Peman dang an Umum Fraksi Part ai K eadi lan Sej aht er a D P R D Pr o v i n s i DK I J a k a r t a T erh ad ap R an can gan Peratur an Daerah T ent an g
R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) Provi nsi DKI Jakarta T ahu n 2007 - 2012
D i s a m p a i k a n Ol e h : H. Abd urr ah man S uh ai mi, L c, M A
Dal am Rapat Par ip ur na D P R D Pr o v i n s i DK I J a k a r t a T ang gal 25 Jan uar i 2008
Peman dang an Umum F r a k s i P a r t a i K e a d i l a n S e j a h t e r a P r o v i n s i DK I J a k a r t a T erh ad ap R an can gan Peratur an Daerah T ent an g R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) Provi nsi DKI Jakarta T ahu n 2007 - 2012
D I S AM P AI K A N O L E H : H. A b d u r r a h m a n S u h a i m i , L c , M A
Bismill ahirr ahmanirr ahi m, Assalamual ai ku m Wr . Wb , Salam sej ahtera u nt uk kit a semu a
Y th.
:
S d r . K e t u a , P a r a W a k i l K e t u a , d a n A n g g o t a D P R D P r o v i n s i DK I J a k a r t a Sdr. G ub ern ur d an S dr. W akil Gu b ern ur Pr ovin si DKI Jakart a; Par a An gg ot a DPR RI Daer ah Pemi li han Provi n si D KI Jakart a; Par a An gg ot a DPD Daer ah Pemi lih an Provi n si DKI Jakar ta; Par a An gg ot a M u sp id a DKI Jakarta; P a r a W a l i k o t a , Bu p a t i Ad m i n i s t r a s i K e p u l a u a n S e r i b u d a n P a r a P e j a b a t P e m d a Pr o v i n s i DK I J a k a r t a ; Par a Hadir in yang kami h or mati;
Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini untuk mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012. Berdasarkan ketentuan pasal 5 UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Sdr. Gubernur bersama seluruh jajaran Pemda DKI Jakarta selama lima tahun mendatang. RPJMD ini selain menjabarkan visi, misi dan program dari S dr. Gubernur terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang akan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, perangkat daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik itikad yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur untuk menetapkan RPJMD ini dalam sebuah perda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 150 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bila ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 dinilai sebagai kebijakan yang khusus mengatur tentang pemerintahan daerah dimana di dalamnya termasuk mengatur produk-produk perencanaan pembangunan di daerah, maka berdasarkan prinsip Lex Specialis Derogat Lex Generalis, dimungkinkan oleh Sdr. Gubernur untuk dapat mengenyampingkan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang menggariskan bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Untuk itu kesempatan yang diberikan oleh Sdr. Gubernur dalam penyusunan Perda RPJMD harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jakarta untuk mengkritisi, memberikan masukan, dan memperkuat substansi rencana pembangunan yang termaktub dalam produk perencanaan ini. Mengingat dalam proses penyusunan Rancangan RPJMD yang akan dibahas ini, disusun dalam kurun waktu yang sempit dan belum secara optimal menyerap aspirasi masyarakat Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan berusaha secara optimal memfasilitasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk ikut serta membahas RPJMD agar dapat menjadi milik seluruh warga Jakarta sebagaimana harapan dari Sdr. Gubernur. M O H O N T A N G G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengingatkan kepada eksekutif tentang acuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang disyaratkan diatur dalam pasal 5 UU No. 25 tahun 2004 dalam menyusun RPJMD. Hingga kini DKI Jakarta sendiri belum memiliki RPJPD tersebut. Penyusunan RPJMD yang tidak berpedoman kepada RPJPD ini dikhawatirkan akan membuat proses pembangunan tidak terarah dan tidak berkesinambungan sehingga membuat proses pembangunan menjadi tidak efisien, tidak efektif dan tidak bersasaran jangka panjang. Untuk itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendesak agar pihak eksekutif segera menyusun dokumen RPJPD dan memastikan bahwa dokumen RPJMD yang disusun tidak menimbulkan masalah kesinambungan program. M O H O N T A NG G A P A N . Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Dalam mencermati RPJMD ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan melihatnya dalam sejumlah aspek meliputi: pertama aspek kebijakan umum pembangunan, kedua kapasitas dan daya dukung kota, dan ketiga arah Kebijakan dan Program Pembangunan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat bahwa RPJMD masih sangat normatif. Hal ini terlihat jelas dengan tidak adanya bagian tentang Sasaran-Sasaran Pokok di dalam RPJMD yang berisi target-target kinerja yang bersifat kuantitatif. Cukup mengherankan jika dalam pasal 2 ayat 2 dari Raperda RPJMD disebutkan bahwa sasaran program yang bersifat kuantitatif hanya akan dijabarkan dalam RKPD. Semestinya RPJMD juga memuat sasaran-sasaran pokok dari program-program pembangunan sebagai implikasi logis dari adanya kerangka pendanaan yang menyertainya. Ketiadaan sasaran yang terukur jelas, membuat dokumen pembangunan ini menjadi rawan manipulasi karena akan sulit dievaluasi, bahkan tidak bisa dilaksanakan. Setiap kepala daerah terpilih akan membuat sasaran kualitatif yang sulit untuk diukur atau mu dah dicapai. Dokumen yang rawan manipulasi seperti ini tidak cocok untuk Jakarta masa depan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. M O H O N T A N G G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Meski Visi dan misi dalam RPJMD menjadi hak prerogatif Sdr. Gubernur, catatan yang kami berikan ini dimaksudkan untuk mengingatkan Sdr. Gubernur bahwa masyarakat Jakarta memiliki harapan yang begitu besar kepada Sdr. Gubernur untuk dapat memimpin dan membawa Jakarta yang lebih baik. Harapan yang besar dari masyarakat janganlah dikecewakan ol eh sikap kepemimpinan dan kinerja Sdr. Gubernur bersama seluruh aparatnya. Perwujudan Jakarta Untuk Semua, sekurangnya memberi arti bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali akan mendapat perhatian yang sama tanpa diskriminatif. Baik itu masyarakat kelas menengah atas sampai dengan kelompok masyarakat marginal yang tinggal di ibukota. Khusus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat marginal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat dari data yang ada, kondisi masyarakat marginal di ibukota terus mengalami kondisi yang tertekan dan kian memburuk. Penduduk miskin DKI Jakarta cukup signifikan jumlahnya. Sementara itu, penduduk yang sumber pendapatannya berasal dari usaha kecil dan mikro tetap sulit keluar dari tingkat pendapatannya yang rendah. Rendahnya investasi dan tidak kondusif-nya iklim usaha, telah mendorong meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan pekerja tidak terdidik dan pendatang baru dari luar Jakarta. Tingkat Pengangguran terbuka cenderung meninggi dan terus meningkat.
Pada saat yang sama terjadi gelombang modernisasi kehidupan ekonomi masyarakat dengan maraknya keberadaan pusat belanja modern yang tumbuh dan cenderung tidak terkontrol. Pusat-pusat perbelanjaan modern kini tumbuh pesat dimana-mana seperti Super Alfa (35 gerai), Carrefour (17 gerai), Giant (12 gerai), Makro (15 gerai), Hypermart (15 gerai), Hero (90 gerai), Matahari Supermarket (67 gerai), Matahari (83 gerai), Alfa Gudang Rabat (26 gerai), Ramayana Bazar (35 gerai), Ramayana dept store (38 gerai), Superindo (38 gerai), maupun grosir-grosir kecil dan eceran seperti Indomart (758 gerai), Alfamart (425 gerai), dan Starmart (38 gerai). Akibatnya keberadaan mereka ini meskipun membuka ladang pekerjaan baru namun berefek pada tergerusnya kehidupan ekonomi penguasaan kecil dan menengah. M O H O N T A NG G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan kaidah Good Governance, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat ternyata upaya tersebut masih dirasa kurang lengkap. Di tingkat global, upaya untuk mengelola mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kadang kala tidak disertai dengan tingkat kepedulian yang cukup untuk memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, dalam kerangka pengelolaan kehidupan dan pembangunan masyarakat kota yang terintegrasi antara unsur sosial, ekonomi, dan lingkungan, perlu ditambahkan prinsip keberlanjutan ekologis dalam tata kelola pemerintahan atau yang dikenal dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berbasiskan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Sustainable Development Governance). Untuk mewujudkan prinsip GSDG terdapat 8 kriteria yang harus dipahami dan disarankan masuk dalam materi RPJMD yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Transparansi, Desentralisasi, Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, Pengakuan hak masyarakat setempat atau kelompok marginal. Konsistensi dan harmonisasi Kebijakan, Kejelasan untuk menjamin kepastian hukum (Clearity), dan Daya penegakan (Enforceability). M O H O N T A NG G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Hal kedua menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang perlu dicermati bersama ialah k o n d i s i e k s i s t i n g d a r i d a y a d u k u n g d a n k a p a s i t a s k o t a . Saat ini bila kita lihat, Jakarta sedang menuju kondisi the dooms day, dimana akan terjadi krisis yang demikian hebat terhadap ketersediaan beberapa bagian dari daya dukung kota seperti dalam hal ketersediaan lahan d an air bersih, serta pasokan energi. Mengenai ketersediaan lahan, kebutuhan lahan dalam mendukung program-program pembangunan yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangatlah besar. Namun, dengan luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.659,02 Km2 yang terdiri dari 661,52 Km2 Daratan dan 6.997,50 Km2 Lautan dan jumlah penduduk sebanyak 8,96 Juta Jiwa pada tahun 2006 atau mencapai 12.664 penduduk per Km2 ditambah dengan tingkat hunian bangunan yang tidak sedikit, setidaknya memperlihatkan kondisi lahan kota yang relatif kritis. M O H O N T A NG G A P A N ! Selain itu, pada urusan perhubungan, juga menemukan persoalan serupa, dimana dalam diprediksi akan terjadi krisis lahan untuk kebutuhan penggunaan jalan di Jakarta pada masa-masa mendatang akibat tidak memadainya daya dukung lahan. Berdasarkan perkiraan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akan terjadi kondisi lalu lintas yang demikian parah pada tahun 2014, akibat jumlah kendaraan roda empat melebihi daya tampung jalan yang tersedia. Kecenderungan bertambahnya jumlah mobil di Jakarta diperkirakan akan mencapai 11% sedangkan kenaikan luas jalannya hanya naik 1%. Bila kondisi tersebut tidak diantisipasi secara serius maka pada 2010, jumlah kendaraan akan mendekati kapasitas total jaringan jalan dan pada tahun 2014 akan terjadi kemacetan sempurna karena jumlah kendaraan akan menyetarai kapasitas jalan. M O H O N T A N G G A P A N ! Dalam urusan penyediaan lahan pemakaman krisis ini juga terjadi, bila mencermati angka rata-rata kematian per tahun antara tahun 2001 sampai dengan 2005 yang tercatat pada BPS, terhitung sekurangnya 5.758 warga Jakarta yang meninggal setiap tahunnya. Diperkirakan dari angka tersebut, dibutuhkan tanah makam seluas 21.594 M2 setiap tahunnya. Saat ini, areal pemakaman di Jakarta Timur, Pusat dan Utara sekurangnya sudah mengalami krisis karena makin terbat asnya lahan. Dari fenomena tersebut, setidaknya memperlihatkan bahwa Jakarta akan menghadapi krisis lahan antara 10-20 tahun ke depan dan langkah antisipasi untuk menghadapi kondisi tersebut tidak tercermin dalam RPJMD ini. M O H O N T A N G G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Selain kondisi makin terbatasnya lahan, daya dukung lain yang perlu dicermati secara serius ke depan adalah ketersediaan air bersih. Saat ini. Penduduk Jakarta mendapat pasokan air bersih hanya dari dua sumber yaitu PDAM dan air tanah. PDAM sendiri hanya mampu memasok untuk 45% penduduk, sehingga praktis 55% penduduk menggantungkan diri pada air tanah. Selain jumlahnya yang terbatas, kualitas air PDAM tidak memadai dan harganya relatif mahal. Sedangkan air tanah pun kondisinya juga telah tercemar limbah domestik dan industri serta telah tercampur air laut. Terjadinya perubahan iklim juga dikhawatirkan dap at mempengaruhi ketersediaan air, akibat musim kemarau yang berkepanjangan. M O H O N T A N G G A P A N ! Krisis lain yang juga harus dicermati adalah ketersediaan energi bagi aktivitas masyarakat di Jakarta. Saat ini Penduduk Jakarta ternyata hanya menggantungkan kebutuhan listriknya dari satu sumber saja yaitu PT PLN. Jumlah pelanggan listrik di Jakarta mengalami peningkatan dari 2,13 juta pelanggan pada 1995 menjadi 3,15 juta pelanggan pada 2005. Pada saat yang sama, kapasitas listrik terjual meningkat dari 15,3 milyar KwH menjadi 27,7 milyar KwH. Tentunya ke depan, sangat dibutuhkan penyediaan energi alternatif yang harus mampu menjamin kebutuhan energi Jakarta dengan tingkat kehandalan yang semakin tinggi dan dengan harga yang kompetitif. Untuk itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan kebijakan penyediaan energi alternatif juga menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh Sdr. Gubernur dalam penyusunan RPJMD ini. M O H O N T A NG G A P A N !
Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Selain potensi krisis yang telah disebutkan diatas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat adanya ancaman penurunan produktivitas penduduk yang ada di Jakarta. Bila di lihat dari data demografi yang ada, pada saat ini komposisi penduduk Jakarta sudah mengarah "pada komposisi penduduk tua", dimana proporsi penduduk muda yaitu yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990, proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9%, pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 23,8%. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari 1,5 % pada tahun 1990 menjadi 3,23% pada t ahun 2006. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman baru bagi Kota Jakarta. Dimana para orang mudanya tidak lagi tinggal di Jakarta d an secara perlahan pada tahun-tahun mendatang, krisis yang bakal terjadi di Jakarta akan dihadapi justru oleh Sumber Daya Manusia yang berusia lanjut. M O H O N T A NG G A P A N ! Hal ketiga yang perlu dicermati oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah terkait dengan arah Kebijakan dan Program Pembangunan. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat Sdr. Gubernur harus mempertegas dalam RPJMD, fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta sebagai ibukota negara untuk dimintakan alokasi anggarannya secara khusus kepada pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 29 tahun 2007 . Penegasan ini terkait dengan kaidah "money follow functions" dan kepastian dalam sistem desentralisasi fiskal. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat tambahan pembiayaan dari APBN sebaiknya difokuskan pada penyediaan infrastruktur lintas wilayah khususnya transportasi, air dan sampah. Untuk itu setidaknya dalam pembahasan RPJMD hal tersebut perlu mendapat perhatian dari Sdr. Gubernur M O H O N T A NG G A P A N ! Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik rencana Pemda DKI Jakarta untuk memberi perhatian yang cukup besar pada obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan. Hal ini memang sangat dimungkinkan mengingat DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang besar sehingga memiliki creditworthiness yang lebih tinggi dari pemerintah daerah lain di Indonesia. Namun, walau layak secara finansial, pinjaman daerah memiliki resistensi tinggi secara politis, ekonomis, dan sosiologis. Alternatif yang lebih layak diprioritaskan semestinya adalah optimalisasi pembiayaan khusus dari APBN atau meminta perlakuan khusus terkait penerusan pinjaman atau hibah Luar Negeri dari pemerintah pusat ke Pemda DKI Jakarta. M O H O N T A NG G A P A N ! Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan kepada eksekutif untuk mengoreksi proyeksi besaran RAPBD tahun 2008-2013, dimana besaran pendapatan tahun 2008 yang tercantum dalam dokumen RPJMD masih menggunakan asumsi lama sebelum disahkannya APBD 2008. M O H O N T A N G G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; 2. Program Dedicated a.
Pengendalian Banjir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat pengendalian banjir masih di dominasi aktivitas pengendalian yang telah dikerjakan bertahun-tahun oleh Pemda dan terbukti tidak mampu secara efektif mengendalikan Banjir. Saat ini faktor pendukung terjadinya banjir, makin bertambah dengan kenaikkan tinggi air laut telah menjadi ancaman bagi mereka yang tinggal di daerah sekitar laut. Untuk itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta eksekutif memikirkan usulan pembangunan tanggul raksasa pemecah ombak untuk menahan limpasan air laut disekeliling pantai. M O H O N T A NG G A P A N ! Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga melihat perlu dimasukkannya program pembuatan sumur-sumur resapan serta pembuatan dan rehabilitasi situ dan danau sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. M O H O N T A NG G A P A N !
b.
Pembangunan Perhubungan dan Transportasi Penanggulangan Kemacetan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat Sdr. Gubernur tidak secara konsisten menjalankan kebijakan Pola Transportasi Makro sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta N omor 84 tahun 2004. Dimana dalam Pola Transportasi Makro (PTM), arah pengembangan sistem transportasi di Jakarta diorientasikan kepada (1) peningkatan aksebilitas di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sekaligus melakukan penataan ulang moda transportasi secara terpadu, (2) memasyarakatkan sistem angkutan umum massal, (3) menggalakkan penggunaan angkutan umum dan kereta api, (4) mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, (5) menambah jaringan jalan primer, Bus Priority, Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) dan terakhir (6) adalah meningkatkan jaringan jalan non tol dan membangun jalan baru. Dari program dedicated ini ternyata tidak semua kebijakan ditindaklanjuti oleh RPJMD. Untuk itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Sdr. Gubernur melengkapi kebijakan pelaksanaan dari PTM ini sesuai komitmen yang telah disusun sebelumnya. M O H O N T A NG G A P A N !
c.
Penanggulangan Polusi
Saat ini pencapaian target RTH baru mencapai 9,67% atau setara dengan 6.623 ha bila dibandingkan target 2010 sebesar 13,94%. Masih dibutuhkan 3.354 Ha untuk memenuhi target tersebut. Namun disaat yang sama ketentuan pasal 20 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur bahwa ruang terbuka hijau kota paling sedikit mencapai 30 persen dari total luas wilayah kota. Untuk itu, dalam RPJMD ini terlihat secara jelas usaha strategis yang serius, progresif dan sistematis dalam mencapai ketentuan minimal ruang terbuka hijau kota ini. M O H O N T A NG G A P A N ! d. Pengembangan Budaya Keragaman Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat pengembangan Perkampungan Budaya Betawi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Status kelurahan tersendiri yang diamanatkan oleh Perda No. 3 Tahun 2005 tidak juga diimplementasikan oleh eksekutif. M O H O N PE N J E L A S A N ! e. Penerapan Kaidah Good Governance Terhadap penyusunan sejumlah Sistem Informasi sebagai daya dukung penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat eksekutif belum membuat indikator efektifitas yang jelas dari berjal annya sistem tersebut. Sepertinya sistem tersebut dibuat namun tidak digunakan secara optimal untuk mendukung aktivitas birokrasi dan pelayanan publik. Sistem Informasi yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta sampai saat tidak pernah diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai suatu sistem yang inovatif dan menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain. M OHON T ANGG APAN ! f.
Antisipasi Perubahan Iklim Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat salah satu aktifitas yang belum dimasukkan dalam kegiatan mitigasi adalah inventarisasi gas rumah kaca (GRK) disemua sektor terkait. Dari inventarisasi GRK tersebut, Pemda DKI Jakarta akan memiliki data yang jelas (baseline) untuk menentukan target penurunan emisi yang akan dilakukan. M O H O N T A NG G A P A N !
g. Urusan Pemberdayaan Perempuan Sebagaimana tertera dalam draft RPJMD hal. 118-120, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memohon agar pelaksana dari program-program urusan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh sebuah biro khusus dengan alokasi anggaran yang memadai. M O H O N T A NG G A P A N ! Par a pi mpi nan dan sel uru h An gg ot a Dewan ser ta h ad iri n y an g kami hor mati ; Demikian pemandangan umum ini disampaikan. Semoga pihak esekutif dapat memperhatikan semua catatan yang diberikan untuk melengkapai RPJMD Tahun 2007-2012. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan Terima Kasih. Billahit-taufik wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Jakart a, 25 Janu ari 2008 F R AK S I P A R T A I K E A DI L A N S E J A HT E R A D P R D PR O V I N S I DK I J AK A R T A
Ket ua,
S el amat Nur din
Sekr et ari s,
M aria Ah di ati
