KATA PE NGANTAR Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depanserta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Bali, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Bali. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Bali dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019, demikian pula visi dan misi KPU. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Bali harus melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Provinsi Bali 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER , JURDIL dan berbudaya serta Bali Santih dan Jagadhita
i
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Provinsi Bali Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas. Denpasar, 25 Pebruari 2016 KPU Provinsi Bali Ketua,
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………..……………………….….… i DAFTAR ISI ……………………………………………………………..…………………iii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………..………….1 1.1.
Kondisi Umum ……………………………………………………………… 2
1.2.
Potensi dan Permasalahan ……...…………………………………………... 17
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KPU PROVINSI BALI .…………………….……….. 33 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ..………………………………… 33 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali …..…………………………….... 34 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ……………………………….. 34 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali …………………….. 35 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN …………………………………………………………………………. 37 3.1. Arahan Kebijakan dan Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ……... 37 3.2. Kerangka Regulasi ..…………………………………………………………….. 49 3.3. Kerangka Kelembagaan ………………………………………………………… 51 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………….. 55 4.1. Target Kinerja …………………………………………………………………… 55 4.2. Kerangka Pendanaan ..…………………………………………………………… 66 BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………… 79
iii
BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you are planning to fail”. Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal maka peran KPU Provinsi Bali menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Bali untuk periode 2015 – 2019. Rencana Strategis KPU Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 1
dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Restra KPU Provinsi Bali memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Restra KPU Provinsi Bali dibuat berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
1.1. KONDISI UMUM Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (Pemilu ) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi, untuk di Bali selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali. KPU Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu . Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu . Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.
2
Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi: a. menjabarkan
program
dan
melaksanakan
anggaran
serta
menetapkan
jadwalPemilu di provinsi; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
tahapan
penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkandan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi berdasarkan hasil
rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; h. membuat
berita
acara
penghitungan
suara
serta
membuat
sertifikat
penghitungansuara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu , Bawaslu Provinsi, dan KPU; i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya; j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ; 3
l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tugas dan wewenang KPU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a.
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
b.
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
tahapan
penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota; d.
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; e.
menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
f.
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g.
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu , Bawaslu Provinsi, dan KPU;
4
h.
menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ;
i.
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
k.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
l.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi: a. merencanakan program dan anggaran; b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU; d. menyusun
dan
menetapkan
pedoman
teknis
untuk
setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU; f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
5
g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih; h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan; i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan; j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi; k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya; l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya; m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri; n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU; r. memberikan
pedoman
terhadap
penetapan
organisasi
dan tata
cara
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; 6
t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
KPU Provinsi Bali dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu , pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yangdisusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi Bali dalam pemilihan Gubernur Bali memiliki kewajiban sebagai berikut:
7
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri; f. mengelola,
memelihara,
dan
merawat
arsip/dokumen serta
melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi; j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) berbunyi : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi. (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Memperhatikan hal tersebut maka ada sebuah fenomena baru dimana soliditas KPU di semua lapisan harus terjamin demi lancarnya pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanggung jawab masing-masing lapisan seiring sejalan. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, 8
dibentuk sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut : Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Provinsi Bali
KETUA ANGGOTA-ANGGOTA
SEKRETARIS
Tenaga Profesional
3 BAGIAN
6 SUB BAGIAN
Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, komisioner KPU Provinsi Bali dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Bali, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.
9
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Bali SEKRETARIS
BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & LOGISTIK
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM
SUB BAGIAN PROGRAM & DATA
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
SUB BAGIAN ORGANISASI & SDM
SUB BAGIAN HUKUM
SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS
Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali didukung oleh Sumber Daya Manusia penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Gambar 3. Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
25%
27%
48%
DPK
ORGANIK
10
HONOR+NON
Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Provinsi Bali sejumlah 44 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni : 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 12 orang atau 27 % ; 2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 21 orang atau 48 %; dan 3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 11 atau 25 %. Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang berjumlah orang yang terdiri dari 101 PNS DPK dan 101 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1. dibawah) maka pegawai KPU Provinsi Bali masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.
Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dapat dilihat secara lebih rinci per provinsi pada tabel 1 berikut :
11
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Set KPU Provinsi Bali, dan Set KPU Kabupaten/Kota NO
SEKRETARIAT
KPU
PROV/KAB/KOTA
JUMLAH
JUMLAH DPK
ORGANIK
3
4
5
1
2
1
KPU Provinsi Bali
34
12
22
2
KPU Kota Denpasar
18
10
8
3
KPU Kab. Badung
26
15
11
4
KPU Kab. Tabanan
27
17
10
5
KPU Kab. Jembrana
14
7
7
6
KPU Kab. Buleleng
14
8
6
7
KPU Kab. Bangli
17
12
5
8
KPU Kab. Karangasem
19
5
14
9
KPU Kab. Klungkung
16
8
8
9
KPU Kab. Gianyar
17
7
10
202
101
101
JUMLAH
Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang, S1 sebanyak 106 orang, D3 sebanyak 14 orang, dan SLTA sebanyak 64 orang dan SLTP 3 orang, sebagaimana tabel 2 dibawah.
12
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan NO
TINGKAT
JUMLAH
PENDIDIKAN 1
2
3
1
S2
15
2
S1
106
3
D4
-
4
D3
14
5
D2
-
6
D1
-
7
SLTA
64
8
SLTP
3
9
SD
-
TOTAL
202
Sumber: data sekunder KPU Prov. Bali 2015 (diolah) Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Bali dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Bali berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, dengan status kepemilikan berupa pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus 13
dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, dari tahun 2010 ke tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar ± 24 %, pada tahun 2012 meningkat sebesar ± 91 %, tahun 2013 peningkatannya jauh sampai sebesar ± 164 % dibandingkan dibandingkatan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 7 % dibanbandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. Tabel 3. Anggaran KPU Provinsi Bali Tahun 2010 – 2014 TAHUN ANGGARAN NO URAIAN 1
2010
2011
2012
2013
2014
2.608.170.000
3.246.634.000
6.195.037.000
16.353.709.000
17.533.260.000
24%
91%
164%
7%
Anggaran KPU Provinsi Bali
2
Persentase Kenaikan Anggaran KPU Provinsi Bali Sumber: data sekunder KPU Provinsi Bali 2010 -2014
Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum selaku eselon 1 yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50,58, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54,28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan nilai akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2015 meningkat menjadi 56,17 dengan predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 14
Keuangan KPU RI Tahun 2014 masih bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali khususnya untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Bali untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 danPermenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Provinsi Bali mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain: (1)
Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Provinsi Bali dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
(2)
Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
(3)
Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
(4)
Penanaman nilai-nilai astabrata dalam kepemimpinan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM komisioner dan Aparatur SDM KPU Provinsi Bali, yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
(5)
Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretiat KPU Provinsi Bali;
(6)
Melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai karma phala, melakukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali, dengan 15
menekan seminimal mungkin tejadinya penyimpangan, karena setiap penyimpangan akan ada resikonya; (7)
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan dengan semangat wasudwa kutumbhakam ; dan
(8)
Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Provinsi Bali yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara, dengan semangat Bhakti yang tinggi.
Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut, KPU Provinsi Bali telah membuktikan dengan berbagai prestasi antara lain, di bidang sosialisasi, keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran data pemilih. Walaupun sempat digugat di mahkamah konstitusi, namun KPU Provinsi Bali beserta jajaran dapat membuktikan bahwa semua dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti. Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Seluruh Rakyat Indonesia di Provinsi Bali untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu . Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi
16
Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ). Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu , pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pmeilihan Umum (Pemiliu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilh, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1) keberadaan penyelenggara Pemilu
yang professional dan memiliki integritas,
kapabilitas dan akuntabilitas; 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan
17
struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensidimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.
1.2.1. Potensi a. Aspek Kelembagaan Dari evaluasi organisasi KPU Provinsi Bali tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Provinsi Bali yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi yang kuat, mandiri dan profesional, hal ini dibuktikan oleh beberapa hal berikut ini :
Organisasi KPU Provinsi Bali telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
Organisasi KPU Provinsi Bali telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu
yang professional dan
independen;
Setiap lini dalam organisasi KPU Provinsi Bali telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Bali sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia;
Setiap pegawai KPU Provinsi Bali telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
18
b. Aspek Sumber Daya Manusia Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya KPU Provinsi Bali juga memiliki beberapa kekuatan sebagai berikut: Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Provinsi Bali. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional; Organisasi KPU Provinsi Bali telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi komisioner, pejabat dan pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya; Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap komisioner, pejabat dan pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
c. Aspek Kepemimpinan Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan KPU Provinsi Bali pada Tahun 2014 telah melaksanakan prinsip-prinsip asta brata dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pemilu yang meliputi : 1. Indra Brata Pemimpin di KPU Provinsi Bali telah berupaya mengikuti sifat-sifat Dewa Indra yaitu dewa hujan. Pemimpin KPU Provinsi Bali senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi jajaranya dan dalam setiap tindakannya dapat memberikan kesejukan dan penuh kewibawaan; 2. Yama Brata Yama adalah penegak kebenaran dan keadilan. Pemimpin KPU Provinsi Bali telah berupaya mengikuti sifat-sifat Yama yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, memberikan hukuman atau peraturan yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat demi mengayomi jajaran KPU Provinsi Bali. Pemimpin selalu berupaya untuk bertindak objektif;
19
3. Surya Brata Surya atau Matahari adalah sinar Maha agung, daripadanya segala kehidupan mungkin bertahan dan berkelanjutan. Surya juga dikatakan sebagai Saksi Agung Tri Bhuwana, tidak ada satupun kejadian didunia ini yang tidak beliau ketahui. Dalam pelaksanaan kepemimpinan di KPU Provinsi Bali sifat Dewa Surya selalu berupaya diteladani adalah memberikan sinar kehidupan bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Kesejahteraan bagi seluruh jajaran adalah tugas seorang pemimpin. Di samping itu seorang pemimpin harus taat akan waktu dan tepat waktu , dan seperti sang surya yang tidak pernah berhenti ‘bekerja’ menyinari alam sepanjang waktu. Seorang pemimpin harus mampu menjadi inspirasi, energi untuk memotivasi dan menjadi contoh disiplin kepada bawahannya dan mampu menumbuhkembangkan daya hidup rakyatnya untuk membangun bangsa dan negara, dengan memberikan bekal lahir dan bathin untuk dapat berkarya secara maksimal menurut swadharma atau bidang tugasnya masingmasing. Dengan menerapkan absen sidik jari kepada seluruh pemimpin dan staf tanpa terkecuali, merupakan sebuah langkah awal untuk memotivasi disiplin jajaran KPU Provinsi Bali; 4. Candra Brata Candra atau Bulan adalah Dewa yang menyinari di kala malam hari. Malam adalah saat gelap, sisi gelap kehidupan manusia. Bulan adalah sinar, tetapi tidak pernah memberikan rasa panas bagi yang disinari berbeda dengan Matahari. Sikap dan penampilan cahaya beliau yang halus dan menyejukkan dengan senyum yang amat manis, begitu teduh bak tersiram air surgawi bagi yang menikmati sinarnya. Para pemimpin di KPU Provinsi Bali selalu berupaya memberikan dorongan atau motivasi untuk membangkitkan semangat jajaran KPU Prov Bali, walau dalam keadan apapun; 5. Vayunila Brata (Maruta) Bayunila Brata ialah dimaksudkan agar seorang pemimpin memiliki sifat-sifat sebagaimana halnya seperti angin yang dapat memasuki semua tempat sampai yang sekecil mungkin. Dalam hal ini pemimpin KPU Provinsi Bali dalam menerima data atau laporan-laporan hendaknya menyelidiki juga kebenarannya, sedapat mungkin dari sumber yang paling bawah sekalipun, tanpa harus diketahui oleh masyarakat; 6. Bhumi (Danada) Kuwera Brata Kuwera Brata sering juga disebut dengan nama Dhanada Brata yang memiliki arti yaitu sebagai dewa kekayaan atau dewa uang. Dengan panutan Kuwera Brata pemimpin KPU Provinsi Bali tahu mempergunakan uang dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Di samping itu pemimpin KPU Provinsi Bali selalu berupaya rapi 20
baik dalam berpakaian maupun bertindak. Dengan berpakaian yang rapi menunjukkan bahwa pemimpin selalu memperhatikan dan mengatur dirinya, sehingga tidak timbul kesan bahwa pemimpin tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Inilah salah satu aspek kepemimpinan yang menyangkut hubungan atasan dengan bawahan atau personal relation yang merupakan bagian dari public relation. Sikap rapi atau sikap cermat dan teliti dari seorang pemimpin bukan hanya dilihat pada cara berpakaiannya, tetapi juga pada hal–hal lainnya dalam kegiatan sehari-hari. Demikianlah sifat-sifat dari kuwera brata yang dipedoomani oleh Pemimpin di KPU Provinsi Bali menekankan pada kecermatan, ketelitian dan kerapian pada setiap penampilan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin; 7. Baruna Brata Baruna adalah dewa laut, laut adalah simbol keluasan tanpa batas. Laut adalah penamping semua kekotoran yang dibawa oleh aliran sungai, tetapi laut tidak pernah terkotori malahan mampu menyucikan semua kotoran itu. Demikian pemimpin KPU Provinsi Bali selau berupaya berpikiran luas, mampu menampung semua kesalahankesalahan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan atau ditimpakan kepada dirinya dan selanjutnya mensucikan semua kekotoran itu sehingga semua menjadi suci. Pemimpin KPU Provinsi Bali tidak hanya memvonis jajarannya yang berlaku tidak baik, melainkan memberikan bimbingan terus menerus kepada mereka sehingga nantinya menjadi orang yang mampu bekerja sesui tupoksi masing-masing dengan selalu berpedoman pada asas-asas penyelenggraan Pemilu /pemilihan; 8. Agni Brata Agni atau api bersifat membakar. Dalam hal kepemimpinan sifat api atau agni bermakna membakar semangat rakyat untuk maju dan menuju ke arah progresif, ke masa depan yang lebih baik. Pemimpin KPU Provinsi Bali senantiasa memberikan teladan-teladan kepada jajrannya agar selalu bekerja-bekerja dan bekerja demi kemajuan KPU.
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Walupun dari aspek perencanaan anggaran lebih bersifat top down, namun dengan mekanisme revisi, KPU Provinsi telah menyesuaikan perencanaan yang ada dengan kebutuhan
KPU
Provinsi
Bali,
sehingga
perencanaan
tetap
berjalan
dengan
mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan lokal, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut : 21
Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
Walaupun saat ini prosentasenya masih kecil program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang semakin besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.
e. Aspek Business Process dan Kebijakan Secara umum KPU Provinsi Bali yang telah menerapkan tatalaksana dan Kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, bisnis proses dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : Organisasi KPU Provinsi Bali berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholder; Organisasi KPU Provinsi Bali telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat juknis yang jelas dan mudah dipahami; Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal; Organisasi KPU Provinsi Bali berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.
22
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Berdasarkan Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, KPU Provinsi Bali masih membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai seperti kantor dan infrastruktur IT untuk memperkuat kemandirian KPU Provinsi Bali dan kecepatan pelayanan informasi dan data kepada stakeholder.
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholder di Provinsi Bali selama ini masih berjalan dengan baik. Terbukti dengan semua pihak yang berkepentingan telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan Pemilu yang meliputi : penguasa pemerintahan, DPRD, Lembaga Pemerintahan, Oerganisasi Sosial, Organisasi Budaya, Organisasi Keagamaan, pemuda, perempuan, mahasiswa, pelajar, LSM dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut : Organisasi KPU Provinsi Bali telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi; Organisasi KPU Provisni Bali berupaya membangun brand image yang disukai dan diterima oleh stakeholder; Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis serta memberikan pelayanan kepada stakeholder yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.
1.2.2. Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia , KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.
Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat
konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
23
1. Kelembagaan Walaupun selama ini pelaksanaan Pemilu /Pemilihan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ditemukan sejumlah permasalahan/ kendala seperti : Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Bali menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan daftar pemilih dalam Pemilu ; Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi; Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi; Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan. 2. Sumber Daya Manusia Sebagian besar PNS di KPU Provinsi Bali merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: Ketergantungan KPU Provinsi Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja mereka; Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU Provinsi Bali tetapi kepada atasan di instansi asal. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat; 24
Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai dan pejabat di KPU Provinsi Bali masih rendah. Hal ini sangat menghambat proses bisnis KPU Provinsi Bali yang mestinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja; Sistem reward and punishment terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. 3. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Provinsi Bali perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. 4. Perencanaan dan Anggaran Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi; Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan masih ada temuan oleh BPK. 5. Business Process dan Kebijakan Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada; Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan; Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat; Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.
25
6. Dukungan Infrastruktur dan IT Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan; Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Provinsi Bali sampai saat ini cukup memadai, akan tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kebutuhan kedepan. 7. Hubungan dengan Stakeholder
Masih adanya gugatan atas hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Provinsi Bali;
Stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Provinsi Bali karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Provinsi Bali masih lemah dan perlu ditingkatkan;
Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan dengan efektif. Disamping permasalahan tersebut, KPU Provinsi Bali juga dihadapkan pada sejumlah
tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu , baik Pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Bali; Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat; Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda; 26
Peran website KPU Provinsi Bali sangatlah strategis, namun update terhadap informasinya berjalan lambat. Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktorfaktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 4 berikut:
Tabel 4. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)
Mandat UU Nomor 15 Tahun
Overlapping
2011
kegiatan antar unit kerja (W1)
tentang
penyelenggara
Pemilu (S1)
Beban
program
kerja
pegawai
dan
tidak
Komitmen pimpinan kuat (S2)
proporsional (W2)
Reformasi Birokrasi yang telah
Disparitas kompetensi pegawai
dicanangkan (S3)
(W3)
SDM yang besar (S4)
Pegawai memiliki persepsi yang
(W4)
sama akan tugas dan fungsi
Sistem
organisasi (S5)
pengelolaan
pengawasan anggaran
atas lemah
(W4)
Kerarifan lokal : tri hita kararana, sradha bhakti, jengah dan wirang
Distorsi staf yang malas terhadap
(S6)
yg lainnya (W5)
Latar
belakang
SDM
yang
multidisipliner (S7)
Parsialitas manajemen kinerja
Ruang
kerja
menjadi
kesatuan yang utuh (S8)
Belom seiramanya semangat dan gerak
komisioner
sekretariat (W6)
satu
27
Ego sektoral (W 7)
dengan
Budaya yang berorientasi kepada
Pimpinan
pimpinan (S9)
mampu menjadi panutan (W8)
Pengalaman
penyelenggaraan
Efektifitas
belom
sepenuhnya
pelaksanaan
SOP
Pemilu (S10)
(W9)
Fasilitas IT cukup memadai
Standar dan Maklumat Pelayanan
(S11)
belum sepenuhnya dibuat (W10)
Sarana dan Prasarana terbatas (W11)
Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W12)
Loyalitas pegawai rendah (W13)
Pagu anggaran belum memadai (W14)
Reward and phunismen kepada Komisioner belom jelas (W15)
28
FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Opportunity)
Sasaran
pokok
Ancaman (Threats)
pembangunan
demokrasi Indonesia (O1)
sistem Pemilu mudah berubah
Animo partisipasi masyarakat
Opini publik mudah digeser (T1)
dalam Pemilu tinggi (O2)
hasil Pemilu yang berakhir ricuh
DKPP dan lembaga penegakan
(T2)
Potensi
pengembangan
SDM
(O4)
Mayoritas SDM dengan status DPK (T4)
Kemajuan Teknologi Informasi (O6)
Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T3)
Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)
Aksi demonstrasi ketidakpuasan
Hubungan baik dengan Bawaslu,
hukum lainnya (O3)
Peraturan perundangan tentang
Distribusi
logistik
terkendala
kondisi geografis (W7)
Harapan masyarakat tinggi (O7)
Distribusi oleh
logistik
terkendala
Keberadaan
penyedia
barang dan jasa (T6)
Intervensi
oleh
pemerintah
daerah (T7)
Dipersalahkan secara etik walau secara hukum tidak salah (T8)
Rekomendasi Bawaslu (T9)
Inkonsistensi (T10)
29
peserta
Pemilu
Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai Yadnya Bhakti untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu , dengan menunjung tinggi nilainilai Trihitakarana; c. Peningkatan
kualitas
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota,
dengan
mengedepankan nilai-nilai “jengah dan wirang”; d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pemimpon KPU Provinsi Bali dengan membumikan nilai-nilai Asta Brata; e. Berbagi pengalaman sesama penyelenggra maupun dengan stakeholder merupakan langkah yang sangat baik untuk pemerataan informasi tentang pelaksanaan Pemilu dan pemilihan dengan berbagai kendala dan tangangannya, sehingga Pemilu dan Pemilihan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Bali yaitu Mokshartham Jagad Hita (Bahagia di dunia dan akhirat) dengan semangat Sarwa Prani Hitangkarah (mewujudkan kesejahteraan kepada segenap isi alam semesta) f. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi KePemilu aan yang terintegrasi. 2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O): Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang eksternal. a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja; b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU; d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran dengan konsep Tatwamasi; e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
30
f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. g. Menggali dan mengimplementasi kearifan lokal Bali yang relevan dalam meningkatkan kinerja lembaga. h. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam team work yang solid tanpa meninggalakan tanggung jawab masing-masing i. Merangsang pimpinan selalu berupaya menjadi contoh bagi jajaran KPU Provinsi Bali j. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Provinsi Bali. 3. Strategi Strength – Threat (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Selalu mengupdate perkembangan peraturan perundang-undangan dan informasi terkait dengan Pemilu dan pemilihan dengan selalu aktif mengikuti informasi yang berkemang pada media sosial yang melibatkan seluruh penyelenggara Pemilu di Indonesia. b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait, dengan semangat selung-lung sebayantaka; c. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan, dengan memanfaatkan adat dan budaya Bali; d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kePemilu an; e. Selalu memperkuat dan mengembangkan tata cara pengarsipan di KPU Provinsi Bali. f. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. g. Koordinasi dengan peserta Pemilu
dan Pemilihan dengan mengedepankan asas
imparsialitas, sebab semua peserta Pemilu adalah sama, dengan semangat wasudewa kutumbhakam, maka kecurigaan-kecurigaan dan gugatan dapat diminimalisir. h. Secara bertahap KPU Provinsi Bali akan mengurangi pegawai yang berstatus DPK, shingga meningkatkan independensi KPU Provinsi Bali dan tidak mudah diintervensi oleh pemerintah siapapun.
31
i. Dalam menanggulangi terjadinya keterbatasan penyedia jasa, KPU Provinsi Bali ke depannya hendak menyederhanakan persyaratan tender, tanpa melanggar aturan, guna mempermudah siapapun untuk ikut tender, dengan demikian akan ada banyak pilihan. j. Intenalisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik ke kedepannya akan ditingkatkan untuk mencegah upaya-upaya laporan terhadap pelanggaran kode etik. k. Koordinasi yang selama ini telah berjalan antara KPU Provinsi Bali dengan Bawaslu Provinsi Bali akan selalu dipupuk untuk meningkatkan kesepahaman terhadap tata aturan penyelenggaran Pemilu atau pemilihan. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU Provinsi Bali termasuk kesekretariatan; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dengan semangat paras paros sarpanaya; c. Optimalisasi
pembinaan,
pengawasan
penyelenggaraan
Pemilu
dengan
mengedepankan semangat jagra; d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu
pada tahap perencanaan
kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. e. Secara bertahap meningkatkan jumlah pegawai organik, dengan pengangkatan baru atau mutasi. f. Membuka seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu g. Memelihara hubungan secara proporsional dengan pemerintah provinsi Bali h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu. i. Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Provinsi Bali.
32
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU PROVINSI BALI
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilu /Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu /Pemilihan yang LUBER , JURDIL dan berbudaya serta Bali Santih dan Jagadhita Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Bali untuk menyelenggarakan Pemilu /pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Provinsi Bali sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Provinsi Bali juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemilu an. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Bali dapat tetap terjaga ditengah-tengah belangsungnya pemilihan maupun Pemilu , sehingga Bali yang Damai dan Sejahtera (Bali Santih dan Jagadhita) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Provinsi Bali merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu . Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Provinsi Bali memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Bali Santih dan Jagadhita.
33
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Menjadi Penyelenggara Pemilu /pemilihan yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Bali yang Santih lan Jagadhita 2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu /pemilihan yang berpedoman pada azas : mandiri,
jujur, adil, kepastian hukum,
tertib, kepentingan umum; keterbukaan;
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan (voc populi voc dei) dengan pengendalian hukum karma phala. 3. Menjadi pusat layanan yang adil bagi stake holder Pemilu /Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan dengan semangat wasudewa kutumbakam; 4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih; 5. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Bali yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu ; 2. Terselenggaranya Pemilu /pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu /pemilihan;
34
5. Terselenggaranya Pemilu /pemilihan yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,
kepentingan
umum;
keterbukaan;
proporsionalitas,
profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesabel; 6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya masyarkat Bali yang Mokshartham Jagad Hita, dalam suasana masyarkat yang Santih lan Jadathita.
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu /pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu ; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu ; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPI yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. f. Minimnya gugatan terhadap hasil Pemilu /pemihan
35
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu /Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu ; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu ; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas implemenasi Regulasi KePemilu an, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi; b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP; c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Bali.
36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 - 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Maka arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Peningkatan kapasitas kelembagaan. a. Peningkatan kemampuan pendanaan. b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik Komisioner, Sekretariat maupun stakeholder kepemiluan. c. Peningkatan sarana dan prasarana, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak dalam menunjang kinerja kelembagaan yang akan berujung pada peningkatan kapasitas kelembagaan. d. Peningkatan intensitas komunikasi internal KPU Provinsi Bali dan eksternal. Keempat hal tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak boleh terbengkalai
dan di lalaikan, karena ketiga hal tersebut merupakan modal penggerak aktifitas lembaga KPU, yang tidak bisa kerja sendiri, tanpa mengganggu kemandirian.
37
2.
Pelaksanaan tugas kelembagaan. Guna menunjang terjadinya pelaksanaan tugas kelembagaan yang baik menuju
pada kepuasan stake holder Pemilu dan pemilihan, maka faktor-faktor yang menunjang perlu selalu ditingkatkan. Adapun faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dan kepedulian semua pihak khususnya KPU Provinsi Bali menyangkut faktor-faktor sebagai berikut : a.
Meningkatkan motivasi komisioner dan sekretariat untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing tanpa mengabaikan tanggung jawab bersama.
b.
Membangun iklim kerja yang kondusif, dengan semangat tim work yang solid penuh rasa kekeluargaan, dengan semangat wasudewa kutumbhakam (bahwa semua manusia bersaudara).
c.
Meningkatkan reward and punishment terhadap kinerja personel sesuai semangat karma phala.
d.
Memberi kesempatan yang sama kepada komisioner maupun sekretariat untuk melakukan hal-hal positif dalam koridor peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas lembaga dengan semangat tatwamasi.
3.
Pemangku kepentingan. Berpedoman pada program Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 -
2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka KPU Provinsi Bali juga melaksanakan 9 program tersebut. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut. a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang dijadikan pedoman dan tolak ukur hendak dicapai oleh KPU Provinsi Bali adalah : terlaksananya kerjasama yang baik dengan lembaga akademisi ataupun lembaga riset dalam Kegiatan riset kePemilu an yang berkesinambungan, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil 9 Kabupaten/Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali. 38
Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di 9 Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sesuai dengan kebutuhan pada kesekretariatan KPU Kabupaten Gianyar serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup : (1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu dan Pilkada; (3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Bali; (4) Menyelenggarakan
pembinaan
SDM,
pelayanan
dan
administrasi
kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar; (5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan; (6) Menyelenggarakan Pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 5 berikut : Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1
Pelaksanaan
Meningkatkan
Persentase
akuntabilitas
pemahaman
dan kapasitas
pengelolaan
kontrol
oleh pengetahuan/pemahaman para
administrasi
komisioner
dan Komisioner
keuangan
di sekretaris
39
dan
tentang kontrol keuangan
Lingkungan
meningkatnya
Sekretaris pengelolaan
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat KPU Meningkatnya
Persentase
Provinsi Bali
kapasitas
pembinaan
meningkatnya
pengetahuan/pemahaman para perbendaharaan
pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi
Bali
dan
KPU
Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan Terlaksananya
Jumlah
laporan
system akuntansi dan akuntansi pelaporan keuangan
dan
sistem pelaporan
keuangan Implementasi
pelaksanaan
juklas/juknis
pengelolaan
keuangan di lingkungan KPU Provinsi
Bali
dan
KPU
Kabupaten/Kota se-Bali Ketepatan
pengelolaan
dan
pelaporan dana hibah pilkada serentak Terselesaikannya
Persentase
penyelesaian
permasalahan
permasalahan
pengelolaan
pengelolaan
keuangan
satker
dalam keuangan
pada
KPU Provinsi, KPU
Kab/Kota Tersusunnya laporan Jumlah
KPU
Provinsi
dan
pertanggungjawaban
Kab/Kota yang menyampaikan
penggunaan
laporan
anggaran
penggunaan
pertanggungjawaban anggaran
(e-
LPPA) yang tepat waktu dan valid
40
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
2
Fasilitasi
Terlaksananya
Prosentase pola pengelolaan
Pengelolaan
pembinaan
logistik
Data,
koordinasi
Dokumentasi,
satker
Pengadaan,
mengelola
Pendistribusian,
Pemilu
Pemeliharaan
Gubernur,
Pemilu
/Pemilihan
tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota dalam di tingkat satker logistik /Pemilihan Bupati
dan Inventarisasi dan Walikota Logistik Pemilu
Tersedianya kebutuhan
data Tersedianya
perencanaan
logistik kebutuhan logistik Pemilu di
Pemilu / Pemilihan tingkat satker / Gubernur,
Pemilihan
Bupati Gubernur, Bupati dan Walikota
dan Walikota yang yang akurat akurat Terlaksananya pengendalian
Prosentase
penyusunan
dan administrasi
pengaturan administrasi pengelolaan logistik
pengelolaan
logistik Persentase
Implementasi
pelaksanaan pengendalian dan pengaturan
administrasi
logistik Pemilu
/
Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Terfasilitasinya
layanan
pengadaan logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Laporan
Pengelolaan
dan
Inventarisasi Logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
41
3
Pelaksanaan
Tersedianya
Prosentase kesesuaian antara
Manajemen
dokumen
Renstra dan Renja K/L dan
Perencanaan dan perencanaan Data
dan RKA KL
penganggaran, koordinasi
antar
lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring
dan
evaluasi Terwujudnya sistem Prosentase laporan monitoring administrasi
dan evaluasi yang akuntabel
penyelenggaraan
dan tepat waktu
Pemilu / Pemilihan Gubernur,
Bupati
dan Walikota yang tertib,
efektif
dan
efisien
Prosentase
KPU,
KPU/KIP
Provinsi
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang target kinerjanya
tercapai
sesuai
dengan penetapan kinerja Tersedianya
pengembangan
teknologi informasi kePemilu an Tersusunnya rencana Tersedianya penerapan Government
informasi
e- pelaksanaan pemutakhiran data yang pemilih di tingkat kelurahan di
konkrit dan terukur
Provinsi Bali Jumlah sistem aplikasi yang digunakan penyelenggaraan Pemilu
42
dalam
4
Pembinaan
Tingkat
ketepatan Tersedianya dokumen layanan
SDM, Pelayanan tertib
administrasi pengelolaan administrasi SDM
dan
dan
pengelolaan di lingkungan sekretariat KPU
Administrasi
SDM
Kepegawaian
Provinsi
Terlaksananya Diklat Meningkatnya
kompetensi
Teknis dan Diklat SDM di lingkungan secretariat Struktural Tingkat proses
KPU Provinsi Bali ketepatan Terpfasilitasinya
pelaksanaan Pergantian
pergantian
pelaksanaan
Antar
Waktu
antar anggota
waktu
KPU
(PAW) Provinsi/Kabupaten/Kota tepat
Anggota KPU, KPU waktu Provinsi,
KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
daerah
pemekaran Dokumen
Pengelolaan
data
kepegawaian
kepegawaian
base
Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya Seleksi
Seleksi
Sekretaris
KPU
Sekretaris Provinsi Bali
KPU Provinsi Bali Terlaksananya
seleksi
anggota
seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali
43
Provinsi Bali
KPU di
5
Penyelenggaraa n
Meningkatnya
Operasional kualitas
Prosentase
pemenuhan
pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana
dan
administrasi
administrasi penunjang kinerja
Pemeliharaan
perkantoran
pegawai
Meningkatnya
Jumlah laporan penatausahaan
akuntabilitas
BMN KPU Provinsi Bali
Perkantoran (KPU)
penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Bali Terwujudnya
Jumlah KPU Kab/Kota yang
pengelolaan
melaporkan persediaan asset
persediaan
(Stock berdasarkan
opname)
stock
opname
dengan tepat waktu
Meningkatnya tertib Prosentase ketepatan dan tertib administrasi laporan administrasi BMN
KPU BMN
Nasional/KPU
review
laporan
KPU/Provinsi,
Kabupaten Kota se-Bali
Provinsi Bali Meningkatnya pengelolaan
Prosentase jumlah arsip yang dan dikelola
sesuai
dengan
penerapan kearsipan penerapan kaidah kearsipan sesuai
kaidah
kearsipan Meningkatnya kapasitas dalam Elektronik
Prosentase
personil penerapan
sistem
dan
kearsipan
penerapan elektronik di KPU Provinsi Sistem
Kearsipan di KPU Provinsi
sosialisasi
Jumlah
personil
yang
mendapatkan sosialisasi dan penerapan
sistem
kearsipan
elektronik di KPU Provinsi Bali
44
6
Pemeriksaan di Tersusunnya laporan Persentase lingkungan Setjen
penyelesaian
hasil tindak lanjut rekomendasi KPU, pemeriksaan
Sekretariat Provinsi
BPKP
dan
BPK, BPK, BPKP dan APIP yang APIP ditindaklanjuti
dan KPU
Sekretariat Kabupaten/Kota
Tersusunnya laporan Jumlah laporan hasil review hasil review laporan LAKIP sesuai dengan SAKIP LAKIP Tersusunnya
Jumlah laporan hasil review
Tersusunnya laporan penyusunan laporan keuangan hasil review laporan sesuai SAP keuangan Tersusunnya laporan Prosentase penganggaran KPU hasil review RKA yang efektif dan efisien K/L
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 6 :
45
Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1
Penyelenggaraan
Meningkatnya dukungan Prosentase
Dukungan Sarana sarana
kendaraan
dan Prasarana
transportasi/mobilitas
pejabat
pegawai
pegawai
Meningkatnya
Persentase
pemenuhan bermotor dan
bagi
operasional
pemenuhan
pemenuhan peralatan dan dukungan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran
Mebelair/Elektronik
Kantor
KPU
c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advoikasi hokum, dan penyuluhannya; dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu . Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Arah kebijakan program ini mencakup : a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu . Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai pada tabel 7 berikut :
46
Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik No.
Kegiatan
1
Penyiapan
Sasaran Kegiatan penyusunan Meningkatnya
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase keputusan KPU yang
Rancangan
Peraturan kualitas rancangan
sesuai
KPU,
Advokasi, Peraturan KPU dan
perundang-undangan
Penyelesaian
Sengketa Keputusan KPU yang
dan
Penyuluhan sesuai dengan
Peraturan
Perundang- ketentuan
format
peraturan
Jumlah Komisioner dan personil KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
undangan yang berkaitan pembentukan dengan penyelenggaraan peraturan perPemilu
undang-undangan Meningkatnya
Tersusunnya
bahan
kualitas
kajian/dukungan
untuk
pertimbangan/opini
pertimbangan/opini hukum dan
hukum
dan penyelesaian
penyelesaian sengketa hukum
sengketa
hukum
tepat waktu Jumlah kasus yang dimenangkan dalam
penyelesaian
sengketa
hukum Meningkatnya pelayanan
Persentase
pemangku
dan kepentingan
yang
menerima
kapasitas
bimbingan/pelayanan
penyelenggaraan
penyusunan
Pemilihan Umum
kampanye, audit dana kampanye,
laporan
dana
pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase
ketepatan
penyiapan
bahan
waktu
pelayanan
pelaporan dana kampanye, audit dana
kampanye,
pendaftaran
partai politik dan Anggota DPD
47
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya
pengelolaan
dokumen produk hukum Meningkatnya kualitas
Terlaksananya penyediaan dan
pelayanan, penyajian
pengelolaan
dokumentasi
dan
informasi hukum yang mutakhir
dokumentasi
dan
informasi hukum
Terlaksananya
dukungan
ketatausahaan
yang
handal
(cepat, tepat dan akurat) Jumlah Jajaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta pihak
terkait yang mengikuti Bimtek Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
2
Fasilitasi
Pelaksanaan Meningkatnya
Tahapan
Pemilu kualitas
Legislatif,
Pemilu teknis dalam Pemilu Bimtek
Presiden
dan
Jumlah
Provinsi
dan
dukungan Kabupaten/Kota yang mengikuti
Wakil Legislatif,
Pemilihan
Gubernur,
Pemilu Bupati dan Walikota
Presiden, Pemilu kada, Presiden dan Wakil JumJumlah PAW anggota Publikasi dan Sosialisasi Presiden serta Pemilu serta Partisipasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi dan Masyarakat dan PAW
Wakil Kepala Daerah
DPRD
Kabupaten/Kota dapat diselesai Terbentuk PPID di Provinsi Bali Jumlah
Provinsi
Kabupaten/Kota
yang
dam telah
membentuk PPID Jumlah
Provinsi
Kabupaten/Kota melakukan
dan
yang
telah
penataan
dan
pengisian Anggota DPRD Jumlah
penataan
daerah
pemilihan pasca Pemilu 2014
48
No.
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah
data
serta
Pemilu , Pemilu
dokumen
Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilu kada Jumlah
Provinsi
Kabupaten/Kota
dan yang
melaksanakan Pemilu kada Jumlah
kegiatan
Pendidikan
Pemilih Prosentase
penyampaian
informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu
dan
Pemilu kada
3.2.
Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi
dalamkaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Provinsi mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur Pemilu /Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Provinsi dalam melaksanakan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu : 1.
Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
2.
Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (non tahapan Pemilu ).
49
Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan : I.
Terkait dengan Tahapan Pemilu A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1.
S.K. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2.
S.K. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3.
S.K. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4.
S.K. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5.
S.K. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6.
S.K. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7.
S.K. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8.
S.K. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;
9.
S.K. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10.
S.K. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 1.
S.K. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2.
S.K. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3.
S.K. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4.
S.K. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5.
S.K. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6.
S.K. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 50
7.
S.K. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8.
S.K. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9.
S.K. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10.
S.K. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan
II.
Gubernur, Bupati dan Walikota: a.
S.K. tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b.
S.K. tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;
c.
S.K. tentang kepegawaian;
d.
S.K. tentang pengelolaan barang milik negara;
e.
S.K. tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f.
S.K. kearsipan dalam tata naskah dinas.
3.3
Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan
inter dan antar organisasi KPU/KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU/KPU Provinsi Bali. Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Bali akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a.
Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu /Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
b.
Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
51
c.
Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
d.
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Provinsi Bali yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Provinsi Bali dengan baik;
e.
Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
f.
Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholder dan/atau pihak ketiga; dan
g.
Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan.
h.
Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral. Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, bilateral dan
multilaterial serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di Provinsi Bali. KPU Provinsi Bali akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik Pemilu ; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik Pemilu ; 7) Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah Bali tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana 52
kampanye peserta Pemilu ; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan tahun 2017, 2018 dan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Bali tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan
Korupsi
Republik
Indonesia
tentang
kerjasama
dalam
upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Forum Komunikasi Antar Umat Beragama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan tahun 2017, 2018 dan pemilihan umum tahun 2019; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan tahun 2017, 2018 dan pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu /Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiar; 15) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi Bali tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan. Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Dengan Organisasi Penyandang Disabilitas tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliementary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kePemilu an; 4) Balai Diklat Provinsi Bali tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan KePemilu an Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) Majelis Utama Desa Pekraman untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017, 2018, pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) .
53
Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017, 2018, Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi Balli akan bekerjasama dengan, 1) TVRI dan TV Swasta lainnya tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI dan radio siaran swasta tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017, 2018, pemilihan umum tahun 2019.
54
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 - 2019 disajikan pada tabel 8 sebagai berikut: Tabel 8. No
Program/K
Sasaran
Indikator Kinerja
egiatan
Kegiatan
Kegiatan
Target Kinerja 2015
2016
2017
2018
A
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali
Meningkatkan pemahaman dan kontrol oleh komisioner dan sekretaris
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemah aman para Komisioner dan Sekretaris tentang kontrol pengelolaan keuangan Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemah aman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Bali dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
55
2019
50%
55%
60%
65%
70%
55%
60%
65%
70%
75%
Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan
Terselesaikann ya permasalahan pengelolaan keuangan
Tersusunnya laporan pertanggungja waban penggunaan anggaran
2
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentas i, Pengadaan, Pendistribusi an, Pemeliharaa n dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu /Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
4 Lap
4 Lap
4 Lap
4 Lap
4 Lap
Implementasi pelaksanaan juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota seBali Ketepatan pengelolaan dan pelaporan dana hibah pilkada serentak Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Provinsi, KPU Kab/Kota Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaba n penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu /Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tingkat satker
70%
75%
80%
85%
90%
1 Lap
3 Lap
56
6 Lap
97%
97%
98%
95%
95%
9 Kab/ Kota
9 Kab/ Kota
9 Kab/ Kota
9 Kab/ Kota
9 Kab/ Kota
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akurat Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
Tersedianya perencanaan kebutuhan logistik Pemilu di tingkat satker / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akurat Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Persentase Implementasi pelaksanaan pengendalian dan pengaturan administrasi logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terfasilitasinya layanan pengadaan logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Laporan Pengelolaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
57
1 Dok
1 Dok
1 Dok
3 Dok
2 Dok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, Iembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraa n Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tertib, efektif dan efisien
Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
2 Dok
3 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
6 Lap
6 Lap
6 Lap
6 Lap
6 Lap
Prosentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Tersedianya pengembangan teknologi informasi kePemilu an Tersedianya informasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Provinsi Bali Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
100%
100%
100%
100%
100%
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
58
4
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Bali Dokumen kepegawaian
Terlaksananya Seleksi Sekretaris KPU Provinsi Bali Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi/Kabup aten/Kota di Provinsi Bali
Tersedianya dokumen layanan pengelolaan administrasi SDM di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan secretariat KPU Provinsi Bali Terpfasilitasinya pelaksanaan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi/Kabupat en/Kota tepat waktu
5 Lap
6 Lap
6 Lap
6 Lap
6 Lap
45 Org
21 Org
21 Org
21 Org
60 Org
2 Org
2 Org
2 Org
Pengelolaan data base kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Seleksi Sekretaris KPU Provinsi Bali
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
45 Org
5 Org
seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupat en/Kota di Provinsi Bali
59
1 Org
5
Penyelenggar aan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Bali Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)
Meningkatnya tertib administrasi Iaporan BMN KPU Provinsi Bali
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provins Bali
Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Jumlah laporan penatausahaan BMN KPU Provinsi Bali
80%
80%
85%
90%
90%
6 Lap
6 Lap
6 Lap
6 Lap
6 Lap
Jumlah KPU Provinsi/Kab/Kot a yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Provinsi/Kabupat en/Kota se Bali Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Prosentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsii Jumlah personil yang mendapatkan sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi Bali
10
10
10
10
10
95%
95%
95%
95%
95%
80%
82%
85%
85%
85%
2 Org
2 Org
2 Org
2 Org
2 Org
60
6
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/K ota
Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil review laporan LAKIP Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan
Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L
Persentase 100% penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti Jumlah laporan hasil review LAKIP sesuai dengan SAKIP Jumlah laporan hasil review penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Persentase 90% penganggaran KPU yang efektif dan efisien
61
100%
100%
100%
100%
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
90%
90%
90%
90%
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 1 Penyelengg Meningkatnya Persentase araan dukungan sarana pemenuhan Dukungan transportasi/mobi kendaraan Sarana dan litas pegawai bermotor bagi Prasarana pejabat dan operasional pegawai Meningkatnya Jumlah pemenuhan pemenuhan peralatan dan dukungan sarana fasilitas dan prasarana perkantoran Mebelair/Elektro nik Kantor KPU Provinsi Bali c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Meningkatnya Persentase penyusuna kualitas keputusan KPU n rancangan yang sesuai Rancanga Peraturan KPU format peraturan n dan Keputusan perundangPeraturan KPU yang sesuai undangan KPU, dengan ketentuan Jumlah Advokasi, pembentukan Komisioner dan Penyelesai peraturan personil KPU an perundangProvinsi yang Sengketa undangan mendapatkan dan penyuluhan Penyuluha peraturan KPU n Meningkatnya Tersusunnya Peraturan kualitas bahan Perundang pertimbangan/opi kajian/dukungan -undangan ni hukum dan untuk yang penyelesaian pertimbangan/opi berkaitan sengketa hukum ni hukum dan dengan penyelesaian penyeleng sengketa hukum garaan tepat waktu Pemilu Jumlah kasus yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa hukum
62
100%
100%
20 Unit
100%
100%
100%
25 Unit
50 Unit
50 Unit
95%
95%
100%
100%
100%
1 Org
1 Org
1 Org
1 Org
1 Org
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Kasus
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelaya nan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat) Jumlah Jajaran Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak terkait yang mengikuti Bimtek Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
63
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
92%
95%
95%
90%
90%
91%
95%
95%
6 Kab/ Kota
10 Prov/ Kab/ Kota
10 Prov/ Kab/ Kota
10 Prov/ Kab/ Kota
10 Prov/Kab / Kota
2 Fasilitasi Pelaksanaa n Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu kada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyaraka t dan PAW
Meningkatn ya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Ko ta yang mengikuti Bimtek Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jumlah PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Ko ta dapat diselesaikan Terbentuk PPID di Provinsi Bali Jumlah KPU Kabupaten/Ko ta yang telah membentuk PPID Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Ko ta yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
10 Prov/Kab/ Kota
10 Prov/Kab/ Kota
8
5
8
8
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
64
Jumlah data serta dokumen Pemilu , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
30
30
30
Jumlah Provinsi 6 dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu kada
0
1
3
95%
95%
30
Jumlah kegiatan 50 Pendidikan Keg Pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
90% 90%
65
90%
4.2. Kerangka Pendanaan Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam kurun waktu ke depan, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 56.049.533.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 682.900.000,3. Program
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
dan
Perbaikan
Proses
Politik
Rp. 212.867.343.000,Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 9 berikut : Tabel 9 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Bali selama 5 tahun ( 2015 - 2019 )
No
Program
Sasaran Program ( Outcome )
Alokasi ( dalam ribuan rupiah ) Jumlah 2015
1 076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen 5,104,621 dan Tugas Teknis Lainnya KPU 2 076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
122,700
3 076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan 1,286,791 Perbaikan Proses Politik
TOTAL
2016
2017
2018
2019
4,931,807
5,549,341
18,176,703
22,287,061
56,049,533
0
0
218,750
341,450
682,900
642,673
150,676,600
54,404,436
5,856,843
212,867,343
6,514,112 5,574,480 156,225,941 72,799,889 28,485,354
66
269,599,776
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel 10 berikut : Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Bali selama 5 Tahun ( 2015 - 2019) No
Program/
Sasaran
Kegiatan
Program ( Outcome) /
Alokasi ( dalam juta rupiah ) 2015
2016
2017
Jumlah 2018
2019
Sasaran Kegiatan (Output) a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01
Sasaran Program
5,104,621
4,931,807
5,549,341
18,176,703
22,287,061
56,049,533
2,899,953
2,980,838
3,285,476
3,621,561
3,992,383
16,780,211
109,175
29,766
32,764
4,326,028
7,148,408
11,646,141
454,915
360,227
373,617
1,135,480
1,499,480
3,823,719
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU 1
3355
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali
2
3356
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
3
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
67
4
3358
Pembinaan SDM,
369,782
379,099
553,999
3,365,907
952,018
5,620,805
1,099,064
1,084,147
1,192,562
1,311,817
1,442,999
6,130,589
62,557
67,964
78,159
89,882
103,365
401,927
122,700
0
0
218,750
341,450
682,900
122,700
0
0
218,750
341,450
682,900
Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 5
3360
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
6
3361
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
1
3362
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
68
076.01.06
Sasaran Program
1,286,791
642,673
150,676,600
54,404,436
5,856,843
212,867,343
377,666
125,172
170,215
212,768
265,960
1,151,781
909,125
517,501
150,506,385
54,191,668
5,590,883
211,715,562
6,514,112
5,574,480
156,225,941
72,799,889
28,485,354
269,599,776
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
2
3364
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu kada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW TOTAL
69
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap sasaran kegiatan (output), selama periode 2015 2019 dapat dilihat pada tabel 11 berikut : Tabel 11. Kerangka Pendanaan Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output) KPU Provinsi Bali selama 5 Tahun ( 2015 - 2019) No
Progr Sasaran Program am/
( Outcome) /
Kegi
Sasaran Kegiatan
atan
(Output) /
Alokasi ( dalam juta rupiah ) 2015
2016
2017
Jumlah 2018
2019
Indikator Kinerja a.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.0
Sasaran Program
1.01
Dukungan
5,104,621
4,931,807
5,549,341
18,176,703
22,287,061
56,049,533
2,899,953
2,980,838
3,285,476
3,621,561
3,992,383
16,780,211
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU 1
3355
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali Meningkatkan
0
pemahaman dan kontrol oleh komisioner dan sekretaris Meningkatnya
20,000
28,659
32,958
37,902
119,519
64,921
74,354
85,508
98,334
420,725
pembinaan perbendaharaan Terlaksananya system
97,608
akuntansi dan pelaporan keuangan
70
Terselesaikannya
4,656
4,656
permasalahan pengelolaan keuangan Tersusunnya laporan
50,577
41,345
47,547
54,679
62,881
257,029
Layanan Perkantoran
2,751,768
2,849,916
3,134,916
3,448,416
3,793,266
15,978,282
Fasilitasi Pengelolaan
109,175
29,766
32,764
4,326,028
7,148,408
11,646,141
109,175
6,872
7,559
556,854
1,061,909
1,742,369
0
7,376
0
3,769,174
6,086,499
9,863,049
0
15,518
25,205
0
0
40,723
pertanggungjawaban penggunaan anggaran
2
3356
Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu /Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akurat Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
71
3
3357
Pelaksanaan
454,915
360,227
373,617
1,135,480
1,499,480
3,823,719
153,480
246,465
153,480
153,480
153,480
860,385
245,435
80,278
164,137
926,000
1,290,000
2,705,850
56,000
33,484
56,000
56,000
56,000
257,484
369,782
379,099
553,999
3,365,907
952,018
5,620,805
140,657
52,744
23,918
58,018
63,819
339,156
156,224
277,754
267,470
294,217
806,284
1,801,949
6,650
8,010
8,820
9,702
10,672
43,854
Manajemen Perencanaan dan Data Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, Iembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tertib, efektif dan efisien Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur 4
3358
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota seBali
72
Dokumen
66,251
40,591
44,791
90,081
71,243
312,957
0
0
209,000
0
0
209,000
0
0
0
2,913,889
0
2,913,889
1,099,064
1,084,147
1,192,562
1,311,817
1,442,999
6,130,589
956,919
924,459
1,016,905
1,118,595
1,230,455
5,247,333
91,458
115,837
127,421
140,163
154,179
629,058
4,501
4,951
5,446
5,990
20,888
-
0
kepegawaian Terlaksananya Seleksi Sekretaris KPU Provinsi Bali Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/K ota di Provinsi Bali 5
3360
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Bali Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) Meningkatnya tertib
0
administrasi Iaporan BMN KPU Provinsi Bali Meningkatnya
26,947
30,426
33,469
36,815
40,497
168,154
23,740
8,924
9,816
10,798
11,878
65,156
pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provins Bali
73
6
3361
Pemeriksaan di
62,557
67,964
78,159
89,882
103,365
401,927
lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tersusunnya laporan
-
0
-
0
hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil review laporan LAKIP Tersusunnya laporan
62,557
67,964
78,159
89,882
103,365
401,927
hasil review laporan keuangan Tersusunnya laporan
-
0
hasil review RKA K/L b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 076.0
Sasaran Program
1.02
Peningkatan Sarana
122,700
0
0
218,750
341,450
682,900
122,700
0
0
218,750
341,450
682,900
-
-
-
-
dan Prasarana Aparatur KPU 1
3362
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Meningkatnya
0
dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai Meningkatnya
122,700
pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran
74
218,750
341,450
682,900
c.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
076.0
Sasaran Program
1.06
Penguatan
1,286,791
642,673
150,676,600
54,404,436
5,856,843
212,867,343
377,666
125,172
170,215
212,768
265,960
1,151,781
280,404
38,360
47,950
59,937
74,922
501,573
83,262
39,860
49,825
62,281
77,851
313,079
11,000
-
13,750
17,187
21,484
63,421
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
75
Meningkatnya
3,000
46,952
58,690
73,363
91,703
273,708
909,125
517,501
150,506,385
54,191,668
5,590,883
211,715,562
909,125
517,501
150,506,385
54,191,668
5,590,883
211,715,562
6,514,112
5,574,480
156,225,941
72,799,889
28,485,354
269,599,776
kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 2
3364
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu kada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TOTAL
76
Tabel 12 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Bali selama 5 Tahun ( 2015 - 2019)
No Program Sasaran Program ( /
a.
Jumlah
Outcome) / Sasaran
Kegiata Kegiatan (Output) / n
Alokasi ( dalam juta rupiah ) 2015
2016
2017
2018
2019
Indikator Kinerja
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Sasaran Program
2,359,753 2,081,931
2,414,427
14,728,288
18,557,796
40,142,195
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU 1
3355
Pelaksanaan
148,185
130,922
150,560
173,145
199,117
801,929
109,175
29,786
32,765
4,326,028
7,148,408
11,646,161
454,915
360,227
373,617
1,135,480
1,563,480
3,887,719
376,682
379,099
553,999
3,365,907
952,018
5,627,705
1,192,562
1,311,818
1,443,000
6,130,591
akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali 2
3356
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
3
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4
3358
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
5
3360
Penyelenggaraan
1,099,064 1,084,147
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
77
6
3361
Pemeriksaan di lingkungan
62,557
67,964
78,159
89,882
103,365
401,927
122,700
0
0
218,750
341,450
682,900
122,700
0
0
218,750
341,450
682,900
1,286,791
642,673
150,676,600
54,404,436
5,856,843
212,867,343
125,172
170,215
212,768
265,960
1,151,781
517,501
150,506,385
54,191,668
5,590,883
211,715,562
3,769,244 2,724,604 153,091,027
69,351,474
24,756,089
253,692,438
Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota 076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
1
3362
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363
Penyiapan
penyusunan 377,666
Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan
Perundang-
undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan
Pemilu 2
3364
Fasilitasi
909,125
Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
Pemilu
kada,
Publikasi dan Sosialisasi serta
Partisipasi
Masyarakat dan PAW TOTAL
78
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tahun 2015 — 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan seluruh unit kerja termasuk KPU Kabupaten/Kota di Bali dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali serta matriks kerangka regulasi. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 —2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaks anaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja demi terwujudnya Bali Santih lan Jagadhita. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masi ng-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.
79
