PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON-FORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON-FORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON-FORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

ii

KATA PENGANTAR Dalam rangka strategi pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PTK PAUD NI) telah disusun langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Langkah-langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan yang menjadi prioritas Direktorat P2TK PAUD NI yakni NUPTK-PNF yakni NUPTK Pamong Belajar, Penilik, TLD, Pendidik PAUD Guru TK Formal, Guru TK Nonformal, Tutor Keaksaraan, Pengelola Keaksaraan, Pengawas TK, Kepala Sekolah TK, sedangkan untuk instruktur kursus dan pengelola kursus berkerjsama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD NI. Untuk pemetaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan karir serta secara luas mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan PTK PAUD NI. Pada tahun 2011 akan dilanjutkan pendataan PTK PAUD NI dengan menggunakan Aplikasi NIPTK. Petunjuk teknis pendataan PTK PAUD NI ini disusun dalam rangka memberikan acuan kepada lembaga dan petugas pengumpulan dan pengolahan data yang ada di pusat, P2PNFI/BP-PNFI, BPKB, LPMP dan SKB kabupaten/kota. Prioritas jenis pendataan PTKPNF pada tahun 2010 mencakup Pendidik PAUD, Tutor Keaksaraan Fungsional, Tutor Kesetaraan (Paket A, B dan C), Instruktur Kursus, Pengelola Kursus dan Pengelola PKBM.

Kegiatan pendataan akan dilaksanakan dengan cara mengirimkan petunjuk teknis dan instrumen secara lebih awal kepada para petugas yang ada di propinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk softcopy berupa access. mdb. Langkah-langkah kegiatan pendataan meliputi: (1) mendesain kegiatan pendataan, 2) Sosialisasi dan ujicoba instrumen pendataan, (3) Penjaringan data PTK PAUD NI di tingkat provinsi, kabupaten/kota,(4) Entry, validasi dan analisis, (5) Verifikasi data, dan (6) Publikasi data PTK PAUD NI kepada pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal di atas, kami menyambut baik petunjuk teknis pendataan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Direktorat Jenderal PAUD NI tahun 2014 ini, semoga petunjuk teknis ini dapat menjawab tantangan kebutuhan yang mendesak dalam memberikan masukan kebijakan untuk masa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan selamat bertugas kepada pihak-pihak terkait dengan kegiatan pendataan ini. Jakarta, April 2014 Direktur PPTK PAUDNI

Dr. Nugaan Yulia Wardhani S, M.Psi NIP. 19560724 198303 2 001

PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON-FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2014

Kegiatan pendataan dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen PAUD NI, Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta P2PNFI/BPPNFI, BPKB, dan SKB.

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii I.

PENDAHULUAN ...................................................................................1 A. B. C. D.

STRUKTUR PENDATAAN ..................................................................5 A. B. C. D. E. F. G.

III.

PENGORGANISASIAN ...................................................................... 11 A. B.

IV.

JENIS SASARAN ............................................................................................ 5 RESPONDEN .................................................................................................. 8 INSTRUMEN .................................................................................................. 8 LANGKAH-LANGKAH PENDATAAN .................................................... 8 MEKANISME PENDATAAN ...................................................................... 9 WAKTU ......................................................................................................... 10 SUMBER PEMBIAYAAN ............................................................................ 10

LEMBAGA YANG TERLIBAT ................................................................... 11 PEMBAGIAN KEWENANGAN/TUGAS ................................................ 11

PENUTUP............................................................................................... 14 PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON-FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2014

II.

LATAR BELAKANG ........................................................................................ 1 DASAR HUKUM .............................................................................................. 2 TUJUAN .............................................................................................................. 4 HASIL YANG DIHARAPKAN ..................................................................... 4

PENDAHULUAN

1

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

S

ebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, Dit. PPTK PAUDNI berupaya menyediakan

data pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang valid, akurat, up to date, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Jenis ketenagaan yang terdapat pada pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, non formal dan informal di bedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu status kepegawaian yaitu pendidik yang PNS dan bukan PNS terdiri dari: 1) Pamong Belajar; 2) Guru PAUD; 3) Tutor Keaksaraan; 4) Instruktur Kursus , dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini non-formal dan informal yang terdiri dari: 1) Penilik; 2) Pengawas TK; 3) Kepala Sekolah TK; 4) TLD/FDI; 5) Pengelola PAUD; 6) Tenaga

Kursus; 9) Pengelola TK. Pada tahun 2010 telah dimulai kegiatan pendataan PTK PAUDNI berbasis NIPTK

PAUDNI,

telah

dilakukan

dari

target

pusat,

propinsi

dan

kabupaten/kota dengan jenis data pamong belajar, penilik, tenaga lapangan dikmas (TLD), pendidik PAUD, tutor keaksaraan fungsional, tenaga administrasi dan tutor kesetaraan paket A, B dan C. Untuk optimalisasi pelaksanaan pendataan pada tahun 2014 ini Dit. PTK PAUDNI bekerjasama dengan Bagian Data dan Informasi, Setditjen PAUDNI, Ditjen PAUD NI, , Dinas Pendidikan Propinsi dan Kab/kota.


Administrasi; 7) Pengelola Program Pendidikan Keaksaraan; 8) Pengelola

PENDAHULUAN

2

Target sasaran prioritas pendataan tahun 2014 adalah: Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Namun demikian pemutakhiran data PTK PAUDNI juga diperlukan guna mengetahui kondisi yang terkini. Agar kegiatan pendataan dapat terselenggara secara efisien dan efektif diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai acuan bagi tim pendataan pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal bekerja sama dengan Setditjen PAUDNI.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;


4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

PENDAHULUAN

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan dosen, serta Tunjangan Kehornatan Profesor;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana terlah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama: Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;

Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

18. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI Tahun 2014.


16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang

PENDAHULUAN

4

C. TUJUAN

1. Umum Pendataan PTK PAUDNI ditujukan untuk menginventarisasi berbagai informasi terkait keberadaan PTK PAUDNI di daerah rangka peningkatan mutu PTK PAUDNI menjadi PTK PAUDNI yang bermutu dan professional.

2. Khusus: a. Memperoleh data PTK PAUDNI yang sesuai dengan keadaan di lapangan, dengan menggunakan mekanisme pendataan NIPTK; b. Memberikan informasi tentang pemetaaan dan profil pendataan PTK PAUDNI tahun 2014.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari pendataan PTK PAUDNI ini adalah

1. Tersedianya data PTK PAUDNI seluruh Indonesia dengan memberikan penomeran NIPTK PAUDNI (Nomor Induk Pendidik dan Tenaga

2. Tersusunnya data PTK PAUDNI yang sudah memiliki NIPTK dapat digunakan sebagai bahan penunjang bagi pengambilan kebijakan untuk peningkatan mutu program serta bagi PTK PAUDNI;

3. Adanya profil data PTK PAUDNI tahun 2012.


Kependidikan Pendidikan Nonformal);

STRUKTUR PENDATAAN

5

II. STRUKTUR PENDATAAN

B

agian ini akan menjelaskan jenis sasaran, responden, instrumen, langkah-langkah pendataan, mekanisme pendataan, waktu dan sumber pembiayaan.

A. JENIS SASARAN

Jenis sasaran pendataan PTK PAUDNI tahun 2014 adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal yang tersebar di wilayah kerja P2PNFI/BPPNFI, BPKB, SKB kab/kota dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kab/kota di 33 propinsi dan Asosiasi/Forum PTK PAUDNI terkait.

PAUDNI meliputi:

Pendidik PTK PAUDNI

Yaitu anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Pendidik pada PTK PAUDNI ini meliputi:


Ruang lingkup yang menjadi sasaran program peningkatan mutu PTK

STRUKTUR PENDATAAN

6

a) Pamong Belajar, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengembangan model pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran pendidikan nonformal dan informal; b) Guru PAUD formal (TK), yaitu Pendidik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk membimbing kegiatan pendidikan bagi anak usia dini formal; c) Guru PAUD Nonformal (KB/TPA/SPS) yaitu tenaga honor yang diberi tugas,

tanggung

jawab,

wewenang

untuk

membimbing

kegiatan

pendidikan anak usia dini nonformal; d) Guru Pendidikan Keaksaraan yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan keaksaraan; e) Fasilitator Desa Binaan Intensif (FDI), yaitu tenaga kontrak berpendidikan sarjana, satu sarjana eksakta dan satunya lagi non-eksakta, yang bertugas memberikan layanan PNF yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa dengan kategori terpencil dan

f) Instruktur kursus yaitu pendidik yang direkrut oleh laembaga kursus berdasarka keahlian sesuai dengan materi yang diampunya.

Tenaga Kependidikan PTK PAUDNI

Yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nonformal. Tenaga kependidikan bertugas

melaksanakan

administrasi

pengelolaan,

pengembangan,


tertinggal;

STRUKTUR PENDATAAN

7

pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan nonformal. Tenaga Kependidikan PTK PAUDNI meliputi: a) Penilik, yaitu

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD NI; b) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), yaitu tenaga yang berstatus sebagai tenaga kontrak dengan latar pendidikan sarjana, yang bertugas mendukung penyelenggaraan program PAUD NI di kabupaten/kota; c) Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal, yaitu tenaga yang melakukan pengorganisasian kegiatan pada suatu kelompok tertentu guna menyelenggarakan satu atau beberapa kegiatan pendidikan nonformal; d) Tenaga Administrasi, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan

tertib

administratif

pada

satuan

pendidikan

nonformal;

kewenangan menyelenggarakan/mengelola serta memberikan pelayanan pada lembaga/unit perpustakaan/taman bacaan masyarakat; f) Nara Sumber Teknis, yaitu tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, serta dilibatkan dalam upaya peningkatan kemampuan sasaran PAUD NI pada satuan pendidikan; g) Laboran, yaitu tenaga yang memiliki kualifikasi tertentu yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola laboratorium.


e) Tenaga Perpustakaan/Pustakawan, yaitu tenaga yang diberi tugas dan

STRUKTUR PENDATAAN

8

B. RESPONDEN

Yang dimaksud dengan responden adalah orang yang mengisi kuesioner, dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (Pamong Belajar, Penilik, Guru PAUD Nonformal (Guru KB, Guru TPA, Guru SPS), Guru keaksaraan Fungsional, Instruktur Kursus, Tutor Pendidikan Keaksaraan, Pengelola PAUD, Pengelola PKBM, Pengelola KB, Pengelola TPA, Pengelola SPS, Pengelola Kursus, Pengelola TBM, TLD, dan FDI, Guru TK, Kepsek TK, dan Pengawas TK.

C. INSTRUMEN

Pengumpulan data menggunakan format yang menggunakan NUPTK : 1. Instrumen (1) tentang identitas instansi/lembaga; 2. Instrumen (2) tentang data individu pendidik dan tenaga kependidikan

D. LANGKAH-LANGKAH PENDATAAN

Koordinasi awal dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan peran dari Ditjen PAUD NI, dan Sekretariat Jenderal, terutama dengan PDSP (Pusat Data dan Statistik Pendidikan). Adapun langkah-langkah pendataan sebagai berikut: 1. Penyusunan petunjuk teknis pendataan PTK PAUDNI tahun 2014; 2. Orientasi Teknis Pengelola Pendataan PTK PAUDNI;


pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.

STRUKTUR PENDATAAN

9

3. Pengumpulan dan peng-entry-an data PTK PAUDNI di tingkat Kab/Kota oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota; 4. Validasi, analisis, dan verifikasi data PTK PAUDNI tingkat Nasional; dan 5. Publikasi data PTK PAUDNI.

E. MEKANISME PENDATAAN

1. Mekanisme pelaksanaan dengan menggunakan Aplikasi NIPTK; 2. Petunjuk teknis pendataan diterbitkan oleh Dit.PPTK PAUDNI, Ditjen PAUD NI; 3. Penggandaan dan pendistribusian instrumen secara terbatas dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhannya; 4. Strategi

penyampaian

instrumen

ke

PTK

PAUDNI

melalui

P2PNFI/BPPNFI, BPKB dan SKB UPTD Kab/Kota atau satuan PAUD NI; 5. Instrumen diisi oleh PTK PAUDNI yang bersangkutan, dan pemberkasan

Kabupaten/Kota. Jika terjadi pemutakhiran data pada PTK PAUDNI, maka individu tersebut melapor dan mengisi kelengkapan datanya dan dikirim kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 6.

Input, pengolahan data dengan menggunakan Aplikasi Online dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, P2PNFI/BPPNFI, BPKB ,SKB UPTD Kab/Kota dan dikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi guna diverifikasi;

7. Validasi Data yang telah diolah dengan oleh Dinas Pendidikan Provinsi diajukan ke Ditjen PAUD NI guna sinkronisasi data;


isian instrumen dikirim ke SKB UPTD Kab/Kota dan Dinas Pendidikan

STRUKTUR PENDATAAN

10

8. Sinkronisasi dan Koordinasi akhir data PTK PAUDNI secara nasional dilakukan oleh Direktorat P2TK PAUDNI berkerjasama dengan Bagian data dan Informasi, Sesditjen PAUDNI.

Pelaksanaan pendataan PTK PAUDNI dilakukan selama dua belas (12) bulan dari bulan Januari s.d Desember 2014.

G. SUMBER PEMBIAYAAN

Pelaksanaan pendataan PTK PAUDNI tahun 2014 dibiayai

oleh DIPA

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal


F. WAKTU

PENGORGANISASIAN

11

III. PENGORGANISASIAN

K

egiatan pendataan PTK PAUDNI Tahun 2014 ini secara garis besar dibagi dalam beberapa tahapan pengorganisasian, diantaranya sebagai berikut:

A. LEMBAGA YANG TERLIBAT

Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pendataan

antara lain Direktorat

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, P2PNFI/BPPNFI, BPKB, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan LPMP yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi, dan tingkat SKB kab/kota

B. PEMBAGIAN KEWENANGAN/TUGAS

Direktorat PPTK PAUDNI, Ditjen PAUD NI

Tim pendataan mengkoordinasi pelaksanaan pendataan di seluruh Indonesia, dengan rincian tugas sbb: a. Menyusun petunjuk teknis pendataan PTK PAUDNI tahun 2014.


yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kab/kota.

PENGORGANISASIAN

12

b. Melakukan orientasi teknis kepada pengelola/petugas pendataan PTK PAUDNI. c. Mensosialisasikan kegiatan pendataan PTK PAUDNI tahun 2014. d. Menganalisis, verifikasi, publikasi data PTK PAUDNI.

Tingkat Provinsi

Tim Pendataan Dinas Pendidikan Provinsi bekerjasama dengan P2PNFI/BPPNFI/BPKB dan Asosiasi Profesi /Forum PTK PAUDNI Propinsi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Tugas tim pendataan Provinsi sbb: a. Melakukan penjaringan, entry, validasi secara online; b. Memantau dan mengkoordinir data dari wilayah kabupaten/kota yang belum diterima oleh petugas tingkat provinsi.

Tim Pendataan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota. Tugas tim pendataan sbb: a.

Membantu petugas propinsi dalam, entry dan pentabulasian data PTK PAUDNI tingkat kabupaten/kota, serta menyusunnya menjadi data elektronis;


Tingkat Kabupaten/Kota

PENGORGANISASIAN

13

b. Membantu petugas propinsi dalam melakukan verifikasi dan melengkapi data yang belum sesuai dengan instrumen secara online, dan memperbaiki data yang tidak lengkap ataupun keliru dalam pengisiannya.

Petugas Pelaksana

a. Tim Pendataan pusat adalah mereka yang diberikan tugas dan kewenangan yang ditetapkan oleh Surat keputusan Ditjen PAUDNI; b. Tim Pendataan Provinsi adalah Pengelola Pendataan di Dinas Pendidikan Propinsi; c. Tim Pendataan Kabupaten/Kota adalah Pengelola pendataan di Dinas Pendidikan Kab/Kota .

Mitra Kerja

Untuk optimalisasi pelaksanaan pendataan pada tahun 2014 Direktorat PTK

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Pusat Data Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.


PAUDNI bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan,

PENUTUP

14

IV. PENUTUP

P

etunjuk teknis Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal ini merupakan panduan mekanisme pendataan PTK PAUDNI tahun 2014. Petunjuk

teknis ini digunakan sebagai acuan bagi tim pendataan PTK PAUDNI baik di tingkat

Direktorat

Pembinaan

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal, P2PNFI/BPPNFI, BPKB dan SKB kab/kota serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat propinsi dan kab/kota serta asosiasi profesi/forum PTK PAUDNI


terkait.

PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON-FORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014

Recommend Documents