K ATA P E NG A NT AR

KATA PENGANTAR

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam hal ini karena Pengadilan Agama Tangerang merupakan salah satu institusi peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Mahkamah Agung demi mendorong terwujudnya

tata kepemerintahan yang baik (good

governance) dan transparansi pelayanan publik. Di tengah era reformasi birokrasi yang sedang berusaha untuk menciptakan paradigma pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013 ini disusun dengan harapan dapat menciptakan budaya anti korupsi dan terciptanya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dan akuntabilitas kinerja seluruh aparat Pengadilan Agama Tangerang yang tergambar dari LAKIP Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013 ini bertujuan pula untuk memberikan masukan (feedback) dalam melakukan evaluasi kinerja yang diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja aparat Pengadilan Agama Tangerang tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tak terputus sesuai dengan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja yang telah dilakukan. Tangerang, 16 Januari 2014 Ketua,

H. CHAZIM MAKSALINA

Laporan Lakip Pengadilan Agama Tangerang 2013

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan dan melangkah dalam tahun ke empat dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI pada Reformasi Birokrasi jilid II 20102035. Berlandaskan pada hasil Rakernas Jakarta dan beberapa hasil Rapat Koordinasi serta pertemuan-pertemuan dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tangerang telah mereviu Renstra 2010-2014 dengan mewujudkan Visi dan Misi barunya yang mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Tangerang lebih terfokus pada ”Peningkatan Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Percepatan Penyelesaian Perkara serta melanjutkan pemantapan Supporting unit untuk terlaksananya pelaksanaan kinerja TUPOKSI pelayanan peradilan. Pembinaan dan pengawasan akan terus diupayakan yang merupakan langkah guna merealisasikan beberapa perencanaan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, diantaranya peningkatan dan percepatan penyelesaian perkara, penataan tertib administrasi keperkaraan, peningkatan transparansi dan informasi perkara dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan kepegawaian, administrasi tata persuratan, mekanisme pengadaan barang & jasa, manajemen, pelayanan publik, pengawasan internal dan eksternal serta teknis yustisial. Implementasi perencanaan inipun di backup dengan beberapa kegiatan pembelajaran dan evaluasi kinerja melalui pembentukan Tim Perencana dan Tim


2

Penyelesaian Pekerjaan, Tim Siadpa, Tim Pengelolaan Website, yang akan diuraikan pada Rencana Kerja Tahunan 2013. Aspek penting yang menjadi kebijakan umum peradilan sebagai wujud Reformasi Birokrasi adalah ”Judicial transparancy” . Sistem ini telah membawa konsekuensi, publik telah mengetahui secara terbuka hal-hal yang dapat mereka ketahui sebagaimana yang telah tertuang pada beberapa aturan, diantaranya : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 /KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Tangerang sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di daerah, tentu harus mengimplementasikan juga beberapa kebijakan ini dalam bentuk realisasi kinerja dengan tetap mengacu pada sasaran yang hendak dicapai oleh Mahkamah Agung. Pada kebijakan ”Judicial policy”, Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang telah memberikan pengarahan dan instruksi kepada aparatnya agar adanya kesamaan berpijak, berfikir dan melangkah dalam pelaksanaan TUPOKSI, sehingga pada awal tahun telah dibuatnya Program Kerja sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 211 Nomor 552/SEK/01/XII/2011; Pembinaan dan pengawasan intensif sebagai langkah Pengadilan Agama Tangerang dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerapkali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.


3

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo KEPPRES No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

kedudukan

Pengadilan

Agama

Tangerang

secara

organisatoris,

administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :         

perkawinan waris wasiat hibah wakaf zakat Infaq shadaqah dan ekonomi syari'ah.


4

Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi : 1.

Fungsi mengadili mengadili

dan

(judicial power), yakni menerima, memeriksa, menyelesaikan

perkara-perkara

yang

menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 2.

Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan


5

terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum

kesekretariatan

serta

pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 4.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6.

Fungsi Lainnya : 

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).



Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi


6

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C.

Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai 1.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari: (terlampir) Ketua

: Drs. H. Chazim Maksalina, MH

Wakil Ketua

: Drs. Sahlan, MH

Panitera Sekretaris

: Drs. H.E. Ali Mansur

Wakil Panitera

: Drs. Mukhtar, MH

Wakil Sekretaris

: Ratna Sari Fitriyani, SH, MH

Panitera Muda Hukum

: Nadlroh Hasun, S.Ag

Panitera Muda Permohonan

: Dra. Hj. Aliyah

Panitera Muda Gugatan

: H. Karso, Bc.Kn, S.Ag

Kepala Urusan Kepegawaian

: Susmakadaranipa, S.Ag

Kepala Urusan Keuangan

: Hana Nuraeni, S.Sos

Kepala Urusan Umum

: Arief Rahmanato, ST

Pejabat Fungsional Hakim

: 1. Drs. H. Chazim Maksalina, MH 2. Drs. Sahlan, MH 3. Drs. Ubin Mubin Surdiman 4. Drs. Haryadi Hasan, MH


7

5. Drs. Mansyur 6. Dra. Hj. Absari 7. Dra. Ulyati R 8. Dra. Hj. Sahriyah, SH 9. Drs. Arwendi 10. Drs. Dudih Mulyadi 11. Drs. Masgiri, MH 12. Mahrus, LC.MH Pejabat Fungsional Panitera Pengganti : 1. Hj. Nurhayati, SH 2. Tb. Mahdi Rafiuddin, SH 3. Kumalasari, SH 4. Nur’aeni, S.Ag 5. Sulaimi Anwar, SH 6. Ahmad Muhtadin, SHI Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. Babay Suhaidi Hanafie (Jurusita) 2. Amin Hidayat Sanie (Jurusita) 3. Dra. Hj. Lathifah HM 4. Faj Amiki, SH 5. Windy Indrawati, SE 6. Irvan Yunan, SH 7. Eka Kurniati Khadam, SH 8. M. Affan Gofar, SH 9. Dwi Endang P, A.Md 10. Uus Usnadi


8

11. Mardianah Staf

: 1. Eka Novianti 2. Hafifi, LC 3. Nurwinda Findiani, SE 4. Riska Mizalfi, S.Kom 5. Amelia Fitry, A.Md 6. Pradnya Paramita, A.Md

Honorer

: 1. Argo 2. Sartoni 3. Asgari 4. Cholidin 5. Murdewo 6. Amat Karbui 7. Syarafina

2.

Jumlah Pegawai Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari 2 kelompok, yaitu : - Teknis Yudisial : Hakim, Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera

Muda

dan

Panitera

Pengganti

serta

Jurusita/Jurusita

Pengganti); - Teknis Non Yudisial : Struktural dan staf pelaksana dalam jabatan tertentu;


9

Pengadilan Agama Tangerang selama kurun waktu tahun 2013 memiliki SDM Teknis Yudisial sebagai berikut : a. Hakim

= 12 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)

b. Panitera/Sekretaris

= 1 orang

c. Wakil Panitera

= 1 orang

d. Panitera Muda

= 3 orang

e. Panitera Pengganti

= 6 orang

f. Jurusita

= 2 orang

g. Jurusita Pengganti

= 9 orang

Jumlah

= 34 orang

Sumber Daya Manusia di bidang Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia di bidang Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Tangerang dalam kurun waktu tahun 2013 sebagai berikut : h. Wakil Sekretaris

= 1 orang

i. Kaur Kepegawaian = 1 orang j.

Kaur Umum

= 1 orang

k. Kaur Keuangan

= 1 orang

l. Staf PNS

= 6 orang

m. Honorer

= 7 orang

Jumlah

= 17 orang

Total Jumlah pegawai dan hakim Pengadilan Agama Tangerang 51 orang.


10

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama Tangerang pada tahun mendatang. Dan

peraturan-peraturan

yang

menjadi

Dasar

Hukum

Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah tersebut adalah : Dasar Hukum LAKIP : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.


11

4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/ 6/8/ 2003 Tentang Rencana Stratejik (Renstra)


12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu : Visi

: Menuju Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan Bermartabat

Misi

: 1. Terwujudnya pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang profesional.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut : 1.

Terwujudnya peningkatan penyelesaian upaya mediasi;

2.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;

3.

Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkara sesuai pola Bindalmin;

4.

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM;

5.

Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

6.

Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;

7.

Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu;


13

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Tangerang yaitu : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 dipergunakan untuk : a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai. b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : - Perawatan sarana Gedung - Langganan Daya dan Jasa - Operasional Perkantoran dan Pimpinan - Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kantor - Jasa Pos/Giro/Sertifikasi - Perawatan Kendaraan Roda 4 - Perawatan Kendaraan Roda 2 - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai - Pengadaan Pakaian Kerja Sopir, Satpam, Cleaning Service c. Kegiatan Pelantikan dan Sumpah Jabatan d. Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi/Tamu e. Rapat-Rapat Kerja/Dinas Pimpinan

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Uraian : PC, LED, Camera, CCTV, Decoder b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


14

Uraian : Lemari Kayu, Lemari Sliding, Papan Nama Ruang, Papan Hadir Pejabat c. Pengadaan Gedung/Bangunan Uraian : Pavling Blok Halaman Gedung Kantor

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama a. Sidang Keliling c. Perkara Prodeo

B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013

Tahun 2013 merupakan tahun ke empat

Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Tangerang yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2014, seiring dengan Blue Print jilid II Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Tangerang mempunyai 7 Sasaran Kinerja pada Rencana Strategis 2010-2014, maka uraian Rencana Kinerja Tahunan 2013 akan diuraikan sebagai berikut:

No 1.

Sasaran Strategis Menurunnya prosentase upaya hukum lanjutan

Indikator Kinerja

Target

Prosentase mediasi yang diselesaikan

35

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1. Program Optimalisasi Perma No. 1 Tahun 2008, dengan indikator output: - Penyusunan standar opersional pelaksanaan mediasi - Diskusi internal mengenai permasalahan-permasalahan mediasi


15

- Penggandaan pedoman-pedoman mediasi bagi mediator yang belum bersertifikasi - Pelaksanaan mediasi diupayakan minimal 2 kali pertemuan - Pengiriman pelatihan bagi calon mediator bersertifikasi

2. Strategi Optimalisasi Majelis Hakim dalam upaya perdamaian terhadap para pihak, dengan indikator output: - Jumlah perkara yang layak dimediasi - Jumlah jenis perkara yang layak dimediasikan - Jumlah laporan hasil upaya mediasi

Sasaran diatas dicanangkan Program Optimalisasi Perdamaian Majelis Hakim dengan kebijakan Optimalisasi perdamaian/mediasi, yang melahirkan kegiatan: 1. Persidangan

perdamaian

dengan

upaya

maksimal

untuk

mendamaikan/menasehati para pihak 2. Upaya maksimal untuk memanggil pihak principal pada setiap tahapan persidangan.

No 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terselesaikannya produk peradilan tepat waktu

Prosentase perkara yang diselesaikan

2400

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Program Implementasi sistem administrasi modern yang dikembangkan Badilag / SIADPAPLUS (Sistem Admnistrasi Peradilan Agama), dengan indikator output: - SK Tim SiadpaPlus


16

- Rencana Kerja Tim Siadpa - Scedul Time Revisi blangko dan Pembuatan Blangko-Blangka SiadpaPlus Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Standar Badilag dan Buku Pedoman PTA Banten serta hasil Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti - Rapat Evaluasi Tim SiadpaPlus secara berkala - Pelaporan hasil evaluasi - Jumlah berkas perkara maks 7 hari pada petugas Meja III - Jumlah berkas yang minutasi diselesaikan maks 7 hari - Prosentase perkara yang terinput dalam Aplikasi SIADPA 2.

Penempatan tenaga pengelola berbasis keahlian (the right man on the right place), dengan indikator output: - SK Tim Perencana Satker - SK Tim Admin berbasis keahlian aplikasi dan bindalmin - SK Operator SiadpaPlus - Tim Teknisi perangkat Server dan Client SiadpaPlus - SK Tim Pengawas SiadpaPlus - Program Kerja Tim Pengawas - Scedul time Pengawasan - Jumlah Uraian Tugas, Fungsi pada alur kerja dan Standar penyelesaian tugasnya terhadap setiap pegawai

3.

Program pengembangan manajeman perkara (case management) dan manajemen informasi (workflow management), dengan indikator output: - Program Manajemen Perkara


17

- Integrasi

manajemen

penerima,

pengelolaan

dan

penyelenggaraan

transparansi informasi perkara 4.

Optimalisasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada manajemen keperkaraan, dengan indikator output: - Jumlah SOP yang telah diimplementasikan - Jumlah SOP yang belum diimplementasikan - Jumlah SOP yang belum diakomodir/ direncanakan - Evaluasi / Monitoring SOP / alur kerja penyelesaian perkara secara berkala (perEmpat bulan)

Sasaran diatas dicanangkan Program Implementasi KMA Nomor 1 Tahun 2011 dengan kebijakan Optimalisasi penyelesaian draft putusan majelis hakim maksimal 14 hari setelah dibacakan, yang melahirkan kegiatan: 1.

Restrukturisasi Tim Siadpa

2.

Implementasi Aplikasi SIADPAPlus

3.

Evaluasi / Monitoring SOP dan Alur kerja yang telah ditetapkan

4.

Pemberian uraian pekerjaan disertai alur pekerjaan dan standar operasional prosedur pada setiap aparatur yang terlibat

5.

Optimalisasi Tim Pemberkasan / Tim Evaluasi Kinerja Keperkaraan

6.

Pembuatan BAP tepat waktu dan telah selesai dan ditandatangani 1 hari sebelum persidangan.

No 3.

Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara

Indikator Kinerja

Target

Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

80


18

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1. Penyusunan dan pemantapan Rencana Pelaksanaan Penyelesaian Perkara, dengan Indikator output: -

Pembentukan tim penyusunan rencana penyelesaian perkara

-

Jadwal Waktu Penyelesaian Perkara

-

Evaluasi Rencana Penyelesaian Perkara

2. Efektifitas LKH tiap Majelis Hakim dengan indikator output: -

Evaluasi/pengawasan pimpinan secara berkala

-

Laporan penyelesaian perkara per 3 bulan tiap majelis hakim

-

Jumlah perkara yang lebih dari 4 bulan (PNS, TNI, Tabayun luar wilayah)

-

Jumlah perkara yang telah diminutasi

-

Jumlah tunggakan perkara

Sasaran diatas dicanangkan Program Percepatan Penyelesaian perkara dengan kebijakan pengikisan tunggakan perkara, yang melahirkan kegiatan: 1.

Pemantapan SOP penyelesaian perkara

2.

Optimalisasi peran mediator

3.

Evaluasi berkas perkara secara berkala

4.

Pelaporan atas perkara-perkara krusial (PNS, TNI, Tabayyun luar wilayah) sebelum masa 4-5 bulan

5.

Rapat Evaluasi majelis hakim oleh coordinator pengawasan sekaligus pelaporan kepada pimpinan.


19

No

Sasaran Strategis

4.

Meningkatnya prosentase kelengkapan buku register, buku jurnal dan buku induk

Indikator Kinerja

Target

Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis

2400


Perancangan implementasi SIADPA Register, LIPA, KIPA, Akta Cerai

2.

Penyediaan sarana dan prasarana kerja petugas meja I, meja II dan meja III (buku-buku register, buku bantu dan buku kendali), dengan indikator output: -

Seluruh perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan

-

Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan

-

Seluruh perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan

3.

Tersedianya buku-buku register, buku bantu dan buku kendali

Program pemantapan arah strategis pemanfaatan Teknologi (efisiensi proses kerja), dengan indikator output:

4.

-

Terbentuknya Tim Terpadu SIADPA

-

Terinputnya seluruh data perkara pada Aplikasi SIADPA

Optimalisasi penerapan instrumen perkara, dengan indikator output: - Tersedianya instrumen perjalanan perkara/berkas persidangan

5.

Pemantapan scedul time pelaksanaan instrumen


20

6.

Penyusunan dan penerapan SOP keperkaraan

7.

Penyusunan dan penerapan Alur Kerja tiap aparatur yang terlibat Sasaran diatas dicanangkan Optimalisasi Manajemen Perkara (case management) dengan kebijakan Pembentukan Tim Terpadu manajemen keperkaraan, yang melahirkan kegiatan: 1.

Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka implementasi SIADPA

2.

Penunjukkan petugas Meja I, Meja II, Petugas Keuangan dan Meja III serta pengelola perkara bantuan

3.

Penggandaan Instrumen perkara secara lengkap termasuk scedul time

4.

Evaluasi dan Monitoring kinerja secara berkala dan berkelanjutan

5.

Pencatatan setiap perkara yang diterima berdasarkan instrumen

6.

Penginputan data secara berkala dan berkelanjutan

No

Sasaran Strategis

5.

Terlaksananya pemanggilan dan persidangan tepat waktu

Indikator Kinerja Prosentase penyampaian relaas, pbt dan penyitaan tepat waktu

Target 2300 %


Optimalisasi penggunaan instrument perkara, dengan indikator output: - Pembuatan blangko PMH - Pembuatan blangko PHS - Terkontrolnya relaas oleh Juru Sita/JSP


21

2.

Pembinaan intensif kepada Juru Sita/JSP agar panggilan dilaksanakan secara tepat waktu.

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

6.

Terselesaikannya laporan tepat waktu dan akurat

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

28


Pemantapan Standar Operasional Prosedur

2.

Koordinasi antar bagian dalam pembuatan laporan

3.

Pemantapan Standar Pelayanan Peradilan

No 7.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas keilmuan dan profesionalisme kerja

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu

Target 1500


Optimalisasi kinerja melalui media teknologi


22

2.

Program transparansi penyelenggaraan penyelesaian perkara, dengan indikator output: -

Terselesaikannya laporan perkara setiap tgl 1 bulan berikutnya

3.

Optimalisasi Tim Transparansi Informasi perkara dan arsip perkara

4.

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan indikator output: - Terinputnya

data

perkara

dan

keuangan

perkara

secara

berkesinambungan 5.

Optimalisasi Transparansi Putusan melalui media elektronik, dengan indikator output:

6.

-

Jumlah putusan yang telah dianonimisasi

-

Prosentase perkara yang terinput dalam Website

Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan APBN - Tersedianya aplikasi perencanaan dan pelaporan keuangan perkara dan APBN

Sasaran diatas dicanangkan Program transparansi dan informasi dengan kebijakan pemanfaatan media elektronik sebagai media penilaian akuntabilitas lembaga peradilan, yang melahirkan kegiatan: 1. Terbentunya TIM Terpadu pengelola Transparan dan Informasi Peradilan 2. Pembuatan database arsip perkara berbasis Teknologi (Klasifikasi, input data, perancangan desain arsip perkara 2014) 3. Penginputan data perkara dan keuangan perkara 4. Melaksanakan anonimisasi putusan 5. Updating seputar kegiatan peradilan 6. Membuat pelaporan perkara secara berkala


23

No

Sasaran Strategis

8.

Terselesaikannya kendala dan hambatan serta meminimalisir kesalahan sehingga adanya peningkatan hasil kerja

Indikator Kinerja Prosentase jumlah kesalahan, kendala dan hambatan

Target 7


Pembinaan manajemen birokrasi organisasi

2.

Pembentukan hakim pengawas bidang, dengan indikator output:

3.

-

SK Hakim Pengawas Bidang

-

Rencana dan Jadwal dilaksanakannya pengawasan

-

Laporan Hasil Penegawasan

Penguatan sistem pengawasan, dengan indikator output: -

4.

5.

Evaluasi target kinerja secara berkala (progress report)

Sosialisasi Buku I, II dan Buku IV, dengan indikator output: -

Daftar hadir peserta sosialisasi

-

Catatan hasil sosialisasi

Sosialisasi hasil pengawasan manajemen peradilan

Sasaran diatas dicanangkan program pembinaan dan pengawasan melekat dengan kebijakan memperpendek jalur birokrasi, yang melahirkan kegiatan: 1. Pembinaan berjenjang


24

2. Penguatan perencanaan dan evaluasi akhir tahun (Permenpan 29 tahun 2010) 3. Pengawasan bidang secara berkala 4. Implementasi tndak lanjut hasil pengawasan 5. Pelaksanaan kinerja berdasarkan pedoman yang telah disediakan 6. Pembuatan laporan kinerja akhir tahun (LAKIP) 7. Ditindaklanjuti adanya pengaduan pelanggaran PP 53 Tahun 2010 8. Diselenggaraan rapat kerja per triwulan 9. Ditindaklanjutinya temuan hasil pengawasan

No

Sasaran Strategis

9.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Indikator Kinerja

Target

Prosentase penerimaan pengaduan masyarakat

15

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

750


Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

2.

Penyelenggaraan layanan pengaduan melalui media elektronik

3.

Optimalisasi struktur organisasi Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan


25

Sasaran diatas dicanangkan Program Layanan Informasi dan Pengaduan Publik kebijakan optimalasi pelayanan publik, yang melahirkan kegiatan: -

SK Tim Pelayanan Informasi dan pengaduan

-

Program kerja layanan meja informasi dan pengaduan

-

Pencatatan setiap permintaan layanan informasi peradilan

-

Updating Layanan Informasi persidangan perkara

No 10.

Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasaan masyarakat dalam penyelesaian perkara

Indikator Kinerja

Target

Prosentase pelaksanaan siding keliling

250

Prosentase penerimaan perkara prodeo

45

Prosentase pembuatan surat gugatan, advokasi dan advis

700

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui : a. Meningkatkan peran pengadilan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan, dengan indikator output: - Sosialisasi kegiatan sidang keliling - Koordinasi pihak pengadilan dengan pemerintahan terkait - Tersedianya jadwal kegiatan sidang keliling b. Melakukan pengkajian data atas perkara-perkara yang berlokasi jauh dari pengadilan, dengan indikator output: - Adanya survei berdasarkan data lokasi yang jauh dari akses peradilan - Adanya standarisasi jumlah perkara dalam pelaksanaan sidang keliling c. Optimalisasi Tim Pengelola Keuangan


26

- Rencana pengajuan anggaran pelaksanaan sidang keliling oleh Tim Pengelola Keuangan Sasaran diatas dicanangkan Program Justice for All dengan kebijakan Pelaksanaan Sidang Keliling, yang melahirkan kegiatan: - Membuat jadwal kegiatan sidang keliling - Pelaksanaan persidangan di lokasi masyarakat yang jauh dari akses peradilan - Pelaksanaan sidang telah disesuaikan dengan jumlah perkara yang akan disidangkan - Pelaksanaan persidangan berazaskan efektif dan efisien serta tepat sasaran - Membuat Laporan kegiatan sidang keliling

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja, tidak terlepas dari Rencana Strategis Lima Tahunan, Rencana Kerja Tahun 2013 dan Kebijakan Umum Pengadilan Agama Tangerang dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2013.


27

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Tangerang tahun 2013 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2013, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi program unggulan pada tahun 2013, maka dapat diperinci sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 35

1.

Menurunnya prosentase upaya hukum lanjutan


2.

Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan /Perdamaian

Prosentase penyelesaian melalui mediasi

3.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara


100%

4.


Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis

2400

5.


Prosentase penyampaian relaas, pbt dan penyitaan tepat waktu

2300

2%


28

6.



7.

Meningkatnya kualitas keilmuan dan profesionalisme kerja

Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu

8.


Prosentase jumlah kesalahan, kendala dan hambatan

7

9.



15


750


250


45

Prosentase

700

10.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesain perkara

28

1500


29

pembuatan surat gugatan, advokasi dan advis


30

BAB III AKUNTABILITAS KERJA A.

Pengukuran Kinerja Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun ke empat Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Tangerang yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2014, seiring dengan Blue Print jilid II Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Tangerang mempunyai 10 Sasaran Kinerja pada Rencana Strategis 2010-2014, maka Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013 akan diuraikan sebagai berikut:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Menurunnya prosentase upaya hukum lanjutan


35

445

1271

2.

Terselesaikannya produk peradilan tepat waktu

Prosentase perkara yang diselesaikan

2400

2345

97,70

3.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara


80

602

752,50

4.


Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

2400

2490

103,75


31

ke Majelis 5.


Prosentase penyampaian relaas, pbt dan penyitaan tepat waktu

2300

1500

65,21

6.



28

26

92,85

7.

Meningkatnya kualitas keilmuan dan profesionalisme kerja

Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu

1500

1500

100

8.


Prosentase jumlah kesalahan, kendala dan hambatan

7

7

100

9.



15

5

33,3

Prosentase proses penyelesaian perkara yang

750

1690

225,33


32

dapat dipublikasikan 10.

B.



250

141

56,40


45

81

180

Prosentase pembuatan surat gugatan, advokasi dan advis

700

0

0

Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013

disajikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengukur secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Tangerang dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tangerang di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 secara umum Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah


33

ditetapkan akan dicapai pada tahun 2013. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2010, 2011 2012, dan 2013 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun yang akan datang secara berkesinambungan. Tahun 2010 Pengadilan Agama Tangerang menetapkan 9 (sembilan) sasaran, tahun 2011 mempunyai 10 (sepuluh) sasaran, tahun 2012 mempunyai 10 (sepuluh) sasaran dan selanjutnya tahun anggaran 2013 tetap 10 (sepuluh) sasaran yang akan dicapai. Kesepuluh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 30 indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2013 sebagai berikut : 1. Sasaran yang telah dicapai 100 % :

1) Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu; 2)

Prosentase

jumlah kesalahan, kendala dan hambatan, yang ditemukan pada saat

pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten menunjukan adanya kesalahan yang selalu berulang dilaksanakan, hal ini perlu adayan evaluasi dan kebulatan tekad dari pimpinan didukung oleh seluruh aparat pengadilan agar bekerja lebih baik di tahun yang akan datang;

2.

Sasaran yang melebihi 100 % (2 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja). 1)

Prosentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 35 perkara terealisasi 1271 %.

2)

Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim ditargetkan 2400 perkara terealisasi 103 %;

3)

Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (transparansi) ditargetkan 750 perkara, terealisasi 1690 perkara berarti 225,33 %;


34

3.

Sasaran yang belum tercapai 100 % . 1)

Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 2400 perkara, realisasi 2345 perkara, kendalanya karena perkara bulan November dan Desember belum dapat diputus;

2)

Prosentase penyampaian relaas, pbt dan penyitaan tepat waktu ditargetkan 2300 perkara tetapi realisasi hanya 1500 perkara;

3)

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap ditargetkan 28 perkara, relisasi 26 perkara;

4)

Prosentase pelaksanaan sidang keliling ditargetkan 250 perkara, realisasi 141 perkara (56,40%);

4.

Sasaran yang realisasinya meningkat tetapi berarti penurunan. 1)

Prosentase tunggakan perkara ditargetkan menurun yaitu 80 perkara tetapi meningkat realisasinya menjadi 602 (752,50%);

5.

Sasaran yang realisasinya nol persen (0) yaitu: 1)

Prosentase pembuatan surat gugatan, advokasi dan advis bagi masyarakat tidak mampu, hal ini karena tidak ada anggaran posbakum dalam DIPA Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013.

Analisis keberhasilan dan kegagalan pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, Rencana Strategis (Renstra) periode 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2013 semua Program


35

dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus yang dilakukan, sehingga mampu mencapai suatu keberhasilan yang antara lain meningkatnya kualitas SDM, sarana prasarana penunjang operasional kantor. Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan yang dicapai maka, masih diperlukannya dukungan dari semua pihak yang diharapkan kedepannya kinerja Pengadilan Agama Tangerang dapat meningkat.


36

BAB IV PENUTUP Pada akhirnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2013 ini semoga dapat memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian rencana kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Laporan LAKIP

ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Pengadilan Agama Tangerang dalam melakukan langkah-langkah strategis seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang. Berbagai upaya akan dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi sebagai implementasi cetak biru Mahkamah Agung RI, dimana Pengadilan Agama Serang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah akan berusaha lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dengan berbagai upaya agar terwujud lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada jaminan kepastian dalam menyelenggarakan persidangan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang belum selesai dilakukan atau adanya perencanaan baru dalam Tahun 2013 ini, dimana keseluruhan dilakukan dalam rangka pencapaian Tujuan lima tahunan (2010-2014). Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun 2013 Pengadilan Agama Tangerang akan melakukan berbagai


37

langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan Justice For All dan penguatan area perubahan bagi tegaknya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung.


38

K ATA P E NG A NT AR

Recommend Documents