PE T U N J U K T EKNIS

PE T U N J U K T EKNIS

PENDAMPINGAN, PENCAIRAN & PEMANFAATAN DANA BLM

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Edisi 2014

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Pendampingan, Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM

i

ii

PETUNJUK TEKNIS Pendampingan, Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM

DAFTAR ISI

DAFTAR

ISI | i

BAB I | PENDAHULUAN

|

1

BAB I I | PEMAHAMAN TENTANG DANA BLM | 3 BAB III | TUJUAN PEMANFAATAN DANA BLM | 5 BAB VI | MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM | 7 IV.A

Mekanisme Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM PNPM MP | 8

1. Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM | 8 2. Tahapan Pencairan Dana BLM | 9 3. Biaya Operasional BKM | 9 4. Alur Pencairan Dana BLM | 10

IV.B

Mekanisme Pencairan Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat | 11 1. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat | 11 2. Proses Pencairan Dana Pengembangan Kapasitas Masyaraka | 11

IV.C

Pemanfaatan Dana BLM | 12

PETUNJUK TEKNIS Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM & Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat

i

LAMPIRAN-LAMPIRAN | 14

ii


BAB I PENDAHULUAN


1

Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung di lapangan oleh masyarakat sendiri. Dalam praktek ini masyarakat diberikan stimulan dana yang dinamakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana BLM ini langsung dikelola oleh masyakat melalui BKM/LKM dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat miskin sebagai penerima manfaat melalui KSM. Harapan melalui pembelajaran ini adalah masyarakat secara bertahap belajar menumbuhkembangkan keberdayaan dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi (TRIDAYA).

Jenis-jenis kegiatan dapat ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui rembug warga, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan (aspek tridaya) sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya pembelajaran pada kontek realita (bukan laboratorium). Sesuai dengan proses transformasi sosial yang ada di dalam PNPM Mandiri Perkotaan, maka BLM juga diberikan sesuai dengan fasenya tetapi dengan peruntukan dan sasaran yang berbeda. Di dalam PNPM Mandiri Perkotaan, BLM dipergunakan untuk membiayai kegiatan tridaya yang sudah direncanakan di dalam PJM Pronangkis.

2


BAB II PEMAHAMAN TENTANG DANA BLM DAN DANA PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT


3

BLM merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai Tridaya agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatkan IPM serta pencapaian MDGs di wilayahnya. Substansi makna dana BLM sesungguhnya merupakan media pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan/permukiman mereka. Lebih dari itu, Komponen Dana BLM diadakan juga dengan tujuan membuka akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Makna Dana BLM harus disikapi sebagai pelengkap sarana proses pembelajaran untuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis nilai-nilai universal dan berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs . Sehingga tolok ukur dari pembelajaran BLM dapat dilihat pada sejauhmana BLM dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggungjawab dan proporsional sesuai PJM Pronangkis.

Dana BLM adalah dana publik yang diberikan sebagai bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang bermakna bahwa penggunaan dana BLM oleh masyarakat hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penanggulangan kemiskinan, dan bukan hadiah atau dana tak bertuan yang dapat digunakan sekehendak hati. Harus disadari pula bahwa sebagian besar sumber dana PNPM-Mandiri Perkotaan adalah hutang luar negeri yang harus dibayar kembali di kemudian hari. Diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dana tersebut secara tepat, benar, efesien, efektif, dan dapat menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas mereka, sehingga dapat menjadi bagian dari sumber pendapatan untuk dapat membayar kembali hutang luar negerinya.

Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka dana BLM merupakan "Dana Publik" yang diberikan sebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepada masyarakat kelurahan/desa. Pada satu sisi hal ini berarti bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang dipercaya mengelola dana tersebut juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintah kota/kabupaten.

Dana BLM selain digunakan sebagai media pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan Tridaya, dialokasikan pula dana BLM untuk kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. Lingkup penggunaan dana BLM pengembangan kapasitas secara umum terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: a. Untuk mendukung kegiatan pelatihan masyarakat b. Untuk mendukung kegiatan sosialisasi melalui pengembangan media warga.

4


BAB III TUJUAN PEMANFAATAN DANA BLM DAN DANA PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT


5

1. Tujuan Pemanfaatan Dana BLM Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. Dengan demikian tujuan dari pemanfaatan dana BLM adalah : a. Membuka akses masyarakat miskin terhadap sumber dana yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya b. Menumbuhkembangkan proses pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarkat miskin melalui kegiatan-kegiatan di bidang sarana dan parasarana dasar lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi; c. Tumbuhnya rasa kebersamaan (munculnya kepedulian dan solidaritas sosial) di masyarakat kelurahan/desa tersebut; d. Tumbuhnya rasa kepemilikan yang besar terhadap program melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya serta membangkitkan potensi swadaya masyarakat baik berupa materi, tenaga maupun pikiran.

2. Tujuan Pemanfaatan Dana BLM Pengembangan Kapasitas Masyarakat Tujuan pemanfaatan BLM Pengembangan kapasitas masyarakat adalah : a. Meningkatkan kapasitas pelaku PNPM Mandiri Perkotaan ditingkat Desa/Kelurahan agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik. b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengelola pengembangan kapasitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga ke depan dapat mengelola kegiatan pengembangan kapasitas secara mandiri.

6


BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM DAN DANA PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT


A.

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

1. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Dana BLM disalurkan langsung kepada BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap melalui 2 (termin), yaitu sebagai berikut : Tabel 1. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM Tahap Pencairan

Tahap I (60%)

Tahap II (40%)

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

 BKM/LKM telah melaksanakan  review partisipatif (kelembagaan, keuangan dan PJM/Renta Pronangkis); anggota BKM/LKM yang telah habis masa baktinya harus sudah dipilih ulang dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis   BKM/LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan  (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK;  Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD,  Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM)

 Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh Korkot (Askot Manajemen Keuangan) dengan hasil baik  Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM, Resume SP-3)











8


Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis hasil review yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi Korkot; Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap I yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi Korkot; Terbentuk KSM yang dinilai layak oleh Korkot. proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh Korkot dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM. Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh Korkot (Askot Manajemen Keuangan) dengan hasil baik Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap II yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi Korkot; proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh Korkot dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh Askot Manajemen Keuangan dengan hasil baik Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi Korkot,

2. Tahapan Pencairan Dana BLM

Sebagaimana kita ketahui bahwa dana BLM merupakan dana urusan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, maka mekanisme pencairan dana BLM akan di atur sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2. Tahapan Pencairan Dana BLM No

1 2

Tahap Pencaiaran Tahap I Tahap II

APBN

APBD

60%

-

35% 30% 25% 20%

5% 10% 15% 20%

Keterangan IFKD Rendah IFKD Sedang IFKD Tinggi IFKD Sangat Tinggi

Keterangan : Pada tahap I, dana BLM yang akan dicairkan sebesar 60% adalah DUB yang bersumber dari APBN. Pada tahap II dana BLM yang akan dicairkan sebesar 5% s/d 20% (tergantung IFKD) adalah DDUB yang bersumber dari APBD, kemudian dilanjutkan dengan pencairan DUB yang bersumber dari APBN. 3.

Biaya Operasional BKM/LKM

Untuk kelurahan/desa yang prosentase miskinnya ≥ 10% baik di lokasi lama maupun lokasi baru besarnya BOP untuk masing-masing pagu BLM adalah sebagai berikut :   

Untuk katagori kelurahan/desa kecil, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 5 juta; Untuk katagori kelurahan/desa sedang, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 7,5 juta; Untuk katagori kelurahan/desa besar, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 10 juta.

Sedangkan untuk kelurahan/desa yang prosentase miskinnya < 10% baik di lokasi lama maupun lokasi baru besarnya BOP untuk masing-masing pagu BLM adalah sebagai berikut :  

Untuk katagori kelurahan/desa kecil, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 5 juta; Untuk katagori kelurahan/desa sedang dan besar, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 7,5 juta.

Penarikan dana BOP ini akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pencairan dana BLM yang diajukan. Dalam pengelolaannya, penggunaan dana BOP BKM/LKM ini dapat digunakan untuk keperluan:  Biaya rapat BKM/LKM/UP-UP;  Insentif sementara UPK, UPL UPS dan Sekretariat;  ATK UPK, UPL UPS dan Sekretariat;  Biaya rumah tangga sekretariat ( listrik, telepon,PAM)  Transport UP-UP dan Sekretariat; PETUNJUK TEKNIS Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM & Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat

9

 Biaya penggandaan dokumen pencairan dana BLM;  Biaya-biaya lain atas persetujuan rapat BKM/LKM dan biaya operasional BKM/LKM ini tidak dapat digunakan untuk honor/insentif anggota BKM/LKM. Pengelolaan keuangan BOP BKM/LKM ini dikelola oleh kesekretariatan BKM/LKM yang akan mengatur pengeluaran biaya operasional BKM/LKM. Kesekretariatan harus menyusun rencana keuangan tersebut dan dipertanggungjawabkan secara periode kepada BKM/LKM serta diaudit oleh lembaga audit pemerintah (BPKP, Inspektorat Daerah) maupun lembaga audit independen.

4. Alur Pencairan Dana BLM Dana bantuan langsung masyarakat ini mencakup Bantuan Langsung Masyarakat di lokasi lama dan lokasi baru. Alur Pencairan Dana BLM sebagai berikut : Gambar 1. Diagram Alir Pencairan Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan

5. Penerbitan SP2D

KPPN 4. Penerbitan SPM

BANK Pelaksana

SATKER KOTA/KAB

KOTA/KAB

3. Verifikasi Dokumen Pencairan BLM Oleh Korkot/Askot Madniri

2. Penerbitan PP BLM

Korkot

PJOK

KECAMATAN

KEL/DESA

10

6. Transfer Dana

1. Penyusunan Dokumen Pencairan BLM

BKM LKM


7. Rekening BKM

BLM

B.

MEKANISME PENCAIRAN DANA PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT 1. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Persyaratan pencairan dana BLM pengembangan kapasitas masyarakat disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM Pengembangan kapasitas masyarakat

Syarat Pemanfaatan Syarat Pencairan  BKM/LKM telah menyusun rencana  Terbentuk Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan pengembangan kapasitas Pengembangan Kapasitas Masyarakat  BKM/LKM menandatangani Surat yang dinilai layak oleh BKM dan Tim Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Fasilitator dengan pihak pemerintah yang diwakili  Proposal untuk seluruh pelaksanaan Satker PBL Provinsi; kegiatan pengembangan kapasitas  Melengkapi form dokumen pencairan masyarakat (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM) 2. Proses Pencairan Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat Proses pencairan BLM pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan dari Satker PBL Provinsi melalui proses penerbitan SP2D oleh KPPN kepada rekening BKM/LKM yang direalisasikan dalam 1 (satu) tahap pencairan, dengan mekanisme sebagai berikut : Tabel 2. Diagram alir pencairan BLM Pengembangan Kapasitas Masyarakat

4. Penerbitan SP2D

SATKER PBL PROVINSI

KPPN

PROVINSI

BANK Pelaksana

3. Penerbitan SPM

KOTA/KAB 2. Penerbitan PP BLM

PJOK

KECAMATAN

KEL/DESA

5. Transfer Dana

1. Penyusunan rencana PKM /Dokumen pencairan

BKM/ LKM

6. Rekening BKM


11

C. PEMANFAATAN DANA BLM Kegiatan pemanfaatan dana BLM terdiri dari : 1. Perencanaan a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dicairkan ke rekening masyarakat (BKM) sesuai dengan tahapan pencairan yang ditetapkan oleh program b. Pencairan dana BLM dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pencairan BLM yang telah ditetapkan oleh pihak Satker P2KP Pusat c. Dana BLM yang telah masuk ke rekening masyarakat (rekening BKM) harus disalurkan ke KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan dimanfaatkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak dana BLM tersebut masuk ke rekening BKM d. Bila pada akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa dana BLM di rekening BKM, maka dana BLM tersebut tetap dapat dicairkan dan dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : I. BKM wajib membuat laporan sisa dana BLM kepada PJOK Kecamatan dengan tembusan kepada Satker Urusan Bersama Kabupaten/Kota, Tim Faskel dan Koordinator Kota/Kabupaten (Korkot) II. Laporan sisa dana BLM memuat sekurang-kurangnya (a) Alasan penyebab masih adanya sisa dana dalam rekening BKM; (b) Jumlah dana BLM yang masih terdapat dalam rekening BKM; (c) Rencana Penggunaan sisa Dana BLM; (d) rencana waktu penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM 2. Pengawasan a. Pengawasan pencairan dan pemanfaatan dana BLM dilakukan baik oleh Pemerintah (PJOK, Satker UB Kab/Kota) maupun oleh Konsultan (Tim Fasilitator, Korkot dan KMW) b. Pengawasan dilakukan secara langsung melalui uji petik lapangan (spot check) dan/atau secara tidak langsung melalui SIM P2KP dan Quick Status (QS) serta laporan progress pencairan dan pemanfaatan BLM 3. Evaluasi a. Evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana BLM dilaksanakan secara periodik setiap bulan b. Evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana BLM dilakukan oleh PJOK, Satker UB Kab/Kota dan Konsultan (Tim Fasilitator, Korkot dan KMW) c. Hasil evaluasi beserta rekomendasinya disampaikan kepada BKM untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi d. Bila hasil evaluasi dan rekomendasi tidak segera ditindaklanjuti, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Sanksi a. Bila rencana penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan BKM sebagaimana dalam laporan BKM masih terdapat sisa dana BLM dalam rekening BKM, maka akan diberikan sanksi sebagai berikut : i. Sanksi surat teguran ke-1 dengan diberikan kesempatan untuk menyalurkan dan memanfaatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ii. Bila teguran ke-1 tidak dapat dipenuhi oleh BKM, akan diberikan sanksi surat teguran ke-2 dengan diberikan kesempatan untuk menyalurkan dan memanfaatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

12


iii. Bila teguran ke-2 tidak dapat dipenuhi oleh BKM, maka akan diberikan surat teguran ke-3 b. BKM yang mendapat surat teguran ke-3 akan mendapatkan sanksi sebagai berikut : i. Pagu dana BLM untuk tahun berikutnya akan dikurangi hanya berupa termin ke-1 dari Pagu BLM dan/atau ii. Tidak dialokasikan Pagu BLM pada tahun berikutnya c. Surat teguran diberikan/dibuat oleh Satker UB Kab/Kota atau Satker PBL provinsi atas usulan dari Korkot setempat


13

LAMPIRAN-LAMPIRAN

14


FORMAT PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT


15

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA BLM PNPM-MP Nama BKM/LKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi

:........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen Kelengkapan No.

1 2 3 4 5 6

Jenis Dokumen

Tahap

PP-BLM SPPB-BLM BAPPD Kuitansi Resume SP3 (BA PPP) Fotocopy Rekening BKM/LKM

Ada

Kebenaran Pengisian Data

Tidak

Benar

1, 2 1 1, 2 1, 2 2 1, 2

B. Rekomendasi Verifikator No.

16

Level

1.

Tim Faskel

2.

PJOK

3.

Korkot/Askorkot

4.

PPK Kabupaten/Kota

5.

Satker Kabupaten/Kota

Nama, Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi

Tanggal


Keterangan/Catatan

Salah

Lampiran-1

PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA BLM (PP BLM)

Kepada Yth. Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker Kab./Kota................................................ Di Tempat Pada Hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan ………………………….….., Kota/Kab. ……………………….., berdasarkan keputusan Bupati/Walikota …………… Nomor …............…, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan hasil verifikasi bersama KMW terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan dana, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana BLM Tahap I / II * untuk: BKM/LKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi Yang Membuka Rekening di Bank Alamat Bank Rekening Atas Nama No. Rekening Jumlah Dana BLM yang Diajukan Terbilang

: (tulis nama BKM/LKM) : : : : : (tulis nama Bank secara jelas dan lengkap) : : (tulis Nama Pemegang Rek. sesuai buku tab./giro) : : Rp. :

Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan, Kecamatan ..................................

.....................................................................

Catatan: Kelengkapan dan kebenaran dokumen terlampir * Coret yang tidak perlu


17

Lampiran-2

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) Kelurahan/desa Kecamatan Kota/kabupaten Provinsi

: _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Nomor: .............................., tanggal .............................. A.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MP Kecamatan………………Kabupaten/Kota…………….Propinsi………… Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ……………..Nomor……………… Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II.

Nama Jabatan

Alamat

: ………………………………. : Koordinator Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/ LKM) .......................................Desa/Kelurahan ….................………………… Kecamatan ……………………..Kabupaten/ Kota …..........……………. Propinsi………………....... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris…………………………………. No. ……………, tanggal …………… : ……………(diisi alamat Nama Koordinator)……………………. Selanjutnya disebut Pihak Kedua

B.

Kedua belah pihak sepakat :

1.

Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan dari pemerintah ke masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) setempat. KSM akan menerima BLM melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh BKM/LKM. KSM akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian.

2.

Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang disusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh Koordinator Kota/kabupaten.

3.

Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

4.

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi Koordinator Kota/kabupaten terhadap PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kepada PJOK.

5.

Tahapan Penyaluran Dana a. Untuk Katagori Fiskal Rendah Pembayaran Tahap I (60%) Porsi APBN Pembayaran Tahap II (35%) Porsi APBN ) (5%) Porsi APBD* Jumlah dana Bantuan PNPM-MP

18


: Rp. : Rp. : Rp. --------------------------: Rp

b. Untuk Katagori Fiskal Sedang Pembayaran Tahap I (60%) Porsi APBN Pembayaran Tahap II (30%) Porsi APBN ) (10%) Porsi APBD* Jumlah dana Bantuan PNPM-MP

: Rp. : Rp. : Rp. --------------------------: Rp

c. Untuk Katagori Fiskal tinggi Pembayaran Tahap I (60%) Porsi APBN Pembayaran Tahap II (25%) Porsi APBN ) (15%) Porsi APBD* Jumlah dana Bantuan PNPM-MP

: Rp. : Rp. : Rp. --------------------------: Rp

d. Untuk Katagori Fiskal sangat tinggi Pembayaran Tahap I (60%) Porsi APBN Pembayaran Tahap II (20%) Porsi APBN ) (20%) Porsi APBD* Jumlah dana Bantuan PNPM-MP

: Rp. : Rp. : Rp. --------------------------: Rp

)

Catatan : * mekanisme pencairan melalui DDUB-APBD diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota yang mengacu pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Permendagri No. 39 Tahun 2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Permenkeu (PMK) No. 81 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga

6.

7.

Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, transparan dan akuntabel atas dasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkaian rembug warga masyarakat di kelurahan tersebut, dengan berpedoman pada PJM Pronangkis. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujui oleh Koordinator Kota/kabupaten. Pembatalan Pembayaran BLM. Pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada Tim Koordinasi Kota/Kabupaten untuk membatalkan pembayaran dana BLM, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian Tim Koordinasi Kota/Kab., BKM/LKM dan/atau KSM-KSM di Kelurahan/desa itu, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam PNPM-MP maupun target proyek, dengan pertanda atau indikator-indikator sebagai berikut: a. Tidak terdapat atau dipilih relawan masyarakat di kelurahan tersebut setelah 4 (empat) bulan Tim fasilitator bertugas di lokasi sasaran tersebut;dan/atau b. BKM/LKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan PNPMMP di kelurahan/desa tersebut; c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek PNPM-MP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proyek; d. Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan PNPM-MP; e. Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program, dana dan kelembagaan di kelurahan/desa tersebut.


19

f. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai PNPM-MP tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten; Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB BLM ini berlaku sebagai Surat Kuasa Otorisasi dari BKM/LKM kepada Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, yang akan memberitahukan masyarakat kelurahan/desa bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan/desa. 8.

Bantuan PNPM-MP sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian BKM/LKM. Untuk kelurahan/desa yang prosentase miskinnya ≥ 10% baik di lokasi lama maupun lokasi baru besarnya BOP untuk masing-masing pagu BLM adalah sebagai berikut: a. Untuk katagori kelurahan/desa kecil, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 5 juta; b. Untuk katagori kelurahan/desa sedang, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 7,5 juta dan; c. Untuk katagori kelurahan/desa besar, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 10 juta.

Untuk kelurahan/desa yang prosentase miskinnya < 10% baik di lokasi lama maupun lokasi baru besarnya BOP untuk masing-masing pagu BLM adalah sebagai berikut: a. b.

9. 10. 11.

20

Untuk katagori kelurahan/desa kecil, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 5 juta; Untuk katagori kelurahan/desa sedang dan besar, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 7,5 juta

Penarikan dana BOP ini akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pencairan dana BLM yang diajukan. Pencairan dana BLM dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pencairan BLM yang telah ditetapkan oleh pihak Satker P2KP Pusat Dana BLM yang telah masuk ke rekening masyarakat (rekening BKM) harus disalurkan ke KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan dimanfaatkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak dana BLM tersebut masuk ke rekening BKM Bila pada akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa dana BLM di rekening BKM, maka dana BLM tersebut tetap dapat dicairkan dan dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : a. BKM wajib membuat laporan sisa dana BLM kepada PJOK Kecamatan dengan tembusan kepada Satker Urusan Bersama Kabupaten/Kota, Tim Faskel dan Koordinator Kota/Kabupaten (Korkot) b. Laporan sisa dana BLM memuat sekurang-kurangnya (a) Alasan penyebab masih adanya sisa dana dalam rekening BKM; (b) Jumlah dana BLM yang masih terdapat dalam rekening BKM; (c) Rencana Penggunaan sisa Dana BLM; (d) rencana waktu penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM

12.

Bila rencana penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan BKM sebagaimana dalam laporan BKM masih terdapat sisa dana BLM dalam rekening BKM, maka akan diberikan sanksi sebagai berikut : a. Sanksi surat teguran ke-1 dengan diberikan kesempatan untuk menyalurkan dan memanfaatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari b. Bila teguran ke-1 tidak dapat dipenuhi oleh BKM, akan diberikan sanksi surat teguran ke-2 dengan diberikan kesempatan untuk menyalurkan dan memanfaatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari c. Bila teguran ke-2 tidak dapat dipenuhi oleh BKM, maka akan diberikan surat teguran ke-3

13.

BKM yang mendapat surat teguran ke-3 akan mendapatkan sanksi sebagai berikut : a. Pagu dana BLM untuk tahun berikutnya akan dikurangi hanya berupa termin ke-1 dari Pagu BLM dan/atau b. Tidak dialokasikan Pagu BLM pada tahun berikutnya

14.

Surat teguran diberikan/dibuat oleh Satker Urusan Bersama (UB) Kab/Kota setempat


atas usulan dari Korkot

15.

Apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara : a. b.

16.

Penyelesaian secara musyawarah. Para Pihak yang akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasalpasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini. Penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dana Bantuan PNPM-MP disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut Rekening atas nama Nama bank Alamat bank Nomor Rekening

: ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………

……………………,20….. Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

Pihak Kedua, Koordinator BKM/LKM

(___________________________)

(____________________)

*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke Satker.


21

Lampiran-3

BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA BLM (BAPPD BLM) Kelurahan/desa Kecamatan Kota/kabupaten Provinsi

: _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________

Pada Hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1.

Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MP di kecamatan tersebut di atas, berdasarkan keputusan Bupati/Walikota …………… Nomor ……, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2.

Nama : ………………………………. Jabatan : Ketua Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)………………. …………. di Kelurahan/ desa tersebut di atas, Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan/dicatatkan di Notaris …………………………….. No. ….………., tanggal ……………. Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:  

KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM/LKM, dengan bantuan PNPM-MP BKM/LKM berhak menerima pencairan dana tahap …... dan telah memenuhi persyaratan*) berikut: Ya

2.

Persyaratan pencairan tahap I:  BKM/LKM telah melaksanakan review partisipatif (kelembagaan, keuangan dan PJM/Renta Pronangkis); anggota LKM yang telah habis masa baktinya harus sudah dipilih ulang dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis  BKM/LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK;  Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM)

2.

Persyaratan pencairan tahap II:  

Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh Korkot/kab (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM, Resume SP-3)

*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM/LKM menjawab “Ya” untuk setiap syarat di atas !

22


Tidak

Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana:

 1.

Total bantuan yang disetujui (a)

Rp …………………..

2.

Pencairan sampai dengan tahap lalu (b)

Rp …………………..

3.

Dana yang telah dimanfaatkan/ditarik dari rekening BKM/LKM (c)

Rp …………………..

4.

Sisa dana yang belum dimanfaatkan (b-c)

Rp …………………..

5.

Pengajuan Pencairan tahap ini (d)

Rp …………………..

6.

Sisa bantuan yang belum dicairkan (a-b-d)

Rp …………………..

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM/LKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

Pihak Kedua, BKM/LKM .................................

(___________________________)

(____________________) Koordinator

Pernyataan Korkot/Askot Mandiri Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya Nama Jelas, Tanda tangan Koorkot/Askot Mandiri kota/kabupaten : ......................................................

Catatan : Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk setiap tahap pencairan Dana BLM.


23

Lampiran-4

Tahun Anggaran : ……………………… Nomor Bukti : ……kosongkan…… MAK : ……kosongkan……

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN Nomor : ……………kosongkan………………… Sudah Terima Dari

: Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker Kabupaten/Kota.................................................................

Jumlah Uang

: Rp. .......................................

Terbilang

: ................................................................................................. .................................................................................................

Untuk Pembayaran

: Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahap .....................(........%) Sesuai BAPPD Tgl. .............. Untuk BKM/LKM ..............................................................................

…............................,...................20.... BKM/LKM …………………………………….

……………………………………. Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kabupaten/Kota ………………………….

(..............................................)

24


Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kabupaten/Kota ………………………….

(..............................................)

Lampiran-5

BERITA ACARA STATUS PENYELESAIAN PEKERJAAN BLM (RESUME SP-3) Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi

: ………………………………….. : ………………………………….. : ………………………………….. : …………………………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) di Kelurahan/desa sebagaimana di maksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh KSM penerima BLM Tahap I / II per tanggal........bulan.................tahun.................telah mencapai kemajuan sebagaimana berikut ini : No.

Nama KSM

Jenis/Judul Usulan Kegiatan

Katagori Kegiatan (Sosial/Ekonomi/Li ngkungan)

Dana BLM PNPM-MP (Rp.)

% Kemajuan

Tanda Tangan Wakil KSM

Cat.: diisi sesuai jumlah KSM penerima BLM ……………………,…............ 20... Yang Membuat Pernyataan 1 .......................................... (Koordinator BKM/LKM) 2. …………………………….. (UPL)

Pernyataan Korkot/Asot Mandiri Kami telah meneliti Berita Acara di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggungjawab atas kebenaran isinya

3. …………………………….. (UPS) 4. …………………………….. (UPK) (_________________________) Nama jelas dan tanda tangan Korkot /Askot Mandiri Kabupaten/Kota : .............................................................


25

FORMAT PEMANFAATAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT

26


Lampiran-1

LEMBAR VERIFIKASI PEMANFAATAN DANA BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Nama BKM/LKM :........................................ Kelurahan/Desa :........................................ Kecamatan :........................................ Kota/Kabupaten :........................................ Propinsi :........................................ A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen Kelengkapan No.

Jenis Dokumen

1 2 3

Dokumen PJM Pronangkis Rencana Penggunaan Dana (RPD) Proposal Layak (termasuk lampiran Daftar Anggota KSM) Resume Proposal SP-3

4 5

Tahap

Ada


Tidak

Benar

Salah

1 1,2 1,2 1,2

B. Rekomendasi Verifikator No.

Level

1.

Tim Faskel

2.

PJOK

3.

Korkot/Askorkot

4.

PPK Kabupaten/Kota

5.

Satker Kabupaten/Kota


Tanggal

Keterangan/Catatan


29


27

RENCANA PENGGUNAAN DANA BLM TAHAP 1/2 (RPD BLM TAHAP 1/2) Nama BKM/LKM Kelurahan Kecamatan Kota/kabupaten Provinsi

: _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Anggota BKM/LKM, tanggal ………………, bertempat di ………………, maka dari daftar usulan kegiatan pada Rencana Tahunan Pronangkis dan proposal yang layak dan direkomendasi Korkot/kab, serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM tahap I/II yang tersedia, telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan tertinggi BKM/LKM, sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan dengan seluruh ketentuan PNPM-MP adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 dst

Nama KSM

Jenis Usulan Kegiatan

Lokasi dan Volume

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

Sumber Pendanaan BLM Swadaya APBD PNPM-MP (Rp) (Rp.) (Rp)

Biaya Operasional BKM/LKM Total

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh. ………………………..,……………………..20…….. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan *): Wakil KSM: Pengurus BKM/LKM :

1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 4. _________________ 5. dst

1. _____________ 2. _____________ 3. _____________

Mengetahui, Kepala Kelurahan/Desa

Pernyataan Korkot/Askot Mandiri Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari PJM Pronangkis dan penilaian usulan-usulan kegiatan di atas telah memenuhi prinsip, dan nilai serta ketentuan PNPM-MP. Cap, Nama Jelas dan Tanda tangan Korkot /Askot kabupaten/Kota

_______________

*) Diisi oleh Wakil KSM dan Pengurus BKM/LKM yang hadir dalam pertemuan dan memenuhi quórum. Ditulis nama dan Tanda Tangan

28


No

1 1 2 3 4 dst

Nama KSM

2


5

Nilai Usulan Kegiatan (Rp)

6

Dana BLM PNPM MP (Rp)

7

Dana Swadaya KSM (Rp)

8=5+6+7

TOTAL (Rp)

Lampiran-2

4

:........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................

RESUME PROPOSAL LAYAK PENCAIRAN DANA BLM PNPM Mandiri Perkotaan *) (Untuk Pencairan BLM Tahap 2) Nama BKM/LKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi

Alamat KSM

3

TOTAL PENDANAAN *) jumlah baris pada table diatas disesuaikan dengan jumlah proposal yang akan dicairakan pada setiap tahap pencairan

……………………………..20…..

29


2. (…………………………) (……………)

1. (…………………………) (……………)

Wakil KSM

3. (…………………………) (……………)

2. (…………………………) (……………)

1. (…………………………) (……………)

Wakil Anggota BKM/LKM

3. (…………………………) (……………)

2. (…………………………) (……………)

1. (…………………………) (……………)

Penilai Kelayakan,

3. (…………………………) (……………)

4. (…………………………) (……………)

Mengetahui,

4. (…………………………) (……………)

5. (…………………………) (……………)

UPL, UPS dan UPK

5. (…………………………) (……………)

6. (…………………………) (……………)

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa Resume Proposal Layak diatas telah sesuai dengan Renta Pronangkis dan telah dinilai kelayakan teknis oleh UP-UP.

Pernyataan Korkot/kab,

6. (…………………………) (……………)

Mengetahui, Kepala Kelurahan/Desa

_____________________

(_________________________________) Nama Jelas dan Tanda tangan Korkot /kab


30

Lampiran-3

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN BLM (SP-3) Kelurahan/Desa Kecamatan Kotamadya/Kabupaten Provinsi

: ___________________ : ___________________ : ___________________ :___________________

Yang bertandatangan di bawah ini, Koordinator Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) di Kelurahan/desa sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa ) pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat penerima BLM Tahap I/II* telah mencapai kemajuan.....% (minimal 50% dari seluruh rencana yang diusulkan dalam proposal) sebagaimana dalam proposal yang disetujui. Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan sosial dan atau pengembangan usaha dan perguliran dana berada ditangan masyarakat/KSM bersangkutan dan BKM/LKM. No.

Nama KSM


Katagori Kegiatan (Sosial/Ekonomi/Li ngkungan)

Dana BLM PNPM-MP (Rp.)

% Kemajuan dari rencana dalam proposal

Tanda Tangan Wakil KSM

Cat : diisi sesuai jumlah KSM penerima BLM Yang Membuat Pernyataan, KSM …………………..

Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat

(___________________________) Ketua/Penanggungjawab

(____________________) Koordinator, Pernyataan Korkot/ Askot Mandiri

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggung jawab atas kebenaran isinya

(_____________________) Nama jelas dan tandatangan Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota ........................................................... (* Coret yang tidak perlu)


31

FORMAT PENCAIRAN

DANA BLM PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT

32


LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BLM PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PNPM MANDIRI PERKOTAAN BKM/LKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/ Kabupaten Provinsi

: ............................................................ : ............................................................. : ............................................................. : ............................................................. : .............................................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen No.

Kelengkapan

Jenis Dokumen

Ada 1

Rencana Pengembangan kapasitas Masyarakat

2

PP-BLM

3

SPPB - BLM

4

BAPPD – BLM

5

Kuitansi Bukti Pembayaran

6

Fotocopy Rekening BKM


Tidak

Benar

Salah

D. Rekomendasi Verifikator No.

Level

1.

Korkot/Askot Mandiri

2.

PJOK Kecamatan

3.


Tanggal

Keterangan/ Catatan

SNVT PBL PROVINSI


33

Lampiran 1 BLM-PKM

PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA BLM PKM (PP BLM PKM)

Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi ............................................. Di Tempat Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ........... tahun ......................... kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : ......................................................... Jabatan : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan........................................... berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ........................, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan hasil verifikasi bersama Tim Koordinator Kota dan OC/OSP terhadap kesiapan rencana kegiatan Pengembangan kapasitas masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan, kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat (PKM) untuk: BKM/LKM Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi Yang Membuka Rekening di Bank Alamat Bank Rekening Atas Nama No. Rekening Jumlah Dana BLM yang Diajukan Terbilang

: : : : : : : : : : :

................................................................................ ................................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Bank ...................................................................... ............................................................................... BKM ...................................................................... ............................................................................... Rp.............................,...............................................................................

Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM ini kami ajukan agar dapat diproses sebagai-mana mestinya. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan .......................... Kota/Kabupaten ................... ........................... NIP ...................

34


Lampiran 2 BLM-PKM

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) DANA BLM PKM Nomor : ................................................................... BKM/LKM : ................... Kelurahan : ................... Kecamatan : ................... Kota/Kabupaten: ................... Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Nomor: ....................................., tanggal ....................................... A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ....................................................... Jabatan : SNVT PBL Provinsi ................... Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor ..................., Tanggal .................... Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : ........................................................ Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ................... Kelurahan ......................... Kecamatan ............................ Kota/Kabupaten ....................... Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal .................. Alamat : ................................ Kelurahan .................. Selanjutnya disebut Pihak Kedua B.

Kedua belah pihak sepakat : 1.

Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat (PKM) dari pemerintah kepada masyarakat melalui Panitia. Dana tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan tahapan kegiatan dan penggunaan dana BLM serta memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian.

2.

Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi peruntukan dana yang diatur dalam pedoman operasional baku pengembangan kapasitas masyarakat dan/ ketentuan lain yang berlaku.

3.

Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku Pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian.

4.

Peran dan tanggungjawab pelaku sesuai tingkat wilayah/dampingannya merujuk pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

5.

Bila rencana penyaluran dan pemanfaatan sisa dana BLM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan BKM sebagaimana dalam laporan BKM masih terdapat sisa dana BLM dalam rekening BKM, maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :

c.

a.

Sanksi surat teguran ke-1 dengan diberikan kesempatan untuk menyalurkan dan memanfaatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

b.

Bila teguran ke-1 tidak dapat dipenuhi oleh BKM, akan diberikan sanksi surat teguran ke-2 dengan diberikan kesempatan untuk menyalurkan dan memanfaatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bila teguran ke-2 tidak dapat dipenuhi oleh BKM, maka akan diberikan surat teguran ke-3


35

6.

BKM yang mendapat surat teguran ke-3 akan mendapatkan sanksi sebagai berikut : a. Pagu dana BLM untuk tahun berikutnya akan dikurangi dari Pagu BLM dan/atau b. Tidak dialokasikan Pagu BLM pada tahun berikutnya

7.

Surat teguran diberikan/dibuat oleh Satker UB Kab/Kota atau Satker PBL provinsi atas usulan dari Korkot setempat

8.

Apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara : a. Penyelesaian secara musyawarah. Para Pihak yang akan mencari jalan keluar terbaik

untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini. b.

2. Penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Pencairan dana Pengembangan kapasitas masyarakat Pembayaran Rp. ...................................,Dana BLM Pengembangan kapasitas masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan ini disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut : Rekening atas nama Nama Bank Alamat Bank Nomor Rekening

: BKM ...................................................................... : Bank ...................................................................... : ............................................................................... : ............................................................................... ..................., .....................................20..

Pihak Pertama SNVT PBL Provinsi ......................

( ................................ ) NIP ...................

Pihak Kedua, Koordinator BKM ...................

( .......................... )

*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, dan lampiran SPPB dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke Satker.

36


Lampiran 3 BLM-PKM

BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA (BAPPD) BLM PKM BKM/LKM Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi

: …………..................…. : …………..................…. : …………..................…. : …………..................…. : .................................

Pada Hari ini .............. tanggal ............ bulan .......... tahun............., kami yang bertandatangan dibawah ini: 1. Nama : …………………………………………………. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri PerkotaanKecamatan...............,bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : …………………………………………………. Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ………………… di Kelurahan.........., Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan/dicatatkan di Notaris …………………….. No. ….., tanggal ……………. Selanjutnya disebut Pihak Kedua Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:  Panitia pelaksana di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM/LKM, dengan bantuan BLM pengembangan kapasitas masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan  BKM/LKM berhak menerima pencairan dana dan telah memenuhi persyaratan*) sebagai berikut: Ya 1.

Tidak

Persyaratan pencairan :  BKM/LKM telah menyusun rencana kegiatan pengembangan kapasitas  BKM/LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili Satker PBL Provinsi;  Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM)

*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM/LKM menjawab “Ya” untuk setiap syarat di atas !


37

Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana: Uraian

No.

Jumlah

1.

Total bantuan yang disetujui (a)

Rp……………………

2.

Pencairan sampai dengan tahap lalu (b)

Rp……………………

3.

Dana yang telah dimanfaatkan/ditarik dari rekening BKM (c)

Rp……………………

4.

Sisa dana yang belum dimanfaatkan (a-c)

Rp……………………

5.

Pengajuan Pencairan tahap ini (d)

Rp……………………

6.

Sisa bantuan yang belum dicairkan (a-b-d)

Rp……………………

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM/LKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada Panitia Pelaksana di Kelurahan/Desa dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan............................

( .......................................... ) NIP .......................

Pihak Kedua, BKM/LKM...........................

(......................................) Koordinator Pernyataan Korkot/Askot Mandiri,

Kami telah meneliti SuratPernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya Korkot/Askot Mandiri Kota/Kab. ............

(............................................)

38


Tahun Anggaran Nomor Bukti MAK

: ........... : ………… : …………

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN Nomor : …………… ………………… Sudah terima dari

: Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja SNVT PBL Provinsi ................

Jumlah uang

: Rp. ...................

Terbilang

: .........................

Untuk pembayaran

: Pencairan Dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan Kepada BKM ..................................... …………….,………………..201..

Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

BKM ………...……………. Kelurahan/Desa ......................

SNVT PBL Provinsi ……………… ( ………………………………… ) NIP. ……………

( ………………………….. ) Koordinator BKM


39

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT

Nama BKM/LKM

: _______________________

Kelurahan

: _______________________

Kecamatan

: _______________________

Kota/kabupaten

: _______________________

Provinsi

: _______________________

Hari ini ......................, tanggal ………...………, bertempat di ………………, menyepakati rencana pengembangan kapasitas masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dengan rincian sebagai berikut: No 1 2

Jumlah peserta Kegiatan pengembangan Laki-laki Perempuan kapasitas masyarakat Pelatihan Penguatan BKM/RT/RW/Aparat Kelurahan Paket Pengembangan Media Warga

Lokasi

Kebutuhan dana

Waktu Pelaksanaan

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh. ………………………..,……………………..20…….. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan : Anggota BKM/LKM : 1. _________________ Koordinator BKM/LKM, 2. _________________ 3. _________________ 4. dst

40


(..........................................)

PE T U N J U K T EKNIS

Recommend Documents