Protokol Pembentukan Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik yang Bcrtanggungjawab atas Penyelesaian Perselisihan Di antara Negara Pihak bcrkaitan dengan Konvensi menentang Diskriminasi di bidang Pendidikan Disctujui oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Paris, 10 Desember 1962. Berlaku pada 24 Oktober 1968, berdasarkan Pasal 24
Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersidang di Paris dari 9 November sampai 12 Desember 1962. pada persidangannya yang kedua belas, Menvetujui pada persidangannya yang kesebelas, Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan, Menginginkan memberikan kemudahan pada pelaksanaan Konvensi tersebut, dan Mempertimbangkan bahwa adalah penting, untuk tujuan ini, membentuk Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik yang bertanggung jawab atas pencarian penyelesaian perselisihan apapun yang mungkin timbul di antara para Negara Pihak Konvensi, mengenai penerapan atau penafsiran, Menyetujui Protokol ini pad a hari kesepuluh Desember 1962.
Pasall Akan didirikan di bawah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik, selanjutnya disebut sebagai "Komisi", yang bertanggung jawab mencari penyelesaian perselisihan secara damai di antara Negara Pihak Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan, selanjutnya ditunjuk scbagai Konvensi, sclanjutnya discbut scbagai '"Konvensi" mengenai penerapan atau pcnafsiran Konvensi.
Pasal 2 1. Komisi akan terdiri dari sebelas orang anggota yang harus merupakan orang-orang berwatak moral tinggi dan diakui adil dan dipilih oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selanjutnya disebut sebagai Konferensi Umum. 2.
Para anggota Komisi akan mengabdi dalam kedudukan pribadi mereka.
Pasal3 1. Para anggota Komisi akan dipilih dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan untuk tujuan itu oleh para Negara Pihak Protokol ini. Setiap Negara, sesudah berkonsultasi dengan Komisi Nasionalnya untuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan mencalonkan tidak lebih dari empat orang. Orang-orang ini harus merupakan warga negara dari para Negara Pihak Protokol
1111.
2. Paling sedikit empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan untuk Komisi, Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selanjutnya disebut sebagai Direktur Jenderal, akan merninta para Negara Pihak Protokol ini untuk mengirimkan dalam waktu dua bulan, pencalonan orang-orang mereka yang ditunjuk dalam ayat I Pasal ini. Dircktur Jenderal akan mempersiapkan daftar nama para caJon dalam susunan alvabet dan akan menyampaikannya, paling sedikit satu bulan sebelum pemilihan, kepada Dewan Eksekutif Organisasi Pcndidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selanjutnya disebut sebagai Dewan Eksekutif, dan kepada para Negara Pihak Konvensi. Dewan Eksekutif akan menyampaikan daftar tersebut di atas, dengan saran-saran seperti yang mungkin dianggap berguna, kepada Konferensi Umum, yang akan melaksanakan pemilihan para anggota Komisi sesuai dengan prosedur yang biasanya diikuti dalam pemilihan-pemilihan dua orang atau lcbih.
Pasal4 1. Komisi tidak dapat memasukkan lebih dari satu orang warga negara dari Negara yang sama. 2. Dalam pemilihan para anggota Komisi, Konferensi Umum berusaha memasukkan orangorang yang diakui cakap di bidang pendidikan dan orang-orang yang mempunyai pengalaman hukum, terutama yang bersifat internasional. Konferensi Umum akan juga memherikan pertimbangan pada distribusi geografis keanggotaan yang adil dan pada terwakilinya baik berbagai bentuk kebudayaan dan juga berbagai sistem hukum yang pokok.
Pasal 5 Para anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Mereka akan dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Masa jabatan empat orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama, bagaimanapun juga akan berakhir pada akhir masa dua tahun, dan masa jabatan tiga orang anggota yang lain pada akhir masa empat tahun. Segera sesudah pemilihan pertama, nama dari para anggota ini dipilih dengan undian oleh Presiden Konferensi Umum.
Pasal6 I. Dalam kejadian kematian atau pengunduran diri seorang anggota Komisi, Ketua akan segera memberitahukan kepada Direktur Jenderal, yang akan menyatakan kursinya kosong sejak tanggal kematian atau tanggal di mana pengunduran diri berlaku. 2. Kalau, dalam pendapat aklamasi para anggota yang lain, seorang anggota Komisi telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya karena alasan apapun selain ketidakhadiran yang bersifat sementara atau tidak dapat melanjutkan melaksanakan kewajiban- kewajibannya, maka Ketua Komisi akan memberitahukan kepada Direktur Jenderal dan setelah itu akan menyatakan kursi anggota terse but kosong.
3. Direktur Jendcral akan memberitahukan kepada para Negara Anggota Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengctahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan setiap Ncgara bukan anggota Organisasi yang telah menjadi Negara Pihak Protokol ini mcnurut ketentuan Pasal 23, mengenai kekosongan apapun yang telah tcrjadi sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini. 4. Dalam setiap kasus yang diatur oleh ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal 1m, Konferensi Umum akan mengatur mengenai penggantian anggota yang kursinya telah menjadi kosong, untuk bagian masa jabatannya yang belum berakhir.
Pasal 7 Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 6, seorang .anggota Komisi harus tetap memegang jabatannya sampai penggantinya mengambil alih kewajiban-kewajibannya.
Pasal8 I. Kalau Komisi tidak memasukkan seorang anggota berkewarganegaraan dari suatu Negara Pihak yang terlibat suatu perselisihan yang diajukan kepadanya menurut ketentuanketcntuan Pasal 12 atau Pasal 18. Negara yang bersangkutan, atau kalaupun ada Jebih dan satu Negara, masing-masing dapat rnemilih seseorang untuk uuduk dalam Kornisi sebagai seorang anggota Ad Hoc. 2. Negara-negara yang jadi memilih seorang anggota Ad Hoc akan mempertimbangkan kualitas-kualitas yang dipersyaratkan bagi para anggota Komisi menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 dan 2. Anggota Ad Hoc manapun yang jadi dipilih harus merupakan warga negara dari Negara yang memilih dia atau dari suatu Negara Pihak Protokol, dan akan mengabdi dalam suatu kemampuan pribadi. 3. Bilamana terdapat beberapa Negara Pihak pada perselisiban tersebut mempunyai kepentingan yang sama, untuk tujuan pemilihan para anggota Ad Hoc mereka harus dianggap hanya sebagai satu pihak. Cara di mana ketentuan ini diberlakukan, akan ditentukan dengan peraturan-peraturan Prosedur Komisi yang ditunjuk dalam Pasal 11.
Pasal 9 Para anggota Komisi dan para anggota Ad Hoc yang dipilih menurut ketentuan-ketentuan Pasal 8 akan menerima biaya perjalanan dan honorarium per diem berkenaan dengan periodeperiode yang selama itu mereka diikutsertakan pada kerja Komisi dari sumber-sumber Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif.
PasaiiO Sekretariat Komisi akan disediakan oleh Direktur Jenderal.
Pasalll 1. Komisi akan memilih Ketua dan Wakil Ketuanya untuk masajabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali. 2.
Komisi akan menyusun Peraturan-peraturan Prosedurnya sendiri yang antara lain menentukan bahwa: (a) Dua pertiga dari para anggota termasuk anggota Ad Hoc, kalaupun ada, harus merupakan suatu kuorum; (b) Keputusan-keputusan Komisi akan dibuat dengan mayoritas suara para anggota dan para anggota Ad Hoc yang hadir; jika suara berjumlah sama, maka Ketua akan mempunyai suara yang menentukan;
(c) Jika suatu Negara mengajukan suatu persoalan kepada Komisi menu rut Pasa! 12 atau Pasall3: (i) Negara tersebut, Negara yang diadukan, dan Negara Pihak manapun dari Protokol ini di mana warga negaranya tersangkut dalam persoalan tersebut dapat membuat pembelaan-pembelaan dalam bentuk tertulis kepada Komisi; (ii) Negara tersebut dan Negara yang diadukan dapat mempunyai hak untuk diwakili pada pemeriksaan-pemeriksaan persoalan itu dan rnembuat pembelaan-pembelaan secara lisan. 3. Komisi, pada kesempatan itu ketika pertama mengusulkan untuk menyusun peraturanperaturan Prosedurnya, akan mengirimkannya dalam bentuk rancangan kepada para Negara Pihak Protokol yang dapat menyampaikan pengamatan dan saran apapun, di mana mereka mungkin mengharapkan untuk membuat dalam waktu riga bulan. Komisi akan meneliti kembali Peraturan-peraturan Prosedurnya jika diminta demikian pada setiap saar oleh Negara Pihak Protokol manapun.
Pasal 12 l. Bilamana suatu Negara Pihak Protokol ini menganggap bahwa Negara Pihak yang lainnya tidak rnemberlakukan ketentuan Konvensi, dengan pengaduan tertulis, dapat meminta Negara tersebut memperhatikan persoalan itu. Dalam waktu tiga bulan sesudah penerimaan pengaduan, Negara penerima harus memberikan kepada Negara yang mengadukan suatu penjelasan atau pernyataan secara tertulis mengenai persoalan itu, yang harus memasukkan sampai tahap yang mungkin dan berkaitan, berbagai referensi pada prosedur-prosedur dan cara-cara untuk memperoleh ganti rugi yang diambil, atau bclum diputuskan, atau tersedia pacta persoalan itu. 2. Bilamana pcrsoalannya tidak diselesaikan dengan memuaskan kedua bclah pihak, baik dengan ncgosiasi-negosiasi bilateral ataupun dcngan prosedur apapun yang terbuka bagi mereka, dalam waktu enam bulan sesudah penerimaan pengaduan pertama oleh Negara penerima, maka Negara yang mengadukan ataupun Ncgara penerima akan mempunyai hak untuk mengajukan persoalan itu kepada Komisi, dengan pernberitahuan yang diberikan
kepada Direktur Jenderal dan kepada Negara yang lain. 3. Ketentuan-kctcntuan ayat-ayat terdahulu tidak akan mernengaruhi hak-hak para Negara Pihak untuk rncncari jalan lain, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional urn urn atau khusus yang berlaku di antara mereka ke prosedur-prosedur lain untuk penyelesaian perselisihan termasuk prosedur sengketa dengan persetujuan timbal batik kepada Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag.
Pasall3 Dari permulaan tahun keenam sesudah mulai berlakunya Protokol ini, Komisi dapat juga diminta bertanggung jawab untuk mcncari penyelesaian perselisihan apapun mengenai penerapan atau penafsiran Konvensi yang timbul di antara para Negara Pihak Konvensi
tctapi tidak mcrupakan Pihak Protokol ini, atau semuanya tidak merupakan Pescrta Protokol ini. j ika para Negara tersebut bersepakat untuk mengajukan perselisihan tersehut kepada Knmisi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai kesepakatan ditctapkan oleh Pcraturan-peraturan Prosedur Komisi.
Pasal 14 Komisi akan membahas suatu persoalan yang diajukan kcpadanya menurut kctentuan Pasal I 2 atau I 3 Protokol ini, hanya sesudah Komisi memastikan bahwa scmua cara untuk memperoleh ganti rugi domestik yang tersedia sudah diminta dan digunakan sccara maksimal mungkin dalam kasus itu, sesuai dengan asas-asas hukurn imernasional yang diakui sccara umum.
Pasall5 Kccuali dalam kasus-kasus apabila unsur-unsur baru tclah disampaikan kcpadanya, Komisi tidak akan mempcrtimhangkan persoalan-persoalan yang telah dibahas.
Pasal 16 Dalam setiap persoalan yang diajukan kepadanya, Komisi dapat meminta para Ncgara yanp: ber angkutan untuk menyampaikan setiap informasi yang relevan.
Pasal 17 1.
2.
Dcngan tunduk pada ketentuan-ketcntuan Pasal 14. maka komisi sudah memperoleh semua informasi yang dipandang perlu, akan memastikan fakta faktanya dan menyediakan jasa baiknya bagi para negara yang bersangkutan dengan tujuan mendapatkan penyelesaian masalah secara damai atas dasar penghormatan terhadap konvensi Komisi dalam setiap kasus dan dalam keadaan tidak ada kejadian sesudahnya delapan belas bulan setelah tanggal penerimaan oleh direktur Jendral untuk diumumkan.
Bilamana Mahkamah Pengadilan Internasioanl diminta memberikan pendapat yang bersifat nasehat sesuai dengan pasal 18 maka batas waktunya diperpanjang 3
Bilamana suatu pcnyclcsaian di dalam syarat-syarat ayat 1 pasal ini dicapai. maka Komis, akan mcmbatasi laporannya pada pernyataan mcngenai fakta-fakta yang singkat dan penyelesaian yang dicapai. Bilamana suatu pcnyelesaian scmacam itu tidak tcrcapai. maka Komisi akan menyusun laporan mengenai fakta-faktanya dan menunjuk herhagai
rekomendasi yang dibuat Komisi dengan tujuan konsiliasi. Bilamana Iaporan tersebut tidak mencerminkan dalam keseluruhan atau sebagian pendapat aklamasi para anggota Komisi, maka anggota Komisi manapun harus berhak melampirkan pada Iaporan tersebut pendapat yang terpisah. Pembelaan-pembelaan dalam bentuk tertulis dan Iisan yang dibuat para Pihak pada kasus sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 (c) hams dilampirkan pada laporan itu. Pasal 18 Komisi dapat merekomendasikan kepada Dewan Eksekutif, atau kepada Konferensi Umum Bilamana rekomendasinya dibuat dalam waktu dua bulan sebelum pembukaan salah satu dan persidangan-persidangannya, bahwa Mahkamah Internasional diminta untuk memberikan pendapat yang bersifat nasihat mengenai permasalahan hukum apapun yang berhubungan dengan persoalan yang diajukan ke depan Komisi.
Pasal19 Komisi akan menyampaikan kepada Konferensi Umum pada setiap persidangan-persidangan tetapnya laporan mengenai setiap aktivitasnya, yang akan disampaikan kepada Konferensi U mum oleh Dewan Eksekutif.
