Peman dang an Umum Fraksi Part ai Per satu an Pemb an gu n an D P R D Pr o v i n s i DK I J a k a r t a T erh ad ap R an can gan Peratur an Daerah T ent an g
R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) Provi nsi DKI Jakarta T ahu n 2007 - 2012
D i s a m p a i k a n Ol e h : H. M aru ll oh S ol eh
T ang gal 25 Jan uar i 2008
Peman dang an Umum Fraksi Part ai Per satu an Pemb an gu n an D P R D Pr o v i n s i DK I J a k a r t a T erh ad ap R an can gan Peratur an Daerah T ent an g
R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) Provi nsi DKI Jakarta T ahu n 2007 - 2012 D i s a m p a i k a n Ol e h : H. M a r u l l o h S o l e h
Bismill ahirr ahmanirr ahi m, Assalamual ai ku m Wr . Wb , Yth. Sdr. Pimpinan Rapat; Sdr. Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; Sdr. Anggota DPR-RI dan DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta; Sdr. Para Anggota Muspida dan Pejabat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta; Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Tidak ada kata yang tepat dan pantas diungkapkan selain mengucapkan puji serta syukur ke hadlirat Allah SWT, yang telah rnemberikan rahmat dan inayah-Nya. Sehingga pada hari in 1 kita dapat bersama-sama kembali berkumpul pada Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah rnemberikan pedoman dan petunjuk serta jalan yang benar dan lurus bagi umat manusia dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati Sebagaimana disampaikan Saudara Gubernur DKI Jakarta pada Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012, bahwa dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta adalah UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hai ini, Fraksi PPP menyambut baik dan menghargai sikap Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang memilih RPJMD 2007-2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah daripada hanya ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur dengan pertimbangan bahwa RPJMD ini adalah milik seluruh warga Jakarta. Dengan ditetapkannya RPJMD melalui Perda akan mempunyai dasar hukum dan legitimasi politikyang lebih kuat. Sedangkan mengenai tahapan penyusunan RPJMD, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 Tahun 2005 yang meliputi: Penyusunan Rancangan Awal; Penyelengaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir; dan Penetapan Perda RPJMD. Selain itu, menurut Saudara Gubernur DKI, prosesnya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan ( s t a k e h o l d e r s ) , antara lain: DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Asosiassi Profesi dan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat lainnya. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Fraksi PPP hanya ingin menegaskan bahwa memang demikianiah alur proses penyusunan RPJMD dilakukan. Persoalannnya sekarang, apakah RPJMD tersebut memang sudah dibahas dan dirancang secara demokratis; atau itu hanya asumsi atau klaimnya dari pihak Eksekutif saja. Disini memang menuntut kejujuran dari perencana dan pelaksana pembangunan. Namun demikian, Fraksi PPP mengingatkpan, jika proses penyusunan RPJMD tersebut masih b o t t o m u p dan elitis atau rekayasa, maka dalam pelaksanaannya pasti akan banyak hambatan dan ganjalan. dan bahkan sangat mungkin akan menemui kegagalan. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati Selanjutnya, Fraksi PPP akan menyoroti beberapa aspek terkait dengan visi, misi dan peran strategik Jakarta sebagai Ibukota Negara. Secara umum, Fraksi PPP sependapat dengan visi Jakarta lima tahun ke depan adalah Jakarta yang nyaman, aman clan sejahtera. Namun demikian, visi tersebut tidak boleh dilepaskan dari aspek moral atau agama, dan harus menjadi sumber inspirasi, motivasi serta b u i l t - i n dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Terkait dengan misi dan peran strategik Jakarta ke depan, Fraksi PPP sependapat dengan yang Saudara Gubernur telah rumuskan. Hanya saja, hal tersebut hanya akan terwujud manakala didukung oleh dua faktor utama, yakni: pertama, kinerja Pemda DKI Jakarta dl berbagai aspek pembangunan harus mengalami peningkatan yang sjgnifikan. Tanpa peningkatan kinerja, maka visi dan misi pembangunan bisa akan mengalami kegagalan. Kedua, pembangunan di masa depan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, atau pembangunan yang pro rakyat harus menjadi paradigma dari pembangunan Jakarta, serta harus diimplementasikan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam berbagai aspek kehidupan. Pemda DKI harus merasa malu manakala ada kebijakan atau programnya yang tidak pro- rakyat, atau hanya setengah hati dalam melakukannya. Sayangnya, harapan agar kebijakan dan orientasi pembangunan pro rakyat, tampaknya belum dapat terwujud. Hal ini dapat diamati dari masih tinggi ketimpangan antara belanja daerah dengan belanja publik, sebagaimana tercermin pada APBD 2008. Bahkan, gaji untuk PNS clinaikkan hingga menyedot satu triliun rupiah, sedangkan anggaran publik dipangkas hingga mencapai tiga triliun rupiah pada APBD 2008. Fraksi PPP menyarankan, agar politik anggaran yang tidak pro rakyat ini hams dihentikan dan dilakukan perubahan secara signifikan dan mendasar. Sehingga pada 2009 dan seterusnya proporsi antara belanja daerah dengan belanja publik makin proporsional. Bukankah misi dan sasaran pembangunan adalah untuk menciptakan keadilan clan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Mohon tanggapan dan apa langkah-langkah strategis Eksekutif terkait dengan hal ini? Menyikapi kemampuan Eksekutif dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalarni penurunan, Fraksi PPP berpendapat, hendaknya Eksekutif secara dini telah mengantipasi keadaan ini dengan jalan melakukan pendekatan politik dan fungsional kepada Pemerintan Pusat untuk mengajukan tambahan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus untuk pembiayaan belanja daerah. Peluang untuk mengajukan dana perimbangan tersebut ciasar hukumnya sangat jelas yaitu Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan "pendanaan Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara dapat dianggarkan dalam APBN." Fraksi PPP mendorong Eksekutif untuk memanfaatkan peluang ini, tinggal lagi Eksekutifnya, apakah mau memanfaatkan peluang ini untuk membantu pembiayaan pembangunan daerah? Motion tanggapan. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati Berikutnya, Fraksi PPP akan menyampaikan pandangan dan sorotan terkait sejumlah isu strategis yang termuat dalam RPJMD, yakni: 1.
Penerapan Kaidah Good Governance. Fraksi PPP sependapat, dengan berbagai rancangan kegiatan yang telah disusun Eksekutif terkait dengan rencana penerapan E-Procurement atau peleiangan secara elektronik, Task Management dan Komunikasi dengan masyarakat secara elektronik, Implementasi perizinan satu pintu, perizinan usaha secara elektronik dan pengembangan model layanan terpadu. Menurut Fraksi PPP, kegiatan-kegiatan tersebut sangat strategis dan menjadi prasyarat mutlak manakala kita menginginkan terwujudnya tata keloia pemerintahan berlangsung efektif, efisien dan berdaya saing. Hanya saja, Fraksi PPP mengamati, untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah karena selain system dan sumber dayanya terbatas, hal ini juga diakibatkan oleh karena unsur di kalangan instansi terkait tidak tampak mendukung dan bahkan cenderung lebih mengedepankan ego sektoral dan v e s t e d - i n t e r e s t . Meski demikian, Fraksi PPP ingin bertanya kepada Esekutif, apakah pada tahun 2009 prinsip-prinsip atau system dan mekanisrne terkait dengan good governance Sudah siap sehingga pada 2010 sudah dapat diiaksanakan secara penuh?
2.
Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi memang sudah menjadi isu politik aktual di iingkungan Pemda DKI Jakarta. Bahkan hal ini menjadi isu atau janji kampanye para kandidat Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2007 lalu, termasuk Gubernur DKI terpilih Fauzi Bovvo. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar merger antar instansi, memperbaikl system birokrasi, mekanisrne seleksi dan rekrutmen pejabat, melainkan juga menyiapkan Sumber Daya Manusianya (SDM)-nya berdasarkan prinsip m e r i t s y s t e m dan t h e r i g h t m a n o n t h e r i g h t p l a c e a n d o n t h e r i g h t t i m e serta menjauhkan diri dari pertimbangan l i k e o r d i s l i k e , apalagi primordialisme. Terkait dengan hal ini, Fraksi PPP mendesak, agar Gubernur DKI Jakarta segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan tidak setengah hati. Seb ab, akibat isu reformasi birokrasi yang telah berlarut-larut telah membuat suasana kerja tidak kondusif di lingkungan Pemda DKI, muncui saiing curiga mencurigai, dan ditengarai telah dijadikan politisasi oleh sementara oknum tertentu yang tak bertanggungjawab. Secara khusus, Fraksi P P P ingin bertanya kepada Saudara Gubernur DKI, kapan kiranya merger antar intansi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemda DKI khususnya untuk eselon dua akan dilakukan? Terkait dengan hal ini, Fraksi PPP juga mendesak agar pada struktur Pemda DKI mendatang dibentuk Biro Pemberdayaan Perempuan. Alasannya, selain karena di tingkat pusat kementerian ini sudah ada, juga disebabkan problema yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dewasa ini terus meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mengatasi hal ini perlu ada instansi khusus yang mengurusnya. Mohon tanggapan atas usulan pernbentukan Biro Pemberdayaan Perempuan Pemda DKI Jakarta?
Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati 3.
Pemetaan Sistem Transportasi Fraksi PPP dapat memahami berbagai perencanaan mengenai transportasi massal terpadu di DKI Jakarta. Bahkan dalam Pola Transportasi Makro tersebut mencakup antara lain transportasi berbasis rel, jaringan jalan dan angkutan, termasuk rencana restrukturisasi trayek angkutan umum, pembangunan Terminal Bis Pulogebang, pembangunan flyover, underpass khususnya di lokasi persilangan utama antara jalan dengan jalur kereta, dan Iain-Iain. Terkait dengan hal ini, Fraksi PPP ingin mengingatkan clan menegaskan agar pelaksanaan dari berbagai item transportasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dan matang. Terkait dengan hal ini, Fraksi PPP ingin mempertanyakan, kenapa subway tidak masuk dalam RPJMD? Bukankah subway juga merupakan alternative strategis dalam mengatasi problema lalu lintas di Jakarta? Fraksi PPP mempertanyakan, soal pembangunan monorel yang kini terbengkalai. Apakah sudah ada investornya? Bisakah pada 2009 atau 2010, warga Jakarta sudah dapat menikmati monorel?
4.
Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan Sampai saat ini, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD clan SMP telah mencapai prestasi yang menggembirakan, yakni: 98,84 % dan 92,63 %. Sementara itu, APM untuk pendidikan menengah (SMA/SMK) bam mencapai 57,76 %. Untuk itu, Fraksi PPP menyarankan dan mendesak kepada Eksekutif agar sampai 2012, APM untuk SMA/SMK sudah dapat mencapai 90 %. Selain itu, Fraksi PPP mengharapkan agar pada 2009, Pemda DKI sudah dapat melaksanakan Wajib Beiajar 12 Tahun atau hingga ke murid SMA/SMK/Madrasah Aliyah Negeri. Terkait dengan keinginan tersebut, Fraksi PPP mempertanyakan, apakah Eksekutif sudah pernah melakukan kalkulasi anggarannya dan bagaimana kemungkinan hal tersebut dapat dilaksanakan APBD 2009? Fraksi PPP juga menyarankan, agar bantuan kepada sekolah swasta/madrasah swasta yang belum mandiri serta kesejahteraan guru-gurunya terus ditingkatkan agar tidak terjadi kesenjangan dengan guru sekolah negeri atau menimbulkan kecemburuan sosiai. Hal ini disarankan karena jumlah sekolah swasta/madrasah swasta/guru-guru swasta selain lebih banyak daripada sekolah dan guru negeri, peranannya tidak dapat diragukan lagi dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Fraksi PPP menghawatirkan, jika perhatian Pemda DKI kepada sekoiah/madrasah/guru swasta tidak sebanding dengan perhatian terhadap sekolah sekolah/madrasah negeri, cepat atau lambat sekolah/madsarah swasta akan banyak yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar akibat clitinggalkan oleh murid-muridnya. Mohon penjelasan dari Eksekutif?
5.
Penanggulangan Banjir Terkait mengatasi problema banjir, pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta telah dicanangkan berbagai program strategis, antara lain pengembangan sarana prasarana pengendali banjir, seperti Banjir Kanal Timur (BKT), Kali Krukut dan Kali Pesanggrahan, Di sisi lain, Pemda DKI Jakarta berharap, agar kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan koservasi sumber daya air di hulu, agar air larian { r u n - o f f ) akibat curah hujan yang tinggi dapat diminimalisir maupun untuk membantu anggaran bagi proyek BKT, dapat dicairkan sesuai dengan rencana sehingga berbagai kegiatan untuk mengatasi banjir dapat terlaksana, termasuk program revitaiisasi sungai dan kali yang melintasi Jakarta. Meskipun Fraksi PPP menyadari, program BKT bukan satu-satunya solusi mengatasi banjir, namun program BKT sangat penting dan pembebasan lahannya hams dapat dituntaskan pada 2008. Sebab, jika tidak dapat dituntaskan, Jakarta akan akan terus dilanda kebanjiran. Terkait dengan hal ini, sesungguhnya Fraksi PPP tidak ingin mendengar lagi jawaban dari pihak Eksekutif prihal hambatan pelaksanaan program BKT, karena terbentur dengan pembebasan lahan. Sebab jika hal ini tetap didengungkan, justeru hanya mempertontankan betapa lemah, tidak berdaya dan tidak dapat dapat bekerja secara professional pihak Eksekutif. Untuk itu, mohon penjelasan dan ketegasan Eksekutif apakah pada 2008 ini pembebasan lahan BKT dapat direalisasikan secara tuntas?
Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati 6.
Sistem Kesehatan Mengenai urusan kesehatan, masalah yang muncul adalah berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat khususnya bagi masyarakat miskin. Dalam upaya penyediaan pelayanan kesehatan, Fraksi PPP tidak menutup mata atas kesungguhan Eksekutif untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa sararia clan prasarana, baikyang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas ditingkat kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan data yang ada, sampai tahun 2006 kapasitas atau daya tampung Rumah Sakit baru mencapai 16.289 tempat tidur, sementara jumlah penduduk DKI Jakarta telah mencapai 8,5 juta, berarti ratio daya tampung rumah sakit terhadap penduduk DKI Jakarta adalah satu banding 522 orang. Ar tinya setiap satu tempat tidur dipergunakan oleh 522 pasien. Ini suatu ratio yang sangat timpang clan menggambarkan betapa pelayanan kesehatan masih agak suiit untuk dapat dinikmati oleh warga Jakarta. Oleh karena itu, Fraksi PPP sangat mendukung program kesehatan cliarahkan bukan saja pada penjaminan keluarga miskin, tapi ketersediaannya fasilitas pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat melalui layanan Puskesmas Rawat Inap. Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah profesionialisme aparat pelayanan kesehatan disetiap unit pelayanan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas yang dirasakan masih rendah bahkan banyak yang tidak mengetahui program kesehatan bagi masyarakat miskin.
7.
Pengolahan Sampan. Setiap hari, masyarakat DKI Jakarta rata-rata memproduksi sampah sebanyak 6 ribu ton lebih, bagian terbesarnya adalah sampah rumah tangga yang mencapai 54%. Manakala Jakarta akan menjadi Kota yang nyaman, maka masalah sampah menjadi kendala utama bagi perencanaan pembangunan. Karena akibat yang ditimbulkan dari semrautnya system pengelolaan sampah akan berdampak pada urusan-urusan lain seperti kesehatan, lingkungan, dan fungsi drainase. Fraksi PPP melihat, masalah sampah menjadi masalah klasik, berbagai metode dan system pengolahan sampah telah dilaksanakan dan diujicobakan, namun limbah sampah masih saja menghiasi wilayah-wilayah pemukiman di Jakarta ini. Rencana pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tinggl berupa Intermediate Treatment Facility (ITF) yang
sejak tahun 2007 secara teknis detailed design engineeringnya telah seiesai dilakukan, namun sampai saat ini belum jelas pengoperasian. Oleh karena itu, Fraksi PPP masih mengkhawatirkan tingkat keberhasilannya. Karena dari namanya saja masyarakat merasa asing, apalagi system pengolahannya. Padahal system pengolahan sampai yang efektif adaiah system pengolahan yang berbasis pada rumah tangga pada komunitas RW. Terhadap masalah pengeloiaan sampah ini Fraksi PPP mohon tanggapan!
Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati 8.
Ruang Terbuka Hijau, Undang Undang Tata Ruang menyaratkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan 30% dari luas wilayahnya dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara sampai tahun 2007 RTH di Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 9% dari luas wilayah Jakarta, Fraksi PPP setuju dengan program Eksekutif untuk memperluas RTH melaiui pembangunan taman skala kota atau hutan sekala kota, khususnya kebijakan Eksekutif untuk membongkar puluhan SBPU yang dibangun di jalur hijau. Akan tetapi kebijakan membongkar SPBU juga hams mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah yang salah satu komponennya adaiah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pada dua tahun terakhir ini mengalami penurunan. Terhadap rencana tersebut, Fraksi PPP sngin mendapat penjeiasan Eksekutif mengenai solusi atau alternative lain bagi peningkatan penerimaan Pajak BBNKB apabiia banyak SPBU yang ditutup?
9.
Penanggulangan Kemiskinan Penduduk miskin di DKI Jakarta pada tahun 2006 sebanyak 407.100 jivva, sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 405.700 jiwa. Data dan laporan yang Fraksi PPP terima, program penanggulangan kemiskinan lebih banyak dilakukan melalui program PPMK atau bantuan modal usaha. Sudah hampir lima tahun program PPMK ini berjalan, namun tingkat penurunan penduduk miskin belum menunjukkan angka yang cukup berarti. Fraksi PPP menilai program PPMK yang selama ini berjalan sifatnya tidak beda dengan charity (kedermawanan), oleh karena itu pola program PPMK hendaknya dilakukan perubahan mendasar atas pemberian dana bergulir. Fraksi PPP mendesak dan mendorong Eksekutif untuk mencari terobosan dan berani membuat kebijakan pemberdayaan ekonomi yang bersifat protektif terhadap usaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil memang perlu diproteksi, sebab masalah yang dihadapi mereka bukan saja menyangkut pada permodalan semata, tapi juga menyangkut produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, tiga variable system ekonomi mikro ini harus menjadi perhatian Eksekutif. Selain itu, Fraksi PPP berpendapat program penanggulangan kemiskinan harus memiliki sinkronisasi pada program ketenagakerjaan. Karena penurunan tingkat kemiskinan dapat terjadi apabila daya serap tenaga kerja tinggi, daya serap tenagakerja akan terjadi apabila tersedia lapangan kerja yang memadai. Lapangan kerja dapat tercipta apabila terjadi peningkatan investasi. Ini memang sebuah tali temali yang saling berhubungan. Pada RPJMD ini sejauhmana sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dapat temubung dengan program ketenagakerjaan. Fraksi P P P mohon penjelasan!
Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati Demikian Pernandangan Umum Fraksi PPP, sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012; Sedangkan terhadap hal-hal yang belum dikritisinya, akan disampaikan pada rapat-rapat kerja dengan instansi terkait. Akhirnya kepada hadirin dan peserta Rapat Dewan yang kami hormati, serta ucapan terima kasih dan pengahargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi PPP. Semoga Allah SWT senantiasa rnemberikan kekuatan kepada kita iahir dan bathin untuk terus mengabdi serta meningkatkan pembangunan dan kesejahtraan Warga Jakarta menuju hari esok yang lebih baik dan lebih cerah. Wabillahit taufiq wal hidayah. Wassalamu'alikum Wr. Wb. Jakarta, 25 Januari 2008 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Ketu a,
Drs. H. M. Hu sni Dj ael an i , M. Sc
Sekret ari s,
Drs. H. Ab d u l l ah Praw i rad i rd j a
