A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
P P
Pembelanjaan Publik Sektor Pendidikan
A C
Nazamuddin
E P
FE Unsyiah
Disampaikan pada PELATIHAN ANALISIS BELANJA PUBLIK ACEH , 15 – 19TH Oktober 2012, Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh
1
Prinsip Penting dalam Pengelolaan Dana Pendidikan
P P
• Efficiency (Tidak Mubazir)
– Efisiensi Internal dan Efisiensi external – Pendidikan mesti disediakan oleh penyedia yang dapat menyelenggarakannnya secara efisien
A C
• Equity (Merata)
– ketidakmerataan antar provinsi semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah nasional, ketidakmerataan antar kabupaten menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu ketidakmerataan (inequity) harus mendasari kebijakan pembiayaan pendidikan.
• Adequacy (Memadai)
E P
– Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan pendidikan secara cukup (adequate) dan merata (equitable) untuk menjamin bahwa wajib belajar dapat dibiayai secara memadai dan tidak ada anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah tidak bersekolah hanya karena orangtuanya tidak mampu
2
Efisiensi Eksternal
P P
• Sejauh mana belanja di sektor pendidikan sudah memperbaiki kesejahteraan ? • Dua indikator utama : kemiskinan dan pengangguran
E P
A C
3
Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh, 2008-2012
P P
Rp. 000
E P
A C
4
Penduduk Miskin di Aceh
P P
35.00 30.00 25.00
A C
20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
19,46%
E P
11,96%
5
Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh
P P
16.00
14.00
12.00
A C
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
E P
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
7,43%
2010
2011
6
6,32%
2012 Indonesia, 2012
PERINGKAT MENURUT NILAI RATAAN IPA YANG DIRAIH OLEH PEMINAT SNMPTN 2012 MENURUT PROVINSI ASAL SLTA Provinsi Peringkat DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Banten Kepulauan Riau Bali Sumatera Barat Kepulauan Bangka Belitung Lampung Kalimantan Selatan Sumatera Utara Sumatera Selatan Riau Kalimantan Timur Bengkulu Jambi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Papua Barat Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Aceh
29
A C
E P Sulawesi Tengah Papua Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara
P P
Sumber: Rapat Rektor tentang SNMPTN 2012
30 31 32 33 34 35
7
Ketentuan Alokasi Dana Pendidikan Aceh
P P TDBH MIGAS 100%
DANA OTSUS 100 %
Kab/Kota 60%
Minimal 20 % Sektor Pendidikan
Qanun No.2/2008
80 % sektor lainnya
Propinsi 40%
Minimal 20% Sektor Pendidikan
E P
A C
Qanun No.5/ 2008
80 % sektor lainnya
30% Sektor Pendidikan
Minimum UU PA & Maksimum Kab/Kota Propinsi Qanun 60% 40% No.2/2008
Qanun No.5/ 2008
8
8
Kewenangan Pem. Aceh mengatur Dana Pendidikan
P P
Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam hal :
a) Pengelolaan tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (TDBH Migas) yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan b) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan c) Pengaturan alokasi dana pendidikan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
E P
A C
Pasal 17 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
9
Efisiensi Internal Sistem Pendidikan : Beberapa Indikator Capaian Pendidikan Aceh No. INDIKATOR PENDIDIKAN 1
2
2003
2004
2005
2006
2007
7-12
98.05
98.67
…
98.88
98.95
13-15
92.89
94.99
…
93.83
94.06
16-18
72.25
73.31
…
72.43
72.79
19-24
17.12
18.68
…
20.95
23.60
107.64
108.84
…
113.40
116.36
4
Angka Partisipasi Kasar (%)
6
72.74
73.53
72.41
23.13
22.82
24.11
…
115.20
111.77
115.06
…
92.16
88.65
87.99
…
78.19
82.84
80.96
…
96.05
96.95
97.32
92.57
76.58
77.40
78.58
74.76
62.19
62.12
62.42
61.43
95.75
79.98
…
78.39
76.44
62.04
…
57.07
61.95
3.96
…
4.97
5.37
4.81
4.13
5.30
…
17.52
…
18.93
18.19
20.11
18.38
11.31
…
29.37
…
30.44
28.30
25.14
26.40
26.93
…
23.44
…
21.51
21.32
21.49
21.65
26.95
…
25.71
…
24.14
26.82
28.45
29.44
29.50
…
3.93
…
5.15
4.87
3.61
3.13
2.74
3.66
3.72
4.31
…
5.73
5.49
4.06
3.61
3.12
…
1.28
1.39
…
2.44
2.09
1.11
0.88
0.74
…
10.80
12.60
…
14.81
14.48
11.71
10.79
9.30
…
…
…
…
8.50
8.50
8.50
8.62
8.81
8.90
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15+ (%)
E P 3.96
17.60 30.31 23.81 24.33
3.25
Sumber : BPS, 2012
72.73
95.48
61.63
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
94.07
…
SM/MA/Paket C
45+
94.99
95.88
78.74
15-44
94.31
81.81
SMP/MTS/Paket B
15+
94.15
73.70
95.36
10+
99.03
…
SD/MI/Paket A
Angka Buta Huruf (%)
99.19
75.28
Angka Partisipasi Murni (%)
Tamat SMA/Sederajat
99.07
94.48
74.42
Tamat SMP/Sederajat
5
A C
99.03
96.50
SM/MA/Paket C
Tamat SD/Sederajat
2011
…
94.16
Tidak Tamat SD/sederajat
2010
95.87
SMP/MTS/Paket B
Tidak/Belum Pernah Bersekolah
2009
P P
Angka Partisipasi Sekolah (%)
SD/MI/Paket A
3
2008
10
Belanja Pendidikan Pemilahan Menurut Jenis Belanja Rata-rata 23 Kab/Kota TA. 2010
P P
GNP 16%
A C
MSI 6.2% MSP 5.8%
E P GP 67%
GP = Gaji Pendidik GNP = Gaji Non-Pendidik MSI =Belanja Modal untuk Infrastruktur Sekolah MSP = Belanja Modal untuk Pembelajaran Sekolah MNS = Belanja Modal Non-Sekolah OS = Belanja untuk Operasional Sekolah ONS = Belanja untuk Operasional Non_Sekolah
MNS 0.4% OS 2.3%
ONS 2.4%
Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2010 11
Pertanyaan-pertanyaan paling penting sekitar keuangan publik
P P
• Apakah dana sampai kepada tujuan yang diinginkan? • Apakah belanja sesuai dengan prioritas kebijakan ? • Apa yang sudah dicapai? Perlu telaah manfaat pemanfaatan uang (Value for money review) • Bagaimana memperbaiki alokasi belanja dan bagaimana mengelola belanja ketika dilaksanakan? • Dampak apa yang sudah diperolah akibat dari suatu belanja ? Perlu evaluasi
E P
A C
12
Analisis Keuangan Pendidikan Provinsi Aceh
P P
1. Apakah pendidikan mendapat prioritas dalam anggaran – – – –
apa saja prioritas dalam RPJM berapa % alokasi anggaran pendidikan, apakah sudah mencapai 20%, berapa % dari PDRB berapa % dari total belanja
A C
2. Apa saja bentuk inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran pendidikan 3. Apakah program dan kegiatan dalam dokumen anggaran (DPA) benarbenar berkaitan dengan dokumen perencanaan (RPJMA, RKPD, PPAS, dll.) 4. Apakah prinsip-prinsip MTEF (Medium Term Expenditure Framework) dan Performance-Based Budgeting diterapkan? 5. Apakah penyusunan anggaran sesuai peraturan perUUan dan apakah sesuai jadwal?
E P
13
P P
6. Apakah indikator-indikator yang tepat digunakan dalam perencanaan 7. Dari mana saja dana pendidikan diperoleh (APBN/DAK, APBA, APBK, BOS,Kemenag, Donor) dan jenis-jenis program yang dijalankan 8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan (Susenas atau survey lain oleh BPS, dan kontribusi orangtua kepada sekolah, termasuk Komite Sekolah) 9. Distribusi geografis dana pendidikan dan input pendidikan di tingkat kab/kota. Dapat dihitung cost per jenis input pendidikan (biaya operasional sekolah, pendidikan dan pelatihan guru, pencapaian rasio siswa guru tertentu, dll.) 10.Perlu analisis ekuitas dan efisiensi 11.Apakah di kab/kota sudah ada sistem kinerja, sistem evaluasi tahunan, SPM, dll. Apakah pendanaan pendidikan sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen ini.
E P
A C
14
P P
Sumber Data: • 1. Dokumen perencanaan Dinas • 2. Survey BPS (Susenas, Podes, dll.) • 3. Kabupaten dalam Angka • 4. APBA dan APBK • 5. APBN (Dana Dekon dan Tugas Pembantuan) • 6. Alokasi DAK sektor pendidikan
E P
A C
15
Analisis Keuangan Pendidikan Kab/Kota • •
•
•
•
•
P P
Porsi bidang/urusan pendidikan (didalam APBD kab/kota dibandingkan dengan bidangbidang/urusan-urusan lain. Seringkali dana untuk sektor pendidikan tidak hanya yang ditetapkan pada dokumen anggaran dari satuan-satuan kerja yang termasuk didalam bidang/urusan pendidikan, tetapi juga pada dokumen anggaran dari beberapa satuan-satuan kerja lainnya yang termasuk dalam bidang-bidang/urusan-urusan non-pendidikan. Sebaliknya, ada beberapa satuan kerja yang termasuk di dalam bidang/urusan pendidikan, namun di dalam menghitung anggaran sektor pendidikan pada apbd kab/kota, anggarannya tidak dimasukkan Anggaran sektor pendidikan dalam APBD kab/kota dipilah-pilah berdasarkan jenjang pendidikan/kelompok berikut ini : TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN, PAUD/PLS, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, dan LAINLAIN. Anggaran sektor pendidikan dipilah-pilah menjadi belanja gaji (dipilah menjadi gaji pendidikan dan bukan pendidik), belanja modal (dipilah menjadi untuk sekolah dan bukan untuk sekolah), dan belanja operasional (dipilah menjadi untuk sekolah dan bukan untuk sekolah). Menghitung dana sektor pendidikan dari apbd kab/kota per murid untuk setiap jenjang pendidikan.
E P
A C
16
P P
A C
E P
USAID, Buku Pedoman Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota, 2008 17
TDBH Migas dan Dana Otsus merupakan sumber utama dana pendidikan
P P
20 M ; 2%
A C
359 M ; 34%
E P
Total : 1.052 M
672 M ; 64%
Reguler
Otsus
TDBH Migas
Proporsi Sumber Belanja Pendidikan 2010 (Disdik Aceh dan DPKKA) 18
Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja 2010 (Disdik Aceh dan DPKKA)
A C
24%
19%
4%
E P 9%
3% 4%
Total : 1.052 M
P P GP 19%
GNP 4%
MSI 37% MSP 4% MNS 3%
37%
OS 9%
ONS 24%
GP=Gaji Pendidik GNP=Gaji Non Pendidik MSP=Modal Sekolah Pembelajaran MSI=Modal Sekolah Infrastruktur OS=Operasional Sekolah ONS=Operasional Non Sekolah
19
Belanja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan 2010 (Dinas Pendidikan Aceh dan DPKKA) 3%
P P
3% 7%
TK 3%
A C 19%
28%
E P
Total : 1.052 M
SD 19%
SMP 12%
SMA 20%
SMK 6%
12%
PAUD/PLS 1% DP Prov. 28%
20%
DP Kab/Kota 3% Lain-lain 7%
6%
1%
20
Dana Otsus Menurut Jenis Belanja 2010
A C
2% 1% 4%
E P 6%
P P
87%
GP 0%
GNP 0%
MSI 87% MSP 6%
MNS 5% OS 1% ONS 2%
359 M ; 34%
21
Dana TDBH Migas Menurut Jenis Belanja 2010
P P
2%
A C
8% 1%
E P 13%
76%
GP 0%
GNP 0%
MSI 76%
MSP 13% MNS 1% OS 8% ONS 2%
20 M ; 2%
22
Modal Sekolah Pembelajaran (MSP) Menurut Jenjang 2010
P P
2% 3% 3%
A C
16%
25%
E P 30%
TKN 3%
SDN 25%
SMPN 22%
SMAN 30% SMKN 16%
22%
PAUD/PLS 2% LAIN-LAIN 3%
Total : 40 M; 4%
23
Analisis Belanja Pendidikan Kab/Kota : Pemerintah kab/kota mengelola sebagian besar dana pendidikan
P P
A C
E P
Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2010 24
% APBK untuk Sektor Pendidikan, 2010
P P
A C
E P
Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2010
25
67% Belanja Pendidikan habis untuk Gaji Guru
P P
E P
A C
26
Belanja untuk Gaji Guru mengambil porsi anggaran besar dalam APBK di semua kab/kota
P P
E P
A C
27
Kelebihan guru kelas terjadi di semua kabupaten/kota
P P
Rasio Guru Kelas/Rombel Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010 2.50
A C
2.00
1.38
1.50 1.00 0.50 -
1.04
E P
Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2010
2.02
28
Porsi Belanja Gaji dari Total Belanja Sektor Pendidikan TA. 2010 Menurut Kab/Kota
P P
Banda Aceh
92%
Bireuen Aceh Besar Aceh Selatan Lhokseumawe Aceh Barat
A C
Pidie Bener Meriah Aceh Tengah Langsa Nagan Raya Aceh Utara
Aceh Jaya Aceh Timur Total Rata-rata Aceh Tamiang Pidie Jaya Sabang Simeulue Aceh Barat Daya Aceh Tenggara Aceh Singkil Gayo Lues Subulussalam 0%
E P 10%
20%
30%
83%
64% 40%
50%
60%
70%
2980%
90%
100%
Belanja Pem Pusat sebagian besar untuk Operasional Sekolah
P P
A C
E P
Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 201030
Dana Pendidikan sebagian besar digunakan untuk Gaji Porsi Belanja Gaji dari Total Belanja Sektor Pendidikan TA. 2010 Menurut Kab/Kota
P P
Banda Aceh Bireuen Aceh Besar Aceh Selatan Lhokseumawe Aceh Barat
A C
Pidie Bener Meriah Aceh Tengah Langsa Nagan Raya Aceh Utara
Aceh Jaya Aceh Timur Total Rata-rata Aceh Tamiang Pidie Jaya Sabang Simeulue Aceh Barat Daya Aceh Tenggara Aceh Singkil Gayo Lues Subulussalam 0%
E P 10%
20%
30%
92%
83%
64% 40%
50%
60%
70%
3180%
90%
100%
Analisis Belanja Pendidikan Provinsi : Dinas Pendidikan dan DPKKA mengelola sebagian besar Dana Pendidikan
P P
A C
E P
32 2010 Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh
37% untuk infrastruktur sekolah, hanya 4% untuk proses pembelajaran
P P
E P
A C
33
P P
A C
TERIMA KASIH
E P
34
