KEDUDUKAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
SKRIPSI
Oleh: VIVIN RISTAWANDARI E1A009148
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
KEDUDUKAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Oleh : VIVIN RISTAWANDARI E1A009148
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
ii
LEMBAR PENGESAHAN KEDUDUKAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Oleh : VIVIN RISTAWANDARI NIM. E1A009148
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Isi dan Format telah diterima dan disetujui pada tanggal ..................................
Para Penguji/Pembimbing Penguji I Pembimbing I
Penguji II Pembimbing II
Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. NIP. 19640724 199002 1 001
NIP. 19650829 199002 1 002
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001
iii
Penguji III
Pranoto, S.H.,M.H. NIP. 19540305 198601 1 001
SURAT PERNYATAAN
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : VIVIN RISTAWANDARI NIM
: E1A009148
Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: KEDUDUKAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya sendiri, tidak menjiplak hasil karya orang lain, maupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari Fakultas, termasuk pencabutan gelar Sarjana Hukum (SH.) yang saya sandang.
Purwokerto,
Februari 2013
VIVIN RISTAWANDARI NIM. E1A009148
iv
ABSTRAK KEDUDUKAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Oleh: VIVIN RISTAWANDARI E1A009148 Penarikan penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi oleh instansi Polri, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera membentuk penyidik independen. Pembentukan Penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi inilah yang menjadi pro dan kontra bagi para ahli hukum di Indonesia apabila ditinjau dari Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap adanya penyidik independen dan keberadaan penyidik independen apabila ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan uraian diatas melalui penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analitis. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui sinkronisasi diantara Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam perundang- undangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan penyidik independen dalam Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, karena berlaku asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis diantara kedua peraturan perundang- undangan tersebut. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan adanya penyidik indepeden dalam lembaganya karena Komisi Pemberantasan Korupsi kekurangan penyidik, efektifitas pemberantasan korupsi yang telah menumpuk dan menghindari konflik kepentingan antara lembaga. Kata Kunci
: Penarikan, Sinkronisasi, Penyidik Independen.
v
ABSTRACT INDEPENDENT INVESTIGATORS POSITION OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM By : VIVIN RISTAWANDARI E1A009148 Withdrawal of police investigators assigned to the KPK by POLRI, urged the Corruption Eradication Commission (KPK) to immediately form an independent investigator. The establishment of the independent Corruption Eradication Commission investigator is at the pros and cons for Indonesian legal expert in terms of Article 6, paragraph (1) of the Criminal-Law Procedural code. Thus, the authors are interested in conducting research entitled: Independent Investigators Position of Corruption Eradication Commission in the Criminal Justice System. Aiming to determine the needs of the KPK for the independent investigatorsand it’sexistence in terms of the Criminal-Law Procedural code. Based on the description above through a normative studywere calculated using regulatory approach and an analytical approach. The method used to determine the synchronization between the Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission,and the Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Law Procedure, and to know the meaning contained in terms used by the legislation. Based on these results, the existence of an independent investigator in the KPK is not contrary to the Criminal-Law Procedural Code, because it applies the principle of Lex Specialis Derogate Legi Generalis between these two. And The Corruption Eradication Commission (KPK) requires the presence of an independent investigator in the institute for the lack effectiveness of their job have been pile up and to avoid conflicts of interest between the agencies. Key words: Withdrawal, Synchronization, Independent Investigators.
vi
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
KEDUDUKAN
PENYIDIK
INDEPENDEN
KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Bapak Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 2. Bapak Sanyoto, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara; 3. Bapak Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 4. Bapak Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 5. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang memberi masukan dan bimbingan bagi kesempurnaan skripsi penulis;
vii
6. Ibu Rochati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi dan bimbingan dari semester awal hingga akhir; 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 8. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah banyak membantu dalam proses menuju kelulusan; 9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini; 10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sobirin dan Ibu Sumiyati yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan semangat dari kecil hingga dewasa dan sepanjang penulisan skripsi ini; 11. Kakak penulis Vera Asabrina dan kedua adik penulis Vinda Apriliana, Fatah Agung Kurniawan yang telah memberikan doa, semangat dan kontribusi dalam penuliasan skripsi ini; 12. Paman Penulis Muhammad Syaiful Anwar dan keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan kontribusi ilmu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini; 13. Teman- teman penulis, Tiara Melda A, Dwi Ariyani, Akhmad Syaikhu, Faisal F.I, Brian, Dwina S.P, Elisabeth, Palupi, Intan, Tika P, Vega, Indira, Nuni, Rentauli, Anton N, Danang SK, Pamela, Lintang, Nanda, alfi yang memberikan do’a dan semangat kepada penulis;
viii
14. Teman- teman tim futsal, Febri, Dhian, Ardi, Attaf Dana, Heris, Rio, Duo Wahyu, Yanuar, Debi, yang memberikan do’a dan semangat kepada penulis; 15. Keluarga Besar UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) JEC (Justitia English Club) dan UKI (Unit Kerohanian Islam); 16. Teman- Teman KKN POSDAYA Desa Senon Kecamatan Kemangkon (Fani, Jefli, Rofiq, Dinda, Fariza, Kurnia, Miftah, Ayu, Ririn, Tami); 17. Semua teman-teman angkatan 2009 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dangan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sekaligus sumbang saran maupun kritik konstruktif yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.
Purwokerto,
Februari 2013
Penulis
ix
HALAMAN MOTTO
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6)
“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.” ( Benyamin Franklin )
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya.” ( Ali Bin Abi Thalib )
x
DAFTAR ISI
HALAMAN HALAMAN JUDUL ……………………………………………...
ii
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………….
iii
SURAT PERNYATAAN …………………………………………
iv
ABSTRAK ..……………………………………………………….
v
ABSTRACT ……………………………………………………….
vi
PRAKATA …………………………………………………………
vii
HALAMAN MOTTO …………………………………………….
x
DAFTAR ISI ………………………………………………………
xi
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………….
1
B. Perumusan Masalah ………………………………….
8
C. Tujuan Penelitian …………………………………….
9
D. Kegunaan Penelitian …………………………………
9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Acara Pidana 1.
Pengertian Hukum Acara Pidana ………………..
10
2.
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana ……….
12
3.
Penyelidikan …………………………………….
13
4.
Penyidikan ………………………………………
14
xi
B. Komisi Pemberantasan Korupsi 1.
Latar Belakang Pembentukan KPK ……………
17
2.
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK ………
19
C. Lembaga Penyidik Tipikor di Indonesia 1.
Polisi Sebagai Penyidik ………………………..
21
2.
Kejaksaan sebagai Penyidik ……………………
25
3.
KPK Sebagai Penyidik …………………………
27
D. Pemberantasan Tipikor di Indonesia 1.
Harmonisasi Regulasi Hukum Pidana Formil dengan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ……………………….....
2.
Politik Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ………………………..
3.
36
Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan ………………………..
4.
29
40
Sitem Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ………………………………………….
45
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Pendekatan …………………………………
49
B. Spesifikasi Penelitian ……………………………….
50
C. Lokasi Penelitian ……………………………………
50
D. Sumber Data …………………………………………
50
E. Metode Pengumpulan Data …………………………
51
xii
F. Metode Penyajian Data ……………………………..
52
G. Metode Analisa Data ………………….…………….
52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ……………………………………..
53
B. Pembahasan …………………………………………
83
BAB V. PENUTUP A. Simpulan …………………………………………...
122
B. Saran ………………………………………………..
122
DAFTAR PUSTAKA
xiii
