PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No.: 1 /PMK/ 1977 TENTANG PERATURAN DASAR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dengan didirikannya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Dasar bagi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tersebut. b. bahwa Peraturan Dasar tersebut perlu dituangkan dalam satu Peraturan. Mengingat : 1. Undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar "Akuntan" ("Accountant"). 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 3. Keputusan Presiden No. 9 tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II. 4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 jo Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi Departemen-Departemen dengan perubahannya. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Menteri Keuangan Nomor : KEP998/MK/5/7/1976 tanggal 31 Juli 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 6. Surat Menteri P & K No. 13495/MPK/75 tanggal 17 Maret1975, perihal penyelenggaraan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara oleh Departemen Keuangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN DASAR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA. BAB I KEDUDUKAN DAN ORGANISASI Pasal 1 (1). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang dalam Surat Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 disebut Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan Negara adalah lembaga pendidikan tinggi dalam bidang akuntansi yang berada dalam lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. (2). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berkedudukan di Jakarta. Pasal 2 (1). Sekulah Tinggi Akuntansi Nagara dipimpin oleh seorang Direktur, yang diangkat oleh Menteri Keuangan atas usul Dewan Pembimbing. (2). Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
Pasal 3 Pelaksanaan tugas-tugas Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diawasi oleh Dewan Prtimbangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. BAB II PENDIDIKAN
Pasal 4 Program dan lama Pendidikan (1). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara mempunyai 2 (dua) program pendidikan yaitu : a. Program Pendidikan Ajun Akuntan: Bertujuan untuk mendidik tenaga menengah di bidang Akuntansi yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan melaksanakan rencana pemeriksaan akuntan dengan swakarya, mempersiapkan laporan pemeriksaan, dapat mengadakan evaluasi ekonomi perusahaan dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang akuntansi lanjutan; b. Program Pendidikan Akuntan: Bertujuan untuk mendidik tenaga yang mempunyai kemampuan untuk memimpin, merencanakan, dan menyusun laporan akuntan yang lengkap, mampu mengadakan evaluasi ekonomi perusahaan secara mendalam, dan dapat menyusun sistem akuntansi suatu organisasi. (2). Pendidikan Pembantu Akuntan. Di samping program pendidikan tersebut pada ayat (1) pasal ini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menyelenggarakan pula pendidikan Pembantu Akuntan yang bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga sehingga mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai Tata Buku - Praktek dan mempunyai ketrampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan pembukuan dan tata usaha keuangan. (3). Program pendidikan Ajun Akuntan diberikan selama 3 (tiga) tahun, yang terdiri dari tingkat I (satu), tingkat II (dua) dan tingkat III (tiga). (4). Program pendidikan Akuntan diberikan selama 2 (dua) tahun, yang terdiri dari tingkat IV (empat) dan tingkat V (lima), setelah bekerja aktif sebagai Ajun Akuntan paling sedikit 2 (dua) tahun. (5). Pendidikan Pemhantu Akuntan diberikan selama satu tahun dan bersifat terminal. Pasal 5 Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa (1). Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pada tingkat I (satu) Sekolah Tinggi Akuntan Negara, ialah mereka yang berijazah SLA dan lulus ujian saringan. (2). Sesuai dengan kebutuhan, lulusan Sarjana Muda Fakultas Ekonomi jurusan Perusahan atau Akuntansi dari Universitas Negara/Universitas yang disamakan, setelah lulus ujian saringan dapat diterima pada tingkat III (tiga) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan kurikulum khusus. (3). Yang dapat diterirna menjadi mahasiswa tingkat IV(empat) adalah para Ajun Akuntan yang telah bekerja aktif selama paling sedikit 2 (dua) tahun pada Departemen Keuangan dengan conduite baik, dan lulus dalam ujian saringan (4). Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pendidikan Pembantu Akuntan adalah : a. Pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara lulusan SLA, rnemenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PengaKeuangan Negara dan lulus dalam ujian saringan. b. Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah lulus dalarn ujian Kemampuan Tata Buku Praktek yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. (5). Syarat-syarat pendaftaran, penerimaan dan ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan diselenggarakan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. (6). Mereka yang diterima menjadi mahasiswa harus menandatangani surat perjanjian wajib kerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan harus mematuhi semua peraturanperaturan pendidikan yang ada. Pasal 6 Kurikulum
(1). Kurikulum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara harus mematuhi kurikulum minimal yang ditetapkan Sub Konsorsium Ilmu Ekonomi untuk jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. (2). Kurikulum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara harus mendapat persetujuan dari Dewan Pembimbing. Pasal 7 Kenaikan Tingkat (1). Program Pendidikan Ajun Akuntan. a. Mahasiswa tingkat I (satu) dinyatakan naik ke tingkat II (dua), apabila ia lulus dalam ujian kenaikan tingkat. b. Mahasiswa tingkat II (dua) dinyatakan naik ke tingkat III (tiga), apabila ia lulus dalam ujian kenaikan tingkat. (2). Program Pendidikan Akuntan Mahasiswa tingkat IV (empat) dinyatakan naik ke tingkat V (lima), apabila ia telah dinyatakan lulus ujian kenaikan tingkat. (3). Mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat memenuhi hal-hal yang disebutkan pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) pasal ini, dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pasal 8 Ujian Akhir (1). Untuk mengakhiri sesuatu program pendidikan, para mahasiswa harus menempuh ujian akhir yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. (2). Ujian akhir bagi pendidikan Ajun Akuntan dan ujian akhir bagi pendidikan Akuntan, masing-masing diadakan pada akhir tahun pelajaran tingkat III (tiga) dan tingkat V (lima). (3). Mahasiswa tingkat III (tiga) dan tingkat V (lima) diberi kesempatan untuk menempuh ujian akhir kedua pada tahun berikutnya. Yang tidak lulus ujian akhir kedua akan dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. (4). Ujian akhir Pembantu Akuntan akan diadakan pada akhir tahun pelajaran. Pasal 9 Jabatan/Gelar (1). Mahasiswa tingkat III (tiga) yang dinyatakan lulus ujian akhir akan diangkat sebagai Ajun Akuntan. (2). Mahasiswa tingkat V (lima) yang telah dinyatakan lulus ujian akhir dan setelah berhasil menyusun dan mempertahankan skripsi, akan diangkat sebagai Akuntan setelah disetujui oleh Panitia Akhli sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar "Akuntan". (3). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir Pembantu Akuntan diangkat sebagai Pembantu Akuntan. Pasal 10 Tenaga Pengajar (1). Tenaga Pengajar/Asisten pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, harus memenuhi syarat-syarat keakhlian yang berlaku bagi lembaga-lembaga pendidikan yang setingkat Sekolah Tinggi pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2). Pengaturan mengenai penugasan dan kepangkatan tenaga pengajar dan asisten pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara akan ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan. (3). Semua mata pelajaran yang tergolong kepada akuntansi harus diberikan oleh tenaga Pengajar/Asisten yang terdaftar sebagai akuntan sesuai dengan Undang-undang No. 34/1954.
(4). Seorang tenaga Pengajar/Asisten sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini sebanyak-banyak hanya boleh memberikan dua mata pelajaran. (5). Pengangkatan dan pemberhentian Pengajar/Asisten dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usul Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, setelah disetujui Dewan Pembimbing. BAB III KEGIATAN LAIN Pasal 11 (1). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dapat melakukan kegiatan penelitian (research) baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan instansi-instansi di luar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di bidang yang berhubungan dengan akuntansi. (2). Penyelenggaraan penelitian (research) ini diatur oleh Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pasal 12 Sekulah Tinggi Akuntansi Negara dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan yang sifanya memperkembangkan Ilmu Pengetahuan yang diajarkan pada Sekolah Tinggi AkuntaNegara.
Pasal 13 (1). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dapat mengadakan afiliasi dengan Universitas, Lembaga pendidikan dan ilmiah lainnya. baik di dalam maupun di luar negeri setelah mendengar saran/pertimbangan Dewan Pembimbing atas persetujuan Menteri Keuangan. (2). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dapat mengadakan kerjasama dengan Badan lain dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, setelah mendengar saran/pertimbangan Dewan Pembimbing atas persetujuan Menteri Keuangan. (3). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berusaha adanya penerbitan buku-buku dan lain-lain publikasi dalam bidang akuntansi. BAB IV DEWAN PEMBIMBING Pasal 14 (1). Dewan Pembimbing Sekolah Tinggi Akuntansi Negara mempunyai tugas : a. Menggariskan kebijaksanaan pendidikan, termasuk pengesahan kurikulum: b. Memberikan persetujuan untuk pengangkatan tenaga-tenaga pengajar dan asisten; c. Mengawasi pelaksanaan pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; d. Menilai hasil pelaksanaan pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. (2). Dewan Pembimbing Sekolah Tinggi Akuntansi Negara terdiri dari : a. Ketua merangkap anggauta : Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. b. Wakil Ketua merangkap anggauta: Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. c. Sekretaris merangkap anggauta: Direktur Akuntan Negara. d. Anggauta-anggauta: 1. Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2. Tenaga-tenaga akhli yang ditunjuk olch Menteri Keuangan. BAB V KETENTUAN LAIN
Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan ditetapkan oleh Dewan Pembimbing Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pasal 16 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Dasar ini akan dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. setelah lebih dahulu meminta pendapat dari Dewan Pertimbangan. BAB VI PENUTUP Pasal 17 Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dibebankan kepada Anggaran Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk tahun yang berjalan. Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 April 1975. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Keuangan ini akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 18 Pebruari 1977 MENTERI KEUANGAN Ttd ALI WARDHANA
