A.
LATAR BELAKANG
Visi RPJPN 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Dalam mewujudkan visi RPJPN 2005-20025 dicapai melalui 8 Misi Pembangunan Nasional. Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3.
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4.
Mewujudkan Indonesia, aman, damai dan bersatu.
5.
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6.
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7.
Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8.
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui Perencanaan Jangka Panjang Nasional dengan tahapan yang dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:
A. Tah ap an Pe mb an gu na n dal ~ 1 ~
am RP JP N 20 0520 25 Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah 2010 -2014 pada Prioritas ke 10 mengamanatkan bahwa penanganan daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik akan dilaksanakan dengan tema prioritas yaitu pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta berkelangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik, arah kebijakan adalah peningkatan kualitas SDM dan Ekonomi Lokal bertumpu pada infrastruktur dan kapasitas lembaga daerah tertinggal. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat, bangsa dan negara indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku pelayanan kesehatan yang mermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah republik indonesia. Kesehatan di daerah tertinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat (basic need). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan nasional berwawasan kesehatan, profesionalisme, desentralisasi, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan saat ini dan di masa depan. Di beberapa daerah tertinggal diperlukan akselerasi kebijakan strategis yang harus didorong oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam rangka mendukung sasaran pembangunan kesehatan untuk mewujudkan indonesia sehat. Dengan berbagai kebijakan strategis tersebut, diharapkan kesenjangan pembangunan kesehatan antara daerah tertinggal dengan daerah maju akan semakin kecil sehingga pemerataan pembangunan kesehatan bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Latar belakang munculnya Perdesaan Sehat. 1.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan.
2.
Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-setingginya harus didasarkan prinsip non-diskriminasi dan partisipatif.
3.
Setiap upaya pembangunan haruslah dilandasi wawasan kesehatan, memperhatikan kesehatan masyarakat terutama kelompok miskin.
4.
Percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan adalah ditujukan untuk merealisasikan komitmen tersebut.
5.
Suatu komitmen keberpihakan pada karakteristik daerah tertinggal dan realisasi hak atas kesehatan.
Perdesaan Sehat merupakan alternatif kebijakan untuk mempercepat pengentasan 158 dari 183 Kabupaten Daerah Tertinggal yang masih memiliki IPM dibawah 72,2 dan ~ 2 ~
AHH dibawah 68,8. Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2013, esensi dari Perdesaan Sehat adalah: 1.
Merupakan instrumen koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan.
2.
Sebagai kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal.
3.
Sebagai kerangka pencapaian sasaran prioritas nasional 3 & 10 tahun 2014 serta MDGS tahun 2015.
Perdesaan Sehat merupakan salah satu kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang bertumpu pada peningkatan kapasitas lembaga dan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar. Hadirnya Perdesaan Sehat sebagai pondasi untuk menunjang percepatan pembangunan kualitas kesehatan di daerah tertinggal maka dalam Perdesaan Sehat terdapat lima pilar Perdesaan Sehat, yakni: 1.
Percepatan ketersediaan Dokter Puskesmas bagi seluruh Puskesmas;
2.
Percepatan ketersediaan Bidan Desa bagi seluruh Desa;
3.
Percepatan ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga;
4.
Percepatan ketersediaan sanitasi bagi setiap rumah tangga; dan
5.
Percepatan ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam memfasilitasi pembangunan bidang kesehatan di daerah tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan “Fasilitasi Konsultan Manajemen Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat)” di tahun 2013.
B.
DASAR HUKUM KEGIATAN
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah: 1.
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen (Kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar Seluruh Rakyat).
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.
3.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sismtem Jaminan Sosial Nasional.
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Otonomi Daerah.
5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tahun 2005-2025.
6.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
7.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
8.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
9.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu II. ~ 3 ~
10.
Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
11.
Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional.
12.
Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan yang berkeadilan.
13.
Keputusan Presiden No.10 Tahun 2011 Tentang Perluasan Pembangunan Yang Berkeadilan.
14.
Peraturan Menteri Daerah Tertinggal No 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perdesaan Sehat.
C.
Maksud dan Tujuan
C-1. Maksud Kegiatan Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat yang teridiri dari Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Konsultan Manajemen Regional (KMR) bermaksud memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Perdesaan Sehat (POKJA PS) di Tingkat Pusat dan Forum Multi Stakeholder (FMS) di Daerah Regional yang dapat mendorong kinerjanya dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan peningkatan kesehatan melalui Lima Pilar Perdesaan Sehat di daerah tertinggal.
C-2. Tujuan KMP bertujuan memfasilitasi terwujudnya beberapa kegiatan Perdesaan Sehat di tingkat Pusat yang mencakup: 1.
Membantu terbentuknya Kelompok Kerja Perdesaan Sehat di Tingkat Pusat.
2.
Melakukan koordinasi bidang kesehatan di Daerah Tertinggal dengan KPDT, Kementerian/Lembaga Terkait, Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal.
3.
Merumuskan Grand Disain Perdesaan Sehat.
4.
Merumuskan dan menyusun materi pelatihan dan sosialisasi.
5.
Merumuskan Desain Rencana Aksi Nasional (RAN), Rencana Aksi Sektoral (RAS) dan RencanaAksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat.
6.
Melakukan kompilasi dokumen RAN, RAD maupun RAS PerdesaanSehat.
7.
Melakukan monitoring dan evaluasi Perdesaan Sehat ke daerah provinsi lokasi KMR.
8.
Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan PerdesaanSehat.
9.
Menyusun laporan kegiatan.
KMR bertujuan memfasilitasi terwujudnya beberapa kegiatan Perdesaan Sehat di tingkat regional yang mencakup: 1.
Membantu terbentuknya Forum Multi Stakeholder (FMS) Perdesaan Sehat di tingkat regional. ~ 4 ~
2.
Melakukan koordinasi bidang kesehatan di Kabupaten Daerah Tertinggal, baik dengan KPDT, SKPD terkait, Bappeda maupun Perguruan Tinggi.
3.
Melakukan kompilasi dokumen RAD Perdesaan Sehat.
4.
Melakukan monitoring dan evaluasi Perdesaan Sehat ke daerah kabupaten daerah tertinggal.
5.
Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan Perdesaan Sehat tingkat regional.
6.
Menyusun laporan kegiatan.
D.
Keluaran
Tingkat Pusat; keluaran yang ingin diperoleh dari kegiatan Fasilitasi Konsultan Manajemen Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat) di tingkat pusat (KMP) adalah: 1.
Terbentuknya Sekretariat Perdesaan Sehat di Tingkat Pusat.
2.
Terlaksana koordinasi bidang kesehatan di daerah tertinggal dengan KPDT, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
3.
Terlaksananya Pelatihan dan Sosialisasi Awal di Tingkat Pusat.
4.
Terumuskannya dan tersusunnya Grand Disain Perdesaan Sehat.
5.
Terumuskannya dan tersusunnya materi pelatihan dan sosialisasi.
6.
Terumusnya Desain RencanaAksi Nasional (RAN), Rencana Aksi Sektoral (RAS) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) PerdesaanSehat.
7.
Terkompilasinya dokumen RAN, RAD maupun RAS PerdesaanSehat.
8.
Terlaksana monitoring danevaluasiPerdesaanSehatke Daerah.
9.
Terumuskannya rekomendasi alternatif kebijakan Perdesaan Sehat.
10.
Tersusun laporan kegiatan, berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara, Laporan Draft Akhir, Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif dan Softcopy Laporan dalam bentuk CD.
Tingkat Regional; keluaran yang ingin diperoleh dari kegiatan Fasilitasi Konsultan Manajemen Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat) di tingkat regional (KMR) adalah: 1.
Terbentuknya Forum Multi Stakeholder (FMS) di tingkat regional.
2.
Terlaksana koordinasi bidang kesehatan di daerah tertinggal, dengan SKPD terkait, Bappeda maupun Perguruan Tinggi.
3.
Terkompilasinya dokumen RAD Perdesaan Sehat.
4.
Terlaksana monitoring dan evaluasi Perdesaan Sehat ke Daerah.
5.
Terumuskannya rekomendasi alternatif kebijakan Perdesaan Sehat tingkat regional.
6.
Tersusun laporan kegiatan, berupa:LaporanPendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara, Laporan Draft Akhir, laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif dan Softcopy Laporan dalam bentuk CD. ~ 5 ~
Alur kegiatan pekerjaan Fasilitasi Manajemen Perdesaan Sehat disajikan pada Gambar B, dengan esensi : (1) latar belakang perlunya kegiatan fasilitasi Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat di tingkat Pusat (KMP) dan tingkat Regional (KMR), (2) adanya isu pokok koordinasi berbagai sektor terkait integrasi pembangunan perdesaan sehat dan upaya memfasilitasi percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal, (3) pendekatan kegiatan berupa penguatan infrastrutur lima pilar perdesaan sehat, penguatan kelembagaan perdesaan sehat serta fasilitasi pendampingan KMR agar terintegrasi dengan PERTI dan SKPD terkait perdesaan sehat di kabupaten daerah tertinggal (4) metoda pelaksanaan kegiatan yang meliputi metoda pemetaan basis data lima pilar perdesaan sehat, metoda fasilitasi penyusunan Grand Disain, RAN,RAS dan RAD serta metoda sosialisasi dan FGD untuk menjaring masukan stakeholder terkait (5) output kegiatan, (6) outcome dan (7) impact kegiatan KMP Perdesaan Sehat.
~ 6 ~
B.
Alur Berfikir ~ 7 ~
Kegiatan Fasilitasi Konsultan Manajemen Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat) dilakukan di Pusat dan Regional. Adapun lokasi kegiatan Sekretariat Konsultan Manajemen Perdesaan Sehat Tingkat Pusat adalah di Jalan Tanah Abang V/37B Jakarta Pusat. Sedangkan untuk Konsultan Manajemen Regional sebagaimana diuraikan berikut ini serta cakupan wilayah kegiatan secara nasional disajikan pada tabel berikut: Tabel Lokasi Sekretariat Perdesaan Sehat di Wilayah Regional
~ 8 ~
E.
Ringkasan Hasil Kegiatan
E-1 Capaian Kegiatan KMP 1.
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perdesaan Sehat di Tingkat Pusat Kelompok Kerja Perdesaan Sehat (POKJA-PS) merupakan forum koordinasi lintas Kementrian/Lembaga (K/L) dan berbagai pemangku kepentingan terkait ~ 9 ~
lainnya dalam pelaksanaan aksi keberpihakan bagi kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan di daerah tertinggal. Pembentukan POKJA Perdesaan Sehat di Tingkat Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal. Pembentukan Pokja PS yang difasilitasi oleh KPDT dimana KMP-PS juga merupakan salah satu bagian yang ikut dalam proses fasilitasinya telah terlaksana melalui SK Menteri PDT-RI Nomor: 140/KEP/M-PDT/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perdesaan Sehat. Keanggotaan POKJA-PS yang telah terbentuk terdiri atas beberapa unsure yaitu: 1.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 2.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 3.Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4.Kementerian Kesehatan. 5.Kementerian Pertanian. 6.Kementerian Dalam Negeri / Badan Pengelola Perbatasan. 7.Kementerian Pekerjaan Umum. 8.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 10.Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). 11.Organisasi Profesi Kedokteran dan Bidan (Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia). 12.Perguruan Tinggi / Akademi; dan 13.Swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk isu kesehatan dan perdesaan. Dengan adanya Tim POKJA-PS ini diharapkan upaya membangun Perdesaan Sehat dapat dipercepat dengan koordinasi dan sinkronisasi K/L terkait. Tupoksi POKJA-PS 2013 meliputi:
sesuai dengan Peraturan Menteri KPDT Nomor 1 Tahun
1.Bersama kementerian terkait berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung operasionalisasi pengembangan perdesaan sehat di Daerah tertinggal; Melakukan inventarisasi masalah, potensi dan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat; 2.Merumuskan rekomendasi kebijakan, termasuk didalamnya penanganan kasus darurat kesehatan terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan Balita di dalam wilayah kerja Perdesaan Sehat; 3.Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat; dan 4.Melakukan fasilitasi koordinasi kebijakan antar lintas pelaku/pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat. Peran Fasilitasi Konsultan Manajemen PS (KMP-PS) terhadap Tim POKJA yang telah terbentuk pada dasarnya adalah membantu kelancaran tugas-tugas Sekretaris POKJA-PS . Kegiatan yang dilakukan KMP dalam fasilitasi POKJA PS meliputi kegiatan koordinasi maupun fasilitasi ketersediaan bahan-bahan atau ~ 10 ~
materi yang dibutuhkan untuk proses pembentukan maupun aktifitas lanjutan setelah pembentukan POKJA PS. Tupoksi dari POKJA-PS diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan difasilitasi oleh KPDT. Selain ikut ambil bagian dalam proses pembentukan POKJA PS, KMP juga berupaya untuk ikut memfasilitasi tupoksi POKJA-PS diatas pada point 2 dan 3, melalui fasilitasi perumusan RAD-RAS- RAN PS, fasilitasi perumusan Rekomendasi Alternatif Kebijakan PS dan fasilitasi perumusan Grand Disain PS. 2.
Koordinasi Bidang Kesehatan Kegiatan koordinasi bidang kesehatan di daerah tertinggal dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Pemangku Kepentingan dilakukan dalam rangka penerimaan dan penyampaian informasi, diskusi, sosialisasi, konsolidasi, sinergi dan penguatan kapasitas (capacity building) atas pelaksanaan “Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat)”. Kegiatan koordinasi bidang kesehatan yang telah dilakukan sampai dengan 5 Desember diuraikan sebagai berikut: 1.Koordinasi Bidang Kesehatan KMP-PS dengan K/L dan Pokja PS. a. Workshop dan pelatihan PS, Informasi cara perolehan dan jenis data di daerah, informasi awal tentang rencana pembentukan Pokja PS di Pusat. Perlunya acuan dari pengembangan konsep sebagai alternatif kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di derah tertinggal. b. Tersosialisasikannya kepada Anggota POKJA tentang Perdesaan Sehat. c. Tersosialisasinya Permen PDT No. 1 Tahun 2013. d. Tersampaikan tugas dan fungsi POKJA. e. Tersusunnya Rencana Kerja serta ketetapan lainnya. 2.Koordinasi Bidang Kesehatan KMP-PS dengan KPDT a. Terinformasikannya capaian kegiatan serta lokasi kegiatan BANSOS untuk bahan melakukan koordinasi dan advokasi mendorong terealisasinya bantuan tersebut. b. Terinformasikannya pembagian lokasi irisan yang di tangani oleh PS bagi PERTI, KMP, LKNU, Muslimat NU. c. Terverifikasinya data PERTI, BANSOS, Lokasi PS serta modul. d. Disepakatinya Struktur kepanitiaan, Materi, Jadwal, Tempat, Narasumber, peserta dan Undangan. e. Disepakatinya indikator PS untuk dimasukkan dalam intrumen bantu dalam penyusunan RAD, 4 aspek (Ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kualitas). f. Tersosialisasikannya kepada Anggota POKJA tentang Perdesaan Sehat. g. Terinventarisasi dan teridentifikasikannya output kegiatan Perdesaan Sehat di tingkat regional maupun daerah tertinggal, berupa dokumen RAD serta capaian FMS. 1.Koordinasi Bidang Kesehatan KMP-PS dengan Perguruan Tinggi ~ 11 ~
a. Tersosialisasinya Bantuan Stimulan PS di Daerah Tertinggal, Rencana Pelatihan PS Pusat. b. Jadwal tentaif pelatihan kader, relawan di masing-masing region oleh masing-masing PERTI. c. Bersama PERTImendorong pembentukan FMS tingkat provinsi yang diharapkan ada kordinasi lanjutan akhir bulan september 2013. d. Terinformasikannya jenis data yang sudah di kumpulkan relawan di tingkat kecamatan. e. Tersampaiknnya hasil kegiatan PERTI dan DIM. 4.Koordinasi Bidang Kesehatan KMP-PS dengan Ormas dan Institusi Profesi a. Terinformasikannya capaian kegiatan serta lokasi kegiatan BANSOS sebagai bahan koordinasi dan advokasi mendorong terealisasinya BANSOS. b. Lokasi irisan TOR KMP, Bansos, Masterplan, LKNU, dan Muslimat yang dapat disinergikan fasilitasinya di Daerah. c. Tersusunya agenda rencana dan materi work shop Muslimat-NU. d. Tersampaikannya materi mengenai pendidikan bidan yang berkualitas, koordinasi peran fungsi Akbidyo-KMP dalam PS. e. Tersampaikannya peran perempuan dalam menekan AKI dan AKB. 3.
Workshop dan Pelatihan Perdesaan Sehat Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Awal Perdesaan Sehat di Pusat yang difasilitasi oleh KMP-PS bersinergi dengan Sekretariat PS dan dengan arahan dari pihak KPDT digelar dalam rangkaian kegiatan Workshop dan Pelatihan pada tanggal 14-16 Mei 2013 di Hotel Grand Trophic. Metode yang digunakan meliputi: 1.Penyampaian paparan oleh Narasumber. 2.FGD/Diskusi interaktif antar peserta yang dipandu oleh Moderator. 3.Role Paly terkait isues PS. 4.Perumusan RKTL hasil pelaksanaan workshop dan Pelatihan.
1.
Draft Grand Desain Perdesaan Sehat Grand Design Perdesaan Sehat 2015–2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi penyusunan rencana induk maupun rencana aksi Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat) mengenai bagaimana mencapai visi dan misi jangka panjang pengelolaan Perdesaan Sehat sebagaimana diamanahkann dalam RPJP. Grand design yang dalam hal ini diposisikan dan berperan menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM), bertujuan untuk memberikan arah bagi penyusunan Rencana Induk dan Rencana aksi Perdesaan Sehat secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif sebagai acuan pengelolaan Perdesaan Sehat di Pusat maupun di Daerah. Dalam pembahasan ini, KMP-PS berupaya untuk memfasilitasi rumusan ~ 12 ~
Grand Disain Perdesaan Sehat. Adapun esensi dari perumusan Grand Desain Perdesaan Sehat antara lain: 1.Pada Bab I (Pendahuluan), dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi titik tolak perlunya disusun Grand Design Perdesaan Sehat ini dan maksud serta tujuannya. 2.Pada Bab II (Grand Disain PS), dijelaskan bagaimana visi dan misi, tujuan dan sasaran, prinsip dasar, arah kebijakan dan strategi, sasaran lima tahunan perdesaan sehat, serta ukuran keberhasilan. 3.Pada Bab III (Road Map PS) diuraikan rumusan tujuan Road Map Perdesaan Sehat, Keterkaitan Grand Design Perdesaan Sehat dengan Setiap Road Map Perdesaan Sehat sertaKerangka Implementasi setiap tahapan Road Map 4.Pada Bab IV (Kaidah Pengelolaan) digambarkan mengenai lima elemen dasar yang merupakan unsur-unsur penting dari desain pengelolaan, yang ditarik dari mandat KPDT sebagai badan pengelola dengan koordinasi sebagai salah satu peran pentingnya. Kelima elemen desain tersebut adalah elemen-1 kaidah perencanaan, elemen-2kaidah pelaksanaan, elemen-3 kaidah pengawasan, elemen-4 kaidah pelaporan, serta elemen-5 Pendanaan. 5.Pada Bab V (Penutup) memberikan penegasan, catatan, dan penyemangat betapa persoalan “Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat)” sedemikian penting untuk dikelola dan diwujudkan dengan baik untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 5.
Draft RAN-RAS-RAD Rencana Aksi merupakan “Suatu dokumen yang bersifat lokal (daerah) maupun nasional yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi K/L dan Pemda serta Pemangku Kepentingan yang memuat: 1.Landasan, prioritas, rencana aksi kelembagaannya.
serta mekanisme pelaksanaan dan
2.Substansi kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait. Disain RAN Perdesaan Sehat RAN-PS disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN dan RPJMN, Renstra serta menjadi bahan pendukung dalam penyusunan RKP, Renja K/L. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, penyusunan RAN-Perdesaan Sehat secara garis besar memuat upaya dukungan percepatan pencapaian indikator yang terkait MDGs; analisis situasi kesehatan terkait 5 pilar di daerah teringgal secara nasional dan regional; rencana aksi yang bertumpu pada kualitas kesehatan berdasar kewilayahan; arah kebijakan dan strategi terkait 5 pilar Perdesaan Sehat; serta serta matrik RAN Perdesaan Sehat. Disain RAS Perdesaan Sehat Rencana Aksi Sektor (RAS) Perdesaan Sehat merupakan bagian atau unsur pendukung dari Rencana Aksi Kementerian Daerah Tertinggal secara keseluruhan. Dalam Rencana Aksi Kementerian Daerah Tertinggal, RAN-PS menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Kementrian Daerah Tetinggal, sehingga keberadaan RAS-PS tidak berdiri sendiri, namun ~ 13 ~
akan menjadi satu kesatuan dan termasuk dalam Rencana Aksi Kementerian Daerah Tertinggal. Secara garis besar Rencana Aksi Sektor menerangkan tentang rencana aksi dari 3 (tiga) sektor kementerian yang utama terkait dengan 5 Pilar Perdesaan Sehat, meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian. Adapun esensi rencana aksi ketiga kementerian tersebut meliputi maksud dan tujuan; kondisi umum, tantangan dan isu strategis; peran sektor kesehatan dalam mendukung pembangunan Perdesaan Sehat; arah kebijakan dan strategi dalam mendukung pembangunan Perdesaan Sehat; serta program dan kegiatan.
Disain RAD Perdesaan Sehat Dokumen RAD-PS merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) dan sebagai pendukung Renstra yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan (Perdesaan Sehat) yang bertumpu pada peningkatan kapasitas lembaga dan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar melalui 5 Pilar Perdesaan Sehat. RAD PS diharapkan didukung tindak lanjut advokasinya oleh daerah berupa: 1.Peraturan Kepala Daerah tentang Perdesaan Sehat. 2.SK Kepala Daerah tentang RAD. 3.SK Kepala Daerah tentang Forum Multi Stakeholder. 4.Peraturan atau keputusan lainnya yang sejenis. Dokumen RAD-PS ini diharapkan juga menjadi acuan maupun landasan pelaksanaan maupun evaluasi dalam melakukan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat), berbasis Ketersediaan, Keterjangkauan, Keberterimaan dan kualitas 5 (Lima) Pilar Perdesaan Sehat. Secara garis besar Rencana Aksi Daerah Perdesaan Sehat menerangkan tentang identifikasi dan analisis situasi Perdesaan Sehat; arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran Perdesaan Sehat; rencana aksi daerah: program dan kegiatan; pemantauan dan evaluasi; serta matrik RAD Perdesaan Sehat. 6.
Laporan Rapat Bulanan (Progress dan Program Kerja KMP) Secara garis besar progress dan program kerja KMP menguraikan tentang bagaimana kinerja KMP dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator dalam kegiatan Perdesaan Sehat yang dimulai pada bulan April hingga bulan Desember, untuk mengetahui progress dan progran kerja KMP disajikan pada tabel berikut:
Tabel Rekap Capaian Umum Kegiatan KMP-PS s.d 5 Desember 2013
~ 14 ~
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kegiatan KMP-PS telah terselesaikan pada akhir bulan November 2013. Kegiatan-kegiatan ini pada intinya meliputi kegiatan: 1.)Persiapan awal KMP dalam hal tempat, peralatan/ inventaris, personil, tupoksi, komunikasi dan koordinasi awal dengan KPDT maupun pihak-pihak terkait; 2.)Optimalisasi awal Sekretariat PS yang didalamnya termasuk fasilitasi awal dan lanjutan atas terbentuk dan berfungsinya Kelompok Kerja Perdesaan Sehat (POKJA-PS) di tingkat Pusat serta koordinasi bidang kesehatan lanjutan dengan pihak terkait; 3.)Workshop dan pelatihan PS Pusat yang juga sebagai langkah awal kordinasi dan sosialisasi kepada daerah dan perti serta KMR PS; 4.)Fasilitasi perumusan Grand Disain Perdesaan Sehat; 5.)Fasilitasi perumusan Rencana Aksi Daerah, Sektor dan Nasionan (RAD, RAS, RAN) Perdesaan Sehat; 6.)Supervisi-monev ke wilayah regional; 7.)Rapat bulanan dan pembahasan laporan kegiatan termasuk capaian kegiatan dan rencana kegiatan; 8.)Rapat koordinasi dan FGD yang dilakukan baik pada setiap momen sosialisasi, fasilitasi, sinergi maupun sinkronisasi; dan 9.)Pelaporan yang meliputi Laporan Pendahuluan, Bulanan, Antara dan Akhir. 7.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring evaluasi dan supervisi oleh KMP ke 7 (tujuh) regional dan telah dilakukan secara keseluruhan. Kegiatan ini juga dilakukan oleh KMR ke beberapa lokasi Kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan, prinsip, dan tujuan dari kebijakan perdesaan sehat. Kegiatan pengawasan selain ditujukan untuk mengendalikan dan menjaga kualitas kegiatan, juga dilaksanakan untuk mengkonsolidasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan perdesaan sehat di daerah tertinggal dapat berkontribusi secara maksimal pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. ~ 15 ~
Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PDT nomor 1 tahun 2013, bentukbentuk kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh KMP-PS dan KMR-PS meliputi: a.Pengiriman dokumen dan/atau surat dukungan kebijakan di lingkungan K/L (Pusat) dan wilayah (Provinsi/Kabupaten); b.Melakukan dialog kebijakan dalam kerangka fasilitas advokasi (penetapan kebijakan), koordinasi dan sinergitas kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah; c.Melakukan kunjungan lapangan untuk kepentingan pengawasan tersebut; d.Melakukan peningkatan kualitas individu dan manajemen perdesaan sehat di tingkat pusat, wilayah maupun di kawasan perdesaan; dan e.Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan. 1.
Perumusan Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perdesaan Sehat
Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat adalah Kebijakan Strategis yang memberi arah percepatan pencapaian derajat kualitas kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui pemenuhan dan berfungsinya Lima Pilar Perdesaan Sehat, yaitu (1) Dokter Puskesmas bagi setiap Puskesmas, (2) Bidan Desa bagi setiap Desa, (3) Air Bersih Layak bagi setiap rumah tangga, (4) Sanitasi Air Limbah bagi setiap rumah tangga, (5) kecukupan Gizi bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Balita. Landasan kebijakan itu, perlu ditindaklanjuti dengan Komitmen Para Pengambil Keputusan di berbagai tingkatan Kepemerintahan Pusat dan Daerah serta Para Pemangku Kepentingan. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika lingkungan strategis, maka dalam rangka implementasi kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat dan keberlanjutannya diperlukan upaya strategis dari aspek regulasi, kelembagaan dan aspek pembiayaan yang disajikan pada Gambar berikut:
C.
Rancang Bangun Perdesaan Sehat
Adapun pokok-pokoknya rumusan kebijakannya adalah sebagai berikut : ~ 16 ~
1.
Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No 1 Tahun 2013, sebagai PedomanPelaksanaanmemerlukan penguatan regulasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada tingkat pelaksanan di masing-masing Daerah Tertinggal, diperlukan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perdesaan Sehat.
2.
Guna mempercepat pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat, Para Gubernur dan Bupati segera membentuk Forum Multi Stakeholder (FMS) Perdesaan Sehat yang beranggotakan dari lintas sektor terkait berdasarkan Permen KPDT No.1 Tahun 2013 yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing.
3.
Dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi Percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat, diperlukan kejelasan tugas dan fungsi lembaga : a.
Kementrian KPDT, melalui Kelompok Kerja P e r d e s a a n S e h a t Ti n g k a t P u s a t m e n y i a p k a n perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan Perdesaan Sehat di seluruh kabupaten daerah tertinggal.
b.
Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat di setiap Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di wilayah jajaran provinsi.
c.
Pemerintah Kabupaten mengupayakan Sinkronisasi dan Koordinasi Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat Wilayah Kabupaten mengintegrasikan Kegiatan, Lokasi Prioritas, Sumber Pembiayaan serta Instansi Pelaksana dalam suatu Dokumen RencanaAksi Daerah (RAD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diproses melalui Forum Musrenbang sebagaimana ketentuan yang berlaku.
d.
PerguruanTinggi di tujuh wilayah region membantu peningkatan kualitas SDM pelaksana Pembangunan PerdesaanTertinggal di setiap kabupaten daerah tertinggal.
e.
Lembaga Swadaya Masyarakat terkait Perdesaan Sehat membantu keberterimaan masyarakat untuk mencapai derajat kualitas kesehatan yang setinggitingginya melalui Lima Pilar Perdesaan Sehat.
f.
Akademi Kebidanan Yogya, Akademi Kebidanan Cirebon, maupun Akademi Kebidanan lain yang telah terakreditasi, membantu percepatan penyediaan Bidan Desa.
g.
Fasilitator Manajemen Perdesaan Sehat membantu sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat, di Tingkat ~ 17 ~
Pusat, Regional maupun seluruh Kabupaten yang menjadi sasaran prioritas. Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementrian Keuangan c/q Direktorat Jenderal Anggaran mengupayakan Nomenklatur Perdesaan Sehat sebagai Piranti Strategis Sinkronisasi berbagai Sumber Pembiayaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, termasuk kontribusi swasta melalui CSR dan swadaya Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Rumusan tindak lanjut itu merupakan Komitmen Bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten serta Para Pemangku Kepentingan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah operasional yang tersinkron dan terkoordinir sebagai wujud kepedulian dalam membangun Kualitas Sumberdaya Kesehatan Manusia di Daerah Tertinggal. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perdesaan Sehat dimana rumusannya difasilitasi oleh KMP-PS dengan rancang bangun dan sistematika yang digambarkan dalam outline sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan yang berisi (a) Latar belakang, (b) Permasalahan Keberlanjutan Perdesaan Sehat dan (c) Pendekatan Rancang Bangun Pembangunan Perdesaan Sehat.
Bab II : Analisis Strategis Pembangunan Lima Pilar Perdesaan Sehat, yang berisi (a) Analisis Situasi, (b) Peta Tipologi Lima Pilar Perdesaan Sehat dan (c) Pilihan Strategis Pembangunan Perdesaan Sehat. Bab III
: Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi, yang berisi (a) Regulasi Perdesaan sehat Sebagai Suatu Sistem Kebijakan (b) Landasan dan peraturan Perundang-undangan Terkait Saat Ini dan (c) Pokok-Pokok Penataan Regulasi.
Bab IV : Koordinasi Ptogram yang berisi (a) Pentingnya Program dan kegiatan Perdesaan Sehat (b) Kondisi Program Terkait Perdesaan Sehat saat ini dan (c) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perdesaan Sehat. Bab V : Penguatan Kelembagaan, berisi (a) Pentingnya Kelembagaan perdesaan Sehat (b) Kelembagaan Perdesaan Sehat Saat ini dan (c) Kerangka Penataan Kelembagaan Perdesaan Sehat.
~ 18 ~
Bab VI : Keberpihakan Anggaran, yang berisi (a) Pentingnya Keberlanjutan anggaran Pembangunan Perdesaan Sehat (b) Review kebijakan Anggaran Pemerintah dan daerah serta (c) Kerangka DAK Perdesaan Sehat. Bab VII : Tindak Lanjut, yang berisi (a) landasan obyektif dan (b) pokok-pokok tindak lanjut.
~ 19 ~
