BADA AN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAN NGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAPORAN KEUANGAN BPKP TAHUN 2015 (Audited)

Nomor : LAP- 12 /K/SU/2016 Tanggal : 21 April 2016

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited)

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Telah Direviu Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar E.5. Transaksi Antar Entitas E.6. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja F.2. Tindak lanjut atas Temuan BPK

i ii iii iv v vi 1 3 4 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 19 19 20 25 25 28 40 42 45 47 49 49 57 61 61 61 61 62 63 65 66 66 66

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015

19

Tabel 2

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014

20

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

20

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

21

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

21

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

22

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

22

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

23

Tabel 9

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014

25

Tabel 10

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014

28

Tabel 11

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014

29

Tabel 12

:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015

39

Tabel 13

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

39

Tabel 14

:

Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015

40

Tabel 15

:

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014

42

Tabel 16

:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015

43

Tabel 17

:

Rincian Aset Lain-lain per Satuan Kerja per 31 Desember 2015

45

Tabel 18

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014

45

Tabel 19

:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015

47

Tabel 20

:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014

49

Tabel 21

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

51

Tabel 22

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

51

Tabel 23

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

52

Tabel 24

:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan 2014

53

Tabel 25

:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan 2014

54

Tabel 26

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

56

Tabel 27

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

57

Tabel 28

:

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2015 dan 2014

58

Tabel 29

: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 dan 2014

59

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan BPKP Tahun 2015 2. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN 8. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 9. Lampiran Pendukung Lainnya A. Daftar Rekening dan Saldo per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 B. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 C. Daftar Persediaan per 31 Desember 2015 D. Daftar Tanah per 31 Desember 2015 E. Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 F. Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 G. Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 H. Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 I.

Daftar Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset per 31 Desember 2015

J.

Daftar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015

K. Daftar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 L. Daftar Penyesuaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 M. Rekapitulasi Biaya Penugasan dari Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 N. Daftar Rekomendasi atas Temuan BPK yang Masih Dalam Proses Penyelesaian Tindak Lanjut per 31 Desember 2015

Daftar Lampiran - iv -


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan

Keuangan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

Tahun

2015

ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp23.655.917.183,00 atau mencapai 123,03 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp19.227.951.000,00. Realisasi

Belanja

Negara

sampai

dengan

Rp1.527.155.091.508,00 atau mencapai

31

Desember

2015

adalah

sebesar

90,98 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp1.678.645.140.000,00. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.876.314.627.176,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp9.994.682.007,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.851.402.344.806,00, Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp14.917.600.363,00. Nilai

Kewajiban

dan

Ekuitas

masing-masing

sebesar

Rp5.091.888.207,00

dan

Rp1.871.222.738.969,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non-operasional,

dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Surplus/(Defisit) dari

Ringkasan -1-


Kegiatan

Operasional

sampai

dengan

31

Desember

2015

sebesar

minus

Rp1.414.619.467.195,00 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp21.343.583.670,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp1.435.963.050.865,00. Sedangkan

Surplus/(Defisit)

dari

Kegiatan

Non

Operasional

sebesar

minus

Rp4.471.001.357,00 yang merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar minus Rp6.972.305.783,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.501.304.426,00. 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp1.755.600.021.038,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.419.090.468.552,00, kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp680.477.550,00, koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp3.989.992.582,00, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.530.042.716.351,00 sehingga Ekuitas BPKP

pada tanggal

31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.871.222.738.969,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan -2-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

CATATAN

ANGGARAN

% REALISASI THD ANGGARAN

REALISASI

TA 2014 REALISASI

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

19.227.951.000

23.655.917.183

123,03

23.620.102.680

19.227.951.000

23.655.917.183

123,03

23.620.102.680

1.480.537.270.000

1.366.099.035.351

92,27

1.124.951.512.548

■ Belanja Pegawai

871.303.741.000

817.121.792.474

93,78

707.828.461.053

■ Belanja Barang

468.139.521.000

413.528.989.074

88,33

353.121.811.706

■ Belanja Modal

141.094.008.000

135.448.253.803

96,00

64.001.239.789

Pinjaman Luar Negeri

198.107.870.000

161.056.056.157

81,30

84.212.686.761

-

-

-

-

■ Belanja Barang

179.113.472.000

144.628.876.157

80,75

81.898.208.761

■ Belanja Modal

18.994.398.000

16.427.180.000

86,48

2.314.478.000

1.678.645.140.000

1.527.155.091.508

90,98

1.209.164.199.309

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Rupiah Murni

■ Belanja Pegawai

Jumlah Belanja ■ Belanja Pegawai

B.2.1

871.303.741.000

817.121.792.474

93,78

707.828.461.053

■ Belanja Barang

B.2.2

647.252.993.000

558.157.865.231

86,23

435.020.020.467

■ Belanja Modal

B.2.3

160.088.406.000

151.875.433.803

94,87

66.315.717.789

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran- 3 -


II. N E R A C A BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

55.914.380

-

■ Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2

-

30.541.650

■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.3

1.178.866.301

14.223.116.286

■ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

C.1.4

9.017.362

-

■ Piutang Bukan Pajak

C.1.5

-

5.363.125

■ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

C.1.6

-

(26.816)

-

5.336.309

■ Piutang Bukan Pajak (Netto) ■ Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

C.1.7

4.889.000

-

■ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.8

(24.445)

-

4.864.555

-

8.746.019.409

7.345.210.452

9.994.682.007

21.604.204.697

■ Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (Netto) ■ Persediaan

C.1.9 JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

C.2

■ Tanah

C.2.1

1.044.359.436.558

1.039.340.183.858

■ Peralatan dan Mesin

C.2.2

310.669.492.725

265.881.148.667

■ Gedung dan Bangunan

C.2.3

808.458.385.816

714.621.243.595

■ Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4

15.317.578.738

15.053.018.438

■ Aset Tetap Lainnya

C.2.5

2.481.645.492

2.410.925.945

■ Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6

45.218.093.911

16.869.758.480

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.7

(375.102.288.434)

(336.272.827.267)

1.851.402.344.806

1.717.903.451.716

JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3

■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

C.3.1

30.223.151.509

29.773.865.318

■ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

C.3.2

(30.223.151.509)

(29.773.865.318)

-

-

-

-

■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG

Neraca - 4 -


NAMA PERKIRAAN ASET LAINNYA

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

C.4

■ Aset Tak Berwujud

C.4.1

14.391.215.470

10.881.355.470

■ Aset Lain-lain

C.4.2

2.529.430.988

8.797.190.541

■ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.3

(2.003.046.095)

(1.554.414.109)

14.917.600.363

18.124.131.902

1.876.314.627.176

1.757.631.788.315

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5

■ Utang Kepada Pihak Ketiga

C.5.1

4.672.479.584

1.565.557.593

■ Pendapatan Diterima Dimuka

C.5.2

363.494.243

466.209.684

■ Uang Muka dari KPPN

C.5.3

55.914.380

-

■ Pendapatan Yang Ditangguhkan

C.5.4

-

23.751.650

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.091.888.207

2.055.518.927

JUMLAH KEWAJIBAN

5.091.888.207

2.055.518.927

EKUITAS

C.6

■ Ekuitas Dana Lancar

C.6.1

-

19.548.685.770

■ Ekuitas Dana Investasi

C.6.2

-

1.736.027.583.618

■ Ekuitas

C.6.3

1.871.222.738.969

-

JUMLAH EKUITAS

1.871.222.738.969

1.755.576.269.388

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1.876.314.627.176

1.757.631.788.315


Neraca - 5 -


III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL

D.1

31 DES 2015

31 DES 2014

PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1.1.1

21.343.583.670

-

D.1.1

21.343.583.670

-

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

818.269.725.451

-

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

16.701.905.256

-

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

243.436.661.762

-

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

32.747.048.686

-

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

279.210.364.913

-

D.1.2.6

313.260.100

-

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.7

44.834.800.877

-

■ Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.1.2.8

449.283.820

-

1.435.963.050.865

-

(1.414.619.467.195)

-

■ Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.8)

D.1.2

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)

D.1

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2

SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR

D.2.1

■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.1

177.152.600

-

■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.2

7.149.458.383

-

(6.972.305.783)

-

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2)

D.2.1

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.2.2.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.1

2.671.974.132

-

■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.2

170.669.706

-

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1-D.2.2.2)

D.2.2

2.501.304.426

-

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)

D.2

(4.471.001.357)

-

(1.419.090.468.552)

-

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)


Laporan Operasional - 6 -


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

EKUITAS AWAL

E.1

1.755.600.021.038

-

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(1.419.090.468.552)

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3 680.477.550

-

680.477.550

-

3.989.992.582

-

3.989.992.582

-

■ Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.4

■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.4.1

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.5

■ Ditagihkan ke Entitas Lain

E.5.1

1.527.155.091.508

-

■ Diterima dari Entitas Lain

E.5.2

(23.655.917.183)

-

■ Transfer Masuk

E.5.3

27.873.132.780

-

■ Transfer Keluar

E.5.4

(7.334.590.754)

-

■ Pengesahan Hibah Langsung

E.5.5

6.005.000.000

-

1.530.042.716.351

-

115.622.717.931

-

1.871.222.738.969

-

Jumlah Transaksi Antar Entitas KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4+E.5) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)

E.6


Laporan Perubahan Ekuitas - 7 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -


Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP adalah sebagai berikut: Kepala BPKP

: DR. Ardan Adiperdana, Ak., MBA

Sekretaris Utama (membawahi 5 Biro)

: Meidyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc,

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (membawahi 5 Direktorat)

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Ph.D., CKM, CCSA, CCMM : Nurdin, Ak.MBA

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (membawahi 4 Direktorat)

: DR. Binsar H. Simanjuntak, Ak., MBA

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 3 Direktorat)

: Dadang Kurnia, Ak, MBA

Deputi Bidang Akuntan Negara (membawahi 5 Direktorat)

: Drs. Gatot Darmasto, MBA

Deputi Bidang Investigasi (membawahi 3 Direktorat) 33 Perwakilan, 4 Pusat, dan Inspektorat

: Iswan Helmi, Ak., MS.Acc

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 BPKP

mulai

tahun

anggaran

2015

untuk

pertama

kali

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam

implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.  Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif.



Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Jumlah

satuan

kerja

yang menyusun

laporan

keuangan

dan

dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan BPKP sebanyak satu Eselon Satu yang terdiri dari 39 satuan kerja yaitu 33 satuan kerja Kantor Daerah (KD) dan 6 satuan kerja Kantor Pusat (KP). Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi



yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah

mengacu pada

Kebijakan

akuntansi

Standar Akuntansi merupakan

Pemerintahan

prinsip-prinsip,

(SAP).

dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih

oleh

suatu

entitas

pelaporan

dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam



penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

timbulnya

hak

atas

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

masuk

sumber

daya

ekonomi.

pengakuan pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan



pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



 Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila telah ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk

penyisihan

piutang

tak

tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas

Uraian

Piutang Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Tarif Penyisihan 0,5% 10% 50%

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

100%

Urusan Piutang Negara/DJKN

 Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.



Aset Tetap

b. Aset Tetap  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset

Tetap

yang

tidak

digunakan

dalam

kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset LainLain pada pos Aset Lainnya.  Aset

tetap

yang

secara

permanen

dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang BMN/BMD.  Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat

sebagai

bersangkutan

koreksi

pada

saat

terhadap

nilai

pengembalian

aset

yang

tersebut

telah

disetorkan ke Kas Negara.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa

Manfaat

berpedoman

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun



Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

e. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber



daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, BPKP telah merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan adanya perubahan Pagu Anggaran Belanja dalam APBN-P sebesar Rp136.043.200.000,00, penambahan pagu PNBP sebesar Rp5.059.261.000,00 dan luncuran Pinjaman Luar Negeri Tahun 2014 sebesar Rp6.174.542.000,00. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp23.655.917.183

Jumlah Anggaran

Uraian

Awal

Revisi

51

Belanja Pegawai

735.411.920.000

871.303.741.000

52

Belanja Barang

672.330.245.000

647.252.993.000

53

Belanja Modal

123.625.972.000

160.088.406.000

Jumlah

1.531.368.137.000

1.678.645.140.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp23.655.917.183,00 atau 123,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp19.227.951.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Jenis Pendapatan

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

300.000.000

23.100.000

7,70

-

177.152.600

-

2.455.700.000

3.832.494.510

156,07

16.472.251.000

17.085.441.100

103,72

Pendapatan Iuran dan Denda

-

257.018.946

-

Pendapatan Pelunasan Piutang

-

497.885.278

-

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

-

1.729.574.842

-

Pendapatan Lain-Lain

-

53.249.907

-

19.227.951.000

23.655.917.183

123,03

Pendapatan Penjualan Pendapatan Pemindahtanganan BMN Pendapatan Pemanfaatan BMN Pendapatan Jasa

Jumlah

CaLK-Laporan Realisasi Anggaran - 19 -


Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp35.814.503,00 atau 0,15 persen yang berasal dari pendapatan jasa diklat pada Pusdiklatwas BPKP. Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 Uraian Jenis PNBP

Realisasi PNBP TA 2015 (Rp)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

23.100.000

214.529.000

(191.429.000)

(89,23)

177.152.600

433.500.000

(256.347.400)

(59,13)

3.832.494.510

4.496.082.338

(663.587.828)

(14,76)

17.085.441.100

15.576.422.100

1.509.019.000

9,69

Pendapatan Iuran dan Denda

257.018.946

9.935.605

247.083.341

2.486,85

Pendapatan Pelunasan Piutang

497.885.278

898.174.335

(400.289.057)

(44,57)

1.729.574.842

1.765.919.522

(36.344.680)

(2,06)

53.249.907

225.539.780

(172.289.873)

(76,39)

23.655.917.183

23.620.102.680

35.814.503

0,15

Pendapatan Penjualan Pendapatan Pemindahtanganan BMN Pendapatan Pemanfaatan BMN Pendapatan Jasa

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Lain-Lain Jumlah Netto

Realisasi Belanja Negara Rp1.527.155.091.508

Naik / (Turun)

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja BPKP pada TA 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp1.527.155.091.508,00 atau 90,98 persen dari anggaran sebesar Rp1.678.645.140.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.207.422.626.000

1.124.587.895.334

93,14

471.222.514.000

402.567.196.174

85,43

1.678.645.140.000

1.527.155.091.508

90,98

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Kode

Anggaran

Uraian

Realisasi

% Realisasi

51

Belanja Pegawai

871.303.741.000

817.121.792.474

93,78

52

Belanja Barang

647.252.993.000

558.157.865.231

86,23

53

Belanja Modal

160.088.406.000

151.875.433.803

94,87

Jumlah

1.678.645.140.000

1.527.155.091.508

90,98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini:

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Realisasi

belanja

TA

2015

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp317.990.892.199,00 atau 26,30% dibandingkan TA 2014 disebabkan adanya kenaikan anggaran belanja dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja Kode

Uraian

Realisasi Belanja TA 2015 (Rp)

TA 2014 (Rp)

Naik / (Turun) Rp

%

51

Belanja Pegawai

817.121.792.474

707.828.461.053

109.293.331.421

15,44

52

Belanja Barang

558.157.865.231

435.020.020.467

123.137.844.764

28,31

53

Belanja Modal

151.875.433.803

66.315.717.789

85.559.716.014

129,02

1.527.155.091.508

1.209.164.199.309

317.990.892.199

26,30

Jumlah


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Belanja Pegawai Rp817.121.792.474

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp817.121.792.474,00 dan Rp707.828.461.053,00. Terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp109.293.331.421,00 atau 15,44 persen karena adanya pengangkatan PNS dari CPNS yang diterima pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini: Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Uraian

Naik / (Turun)

TA 2015 (Rp)

TA 2014 (Rp)

402.839.555.467

374.788.285.126

28.051.270.341

7,48

5.703.234.350

5.562.100.450

141.133.900

2,54

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

411.712.925.518

328.561.427.166

83.151.498.352

25,31

Realisasi Belanja Bruto

820.255.715.335

708.911.812.742

111.343.902.593

15,71

(3.133.922.861)

(1.083.351.689)

(2.050.571.172)

(189,28)

817.121.792.474

707.828.461.053

109.293.331.421

15,44

Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Belanja Barang Rp558.157.865.231

Realisasi Belanja

Rp

%

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp558.157.865.231,00 dan Rp435.020.020.467,00. Terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp123.137.844.764,00 atau 28,31 persen, antara lain disebabkan meningkatnya kegiatan State Accountability Revitalization (STAR) yaitu pemberian bea siswa dan pelaksanaan diklat/workshop kepada pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Barang Operasional


Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

39.242.179.838

35.837.376.689

3.404.803.149

9,50

160.304.737.120

97.327.572.356

62.977.164.764

64,71

Belanja Barang Persediaan

16.615.778.065

-

16.615.778.065

-

Belanja Jasa

29.754.502.833

27.041.799.136

2.712.703.697

10,03

Belanja Barang Non Operasional



Realisasi Belanja

Uraian

TA 2015 (Rp)

Belanja Pemeliharaan Belanja Perj. Dalam Negeri

Rp

%

21.778.524.017

11.477.961.491

52,70

277.344.222.226

248.572.607.955

28.771.614.271

11,57

5.292.917.558

6.111.005.988

(818.088.430)

(13,39)

561.810.823.148

436.668.886.141

125.141.937.007

28,66

(3.652.957.917)

(1.648.865.674)

(2.004.092.243)

121,54

558.157.865.231

435.020.020.467

123.137.844.764

28,31


TA 2014 (Rp)

33.256.485.508

Belanja Perjalanan Luar Negeri Realisasi Belanja Bruto

Naik / (Turun)

Dalam realisasi

Belanja Barang sebesar Rp558.157.865.231,00

termasuk realisasi dari Pinjaman Luar Negeri (ADB 2127-INO) sebesar Rp144.628.876.157,00 atau 25,91% dari total realisasi Belanja Barang. Belanja Modal Rp151.875.433.803

B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp151.875.433.803,00 dan Rp66.315.717.789,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp85.559.716.014,00 atau 129,02 persen, antara lain disebabkan kenaikan anggaran pembangunan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Modal Tanah


Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

35.000.000

-

35.000.000

-

52.776.847.912

14.255.120.530

38.521.727.382

270,23

96.440.270.693

52.007.369.509

44.432.901.184

85,44

2.248.729.300

44.123.700

2.204.605.600

4.996,42

Belanja Modal Lainnya

462.606.210

124.816.450

337.789.760

270,63

Realiasi Belanja Bruto

151.963.454.115

66.431.430.189

85.532.023.926

128,75

(88.020.312)

(115.712.400)

27.692.088

23,93

151.875.433.803

66.315.717.789

85.559.716.014

129,02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan




Dalam

realisasi

Belanja

Modal

sebesar

Rp151.875.433.803,00

termasuk realisasi Pinjaman Luar Negeri (ADB 2127-INO) sebesar Rp16.427.180.000,00 atau 10,82% dari total realisasi Belanja Modal. Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp151.875.433.803,00 dicatat sebagai perolehan aset sebesar Rp151.558.502.903,00, sebagai aset ekstrakomtabel sebesar Rp3.670.800,00, dan aset yang diserahkan ke pemerintah daerah sebesar Rp313.260.100,00. Uraian lebih lanjut tentang realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada Penjelasan PosPos Neraca, dan Laporan Operasional.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp9.994.682.007

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp9.994.682.007,00

dan

Rp21.604.204.697,00.

Aset

Lancar

merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau

dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014

No. 1

Kas di Bendahara Pengeluaran

3

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

2 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp55.914.380

Aset Lancar Kas Lainnya dan Setara Kas

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak TertagihBagian Lancar Tagihan TP/TGR Persediaan

Jumlah

31 Desember 2015 (Rp)

55.914.380 -


-

30.541.650

1.178.866.301

14.223.116.286

9.017.362

-

-

5.363.125

-

(26.816)

4.889.000 (24.445) 8.746.019.409 9.994.682.007

7.345.210.452

21.604.204.697

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp55.914.380,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan saldo UP yang belum dipertanggungjawabkan

secara definitif ke Kas Negara pada tanggal Neraca. Saldo tersebut telah disetor ke Kas Negara tanggal 5 Januari 2016 dengan bukti NTPN 0709021412010407 sebesar Rp55.614.380,00 dan pada tanggal

15 Januari 2016 dengan NTPN E6AB17NC5ELJ0V1O sebesar Rp300.000,00.

CaLK-Neraca - 25 -


Seluruh satker di lingkungan BPKP telah menggunakan rekening tunggal (single account), dan secara periodik telah menyampaikan

laporan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar Rekening dan Saldo per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-A. Kas Lainnya dan Setara Kas Nihil

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.541.650,00.

Saldo kas per 31 Desember 2014 tersebut telah diserahkan kepada

yang berhak pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp6.790.000,00 dan

disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp23.751.650,00, dengan NTPN Nomor 11430441212151211. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp1.178.866.301

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp1.178.866.301,00

dan

Rp14.223.116.286,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat

dari

telah

dibayarkannya

secara

penuh

belanja

dan

membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-B. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp9.017.362

C.1.4. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2015

dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.017.362,00 dan Rp0,00. Jumlah

tersebut merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satuan Kerja

Kantor Pusat BPKP

Nilai (Rp)

4.728.804

Keterangan

Sewa rumah dinas dan Focus Media

Pusdiklatwas

2.100.000

Sewa ATM

Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara

1.758.958

Sewa ATM

Perw. BPKP Prov. Banten Jumlah

429.600

9.017.362

Sewa rumah dinas

CaLK-Neraca - 26 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Piutang Bukan Pajak Nihil

C.1.5. Piutang Bukan Pajak Saldo

Piutang

Bukan

Pajak

per

31

Desember

2015

dan

2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.363.125,00. Saldo

piutang per 31 Desember 2014 seluruhnya telah disetor ke Kas

Negara pada tahun 2015 sebagai pendapatan sewa sebesar Rp4.763.125,00 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp600.000,00. Penyisihan Piutang Tidak TertagihPiutang Bukan Pajak Nihil

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp26.816,00.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp4.889.000

Rp0,00 dan

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp4.889.000,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.889.000,00 merupakan ganti rugi ikatan dinas satu (1) orang pegawai yang diberhentikan

tidak dengan hormat (PTDH) pada tahun 2015 dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tun tutan Ganti Rugi (Rp24.445)

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember

2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp24.445,00 dan Rp0,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan

TP/TGR per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.445,00 adalah 0,5% dari saldo Bagian Lancar TP/TGR. Persediaan Rp Rp8.746..019.409

C.1.9. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar

Rp8.746.019.409,00

dan

Rp7.345.210.452,00.

Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk

CaLK-Neraca - 27 -


mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 Kode

Jenis Persediaan

117111 Barang Konsumsi



495.537.675

191.294.196

6.762.821.931

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 117114 Suku Cadang

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 117131 Bahan Baku

117191 Persediaan Untuk Tuj. Strategis 117199 Persediaan Lainnya Jumlah

31.621.365 -

5.757.528.816 74.414.395

315.000

297.071.440

512.846.675

1.158.966.998

805.021.870

-

8.746.019.409

3.789.500

7.345.210.452

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp8.746.019.409,00 berada dalam kondisi baik.

Daftar Persediaan per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-C.

Aset Tetap Rp1.851.402.344.806

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar

Rp1.851.402.344.806,00

dan

Rp1.717.903.451.716,00,

yang

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 11

berikut ini:

CaLK-Neraca - 28 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 11

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 No. Tanah

3

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

5

714.621.243.595

15.053.018.438 2.410.925.945

16.869.758.480

Nilai Perolehan

2.226.504.633.240

2.054.176.278.983

Nilai Buku

1.851.402.344.806

1.717.903.451.716

C.2.1. Tanah 31

808.458.385.816

265.881.148.667

45.218.093.911

Akumulasi Penyusutan

Nilai

1.039.340.183.858

2.481.645.492

Konstruksi Dalam Pengerjaan

7

1.044.359.436.558

15.317.578.738

Aset Tetap Lainnya

6

(Rp)

310.669.492.725

Jalan, Irigasi dan Jaringan

4

31 Desember 2014

(Rp)

1 2

Tanah Rp1.044.359.436.558

31 Desember 2015

Uraian

Aset

Tetap

Desember

(375.102.288.434)

berupa

2015

dan

Tanah

2014

yang

(336.272.827.267)

dimiliki

BPKP

masing-masing

Rp1.044.359.436.558,00 dan Rp1.039.340.183.858,00.

per

sebesar

Selama tahun 2015 terjadi kenaikan nilai perolehan Tanah sebesar Rp5.019.252.700,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi Tambah:

Jumlah (Rp)

1.039.340.183.858

- Koreksi Pencatatan Nilai

6.280.863.600

- Hibah Masuk

6.005.000.000

- Transfer Masuk

- Pengembangan Nilai Aset

233.116.500 46.165.600

Jumlah Mutasi Tambah

12.565.145.700

- Transfer Keluar

(5.865.000.000)

- Koreksi Pencatatan Nilai

(1.205.750.000)

Mutasi Kurang: - Penghapusan

Jumlah Mutasi Kurang

Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

(475.143.000)

(7.545.893.000)

1.044.359.436.558

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Tanah dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Mutasi Tambah berupa Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp6.280.863.600,00 merupakan koreksi nilai perolehan seluas

CaLK-Neraca - 29 -


4.000 m2 dengan nilai sebesar Rp537.790.400,00 menjadi sebesar

Rp6.818.654.000,00 berdasarkan penilaian dari KPKNL Batam

pada tanggal 17 Maret 2015 pada Perwakilan BPKP Provinsi 

Kepulauan Riau. Mutasi

Tambah

melalui

Transfer

Masuk

sebesar

Rp233.116.500,00 merupakan perolehan tanah dari Badan Pusat Statistik (BPS) ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.



Mutasi

Tambah

melalui

Hibah

Rp6.005.000.000,00 berasal dari:

Masuk

sebesar

 Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebesar Rp.4.500.000.000,00.

 Pemerintah

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

kepada

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar



Rp1.505.000.000,00.

Pengembangan Nilai Aset Rp46.165.600,00 merupakan realisasi Belanja Modal Tanah untuk biaya proses balik

nama tanah

pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB sebesar Rp35.000.000,00 dan kapitalisasi dari biaya perjalanan dinas pengurusan hibah 

yang berasal dari administrasi proyek sebesar Rp11.165.600,00. Mutasi

Kurang

Rp5.865.000.000,00

melalui

merupakan

Transfer

Keluar

penyerahan

sebesar

tanah

dari

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan kepada Badan 

Pusat Statistik (BPS).

Mutasi Kurang berupa penghapusan sebesar Rp475.143.000,00 karena pelepasan hak atas tanah seluas 149 m2 Hak Pakai Nomor 1737 yang berlokasi di Jl. Lapangan Roos I Nomor 6,



Tebet yang telah dibayar lunas perjanjian sewa belinya.

Mutasi Kurang berupa koreksi pencatatan nilai sebesar Rp1.205.750.000,00 karena pelepasan sebagian hak atas sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 00011 yang berlokasi di Desa Cempaka

Putih, Tangerang Selatan sehingga sisa luas tanah menjadi 2.441 m2 dari sebelumnya seluas 3.004 m2.

CaLK-Neraca - 30 -


Dalam

saldo

Tanah

per

31

Rp1.044.359.436.558,00, termasuk:

Desember

2015

sebesar

 Tanah dalam proses angsuran sewa beli rumah negara kepada Syamsuddin dan Soedibyo yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00288 Rawasari.

 Tanah dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan yaitu:

 Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 seluas 980 M2 di Jl. Kasuari

Nomor 5, Makassar dengan nilai Rp1.185.800.00,00. Hasil

sengketa di tingkat Pengadilan Negeri sesuai Keputusan

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 370/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2014, pihak penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses banding.

 Tanah seluas 92 M2 di Desa Wua-Wua yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 202 seluas 1.000 M2 dengan

nilai Rp172.000.000,00. Hasil sengketa di tingkat Pengadilan

Negeri sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.KDI tanggal 16 Desember 2014, pihak

penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses kasasi.

Daftar Tanah per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-D.

Peralatan dan Mesin Rp310.669.492.725

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan masing-masing

sebesar

Rp310.669.492.725,00

dan

Rp265.881.148.667,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp70.292.691.286,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

CaLK-Neraca - 31 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Uraian

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi Tambah: - Pembelian

- Transfer Masuk

- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Jumlah Mutasi Tambah Mutasi Kurang:

- Transfer Keluar

- Penghentian Aset dari Penggunaan - Penghapusan

- Koreksi Pencatatan Nilai Jumlah Mutasi Kurang


Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

Jumlah (Rp)

265.881.148.667 50.472.538.450 824.122.512 1.099.000

51.297.759.962 (824.122.512)

(2.659.806.392)

(3.016.487.000) (9.000.000)

(6.509.415.904)

310.669.492.725

240.376.801.439

70.292.691.286

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut:

 Penambahan Peralatan dan Mesin dari transasksi pembelian sebesar Rp50.472.538.450,00 terdiri atas Belanja Modal Peralatan

dan Mesin sebesar Rp49.375.585.750,00, Belanja Modal Gedung

dan Bangunan sebesar Rp89.245.200,00, Belanja Modal Jaringan Rp937.444.000,00 dan Belanja Barang Rp70.263.500,00.

Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang fisiknya dicatat sebagai perolehan Peralatan dan Mesin adalah

sebesar Rp49.375.585.750,00. Sedangkan Realisasi Anggaran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2015 seluruhnya

sebesar Rp52.771.946.237,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.396.360.487,00 yang tidak dicatat sebagai penambahan Peralatan dan Mesin, namun dicatat sebagai perolehan:

 Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.229.687,00 pada Kantor Pusat BPKP.

 Software sebesar Rp261.580.000,00 pada Kantor Pusat BPKP.

 Aset Tak Berwujud Lainnya pada Pusinfowas BPKP sebesar Rp3.044.880.000,00.

 Aset extracomptable Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.670.800,00 karena harga satuannya dibawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin.

CaLK-Neraca - 32 -


 Mutasi Tambah/Kurang melalui Transfer Masuk/Keluar sebesar Rp824.122.512,00 merupakan transfer antar satuan kerja di lingkungan BPKP, dengan rincian sebagai berikut: Transfer Masuk

Transfer Keluar

Jumlah (Rp)

Pusbin JFA

297.699.956

Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta

Kantor Pusat BPKP

64.800.000

Perw. BPKP Prov. D I Y

215.600.000

Perw. BPKP Prov. Bali

186.767.756

Perw. BPKP Prov. Papua Barat

Perw. BPKP Prov. Kaltim

21.466.500

Kantor Pusat BPKP

Perw. BPKP Prov. Jabar

Perw. BPKP Prov. Lampung

9.570.000

20.639.300

Pusinfowas

7.579.000

Jumlah

824.122.512

 Mutasi Tambah melalui Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp1.099.000,00

merupakan

perubahan

kode

barang

yang

sebelumnya dicatat sebagai Aset Lain-Lain pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

 Mutasi Kurang melalui Penghentian Aset dari Penggunaan

sebesar Rp2.659.806.392,00 merupakan reklasifikasi ke Aset LainLain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan” yang disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat sesuai dengan hasil inventarisasi, terdiri atas:

Nama Satuan Kerja

Pusdiklatwas

Nilai (Rp)

873.657.628


828.606.008

Perw. BPKP Prov. Lampung Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan

463.155.700 3.696.000

Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat Perw. BPKP Prov. Sumatera Selatan Jumlah

144.050.000 346.641.056

2.659.806.392

 Mutasi Kurang melalui Penghapusan sebesar Rp3.016.487.000,00 terjadi pada Satuan Kerja sebagai berikut: Nama Satuan Kerja

Kantor Pusat BPKP Inspektorat BPKP

Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta Perw. BPKP Prov. Maluku

Perw. BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung Jumlah

Nilai (Rp)

1.821.923.873

259.107.102

471.517.185

437.151.840

26.787.000

3.016.487.000

CaLK-Neraca - 33 -


 Mutasi Kurang melalui Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp9.000.000,00 merupakan koreksi nilai perolehan karena

pengembalian realisasi belanja modal tahun anggaran yang lalu pada Pusdiklatwas BPKP.

Daftar Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-E.

Gedung dan Bangunan Rp808.458.385.816

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014,

masing-masing

Rp714.621.243.595,00.

sebesar

Rp808.458.385.816,00

dan

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal

pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp681.042.983.766,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi Tambah:  Pembelian

 Pengembangan Nilai Aset  Transfer Masuk

 Reklasifikasi Masuk

Jumlah (Rp)

714.621.243.595 2.083.139.800

24.217.656.528

27.375.004.099

42.712.685.784

Jumlah Mutasi Tambah

96.388.486.211

 Transfer Keluar

(1.465.205.000)

Mutasi Kurang

 Koreksi Nilai Aset Tetap




(1.086.138.990)

(2.551.343.990)

808.458.385.816

(127.415.402.050) 681.042.983.766

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

 Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari realisasi belanja adalah sebesar Rp26.300.796.328,00, terdiri atas:

CaLK-Neraca - 34 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Uraian

Pembelian

Jumlah (Rp)

2.083.139.800

Pengembangan Nilai Aset

24.217.656.528

Jumlah

26.300.796.328

Jumlah tersebut di atas merupakan realisasi dari Belanja Modal

Peralatan dan Mesin sebesar Rp86.229.687,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.121.009.841,00, Belanja

Modal Jaringan sebesar Rp1.046.725.000,00 dan Belanja Barang

sebesar Rp46.831.800,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal

Gedung

dan

Bangunan

Tahun

2015

sebesar

Rp96.357.152.056,00 terdapat selisih sebesar Rp71.236.142.215,00

yang tidak dicatat sebagai penambahan Gedung dan Bangunan, namun dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaan fisik belum selesai 100% senilai Rp71.015.731.415,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.245.200,00, Tanah sebesar

Rp11.165.600,00 dan Aset Tetap Renovasi yang diserahkan ke pemerintah daerah senilai Rp120.000.000,00.

 Transfer Masuk sebesar Rp27.375.004.099,00 merupakan

penyerahan Aset Tetap Renovasi atas rehab gedung BPKP di Jalan Hayam Wuruk dari Kementerian Keuangan.

 Reklasifikasi Masuk sebesar Rp42.712.685.784,00 merupakan

penyelesaian pembangunan gedung pada Perwakilan BPKP

Provinsi Gorontalo yang sebelumnya dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.

 Mutasi

Kurang

berupa

Transfer

Keluar

sebesar

Rp1.465.205.000,00 merupakan transfer dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ke Badan Pusat Statistik (BPS).

 Mutasi Kurang berupa Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp1.086.138.990,00 merupakan koreksi nilai perolehan karena

pengembalian realisasi belanja modal tahun anggaran yang lalu

pada Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp25.710.000,00, Perwakilan BPKP

Provinsi

Sumatera

Barat

sebesar

Rp735.136.364,00

Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebesar Rp2.784.539,00 dan Perwakilan

BPKP

Rp322.508.087,00.

Provinsi

Sulawesi

Barat

sebesar

Dalam saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp808.458.385.816,00, termasuk nilai bangunan yang digunakan

sementara oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Perjanjian CaLK-Neraca - 35 -


Nomor

PRJ-2038/SU/05/2010

tanggal 17 Desember 2010, yaitu:

dan

Nomor

PRJ-3271/SJ/2010

 4 buah bangunan kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta senilai Rp35.488.891.120,00.

 1 buah bangunan kantor di Jalan Cideng Timur Nomor 54, Jakarta senilai Rp3.060.546.084,00.

Daftar Gedung dan Bangunan per Satuan Kerja per 31 Desember Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp15.317.578.738

2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-F.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp15.317.578.738,00

dan

Rp15.053.018.438,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi

penyusutannya

adalah

sebesar

Rp8.341.311.548,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


15.053.018.438

Mutasi Tambah: Pengembangan Nilai Aset

264.560.300 -

Mutasi Kurang



15.317.578.738 6.976.267.190

8.341.311.548

Penambahan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp264.560.300,00 merupakan realisasi Belanja Modal Penambah

Nilai Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Rp187.677.800,00, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

sebesar Rp23.000.500,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp53.882.000,00.

Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun

2015 sebesar Rp2.248.729.300,00 namun yang dicatat sebagai perolehan

Jalan,

Irigasi

dan

Jaringan

adalah

sebesar

Rp264.560.300,00, dan selebihnya merupakan nilai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp937.444.000,00 dan perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.046.725.000,00.

CaLK-Neraca - 36 -


Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-G. Aset Tetap Lainnya Rp2.481.645.492

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp2.481.645.492,00

dan

Rp2.410.925.945,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi

dengan

akumulasi

penyusutannya

adalah

sebesar

Rp2.147.827.737,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian

Jumlah (Rp)


2.410.925.945

Mutasi Tambah: Pembelian

71.346.110

Mutasi Kurang: Penghentian dari Penggunaan

(626.563)


2.481.645.492

Nilai Buku per 31 Desember 2015

2.147.827.737

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

333.817.755

 Mutasi tambah berupa pembelian merupakan realisasi Belanja

Modal Lainnya pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp44.812.130,00 dan Puslitbangwas sebesar Rp26.533.980,00. Realisasi Belanja

Modal Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp462.606.210,00 namun

yang dicatat sebagai perolehan Aset Tetap Lainnya hanya sebesar

Rp71.346.110,00. Sisanya sebesar Rp391.260.100,00 dicatat sebagai

perolehan Software sebesar Rp198.000.000,00 dan Aset Tetap Renovasi yang diserahkan ke pemda sebesar Rp193.260.100,00.

 Mutasi Kurang berupa Penghentian dari Penggunaan sebesar Rp626.563,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Daftar Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-H. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp45.218.093.911

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp45.218.093.911,00

dan

CaLK-Neraca - 37 -


Rp16.869.758.480,00. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


16.869.758.480

Mutasi Tambah: - Pembangunan

71.077.819.415

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Keluar

(42.712.685.784)

- Pengembalian Belanja Modal TAYL

(16.798.200)


45.218.093.911

 Mutasi Tambah sebesar Rp71.077.819.415,00 merupakan

realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Rp71.015.731.415,00 dan kapitalisasi Belanja Barang untuk administrasi

proyek

sebesar

Rp62.088.000,00

membangun gedung kantor baru pada:

No.

Nama Satuan Kerja

1

Perwakilan BPKP Prov. Gorontalo

3

Perw. BPKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung

2 4 5

untuk

Nilai (Rp)

25.896.625.504

Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riau

16.113.112.911

Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat

25.860.927.500


2.609.686.000

597.467.500

Jumlah

71.077.819.415

 Reklasifikasi Keluar sebesar Rp42.712.685.784,00 merupakan pencatatan

perolehan

Gedung

dan

Bangunan

pada

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena fisiknya telah selesai 100% dan siap untuk digunakan.

 Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp16.798.200,00 adalah koreksi terhadap realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2014 atas

pembangunan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

CaLK-Neraca - 38 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 12 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015

No.

Nama Satuan Kerja

Nilai (Rp)

1

Kantor Pusat BPKP

3

Perw. BPKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung

2 4 5

36.900.000


16.113.112.911

Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat

25.860.927.500

2.609.686.000


597.467.500

Jumlah

45.218.093.911

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan realisasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang sampai dengan tanggal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

neraca pekerjaan fisiknya belum selesai 100%.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan

Rp375.102.288.434

2014

masing-masing

Rp336.272.827.267,00.

sebesar

Rp375.102.288.434,00

dan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset

Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian

atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

No 1

Uraian

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

3

5 6

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Nilai Perolehan (Rp)

1.044.359.436.558

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

-

1.044.359.436.558

310.669.492.725

240.376.801.439 127.415.402.050

681.042.983.766

15.317.578.738

6.976.267.190

8.341.311.548

45.218.093.911

-

45.218.093.911

808.458.385.816

2.481.645.492

2.226.504.633.240

333.817.755

375.102.288.434

70.292.691.286

2.147.827.737

1.851.402.344.806

Daftar Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-I.

CaLK-Neraca - 39 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Piutang Jangka Panjang Tagihan TP/TGR Rp30.223.151.509

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp30.223.151.509,00 Perbendaharaan

adalah

dan

Rp29.773.865.318,00.

tagihan

kepada

Tuntutan

bendahara

akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah

tagihan

kepada

pegawai

bukan

bendahara

untuk

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

No

Tabel 14 Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 Uraian

1

Tagihan TGR atas Hilangnya BMN

3

Tagihan TGR atas Tuntutan GRID

2

Jumlah (Rp)

14.000.000

Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji

201.328.700

30.007.822.809

Jumlah

30.223.151.509

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014

Rp

29.773.865.318

Mutasi Kurang: Pelunasan Tahun 2015

Rp

(252.715.749)

Mutasi Tambah : Selisih Kurs Saldo per 31 Desember 2015

Rp

Rp

702.001.940

30.223.151.509

Mutasi Tambah sebesar Rp702.001.940,00 merupakan kenaikan nilai piutang karena selisih kurs atas piutang yang menggunakan valuta asing. Pengurangan Tagihan TP/TGR sebesar Rp252.715.749,00

merupakan pembayaran GRID selama tahun 2015 oleh tiga belas (13) debitur.

Piutang macet sebesar Rp30.223.151.509,00 terdiri atas: 1)

Piutang Ganti Rugi Ikatan Dinas sebanyak 336 debitur dengan nilai Rp30.007.822.809,00, yang telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui:

CaLK-Neraca - 40 -


 Penyerahan Pertama sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1970/SU/02/2006 tanggal 26 Desember 2006;

 Penyerahan Kedua sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor S-1016/SU/02/2007 tanggal 6 Agustus 2007;

 Penyerahan Ketiga Tahun 2011 sesuai Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi tanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 29 Desember 2011;

 Penyerahan Keempat Tahun 2012 sesuai Surat Kepala Biro Keuangan tanggal 10 Agustus 2012;

 Penyerahan Kelima sesuai dengan Surat Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2013.

Terhadap piutang yang telah diserahkan ke DJKN, setiap semester dilakukan konfirmasi data terkait dengan pelunasan 2)

untuk dilakukan pencatatan di dalam LRA dan Neraca BPKP.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas Kelebihan Pembayaran Gaji yang sudah diserahkan ke DJKN sesuai

Surat Kepala Biro

Keuangan tanggal 22 September 2014 sebanyak tiga (3) debitur 3)

dengan nilai Rp201.328.700,00.

Piutang yang dikelola oleh BPKP sebanyak satu (1) debitur

berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi hilangmya BMN dengan nilai Rp14.000.000,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR (Rp30.223.151.509)

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih-Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember

2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp30.223.151.509,00

dan minus Rp29.773.865.318,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015

adalah

100%

dari

nilai

Tagihan

TP/TGR

sebesar

Rp30.223.151.509,00 karena seluruhnya sudah dikategorikan piutang macet, dan tidak aktif lagi.

CaLK-Neraca - 41 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Aset Lainnya Rp14.917.600.363

C.4.

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp14.917.600.363,00 dan Rp18.124.131.902,00, yang merupakan

aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15

No. 1 2 3

Aset Tak Berwujud Rp14.391.215.470

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian

Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku



2.529.430.988

8.797.190.541

14.391.215.470

10.881.355.470

16.920.646.458

19.678.546.011

(2.003.046.095)

(1.554.414.109)

14.917.600.363

18.124.131.902

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp14.391.215.470,00

dan

Rp10.881.355.470,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, antara lain berupa software.

Selama Tahun 2015 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud

sebesar Rp3.509.860.000,00 berasal dari pembelian Software pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp459.580.000,00 (berasal dari Belanja

Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp261.580.000,00 dan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp198.000.000,00), pembelian Software pada

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.400.000,00

(berasal dari Belanja Barang), dan pembelian Aset Tak Berwujud Lainnya pada Pusinfowas sebesar Rp3.044.880.000,00 (berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

Nilai perolehan per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.391.215.470,00 terdiri atas: Software

Uraian

Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah

Jumlah (Rp)

1.660.324.980

12.730.890.490 14.391.215.470

CaLK-Neraca - 42 -


Rincian Aset Tak Berwujud per satuan kerja per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16

No.

Nama Satuan Kerja

1

Kantor Pusat BPKP

3

Puslitbangwas

2 4 5 6 7 8 9

Aset Lain-Lain Rp2.529.430.988

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 Jumlah (Rp)

3.458.374.100

Pusdiklatwas BPKP

133.565.000 54.400.000

Pusinfowas

10.664.503.681

Perw. BPKP Prov. Jawa Barat

11.099.000

Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah

55.403.689

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Timur

3.850.000

Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riau Jumlah

4.620.000

5.400.000

14.391.215.470

C.4.2. Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp2.529.430.988,00

dan

Rp8.797.190.541,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan

dalam operasional BPKP serta dalam proses penghapusan dari

BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain.

Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan

setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp526.384.893,00. Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian


Mutasi Tambah: Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan Mutasi Kurang:

Jumlah (Rp)

8.797.190.541

2.660.432.955

 Penghapusan BMN

(8.927.093.508)


(8.928.192.508)

 Reklasifikasi ke Aset Tetap Nilai Perolehan per 31 Desember 2015


(1.099.000)

2.529.430.988

2.003.046.095

526.384.893

CaLK-Neraca - 43 -


Nilai perolehan per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.529.430.988,00 terdiri atas:

Aset Lain-Lain

Uraian

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Jumlah

Jumlah (Rp) 289.460.397 2.239.970.591 2.529.430.988

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

 Mutasi Tambah karena Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan

sebesar Rp2.660.432.955,00 merupakan reklasifikasi dari Peralatan

dan Mesin yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor serta dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut: No.

Nama Satuan Kerja

1

Pusdiklatwas BPKP

3

Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat

2 4 5 6

Jumlah (Rp)

873.657.628


829.232.571

Perw. BPKP Prov. Sumatera Selatan

346.641.056


Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan Jumlah

144.050.000

463.155.700

3.696.000

2.660.432.955

 Mutasi Kurang karena Penghapusan Barang Milik Negara

sebesar Rp8.927.093.508,00 yang telah memperoleh persetujuan penghapusan, dengan rincian sebagai berikut: No.

Nama Satuan Kerja

Jumlah (Rp)

1


3

Perw. BPKP Prov. Riau

367.475.181


463.155.700

2 4 5 6

Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara Perw. BPKP Prov. Sumatera Selatan Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan Jumlah

6.906.689.000

829.232.571

346.641.056 13.900.000

8.927.093.508

 Mutasi Kurang karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar

Rp1.099.000,00 merupakan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Rincian Aset Lain-Lain per satuan kerja per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

CaLK-Neraca - 44 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 17

Rincian Aset Lain-Lain per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 No. 1

Kantor Pusat BPKP

3

Perw. BPKP Aceh

2 4 5 6

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya Rp2.003.046.095

Nama Satuan Kerja

Jumlah (Rp)

523.560.397

Pusdiklatwas BPKP

873.657.628

527.247.596


575.587.034

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan

3.696.000


25.682.333

Jumlah

2.529.430.988

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo

31

Akumulasi

Desember

Penyusutan/Amortisasi

2015

dan

2014

Penyusutan/Amortisasi

Lainnya

masing-masing

Rp2.003.046.095,00 dan Rp1.554.414.109,00. Akumulasi

Aset

Aset

Lainnya

per

sebesar

merupakan

kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan

lagi dalam operasional pemerintahan karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut.

Kewajiban Jangka Pendek Rp5.091.888.207

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-

masing sebesar 5.091.888.207,00 dan Rp2.055.518.927,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera

diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014

No.

Uraian

1

Utang Kepada Pihak Ketiga

4

Uang Muka dari KPPN

3 5

Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah


4.672.479.584

363.494.243 55.914.380 -

5.091.888.207

31 Desember 2014 (Rp) 1.565.557.593

466.209.684 -

23.751.650

2.055.518.927

CaLK-Neraca - 45 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Utang Kepada Pihak Ketiga Rp4.672.479.584

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp4.672.479.584,00

dan

Rp1.565.557.593,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.672.479.584,00 merupakan beban yang belum dibayarkan pada tahun 2015, terdiri atas:

Uraian

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar: Gaji Pokok dan Tunjangan Uang Makan

Uang Lembur

Tunjangan Kinerja

Jumlah Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar: Jasa Pos

Bea Siswa

Langganan Listrik

Langganan Telepon Langganan Air

Langganan Lainnya

Jumlah Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Total Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah 441.362.972

641.466.000

10.375.000

425.242.270

1.518.446.242 10.396.930

2.013.436.000

1.018.456.291

76.190.727 34.805.324 748.070

3.154.033.342 4.672.479.584

Daftar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-J dan 9-K. Pendapatan Diterima Dimuka Rp363.494.243

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan

2014 masing-masing sebesar Rp363.494.243,00 dan Rp466.209.684,00

merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara

(BMN) yang diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

CaLK-Neraca - 46 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 19 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015

No

Jumlah (Rp)

1

Kantor Pusat BPKP

3


25.781.250

Perw. BPKP Prov. Jawa Timur

32.355.385

2 4 5 6 7 8 9

10 11

Uang Muka dari KPPN Rp55.914.380

Nama Satuan Kerja

137.424.296

Perw. BPKP Prov. Banten

9.440.667

Perw. BPKP Prov. D.I. Yogyakarta

22.174.833


631.067


537.586

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat

35.400.000

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah

463.338

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan

38.500.000

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan

60.785.821

Jumlah

363.494.243

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp55.914.380,00 dan Rp0,00 merupakan saldo UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo tersebut merupakan akun penyeimbang Kas Di Bendahara Pengeluaran dan atas saldo sebesar Rp55.914.380,00 telah disetor ke Kas Negara. Pendapatan Yang Ditangguhkan Nihil

C.5.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan

2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp23.751.650,00. Saldo per 31 Desember 2014 merupakan kelebihan pembayaran uang makan

yang sudah disetor ke Kas Negara pada tahun 2015 sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu. Ekuitas Rp1.871.222.738.969

C.6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara

Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp1.871.222.738.969,00 dan Rp1.755.576.269.388,00.

CaLK-Neraca - 47 -

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Ekuitas Dana Lancar Nihil

C.6.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.548.685.770,00. Jumlah per 31 Desember

2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset lancar, dengan rincian sebagai berikut: No

Nilai (Rp)

1

Cadangan Piutang

3

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(1.558.767.593)

5

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

(466.209.684)

2 4

Ekuitas Dana Investasi Nihil

Jenis Akun

Cadangan Persediaan

Barang/Jasa Yang Harus Diterima Jumlah

5.336.309

7.345.210.452

14.223.116.286

19.548.685.770

C.6.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp1.736.027.583.618,00. Jumlah per

31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun

 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Ekuitas Rp1.871.222.738.969

Nilai (Rp)

1.717.903.451.716

18.124.131.902

1.736.027.583.618

C.6.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.871.222.738.969,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CaLK-Neraca - 48 -


D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp1.414.619.467.195)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp1.414.619.467.195,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp21.343.583.670,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp1.435.963.050.865,00.

Pendapatan Operasional Rp21.343.583.670

D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp21.343.583.670,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp21.343.583.670

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada tahun 2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp21.343.583.670,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 20 berikut ini: Tabel 20 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Pendapatan Penjualan Pendapatan Pemanfaatan BMN Pendapatan Jasa

Tahun 2014

Jumlah

%

23.100.000

-

-

-

3.939.464.188

-

-

-

17.085.441.100

-

-

-

257.018.946

-

-

-

38.559.436

-

-

-

21.343.583.670

-

-

-

Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Naik / (Turun)

Pendapatan Penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh

atas

penjualan

modul/bahan

diklat.

Pendapatan Pemanfaatan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh atas sewa BMN oleh pihak ketiga. Pendapatan Jasa merupakan pendapatan yang diperoleh melalui jasa penyelenggaraan diklat oleh Pusdiklatwas BPKP. Pendapatan

Iuran

dan

Denda merupakan

pendapatan atas denda keterlambatan penyelesaian

CaLK-Laporan Operasional - 49 -


pekerjaan.

Pendapatan

Lain-Lain

merupakan

pendapatan atas pengembalian belanja persekot/uang muka gaji pegawai, dan pendapatan anggaran lainnya. Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp3.832.494.510,00,

sedangkan

menurut

Laporan

Operasional adalah sebesar Rp3.939.464.188,00. Dengan demikian

terdapat

selisih

minus

sebesar

Rp106.969.678,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Pembayaran pada tahun 2015 dan sebelumnya, namun masa pemanfaatan aset melewati tahun 2015

(363.494.243)

Pembayaran pada tahun 2015 atas piutang tahun 2014

(4.763.125)

Pembayaran sebelum tahun 2015, namun masa pemanfaatan s.d. tahun 2015

466.209.684

Pemanfaatan aset pada tahun 2015, namun belum dilakukan pembayaran s.d. 31 Desember 2015

9.017.362

Jumlah

106.969.678

Realisasi Pendapatan Lain-Lain tahun 2015 menurut Laporan

Realisasi

Rp53.249.907,00

Anggaran

sedangkan

adalah menurut

sebesar Laporan

Operasional adalah sebesar Rp38.559.436,00. Dengan demikian

terdapat

selisih

sebesar

Rp14.690.471,00

dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Pembayaran Piutang TP/TGR menggunakan akun 423999 Kelebihan pembayaran Piutang TP/TGR Pembayaran Piutang Lainnya Jumlah Beban Operasional Rp1.435.963.050.865

15.000.000 (909.529) 600.000 14.690.471

D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar

Rp1.435.963.050.865,00 dan Rp0,00. Jumlah

tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama tahun 2015. Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 21 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas

Beban Pegawai Rp818.269.725.451

Jumlah

%

-

-

-

16.701.905.256

-

-

-

243.436.661.762

-

-

-

32.747.048.686

-

-

-

279.210.364.913

-

-

-

313.260.100

-

-

-

44.834.800.877

-

-

-

449.283.820

-

-

-

1.435.963.050.865

-

-

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jumlah

Tahun 2014

818.269.725.451

Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda Beban Penyusutan dan Amortisasi

Naik / (Turun)

D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing

sebesar

Rp818.269.725.451,00

dan

Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik

dalam

bentuk

uang

maupun

barang

yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 22 berikut ini: Tabel 22 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Gaji dan Tunjangan PNS

Jumlah

Jumlah

%

402.930.217.669

-

-

-

5.685.514.600

-

-

-

409.653.993.182

-

-

-

818.269.725.451

-

-

-

Beban Lembur Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Realisasi Belanja Pegawai (netto) tahun 2015 menurut Laporan

Realisasi

Anggaran

adalah

sebesar

Rp817.121.792.474,00,

sedangkan

menurut

Laporan



Operasional Dengan

adalah

sebesar

demikian

terdapat

Rp818.269.725.451,00. selisih

sebesar

Rp1.147.932.977,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Belanja pegawai yang belum dibayar pada tahun 2015

1.518.446.242

Pembayaran tahun 2015 atas beban tahun 2014

(370.513.265)

Jumlah Beban Persediaan Rp16.701.905.256

1.147.932.977

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp16.701.905.256,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan

merupakan

beban

untuk

mencatat

pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 23 berikut ini: Tabel 23 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Persediaan Barang Konsumsi Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah

Beban Barang dan Jasa Rp243.436.661.762

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

14.269.250.992

-

-

-

565.474.783

-

-

-

1.867.179.481

-

-

-

16.701.905.256

-

-

-

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp243.436.661.762,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam

rangka

penyelenggaraan

kegiatan

entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 24 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Jasa Beban Aset Ekstrakomtabel

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

39.182.696.198

-

-

-

174.869.555.520

-

-

-

29.380.739.244

-

-

-

-

-

-

3.670.800

Jumlah

243.436.661.762

Realisasi Belanja Barang Operasional (netto) tahun 2015 menurut

Laporan

Rp39.203.975.108,00, Operasional demikian

Realisasi

Anggaran

sebesar

sedangkan

menurut

Laporan

Rp39.182.696.198,00.

Dengan

sebesar

terdapat

selisih

sebesar

Rp21.278.910,00

dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Biaya pos yang belum dibayar pada tahun 2015

(6.769.220)

Pembayaran biaya pos tahun 2015 atas beban tahun 2014

7.448.130

Kapitalisasi administrasi proyek ke aset tetap

20.600.000

Jumlah

21.278.910

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (netto) tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp160.149.427.120,00, Operasional

sedangkan

sebesar

menurut

Laporan

Rp174.869.555.520,00.

Dengan

demikian terdapat selisih sebesar Rp14.720.128.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Pembayaran bea siswa tahun 2014 yang diakui sebagai beban tahun 2015

13.604.777.625

Bea siswa yang belum dibayarkan s.d. 31 Desember 2015

2.013.436.000

Realisasi belanja bahan dicatat sebagai persediaan

(851.497.225)

Kapitalisasi biaya administrasi proyek ke aset tetap

(46.588.000)

Jumlah

14.720.128.400

Realisasi Belanja Jasa (netto) tahun 2015 menurut Laporan

Realisasi

Rp29.747.773.660,00, Operasional

sebesar

Anggaran

sedangkan

sebesar

menurut

Laporan

Rp29.380.739.244,00.

Dengan



demikian terdapat selisih sebesar Rp367.034.416,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Pembayaran langganan daya dan jasa tahun 2015 atas beban yang terutang tahun 2014

1.180.806.198

Langganan dan jasa yang belum dibayarkan s.d. 31 Desember 2015

(1.133.828.122)

Pembayaran biaya sewa pada tahun 2014 untuk masa pemakaian s.d. 31 Desember 2015

(618.338.661)

Pembayaran biaya sewa tahun 2015 untuk masa pemakaian melewati tahun 2015

938.395.001

Jumlah

367.034.416

Beban Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp3.670.800,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebesar Rp550.000,00, Perwakilan BPKP

Provinsi

Bali

sebesar

Rp2.620.800,00,

dan

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebesar Rp500.000,00. Beban Pemeliharaaan Rp32.747.048.686

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp32.747.048.686,00 dan Rp0,00. Beban

Pemeliharaan

merupakan

beban

yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 25 berikut ini: Tabel 25 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Realisasi Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

16.513.042.458

-

-

-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

12.928.455.941

-

-

-

Beban Pemeliharaan Jaringan

1.711.070.900

-

-

-

Beban Persediaan Pemeliharaan

1.594.479.387

-

-

-

32.747.048.686

-

-

-

Jumlah



Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (netto) tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar

Rp16.554.774.258,00,

sedangkan

Laporan

Operasional

sebesar

Dengan

demikian

terdapat

menurut

Rp16.513.042.458,00. selisih

sebesar

Rp41.731.800,00 karena dicatat sebagai perolehan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (netto) tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar

Rp13.041.666.363,00,

sedangkan

Laporan

Operasional

sebesar

Dengan

demikian

terdapat

menurut

Rp12.928.455.941,00. selisih

sebesar

Rp113.210.422,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Kupon BBM tahun 2015 yang belum digunakan Pemakaian kupon BBM tahun 2014

(194.470.878)

Dicatat sebagai perolehan Peralatan dan Mesin Dicatat sebagai perolehan Software

61.810.000 5.400.000

Jumlah Perjalanan Dinas Rp279.210.364.913

240.471.300

113.210.422

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp279.210.364.913,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 26 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Perjalanan Biasa

Tahun 2014

Jumlah

%

236.970.011.013

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

17.605.145.638

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

18.162.169.140

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2.169.007.450

-

-

-

Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri

2.072.302.280

-

-

-

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

2.231.729.392

-

-

-

279.210.364.913

-

-

-

Jumlah

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp313.260.100

Naik / (Turun)

D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp313.260.100,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja rehabilitasi gedung dan bangunan (Aset Tetap Renovasi) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dipinjam/digunakan sebagai Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp120.000.000,00 dan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp193.260.100,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp44.834.800.877

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp44.834.800.877,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

21.437.777.332

-

-

-

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

22.456.644.221

-

-

-

835.371.803

-

-

-

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

11.517.750

-

-

-

Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

93.489.771

-

-

-

44.834.800.877

-

-

-

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp449.283.820

Naik / (Turun)

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tahun

2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp449.283.820,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Penyisihan Piutang TP/TGR periode berjalan

702.001.940

Penghapusan Penyisihan Piutang TP/TGR yang telah lunas

(252.715.749)

Penyisihan Bagian Lancar Piutang TP/TGR periode berjalan

24.445

Penghapusan Penyisihan Piutang Jangka Pendek tahun 2014

(26.816)

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp4.471.001.357)

449.283.820

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp4.471.001.357,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.972.305.783,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.501.304.426,00.

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (Rp6.972.305.783)

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar pada tahun

2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

minus

Rp6.972.305.783,00, dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp177.152.600,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp7.149.458.383,00.



Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp177.152.600

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp177.152.600,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional, terdiri atas: Nama Satuan Kerja

Nilai (Rp)

Inspektorat

1.000.000


4.500.000

Perw. BPKP Prov. Jawa Timur

44.000.000


5.200.000


1.250.000

Perw. BPKP Prov. Jambi

63.499.000


500.000


34.000.000

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan

6.883.600

Perw. BPKP Prov. Maluku

16.000.000

Perw. BPKP Prov. Bangka Belitung

320.000

Jumlah

Rincian

177.152.600

Pendapatan

Pelepasan

Aset

Non

Lancar

disajikan pada Tabel 28 berikut ini: Tabel 28 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2015 dan 2014 Uraian Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

6.883.600

-

-

-

49.200.000

-

-

-

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

121.069.000

-

-

-

Jumlah

177.152.600

-

-

-

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp7.149.458.383

Realisasi

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.149.458.383,00. dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas aset yang telah dihapus dan dikeluarkan dari Neraca pada tanggal pelaporan, yang terdiri atas:



Nama Satuan Kerja

Nilai (Rp)

Kantor Pusat BPKP

475.143.000


6.626.532.795


7.407.500


835.063


17.770.748


52.894


8.855.942

Perw. BPKP Prov. Maluku

3.715.941

Perw. BPKP Prov. Bangka Belitung

9.144.500

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp2.501.304.426

7.149.458.383

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.501.304.426,00 dan

Rp0,00.

Jumlah

tersebut

merupakan

selisih

antara

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.671.974.132,00

dikurangi

Beban

dari

Kegiatan

Non

Operasional Lainnya sebesar Rp170.669.706,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp2.671.974.132

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.671.974.132,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 29 berikut ini: Tabel 29

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

264.149.000

-

-

-

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

1.705.823.192

-

-

-

-

-

-

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi Jumlah

702.001.940 2.671.974.132

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

sebesar

Rp264.149.000,00

merupakan

pendapatan yang berasal tuntutan ganti rugi ikatan



dinas

terhadap

pegawai

yang

mengundurkan

diri/diberhentikan sebagai pegawai negeri. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Yang Lalu sebesar Rp1.705.823.192,00 merupakan realisasi penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja pada tahun 2014 dan baru disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2015. Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi sebesar Rp702.001.940,00 merupakan selisih kurs atas Piutang TP/TGR dalam mata uang asing yang pada tanggal pelaporan disajikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan

Kurs

Tengah

BI

pada

tanggal

31 Desember 2015, terdiri atas: Mata Uang Asing

Saldo per 31/12/2015

Kurs Tengah BI Tahun 2015

Tahun 2014

Selisih Kurs

Nilai Selisih

US $

523.610,65

13.795,00

12.440,00

1.355,00

709.492.431

GB £

199.156,00

20.451,11

19.370,34

1.080,77

215.241.830

CA $

39.600,00

9.948,09

10.734,33

(786,24)

(31.135.104)

1.243.572,51

10.064,16

10.218,23

(154,07)

(191.597.217)

AUD $

Jumlah

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp170.669.706

702.001.940

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun

2015

dan

Rp170.669.706,00. merupakan

2014 dan

nilai

masing-masing

Rp0,00.

kerugian

Jumlah karena

sebesar tersebut

persediaan

rusak/usang, terdiri atas: Nama Satuan Kerja Kantor Pusat BPKP

Nilai (Rp) 3.451.750

Pusdiklatwas

70.993.181

Puslitbangwas

9.587.500

Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta Perw. BPKP Prov. Gorontalo Jumlah

86.413.775 223.500 170.669.706



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp1.755.600.021.038

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing

sebesar

Rp1.755.600.021.038,00

dan

Rp0,00.

Dalam

implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akun-akun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

KEWAJIBAN  Pendapatan Yang Ditangguhkan

23.751.650

EKUITAS DANA LANCAR  Cadangan Piutang

5.336.309

 Cadangan Persediaan

7.345.210.452

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(1.558.767.593)

 Barang/Jasa yang Harus Diterima

14.223.116.286

 Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

(466.209.684)

EKUITAS DANA INVESTASI  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

1.717.903.451.716

 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

18.124.131.902

Jumlah Surplus/(Defisit) LO (Rp1.419.090.468.552)

1.755.600.021.038

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar minus Rp1.419.090.468.552,00 dan Rp0,00.

Defisit

LO

merupakan

selisih

kurang

pendapatan

dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp1.414.619.467.195,00, dan defisit dari

kegiatan

non

operasional

sebesar

Rp4.471.001.357,00

sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Aset Rp680.477.550

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian

Nilai

Aset

merupakan

penyesuaian

nilai

perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan

CaLK-Laporan Perubahan Ekuitas - 61 -


pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda-beda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp680.477.550,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut terdiri atas: Jenis Persediaan

Jumlah (Rp)

Barang Konsumsi

550.434.483

Bahan untuk Pemeliharaan

81.825.948

Suku Cadang

256.888

Bahan Baku

21.378.011

Persediaan Lainnya

26.582.220

Jumlah

680.477.550

Daftar Penyesuaian Nilai Persediaan per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 9-L. E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp3.989.992.582

E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan aset dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp3.989.992.582,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan koreksi tambah nilai aset Tanah karena adanya penilaian oleh KPKNL pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp6.280.863.600,00, dan koreksi kurang nilai aset tetap karena pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu, koreksi pencatatan nilai, dan koreksi klasifikasi aset sebesar Rp2.290.871.018,00, dengan rincian sebagai berikut: Nama Satuan Kerja

Jumlah (Rp)

Kantor Pusat BPKP

1.205.750.000

Pusdiklatwas

29.323.766


710.082.273


1.797.293

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Tengah

7.836.480

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat Perw. BPKP Prov. Gorontalo Jumlah

319.283.006 16.798.200 2.290.871.018



Transaksi Antar Entitas Rp1.530.042.716.351

E.5. Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.530.042.716.351,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian Ditagihkan ke Entitas Lain

1.527.155.091.508

Diterima dari Entitas Lain

(23.655.917.183)

Transfer Masuk

27.873.132.780

Transfer Keluar

(7.334.590.754)

Pengesahan Hibah Langsung Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain Rp1.527.155.091.508

Jumlah (Rp)

6.005.000.000 1.530.042.716.351

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.527.155.091.508,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

Diterima dari Entitas Lain Rp23.655.917.183

E.5.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp23.655.917.183,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Transfer Masuk Rp27.873.132.780

E.5.3. Transfer Masuk Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp27.873.132.780,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penambahan nilai aset karena pertukaran aset, berupa:  Tanah dari Badan Pusat Statistik ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp233.116.500,00.  Gedung dan Bangunan dari Kementerian Keuangan ke Kantor Pusat BPKP senilai Rp27.375.004.099,00.  Peralatan dan Mesin antar satker di lingkungan BPKP sebesar Rp265.012.181,00, terdiri atas:



Nilai Perolehan

Nama Satuan Kerja

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

Penerima

9.570.000

1.196.250

8.373.750

Perw. BPKP Prov. Kaltim

7.579.000

3.789.500

3.789.500


20.639.300

10.319.650

10.319.650


297.699.956

297.699.956

-

64.800.000

64.800.000

-

Perw. BPKP D.I. Yogyakarta

215.600.000

138.600.000

77.000.000


186.767.756

40.021.662

146.746.094


21.466.500

2.683.313

18.783.187

Jumlah

824.122.512

559.110.331

265.012.181

Kantor Pusat BPKP

Pusinfowas

Pusbin JFA Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta

Transfer Keluar Rp7.334.590.754

Kantor Pusat BPKP

E.5.4. Transfer Keluar Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp7.334.590.754,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan pengurangan nilai aset karena pertukaran aset dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan kepada Badan Pusat Statistik berupa Tanah dengan nilai Rp5.865.000.000,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.204.578.573,00, dan antar satker di lingkungan BPKP berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp265.012.181,00. Selisih

Transfer

Masuk

dan

Transfer

Keluar

sebesar

Rp20.538.542.026,00, disebabkan adanya transfer aset tetap dengan entitas di luar BPKP, yang terdiri atas: Nama Kementerian/Lembaga

Nilai Transfer Masuk (Rp)

Nilai Transfer Keluar (Rp)

Kementerian Keuangan

27.375.004.099

Badan Pusat Statistik Jumlah Pengesahan Hibah Langsung Rp6.005.000.000

Selisih

Jenis Aset

-

27.375.004.099

Gedung dan Bangunan

233.116.500

(7.069.578.573)

(6.836.462.073)

Tanah, Gedung dan Bangunan

27.608.120.599

(7.069.578.573)

20.538.542.026

E.5.5. Pengesahan Hibah Langsung Jumlah Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp6.005.000.000,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan hibah aset berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar



Rp1.505.000.000,00, dan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Papua

Barat

sebesar

Rp4.500.000.000,00 yang telah memperoleh register hibah, dan disahkan oleh KPPN setempat. Ekuitas Akhir Rp1.871.222.738.969

E.6. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp1.871.222.738.969,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp1.876.314.627.176,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp5.091.888.207,00.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 (Audited) Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja Selama tahun 2015 kegiatan pengawasan BPKP selain didanai dari DIPA BPKP, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa

pendampingan,

berdasarkan

permintaan

bimbingan dari

teknis

dan

Pemerintah

sosialisasi

Daerah,

dan

Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 3.997

penugasan

dengan

realisasi

dana

sebesar

Rp44.943.281.361,00. Rekapitulasi Biaya Penugasan dari Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran 9-M. Dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan

pada

akhir

kegiatan/penugasan

pegawai

dimaksud

menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan

dinas/transport

lokal,

dan

selanjutnya

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. F.2. Tindak Lanjut atas Temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2010 s.d. Semester II Tahun 2015 pada BPKP Nomor 18/HP/XVI/1/2016 tanggal 7 Januari 2016, temuan hasil pemeriksaan tahun 2010 s.d. 2014, sudah dinyatakam tuntas. Terhadap temuan hasil pemeriksaan tahun 2015, sebanyak 21 temuan dengan 56 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 49 rekomendasi, sedangkan 7 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Daftar rekomendasi atas temuan BPK yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut dapat dilihat pada Lampiran 9-N.

CaLK – Pengungkapan Penting Lainnya - 66 -

BADA AN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAN NGUNAN

Recommend Documents