Pasal 83 UU No 17 Thn 2012 Jenis Koperasi yaitu: Koperasi Konsumen Koperasi Produsen Koperasi Jasa Koperasi Simpan Pinjam

Disampaikan dalam Pelatihan (Meeting & Sharing) Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan Pada Hari Sabtu, 7 Desember 2013.

Muhammad Hafidh, SH., MKn. Notaris / PPAT Kota Semarang Jalan Sriwijaya no. 57 Telp: 024. 8448079/ Fax: 024.8315221 Email:[email protected]

Pasal 83 UU No 17 Thn 2012 Jenis Koperasi yaitu:

•Koperasi

Konsumen •Koperasi Produsen •Koperasi Jasa •Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 24 ayat 1 UU No17 Thn 2012 Akta pendirian koperasi dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia

Pasal 58 ayat 2 UU No 17 Thn 2012 Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan

Pasal 87 ayat 3 UU No 17 Thn 2012 Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah

Pasal 87 ayat 4 UU No 17 Thn 2012 Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 121 pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

a.

b.

c.

d.

Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang-undang ini; Koperasi sebagaimna dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuain anggaran dasarnya paling lambat 3 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini; Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian angaran dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Akta pendirian koperasi yang belum disahkan atau perubahan anggaran dasar koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undangundang ini.

• 1)

2)

3)

4)

Pasal 122 ; Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam wajib mengubah unit simpan pinjam koperasi simpan pinjam dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini disahkan Dalam jangka waktu perubahan menjadi koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat 1 unit simpan pinjam dilarang menerima simpan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota. Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak mengubah unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam. Tata cara perubahan unit simpan pinjam koperasi menjadi koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan Menteri

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku a. yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai koperasi berdasarkan undang-undang Koperasi ini. b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian anggfaran dasarnya paling lambat 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini; c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan d. Akta pendirian koperasi yang belum disahkan atau perubahan anggaran dasar koperasi yang belum disetujui oleh menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan undangundang ini.

Pasal 126 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan dijakarta pada tanggal 29 Oktober 2012

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Tanggal 17 Februari 2012 dengan Putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya”.

JAMINAN UTANG

•

Benda Bergerak

•

Benda Tidak Bergerak

MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

Benda Bergerak UU 42/1999 (Fidusia)

Pasal 1 ayat (2) Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani HT MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

Pasal 5 ayat (1) “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia” MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

UU Fidusia tidak berlaku terhadap: 1. HT yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan Perundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib daftar 2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 30 M3 atau lebih 3. Hipotek atas pesawat terbang 4. Gadai MUHAMMAD HAFIDH.SH.M.KN

Benda Tidak Bergerak (Tanah) •

Pengikatannya: 1. SKMHT 2. APHT

•

Tanah – diikat HT

MUHAMMAD HAFIDH.SH.M.KN

Objek Hak Tanggungan Tanah yang akan dijadikan jaminan utang dengan dibebani HT harus memenuhi syarat: a.

Dapat dinilai dengan uang;

b.

Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum;

c.

Dapat dipindah tangankan;

d.

Memerlukan penunjukkan dengan UU.

Hak atas tanah yang dapat dijadikan Objek HT : Pasal 4 UUHT

Hak Milik b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan a.

Dan Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dapat juga dibebani HT.

Ciri-Ciri HT

1. Droit

de Preference (Pasal 20 ayat(1));

2. Droit

de Suite (Pasal 7);

3. Memenuhi

Asas Spesialitas dan Asas Publisitas (Pasal 11);

4. Mudah

dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 6, Pasal 20 (2), Pasal 26 jo. 14) ;

5. Objek

HT tidak masuk dalam boedel kepailitan.

Droit de Preference

Pasal 1 angka 1: yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Pasal 20 ayat(1) huruf b: pemegang HT dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya MUHAMMAD HAFIDH.SH.M.KN

Droit de Suite

(Pasal 7): HT tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada


Memenuhi Asas Spesialitas dan Asas Publisitas Pasal 11:

• • • • •

Identitas pemegang dan pemberi HT Domisili pemegang dan pemberi HT Jumlah utang-utang yang dijamin Nilai tanggungan Benda atau yang menjadi obyek HT


Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya Pasal 6: Menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut

Pasal 20 (2) Penjualan obyek HT secara di bawah tangan, jika dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak

Pasal 26 jo. 14 Memberikan kemungkinan penggunaan acara Parate Eksekusi. MUHAMMAD HAFIDH.SH.M.KN

Objek HT tidak masuk dalam boedel kepailitan

Pasal 21:

Apabila pemberi HT dinyatakan pailit, pemegang HT tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UU ini. MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

Sifat-Sifat HT

1. HT tidak dapat dibagi-bagi; membebani secara utuh Objek HT 2. Bersifat accesoir; merupakan ikutan pada perjanjian pokok

Tata Cara Pembebanan HT 1. Tahap

pemberian HT, dilakukan di hadapan PPAT, didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;

2. Tahap

pendaftaran, dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pemberi dan Penerima HT

Pemberi HT (Pasal 8 ayat (1)) a. Perseorangan, atau b. Badan Hukum

Penerima HT (Pasal 8 ayat (2)) • Perseorangan, atau • Badan Hukum

Kapan HT Lahir?

HT lahir pada hari tanggal dibuatnya buku tanah

(Pasal 13 ayat(4) dan (5) UUHT)

Hapusnya HT

Pasal 18 UUHT: a. Hapusnya

utang yang dijaminkan dengan

HT; b. Dilepaskannya c. Pembersihan d. Hapusnya

HT oleh Pemegang HT;

HT oleh Ketua PN;

hak atas tanah yang dibebani HT.

S K M H T

Pasal 15 SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau Akta PPAT & Memenuhi syarat sebagai berikut ; 1.

SKMHT tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain dari kuasa untuk membebankan HT;

2.

Dilarang memuat kuasa substitusi;

3.

Wajib dicantumkan secara jelas Objek HT, jumlah utang, identitas kreditor (dan identitas debitor jika debitor bukan pemberi HT)

a.

b.

Dibuat dengan Akta PPAT, apabila obyek tanahnya berada dalam wilayah kerja PPAT, wilayah kerja PPAT yaitu Kantor Pertanahan. Dibuat dengan Akta Notarill, apabila obyek benda berada di luar wilayah kerja PPAT.

PERKABAN No.8 Tahun 2012 tidak mengatur SKMHT untuk Notaris tetapi mengatur SKMHT untuk PPAT.

Pasal 15 Ayat 1 UUJN : Bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Otentik.

AKTA

“Suatu tulisan surat yang ditandatangani dan yang dengan sengaja dibuat khusus untuk dipergunakan sebagai bukti (tentang perbuatan, keadaan ataupun kenyataan).”

SYARAT SAH AKTA Pertama: Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Kedua : mempunyai

Pejabat umum itu harus

wewenang untuk membuat akta itu. Ketiga : Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Fungsi Akta

1. Secara umum sebagai alat bukti. 2. Adakalanya berfungsi sebagai dasar/syarat formal untuk adanya suatu perbuatan / keadaan. Tanpa dibuatnya akta yang memuat perbuatan/keadaan hukum tertentu maka tidak ada pula perbuatan hukum yang dimaksud.

Kewenangan Notaris (Pasal 15) UUJN

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUUan dan/atau yg dikehendaki oleh yg berkepentingan utk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yg ditetapkan oleh UU. MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

(2) Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dgn surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat kata yang berkaitan dengan pertanahan atau f. Membuat akta risalah lelang. MUHAMAMD HAFIDH.SH.,M.KN

Akta Di Bawah Tangan •

Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh UU, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.

•

Memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya.

Akta Notaris •

Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UU (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

•

Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.


Notaris berwenang untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, disebut waarmerken


a.

Waarmerken

Verklaring van Visum.

Seseorang memberikan kepada Notaris akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani.

b.

Legalisasi.

Akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani o leh orang tsb, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepadanya.


Pasal 1338 KUH Perdata

#Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. #Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak /karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup itu. #Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

AKAD

•

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang berakibat hukum pada objeknya.

!

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan.

! Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

OBYEK AKAD

1. Barang yang akan diakadkan harus sah secara syar’i; 2. Telah ada pada waktu akad diadakan; 3. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi; 4. Dapat ditentukan dan

diketahui.

SUBYEK AKAD

! Memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum didalam memenuhi hak dan kewajibannya.

! Memiliki wewenang dalam melakukan tindakan hukum.

IJAB KABUL MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM APABILA MEMENUHI SYARAT

Ijab Kabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur dan menyadari serta mengetahui isi perkataan yang diucapkan. 2. Harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. 3. Ijab Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. 1.

DASAR UNTUK MELAKUKAN PERJANJIAN 1. Harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan satu sama lain. 2.

Perjanjian yang dilakukan tanpa didasari oleh keinginan para pihak membuat perjanjian tidak sah.

3.

Keinginan untuk membuat perjanjian cacat jika terdapat :

- Unsur Paksaan

- Kekeliruan

- Penipuan

- Barang yang tidak sesuai

SYARAT OBJEK AKAD 1).Telah ada pada waktu akad diadakan. 2).Dapat menerima hukum akad. 3).Dapat di tentukan dan di ketahui. 4).Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

SYARAT SUBJEK AKAD

1.

Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

2.

Harus sama ridha dan ada pilihan.

3.

Harus jelas dan gamblang.

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

1.

Al-Hurriyah (Kebebasan)

8.

Iktiyati (kehati-hatian)

2.

Al-Musawah (Kesetaraan)

9.

Kemampuan

3.

Al-Adalah (Keadilan)

10.

Transparasi

4.

Al-Ridha (Kerelaan)

11.

Tafsir/Kemudahan

5.

Ash-Shidq (Kejujuran)

12.

Itikad baik

6.

Al-Kitabah (Tertulis)

13. Sebab yang Halal

7.

Al Amanah (Asas Kepercayaan)

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syari’ah islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.    Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut :  “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat........”. 

1). Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa dia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.

2).Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)   Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. 

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini teruang di dalam ketentuan Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya sebagai berikut :   “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seeorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orangorang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

3). Al-Adalah (Keadilan)     Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjan/ akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian Harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.  

4). Al-Ridha (Kerelaan)     Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang di lakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statemen. 

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat di baca dalam Al-Qur’an surat AnNisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut :     “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ALLAH adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

5). Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran)    Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dasar hukum kita baca dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya adalah sebagai berikut :    “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. 

6). Al-kitabah (Tertulis).    Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqaroh ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benarbenar berada dalam kebaikan bagisemua pihak. Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah). 

7). Al Amanah (Asas Kepercayaan)

Setiap akad wajib di laksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di terapkan oleh yang bersangkutan dan pada sama terhindar dari cedera-janji. Dasar hukumnya dapat di baca dalam surat An Nisa[4]:58 yaitu “sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. Al Baqarah [2]:283 yaitu “Maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya”. Al Anfal[8]:27 yaitu :

“Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

8). Iktiyati (kehati-hatian) Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 9). Kemampuan Setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. 10). Transparasi Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

11). Taisir/Kemudahan Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 12). Iktikad baik Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 13). Sebab yang Halal Tidak bertentangan dengan hukum, tidak di larang oleh hukum dan tidak haram.

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM BURGERLIJK WETBOUEK (BW)

Meskipun ada perbedaan namun pada hakekatnya asas perjanjian dalam Islam memiliki persamaan dengan asas perjanjian hukum kontrak konvensional, adapun macam-macam asas perjanjian dalam hukum kontrak konvensional tersebut adalah :

Pasal 1320 KUH Perdata :

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang perlu dipenuhi

• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. •

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

•

Suatu hak tertentu.

•

Suatu sebab yang halal.

PASAL 1868 KUH Perdata

Suatu akta otentik ialah

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

1.Setiap akta Notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta b. badan akta; dan

c. akhir atau penutup akta.

2. Awal akta atau kepala akta memuat: a. judul akta; b. nomor akta; c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.


Awal akta atau kepala akta memuat: a) judul akta; b) nomor akta; c) jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. • Badan akta memuat: a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b) keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan d) nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal • Akhir Akta atau Penutup Akta a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7); b) uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada; c) nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. •

PENGIKATAN JUAL-BELI - Nomor : -…..- – Pada hari ini,……………………………, tanggal……………………………..……., pukul …………………. WIB (………….………….Waktu Indonesia Barat) Menghadap di hadapan saya, MUHAMMAD HAFIDH, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, ----dengan dihadiri oleh saksisaksi yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris yaitu : -

I. (Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP)

-Selanjutnya dalam akta ini disebut PIHAK PERTAMA.

II.(Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP)

-Selanjutnya dalam akta ini disebut PIHAK KEDUA. •Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

•Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa antara kedua belah pihak telah mencapai persetujuan untuk mengikatkan diri dengan perjanjian yang dibuat dalam akta ini dengan ketentuanketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut: ------------------------------------------------- Pasal 1 ---------------------------------------------------------dst.

------------------------- -------------------------A K T A – I N I ------------------------------------------------------- – Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

-(Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan ), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP)

-(Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP) – Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

– Dilangsungkan dengan tiga (3) renvooi yaitu satu (1) coretan, satu (1) tambahan, dan satu (1) coretan dengan penggantian.

ِ ِ ّ‫ن ال َر‬ ِ ‫الله ال َرّحْ م‬ -------------------------------ِ‫حيم‬ ِ ‫سم‬ ْ ‫ ِب‬------------------------------  • • • • • •

•

--------------------- ”Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu” ---------------------------------------------------------------------------------- (Surat Al-Maidah 5 : 1) ----------------------------------------AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAH No. _____ Pada hari ini, tanggal ………………………, bulan……………………………, tahun...................... pukul ……………………………………………….…………………………..WIB (Waktu Indonesia Barat). Menghadap kepada saya, Muhammad Hafidh, Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.--------------------------------------------1.

• • • • • • •

•

-Untuk selanjutnya disebut :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pihak Pertama / Bank -------------------------------------------------------2. -Untuk selanjutnya disebut :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pihak Kedua / Nasabah ------------------------------------------------------Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :---------------------------------------------------------------


• • • •

• • • • • • •

•

AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAH No. _____ Pada hari ini, tanggal ………………………, bulan……………………………, tahun..................... pukul ……………………………………………….…………………………..WIB (Waktu Indonesia Barat). Menghadap kepada saya, Muhammad Hafidh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris berkedudukan di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.- 1. -Untuk selanjutnya disebut :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Pihak Pertama / Bank --------------------------------------------------------------- 2. -Untuk selanjutnya disebut :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Pihak Kedua / Nasabah ----------------------------------------------------------------- -Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----------------------------------------------------------------------------------

•

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dengan Akad Pembiayaan Al– Murabahah dalam akta ini (selanjutnya disebut "Akad") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta diawali kalimat sebagai berikut

• • • • • • • •

ِ ِ ّ‫ن ال َر‬ ِ ‫الله ال َرّحْ م‬ --------------------------------------------------ِ ‫حيم‬ ِ ‫سم‬ ْ ‫ِب‬ --------------------------------------------------------------- ------- ”Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu” ------------------------------------------------- -----------------------------------------------------(Surat Al-Maidah 5 : 1).------------------------------------------------------ ---------- ”Dan Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” -------------- -----------------------------------------------------(Surat Al-Baqarah 2 : 275) ----------------------------------------------- ---“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan ------------------------bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku ----------------------------------------- ---------------------------------- dengan suka sama suka di antara kamu” ---------------------------------------- ---------------------------------------------------- (Surat An-Nisaa’4 : 29) -----------------------------------------------------

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

akta di bawah tangan.


Al-Baqarah, Ayat 282

 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Surah Al-Baqarah, Ayat 282)

 

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kekezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. ( Surat An Nahl Ayat 90)

 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. ( Surat An Nissa Ayat 58)

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. (Surat Al Maidah ayat 8)  

THE END OF PRESENTATION AND THANK YOU FOR YOUR ATTENTION SYUKRON WASSALAMMUALAIKUM

Pasal 83 UU No 17 Thn 2012 Jenis Koperasi yaitu: Koperasi Konsumen Koperasi Produsen Koperasi Jasa Koperasi Simpan Pinjam

Recommend Documents