari data individunya di situs http://padamu.siap.web.id 2. Kondisi yang mungkin terjadi adalah: a. Jika PTK tersebut adalah guru yang masih bertugas pada sekolah induk yang sama dengan data tahun 2012 akan memperoleh formulir A01. b. Jika PTK tersebut adalah guru dengan sekolah induk yang berbeda akan memperoleh formulir A02. c. Jika PTK tersebut adalah guru yang sekolah induknya tidak terdaftar akan memperoleh formulir A03. d. Jika PTKtersebut adalah pengawas sekolah akan memperoleh formulir A04. 10
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
a. Jika PTK tersebut belum memiliki NUPTK akan memperoleh formulir A05. PTK mengisi formulir yang diperoleh dengan data dasar PTK, kemudian menyerahkan ke operator dengan ketentuan: a. Formulir A02 dan A03, diserahkan ke operator kecamatan atau operator dinas pendidikan kabupaten/kota untuk di rubah menjadi formulir A01. Kemudian formulir A01 yang diterima dari operator kecamatan atau kabupaten diserahkan ke operator sekolah. b. Formulir A01 dan A05 diserahkan ke operator sekolah. c. Formulir A04 diserahkan ke operator kecamatan atau kabupaten untuk di verifikasi, selanjutnya akan dihasilkan surat S03 (Bukti verval level 1) d. Operator sekolah kemudian melakukan verifikasi dan validasi formulir A01 dan A05 sampai mengeluarkan surat S03 (Bukti verval level 1). e. Dengan diperolehnya formulir S03, maka status data PTK adalah bintang 1 (*). Setelah PTK mendapatkan surat S03, selanjutnya PTK melakukan aktifasi akun PTK pada situs http://padamu.siap.web.id menu aktivasi akun ptk Selesai melakukan aktivasi akun PTK, data PTK akan berstatus bintang 2 (**). Pada Tahun 2014 proses verval data PTK mengalami penyempurnaan, yaitu: setelah akun PTK aktif dan login ke akun PTK masing-masing, selanjutnya PTK mengisi instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS), instrumen Survey Kurikulum 2013 (bagi PTK yang sudah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013), dilanjutkan dengan mengisi data rinci, riwayat kepegawaian, riwayat pekerjaan, dan data lainnya, mengupload foto diri, dan terakhir mencetak kartu NUPTK. Selesai melakukan pengisian data EDS dan data rinci, PTK akan memperoleh surat S05. Dengan keluarnya surat S05 data PTK akan berstatus bintang 3 (***) Surat S05 kemudian diserahkan ke operator dengan ketentuan a. Pengawas sekolah menyerahkan surat S05 ke operator kecamatan atau kabupaten b. Guru menyerahkan surat S05 ke operator sekolah Operator sekolah, kecamatan, dan kabupaten melakukan verifikasi dan validasi surat S05 untuk selanjutnya diterbitkan surat S07 (tanda bukti verval 2) dan surat S08 (Fakta Integritas). Dengan keluarnya surat S07 dan S08 data PTK akan berstatus bintang 4 (****) berwarna oranye Langkah terakhir adalah menyerahkan surat S07 dan S08 ke operator kecamatan atau kabupaten untuk diverifikasi lebih lanjut. Operator kecamatan atau kabupaten melakukan verifikasi surat S07 dan S08 untuk kemudian diterbitkan surat S09 (bukti selesai melakukan verifikasi dan validasi data PTK). Dengan terbitnya surat A09 data PTK akan berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau dan proses verifikasi dan validasi data PTK sudah selesai dilaksanakan.
B. Proses Verval Kepala Sekolah 1. PTK yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah mencari data individunya di situs http://padamu.siap.web.id 2. Kondisi yang mungkin terjadi adalah: a. Jika PTK (Kepala Sekolah) tersebut adalah guru yang masih bertugas pada sekolah 11
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11.
a. induk yang sama dengan data tahun 2012 akan memperoleh formulir A01. b. Jika PTK (Kepala Sekolah) tersebut adalah guru dengan sekolah induk yang berbeda akan memperoleh formulir A02. c. Jika PTK (Kepala Sekolah) tersebut adalah guru yang sekolah induknya tidak terdaftar akan memperoleh formulir A03. d. Jika PTK (Kepala Sekolah) tersebut belum memiliki NUPTK akan memperoleh formulir A05. PTK (Kepala Sekolah) mengisi formulir yang diperoleh dengan data dasar PTK, kemudian menyerahkan ke operator dengan ketentuan: a. Formulir A02 dan A03, diserahkan ke operator kecamatan atau operator dinas pendidikan kabupaten/kota untuk di rubah menjadi formulir A01. Kemudian formulir A01 yang diterima dari operator kecamatan atau kabupaten diserahkan ke operator sekolah. b. Formulir A01 dan A05 diserahkan ke operator sekolah. c. Operator sekolah kemudian melakukan verifikasi dan validasi formulir A01 dan A05 sampai mengeluarkan surat S03 (Bukti verval level 1). d. Dengan diperolehnya formulir S03, maka status data PTK adalah bintang 1 (*). Setelah PTK (Kepala Sekolah) mendapatkan surat S03, selanjutnya PTK melakukan aktifasi akun PTK pada situs http://padamu.siap.web.id menu aktivasi akun ptk Selesai melakukan aktivasi akun PTK, data PTK akan berstatus bintang 2 (**). setelah akun Kepala Sekolah aktif dan login ke akun PTK masing-masing, selanjutnya Kepala Sekolah melakukan verval data PTK. Pada Tahun 2014 proses verval data PTK (Kepala Sekolah) mengalami penyempurnaan, yaitu: setelah akun PTK aktif dan login ke akun PTK masing-masing, selanjutnya PTK mengisi instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS), instrumen Survey Kurikulum 2013 (bagi PTK (Kepala Sekolah) yang sudah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013), Proses berikutnya PTK (Kepala Sekolah) melakukan pengecekan isian EDS siswa. Jika semua siswa yang menjadi responden EDS sudah mengisi instrumen EDS, maka PTK (Kepala Sekolah) dapat melanjutkan ke selanjutnya. Jika ada siswa yang belum mengisi instrumen EDS, maka proses verval kepala sekolah belum bisa ke tahap selanjutnya. Proses berikutnya PTK (Kepala Sekolah) melakukan pengecekan status aktif dari PTK yang bertugas di sekolah yang di pimpinnya. Jika semua PTK sudah berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau, maka PTK (Kepala Sekolah) dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika ada PTK yang belum berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau, maka proses verval kepala sekolah belum bisa ke tahap selanjutnya. Selanjutnya PTK (Kepala Sekolah) melakukan penilaian kinerja guru tahun 2014 untuk semua guru di sekolah yang bersangkutan, sampai dengan mengupload hasil PK guru tersebut ke dalam sistem verval PADAMU NEGERI. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan mengisi data rinci, riwayat kepegawaian, riwayat pekerjaan, dan data lainnya, mengupload foto diri, dan terakhir mencetak kartu NUPTK (Kartu Digital Kepala Sekolah). Selesai melakukan pengisian data EDS dan data rinci, PTK (Kepala Sekolah) akan memperoleh surat S05. Dengan keluarnya surat S05 data PTK akan berstatus bintang 3 (***) Surat S05 kemudian diserahkan ke operator sekolah. Operator sekolah, kecamatan, dan kabupaten melakukan verifikasi dan validasi surat 12
1. S05 untuk selanjutnya diterbitkan surat S07 (tanda bukti verval 2) dan surat S08 (Fakta Integritas). 2. Dengan keluarnya surat S07 dan S08 data PTK (Kepala Sekolah) akan berstatus bintang 4 (****) berwarna oranye 3. Langkah terakhir adalah menyerahkan surat S07 dan S08 ke operator kecamatan atau kabupaten untuk diverifikasi lebih lanjut. 4. Operator kecamatan atau kabupaten melakukan verifikasi surat S07 dan S08 untuk kemudian diterbitkan surat S09 (bukti selesai melakukan verifikasi dan validasi data PTK). 5. Dengan terbitnya surat A09 data PTK (Kepala Sekolah) akan berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau dan proses verifikasi dan validasi data PTK sudah selesai dilaksanakan. C. Proses Verval Pengawas Sekolah 1. Pengawas Sekolah mencari data individunya di situs http://padamu.siap.web.id 2. Pengawas Sekolah akan memperoleh formulir A04. 3. Pengawas Sekolah mengisi formulir yang diperoleh dengan data dasar PTK, kemudian menyerahkan ke operator kecamatan atau kabupaten untuk di verifikasi, selanjutnya akan dihasilkan surat S03 (Bukti verval level 1), Dengan diperolehnya formulir S03, maka status data Pengawas Sekolah adalah bintang 1 (*). 4. Setelah Pengawas Sekolah mendapatkan surat S03, selanjutnya PTK melakukan aktifasi akun PTK pada situs http://padamu.siap.web.id menu aktivasi akun ptk 5. Selesai melakukan aktivasi akun PTK, data Pengawas Sekolah akan berstatus bintang 2 (**). 6. Setelah akun PTK aktif dan login ke akun PTK masing-masing, selanjutnya Pengawas Sekolah melakukan verval data PTK. Pada Tahun 2014 proses verval data Pengawas Sekolah mengalami penyempurnaan, yaitu: Pengawas Sekolah melakukan pengecekan status aktif dari kepala sekolah dari sekolah yang menjadi binaanya. Jika semua kepala sekolah sudah berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau, maka Pengawas Sekolah dapat melanjutkan proses selanjutnya. Jika ada kepala sekolah yang belum berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau, maka proses verval kepala sekolah belum bisa ke tahap selanjutnya. 7. Selanjutnya Pengawas Sekolah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2014 untuk semua kepala sekolah di sekolah binaannya, sampai dengan mengupload hasil PK kepala sekolah tersebut ke dalam sistem verval PADAMU NEGERI. 8. Bagi Pengawas Sekolah yang memiliki guru binaan, maka Pengawas Sekolah wajib melakukan pengecekan status aktif guru binaannya tersebut. Jika guru binaannya sudah berstatus aktif maka Pengawas Sekolah bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Jika guru binaannya belum berstatus aktif maka Pengawas Sekolah belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. 9. Proses verval data PTK selanjutnya adalah Pengawas Sekolah mengisi data rinci, riwayat kepegawaian, riwayat pekerjaan, dan data lainnya, mengupload foto diri, dan terakhir mencetak kartu NUPTK (Kartu Digital Pengawas Sekolah). 10. Selesai melakukan pengisian data EDS dan data rinci, Pengawas Sekolah akan memperoleh surat S05. Dengan keluarnya surat S05 data Pengawas Sekolah akan berstatus bintang 3 (***) 11. Surat S05 kemudian diserahkan ke operator kecamatan atau kabupaten. 13
1. Operator sekolah, kecamatan, dan kabupaten melakukan verifikasi dan validasi surat S05 untuk selanjutnya diterbitkan surat S07 (tanda bukti verval 2) dan surat S08 (Fakta Integritas). 2. Dengan keluarnya surat S07 dan S08 data Pengawas Sekolah akan berstatus bintang 4 (****) berwarna oranye. 3. Langkah terakhir adalah menyerahkan surat S07 dan S08 ke operator kecamatan atau kabupaten untuk diverifikasi lebih lanjut. 4. Operator kecamatan atau kabupaten melakukan verifikasi surat S07 dan S08 untuk kemudian diterbitkan surat S09 (bukti selesai melakukan verifikasi dan validasi data PTK). 5. Dengan terbitnya surat A09 data PTK akan berstatus bintang 4 (****) berwarna hijau dan proses verifikasi dan validasi data PTK sudah selesai dilaksanakan. 1.6 Mekanisme Pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia. NUPTK dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, NUPTK sejak tahun 2011 dikelola oleh Sekretariat BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian Pendidikan da Kebudayaan, diantaranya: Sertifikasi Guru, Uji Kompetensi Guru, Diklat PTK, Program Tunjangan PTK. Pengajuan NUPTK baru dibuka kembali sejak tahun 2013, setelah selama hampir 2 tahun (tahun 2011 dan 2012) generate NUPTK ditutup sementara. Sasaran penerbitan NUPTK baru tahun 2014 ini dikhususkan untuk PTK PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai Pendidik (Guru), Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Adapun persyaratan penerbitan NUPTK baru pada tahun 2014 yaitu: 1. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. 2. Berstatus PNS maupun Non PNS. 3. Bagi PTK berstatus PNS harus memenuhi syarat: a. Memiliki PegID Aktif b. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal S1/D4 c. Memiliki SK ketetapan CPNS d. Memiliki SK ketetapan PNS e. Memiliki SK setiap kenaikan pangkat f. Memiliki SK ketetapan PNS terakhir 4. Bagi PTK Non PNS harus memenuhi syarat: a. Bagi PTK dengan Satuan Administrasi (Satminkal) di sekolah negeri memenuhi syarat sebagai berikut: • Memiliki PegID Aktif • Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal S1/D4 • SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru, dan menyatakan bahwa 14
• pembayaran Gaji berasal dari APBD atau SK Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). a. Bagi PTK dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah swasta memenuhi syarat sebagai berikut: • Memiliki PegID Aktif • Memiliki Kualifikasi Pendidikan S1/D4 • Berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) • SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010). Pemberian NUPTKbarubagi PTK akan dilakukan apabila PTK telah mendapatkan surat penetapan PegID. Untuk pengajuan NUPTK yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, hanya dapat diajukan kembali pada periode penerbitan NUPTK tahun berikutnya setelah memenuhi persyaratan. PTK harus memastikan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan NUPTK. Kondisi tertentu dimana PTK belum berkualifikasi pendidikan S1/D4 dapat mengajukan pengecualian dengan mengirimkan permohonan pengajuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang mencantumkan nama PTK yang diajukan NUPTK nya serta alasan permintaan pengecualian. Surat permohonan ini kemudian dikirim ke LPMP Provinsi dan ke Sekretariat BPSDMPK-PMP. Bagi PTK yang telah mempunyai PegID dan memenuhi syarat mengajukan NUPTK mencetak surat Pengajuan NUPTK Baru dengan melampirkan dokumen fisik. Surat pengajuan NUPTK telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah beserta dokumen fisik diserahkan kepada admin kabupaten/kota untuk dilakukan pemeriksaan.Admin kabupaten/kota akan mengeluarkansurat bukti pemeriksaan fisik dan akan menyerahkannya kepada LPMP beserta surat pengajuan NUPTK dan dokumen fisik. LPMP akan melakukan pemeriksaan dokumen serta mengeluarkan Surat Bukti Penerbitan NUPTK.
15
Alur proses pengajuan NUPTK baru mengikuti diagram alur sebagai berikut:
Penjelasan proses pengajuan NUPTK baru pada diagram alur di atas adalah: 1. PTK mencetak formulir Pengajuan NUPTK Baru melalui akun PTK masing-masing, kemudian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditandatangni oleh kepala sekolah, selanjutnya di verifikasi oleh operator sekolah. 2. Oleh PTK yang bersangkutan, dokumen pengajuan NUPTK baru di serahkan ke operator kabupaten. 3. Operator kabupaten melakukan persetujuan Verifikasi dokumen pengajuan NUPTK baru setelah semua persyaratan terpenuhi. 4. Operator kabupaten mencetak Tanda Bukti Pengajuan NUPTK baru. 5. Operator kabupaten mengirim dokumen pengajuan NUPTK baru ke LPMP. 6. Admin LPMP menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan NUPTK baru. 7. Admin LPMP memberikan persetujuan penerbitan NUPTK Baru setelah semua persyaratan terpenuhi. 8. Setelah NUPTK diterbitkan, PegId dari PTK yang bersangkutan akan berubah secara otomatis menjadi NUPTK yang diperoleh oleh PTK tersebut. 9. Admin LPMP/operator kabupaten mencetak Tanda Bukti Penerbitan NUPTK Baru.
16
BAGIAN KEDUA PROFIL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI PROVINSI BALI TAHUN 2014
2.1. PROFIL SEKOLAH DI PROVINSI BALI Pemenuhan tugas LPMP dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bali memerlukan acuan data yang akurat berupa profil pendidikan di Provinsi Bali. Salah satu variabel profil pendidikan tersebut adalah profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data PTK tahun 2014 melalui SIM PADAMU NEGERI, dihasilkan data yang menggambarkan peta profil PTK di Provinsi Bali meliputi profil sekolah dan profil PTK. Verifikasi data sekolah di dalam SIM PADAMU NEGERI, dilakukan untuk semua jenjang sekolah mulai dari TK/RA, SD/MI, SLB, SMP/MT’s, SMA/MA, dan SMK/MAK, berstatus negeri dan swasta yang bernaung di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Pengelola pendataan sekolah terdiri dari penanggungjawab dan administrator/operator di tingkat LPMP sebagai penanggungjawab tingkat provinsi, penanggungjawab dan administrator/operator kabupaten/kota sebagai penanggungjawab tingkat kabupaten/kota, operator kecamatan sebagai pengumpul dan pengolah data kecamatan, dan operator sekolah sebagai verifikator data satuan pendidikan. Pendataan PADAMU NEGERI tahun 2014, melalui mekanisme aktifasi satu sekolah menggunakan identitas Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), mampu untuk mengurangi jumlah sekolah yang double counting. Profil sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 yang yang ditampilkan dalam hasil analisis data kependidikan ini adalah data sekolah yang bernaung di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah binaan Kementerian Agama (Madrasah) di kelola sepenuhnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Tabel 1. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenjang Sekolah KAB/KOTA Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Denpasar JUMLAH
TK 197 111 222 195 129 86 69 110 235 1354
SD 480 185 330 267 292 137 164 357 215 2427
JENJANG SEKOLAH SLB SMP SMA 2 79 36 1 26 15 3 38 15 2 50 22 1 48 16 1 24 11 1 29 6 1 51 19 4 55 27 16 400 167
Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
17
SMK 30 10 14 24 28 7 14 10 28 165
JUMLAH 824 348 622 560 514 266 283 548 564 4529
Grafik 1. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014
Data pada Tabel 1. dan Grafik 1. menggambarkan sekolah yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebanyak 4.529 sekolah. Jumlah sekolah tersebut didominasi oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar (TK dan SD) masin g-masing sebanyak 1.354 sekolah TK (29,89%) dan 2.427 sekolah SD (53,58%). Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah masing-masing sebesar 8,93% (400 sekolah) untuk jenjang SMP, 3,79% (167 sekolah) untuk jenjang SMA, dan 3,55% (165 sekolah) jenjang SMK serta yang paling kecil adalah jenjang SLB dengan persentase sebesar 0,35% (16 sekolah).
Grafik 2. Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014
18
Data sekolah berdasarkan Kabupaten/Kota memperlihatkan jumlah sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng mencapai 18,19% (824 sekolah) selanjutnya Kabupaten Tabanan sebesar 13,73% (622 sekolah), Kota Denpasar 12,45% (564 sekolah), Kabupaten Badung 12,36% (622 sekolah), Kabupaten Karangasem 12,09% (548 sekolah), Kabupaten Gianyar 11,34% (514 sekolah), Kabupaten Jembrana 7,68% (348 sekolah), Kabupaten Bangli 6,24% (283 sekolah), dan jumlah sekolah terkecil terdapat di kabupaten Klungkung sebesar 5,87% (266 sekolah) Tabel 2. Data Seko lah di Provinsi Bali Tahun 2014 BerdasarkanJenjang dan Status Sekolah Kab/Kota Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Denpasar Total
TK N 3 5 2 3 6 10 4 12 1 46
S 194 106 220 192 123 76 65 98 234 1308
SD N 476 182 323 248 280 137 164 355 167 2332
Jenjang SLB SMP S N S N 4 2 0 58 3 1 0 18 7 1 2 36 19 1 1 21 12 1 0 22 0 1 0 20 0 1 0 25 2 1 0 47 48 4 0 12 95 13 3 259
S 21 8 2 29 26 4 4 4 43 141
SMA N 18 6 8 9 7 7 5 9 8 77
S 18 9 7 13 9 4 1 10 19 90
SMK N S 10 20 5 5 3 11 2 22 7 21 2 5 9 5 4 6 5 23 47 118
Total 824 348 622 560 514 266 283 548 564 4529
Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Data sebaran sekolah berdasarkan status sekolah per jenjang sekolah pada masing-masing Kabupaten/Kota pada Tabel 2 di atas menunjukan jumlah sekolah negeri lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah swasta untuk tingkat sekolah SD,SLB dan SMP sedangkan untuk jenjang sekolah TK, SMA dan SMK menunjukkan bahwa jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah negeri. Secara keseluruhan Jumlah sekolah di Provinsi Bali dengan status sekolah negeri mencapai 2.774 sekolah atau 61,25% dan sekolah swasta dengan jumlah 1.755 sekolah atau sekitar 38,75%.
19
Grafik 3. Persentase Sekolah Negeri dan Swasta di Provinsi Bali Tahun 2014
Perbandingan data sekolah berdasarkan status sekolah pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Grafik 4. Sebagai berikut:
Grafik 4. Data Sekolah Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Sekolah Sebaran sekolah negeri dan swasta untuk semua jenjang sekolah di setiap Kabupaten/kota memiliki sebaran yaitu sekolah negeri paling banyak ada di Kabupaten Buleleng dengan jumlah 571 sekolah atau 20,58%, sedangkan jumlah sekolah negeri paling sedikit ada di Kota Denpasar sebanyak 199 sekolah atau sebesar 7,17%. Jumlah sekolah swasta terbanyak ada di Kota Denpasar sebanyak 391 sekolah atau 22,50% sedangkan yang terkecil ada di Kabupaten Bangli sebanyak 71 sekolah atau 4,08%, sesuai dengan yang ditunjukan pada grafik 5 di atas. Secara umum sebaran sekolah negeri dan swasta untuk semua jenjang di setiap Kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2014 terjadi perubahan dengan tahun 2013. Jumlah sekolah yang berhasil 20
dihimpun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 279 sekolah jika dibandingkan dengan hasil pendataan tahun 2013. Perubahan jumlah sekolah di Provinsi Bali disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pada jenjang pendidikan dasar terjadi regrouping sekolah terutama pada jenjang SD negeri dan di sisi lain pada jenjang SD swasta makin banyak berdiri sekolah-sekolah baru. Pada jenjang pendidikan menengah, perubahan data lebih banyak terjadi pada sekolah swasta dimana banyak sekolah swasta tidak aktif karena kekurangan siswa atau bahkan tidak mendapatkan siswa baru. Perubahan jumlah sekolah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, diperlihatkan pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 No
Kabupaten/ Kota
Status Sekolah
Negeri Swasta 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1 Buleleng 554 571 567 221 254 257 2 Jembrana 212 218 217 117 125 131 3 Tabanan 363 372 373 216 249 249 4 Badung 284 283 284 234 267 276 5 Gianyar 320 322 323 166 186 191 6 Klungkung 172 176 177 84 89 89 7 Bangli 208 206 208 70 71 75 8 Karangasem 400 428 428 88 106 120 9 Denpasar 199 199 197 326 391 367 2712 2775 2774 1522 1738 1755 Total Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Grafik 5. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014
TOTAL 2012 775 329 579 518 486 256 278 488 525 4234
2013 825 343 621 550 508 265 277 534 590 4513
2014 824 348 622 560 514 266 283 548 564 4529
Pertumbuhan jumlah sekolah pada tahun 2014 tidak menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah sekolah pada tahun 2013. Secara umum pada tahun 2014 hanya terjadi peningkatan jumlah sekolah sebesar 0,35% (16 sekolah) pada semua 21
jenjang sekolah baik negeri maupun swasta. Pertumbuhan jumlah sekolah terbesar terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 0,31% (14 sekolah), sedangkan pertumbuhan sekolah terkecil terdapat di Kabupaten Tabanan dan Klungkung yang hanya sebesar 0,02% (1 sekolah), bahkan di Kota Denpasar terjadi penurunan jumlah sekolah sebesar 0,58% (26 sekolah). Pada status sekolah negeri bahkan terjadi penurunan jumlah sebesar 0,03% (1 sekolah), sedangkan pada status sekolah swasta terjadi peningkatan jumlah sekolah sebesar 0,98% (17 sekolah). Peningkatan jumlah sekolah negeri hampir merata di semua kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,03% (1 sekolah) kecuali di Kabupaten Bangli terjadi peningkatan jumlah sekolah sebesar 0,07% (2 sekolah), serta di Kabupaten Karangasem tidak terjadi penambahan jumlah sekolah. sedangkan di 3 kabupaten/kota yaitu Buleleng, Kota Denpasar dan Jembrana terjadi penurunan jumlah sekolah masing-masing sebesar: 0,14% (4 sekolah), 0,07% (2 sekolah), dan 0,03% (1 sekolah). Jumlah sekolah swasta di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali secara umum juga mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Karangasem sebesar 0,81% (14 sekolah), Badung 0,51% (5 sekolah), Jembrana 0,34% (6 sekolah), Gianyar 0,28% (5 sekolah), Bangli 0,23% (4 sekolah), dan Buleleng 0,17% (3 sekolah). Sedangkan di Kabupaten Tabanan dan Klungkung tidak terjadi perubahan jumlah sekolah. Satu-satunya daerah di Provinsi Bali yang mengalami penurunan jumlah sekolah adalah Kota Denpasar yaitu sebesar 1,38% (24 sekolah). Selanjutnya akan ditampilkan pertumbuhan jumlah sekolah di Provinsi Bali berdasarkan jenjang sekolah, sesuai dengan data di bawah ini. Tabel 4. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 per Jenjang Sekolah Status Sekolah TOTAL Negeri Swasta Jenjang 2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
TK
26
44
46
1112
1281
1308
1138
1325
1354
SD
2328
2333
2332
81
104
95
2409
2437
2427
SLB
11
14
13
5
3
3
16
17
16
SMP
230
261
259
141
142
141
371
403
400
SMA
73
77
77
93
94
90
166
171
167
SMK
44
46
47
90
114
118
134
160
165
Total
2712
2775
2774
1522
1738
1755
4234
4513
4529
Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
22
Grafik 6. Pertumbuhan Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2014 per-Jenjang Sekolah
Pertumbuhan data sekolah berdasarkan jenjang sekolah sesuai dengan data di atas, menunjukkan jumlah sekolah pada jenjang TK dan SMK mengalami peningkatan masingmasing sebesar 0,64% (29 sekolah), dan 0,11% (5 sekolah). Sedangkan pada jenjang lainnya mengalami penurunan jumlah sekolah masing-masing jenjang SD sebesar 0,22% (10 sekolah), SMA 0,08% (4 sekolah), SMP 0,06% (3 sekolah), dan SLB sebesar 0,02% (1 sekolah). Dilihat dari status sekolah, sekolah negeri hanya mengalami peningkatan pada jenjang TK dan SMK yaitu masng-masing sebesar 0,07% (2 sekolah) dan 0,03% (1 sekolah). Sedangkan pada jenjang lainnya mengalami penurunan jumlah sekolah maksimal 0,07% (2 sekolah). Dilain pihak, sekolah swasta yang mengalami peningkatan jumlah terjadi pada jenjang TK sebesar 1,55% (27 sekolah), dan SMK sebesar 0,23% (4 sekolah). Namun pada beberapa jenjang mengalami penurunan jumah seperti yang terjadi pada jenjang SD mengalami penurunan jumlah sebesar 0,51% (9 sekolah), SMA sebesar 0,23% (4 sekolah), dan SMP sebesar 0,06% (1 sekolah). jenjang sekolah yang yang tidak mengalami perubahan jumlah adalah jenjang SLB. 2.2. PROFIL PENDIDIK (GURU) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI PROVINSI BALI
1. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tabel 5. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Kab/Kota
TK SD SLB Buleleng 711 4461 43 Jembrana 399 1483 16 Tabanan 587 3367 54 Badung 1026 3654 55 Gianyar 647 3181 28 Klungkung 450 1549 17 Bangli 262 1515 24 Karangasem 404 3718 25 Denpasar 1461 3626 113 Total 5947 26554 375 Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
23
Jenjang SMP 1850 688 1545 1574 1427 739 817 1199 1456 11295
SMA 1017 345 804 702 548 409 308 558 906 5597
SMK 806 331 418 724 880 216 382 237 1007 5001
TOTAL 8888 3262 6775 7735 6711 3380 3308 6141 8569 54769
Grafik 7. Data Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenjang Sekolah
Pemutakhiran data pendidik (guru) di Provinsi Bali tahun 2014 berhasil memperbaharui data guru dari tahun 2013 yaitu dari 53.253 orang menjadi 54.769 orang. Sebaran data guru berdasarkan jenjang sekolah mulai dari yang paling banyak yaitu jenjang SD sebesar 48,48% (26.554 orang), selanjutnya adalah jenjang SMP sebesar 20,62% (11,295 orang), jenjang TK sebesar 10,86% (5.947 orang), jenjang SMA sebesar 10,22% (5.597 orang), jenjang SMK sebesar 9,13% (5,001 orang), dan jenjang SLB sebesar 0,68% (375 orang).
Grafik 8. Data Guru di Provinsi Bali per-Kabupaten/Kota
24
Sebaran data guru per-kabupaten menunjukkan jumlah guru paling banyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 16,23% (8.888 orang) selanjutnya Kota Denpasar 15.65% (8.569 orang), Kabupaten Badung 14,12% (7.735 orang), Kabupaten Tabanan 12,37% (6.775 orang), Kabupaten Gianyar 12,25% (6.711 orang), Kabupaten Karangasem 11.21% (6.141 orang), Kabupaten Klungkung 6,17% (3.380 orang), Kabupaten Bangli 6,04% (3.308 orang), dan paling kecil terdapat di kabupaten Jembrana sebesar 5,96% (3.262 orang).
Grafik 9. Pertumbuhan Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014
Pertumbuhan data guru di Provinsi Bali tahun 2014 dibandingkan dengan data guru pada tahun 2013 secara menyeluruh untuk semua jenjang sekolah mengalami peningkatan sebesar 3,37% atau sebanyak 1.516 orang. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada jenjang SD sebesar 0,84% (378 orang), selanjutnya adalah guru pada jenjang SMK sebesar 0,78% (350 orang), jenjang TK sebesar 0,74% (331 orang), jenjang SMP 0,72% (322 orang), jenjang SMA sebesar 0,27% (123 orang), dan pertumbuhan guru terkecil pada jenjang SLB sebesar 0,03% (12 orang).
2. Sebaran Guru Menurut Jenis Kelamin Tabel 6. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin Jenjang Kab/Kota
TK
SD
SLB
SMP
SMA
SMK
Total
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
Buleleng
40
671
2196
2265
13
30
1038
812
604
413
413
393
8888
Jembrana
19
380
654
829
10
6
358
330
189
156
208
123
3262
Tabanan
20
567
1262
2105
24
30
800
745
465
339
213
205
6775
Badung
24
1002
1427
2227
20
35
774
800
388
314
371
353
7735
Gianyar
21
626
1369
1812
9
19
795
632
349
199
526
354
6711
Klungkung
43
407
825
724
8
9
388
351
261
148
121
95
3380
Bangli
26
236
816
699
13
11
461
356
181
127
220
162
3308
Karangasem
8
396
2056
1662
18
7
676
523
322
236
137
100
6141
Denpasar
36
1425
997
2629
48
65
571
885
442
464
482
525
8569
Total
237
5710
11602
14952
163
212
5861
5434
3201
2396
2691
2310
54769
Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
25
Grafik 10. Persentase Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin
Dilihat berdasarkan jenis kelamin, guru yang bertugas di Provinsi Bali tahun 2014 lebih banyak berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan guru laki-laki, dengan perbandingan 56,63% (31.014 orang) perempuan dan 43,37% (23.755 orang) guru laki-laki. Guru perempuan mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan keadaan tahun 2013 yaitu mencapai 1.235 orang atau sebesar 3,98%. Sedangkan guru laki-laki hanya mengalami peningkatan sebanyak 281 orang atau sebesar 1,18%.
Grafik 11. Persentase Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin per-Jenjang Sekolah
Dilihat berdasarkan jenjang sekolah jumlah guru perempuan lebih dominan pada jenjang sekolah dasar dan SLB, sedangkan guru laki-laki lebih dominan pada jenjang sekolah menengah. Perbandingan guru per jenjang sekolah untuk laki-laki dan perempuan adalah: jenjang TK sebesar 3,98% : 96,02%, jenjang SD 43,69% : 56,31%, SLB 43,47% : 56,53%, 26
jenjang SMP 51,89% : 48,11%, jenjang SMA 57,19% : 42,81%, dan jenjang SMK 53,81% : 46,19%.
Grafik 12. Persentase Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin per-Kabupaten/Kota
Data guru berdasarkan jenis kelamin, jika dicermati per kabupaten/kota memperlihatkan fakta yang selaras dengan data guru berdasarkan jenis kelamin per jenjang sekolah, dimana hampir di semua kabupaten/kota (7 kabupaten/kota) jumlah guru perempuan lebih dominan daripada jumlah guru laki-laki, kecuali di Kabupaten Bangli dan Karangasem. Perbandingan yang sangat mecolok terlihat di Kota Denpasar yaitu dari 8.569 orang guru, 69,94 persennya (5.993 orang) adalah guru perempuan. Perbandingan yang mencolok juga terjadi di Kabupaten Badung dimana 61,16% ( 4731 orang) dari 7735 orang guru adalah guru perempuan.
3. Sebaran Guru Menurut Status Kepegawaian Tabel 7. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian. KAB/KOTA Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Denpasar JUMLAH
GTT
GTY
2269 736 1767 2065 1768 500 656 1192 1810 12763
719 443 496 1726 994 331 35 399 3100 8243
NON PNS 0 0 0 35 13 0 0 0 0 48
PNS 5564 2083 4512 3610 3545 2366 2285 4444 3652 32061
PNS DEPAG 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
PNS DPK 336 0 0 299 301 183 0 106 0 1225
GURU BANTU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GURU HONDA 0 0 0 0 0 0 331 0 7 338
JUMLAH 8888 3262 6775 7735 6711 3380 3308 6141 8569 54769
Data pada tabel 7 di atas, jika dikelompokkan berdasarkan status PNS dan Non PNS memperlihatkan sebaran data guru PNS sebesar 60,94% atau sebanyak 33.376 orang, sedangkan guru Non PNS sebesar 39,06% atau sebanyak 21.393 orang, seperti yang ditunjukkan oleh 27
Grafik 13 di bawah.
Grafik 13. Persentase Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan status Kepegawaian
Grafik 14 Perbandingan Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan status Kepegawaian per- Kabupaten/Kota
Perbandingan guru yang berstatus PNS dengan Non PNS pada setiap kabupaten/kota sesuai dengan yang ditunjukkan Grafik 14 di atas memperlihatkan kondisi umum di setiap kabupaten/ kota yaitu jumlah guru dengan status PNS rata-rata lebih banyak dibandingkan dengan guru berstatus Non PNS untuk setiap Kabupaten/kota kecuali di Kota Denpasar. Perbandingan jumlah guru PNS dan Non PNS dari masing-masing Kabupaten/Kota mulai dari perbandingan terbesar adalah sebagai berikut: Kabupaten Klungkung dengan perbandingan 75,41%:24,59%, Kabupaten Karangasem 74,09%:25,91%, Kabupaten Bangli 69,07%:30,93%, Kabupaten Tabanan 66,60%:33,40%, Kabupaten Buleleng 66,38%:33,62%, 28
Kabupaten Jembrana 63,86%:36,14%, Kabupaten Gianyar 58,65%:41,35%, Kabupaten Badung 50,54%:49,46%, dan Kota Denpasar dengan perbandingan 42,62%:57,38%.
Grafik 15. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian
Status kepegawaian guru di Provinsi Bali jika diuraikan per masing-masing status yang dikelompokkan menjadi PNS dan Non PNS akan tergambar sebagai berikut: Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari PNS sebesar 58,54% yang merupakan jumlah paling dominan, kemudian Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) sebesar 2,27%, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama (PNS Depag) sebesar 0,16%. PNS Depag yang masuk ke dalam pendataan ini adalah guru PNS yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang mengajar mata pelajaran agama pada sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya secara berurutan adalah Guru Non PNS yang terdiri dari : Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar 23,30%, Guru Tetap Yayasan (GTY) sebesar 15,05%, Guru honor Daerah (Guru Honda) sebesar 0,62%, dan Non PNS (Guru Pengabdian) sebesar 0,09%. Tabel 8. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian per Jenjang Sekolah. JENJANG SEKOLAH TK SD SLB SMP SMA SMK JUMLAH
GTT
GTY
630 6730 48 2585 1010 1760 12763
3910 1512 17 1102 678 1024 8243
NON PNS 2 22 0 7 8 9 48
PNS 710 18137 294 7189 3664 2067 32061
PNS DEPAG 0 44 0 35 7 4 90
Sumber : SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
29
PNS DPK 581 26 9 304 205 100 1225
GURU BANTU 0 1 0 0 0 0 1
GURU HONDA 114 82 7 73 25 37 338
JUMLAH 5947 26554 375 11295 5597 5001 54769
Grafik 16. Keadaan Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian per-Jenjang Sekolah
Data guru berdasarkan status kepegawaian per-jenjang sekolah memperlihatkan sebaran jumlah guru PNS dan Non PNS pada setiap jenjang sekolah. Data pada Tabel 8 dan Grafik 16 di atas menunjukkan jumlah guru PNS pada setiap jenjang sekolah rata-rata berjumlah lebih banyak daripada guru Non PNS, kecuali pada jenjang TK dan SMK. Jumlah guru PNS di Provinsi Bali terkonsentrasi pada jenjang SD, dimana 68,57% guru PNS bertugas pada jenjang SD. Sebaliknya guru GTY (guru yang bisa mengikuti program sertifikasi guru) lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang TK, SD dan SMP. Data ini seiring dengan data sekolah dimana pada jenjang TK jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri. Tabel 9. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Status Kepegawaian per- Jenis Kelamin KAB/KOTA
Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli
STATUS KEPEGAWAIAN
JENIS KELAMIN
GTT
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
949 1320 265 471 488 1279 720 1345 702 1066 204 296 290 372
GTY
NON PNS
PNS
PNS DEPAG
PNS DPK
GURU BANTU
GURU HONDA
TOTAL
128 591 95 348 124 372 444 1282 277 717 55 276 4 25
0 0 0 0 0 0 14 21 3 10 0 0 0 0
3098 2466 1078 1005 2172 2340 1744 1866 1930 1615 1327 1039 1310 975
0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 0 0 0 0
129 207 0 0 0 0 82 217 117 184 60 123 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 218
4304 4584 1438 1824 2784 3991 3004 4731 3069 3642 1646 1734 1717 1591
30
Karangasem Denpasar
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
TOTAL
529 663 567 1243
78 321 726 2374
0 0 0 0
2591 1853 1281 2371
0 0 0 0
19 87 0 0
0 0 0 0
0 0 2 5
3217 2924 2576 5993
12769
8237
48
32061
90
1225
1
338
54769
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Grafik 17. Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Status Kepegawaian per-Jenis Kelamin
Keadaan guru berdasarkan status kepegawaian per jenis kelamin di Provinsi Bali sesuai dengan Tabel 9 dan Grafik 17. di atas menggambarkan sebaran guru berdasarkan jenis kelamin pada kelompok besar status kepegawaian yaitu PNS dan Non PNS. Perbandingan jumlah jenis kelamin untuk guru PNS adalah 50,87% laki-laki dan 49,13% perempuan. Perbandingan jumlah jenis kelamin untuk guru Non PNS adalah 31,68% laki-laki dan 68,32% perempuan.
31
Grafik 18. Guru di Provinsi Bali Berdasarkan status Kepegawaian per Jenis Kelamin
Dicermati dengan lebih mendetail pada masing-masing status kepegawaian diperoleh gambaran sebagai berikut: guru dengan status kepegawaian GTT dan GTY didominasi oleh guru perempuan sebesar 63,08% untuk GTT, dan 76,56% untuk GTY. Sedangkan guru dengan status PNS (PNS, PNS Depag, dan PNS DPK) perbandingan guru perempuan dengan guru lakilaki sangat berimbang, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 50,87%:47,08%.
Tabel 19 Pertumbuhan Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian
Pertumbuhan jumlah guru berdasarkan status kepegawaian di Provinsi Bali tahun 2014 menunjukkan adanya beberapa perubahan komposisi data pada setiap kelompok status kepegawaian dibandingkan dengan komposisi tahun 2013, yaitu Guru GTT mengalami pertumbuhan sebesar 5,10% (2.714 orang), GTY 0,86% (458 orang), dan PNS DPK 0,92% (489 orang). Disisi lain pada beberapa status kepegawaian guru terjadi penurunan jumlah, seperti pada Guru PNS yang mengalami penurunan sebesar 2,14% (1.141 orang), dan PNS Depag 0,35% (184 orang). Guru Non PNS seperti Guru Honor Daerah dan Guru Pengabdian juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,11% (589 orang), dan 0,42% (226 orang). Penurunan jumlah pada kelompok ini disebabkan karena verifikasi data tahun 2014 32
harus disertai dengan bukti-bukti otentik dari guru yang bersangkutan sehingga guru akan mencantumkan status kepegawaiannya sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Disamping itu terjadinya penurunan jumlah guru PNS disebabkan guru tersebut sudah memasuki masa purna tugas (pensiun).
4. Sebaran Guru Menurut Golongan Tabel 10. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Golongan KAB/KOTA Buleleng
II
IIIA
IIIB
IIIC
GOLONGAN IIID IVA
264
568
375
346
284
4004
IVB
IVC
IVD
54
5
0
NON PNS 2988
JUMLAH 8888
Jembrana
29
71
200
69
48
1625
37
4
0
1179
3262
Tabanan
172
292
443
168
163
3188
112
12
0
2225
6775
Badung
195
373
280
208
219
2604
26
3
1
3826
7735
Gianyar
120
389
292
146
112
2788
85
4
0
2775
6711
Klungkung
142
283
445
73
104
1461
40
5
0
827
3380
Bangli
350
403
216
164
86
1050
15
1
0
1023
3308
Karangasem
819
380
575
220
170
2348
36
2
0
1591
6141
Denpasar
347
295
164
67
99
2563
112
5
0
4917
8569
Jumlah
2438
3054
2990
1461
1285
21631
517
41
1
21351
54769
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Grafik 20. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
Sebaran guru dilihat berdasarkan golongan memperlihatkan fenomena menarik dari tahun ke tahun yaitu adanya kecendrungan jumlah guru yang terkonsentrasi pada golongan IV.a. Sama halnya dengan kondisi data pada tahun 2014 jumlah guru dengan golongan IVa mencapai 40,62% atau sekitar 21.631 orang. Sementara itu masih terdapat guru yang memiliki golongan II, dengan jumlah sekitar 4,59%, menurun dari tahun 2013 yang sebesar 6,03%. Disisi lain sudah terdapat guru yang memiliki golongan IV.c dan IV.d. Tabel 10. di atas semakin mempertegas mengenai konsentrasi jumlah guru dengan golongan IV.a pada masing-masing kabupaten/kota, dimana golongan IV.a merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan golongan lain. 33
Tabel 11. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Golongan per-Jenjang Sekolah GOLONGAN
JENJANG SEKOLAH
II
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
IVA
IVB
IVC
IVD
TK SD SLB SMP SMA SMK JUMLAH
285 2082 6 45 9 11 2438
174 2010 111 394 167 198 3054
65 1348 61 780 382 354 2990
16 374 4 560 300 207 1461
29 363 5 410 315 163 1285
713 11876 110 5183 2547 1202 21631
13 167 6 148 143 40 517
1 6 0 11 17 6 41
0 1 0 0 0 0 1
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
NON PNS 5179 6945 312 3687 2163 3065 21351
JUMLAH 6475 25172 615 11218 6043 5246 54769
Tabel 11 di atas menggambarkan konsentrasi jumlah guru golongan IV.a yang juga dominan pada setiap jenjang sekolah. Jumlah guru dengan golongan IV.a paling banyak terkosentrasi pada jenjang SD sebesar 54,90%, SMP 23,96%, SMA 11,76%, SMK 5,56%, dan TK sebesar 3,30%, serta yang paling kecil pada jenjang SLB hanya sebesar 0,51%. Tabel 12. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Golongan per-Status Guru GOL. II IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD IVE NON PNS JUMLAH
GTT
GTY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12721 12721
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8243 8243
NON PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
STATUS KEPEGAWAIAN PNS PNS PNS DEPAG DPK 2329 3 106 2909 9 136 2838 15 137 1272 14 175 980 23 282 21241 26 364 459 0 58 32 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32061 90 1267
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
34
GURU BANTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GURU HONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 338
JUMLAH 2438 3054 2990 1461 1285 21631 517 41 1 0 21351 54769
Grafik 21. Pertumbuhan Jumlah Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
Pertumbuhan data guru menurut golongan pada tahun 2014 menggambarkan beberapa fenomena yang menarik terkait terkosentrasinya jumlah guru pada golongan IV.a. Pertama; jumlah guru yang berada pada golongan IV.a mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 3,18% (708 orang). Kedua; guru yang sudah memiliki golongan IV.b mengalami peningkatan sebesar 12,15% (56 orang). Ketiga; guru yang beranjak ke golongan IV.c juga mengalami peningkatan sebesar 10,81% (4 orang). Fenomena menarik lainnya adalah bertambahnya jumlah guru Non PNS tahuan ke tahun. Pada tahun 2014 ini terjadi penambahan jumlah guru Non PNS sebesar 12,11% atau sebanyak 2.307 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan dari fakultas ilmu pendidikan yang mengajar di sekolah swasta seiring terbatasnya formasi rekrutmen Calon PNS di Provinsi Bali. 5. Sebaran Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan Tabel 13. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KUALIFIKASI PENDIDIKAN <=SMA D1 D2 D3 S1 Buleleng 391 42 651 171 7326 Jembrana 128 15 112 48 2748 Tabanan 410 27 397 96 5654 Badung 471 75 364 129 6202 Gianyar 339 55 524 128 5304 Klungkung 126 23 290 34 2715 Bangli 172 9 230 40 2671 Karangasem 327 18 422 93 5061 Denpasar 475 74 485 104 6783 JUMLAH 2839 338 3475 843 44464 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah) KAB/KOTA
35
S2 307 211 190 491 360 192 186 220 642 2799
S3 0 0 1 3 1 0 0 0 6 11
Jumlah 8888 3262 6775 7735 6711 3380 3308 6141 8569 54769
Grafik 22.Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Grafik 23.Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Sebaran guru di Provinsi Bali menurut kualifikasi pendidikanmemperlihatkan kondisi yang menggembirakan karena jumlah guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 86,32% (47,274 orang) meningkat dari tahun 2013 baru mencapai 83,77% (44.609 orang). Meningkatnya jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan D4/S1 disebabkan oleh berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya bantuan biaya pendidikan. Program tersebut sudah mulai menunjukkan hasil mulai tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 hasil tersebut terlihat lebih signifikan. Selain itu dari internal guru sudah tumbuh kesadaran untuk meingkatkan kualifikasi pendidikannya, salah satunya dimotivasi untuk bisa mengikuti sertifikasi guru. Namun di sisi lain pemerintah masih menyisakan tugas dalam mestimulus sebanyak 7.495 orang (13,68%) guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,55% dari tahun 2013. Distribusi guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 36
adalah sebagai berikut: Guru berkualifikasi SMA sebesar 5,18% (2.839 orang), D1 sebesar 0,62% (338 orang), D2 sebesar 6,34% (3.475 orang), dan D3 sebesar 1,54% (843 orang).
Grafik 24. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per- Kabupaten/Kota
Sebaran guru di Provinsi Bali dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan per-Kabupaten/Kota memperlihatkan kondisi yang seragam yaitu di semua Kabupaten/Kota jumlah guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru yang belum berkualifikai pendidikan S1. Perbandingan guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 paling banyak terdapat di Kabupaten Jembrana dengan persentase sebesar 90,71%. Sedangkan perbandingan jumlah guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 terdapat di Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 15,59%. Namun secara umum persentase guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 di semua Kabupaten/Kota sudah mencapai di atas 84%. Tabel 14. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenjang Sekolah KUALIFIKASI PENDIDIKAN <=SMA D1 D2 D3 S1 TK 1382 74 897 52 3459 SD 1116 32 2435 158 22283 SLB 8 2 15 5 334 SMP 230 181 106 330 9677 SMA 19 13 7 131 4546 SMK 84 36 15 167 4165 JUMLAH 2839 338 3475 843 44464 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah) JENJANG SEKOLAH
37
S2 81 531 11 766 877 533 2799
S3 1 0 0 5 4 1 11
JUMLAH 5946 26555 375 11295 5597 5001 54769
Grafik 25. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenjang Sekolah
Data guru berdasarkan kualifikasi pendidikan, jika dicermati per-jenjang sekolah akan menemukan perbandingan jumlah guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 lebih besar pada semua jenjang sekolah. Perbandingan terbesar terdapat pada jenjang SMA dimana guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 mencapai 96,96%. Selanjutnya secara berurutan adalah jenjang SMK sebesar 93,96%, SMP 92,50%, SLB 92,00%, SD 85,91%, dan perbandingan paling kecil terdapat pada jenjang TK sebesar 59,55%. Tabel 15. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Menurut Status Sekolah STATUS SEKOLAH KUALIFIKASI PENDIDIKAN Negeri Swasta >=SMA 1200 1639 D1 171 167 D2 2529 946 D3 540 303 S1 35038 9426 S2 2263 536 S3 5 6 JUMLAH 41746 13023 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
38
JUMLAH 2839 338 3475 843 44464 2799 11 54769
Grafik 26.Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Status Sekolah
Dilihat menurut sebaran status sekolah diperoleh gambaran guru yang berkualifikasi pendidikan S1 sebagian besar mengajar di sekolah negeri yaitu mencapai 78,80%. Demikian halnya dengan guru yang yang memiliki kualifikasi pendidikan S2, juga sebagain besar mengajar di sekolah negeri yaitu mencapai 80,85%. Yang menarik adalah guru yang berkualifikasi pendidikan S3 justru lebih banyak bertugas di sekolah swasta dengan perbandingan 54,54% : 45,45%. <S1 terbagi secara merata antara sekolah negeri dan sekolah swasta dengan perbandingan 59,24% di sekolah negeri dan 40,76% di sekolah swasta. Tabel 16. Sebaran Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenis Kelamin JENIS KELAMIN KUALIFIKASI JUMLAH PENDIDIKAN L P >=SMA 901 1938 2839 D1 173 165 338 D2 1476 1999 3475 D3 462 381 843 S1 19029 25435 44464 S2 1703 1096 2799 S3 11 0 11 JUMLAH 23755 31014 54769 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
39
Grafik 27. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per-Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin diperoleh gambaran bahwa guru yang sudah berkualifikasi pendidikan S1 maupun yang belum berkualifikasi pendidikan tersebar cukup merata. Diawali dengan sebaran guru yang dominan berjenis kelamin laki-laki terdapat pada kualifikasi pendidikan D1 dengan persentase sebesar 51,18%%, D3 sebesar 54,80%, S2 60,84%, dan S3 sebesar 100%. Sebaliknya distribusi guru yang dominan berjenis kelamin perempuan terdapat pada kualifikasi <=SMA dengan persentase sebesar 68,26%, kermudian D2 sebesar 57,52%, dan S1 sebesar 57,20%.
Grafik 28. Sebaran Pertumbuhan Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dari Tahun 2013 ke 2014
Grafik 28 di atas menyajikan data pertumbuhan guru berdasarkan kualifikasi pendidikan di Provinsi Bali. Gambaran yang sangat menarik dari grafik di atas yaitu pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah guru yang berkualifikasi pendidikan <S1 yang cukup besar jika di bandingkan dengan keadaan tahun 2013. Pada kualifikasi pendidikan <=SMA mengalami 40
penurunan sebesar 7,10% (217 0rang), kualifikasi pendidikan D1 sebesar 6,88% (25 orang), dan yang paling besar adalah pada kualifikasi pendidikan D2 sebesar 20,04% (871 orang), serta D3 4,10% (36 orang). Sedangkan untuk guru yang sudah berkualifikasi pendidikan >=S1 mengalami peningkatan masing-masing adalah; kualifikasi pendidikan S1 sebesar 5,78% (2.431 orang). Jumlah ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan (meskipun tidak sebanyak tahun 2013) yang mengindikasikan bahwa guru-guru di Provinsi Bali memiliki semangat yang tinggi untuk bisa memenuhi amanat Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4/S1. Selanjutnya adalah peningkatan pada kualifikasi pendidikan S2 yang mencapai 9,08% (233 orang), dan S3 sebesar 1% (1 orang).
6. Sebaran Guru Menurut Usia
Tabel 17. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia KAB/KOTA
USIA <=30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Buleleng 1962 1099 579 740 Jembrana 848 266 140 225 Tabanan 1308 665 326 590 Badung 2252 709 535 787 Gianyar 1722 542 352 473 Klungkung 689 479 257 326 Bangli 702 526 279 393 Karangasem 1188 1073 411 566 Denpasar 2069 957 698 728 JUMLAH 12740 6316 3577 4828 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
1493 606 1517 1349 1104 601 699 1243 1232 9844
1894 737 1654 1425 1592 673 539 1201 1770 11485
5660 1112 420 705 617 902 348 169 454 1027 5754
> 60 9 20 10 61 24 7 1 5 88 225
JUMLAH 8888 3262 6775 7735 6711 3380 3308 6141 8569 54769
Grafik 29. Sebaran Guru di Provinsi Bali Berdasarkan Usia
Data pada tabel 17 dan Grafik 29 di atas menunjukkan distribusi guru berdasarkan usia sebagai 41
berikut: sebagian besar sebaran usia guru berada pada rentang usia <=30 tahun yaitu sebesar 23,26%. Selanjutnya pada rentang usia 51-55 tahun sebesar 20,97%, rentang usia 46-50 tahun yang mencapai 17,97%, rentang usia 31-35 tahun sebesar 11,53%, %, rentang usia 56-60 sebesar 10,51%, rentang usia 41-45 tahun sebesar 8,82% dan rentang usia 36-40 tahun sebesar 6,53%. Tabel 18. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Jenjang Sekolah USIA JENJANG SEKOLAH <=30 31-35 36-40 41-45 46-50 TK 1424 1023 808 876 972 SD 6348 2698 1187 2125 4844 SLB 92 73 35 162 272 SMP 2182 1198 720 779 2046 SMA 1054 576 349 464 1104 SMK 1640 748 478 422 606 JUMLAH 12740 6316 3577 4828 9844 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
51-55 599 6366 62 2609 1200 649 11485
56-60 215 2946 46 1326 824 397 5754
> 60 29 41 0 68 26 61 225
JUMLAH 5946 26555 742 10928 5597 5001 54769
Grafik 30. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Jenjang Sekolah
Data guru berdasarkan usia dicermati menurut jenjang sekolah, sebarannya terlihat sebagai berikut: pada masing-masing rentang usia, distribusi jumlah guru yang dominan berada pada jenjang SD dan selanjutnya pada jenjang SMP. Yang menarik adalah sebaran guru pada rentang usia <=30 tahun dan 31-35 tahun jumlah guru SMK lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru SMA, tetapi pada rentang usia mulai 36 s.d. 60 tahun jumlah guru SMK lebih kecil di bandingkan dengan jumlah guru SMA.
42
Tabel 19. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Sekolah STATUS SEKOLAH Negeri Swasta <=30 9131 3874 31-35 4233 1890 36-40 2111 1437 41-45 3414 1517 46-50 7942 1879 51-55 9868 1494 56-60 5022 732 > 60 25 200 JUMLAH 41746 13023 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah) USIA
JUMLAH 13005 6123 3548 4931 9821 11362 5754 225 54769
Grafik 31. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Sekolah
Dicermati menurut status sekolah, sebarannya memperlihatkan kondisi yang seragam yaitu pada masing-masing rentang usia distribusi guru dominan bertugas pada sekolah negeri. Perbandingan guru yang bertugas disekolah negeri dengan sekolah swasta, mulai dari perbandingan terbesar berada pada rentang usia 56-60 tahun yaitu sebesar 87,28%. Berikutnya adalah rentang usia 51-55 tahun sebesar 86,85%, rentang usia 46-50 tahun 80,87%, rentang usia <=30 tahun 70,21%, rentang usia 41-45 tahun 69,23%, rentang usia 31-35 tahun 69,13%, dan perbandingan paling kecil berada pada rentang usia 36-40 tahun sebesar 59,50%.
43
Tabel 20. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia menurut Jenis Kelamin JENIS KELAMIN Laki-laki Perempuan <=30 4372 8633 31-35 2195 3928 36-40 1170 2378 41-45 1906 3025 46-50 4588 5233 51-55 5994 5368 56-60 3380 2374 > 60 150 75 JUMLAH 23755 31014 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah) USIA
JUMLAH 13005 6123 3548 4931 9821 11362 5754 225 54769
Berdasarkan jenis kelamin data guru yang ditunjukkan oleh Tabel 20 di atas dan di perjelas dengan Grafik 32 di bawah, menggambarkan sebaran guru yaitu pada rentang usia mulai <=30 s.d. 50 tahun di dominasi oleh guru berjenis kelamin perempuan dengan persentase ratarata 62,43%. Sedangkan pada rentang usia 51 -60 tahun jumlah dominannya adalah berjenis kelamin laki-laki dengan persentase rata-rata 59,39%.
Grafik 32. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Jenis Kelamin
44
Tabel 21. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Kepegawaian USIA <=30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 60 JUMLAH
GTT
GTY
8127 2201 895 727 567 132 38 82 12769
2423 1399 1096 1116 1162 675 235 129 8235
NON PNS 28 3 1 5 10 1 0 0 48
STATUS KEPEGAWAIAN PNS PNS PNS DEPAG DPK 2324 0 16 2359 7 74 1395 14 87 2893 15 104 7730 37 281 10127 15 404 5221 2 258 12 0 1 32061 90 1225
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
GURU BANTU 0 1 0 0 0 1 1 0 3
GURU HONDA 87 79 60 71 34 7 0 0 338
JUMLAH 13005 6123 3548 4931 9821 11362 5755 224 54769
Tabel 22. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Kepegawaian USIA <=30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 60 JUMLAH
STATUS KEPEGAWAIAN PNS NON PNS 2340 10665 2440 3683 1496 2052 3012 1919 8048 1773 10546 816 5481 274 13 211 33376 21393
JUMLAH 13005 6123 3548 4931 9821 11362 5755 224 54769
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Grafik 33. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Status Kepegawaian
Data pada Tabel 22 dan Grafik 33 sangat jelas memperlihatkan sebaran data guru PNS dan Non PNS pada masing-masing rentang usia. Kondisi data guru pada rentang usia mulai <=30 s.d. 40 tahun menunjukkan jumlah guru Non PNS lebih dominan daripada guru PNS, dengan 45
persentase rata-rata 66,66%. Hal ini juga menunjukkan bahwa guru-guru baru lebih banyak tertampung di sekolah swasta atau menjadi guru tidak tetap di sekolah negeri. Selanjutnya pada rentang usia mulai 41 s.d. 60 tahun jumlah guru PNS lebih banyak dibandingkan dengan guru Non PNS dengan persentase rata-rata 82,77%.
Tabel 23. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Kualifikasi Pendidikan USIA
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JUMLAH
<=SMA
D1
D2
D3
S1
S2
S3
<=30
630
46
868
212
11023
226
0
13005
31-35
232
25
383
84
5156
243
0
6123
36-40
202
18
205
28
2923
177
0
3553
41-45
376
21
183
49
3937
359
1
4926
46-50
745
31
277
124
7855
788
1
9821
51-55
367
79
753
134
9297
727
5
11362
56-60
247
103
786
195
4162
258
3
5754
> 60
38
15
20
17
111
22
2
225
44464
2800
12
54769
JUMLAH 2837 338 3475 843 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Tabel 24. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Kualifikasi Pendidikan USIA
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JUMLAH
<S1
>=S1
<=30
1756
11249
13005
31-35
724
5399
6123
36-40
453
3100
3553
41-45
629
4297
4926
46-50
1177
8644
9821
51-55
1333
10029
11362
56-60
1331
4423
5754
> 60
90
135
225
47276
54769
JUMLAH 7493 Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
46
Grafik 34 Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia Menurut Kualifikasi Pendidikan
Dilihat menurut kualifikasi pendidikan, data guru berdasarkan usia pada Tabel 24 dan Grafik 34 diatas memberikan gambaran yaitu pada semua rentang usia jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 lebih besar dibandingkan dengan guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1. Data ini juga menggambarkan guru-guru yang sudah berusia lebih dari 46 masih memiliki semangat untuk memenui kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. Dilain pihak kondisi pada rentang usia <=30 tahun sangat jelas menggambarkan bahwa sekolah yang merekrut guru muda sangat memperhatikan persyaratan minimal untuk menjadi seorang guru. hal ini dimungkinkan karena ketersediaan lulusan keguruan yang masih berusia muda serta sudah berkualifikasi pendidikan S1 (fresh Graduate) sangat melimpah. Tabel 25. Data Guru di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Usia per-Golongan USIA
GOLONGAN II
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
IVA
IVB
IVC
IVD
NON PNS
JUMLAH
<=30
736
1029
588
11
1
0
0
0
0
10640
13005
31-35
398
722
916
238
171
13
0
0
0
3665
6123
36-40
123
290
461
295
249
89
1
0
0
2040
3548
41-45
316
446
479
368
327
1062
31
1
0
1901
4931
46-50
722
513
470
425
359
5442
138
6
0
1746
9821
51-55
125
88
75
105
139
9777
241
19
1
792
11362
56-60
18
13
17
25
48
5243
106
15
0
269
5754
> 60
1
0
0
0
0
14
0
0
0
210
225
JUMLAH
2439
3101
3006
1467
1294
21640
517
41
1
21263
54769
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data diolah)
Tabel 25 di atas menggambarkan sebaran guru sesuai dengan golongan per-rentang usia. Data tersebut menjelaskan beberapa kondisi diantaranya; terdapat guru yang termasuk guru berusia 47
muda antara <=30 s.d. 35 tahun yang sudah memiliki golongan IV.a, meskipun dari sisi jumlah termasuk kecil yaitu sekitar 0,06% (13 orang) dari keseluruhan jumlah guru yang bergolongan IV.a. Namun masih terdapat sekitar 1,19% (633 orang) guru yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, belum sampai ke golongan IV, bahkan 0,26% (143 orang) diantaranya masih memiliki golongan II.
7. Sebaran Guru Menurut Status Sertifikasi Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat(D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai tenaga profesional guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran dan pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi guru yang dimaksud adalah sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan melalui; Pola Penilaian Fortopolio pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010; Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang intensif dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai 2014; serta Pola Pemberian Sertifikat Pendidik Langsung (PSPL). Memang diakui sampai saat ini ekspektasi pemerintah terhadap program sertifikasi guru untuk mendongkrak kualitas pendidikan secara nasional melalui peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, masih harus diuji kesabarannya. Karena konsekuensi program sertifikasi berupa dimilikinya sertifikat pendidik serta award tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan setiap bulan belum serta merta menjadi variabel yang secara instan menstimulasikan peningkatan kinerja guru. Masih perlu waktu untuk mendapatkan hasil berupa tercapainya pendidik yang profesional sesuai dengan amanat undang-undang. Meskipun demikian bukan berarti pemerintah harus meniadakan program sertifikasi guru. Pemerintah sebenarnya masih bisa sedikit “tersenyum” karena masih bisa ditemukan guru-guru dengan kualitas yang baik bahkan sudah memiliki sikap professional, yang bekerja dengan mengedepankan hati nurani dan pengabdian bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sehingga kebijakan sertifikasi guru ini harus tetap dilaksanakan, tentunya harus disertai dengan berbagai penyempurnaan seperti mekanisme dan aturan yang lebih komprehensif, sehingga pada akhirnya guru yang lulus sertifikasi benar-benar merupakan guru yang berkompeten dan profesional. Pelaksanaan sertifikasi yang dimulai pada tahun 2007 hingga tahun 2014 sudah menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik di Provinsi Bali, yang masih aktif bertugas sebanyak 29.543 orang guru atau sebesar 53,94% dari total guru yang terdapat di Provinsi Bali. Data sebaran guru yang sudah bersertifikat pendidik ditampilkan dalam Tabel 26 di bawah ini.
48
Tabel 26. Data Guru Yang Sudah Tersertifikasi Di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014 KAB/KOTA
TAHUN SERTIFIKASI
JUMLAH
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Buleleng
21
231
1010
475
646
1216
1059
605
124
5387
Jembrana
14
137
423
153
302
543
335
105
65
2077
Tabanan
13
273
616
213
401
950
1213
269
159
4107
Badung
106
385
384
351
295
797
868
361
187
3734
Gianyar
32
296
453
111
242
885
748
453
102
3322
Klungkung
6
123
295
97
218
540
455
202
148
2084
Bangli
16
146
192
54
112
281
357
212
122
1492
Karangasem
26
287
313
221
285
650
993
283
224
3282
Denpasar
10
324
748
445
430
960
1125
327
180
4549
244
2202
4434
2120
2931
6822
7153
2817
1311
30034
JUMLAH
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 dan AP2SG (Data Diolah) 8,000 7,000
6,822
7,153
6,000 5,000 4,434
4,000 3,000
2,931 2,202
2,000
2,817
2,120 1,311
1,000 0
244 Th. 2006
Th. 2007
Th. 2008
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Th. 2013
Th. 2014
Grafik 35 Data Guru Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014, Yang Masih Aktif
Seperti yang terlihat pada tabel 26 dan Grafik 35 di atas, sampai dengan tahun 2014 di provinsi Bali telah dihasilkan guru yang memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif bertugas sebanyak 29,543 orang (53,94%) dengan sebaran sebagai berikut 0,83% lulus dari kuota tahun 2006, 7,45 lulus pada tahun 2007, 15,01% tahun 2008, 7,18% 2009, 9,92% tahun 2010, 23,09% tahun 2011, 24,21% dari tahun 2012, dan 7,92% dari tahun 2013, serta 4,39% lulusan baru dari tahun 2014. Adapun data pada tahun 2014 belum termasuk data kelulusan dari Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara sertifikasi dari luar Provinsi Bali, serta belum termasuk data kelulusan untuk kuota optimalisasi.
49
8,888
9000
8,569 7,735
8000
6,775
7000
6,711
6,141
5,387
6000 5000
4,549
4,107
4000
3,734
3,262
3000
3,380
3,322
2,084
2,077
2000
3,308 3,282 1,492
1000 0
Sudah Sertifikasi
Total Guru
Grafik 36 Data Guru Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014, Yang Masih Aktif
Grafik 36 di atas memberikan gambaran perbandingan antara guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan total guru yang terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut: Kabupaten Buleleng sebesar 59,91% guru sudah memiliki sertifikat pendidik, Kabupaten Jembrana sebesar 60,94%, Kabupaten Tabanan sebesar 57,99%, Kabupaten Badung 48,42%, Kabupaten Gianyar 49,80%, Kabupaten Klungkung 55,92%, Kabupaten Bangli 45,16%, dan Kabupaten Karangasem 53,44%, serta Kota Denpasar sebesar 53,08%. Tabel 27 Data Guru Yang Sudah Tersertifikasi Di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014 per-Jenjang Sekolah TAHUN SERTIFIKASI
JENJANG SEKOLAH
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TK
2
152
72
183
94
195
667
649
290
2304
SD
186
829
1357
869
1662
4795
3178
1474
556
14906
SLB
0
17
10
9
14
36
41
10
18
155
SMP
46
627
1540
546
542
1172
1944
330
213
6960
SMA
6
405
1016
354
473
425
815
176
119
3789
SMK
4
172
439
159
146
199
508
178
115
1930
JUMLAH
244
2202
4434
2120
2931
6822
7153
2817
1311
30034
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 dan AP2SG (Data Diolah)
50
JUMLAH
30000 26,554 25000
20000 14,906 15000 11,295 10000
6,960
5,947 5000
2,304
5,597 3,789
5,001 1,920
155 375 0 TK
SD
SLB
Sudah Sertifikasi
SMP
SMA
SMK
Total Guru
Grafik 37. Data Guru Tersertifikasi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014, Yang Masih Aktif
Tabel 27 dan Grafik 37 di atas memberikan penjelasan mengenai perbandingan antara guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan total guru per-jenjang sekolah. Persentase terbesar terdapat pada jenjang SMA dimana 66,79% guru SMA sudah memiliki sertifikat pendidik. Berikutnya adalah guru pada jenjang SMP sebesar 61%, SD 55,43%, SLB 40,80%, dan SMK 37,95%, serta yang paling kecil persentasenya adalah pada jenjang TK yaitu sebesar 36,05%. 8. Sebaran Pengawas Sekolah Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikkan profesional yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan baik di tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. Oleh sebab itu keberadaan tenaga pengawas sekolah sangat penting untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, kepala sekolah dan seluruh staf sekolah menuju terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi pendidikan baik supervisi akademik maupun supervisi managerial. Oleh sebab itu peran seorang pengawas adalah sebagai mitra guru dan kepala sekolah yang semua itu tercermin dalam tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah. Tugas dan fungsi pengawas sekolah antara lain: a. Memecahkan masalah dan temuan hasil supervisi sekolah b. Memecahhkan masalah yang belum dapat terpecahkan oleh para kepala sekolah pada pertemuan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). c. Memantapkan pembinaan terhadap gugus atau komisariat. d. Mengumpulkan dan mengolah laporan dan masukan dari guru pemandu dan berusaha merumuskan tindak lanjut usaha yang harus dilakukan. Berpijak pada adanya kesadaran dan keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan maka aspek pengawas perlu diperkuat dan didukung dengan penyediaan pengawas yang berkemampuan profesional dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut keberadaan data pengawas mutlak diperlukan. Berdasar pada hasil verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan diperoleh data pengawas sekolah sebagai berikut. 51
Tabel 28 Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Jenjang Kepengawasan Kab/Kota Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Denpasar Jumlah
Pengawas TK/SD 116 20 44 19 32 18 22 50 41
Pengawas SMP 25 4 7 8 20 4 10 28 8
Pengawas SMA 19 3 7 6 0 1 6 9 6
Pengawas SMK 12 2 7 3 0 0 3 7 5
Total Pengawas 172 29 65 36 52 23 41 94 60
362
114
57
39
572
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data Diolah)
Tabel 29 Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan Tugas Kepengawasan
Pengawas TK/SD
Pengawas MaPel
Pengawas PLB
Pengawas BK
Total Pengawas
Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Denpasar
116 20 44 19 32 18 22 50 41
53 9 21 16 20 4 13 39 8
0 0 0 0 0 1 0 0 6
3 0 0 1 0 0 6 5 5
172 29 65 36 52 23 41 94 60
Jumlah
362
183
7
20
572
Kab/Kota
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data Diolah)
Grafik 38 Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Hingga Tahun 2014
52
Data pada Tabel 29 dan Grafik 38 di atas menggambarkan distribusi data pengawas pada masing-masing kabupaten/kota dan jenjang kepengawasan, dimana Provinsi Bali memiliki jumlah pengawas sebanyak 572 orang. Pengawas sekolah tersebut meliputi pengawas jenjang TK/SD yang merupakan jumlah terbesar mencapai 60,74% (362 orang) dari total pengawas yang ada. Selanjutnya pengawas jenjang SMP sebesar 19,12% (114 orang), pengawas jenjang SMA 9,56% (57 orang), dan terakhir pengawas jenjang SMK sebesar 6,54% (39 orang). Distribusi pengawas sekolah per-kabupaten/kota menunjukkan jumlah pengawas terbesar terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 172 orang (30,07%), selanjutnya Kabupaten Karangasem sebanyak 94 orang (16,43%), Kabupaten Tabanan 65 orang (11,36%), Kota Denpasar 60 orang (10,49%), Kabupaten Gianyar 52 orang (9,09%), Kabupaten Bangli 41 orang ( 7,17%), Kabupaten Badung 36 orang (6,29%), Kabupaten Jembrana 29 orang (5,07%), dan jumlah paling kecil di Kabupaten Klungkung sebanyak 23 orang (4,02%). Tabel 30 Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 yang Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik Pengawas TK/SD
Pengawas SMP
Pengawas SMA
Pengawas SMK
Total Pengawas
Buleleng Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Denpasar
113 20 44 19 32 18 22 47 41
24 4 7 8 20 4 10 28 8
19 3 7 6 0 1 6 9 6
11 2 7 3 0 0 3 7 5
167 29 65 36 52 23 41 91 60
Jumlah
356
113
57
38
564
Kab/Kota
Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data Diolah)
Grafik 39 Perbandingan Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Berdasarkan Status Sertifikasi Guru
53
Berdasarkan perbandingan pengawas sekolah yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi, terlihat bahwa hampir semua pengawas sekolah sudah memiliki sertifikat pendidik, dengan jumlah mencapai 98,60% (564 orang), sedangkan 8 orang pengawas belum memiliki sertifkat pendidik karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yaitu menjadi pengawas sekolah setelah Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 diterbitkan. Perbandingan pengawas sekolah yang sudah memiliki sertifikat pendidik di masing-masing kabupaten/kota dapat digambarkan sebagai berikut: di Kabupaten Jembarana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Kota Denpasar semua pengawas sekolahnya sudah memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan di Kabupaten Buleleng baru mencapai 97,09% (167 orang) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, dan 5 orang yang belum bersertifikat pendidik. Kondisi serupa terdapat di Kabupaten Karangasem dimana 96,81% (91 orang) pengawas sekolah sudah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan 3 orang pengawas sekolah belum bersertifikat pendidik. Tabel 31 Data Pengawas Sekolah Di Provinsi Bali Tahun 2014 yang Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang
Seluruh Pengawas
Sudah Sertifikasi
Pengawas TK/SD
362
356
Pengawas SMP
114
113
Pengawas SMA
57
57
Pengawas SMK
39
38
572
564
Total Sumber :SIM PADAMU NEGERI 2014 (Data Diolah)
Grafik 40 Perbandingan Data Pengawas Sekolah di Provinsi Bali Berdasarkan Status Sertifikasi Guru
Perbandingan data pengawas sekolah berdasarkan status sertifikasi per-jenjang kepengawasan memperoleh gambaran sebagai berikut: pengawas sekolah TK/SD yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 356 orang (98,34%) dari 362 orang pengawas sekolah. Artinya masih ada 6 orang pengawas TK/SD yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas sekolah SMP yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 113 orang (99,12%) dari 114 54
orang pengawas sekolah dan pengawas sekolah SMK yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 38 orang (97,44%) dari 39 orang pengawas sekolah. Sedangkan pengawas SMA seluruhnya sudah memiliki sertifikat pendidik. 9. Sebaran Guru Yang Mendapatkan Pelatihan Kurikulum 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Sejalan dengan diterbitkannya Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sejak tahun 2010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan terciptanya budaya mutu pendidikan dengan mendorong dan mengoptimalkan terlaksananya proses penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Salah satu usaha kearah itu adalah dengan cara pengembangan kurikulum. Dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, masih dijumpai beberapa masalah prinsip didalam strukutur kurikulum antara lain: 1. Konten kurikulum yang terlalu padat, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi, belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan dan pengetahuan. 2. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 4. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum 5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 6. Standar Proses Pembelajarannya juga belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru 7. Standar Penilaiannya belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. 8. KTSP tahun 2006 memerlukan dokumen yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. Setelah melalui berbagai evaluasi penyempurnaan terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut, pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 dengan dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad 21 yang ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, knowledge-based society dan kompetensi masa depan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum ini harus disosialisasikan 55
secara luas kepada semua insan pendidikan melalui penyebaran informasi kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru kepada DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kapupaten/Kota dan masyarakat. Sedangkan Pelatihan Kurikulum 2013 perlu dilakukan terhadap guru, kepala sekolah dan pengawas karena unsur-unsur inilah yang langsung bersentuhan dengan kurikulum baru ini. Memenuhi amanat tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali telah menyelenggarakan pelatihan kurikulum 2013 bagi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (kepala sekolah dan pengawas sekolah) semua jenjang pendidikaan dasar dan menengah di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pelatihan kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada tahun 2014 bertujuan agar guru dapat mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Disampin itu melalui pelatihan ini guru juga diharapkan mampu untuk memahami prinsip dan konsep kurikulum 2013 yang meliputi : a. Rasional Kurikulum 2013; b. Elemen perubahan Kurikulum; c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar; d. Strategi implementasi Kurikulum 2013; e. Isi buku guru dan buku siswa; f. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); g. Cara Penilaian sesuai tuntutan Kurikulum 2013; h. Cara melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum 2013; i. Skenario pelaksanaan pelatihan dan metodologi pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Sasaran pelatihan kurikulum 2013 pada tahun 2014 ini adalah guru dan kepala sekolah pada semua jenjang, serta pengawas sekolah. Guru sasaran pada jenjang SD adalah guru kelas I, II, IV, dan V. Pada jenjang SMP, sasarannya adalah guru mata pelajaran kelas VII, dan VIII yang mengampu mata pelajaran; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Seni Budaya, Bimbingan dan Konseling (BK), dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sasaran pada jenjang SMA dan SMK adalah guru mata pelajaran kelas X dan XI yang mengampu mata pelajaran; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Seni Budaya, Bimbingan dan Konseling (BK), dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kepala Sekolah sasaran adalah semua kepala sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan sasaran pengawas sekolah adalah pengawas satuan pendidikan dasar dan pengawas mata pelajaran. Pelatihan kurikulum 2013 dilaksanakan dengan 2 pola yaitu pola 42 jam pelajaran dan pola 52 jam pelajaran. Pola 42 jam pelajaran diberlakukan bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk aspek manajerial dan supervisi, yang dilaksanakan selama 4 hari. Pola 52 jam pelajaran diberlakukan bagi guru sasaran jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta seluruh kepala sekolah untuk aspek akademik. Pelatihan kurikulum 2013 pola 52 jam pelajaran dilaksanakan selama 5 hari. Hasil keikutsertaan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah termasuk instruktur nasional dalam pelatihan kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh LPMP Provinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, diuraikan sebagai berikut:
56
Tabel 32. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014 Peserta pelatihan Kurikulum 2013 2013 Kab/Kota
Guru
TOTAL
Kepala Sekolah
SD
SMP
SMA
SMK
SD
SMP
SMA
SMK
Buleleng
1,961
1,045
584
138
479
70
34
22
4,333
Jembrana
581
318
186
53
178
22
13
8
1,359
Tabanan
1,369
866
447
116
311
33
12
10
3,164
Badung
1,360
750
370
169
233
44
16
13
2,955
Gianyar
1,288
720
313
177
281
38
11
18
2,846
Klungkung
552
369
247
25
131
13
11
7
1,355
Bangli
656
397
171
92
142
18
5
10
1,491
Karangasem
1,551
718
333
14
353
31
16
9
3,025
Denpasar
1,490
684
381
194
189
49
25
15
3,027
112
23,555
Total 10,808 5,867 3,032 978 2,297 318 143 Sumber :Unit Implementasi Kurikulum LPMP Provinsi Bali 2014 (Data Diolah)
Tabel 33. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014 Peserta pelatihan Kurikulum 2013 2013 Guru
Kepala Sekolah
Total Peserta
Buleleng
3,728
605
4,333
8,134
Jembrana
1,138
221
1,359
2,847
Tabanan
2,798
366
3,164
6,134
Badung
2,649
306
2,955
6,654
Gianyar
2,498
348
2,846
6,036
Klungkung
1,193
162
1,355
2,913
Bangli
1,316
175
1,491
3,022
Karangasem
2,616
409
3,025
5,712
Denpasar
2,749
278
3,027
6,995
Total 20,685 2,870 23,555 Sumber :Unit Implementasi Kurikulum LPMP Provinsi Bali 2014 (Data Diolah) Keterangan: Total Guru tidak termasuk guru TK dan SLB
48,447
Kab/Kota
57
Total Guru*
Grafik 41. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014
Tabel 33 dan Grafik 41 di atas menggambarkan jumlah guru dan kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum pada tahun 2014. Secara keseluruhan guru yang jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang sudah mengikui pelatihan kurikulum adalah sebanyak 23.555 orang atau sebesar 48,62% dari total guru di Provinsi Bali. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.685 orang (87,82%) adalah guru, sedangkan kepala sekolah yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 2.870 orang atau sebesar 12,18%. Dilihat dari sebaran per kabupaten/kota, persentase terbesar dari guru yang mengikuti pelatihan kurikulum 2013 dibandingkan dengan total guru di kabupaten tersebut, terdapat di Kabupaten Buleleng dengan persentase sebesar 53,27% atau sebanyak 4.333 orang. Selanjutnya secara berurutan adalah Kabupaten Karangasem sebesar 52,96% atau sebanyak 3.025 orang, Kabupaten Tabanan 51,58% (3.164 orang), Bangli 49,34% (1.491 orang), Jembrana 47,73% (1.359 orang), Gianyar 47,15% (2.846 orang), Klungkung 46,52% (1.355 orang), Badung 44,41% (2.955 orang), dan Kota Denpasar 43,27% (3.027 orang). Diluar jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas Pendidikan juga melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 bagi guru yang belum pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP. Teknis pelatihan di setiap kabupaten/kota tersebut tetap mengacu kepada pedoman pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
58
Tabel 34. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014 per Jenjang Sekolah Peserta pelatihan Kurikulum 2013 2013 Guru
Kepala Sekolah
Total Peserta
SD
10,808
2,297
13,105
26,554
SMP
5,867
318
6,185
11,295
SMA
3,032
143
3,175
5,597
SMK
978
112
1,090
5,001
20,685
2,870
23,555
48,447
Kab/Kota
Total
Total Guru*
Sumber :Unit Implementasi Kurikulum LPMP Provinsi Bali 2014 (Data Diolah) Keterangan: Total Guru tidak termasuk guru TK dan SLB
Grafik 42. Data Guru dan Kepala Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014 per Jenjang Sekolah
Peserta pelatihan kurikulum 2013 dilihat dari jenjang sekolah, memperlihatkan sebaran guru dan kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yaitu: pada jenjang SD guru dan kepala sekolah yang mengikuti pelatihan adalah sebesar 49,35% (13.105 orang). Pada jenjang SMP sebesar 54,76% (6.185 orang), jenjang SMA 56,73% (3.175 orang), dan jenjang SMK sebesar 21,80% (1.090 orang).
59
Tabel 35. Data Pengawas Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014 Kab/Kota
Pengawas Sekolah
Total Pengawas
Buleleng
88
172
Jembrana
26
29
Tabanan
27
65
Badung
36
36
Gianyar
47
52
Klungkung
26
23
Bangli
41
41
Karangasem
47
94
Denpasar
38
60
Total 376 Sumber :Unit Implementasi Kurikulum LPMP Provinsi Bali 2014 (Data Diolah)
572
Grafik 43. Data Pengawas Sekolah yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Di Provinsi Bali Tahun 2014
Gambaran pengawas sekolah yang mengikuti pelatihan kurikulum 2013 dibandingkan dengan total pengawas di kabupaten tersebut, mulai dari perbandingan terbesar sampai dengan terkecil adalah sebagai berikut: perbandingan terbesar terdapat di Kabupaten Klungkung, Badung, dan Bangli dengan persentase sebesar 100%, yang berarti semua pengawas di Kabupaten Klungkung, Badung, dan Bangli sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013. Selanjutnya secara berurutan adalah Gianyar dengan persentase sebesar 90,38% atau sebanyak 47 orang. Jembrana 89,66% (26 orang), Kota Denpasar 63,33% (38 orang), Buleleng 51,16% (88 orang), Karangasem 50% 47 orang, dan Kabupaten Tabanan sebesar 41,54% (27 orang). 60
DAFTAR SEKOLAH PILOTING IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PROVINSI BALI TAHUN AJARAN 2013/2014 Jenjang SD No
Propinsi
Kabupaten/Kota
Nama Sekolah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana
SD JEMBATAN BUDAYA SD NEGERI 9 BENOA SD NEGERI 5 BENOA SD PLUS WIDIATMIKA SD NO. 11 JIMBARAN SD NO. 1 DALUNG SD NEGERI 1 KEROBOKAN SD NO 2 TIBUBENENG SD K THOMAS AQUINO TUKA SD NEGERI 1 BUDUK SD NEGERI 4 KAWAN SD NEGERI 4 KAYUBIHI SD NEGERI 4 CEMPAGA SD NEGERI 6 JEHEM SD NEGERI 1 TEMBUKU SD NEGERI 6 YANGAPI SD NEGERI 4 BANYUASRI SD NEGERI 4 KALIUNTU SD NEGERI 4 KAMPUNG BARU SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA SD NEGERI 3 BANJAR JAWA SD NEGERI 1 BUSUNGBIU SD NEGERI 6 PEJARAKAN SD NEGERI 2 BLAHBATUH SD NEGERI 7 GIANYAR SD NEGERI 1 GIANYAR SD NEGERI 2 GIANYAR SD NEGERI 4 SEBATU SD NEGERI 2 BATUBULAN SD NEGERI 1 UBUD SDK MARSUDIRINI SD NEGERI 1 NUSASARI
33 34 35 36
Bali Bali Bali Bali
Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana
SD NEGERI 1 MELAYA SD NEGERI 2 TEGALCANGKRING SD NEGERI 5 YEHEMBANG SD NEGERI 1 BANJAR TENGAH
61
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar
SD NEGERI 1 BALER BALE AGUNG SD N 5 KARANGASEM SD NEGERI 1 KARANGASEM SD NEGERI 2 NGIS SD NEGERI 4 NONGAN SD NEGERI 2 PESABAN SD NEGERI 1 TAKMUNG SD NEGERI 1 PAKSEBALI SD NEGERI SATRA SD NEGERI 1 KAMASAN SD NEGERI 1 SEMARAPURA KANGIN SD NEGERI 1 SEMARAPURA TENGAH SD NEGERI 1 BATURITI SD NEGERI 7 BANJAR ANYAR SD NEGERI 8 BANJAR ANYAR SD NEGERI 1 KELATING SD NEGERI 2 SAMSAM SD NEGERI 3 TUA SD NEGERI 2 CAU BELAYU SD NEGERI 1 TUA SD NEGERI 3 MENGESTA SD NEGERI 1 BIAUNG SD NEGERI 1 DAJAN PEKEN SD SARASWATI TABANAN SD TAMAN RAMA SD NEGERI 1 PADANG SAMBIAN SD SANTO YOSEPH 2 SD MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR SD MUHAMMADIYAH 3 SD NEGERI 12 SESETAN SD TUNAS BANGSA SD NEGERI 1 RENON SD KRISTEN HARAPAN SD NEGERI 1 SUMERTA SDIT ALBANNA SD TUNAS DAUD SD NEGERI TULANGAMPIANG
74
Bali
Kota Denpasar
SD SARASWATI 1 DENPASAR
Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem
62
Jenjang SMP No
Propinsi
Kabupaten/Kota
Nama Sekolah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Bangli Kab. Bangli
SMP NGURAH RAI KEROBOKAN SMP KALAM KUDUS SMP NEGERI 2 MENGWI SMP NEGERI 1 MENGWI SMP NEGERI 1 KUTA SMP NEGERI 2 KUTA SMP GURUKULA BANGLI SMP NEGERI 1 BANGLI SMP NEGERI 1 KINTAMANI
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kab. Bangli Kab. Bangli Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Karangasem
SMP NEGERI 1 SUSUT SMP MADYA WIDYA DHARMA SUTER SMP NEGERI 3 TEMBUKU SMP NEGERI 4 SINGARAJA SMP NEGERI 1 SINGARAJA SMP NEGERI 2 SINGARAJA SMP NEGERI 1 BANJAR SMP NEGERI 3 BUSUNGBIU SMP NEGERI 2 GIANYAR SMP NEGERI 1 TEGALLALANG SMP NEGERI 1 UBUD SMP NEGERI 1 GIANYAR SMP NEGERI 1 BLAHBATUH SMP NEGERI 3 MELAYA SMP NEGERI 4 MELAYA SMP NEGERI 1 NEGARA SMP NEGERI 4 NEGARA SMP NEGERI 3 MENDOYO SMP NEGERI 1 KUBU
29
Bali
Kab. Karangasem
SMP NEGERI 1 AMLAPURA
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kab. Karangasem Kab. Karangasem Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kab. Tabanan Kab. Tabanan
SMP NEGERI 2 AMLAPURA SMP NEGERI 2 RENDANG SMP NEGERI 2 SELAT SMP NEGERI 2 DAWAN SMP NEGERI 1 DAWAN SMP NEGERI 3 DAWAN SMP NEGERI 2 SEMARAPURA SMP NEGERI 1 PENEBEL SMP NEGERI 4 PUPUAN SMP NEGERI 2 SELEMADEG TIMUR
63
40 41 42 43 44 45
Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kab. Tabanan Kab. Tabanan Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar
SMP NEGERI 3 SELEMADEG TIMUR SMP NEGERI 1 TABANAN SMP NASIONAL DENPASAR SMPN 1 Denpasar SMP N 2 DENPASAR SMP DHARMA WIWEKA DENPASAR
46
Bali
Kota Denpasar
SMP TAWAKKAL Jenjang SMA
No
Propinsi
Kabupaten/Kota
Nama Sekolah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali
Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Karangasem Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kab. Tabanan Kab. Tabanan Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar
SMAN 1 ABIANSEMAL SMAN 1 KUTA SMAN 1 KUTA UTARA SMAN 1 BANGLI SMAN 1 SINGARAJA SMAN 2 SINGARAJA SMAN 3 SINGARAJA SMAN 4 SINGARAJA SMAN 1 BUSUNGBIU SMAN 2 BUSUNGBIU SMAN 1 BLAHBATUH SMAN 1 GIANYAR SMAN 1 UBUD SMAN 1 MELAYA SMAN 1 NEGARA SMAN 1 AMLAPURA SMAN 2 AMLAPURA SMAS PGRI 1 AMLAPURA SMAN 1 SEMARAPURA SMAN 2 SEMARAPURA SMAN 1 KERAMBITAN SMAN 1 TABANAN SMAN 2 TABANAN SMAN 1 DENPASAR SMAN 3 DENPASAR SMAN 8 DENPASAR SMAN 4 DENPASAR SMAN 2 DENPASAR
29
Bali
Kota Denpasar
SMAN 5 DENPASAR
64
Jenjang SMK No
Propinsi
Kabupaten/Kota
Nama Sekolah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI
KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BADUNG KAB. BANGLI
SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN SMK NUSA DUA SMK PARIWISATA MENGWITANI SMK PARIWISATA TRIATMA JAYA BADUNG SMK PGRI 1 BADUNG SMK PGRI 2 BADUNG SMK PRSHANTI NILAYAM KUTA SMK WIDYA MANDALA SMK WIRA HARAPAN SMK NEGERI 1 BANGLI
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI BALI
KAB. BULELENG KAB. BULELENG KAB. BULELENG KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. GIANYAR KAB. JEMBRANA KAB. JEMBRANA KAB. JEMBRANA KAB. KARANGASEM KAB. KARANGASEM KAB. KLUNGKUNG KAB. TABANAN KAB. TABANAN KAB. TABANAN KAB. TABANAN KAB. TABANAN KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR
SMK NEGERI 1 SINGARAJA SMK NEGERI 2 SINGARAJA SMK NEGERI 3 SINGARAJA SMK NEGERI 1 GIANYAR SMK NEGERI 1 MAS UBUD SMK NEGERI 1 TAMPAK SIRING SMK NEGERI 1 TEGALLALANG SMK NEGERI 2 SUKAWATI SMK NEGERI 3 SUKAWATI SMK PARIWISATA WERDI SILA KUMARA SMK PGRI 1 GIANYAR SMK PGRI PAYANGAN SMK NEGERI 1 NEGARA SMK NEGERI 2 NEGARA SMK NEGERI 3 NEGARA SMK NEGERI 1 ABANG SMK NEGERI 1 KUBU SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG SMK NEGERI 1 TABANAN SMK NEGERI 2 TABANAN SMK PARIWISATA DWI TUNGGAL TABANAN SMK PARIWISATA TRIATMA JAYA SMKN 3 TABANAN SMK KERTHA WISATA DENPASAR SMK NEGERI 1 DENPASAR SMK NEGERI 2 DENPASAR SMK NEGERI 3 DENPASAR SMK NEGERI 4 DENPASAR SMK NEGERI 5 DENPASAR
65
40 41 42 43 44 45
BALI BALI BALI BALI BALI BALI
KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR
SMK PARIWISATA HARAPAN DENPASAR SMK PGRI 1 DENPASAR SMK PGRI 2 DENPASAR SMK PGRI 3 DENPASAR SMK PGRI 4 DENPASAR SMK PGRI 5 DENPASAR
46 47
BALI BALI
KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR
SMK REKAYASA DENPASAR SMK TI BALI GLOBAL
66
BAGIAN KETIGA SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Simpulan Berdasar pada hasil analisis data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Provinsi Bali tahun 2014 yang bersumber pada hasil verifikasi dan validasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) berbasis Sistem Informasi Manajemen Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (SIM PADAMU NEGERI) yang disajikan dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Jumlah sekolah di Provinsi Bali yang terdata tahun 2014 berjumlah 4.529 sekolah yang terdiri dari jenjang TK sebanyak 1.354 sekolah (29,89%), SD 2.427 sekolah (53,58%), SMP 400 sekolah (8,93%), SMA 167 sekolah (3,79%), dan SMK 165 sekolah (3,55%) serta jenjang SLB sebanyak 16 sekolah (0,35%). 2. Dari seluruh jumlah sekolah yang terdapat di Provinsi Bali 61,25% (2.774 sekolah) diantaranya adalah sekolah negeri dan 38,75% (1.755 sekolah) merupakan sekolah swasta. 3. Jumlah data pendidik (guru) di Provinsi Bali yang sudah diperbaharui dalam verifikasi dan validasi data tahun 2014 berjumlah 54.769 orang terdiri dari 5.947 orang guru TK, 26.554 orang guru SD, 11.295 orang guru SMP, 5.597 orang guru SMA, 5.001 orang guru SMK, dan 375 orang guru SLB. 4. Jumlah guru di Provinsi Bali mengalami pertumbuhan sebesar 3,37% atau sebanyak 1.516 orang. 5. Jumlah guru paling banyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 16,23% (8.888 orang) dan paling kecil terdapat di kabupaten Jembrana sebesar 5,95% (3.262 orang). 6. Berdasarkan jenis kelamin guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan guru lakilaki dengan perbandingan 56,63% (31.014 orang) perempuan dan 43,37%(23.755 orang) guru laki-laki. 7. Berdasarkan status kepegawaian guru PNS berjumlah lebih banyak dibandingkan guru Non PNS yaitu 60,94% (33376 orang) guru PNS dan 39,06% (21.393 orang) guru Non PNS 8. Golongan kepegawaian untuk guru PNS sebagian besar berada pada golongan IV.a yaitu sebanyak 40,62% atau sekitar 21.629 orang. 9. Guru yang sudah berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 sebesar 86,32% (47,274 orang) meningkat dari jumlah tahun 2013 yang hanya sebanyak 44.609 orang. Guru yang belum berkualifikasi pendidikan minimal S1 berjumlah 7.495 orang (13,68%). 10. Menurut distribusi rentang usia sebagian besar guru berada pada rentang usia <=30 tahun yaitu sebesar 23,26% (12.740 orang). 67
11. Guru yang sudah tersertifikasi sampai dengan tahun 2014 yang masih aktif bertugas sebanyak 29.543 orang atau sebesar 53,94% dari seluruh guru di Provinsi Bali. 12. Pengawas sekolah di Provinsi Bali berjumlah sebanyak 572 orang yang terdiri dari pengawas jenjang TK/SD sebesar 60,74% (362 orang), pengawas jenjang SMP sebesar 19,12% (114 orang), pengawas jenjang SMA 9,56% (57 orang), dan pengawas jenjang SMK sebesar 6,54% (39 orang). 13. Pengawas sekolah yang sudah memiliki sertifikat pendidik di Provinsi Bali mencapai 98,60% (564 orang), sedangkan 8 orang pengawas belum memiliki sertifkat pendidik. 14. Distribusi pengawas sekolah yang sudah memiliki sertifikat pendidik meliputi pengawas TK/SD sebanyak 356 orang, pengawas SMP 113 orang, pengawas SMA 57 orang dan pengawas SMK 38 orang. 15. Jumlah guru di Provinsi Bali yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 sebanyak 20.685 orang atau sebesar 87,82%, sedangkan Kepala Sekolah sebanyak 2.870 atau sebesar 12,18%. 16. Jumlah guru di Provinsi Bali yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 per jenjang sekolah yaitu pada jenjang SD untuk guru dan kepala sekolah sebesar 49,35% (13.105 orang), pada jenjang SMP sebesar 54,76% (6.185 orang), jenjang SMA 56,73% (3.175 orang), dan jenjang SMK sebesar 21,80% (1.090 orang) 17. Jumlah pengawas sekolah di Provinsi Bali yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 sebesar 376 orang dari 572 orang total Pengawas di Provinsi Bali.
B. Rekomendasi 1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) agar senantiasa peduli dengan data diri masingmasing dan selalu meng-update data diri masing-masing setiap ada perubahan data. 2. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diharapkan membantu meningkatkan kualitas data PTK di kabupaten/kota masing-masing dengan melaksanakan : a. Penyesuaian ijazah terhadap guru-guru PNS yang telah berkualifikasi pendidikan sarjana (S1), tetapi golongan masih dibawah golongan III. b. Program peningkatan kualifikasi pendidikan terhadap guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang masih memiliki kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat
68
