Peman dang an Umum Fraksi Part ai Go lo ng an K arya D P R D Pr o v i n s i DK I J a k a r t a T erh ad ap R an can gan Peratur an Daerah T ent an g
R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) Provi nsi DKI Jakarta T ahu n 2007 - 2012
D i s a m p a i k a n Ol e h : Abr ah am M . L ar ob u, S H. M H.
T ang gal 25 Jan uar i 2008
Peman dang an Umum Fraksi Part ai Go lo ng an K arya D P R D Pr o v i n s i DK I J a k a r t a T erh ad ap R an can gan Peratur an Daerah T ent an g R e n c a n a P e m b a n g u n a n J a n g k a M e n e n g a h D a e r a h ( R PJ M D ) Provi nsi DKI Jakarta T ahu n 2007 - 2012 D i s a m p a i k a n Ol e h : Ab r a h a m M . L a r o b u , S H. M H. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Yth. Sdr. Pimpinan Rapat; Sdr. Gubernur dan Para Pejabat Eksekutif; Sdr.Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat; Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunianya, sehingga kita bersama pada hari ini dapat menghadiri rapat Paripurna DPRD Propinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012. Dengan iringan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan penjelasan atas materi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada 21 Januari 2008 yang lalu. Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) dengan penuh pemahaman akan arti penting dan makna strategis RPJMD, menyampaikan Pemandangan Umum, baik berupa tanggapan, pertanyaan maupun saran yang berkenaan dengan materi RPJMD dimaksud. Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati; Dalam rangkaian kegiatan menyusun Pemandangan Umum ini, FPG melakukan pengkajian dan penelaahan secara seksama, dan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 29 disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam hal ini terhitung tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan Pasal 30 disebutkan bahwa paling lambat 3(tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Jadi pembahasan saat ini telah lebih dari waktu yang telah ditetapkan dimana kepala daerah telah dilantik pada 7 Oktober 2007, Untuk itu sampai sejauhmana hasil dari program 100 hari kerja yang dicanangkan oleh Sdr. Gubernur dan apa kendala yang perlu dibenahi untuk mewujudkan program kedepan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan selama lima tahun berjalan. Dalam materi Raperda tentang RPJMD, Saudara Gubernur mengetengahkan adanya visi pembangunan Jakarta lima tahun kedepan adalah Jakarta yang nyaman, aman dan sejahtera untuk semua, sedangkan misi yang diemban adalah; membangun tata kelola pemerintahan yang "Good Governance", pelayanan masyarakat yang prima, perberdayaan masyarakat dan mengupayakan pemecahan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, membangun sarana dan prasarana dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis. Dalam program pembangunan, baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang (lima tahunan). Dari penjabaran visi dan misi, terlihat bahwa kebutuhan logistik bahan pokok bagi penduduk Jakarta sangat bergantung pada daerah sekitar dan hasil bumi dari daerah lain di Indonesia. Dalam permasalahan ini Fraksi Partai GOLKAR mempertanyakan tentang Proyek agro Bisnis yang telah diprogramkan sejak tahun 2006 yang lalu apakah ini sudah berjalan mohon penjelasan eksekutif. Belum lagi Jakarta sebagai daerah rawan banjir akibat keadaan geografis dan tofografis yang hanya 5 meter diatas permukaan laut dan dialiri 13 sungai serta keadaan infrastruktur yang harus merespon kebutuhan regional BODETABEKJUR, sudah selayaknya untuk program pembangunan fisik dan non fisik memang perlu dukungan nyata dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan penjelasan lebih lanjut mengenai rumusan visi dan misi serta runtutan antara visi dengan misi tersebut. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, FPG memahami bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah (Pemda) yang disusun dengan berpedoman dan memperhatikan RPJMN. RPJMD itu sendiri merupakan pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan dalam pelaksanaannya RPJMD kemudian dijadikan tolok ukur dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). Fraksi Partai GOLKAR menekankan bahwa penyusunan dan penetapan RPJMD merupakan implementasi nyata dari kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki daerah beserta masyarakatnya dalam menentukan arah dan kebijakan
pembangunan daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut juga diikuti dengan pengaturan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perundang undangan yang berlaku. Mengingat bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang di dalamnya berisi penelahaan permasalahan masyarakat Jakarta disertai dengan pemecahan permasalahan secara terpadu, maka untuk itu FPG meminta agar Pemda memperhatikan keinginan dan kebutuhan rakyat Jakarta, termasuk melibatkan partisipasi segenap komponen masyarakat guna mendukung pembangunan Jakarta. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati; Pada tanggal 15 Januari 2008 yang lalu merupakan program 100 hari Gubernur periode 2007-2012. Dari pemantauan FPG 100 hari kerja dimaksud masih banyak kendala yang perlu dibenahi, antara lain bahwa • • •
Banjir masih belum tertanggulangi, penataan dan penertiban bangunan liar dibantaran kali, situ, dan waduk. Wajah kota belum memperlihatkan sebagai kota modern dengan ditandai dengan parkir liar, para pedagang kaki lima, gerobak rokok yang menghiasi sepanjang trotoar dan diatas saluran air serta para pengusaha atau penjual kelengkapan/asesoris kendaraan bermotor yang memanfaatkan trotoar dan tepi jalan sebagai bengkel. Kota Jakarta juga belum terbebas dari tumpukan sampah termasuk sampah limbah rumah tangga yang memadati pintu air dan menghambat laju arus air.
Jakarta sebagai kota Metropolitan senantiasa dihadapkan pada masalah-masalah krusial yang tidak kunjung selesai, seperti masalah transportasi, banjir dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu diperlukan grand disain secara menyeluruh dan komprehensif pada semua tingkatan dalam pembangunan Jakarta yang berkesinambungan. Rencana pembangunan (master piece) yang tertuang dalam Pola Transportasi Makro (PTM), seperti busway, subway, waterway dan monorail merupakan simpul untuk mengurai bidang transportasi sebagai solusi mengurangi rasio kemacetan di Ibukota. Program Master Piece dan Pola Transportasi Makro serta untuk meminimalisir banjir, nyata-nyata perlu dikedepankan dalam RPJMD 2007-2012 sekarang ini. Berkaitan operasional Trans Jakarta ( Busway), Fraksi Partai GOLKAR berpendapat kiranya koridor I s/d VII didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti perbaikan Bus shelter yang rusak, feeder, perk and ride, system tiket dan restrukturisasi trayek. Sedangkan untuk koridor VIII s/d X Fraksi GOLKAR meminta agar sementara ini operasionalnya ditunda sambil menunggu hasil monitoring dan evaluasi yang komperhensif yang dilakukan oleh DPRD. Disamping itu agar program kegiatan pembangunan koridor XI s/d XV yang tertuang dalam RPJMD 2007 - 2012 sementara untuk ditunda dan kegiatan tersebut diarahkan pada optimalisasi dari jalur Busway yang telah digunakan seperti konsep awal pembangunan jalur busway yaitu take on e and give one. Artinya jalur busway yang memakai jalan yang existing perlu ditambah jalur jalan lagi.
Sebagaimana telah Fraksi Partai GOLKAR uraikan dalam Penetapan APBD 2008 yang lalu bahwa, diperlukan normalisasi Sungai Ciliwung yang dimulai dari Balekambang sampai Manggarai untuk melancarkan arus air. Memang kendala dari normalisasi tersebut harus memindahkan ribuan bangunan warga, namun dapat menyelamatkan kondisi alam dan ligkungan hidup, termasuk solusi untuk dikedepankannya Pola Transportasi Makro berupa waterway yang saat ini operasionalnya tersendat-sendat. Sedangkan program pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) untuk pembebasan lahan total 305,2 Ha yang telah dimulai dari tahun 2000 seharusnya telah selesai pada tahun 2007 lalu, namun masih tersisa 143,73 Ha, masing-masing terletak di Jakarta Timur 112,73 Ha dan Jakarta, Utara 31,01 Ha. Menurut Fraksi Partai GOLKAR pelaksanaan program BKT belum tentu rampung sesuai target yang telah dijadwalkan yaitu pada tahun 2009 mendatang, karena saat ini masalah pembebasan lahan masih terkendala dalam status sengketa dan terdapat tanah milik Kawasan Berikat Nusantara dan Bulog. Untuk itu apakah Pemda tidak dapat mensosialisasikan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Penggunaan Lahan untuk Kepentingan Umum, mohon penjelasan. Penetaan ruang kota sungguh rumit dan pelik, karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan teknokratik komersial dan humanis, timbul petanyaan; untuk melayani siapa sebetulnya tata ruang dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana cara sebaiknya untuk pengelolaannya. Sebagaimana diketahui bahwa, warga Jakarta merupakan budaya "cultural landscape" dengan beragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan, kepribadian. Untuk itu pada program pola peremajaan kota dan untuk mensejahterakan serta meningkatkan kehidupan dan penghidupan warganya, diperlukan pembangunan kembali pusat kota dengan mengutamakan prinsip membangun tanpa menggusur dan seyogyanya dipegang teguh agar pemilik asli dari lahan semula memperoleh kue hasil pembangunan dan tidak semata-mata menjadi korban pembangunan. Perbaikan lingkungan yang dimaksud Fraksi Partai GOLKAR antara lain adalah kawasan sepanjang sungai Ciliwung mulai dari Balekambang sampai ke Manggarai yang acapkali terkena banjir. Dalam hal ini Pemda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan terobosan terutama dalam menciptakan kampung modern sebagai tempat hunian yang representative, yang dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan pendukung yang memadai dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR mengusulkan agar Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk melakukan repitalisasi pemukiman yang bersifat komersial di daerah itu namun dilengkapi dengan prasarana rumah susun yang diperuntukan bagi masyarakat sekitarnya. Sudah tentu sifat dari rumah susun tersebut adalah rumah susun hak kepemilikan pribadi. Dengan konsep ini diharapkan curture gap dapat diatasi. Berkenaan dengan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, Fraksi Partai Golkar mengamati kondisi lingkungan hidup di DKI Jakarta, utamanya pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Dari pengamatan tersebut, diperoleh realita bahwa pada saat ini di DKI Jakarta terjadi kondisi penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh ber bagai macam faktor yang berimplikasi pada menurunnya daya dukung lingkungan maupun penurunan potensi sumber daya alam yang ada seperti air tanah. Fraksi Partai Golongan Karya prihatin atas realita tersebut dan menekankan perlunya perbaikan kualitas lingkun gan hidup serta peningkatan daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya Fraksi Partai Golongan Karya mohon penjelasan dari Saudara Gubernur bagaimanakah konsep maupun aplikasi dari pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut.
Di sisi lain, menurunnya kualitas lingkungan hidup berdampak pada masalah kependudukan maupun kondisi lahan di DKI Jakarta.Fraksi Partai Golongan Karya mencermati bahwa sebagai bagian dari konsep pengembangan kota, seyogyanya perlu diperhatikan tingkat rasio yang ideal antara lahan yang tersedia dengan jumlah penduduk sebagai antisipasi terjadinya masalah kependudukan berupa ledakan penduduk di DKI Jakarta yang selanjutnya akan menimbulkan kompleksitas permasalahan perkotaan lainnya sebagai dampak lanjutan. Didasarkan pada pemikiran tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan penjelasan lebih lanjut dari Saudara Gubernur. Masih dalam kaitannya dengan bidang sosial budaya, Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa DKI Jakarta memiliki budaya lokal yang menjadi ciri khas yaitu kebudayaan Betawi yang perlu diberikan ruang dan perhatian dalam rangka melestarikan dan memajukan budaya Betawi, utamanya guna memberdayakan masyarakat Betawi sebagai bagian dari potensi masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya mohon penjelasan dari Saudara Gubernur mengenai konsep pengembangan budaya Betawi tersebut. Berkenaan dengan bidang kepemudaan, Fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa potensi pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu diberi perhatian dan pembinaan yang terarah guna menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Seyogyanya Pemda DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan memfasilitasi potensi kaum muda yang merupakan bagian dari masyarakat Jakarta dalam rangka pengembangan diri dan pembentukan karakter kaum muda. Berangkat dari pemikiran tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya mohon penjelasan dari saudara Gubernur sejauhmana Pemda DKI Jakarta menempatkan dan memfasilitasi potensi kaum muda dalam konsep programprogram pembangunan di Propinsi DKI Jakarta. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati; Berkaitan dengan kepemilikan asset Pemda Provinsi DKI Jakarta sebanyak 19.081 bidang atau seluas +10.310.334.914 m2 yang belum memiliki sertifikat. Sedangkan dokumen yang dimiliki hanya berupa girik, surat pelepasan hak dan akta jual beli. Berdasarkan daftar inventarisasi per 4 April 2006, asset tanah yang bersertifikat sebanyak 2.620 bidang yang luas keselurahan 14.688.679m2atau sebesar 12% dari 21.701 bidang tanah atau seluas 10.324.879.797m2 yang menjadi pertanyaan FPG sampai dengan akhir tahun 2007 atau awal 2008 berapa bidang tanah yang telah disertifikatkan, bagaimana menjaga asset Pemda yang sementara ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Pemda seharusnya melakukan pengawasan secara berkala, sehingga apabila akan digunakan tidak saling merugikan semua pihak. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa "barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan" dan Kepmendagri Nomor 52 ahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah BAB IX Pasal 45 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa "upaya pengurangan barang daerah dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara penanganan administrative, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan bukti-bukti kepemilikan". Dari pantauan FPG gesekan-gesekan yang terjadi baik terhadap masyarakat pengguna/memanfaatkan asset ataupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sangat diperlukan cek and ricek surat keputusan yang diterbitkan. Apalagi yang menyangkut asset yang tidak memiliki sertifikat, keteledoran Biro Perlengkapan Pemda Provinsi DKI Jakarta akan bersifat patal. Berkenaan dengan hal itu FPG meminta eksekutif untuk memberi perhatian yang serius dengan melakukan pendaftaran atas asset tanah milik Pemda melalui BPN. Hal ini sangat penting agar dikemudian hari kepemilikan asset tanah tersebut tidak menimbulkan konflik kepemilikan dengan pihak lain yang dapat merugikan Pemda Provins i DKI Jakarta. Menyangkut penyerahan fasos/fasum sampai dengan tahun 2007 masih banyak yang belum terselesaikan, kendala yang dialami dari tahun ketanun tetapi itu-itu saja seperti kendala structural, kendala operasional dan kendala intern, penagihan fasos/fasum masih terkait dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Jangankan yang diterbitkan tahun 1971 sampai dengan 1999, yang masih baru pada tahun 2000 sampai dengan 2006 pun mungkin belum tentu dapat diselesaikan. Dari pengalaman tersebut menurut FPG seharusnya Pemda belajar dari kasus terdahulu, disamping tentunya dalam penerbitan SIPPT sudah ada ketentuan/dasar hukum yang kuat seperti berapa persen untuk fasos/fasum dari para pengembang. Masih berkaitan dengan kewajiban pengembang yang telah memiliki SIPPT, namun belum menyerahkan fasos/fasum sebanyak 216 pengembang dengan rincian: Jakarta Selatan 80 Pengembang, Jakarta Utai Pengembang, Jakarta Pusat 28 pengembang dan Jakarta Timur 21 pengembang. Fraksi Partai GOLKAR meminta agar dilakukan terobosan untuk para pengembang segera membangun rumah susun khususnya daerah padat penduduk (kumuh) dan penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai seperti Di Tomang, Tambora Kampung Melayu dan wilayah lainnya di Jakarta. Dengan demikian dipastikan terjadinya percepatan pembangunan Jakarta yang manusiawi dan dapat meningkatkan harkat dan martabat warga kotanya, s ebanyak 216 pengembang. Mengamati lebih lanjut materi RPJMD, pada bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya menyoroti arah dan kebijakan bidang dimaksud, bahwa Pemerintah Daerah bertujuan menegakkan supremasi hukum serta mewujudkan masyarakat sadar hukum, yang diaplikasikan dalam strategi pembangunan bidang tersebut yang menekankan pada pengoptimalan sistem hukum, keamanan ketertiban serta kesatuan bangsa. Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan penjelasan seksama dari Saudara Gubernur mengenai implementasi dari arah dan kebijakan maupun implementasi strategi bidang dimaksud.
Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati; Selaras dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, sebagaimana disampaikan dalam RPJMD, Fraksi Partai Golongan Karya mencermati perlunya indikator kinerja yaitu tercapainya penerimaan daerah yang optimal guna pelaksanaan pembangunan serta tersusunnya suatu sistem dan pola penerimaan daerah yang efektif dan efisien. Fraksi Partai Golongan Karya mendukung upaya upaya yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaaridaerah guna menunjang pembangunan daerah seperti halnya system online. Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak eksekutif yang telah melakukan penurunan administrative dan compliance cost serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat Fraksi Partai Golkar berharap bahwa dengan program tersebut intensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Selain itu Fraksi Partai GOLKAR meminta Esekutif melakukan sosialisasi kepada unit terkait tetang landasan hukum yang terpadu mengenai pemungutan apjak dan retribusi sehingga unit satuan kerja terkait dapat melaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan pengawasan yang bersifat timbal balik. Diluar hal tersebut diatas, Pemda Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pendirian bangunan berupa Pos Polisi (Pospol) di area ruang terbuka hijau yang melibatkan pengusaha karena diatasnya terdapat reklame videotron. Bangunan Pospol tersebut juga merusak keindahan dan menutup area RTH, disamping terdapat pelanggaran peraturan dalam pemb erian izin, seharusnya pelanggaran mendirikan Pospol ini ditertibkan dan jangan tebang pilih sama dengan penertiban pedagang bunga/tanaman dan ikan hias di Jalan Barito yang menempati RTH dilokasi tersebut. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR meminta eksekutif agar setiap program yang akan dilaksanakan dibahas secara bijak dan tidak menimbulkan antipati masyarakat Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah dan sesuai hasil Rapat Gabungan Pimpinan Dewan dengan Eksekutif bahwa telah diputuskan dan ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 20.591.941.830.700,- bukan sebagaimana dalam tabel 6.1 RPJMD dimana proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2008 sebesar Rp18.200,67 miliar. Berkenaan dengan hal itu FPG meminta agar eksekutif tidak merubah besaran APBD dimaksud dan diselaraskan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Selanjutnya Fraksi Partai Golongan Karya menekankan bahwa APBD juga merupakan dokumen Perencanaan Daerah, yang menjadi aplikasi tahunan dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Dokumen RPJMD dan dokumen APBD merupakan instrumen tolok ukur penilaian kinerja Gubernur pada periode tahunan dan periode lima tahunan. Di sisi lain, seyogyanya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melakukan suatu perencanaan yang integratif dengan menempatkan RPJMD sebagai acuan untuk menyusun APBD agar terjadi korelasi sinergis antara kedua dokumen tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut. Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan penjelasan dari Saudara Gubernur, mengapa RPJMD yang diajukan ini mengacu pada APBD sebagaimana arah kebijakan pendapatan daerah. Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati; Melalui kesempatan ini, Fraksi Partai Golongan Karya ingin membangun kesepahaman dengan semua anggota Eksekutif dan Legislatif tentang makna Rencana Strategis. Kami mengharapkan, agar Rencana Strategis berisi program - program yang benar-benar strategis kedudukannya. Dari rencana strategis ini dapat dijabarkan indikator keberhasilan, sehingga pada setiap pertanggung jawaban kinerja Gubernur, kita dan masyarakat luas dapat mengetahui hasil kerja Eksekutif dan Legislatif dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, sependapatkah Saudara Gubernur bahwa Rencana Strategis hendaknya berisi rumusan program yang benar-benar dapat mempunyai dampak keberhasilan pada lingkup Propinsi, jadi bukan diukur secara sektoral. Pada bagian akhir Rencana Strategis Daerah tentang evaluasi kinerja, disampaikan bahwa pengukuran kinerja akan lebih mudah bila memiliki target terukur. Di sisi lain, disampaikan pula bahwa terdapat teknik pengukuran kinerja yang meliputi pengukuran tingkah laku kegiatan yang dilaksanakan; pengukuran obyektif kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; serta pengukuran subyektif. Namun dari pengamatan yang dilakukan Fraksi Partai Golongan Karya, terdapat realita bahwa keseluruhan RPJMD menggunakan variabel-variabel yang tidak bersifat kuantitatif, sehingga parameter penilaian kinerja menjadi abstrak dan cenderung kabur karena variabel kualitatif yang dijabarkan dalam Renstrada dimaksud. Oleh karena itu, sependapatkah Saudara Gubernur dengan Fraksi Partai Golongan Karya mengenai parameter penilaian tersebut dan konsep pengawasan yang dilakukan dalam kerangka konsistensi perencanaan program-program pembangunan dengan aplikasi di lapangan. Dalam hal komitment pengembangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah, Fraksi Partai GOLKAR belum melihat keseriusan Pemda dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis, usaha sektor informal, industri kerajinan dan kerajinan rakyat. Paradigma pembangunan modern yang dicanangkan oleh Pemda diartikulasikan sebagai penggusuran tempat usaha informal. Seharusnya Pemda lebih memikirkan pengembangan dan penyediaan lokasi tempat masyarakat berusaha. Sebenarnya tidaklah susah Pemda melakukan optimalisasi perberdayaan sector informal dengan menggunakan payung hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perpasaran Swasta. Dengan melakukan penegakan hukum atas Perda tersebut, maka sebagian permasalahan penyediaan lokasi sector informal dapat diatasi. Untuk itu Fraksi Partai Golkar minta penjelasan mengenai hal tersebut. Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;
Mengakhiri penyampaian Pemandangan Umum ini. Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai GOLKAR mengharapkan suatu kerjasama yang baik dari Saudara Gubernur dalam memberikan jawaban maupun penjelasan lebih lanjut termasuk kendala yang ada sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012 Provinsi DKI Jakarta. Atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya, kami ucapkan terima kasih. Billahit'taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. Jakarta, 25 Januari 2008 FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD PROPINSI DKI JAKARTA
Ket ua,
Dr s . I NG G A R D J O S H U A
Sekr et ari s,
H . J AM A L U D I N P A N G A N R O