REPUBLlK INDO ESIA KEME TERIA PERE CANAAN PEMBA GU AN ASIONALI BADA PERE CANAAN PEMBANGU AN NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NO.
/JUKLAK/SESMEN/05/2013 TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Menimbang
Mengingat
1
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 1.
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2010
3.
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
4. Pera turan ...
-2 -
4.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan sebagaimana
Organisasi
Kementerian
Negara
telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 6.
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasiorial/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peringkat Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiorial/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiorial/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN: ...
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL.
PERTAMA
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pem bangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
KEDUA
Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan.
ini mulai berlaku
pada tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2013
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SLAMET SEN
LAM PIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL 15 MEI 2013
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAFTAR ISI
Daftar Isi BAB I
BAB 11
11
Pendahuluan
.
1
A. Latar Belakang
.
1
B. Maksud
.
1
C. Ruang Lingku p
.
2
D. Definisi
.
2
.
4
.
4
.
7
.
8
Penghitungan
Tunjangan
A. Ketentuan B. Rumus BAB III
Umum
Penghitungan
Tata Cara Pencatatan
B. Pencatatan
Dengan Buku Kendali
Kehadiran
Ketidakhadiran Klaim Pencatatan Tunjangan
A. Mekanisme
Penutup
Mesin Pencatat
.
Pembayaran
B. Keadaan
Kinerja
Kehadiran
Dengan
D. Mekanisme
BABV
Tunjangan
A. Pencatatan Elektronik
C. Pelaporan
BABIV
Kinerja
Kehadiran
Kinerja
Klaim Pencatatan
Kahar/ Memaksa/Force
8
.
8
.
9
.
10 .
11
Kehadiran
.
11
Majeur
.
11
.
13
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam bertujuan Pegawai
rangka
pelaksanaan
reformasi
untuk meningkatkan kinerja dan di Kementerian Perencanaan
birokrasi
yang
profesionalitas Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan pengaturan tentang Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui peningkatan kinerja diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas kinerja dari organisasi Kementerian PPN/Bappenas itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan ketentuan pelaksanaan lainnya untuk memudahkan para stakeholder untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut. Sehingga disusunlah petunjuk pelaksana ini untuk memudahkan setiap Pegawai dan Unit Kerja pelaksana Peraturan mengenai Pengaturan Kinerja untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pengaturan Kinerja. B. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman bagi: 1. Pegawai untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur kinerja Pegawai terutama yang berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kinerja. 2. Pelaksana Pengaturan Kinerja di Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiorial/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan pengaturan kinerja Pegawai.
c. Ruang
...
-2 -
c.
Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup mengenai penghitungan tunjangan kinerja, tata cara pencatatan kehadiran, dan pembayaran tunjangan kinerja.
D. Definisi Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/ Badan
3.
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Biro Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat dengan Biro SDM, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/ Bappenas yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen sumber daya marrusra, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
4.
Nasional / Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas, adalah unsur pembantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian PPN/Bappenas. Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan
2.
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri, dan Pegawai lainnya yang diangkat dan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.
Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. 6. Tunjangan ...
-3-
6.
Tunjangan
Kinerja adalah penghargaan
dalam bentuk uang
yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok, tunjangan jabatan,
dan tunjangan
lainnya yang berlaku nasional yang
diatur oleh Pemerintah. 7.
Buku Kendali adalah buku yang tersedia di masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II yang digunakan untuk mencatat ketidakhadiran
pegawai sebagaimana diatur
dalam peraturan ini.
BAB: ...
BAB 11
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA A. Ketentuan Umum 1. Penilaian atas kinerja Pegawai selain untuk peningkatan kualitas kerja individu dan organisasi juga digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja. 2. Tunjangan Kinerja terdiri dari: a. 40% (empat puluh persen) Tunjangan Kehadiran, dan b. 60% (enam puluh persen) Tunjangan Prestasi Kerja. 3. Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan Jam Kerja. 4. Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasi Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas. 5. Bagi Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan Jam Kerja dan hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran. 6. Pengurangan Tunjangan Kehadiran dikenakan pada Pegawai yang: a. hadir terlambat; darr/ atau b. tidak memenuhi ketentuan jumlah Jam Kerja. 7. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas ketidakhadiran dengan alasan: a. b. c. d. e. f.
Cuti Sakit; Cuti Tahunan; Cuti Bersalin; Cuti Alasan Penting; Cuti Besar; Tugas Dinas, termasuk tapi tidak terbatas pada perjalanan dinas, konsinyeering, workshop/rapat yang diselenggarakan di luar kantor;
g. Tugas Belajar Kepemimpinan;
berupa
Pendidikan
dan
Pelatihan
h. Tugas Belajar berupa Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
i. Tugas ...
-5-
1.
Tugas Belajar berupa
Pendidikan
dan
Pelatihan
Teknis
selama kurang dari 6 (enam) bulan; dan/ atau J.
Tugas Belajar berupa
Pendidikan
dan
Pelatihan
Teknis
selama lebih dari 6 (enam) bulan, pada 6 (enam) bulan pertama. 8. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikenakan terhadap perbuatan: a. Hadir lebih dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB; atau b. Tidak memenuhi ketentuan jam kerja selama 8 jam 30 menit. 9. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 5% (lima persen) dikenakan terhadap perbuatan: a. Hadir lebih dari pukul 10.00 WIB; b. Cuti di Luar Tanggungan Negara; c. Tugas Belajar berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis selama lebih dari 6 (enam) bulan, yang pengurangannya dikenakan mulai hari pertama bulan ketujuh; darr/ atau d. Tidak hadir di kantor tanpa alasan sebagaimana diatur pada angka 7. 10.Ketentuan mengenai ketidakhadiran karena cuti adalah mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: Jenis Jumlah Bukti Dokumen No. Ketidakhadiran .. l. Cuti Sakit 1-2 hari Surat izm tertulis kepada atasan 3-14 hari Surat izm cuti dan Surat Dokter > 14 hariSurat izm cuti dan 1 tahun Surat Dokter (dapat Pemerintah diperpanjang selama paling lama 6 bulan) Paling lama Sura t izin cuti 2. Cuti Tahunan selama 12 (tidak hari dapat dipecah kurang dari 3 hari)
3. Cuti ...
-6 -
3.
Cuti Bersalin sampai dengan anak ketiga
4.
Cuti Alasan Penting: a. ibu, bapak, isteri/ suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia b. mengurus hakhak keluarga yang meninggal se bagaimana diatur pada huruf a c. melangsungkan perkawinan yang pertama d. Alasan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden Cuti Besar untuk melaksanakan ibadah Cuti di Luar Tanggungan Negara
5.
6.
1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah Paling lama se lama 2 bulan
Surat izin cuti
Surat izin cuti dan Surat keterangan sakit dari dokter untuk jenis Cuti Alasan Penting sebagaimana huruf a.
Paling lama 3 bulan
Surat izin cuti
Paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun
Surat izin cuti
11.Formulir cuti dapat didownload di http://bsdm.bappenas.go.id dengan jangka waktu pengajuan sebagai berikut: a. Untuk cuti bersalin, cuti besar, cuti tahunan, dan cuti alasan penting yang disebabkan pernikahan untuk yang pertama kali paling lama dapat diajukan 7 (tujuh) hari kerja se bel urn tanggal cu ti yang akan diam bil. b. Untuk cuti alasan penting yang disebabkan karena keluarga sakit atau keluarga meninggal dunia cuti dapat disampaikan sebelum tanggal 20 setiap bulan.
c. Untuk ...
-7 c. Untuk cuti di luar tanggungan negara paling lama dapat disampaikan 4 bulan sebelum tanggal cuti yang akan diambil, untuk mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. 12.Ketidakhadiran yang perlu dicatat dalam Buku Kendali antara lain: a. Segala jenis Cuti kecuali Cuti Di Luar Tanggungan Negara; b. Tugas Belajar kurang dari 6 (enam) bulan; c. Tugas Dinas; d. Izin ketidakhadiran selain karena Cuti, Tugas Dinas, dan Tugas Belajar; atau e. Keterlambatan kehadiran selain karena Tugas Dinas, dan Tugas Belajar. 13.Segala jenis izin sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d dan huruf e dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sesuai dengan jenis ketidakhadirannya. 14.Tunjangan Prestasi Kerja diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja 1. Penghitungan Tunjangan Kinerja:
I
TK
=
TKH + TPK
Keterangan: TK : Tunjangan Kinerja TKH : Tunjangan Kehadiran TPK : Tunjangan Prestasi Kerja 2. Penghitungan Tunjangan Kehadiran TKH
=
(40% x TK) -
CL: % Pengurangan
x (40% x TK))
Keterangan: TKH : Tunjangan Kehadiran TK : Tunjangan Kinerja 3. Penghitungan Tunjangan Prestasi Kerja Sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur Tunjangan Prestasi Kerja, Tunjungan Prestasi Kerja diberikan sebesar 100% (seratus persen).
BAB: ...
BAB III TATA CARA PENCATATAN KEHADlRAN A. Pencatatan
Dengan Mesin Pencatat Kehadiran Elektronik
1. Pegawai wajib
mencatatkan
kehadiran
pada
daftar
hadir
elektronik yang dikelola Biro SDM setiap kali datang dan pulang kantor dan menyimpan bukti pencatatan (struk./print out).
kehadiran
2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan menggunakan ID Card yang dimiliki oleh Pegawai. 3. Jam operasional mesin pencatat kehadiran selama sehari dimulai dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. 4. Kehadiran Pegawai yang dicatat mesin pencatat kehadiran elektronik sebelum pukul 07.30 WIB, dihitung mulai pukul 07.30 WIB. 5. Bukti pencatatan kehadiran dijadikan alat bukti apabila terdapat perbedaan data kehadiran. 6. Pegawai dapat melihat data kehadirannya
real time secara
online melalui sistem informasi kepegawaian. 7. Pegawai yang mengikuti konsinyeering tidak diperkenankan mencatatkan kehadirannya secara elektronik pada hari dilaksanakannya konsinyeering dan wajib mencatatkan kehadirannya pada Buku Kendali. B. Pencatatan 1.
2.
3.
Dengan Buku Kendali
Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon 11 menunjuk petugas pencatat buku kendali di lingkungan unit kerjanya melaporkan nama petugas yang bersangkutan kepada SDM. Petugas pencatat Buku Kendali adalah Pegawai ditunjuk oleh atasan langsungnya untuk mencatat melakukan verifikasi terhadap ketidakhadiran pegawai.
dan Biro yang dan
Pencatatan ketidakhadiran Pegawai yang tidak dapat memenu hi kewajiban Jam Kerja dan Hari Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pengaturan Kinerja, dilakukan menggunakan Buku Kendali.
4. Pencatatan ...
-9 -
4.
Pencatatan
ketidakhadiran
dengan
Buku
Kendali wajib
dilakukan dengan alasan yang sah dilampiri dokumen yang menerangkan keberadaan Pegawai saat tidak hadir pada jam kerja. 5.
Alasan yang sah adalah alasan yang diperbolehkan dalam peraturan
perundang-undangan
dan diatur
dalam Bab 11
huruf A angka 7 Petunjuk Pelaksanaan ini. 6.
Bukti
dokumen
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
4
an tara lain: a. Persetujuan Cuti bagi pegawai yang melaksanakan cuti. b. Surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon 11atasan langsungnya atau undangan baik yang terdokumentasi secara tertulis atau elektronik yang tercetak bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Dinas. c. Disposisi yang dilampiri dengan undangan.
7.
c.
d. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar. Bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, disimpan oleh Unit Kerja masing-masing dan akan dipergunakan sebagai bukti apabila ada pemeriksaan.
Pelaporan Ketidakhadiran 1.
Petugas pencatat Buku Kendali wajib mencatat ketidakhadiran pegawai yang ada di Unit Kerjanya setiap hari dan mendokumentasikan/ meriyirnpan bukti ketidakhadirannya.
2.
Petugas pencatat Buku Kendali menyampaikan laporan bulanan dan Buku Kendali seluruh pegawai yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon 11
3.
4.
atasan langsungnya untuk ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon 11. Bentuk laporan bulanan dan Buku Kendali sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini dapat di download di http://bsdm.bappenas.go. id. Bagi Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah jam kerja wajib mengisi Buku Kendali. 5. Bentuk ...
- 10 -
5.
Bentuk
Buku
Kendali dan Laporan
Eselon
I dan
Pejabat
Laporan Bulanan
6.
Laporan
Bulanan
untuk
Pejabat
Eselon
11 adalah
Buku
sebagaimana
dimaksud
pada angka 3.
Bulanan
dan Buku Kendali untuk
Kendali dan Eselon I
Pejabat
dan Pejabat Eselon 11 diisi terpisah.
7.
Laporan
Bulanan
ditandatangani Bulanan
dan Buku
oleh Pejabat
bersangkutan melalui
Eselon
I, sedangkan
Eselon I ditandatangani
Pejabat
dan
kemudian
Sekretaris
Eselon 11
Kendali bagi Pejabat sendiri
dilaporkan
Kementerian
Laporan oleh yang
kepada
Menteri
PPN/ Sekretaris
Utama
Bappenas. 8.
Laporan
Bulanan
dan
Biro SDM dengan PPN/Bappenas
Buku
tembusan
Kendali kepada
disampaikan
Sekretaris
kepada
Kementerian
paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulan.
D. Mekanisme Klaim Pencatatan Kehadiran 1.
Pegawai
dapat
elektronik
paling
mencatatkan 2.
Klaim
hasil
pencatatan
lebih dari
hasil
pencatatan
(dua)
hari
kehadiran
setelah
Pegawai
secara elektronik.
pencatatan
kehadiran
elektronik
2 (dua) hari kerja
setelah
yang tanggal
tidak akan diproses.
Pegawai yang akan dengan
2
lama
kehadiran
disampaikan 3.
mengklaim
membawa
mencatatkan
melakukan
klaim datang
struk /print
diri pada buku
laporan
out
ke Biro SDM
kehadiran
dan
klaim yang disediakan
oleh Biro SDM. 4.
Pegawai kehadiran
yang
melakukan
klaim
tanpa
membawa
struk
tidak akan diproses.
BAB: ...
BABIV PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
A.
Mekanisme Pembayaran 1. Paling
lambat
Petugas Unit
2.
3. 4.
5. 6.
B.
pukul
Pencatat
Kerja
17.00
WIB pada
11 mengirimkan
Keadaan a.
memaksa
Adanya
pada
Bekerja,
Buku
Kendali
dan
laporan
Listrik
padam
terjadi
Kerja, terjadi
tidak
dapat
kebakaran
alam yang menyebabkan
danj atau
terjadi
hadir
di
di tempat
tidak dapat hadir
keadaan
sebesar
a,
kerusakan
menyebabkan
kehadirannya
1 huruf
diberikan
Jam
yang
mencatatkan angka
lain adalah:
pada saat Jam Kerja.
kehadiran Apabila
Majeur
yang menyebabkan
saat
Bencana
di kantor b.
antara
huru-hara
kantor
2.
bulan,
bulanan yang telah ditandatangani melalui Memorandum kepada Biro SDM. Apabila tanggal penyerahan Buku Kendali dan Formulir Laporan Bulanan jatuh pada hari liburjhari besarjcuti bersama, maka tanggal laporan bulanan diserahkan pada tanggal hari kerja terakhir sebelum tanggal 20. Biro SDM melakukan verifikasi terhadap kehadiran Pegawai berdasarkan Buku Kendali dan Laporan Bulanan. Biro SDM mengirimkan hasil verifikasi berupa laporan rekapitulasi kepada Biro Umum paling lama 3 hari kerja setelah tanggal penyerahan dari Unit Kerja Eselon I dan Eselon 11 sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja. Biro Umum membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai pada awal bulan. Apabila pada saat pembayaran Tunjangan Kinerja terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran maka akan dilakukan penghitungan kembali dengan melibatkan Unit Kerja yang terkait.
Keadaan Kahar/Memaksa/Force 1.
20 setiap
di setiap Unit Kerja Eselon I darr/ atau
Kehadiran
Eselon
tanggal
100% (seratus
pencatat
tidak
dapat
dimaksud
pada
secara elektronik.
memaksa
Tunjangan
pegawai
mesin
sebagaimana Kehadiran
pada
hari
tersebut
persen).
3. Apabila ...
- 12 3.
Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka pencatatan kehadiran menggunakan Buku Kendali.
4.
Keadaan memaksa
sebagaimana
diatur pada angka 1 huruf a
dibuktikan dengan formulir pernyataan down load di http://bsdm.bappenas.go.id.
darurat
yang dapat di-
BAB: ...
BABV PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka seluruh proses Pengaturan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, harus dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ANAK LAMPlRAN I PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1
IJUKLAK/SESMEN/05/2013
TANGGAL 15 MEI 2013
PROSEDUR PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA UNIT KERJA
PEGAWAI
KETERANGAN
TINDAKAN
BIRD UMUM
BIRD SDM
ESELDN 1/11
1. Pegawai yang tidak dapat
MII'
memenuhi
~ Cek data
perbedaan data hari
dan atau jam
jangka waktu
kerja mengisi
klaim paling
buku kendali
lama 2 hari
menyusun
di Simpeg
laporan bulanan berdasarkan
~
10.·· .••
Pengajuan
.o ••••.••••••••.••••••••••.•••
TlDAK
menyusun
Buku
•
".
Pencatat
laporan
bulanan
Laporan dilampiri
Bulanan Copy
Bulanan
3. Biro SDM melakukan
+
••
Kendali
ke Biro SDM
menerima Laporan
Pengecekan data mutasi
Buku Kendali
pegawai
••• Validasi bulanan mutasi
Validasi
laporan dan data
mutasi
pegawai
Perhitungan
TK dan
pegawai
• Rekapitulasi
Laporan .a •..••••....•..••..
data
perhitungan
•••
·· "· ·...•.....•• ,. ....... ·:·· ···:
TK
Rekening
Tunj.
.o ••••••••••••••••.•
(::)
...
laporan dari
mutasi pegawai terkait
unit kerja
kelas
Biro Umum c.q Bagian Keuangan melakukan validasi laporan
,·················1················ ...•.. .. .....•.... .......... ............ .. .. ........................................
pengecekan data
Biro Umum
S.
dan Bank
:
setelah penerimaan
perhitungan Tunj Kinerja kepada
..................................... Proses ke KPPN
validasi laporan bulanan dan
perubahan
Kinerja
~
paling lambat 3 hari kerja
jabatan (grade) 4. Biro SDM menyampaikan laporan
Pegawai
:
17.00 WIB
dan menyampaikan
Biro SDM
~
paling lambat tgl 20 pukul
masing-masing
:
Petugas
buku
kendali pegawai di unit kerja
Klaim
.. ........•..........
YA
Klaim
.•.•.•
di simpeg,
2. Petugas pencatat
Kehadiran
+
Jika terdapat
perhitungan TK dan data mutasi pegawai
6.
Biro Umum c.q Bag Keuangan memproses rekapitulasi TK ke pihak KPPN dan Bank, selanjutnya pad a awal bulan, pegawai akan menerima Tunj. Kinerja di rekening masingmasing
Proses pencairan TK di rekening pegawai paling lambat diterima tanggal 2 setiap bulannya
ANAK LAM PI RAN 11 PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1
/JUKLAK/SESMEN/OS/2013
TANGGAL 15 MEI2013 .A ___ Kernenterian PPN/ -"""""Sappenas
BUKU KENDALI Katna Jabatan Unit Kerja Periode No
Tanggal
: (Nama Peoatuai} : (Jabatan Peqawa ( : (Unit Keria Peoaioai) : Fanaaal 20 Bulan ... s.d Tanqgal 19 Bulan ... Tahun ...
I CUTI
I
Jenis Ketidakhadiran* DINAS
I
IZIN
I. Keterancrnn a I T.aIlp.
Waktu
H
. adir
Besar
I PLtlztng ..... I Pet~.nguran.ga
Keterangan
(o/~
Dok-umen Petlliukuog
Tot:a! Jakarta,. ... ............ Catatan : •. : Diisi dengan ta.n:1a("lfl *'" : Diisi dengan Nomenklatur Pejabat Eselon I/~abat
•
~
•••••••••
A
••
~
••••••••••••••••••••••••••••••••
Eselon II atasan langsung {Nam.a}
NIP.
**)
ANAK LAMPlRAN III PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL 15 MEI 2013
A ..••• Kementerian PPHI ." 8appenss
LAPORAN BULANAN KEHADlRAN nitKe!ja Periode
: (Unit Ke7ja Peqauai] : Thn~l 20 aib:ln '"
s.d Thnqqll 19 Bu&1n ... Tabun ...
Dengan ini menyatakan bahwa data ya.n.g tercantum di bawah ini adalah benar.
Jabatan
8esar Pengurangan (O/~
1 2 3
dst
cetaten;
Jakarta,
* : Diisi dengan !\omenldatu! Pejabat Ese10n l/Pejabat Eselon IT atasan langsung
., . ••
(Noma) NIP.
ANAK LAMPIRAN IV PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL 15
MEI2013
Kementerian PPN/ Bappenas
Surat Pemberitahuan
Sakit
saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol. Rua ng Jabatan Unit Organisasi
Dengan ini memberitahukan
kepada Bapak/lbu
saya tidak dapat masuk kerja selama
hari*)
(Nama Jabatan Atasan Langsung) bahwa pada tanggal
sampai dengan
.
dengan alasan Sakit.
Demikianlah
pemberitahuan
dipergunakan
sebagaimana
Sakit
ini
saya
buat
dengan
sebenar-benarnya
mestinya.
Jakarta, . Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN/PERTIMBANGAN
ATAsAN LANGsUNG
PARAFATAsANLANGsUNG
Catatan : *) : Surat ini berlaku hanya untuk cuti sakit selama 1-2 hari kerja dengan ketentuan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan.
untuk
ANAK LAM PI RAN V PETUNJUK PELAKSANAAN NO.
1 /JUKLAK/SESMEN/OS/2013
,
TANGGAL 15 MEI2013
r..,a
Kementerian PPN/ Bappenas
Perihal
Permintaan Sakit
Cuti Jakarta, . Kepada Yth, Bapak Kepala Biro Sumber Oaya Manusia Bappenas Melalui Di Bappenas
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Organisasi Telephone/Pesawat
. . . . . .
Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Sakit selama hari/bulan*) terhitung mulai . sampai dengan karena saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban"}, sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan*) terlampir. Selama menjalankan
Cuti Sakit, alamat saya adalah di
Demikianlah permintaan sebagaimana mestinya.
.
Cuti Sakit ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan
Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN BIRO SDM
CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI *) : Coret salah satu
ANAK LAM PI RAN VI PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL 15
MEI2013
Kementerian PPNj 8appenas
Perihal
Permintaan
Cuti
Tahunan Jakarta, Kepada Vth,
.
Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bappenas Melalui Di Bappenas
Vang bertanda tangan di bawah ini : Nama
.
NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Organisasi Telephone/Pesawat
. . . . .
Dengan ini mengajukan permintaan mulai sampai dengan . Selama menjalankan
Cuti Tahunan untuk tahun
Cuti Tahunan, alamat saya adalah di
Demikianlah permintaan sebagaimana mestinya.
selama
hari terhitung
.
Cuti Tahunan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan
Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN BIRO SDM
CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG
KEPUTUSAN PEJABAT VANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
ANAK LAMPIRAN VII PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL 15
MEI 2013
Kementerian PPN/ 8appenas
Perihal
Permintaan
Cuti
Bersalin Jakarta,
.
Kepada Yth, Bapak Kepala Biro Sumber Oaya Manusia Bappenas Melalui Di Bappenas
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Organisasi Telephone/Pesawat
. . . . . .
Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan mulai sampai dengan (2 bulan sesudah melahirkan). Selama menjalankan
Cuti Bersalin, alamat saya adalah di
Demikianlah permintaan sebagaimana mestinya.
yang ke ..... terhitung
.
Cuti Bersalin ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan
Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN BIRO SDM
CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
ANAK LAM PI RAN VIII PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL
15
MEI 2013
Kementerian PPN/ 8appenas
Perihal
Permintaan
Cuti
Alasan penting Jakarta, . Kepada Yth, Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bappenas Melalui Di Bappenas
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Organisasi Telephone/Pesawat Dengan ini mengajukan ....... sampai dengan Selama menjalankan
permintaan karena
. . . . . . Cuti Alasan Penting selama .
hari terhitung
Cuti Alasan Penting, alamat saya adalah di
Demikianlah permintaan sebagaimana mestinya.
mulai
.
Cuti Alasan Penting ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN BIRO SDM
CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
ANAK LAMPIRAN IX PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1
/JUKLAK/SESMEN/05/2013
TANGGAL 15 MEI 2013
Kementerian PPNj Bappenas
Perihal
Permintaan
Cuti
Besar Jakarta, . Kepada Yth, Bapak Kepala Biro Sumber Oaya Manusia Bappenas Melalui Di Bappenas
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
.
NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Drganisasi Telephone/Pesawat
. . . . .
Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Besar selama bulan, terhitung sampai dengan karena saya telah bekerja secara terus menerus selama Selama menjalankan
Cuti Besar, alamat saya adalah di
Demikianlah permintaan sebagaimana mestinya.
mulai tahun.
.
Cuti Besar ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan
Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN BIRD SDM
CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
ANAK LAMPIRAN X PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/05/2013 TANGGAL 15
MEI 2013
Kementerian PPN/ Bappenas
Perihal
Permintaan
Cuti
di Luar Tanggungan Negara Jakarta, Kepada Yth,
.
Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bappenas Melalui Di Bappenas
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Organisasi Telephone/Pesawat Dengan
ini
mengajukan
(bulan/tahun*)
terhitung
Selama menjalankan Demikianlah
Cuti
di
Luar
sampai dengan
Tanggungan
Negara
selama
dengan alasan sebagai berikut :
Cuti di Luar Tanggungan Negara, alamat saya adalah di
permintaan
dipertimbangkan
permintaan mulai
Cuti
sebagaimana
di Luar Tanggungan
Negara
ini saya buat
. untuk
dapat
mestinya. Hormat saya,
(Nama) NIP. CATATAN BIRO SDM
CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI *) : Coret salah satu
