BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
PE KEPALA BADAN PENG
TJ
N
IAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR O3 TAHUN 2010 TENTANG TOGAS BELAMAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka Keputusan Kepala Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi
Nomor
012/Kp/KA/I/2003 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan ijin Belajar bagi pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) perlu diubah;
b.
bahwa setelah diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan sebagaimana tersebut pada huruf a , maka perlu untuk membentuk Peraturan Kepala BPPT tentang Tugas Belajar di lingkungan BPPT;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43...
-2-
43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4.
Pernerintah
Peraturan
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 5:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M Tahun 2008;
7.
Keputusan
Menteri
Pertama
Nomor 224/MP/1961 tentang
Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di dalarn dan di Luar Negeri;
8.
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; MEMUTUSKAN...
- 3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI, TENTANG TUGAS BELAJAR DILINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGL.
BAS I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPPT yang bekerja secara penuh di BPPT;
2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada seorang Pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan memperoleh beasiswa; 3. Beasiswa adalah biaya dan tunjangan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah Negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta didalam maupun diluar negeri; 4. Ikatan Dinas adalah kewajiban seorang pegawai yang telah mengikuti tugas belajar untuk bekerja di lingkungan BPPT atau Instansi Pemerintah lainnya yang telah mendapat persetujuan dari BPPT selama jangka waktu tertentu; 5. Ganti Rugi adalah penggantian berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan atau disetorkan kepada Negara sebagai akibat dari pemberhentian dari tugas belajar, atau berhenti atau diberhentikan sebagai PNS dan belum menyelesaikan ikatan dinas; 6. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) adalah unit kerja yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan program beasiswa di BPPT.
Pasal 2...
-4-
Pasal 2 Tugas belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan balk didalam negeri maupun diluar negeri dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah Negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta di dalam maupun di luar negeri.
BAB II SYARAT TOGAS BELAIAR
Pasal 3 (1)
Persyaratan untuk mengikuti tugas belajar adalah. sebagai berkut : a. pegawai; b. mendapat penugasan resmi dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan Unit Kerja tersebut; c. setiap unsur penilalan pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
d. tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. tidak sedang menjalani pernberhentian sementara sebagai pegawai; f.
pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam jabatan pada unit kerja dan/atau organisasi;
g. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti program pendidikan atau program . pelatihan lainnya; h. tidak sedang menduduki jabatan struktural, kecuali ada persetujuan tertulis dari rapat Eselon I; i. usia paling tinggi sebagai berikut a) Usia maksimum 35 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara;
b). Usia...
-5-
b) Usia maksimum 45 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara; c) Usia maksimum 48 tahun untuk Program Post Doctoral, j. menandatangani dan mentaati isi Surat Perjanjian Ikatan Dinas; k. Setiap program pendidikan dapat dilanjutkan setelah bekerja kembali selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali atas keputusan kepala BPPT. (2)
Persyaratan tambahan bagi pegawai yang memperoleh biaya bukan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu : a. menyerahkan surat keterangan dari pemberi beasiswa, yang menerangkan jumlah dan jangka waktu pemberian beasiswa; b. menyerahkan Surat Pernyataan tidak menuntut apapun balk dari pegawai yang mendapatkan beasiswa maupun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, kecuali hasil penelitian dari pemberian beasiswa tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
(3)
Persyaratan tambahan bagi pegawai yang mendapat tugas belajar untuk jenjang Post Doctoral, yaltu a, sudah memiliki ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar program Doctoral;
b. sudah bekerja selama 2 (dua) tahun setelah mendapat gelar Doktor, kecuali atas keputusan Kepala BPPT; c. mendapat beasiswa dari badan atau organisasi internasional dan/atau badan swasta di dalam maupun di luar negeri dan/atau universitas; d. menyerahkan Surat Keterangan dari pemberi beasiswa; e. menyerahkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut apapun dari pegawai yang mendapatkan beasiswa maupun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, kecuali hasil penelitian dari pemberian beasiswa tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pasal 4 Penetapan , perpanjangan, dan pemberhentian, serta pemulihan hak pegawai dalam tugas belajar ditetapkan dengan : a. keputusan Kepala BPPT untuk tugas belajar di dalam dan di luar negeri; b. dalam...
b. dalam hal mendesak, balk disebabkan karena Kepala BPPT berhalangan tetap maupun tidak tetap, maka keputusan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPPT dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala BPPT;
BAB III JANGKA WAKTU TOGAS BELAJAR
Pasal 5
(1) Jangka waktu tugas belajar adalah sebagai berikut : a. 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Program Strata II (S2) atau setara; b. 4 (empat) tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara. (2) Jangka waktu tugas belajar untuk jenjang Post doctoral paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan kesempatan kembali setelah 3 (tiga) tahun menjalani masa kerja, kecuali di dalam hal-hal yang luar biasa berdasarkan keputusan Kepala BPPT.
(3) Jangka waktu tugas belajar untuk program pelatihan paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 6
(1) Atas permohonan pegawai yang mendapat tugas belajar, jangka waktu dapat diperpanjang sekali atau lebih, kecuali untuk Post Doctoral dan pelatihan perlu persetujuan tertulis dari Kepala BPPT. (2) Permohonan perpanjangah jangka waktu tugas belajar diajukan secara tertulis kepada Kepala BPPT melalui Kepala Pusbindiklat dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir. (3) Dalam hal biaya untuk perpanjangan tidak tersedia, maka biaya tugas belajar selama perpanjangan dapat ditanggung sendiri oleh pegawai yang mendapat tugas belajar. (4) Satminkal (satuan Administrasi Pangkal) bagi penerima beasiswa S2/S3 sementara ada di Pusbindiklat. (5) Permohonan...
-7-
(5)
Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dapat dipertimbangkan oleh Kepala BPPT setelah mendapat rekomendasi dari Dekan/Ketua Program Studi/ Supervisor, dan Kepala Unit Kerjanya.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI YANG MENDAPAT TUGAS BELAJAR
Pasal 7 (1)
Hak pegawai yang mendapat tugas belajar, yaitu : a. memperoleh biaya pendidikan, tunjangan lainnya (buku, thesis/disertasi), dan uang saku, dan/atau biaya Iainnya sesuai, dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali tunjangan fungsional akan dihentikan terhitung mulal bulan ke 7 (tujuh) dan uang makan akan dihentikan terhitung mulai masa tugas belajar;
b, biaya perjalanan dari tempat kedudukan pegawal ketempat tugas belajar di luar negeri dan kembali ditanggung pemberi beasiswa; c. khusus untuk penerima beasiswa luar negeri, biaya pengobatan dan perawatan yang layak, kecuali kecelakaan, penyakit, atau kejadian yang menimpa diri pegawai tersebut disebabkan karena kelakuannya sendiri; d. menerima gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. bagi pegawai yang mendapat tugas belajar di luar jam kerja dan tetap bekerja seperti biasa, maka dapat diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain; f. bagi pegawai sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf e sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat : 1) diberikan
OJ
dan/atau
OB yang disesuaikan dengan tingkat
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan; 2) dimasukkan dalam struktur organisasi kerekayasaan yang disesuaikan dengan tingkat keikutsertaannya dalam suatu kegiatan; 3) diperhitungkan...
-8-
3) diperhitungkan sebagai angka kredit dan diusulkan sebagai DUPAK dari hash pekerjaan selama melaksanakan tugas kantor yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Perekayasa setelah Jabatan Fungsional Perekayasa yang bersangkutan dipulihkan. g. masa tugas belajar dihitung sebagai masa kerja untuk penetapan kenaikan Pangkat/Golongan; h. penyesuaian
Pangkat/Golongan
bagi
pegawai
yang
telah
berhasil
menyelesaikan tugas belajar dilaksanakan sesuai peraturan perundanganundangan yang berlaku.
(2) Kewajiban pegawai yang mendapat tugas belajar, yaitu a. pegawai yang mendapat tugas belajar wajib melaksanakan tugas belajar sesuai bidang studi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat keputusan penugasan; b. perubahan bidang studi dapat dipetimbangkan oleh BPPT setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Unit Kerja, Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia, Dekan/Ketua Program Studi/Supervisor, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT atau Sekretaris Utama BPPT;
c. wajib melaksanakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab; d. wajib mengirimkan laporan perkembangan belajar setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Pusbindikiat dan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; e. wajib menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang telah ditentukan dalam keputusan penugasan; f. wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Pusbindikiat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tugas belajar; g. wajib aktif kembali bekerja di unit kerja semula atau yang ditugaskan oleh Kepala Biro yang membidangi SDM paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tugas belajar, h. wajib menjalani ikatan dinas selama 1 (satu) tahun untuk tiap-tiap tahun masa tugas belajar bagi pegawai yang mendapat tugas belajar di dalam negeri; i. wajib...
I.
wajib menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk tiap-tiap tahun masa tugas belajar bagi pegawai yang mendapat tugas belajar di luar negeri;
j. Pegawai yang mendapat tugas belajar di luar jam kerja dan tetap bekerja, wajib mematuhi peraturan-peraturan PNS secara umum.
Pasal 8 Ketentuan ikatan dinas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dan i berlaku bagi pegawai yang mendapat tugas belajar balk yang berhasil maupun tidak berhasil, kecuali bagi pegawai yang dibatalkan tugas belajar karena kebutuhan organisasi atau dinilai tidak mampu oleh BPPT untuk menuntut ilmu pendidikan atau pelatihan yang ditugaskan kepadanya. Pasal 9 Pegawai yang mendapat tugas belajar yang belum menyelesaikan ikatan dinas atas tugas belajar sebelumnya, maka masa tugas belajar berikutnya tidak dihitung sebagal masa kerja ikatan dinas untuk tugas belajar sebelumnya. BAB V PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 10 Tugas belajar berakhir karena : a, pegawai telah lulus sebelum jangka waktu tugas belajar berakhir; b. jangka waktu tugas belajar sebagaimana yang tercantum dalam keputusan penugasan telah berakhir; c. diberhentikan dari program pendidikan atau pelatihan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan pegawai tersebut; atau d. diberhentikan oleh pemberi beasiswa;
Pasal 11...
-10-
Pasal 11
pegawai yang mendapat tugas belajar dapat diberhentikan, karena : a. atas permintaan sendiri; b. tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b; c. tidak mengirimkan laporan perkembangan belajar selama 3 (tiga) kah berturutturut; d. Kebutuhan organisasi; e. dinilai tidak cakap oleh BPPT dalam mengikuti program studi yang sedang dilaksanakan;
f. mendapatkan hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tindakan pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau Iebih; g. berhenti atau diberhentikan sebagai PNS. Pasal 12
Pegawai yang mendapat tugas belajar dapat diberhentikan sementara selama menjaiani proses pemeriksaan atas tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau Iebih.
BAB VI GANTI RUGI
Pasal 13 Pegawai yang diberhentikan dari tugas belajar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 wajib membayar ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku, kecuali pasal 11 huruf d clan e;
Pasal 14 (1)
Pegawai yang dikenakan kewajiban melaksanakan ikatan dinas tetapi tidak menjalani ikatan dinas atau tidak menyelesaikan masa kerja ikatan dinas karena mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri,
atau...
atau
diberhentikan
dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri, atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, wajib membayar ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ganti rugi kepada pegawai yang tidak menyelesaikan masa kerja ikatan dinas akan memperhitungkan masa kerja ikatan dinas yang telah dijalani.
Pasal 15
Ganti rugi yang disebabkan oleh ikatan dinas yang tidak dilaksanakan oleh pegawai yang mendapatkan tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPT.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16 (1) Pegawai yang belum menyelesaikan tugas belajar pada saat peraturan ini ditandatangani diberlakukan peraturan ini; (2) Pegawai yang telah menyelesaikan togas belajar tetapi belum melaksanakan ikatan divas, wajib melaksanakan ikatan dinas sesuai Peraturan ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasai 17
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor : 012/Kp/KA/I/2003 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan ijin Belajar bagi pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 18...
-12-
Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di 7 a k a r t a pada tanggal ?o April 2010 KEPALA BADAN PENGKA]IAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Dr. Ir. MA
AN AZIZ IS KA NDAR
