BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ALINAN
PERA URAN KEPALA
ADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN EPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT P NGAWA... AN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E A I EPALA BADAN PENGAWA AN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONE lA,
M nimbang
a.
bah\ a
scsual
dengan
arahan
Prcsi en
Republik
Indonesia kepada Kepala BPKP p da Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern P merintah tanggal 13 Mei 2015, agar dalam jangka waktu -
depan
KaI abilitas
Aparat
(lima) tah n ke
P n awasan
Instansi
Pemerint.ah dapat ditingkatkan m nj' di I vel 3
besar
% (delapan puluh lima persen);
b.
bahwCl untuk mel ksani: kan k-l ntuan Pasal 49 ayal (2) huruf c dan Pasal 59 PeraturclD P merintah Nomor
60 Tahun 2008 Len Lang Sistcm P ngendalian Tn1ern
Pemerint h ,'erta Pasa! 3 h
lfUf
j Pcraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 20]4 t ntang Badan P ngawasan Keuanga n dan Pcm c.
b h a
c.
ngunan'
berdasarkan
dimaksucl menetapkan
dalam
perLimbangan
huruf
Peraturan
a
dan
Kepala
s bag8imana
hur f
Badan
b,
erlu
Pcngawasan
euangan dan Pembanounan Lent' ng Grand Design Penin kalan KapabiliLas Aparat P ngawasa
Inlern
Pcmcrintah Tahun 2015-201 ;
M ngingat. ..
-2
M ngingat
1.
P raturan P merintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah (Lembarall Negara Republik Indonesia Tah m 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran
N
arn
Republik
Indo c
1U
Nomor 4890); 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tcntang Sadan
P nga\vasan Keuangan
dan
Pem an unan
(L mbaran Negara R publik In one in Tahun 2 14 Nomor 4 0); 3. Peraturan Prcsiden Nomor
T hun 2015 lent ng
Ren ana Pcmbangunan Jangka Men ngah Nas'onal Tahun
2015-2019
(L mbaran
Negara
Republik
lndon si Tah n 2015 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
o N
PEMBANGUNAN
P NINGKATAN
TENTANG
KAPABILITAS
GRAND
APARAT
DESIGN
PENGAWASAN
TERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019. Pasal 1 Grand De, i
11
Peningkatan Kapabilitas Ap rat Peng wasan
Intern P merintah Tahul 2015-2019 digunn al aeuan dalam
bagi
sebagai
Kement rianjLembagaj P m rinlah
mclakukan
P ningkatan
Kapabilitas
Da rah Aparat
Pengawasan Tntern Pemerintah. Pasal2 Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
lnt rn
Pemerintah
Tahun
2015-2019
sebagaimana
dimaksud dalam p. saIl tereanturn dalnm Lampiran yang merupakan.
bagian
tidak
terpis' hkan
dari
Per- turan
K pala ini.
Pas 13 ...
- 3
Pasa1 3 Kel nluan
lebil
1anjuL m ngenai
pelak 'an an
Grand
D sign Pcningka -an Kc pabilitas Aparat Pengawasan InLern
Pemcrintah Tahun 2 ] 5- 019 yaitu:
a. P_doman peni1aian secara mandiri; b. Pedoman penjaminan kualiLas;
c. Pecloman pel ingkatan secara mandiri;
d. Pcdoman monitori g; aka 11
oit tapkan
01 h
Kepala
Badan
Pcngawasan
K uangan dan Pembanguna
Pasa14 Kepa1a
eraluran
mulai
1111
paela
bcrlaku
tal1.ggal
diundangkan.
Agar
li P
per gunclangan
orang
mengel huinya,
Peraturcu
1111
dengan
111 '111
rinl hkan
penempatannya
de: lam BeriV N gara Republik Indonesi . Dilela kan eli Jakarta pad tal gga1 26 Juni 2015 KEPALA
BADAN ENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK I DONESIA,
Ltd. ARDAN ADIPERDANA
Diundangkan eli akarta ada langgal 1 J uli 2015 MENTERI HUI UM DAN HAK ASASI MANU 1/\
REPUBLIK
INDON SIA,
ltd. Y/\SONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK lONE. IA TAHU
Salinan se uai clenaan aslin a, Kepala~lHukum cI n Hubungan Mas.rarakat J
TRIYONO HARYANTO NIP 1:>5910 2 198201 1 001
2015 NOMOR 1058
LAMPlRAN PERATURAN
KEPALA
PENGAWASAN
BADAN
KEUANGAN
DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR
TAHUN 2015
fJ
TENTANG GRAND
DESIGN
PENINGKATAN
KAPABILITAS
APARAT
PENGAWASAN
INTERN
PEMERlNTAH TAHUN 2015-2019
GRAND DESIGN PENrNGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019
1. Latar B .1akang Berbagai upaya perlu teru ban gsa,
seperti
dilakukan untuk mengatasi persoalan
kesejahteraan
masyarakat
yang
belum
merata,
banyaknya penyelenggara negara yang tersangkul kasus kOfUpsi, indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih rendah, dan kineIja organisasi KementerianjLembagajP merintah Daerah (KjLjD) yang belurn optimal. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyeJenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoaJan bangsa.
Pengawasan intern pemerintah, sebagai SaJall satu fungsi manajemen pacta organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran pellting dalam mengawal dan mengoptimalkan kineTja dan pencapaian tujuan organisasi KjL/D serta mencegah dilakukann a tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good govenw.nce). Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang m madai denga.n peran efektif sesuai p aktik terbaik yang berlaku secara inten'lasional rnasih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 telah menargetkan kapabiHtas APIP di tahun 2019 berada
-2 pada Level 3 dari skor Level 1-5 scsuai kriteria penilaian inlernasional. Sementara itu, kondisl tingkat kapabilitas APt? saat. ini s bagian besar (85,23%1) masih berada pada Levell. Pada level yang demikian ini
terkandung risiko bahwa APTP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan inten1 bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Begilu juga dengan has]} audit kinerja APIP yang dilakukan oleh BPK (dengan sampel sebanyak 86 APIP) menunjukkan kondisi 1 apabilitas APIP pada tahun 2013 yang kurang Iebih sarna yaitu sebagai betikut: JUlvILAH APIP
SUDAll
BaUM
TIDAKADA KETERANG N
Mcmilil-i Juklak/Juknis
7
53
26
Mengimplementasikan Koue Etik
16
63
Membuat Internal Audit Mclaku kan Analisis Kebutuhan Auditor
7
73
6
2
66
18
Memperolch Diklat Sesudi Kebutu han
11
71
URAlAN
,
7
- --
4 L-...._ _
Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP setidaknya pada
Level 3,
selara
dengan
Visi
Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 (Peraturan Presiden NomoI' 81 Tahul1 2010) yang menghendaki tenvujuc1nya pemerintahan berkelas dunia dimana penlbahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju
clean govenunent. Tujual1 refonnasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untul mendorong peran AP1P yang efektif sebagaimana P sal 11 Peraturan Pemelintah Nomor 60 Tah un 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas kelaatan, kehemataIl, efisiensi, dan etelctivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. Memberikan
pelingatan
dini
dan
meningkatkan
efektivitas
ma.I1.ajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
-3 c. MemberikaIl masukan yang dapat Inemeliha.ra dan
m~ningkatkan
kuaJitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Kondisi APIP saat ini dan harapan kedepan Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pacta 474 APIP IT /L/D per 31 Desember 2014) sebanyak 404 APIP atau 85,23% Le 'eI 1) 69 API
berada pada
atau 14,56% berada pada Level 2, dan baru satu APIP
atau 0,2]% yang berada pada Level 3. Sementara Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 mengarahkan agaI dalam lima
tahUll
ke depan (tahun 20] 9), APIP dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat rnemberikan peniJaian terhadap efisiensi) efektifitas, keekonomian) dan akuntabilitas Pemerintah
dalam Daerah.
pemerintahan, Untuk
itu)
baik
J ementerian,
Presiden
RepubJik
Lembaga, Indonesia
menginstru ksikan kepada Kepala BPI P clapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% eli Level 3 dan 10 /0 di Level 1 pada tahun 2019) sebagamlana dalam RPJMN 2015 - 2019 ditargetkan kapabilitas API? berada pada Level 3 pada tahun 2019. 3. Peningkatan Kapabilitas APJP Peningkatan
Kapabilitas
APIP
seSUaI
krit ria
internasional
menggunakan Intental Audit Capability Model (JACM). Model ini sudah diakui oleh The Institute ofIntem.al Auditor (IlA) dan dipraktikka.tl seCaI"a intemasiona1.
Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM
dikelompokkaI1 ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (rntegrated)) Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari enam Elemen, yaitu Peran dan
Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan 80M, Praktik ProfesionaI, Manajemen
dan
Akuntabilitas
l{jneIja,
Hubungall
dan
Budaya
Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area (IrpA).
PA merupakan suatu taLanan utama (bu.ilding blocks) yang
menentukan level kapabilitas suatu unit audit inten1.al) dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan I egiatan penting yang terkait, jika dilaksanakall bersama-sama akan men apai tujuan (pwpose) dan
-4 menghasilkaIl output dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang.
4. Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP Memperhatikan ] ondisi peran, tugas, dan fungsi APIP aat inl, sb-ategi peningkatan kapabilitas APIP meliputi: (11 Penyiapan suatu perangkat kebijal{an yang dapat dijadikan acuan
bersama
dalam upaya peningkatan kapabilttas APIP berkelas
dunia. Perangkat kebijakan tersebut bersama
bagi
seluruh
APIP
diharapkan akan menJadi acuan KjLjD
dalam
meningl aU
kapabilitasnya. (2) Peningkatan kesadaran APTP untuk memiliki Lingkat kapabllitas
ber! elas d unia. Tiga variable utama yang memp ngaruhi kapabilitas API?, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan oTganisasi KjL/D dimana APIP berada, dan lingkungan sektor publik di negarajpemeIi.nlahan. Indonesia. Untuk meningkatl an kapabilitas API? diperlukan komitmen dan dukungan
nyata
dati
seluruh
Pimpinan
KJLJD
sebagai
shareholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri dcngan membentuk Tim Kelja serta menyediakan sumber claya yang diperlukan dalam peningkatan kapabilitas APIP. (3) Penilaian secm'a mandiri (self assessment) I apabilitas APIP sesuai
kriteria internasionaI dengan menggunakan IACM. lACM rnerupakan tools yang digunakan APIP menuju ke organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APTP peTIu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap YPA yang harns dipenuhi sehingga diketahui kondisi kapabilitas APIP saat tni, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of
improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang leblh tinggi. BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment bagi APIP yang didukung d ngan aplikasi, sedangkan quality assurance akan dilakukan oleh BPKP.
-5 (4) Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP terhadap proses self assessment kapabilitas APTP. Bantuan.
dalam
BPKP
proses
peningkatan
kapabilitas
APlP,
khususnya dalam melakukan self assessment, akan diberikan dalam bentuk quality assurance untuk: a. mengetahui
efektivitas
APIP
yang
tercermin
dari
level
kapabilitasnya dengan mengacll kcpada praktik tata kelola yang baik; b. memperoleh gambaran m ngenai penl1asalahan dan harnbalan APIP
dalam
melaksanakan
tata
kelola
yang
baik
di
lingkungannya; c. meyakinkan
unit APIP dalam pemenuhan bukti-bukti dan
Inembantu perbaikan yang terkait perma alahan dan hambatan APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya. (5) Peningkatan kapabilitas APIP secara mandiri. (self improvement). Berdasarkal1. hasil self assessment, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement-Ao])
untuk
menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. Ao! tersebut digunakan oleh API? sebagai dasar untuk menyusull action plan dan
selanjutnya
APIP
melaksanakan
action
plan
dengan
menyusunjmemperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinarnbungan hingga m .nghasilkan outcome dari suatu KPA. Selama proses self improvement berlangsung, Pimpinan APIP yang bersangkutan melakukan monitoring perkernbangan pelaksanaan action plan yang telah disusun sebelumnya
Se]811.jutnya BPKP
melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas secara regional, sektoral, dan nasional. Dalam melakukan self improvement kapabilitas APIP, menyediakan
panduan
peningkatan
kapabilitas
APIP
BPKP disertai
fasilitas layanaIl konsultansi, asistensi, dan penyediaan help desk pacta setiap unit kelja BPKP termasuk Perwakilan BPKP, sehingga memudahkan APTP untuk berkonsultansi. (6) Penjngkatan kompetensi SDM APIP melalui e-Leandng. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi 8DM APIP agar mampu melak anakan pengernbangan kapabilitas APIP (ability to perform), BPKP menyediakan diklat-diklat JFA dan diklat yang didukung dengan
modlll
diklat
teknis substansi
e-Ieaming bagaimana
-6 melakukan compliance auditing dan performance audit/value for
money
audit
yang
bertujuan
untuk
meningkalkan
kinerja
(ekonomis, efisien, dan efektif), serta pembenan advisory services untuk perbaikan governance process, risk management, control organisasi, termasuk pola penyec1iaan
diklat teknis peningkatan
kapabilitas bagi seluruh APIP.
5
Area Perubaban Peningkatan Kapabilitas APIP Area
perubahan
yang
diharapkan
dalam
rangka
peningkatan
kapabiliats APIP mencakup pernen uhan Key Process Area Level 2 dan Leve 3 sebagai berH"ut:
NO
1
ELEMEN
Peran dan
KRITERIA KPA LEVEL 2 1. APIP
layanan ketaatan auditing)
Layanan
KRTTERIA KPA LEVEL 3
membed kan 1. APfP melaksanalcan ualue pengawasan for money audit/ audit (compliance kinerja uiltuk menilai keekonomisan, efisi nsi, efektivitas. 2. APIP memberikan Jasa konsultansi (advisory services) perbaikan governance process, risk
management, control organlsasl. 2 Manajemen 2. APIP mengidentifikasi 3. Aclanya koordinasi yang SDM dan merekrut SDM optimal /keselarasan yang kompeten, antara ketersediaan tim sehingga kegiatan tim SOM APJP (Workforce) pengawasan dengan l~ncmla dilaksanakan oleh S DM pengawasan (PKPT) secm"a yang kompeten. periodik. - - -. . .. 3. APIP telah melakukan 4. Tersed ianya staf APIP pengembangan profesi yang profesionaJ, ditandai bagi individu auditor dengan SOM ~ ang melalui Diklat, terlatih / tersertifikasi PKS/PPM, dan bentuk baik nasional mau pun bentuk pengemba.11gan international sesuai profesi yang lainnya. dengan peran layanan APTP. 5. Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (team building) yang saling berbagi pengetahuan I rnisal Tinl RB, Tim SPIP, I-' I Til!! Manajemen Risiko, J
-L--
....I
-7
NO
ELEMEN
KRlTERIA KPA LEVEL 2
KRITERIA KPA LEVEL 3
Tim LAKIP. Tim Audit PBJ dsb. -
3
Praktik Profesional
--
4. Perencanaan 6. Perencanaan audit berbas's dsiko, yang pengawasan disusun difokuskan pada skala berdasarkarl pada prioritas( risiko tertinggi. prioritas manajemenj pemangku kepen tingan. - - ---
~.
-I-
4
---
--
-
Akutabilitas 16. Adanya Rencana Kelja 8. APIP memiliki kebijakan, Dan
TahunanjRenja sistem darl proseduf Manajeman
(business plan). pelaporan pengelolaan Kinerja
kegiatan pengawasan. 7. Tersedianya operasional pengawasan .
I
-
I 5
-
APIP memiliki 7. APIP memiliki kerangka kerangka kerja praktik kerja untuk mengelola profesional berikut kualitas kegiatan pengawasannya (Quality prosesnya (menetapkan standar audit yang Assu.rance Improvement digunakan, kode etik, Programme - QAIP). pedoman audit, SOP pelal{sanaan audit).
10. Adanya sistem pengukuran kinerja (Tapkin, Lapkin, dan LAKIP yang menginfonnasikan input,
output, outcome)
HUbungar-~ ~.
Adanya pengelolaan 11. APIP merupakan bagian tugas pokok dan fungsi dari komponen Tim fungsi di internal APIP Manajemen KI Lj 0 yang integral, senantiasa dili bailian dalam pembahasan lSSU -ISSU strategis organisasi termasuk pengoptimalan
Dan
Budaya Organisasi
-
-----
anggaran 9. Adanya sistem inforrnasi kegiatan 1 euangan I biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku.
dalam pemanfaatal1 IT -
-
12. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (other review groups) yang memberikan J2sa konsultansi dan penjaminan (assurance and advisory seroices)
6
Struktur Tata Kelola
19.
_,L.
----------1---------
-
Hubungan pelaporan 13. APIP memiliki mekanisme fonual telah terbangun pendanaan yang dapat baik pelaporan menjamin penyediaan fungsional l1.mupun sumber daya untuk pelaporan administrasi. melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif, _ terrgasuk 9apa-.L
-8 NO
ELEMEN
KRITERIA KPA LEVEL 2
KRITERIA KPA LEVEL 3
--1-
mengidentiill{asi dampak pemhatasan sumber daya terhaclap cakupan tugas pokok dan rungsi APIP
~
10 API P memiliki akses 14 Dilakukannya pengawasan penuh terhadap oleh manajemen K/L/D in formasi , aset, dan terhadap kegiatan APIP personil unit organisasi (ouersight body) KjLjD.
Dengan
memiliki
diharapkan
kapabilitas
pada
Level
2
(Tnfrastrcture),
APIP
telah melakukan pembangunan infrastruktur schingga
proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang, walau baru sebagian elaras dengan standar audit. Sedangkan APIP yang merniliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit inte111aJ secara seragam dan telah selaras
sepenuhnya dengan standar audit.
Outcome pada Level 3, APIP mampu
melakukan
performance
audit/value for money audit yang dapat meningkatkan (ekonomis 7 efisiensi, dan
efektifitas)
serta membelikan.
kineTja
advisory
services untuk perbaikan governa.nce process, risk management, control orgarusasl Kj Lj 0 dimana APIP berada. Oi samping itu, APIP terus menerus
melakukan
compliance
auditing
untuk
mem berikan
keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, rnampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tiodal< pelanggaran terhadap ketentuan.
6. Target Peningkatan Kapabilitas Melaksanakan
arahan
Presiden Republik Indonesia dalam Rapat
Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal ] 3 Mei 2015 dan untuk memenuhi RPJMN 2015 - 2019, kapabilitas APIP diharapkan meningkat. secara bertahap dan berkesillambungan, dengan target kumulatif dall target tahunan peningkatan kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:
I jL/D
PERSENTASE (%) TARGET I UMULATIF
Kondj~i ~,u
Unit APIP
T ['get Ktlmu1aLlf Level 2
TargeL Kumulatif
·v 1 J
I
66
19
1
s.d 2015 2016 2017 12018 2019 2015 2016 2017 201R 201Q 2024 I-- 5 20 38 60 85 100 86 25 40 30 20 10
PIO
28
6
0
34
20
40
30
20
10
K~h/KotR
46-4 44
0
Pi
2
20
15 -
10
Jun lab
558 69 -
1
508 628
Ll
-
2014 ,rum
L2
L3
I3h
7
20
40
0
85
100
2
10
30
50
70
100
-
-
TARGET KUMULATIF (UNIT APIP)
Unit
K/L
PIP
-
Target !'umulatif Level 2 Target Kumulntif Level 3 Kondisi s.d 2014 s.d L2 L3 Jum 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 120] SJ Ll lah 29~ f 17 33 52 73 17 86 2:2 34 26 9 86 4 6 19 1 0
34
Kab/Kota 464 44
0
508 76
J mlah
1
Pray
28
6
558 69
7
10
7
3
2
7
127 102
76
51
]0
5
63
16
74
14
28 105 175 138 100
20
28
3'1
152 25
35
508
It.!
199 325 4 7
-
I
628
TARGET TAHUNAN (UNIT APIP)
K/L
Kondisi s,cl 2014 Tclrget TahunOIl Level 2 Tclrgct Tahunan Level 3 ::;,d Jum L2 L3 2015 2016 ~017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Ll lah 2024 :) 66 19 1 86 6 25 8 10 13 13 16 1<) 21 13
Prav
28
Unit APIP
6
0
KabjKola 464 '14
0
508 42
1
628 51
Jumlah
558 69
34
3
12
7
')
.)
3
4
91
77
76
76
10
'10
102 J 0 1 103
151
128
88
89
93
15
8
125 126 132
170
5
6
6
S
KEPALA BADAN PENGAWA f N KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK IND
E'IA,
ad. ARDAN ADIPERD NA
salina~1lai dcngan aslin a,
Kepel Sir ;:::m dan Hubungan Masyarakat
TRIYONO HARYANTO NIP 195Cd1002 198201 1 001
-
