KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
LAPORAN STUDI LAPANGAN
TINJAUAN ATAS PENERAPAN PSAP 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DI KPP PRATAMA JAKARTA KOJA
Diajukan oleh : FAQIH IZMI NPM : 093060015751
Mahasiswa Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan Tahun 2012
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Studi Lapangan ini sebagai salah satu syarat untuk untuk dinyatakan lulus Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan arahan sehingga terselesaikannya laporan ini kepada: 1. Kedua orang tua tercinta, atas kasih sayang, bimbingan, pengorbanan yang tak terkira serta doa yang selalu mengiringi penulis. 2. Adik Yudha, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis 3. Bapak Kusmanadji, selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 4. Bapak Fadlil Usman selaku Bidang Akademis Pendidikan Bidang Pendidikan Pembantu Akuntan serta rekan-rekan Sekretariat yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan. 5. Bapak dan Ibu dosen STAN yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 6. Bapak Salim Darmadi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan Laporan Studi Lapangan ini.
v
7. Bapak Sevta, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja dan staff yang telah memberikan tempat dan waktu bagi penulis untuk melaksanakan studi lapangan ini. 8. Bapak Edwin, Bapak Hendra selaku pembimbing di KPP Pratama Koja yang telah telah memberikan bimbingan dan arahan di lapangan. 9. Bapak Nanang, Bapak Daud, dan Bapak Nurdjali sebagai pegawai di bagian pemeriksaan yang dengan senang hati telah banyak memberikan pengetahuan tentang pajak dibagian pemeriksaan serta arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun laporan ini. 10. Mas Eko dan Mbak Sri yang bersedia memberikan data dan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis saat ada data yang belum dipahami.. 11. Bapak dan Ibu Kantin KPP Pratama Jakarta Koja yang telah membantu penulis dalam hal konsumsi di KPP Pratama Jakarta Koja. 12. Syamsul, Indra, Wahyu, Brian, Tengku, dan Khafi yang telah berjuang bersama selama di KPP Pratama Jakarta Koja. 13. Teman-teman kelas 1-N, 2-A dan 3-E Akuntansi 2009 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menggali ilmu pengetahuan. 14. Teman-teman Spesialisasi Akuntansi 2009 yang banyak memberikan informasi melalui grup facebook dalam menunjang kelancaran penulisan Laporan Studi Lapangan.
vi
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Studi Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari para pembaca yang budiman. Akhir kata penulis berharap Laporan Studi Lapangan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi maupun inspirasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Tangerang Selatan,
Juli 2012
Penulis
vii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .....................................................................................................i PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN............................... ii LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN STUDI LAPANGAN .................................iii PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN STUDI LAPANGAN ..iv KATA PENGANTAR ................................................................................................. v DAFTAR ISI...............................................................................................................viii DAFTAR TABEL......................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................xi DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan ...................................................................................... 1 B. Tujuan Penulisan .................................................................................................... 3 C. Metode Pengumpulan Data .................................................................................... 4 D. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 5 BAB II DATA DAN FAKTA A. Sejarah KPP Pratama Jakarta Koja ........................................................................ 7 B. Profil KPP Pratama Jakarta Koja ........................................................................... 8 C. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Koja..................................................... 10 D. Standard Operating Procedures (SOP) Mengenai Pencatatan Aset Tetap............. 14 E. Daftar Aset Tetap dan Nilai di KPP Pratama Jakarta Koja ................................... 25
viii
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN A. Landasan Teori .................................................................................................... 27 1. Pengertian Akuntansi Pemerintah...................................................................... 27 2. Pengertian Aset Tetap........................................................................................ 28 3. Pentingnya Pencatatan Aset Tetap di lingkungan Pemerintahan ...................... 29 4. Akuntansi Aset Tetap Pemerintah ..................................................................... 31 B. Tinjauan atas Penerapan PSAP 07 Tentang Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja ....................................................................................................................... 45 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................................... 54 B. Saran ..................................................................................................................... 55 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 56
ix
DAFTAR TABEL
Tabel II. 1
Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Koja Berdasarkan Jabatan 11
Tabel II. 2
Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Koja Per Seksi
12
Tabel II. 3
Nilai Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja Desember 2011
25
Tabel II. 4
Nilai Peralatan dan Mesin di KPP Pratama Jakarta Koja 2011
26
Tabel III. 1
Laporan CRBMN Tanah 2011
48
Tabel III. 2
Neraca Bagian Aset KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011
48
Tabel III. 3
Neraca Bagian Aset Tetap KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2010
49
Tabel III. 4
Neraca Bagian Aset Tetap KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011 50
Tabel III. 5
Neraca Bagian Aset Tetap KPP Pratama Jakarta Koja Mei 2012
50
Tabel III. 6
Laporan CRBMN Gedung dan Bangunan 2011
52
Tabel III. 7
Laporan CRBMN Jaringan 2011
52
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar II. 1 Peta Wilayah Keja KPP Pratama Jakarta Koja
10
Gambar II. 2 Susunan Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Koja
11
Gambar II. 3 Tata Cara Pembuatan Laporan SABMN dan LT1
18
Gambar III. 1 Kartu Identitas Barang – Tanah
46
Gambar III. 2 Catatan Mutasi Perubahan
46
Gambar III. 3 Kartu Identitas Barang – Gedung dan Bangunan
51
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2010
Lampiran 2
Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011
Lampiran 3
Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Mei 2012
Lampiran 4
Kartu Identitas Barang – Tanah
Lampiran 5
Kartu Identitas Barang – Gedung dan Bangunan
xii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi seperti ini dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (Baswir, 1998,7). Akuntansi di lingkungan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 tahun 2010 mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut: “Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.” Dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah (SAP), yaitu prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
1
2
Aset tetap yang berada dibawah penguasaan suatu instansi harus dicatat secara akuntansi berdasarkan SAP atau diinvetarisasi menurut perundang-undangan Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/D) yang berlaku. Definisi aset tetap menurut SAP adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap umumnya menempati proporsi signifikan dari aset pemerintah yang disajikan dalam Neraca. Aset tetap yang dicatat terutama berasal dari belanja modal (capital expenditures). SAP juga mengatur tentang pembedaan antara current expenditure dan capital expenditures sangat penting untuk tujuan analisis, transparansi dan pengambilan keputusan, antara lain: a. untuk menilai belanja operasi pemerintah dan efisiensi kegiatan pemerintah b. belanja investasi/modal akan menimbulkan aliran biaya dan manfaat di masa datang, untuk membedakan dengan belanja yang mempunyai pengaruh berbeda dalam jangka pendek. c. dalam membangun anggaran berbasis kinerja, diperlukan pemisahan antara running cost dan capital expenditures. d. kurangnya perhatian atas investasi/modal akan menimbulkan kelemahan dalam formulasi kebijakan.
Sebagaimana diatur dalam SAP pengakuan aset tetap dalam instansi maupun satuan kerja (satker) pemerintahan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; d. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. e. Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006. PP tersebut mendefinisikan Barang Milik Negara sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Pencatatan akuntansi dan inventarisasi aset tetap dalam sebuah instansi merupakan hal yang sangat penting, tidak terkecuali pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud menyusun Laporan Studi Lapangan dengan judul “Tinjauan atas Penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja.”
4
B. Tujuan Penulisan Laporan Studi Lapangan ini disusun menggunakan pendekatan positif guna mengemukakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun Laporan Studi Lapangan adalah: 1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dinyatakan lulus dari Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan Tahun Akademik 2011/2012. 2. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 tentang Aset Tetap dan Buletin Teknis 09 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja 3. Membandingkan fakta dan realitas di lapangan dengan teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
C. Metode Pengumpulan Data Dalam menyusun Laporan Studi Lapangan penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu: 1. Metode Penelitian Kepustakaan Dengan metode ini penulis berusaha mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai buku, literatur, artikel, makalah, dan bahan-bahan perkuliahan yang berkaitan dengan karya tulis ini. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar teoretis mengenai topik yang akan dibahas dalam Laporan ini.
5
2. Metode Penelitian Lapangan Penelitian lapangan dilakukan secara langsung pada instansi yang akan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan valid serta berguna dalam penyusunan Laporan Studi Lapangan. Penulis melakukan wawancara dan observasi mengenai data dan fakta yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Studi Lapangan ini.
D. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan makalah, metode pengumpulan data, dan sistematika pembahasan yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan studi lapangan. BAB II DATA DAN FAKTA Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kota, yaitu mengenai sejarah singkat, visi dan misi, kegiatan utama instansi, serta struktur organisasi instansi. Selain itu pada bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan aset tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kota yang penulis jadikan objek. BAB III PEMBAHASAN Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada bab ini juga penulis membahas tentang tinjauan atas akuntansi aset tetap KPP Pratama Jakarta Koja berdasarkan peraturan PSAP 07.
6
BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan penutup dari Laporan Studi Lapangan. Berdasarkan tinjauan dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada Bab III, penulis akan merumuskan kesimpulan dan memberikan saran yang berhubungan dengan kesimpulan tersebut.
BAB II
DATA DAN FAKTA
A. Sejarah KPP Pratama Jakarta Koja Sebelum tahun 1994, wilayah Jakarta Utara hanya memiliki dua Kantor Pajak, yaitu Kantor Pajak Utara I yang memiliki daerah kerja di beberapa daerah seperti Penjaringan, Pademangan, dan Pluit serta Kantor Pajak Utara II yang memiliki daerah kerja di daerah Tanjung Priuk, Kelapa Gading, Sunter, Cilincing, dan Koja. Pada tahun 1994, Kantor Pajak Utara II dipecah menjadi Kantor Pajak Tanjung Priuk dan Kantor Pajak Kelapa Gading. Lalu pada tahun 2002, Kantor Pajak Tanjung Priuk kembali dipecah menjadi Kantor Pajak Tanjung Priuk dan Kantor Pajak Koja. Pada awalnya, Kantor Pajak Koja memiliki daerah kerja hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Koja. Sampai akhirnya pada tahun 2007 Kecamatan Cilincing yang semula merupakan daerah kerja Kantor Pajak Kelapa Gading menjadi daerah kerja Kantor Pajak Koja atau sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja.
7
8
B. Profil KPP Pratama Jakarta Koja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja berkedudukan Jalan Plumpang Semper No. 10A, Koja, Jakarta Utara. Kantor ini berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara bersama dengan KPP Madya Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Pluit, KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Pademangan, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dan KPP Pratama Jakarta Sunter. Daerah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Koja. Berdasarkan data tahun 2012 Kecamatan Cilincing terdiri dari 7 kelurahan yaitu: Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Semper, Kelurahan Semper, Kelurahan Marunda, Kelurahan Cilincing, Kelurahan, dan Kelurahan Rorotan. Sedangkan Kecamatan Koja terdiri dari 6 kelurahan yaitu: Kelurahan Koja, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Tugu Utara, dan Kelurahan Tugu Selatan. Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing terletak di wilayah Jakarta Utara. Kedua kecamatan ini merupakan daerah yang padat penduduknya, sebagian besar terdiri dari daerah perkampungan yang masih kumuh dan belum tertata dengan baik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari 2011, jumlah penduduk tercatat sebanyak 474.511 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 145.782 KK. Dari jumlah tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi sebesar 120.308 WP.
9
Kegiatan penduduk sebagian besar bergerak pada sektor usaha tenaga kerja sebagai karyawan/pegawai negeri, pedagang, jasa dan industri kecil. Sektor usaha yang paling menonjol di wilayah KPP Pratama Jakarta Koja terdiri dari: 1. Sektor Usaha Jasa Angkutan dan Pergudangan 2. Sektor Usaha Perddagangan 3. Sektor Industri 4. Sektor Usaha Lainnya Target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja pada tahun 2012 adalah Rp 889.612.380.000. Rinciannya adalah: 1. PPn dan PPnBM sebesar Rp620.009.470.000 2. Pajak Penghasilan sebesar Rp183.763.160.000 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebesar Rp95.575.830.000 4. Pendapatan atas Pajak Lainnya dan PIB sebesar Rp263.920.000
Visi dan misi KPP Pratama Jakarta Koja sama dengan visi dan misi DJP. Visinya adalah “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masayarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Sedangkan Misinya adalah “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.
10
Berikut ini disajikan peta wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Koja. Gambar II. 1 Peta Wilayah Keja KPP Pratama Jakarta Koja
Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Koja C. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Koja KPP Pratama Jakarta Koja dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi sepuluh orang kepala seksi yang masing-masing membawahi Sub Bagian Umum, Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Pemeriksaan, Penagihan, Ekstensifikasi, serta Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I sampai dengan IV.
11
Terdapat pula 13 orang pejabat fungsional. Berikut disajikan susunan struktur organisasi KPP Prtaama Jakarta Kota. Gambar II. 2 Susunan Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Koja
Sumber : Diolah dari Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Koja Sumber daya manusia yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Koja berjumlah 86 orang pegawai. Berikut disajikan komposisi pegawai berdasarkan jabatan. Tabel II. 1 Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Koja Berdasarkan Jabatan No. 1 2 3 4 6 7 8
Susunan Jabatan Jumlah Pegawai Kepala Kantor 1 Pejabat Eselon IV 10 Account Representative 22 Pelaksana 36 Juru Sita 1 Operator Console(OC) 2 Bendaharawan 1 Fungsional Pemeriksa 9 Pajak 12 Fungsional Pemeriksa 10 PBB 1 Total 86 Sumber : Diolah dari Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Koja
12
Adapun komposisi pegawai KPP Pratama Jakarta Koja per seksi dapat dilihat seperti pada tabel II. 2 berikut. Tabel II. 2 Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Koja Per Seksi Jumlah Pegawai 1 9 15 6 6 3 6 7 7 8 5
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Seksi Kepala Kantor Sub Bagian Umum Seksi Pelayanan Seksi PDI Seksi Penagihan Seksi Pemeriksaan Seksi Waskon I Seksi Waskon II Seksi Waskon III Seksi Waskon IV Seksi Ekstensifikasi
Keterangan
12
Fungsional Pemeriksa 13 Total 86 Sumber : Diolah dari Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Koja
Termasuk 1 Bendahara dan 7 Pelaksana Termasuk 14 Pelaksana Termasuk 2 OC dan 3 Pelaksana Termasuk 1 Juru Sita dan 4 Pelaksana Termasuk 2 Pelaksana Termasuk 1 Pelaksana Termasuk 1 Pelaksana Termasuk 4 Pelaksana Termasuk 12 Pemeriksa Pajak dan 1 Pemeriksa PBB
Berikut ini penjelasan tugas dan pokok masing-masing seksi pada KPP Pratama Jakarta Koja di atas adalah a. Sub Bagian Umum Seksi ini memiliki tugas sebagai supporting agent bagi semua seksi di KPP Pratama. Di seksi inilah tempat pengelolaan rumah tangga KPP Pratama Jakarta Koja berjalan, seperti pengurusan kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
13
b. Seksi Pelayanan Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan mengelola surat pemberitahuan, serta melakukan kegiatan penyuluhan perpajakan. c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumen perpajakan ke dalam sistem, melayani dukungan teknis computer dari semua seksi, melakukan pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta menyiapkan laporan kerja. d. Seksi Ekstensifikasi Bertugas untuk melakukan pengumpulan terhadap adanya potensi perpajakan, melakukan pendataan subjek dan objek pajak, serta melakukan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. e. Seksi Penagihan Seksi penagihan bertugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, melakukan kegiatan penagihan aktif, melakukan pengusulan untuk menghapuskan piutang pajak serta menyimpan dokumen-dokumen penagihan. f. Seksi Pemeriksaan Seksi ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak dan juga melakukan pengadministrasian terhadap kegiatan pemeriksaan.
14
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Seksi ini bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, melakukan bimbingan teknis kepada Wajib Pajak, mengadakan conselling terhadap Wajib Pajak, menyusun profil Wajib Pajak, merekonsiliasi data Wajib pajak, mengusulkan pembetulan ketetapan pajak, memberikan imbauan teknis perpajakan dan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan konsultasi. h. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok ini memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan funginya.
D. Standard Operating Procedures (SOP) Mengenai Pencatatan Aset Tetap 1. Tata Cara Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan Laporan Inventaris a. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang merupakan kegiatan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagai Unit Pengguna Barang (UPB).
15
b. Dasar hukum : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat c. Pihak yang terkait : 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian 3. Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga d. Formulir yang digunakan : 1. Kartu Inventaris Barang 2. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) e. Dokumen yang dihasilkan : 1. Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) 2. Laporan Tahunan Inventaris (LT-1) 3. Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
16
f. Prosedur kerja : 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian setiap triwulan menugaskan Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian untuk melakukan penelitian kondisi barang. 2. Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian melakukan penelitian kondisi barang dan menyiapkan konsep Laporan Mutasi Barang Triwulanan dan menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian. 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian meneliti dan memaraf konsep Laporan Mutasi Barang Triwulanan dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum. 4. Kepala Bagian Umum menelaah dan menandatangani Laporan Mutasi Barang Triwulanan dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian. 5. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian meneliti Laporan Mutasi Barang Triwulanan dan menugaskan Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian untuk melakukan perubahan kondisi barang pada data SABMN dan data LT-1. 6. Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian melakukan perubahan kondisi barang pada data SABMN, menatausahakan Laporan
17
Mutasi Barang Triwulanan, mengirimkan Laporan Mutasi Barang Triwulanan ke Kantor Pusat DJP, dan menyiapkan konsep Laporan SABMN tiap semester dan LT-1 tiap akhir tahun serta menyampaikannya kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian. 7. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian meneliti dan memaraf konsep Laporan SABMN dan LT-1 serta menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum. 8. Kepala Bagian Umum menelaah dan menandatangani laporan SABMN dan LT-1 serta meneruskannya kepada Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian. 9. Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Rumah Tangga menatausahakan Laporan SABMN dan LT-1, kemudian mengkompilasinya dengan laporan SABMN dan LT-1 dari Unit Pengguna Barang (UPB) sebagai bahan pembuatan LT-1. 10. Proses selesai. Jangka waktu penyelesaian pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan Laporan Inventaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
18
Gambar II. 3 Tata Cara Pembuatan Laporan SABMN dan LT1
Sumber : SOP Tata cara pembuatan laporan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN) dan laporan inventaris (LT1) No. DPC11-0008 Hal.3
2. Tata Cara Penyusunan Laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Tingkat Satuan Kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) a. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyusunan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Tingkat Satuan Kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan
19
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang memproses transaksi keuangan, baik arus uang maupun barang, yang menghasilkan Laporan Keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam sebuah Satuan Kerja, pelaksanaan SAI ini dilaksanakan oleh sebuah Tim SAI yang dibentuk oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja. b. Dasar hukum : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003
tentang
Keuangan Negara 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
20
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan c. Pihak yang terkait : 1. Tim SAI yang terdiri dari : a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak /Kepala Satuan Kerja b) Kepala Sub Bagian Umum c) Pelaksana Sub Bagian Umum (Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan) 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (UAPPA-W) 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara d. Formulir yang digunakan : Dokumen sumber yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Pagu Anggaran Diambil dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 15 dan 62 (Subsidi dan Transfer), Revisi DIPA Bagian Anggaran 15 dan 62, dan dokumen lain yang dipersamakan. 2. Dokumen Realisasi Anggaran: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah di-SP2D-kan termasuk Surat Perintah
21
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) yang diterbitkan Seksi Pelayanan, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) dan dokumen lain yang dipersamakan. 3. Dokumen Persediaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Stock Opname setiap bulan dari Bagian Rumah Tangga. 4. Dokumen Piutang yang tersaji dalam Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL KPP.7.5; 7.5.1 dan 7.5.3) setiap bulan dan Laporan Bulanan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Seksi Penagihan. 5. Arsip Data Komputer (ADK) SABMN dari Pelaksana SABMN atau Dokumen Aset Tetap (bagi Satuan Kerja yang belum menggunakan aplikasi SABMN) 6. Data Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak dari Laporan Penerimaan Pajak (LPP) dan/ SSP on line yang terdapat di sistem MPN dan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB dari Seksi PDI e. Dokumen yang Dihasilkan : Laporan-Laporan SAKPA yang terdiri : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB)
22
3. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 5. Laporan Realisasi Pengembalian Penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah 6. Arsip Data Komputer (ADK) tingkat UAKPA 7. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Lampiran Hasil Rekonsiliasi (LHR) tingkat UAKPA f. Prosedur Kerja : 1. Pelaksana Sub Bagian Umum/ Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan pada Tim SAI mengumpulkan dokumen sumber (D 1-6), merekam pada aplikasi SAKPA dan kemudian mencetak laporan-laporan, termasuk Neraca Bulanan dan
pengantar
ke
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara,
serta
menyampaikannya kepada Kepala Sub Bagian Umum. 2. Kepala Sub Bagian Umum meneliti, memaraf konsep Neraca, LRA, ADK, dan pengantar
ke
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
selanjutnya
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Neraca, LRA, ADK, dan pengantar. 4. Pelaksana Sub Bagian Umum menatausahakan dan mengirimkan Laporanlaporan SAKPA, yang berupa LRA, Neraca beserta ADK-nya dan pengantar ke
23
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sekaligus mengadakan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan ke Kantor Wilayah sebagai UAPPA-W. Apabila hasil pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terdapat perbedaan yang disebabkan adanya dokumen sumber yang belum/ kurang direkam dalam Aplikasi SAKPA, maka Pelaksana Sub Bagian Umum/Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan merekam dokumen sumber yang belum/kurang direkam, mencetak kembali laporanlaporan SAKPA kemudian menyampaikannya beserta ADK yang baru kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diadakan rekonsiliasi ulang. 5. Apabila
hasil
pelaksanaan
Perbendaharaan Negara
rekonsiliasi
dengan
Kantor
Pelayanan
terdapat perbedaan yang disebabkan adanya
kekeliruan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, maka Pelaksana Sub Bagian Umum membuatkan konsep Surat Permohonan Ralat Atas Perbedaan Dalam Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Sub Bagian Umum. 6. Kepala Sub Bagian Umum meneliti dan memaraf Surat Permohonan Ralat Atas Perbedaan Dalam Rekonsiliasi Dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Permohonan Ralat Atas Perbedaan Dalam Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan mengembalikan kepada Pelaksana Sub Bagian Umum.
24
8. Pelaksana Sub Bagian Umum/Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan untuk menatausahakan dan mengirimkan surat permohonan ralat atas perbedaan dalam rekonsiliasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 9. Apabila hasil pelaksanaan rekonsiliasi tidak terjadi perbedaan, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan BAR dan LHR. 10. Pelaksana Sub Bagian Umum/ Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan menyampaikan BAR dan LHR kepada Kepala Sub Bagian Umum 11. Kepala Sub Bagian Umum menandatangani BAR dan LHR (untuk Laporan Triwulanan) 12. Pelaksana Sub Bagian Umum menyampaikan kembali ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 13. Setelah Rekonsiliasi selesai, Pelaksana Sub Bagian Umum/ Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan membuat konsep Surat Pengantar Pengiriman Laporan SAKPA ke Kantor Wilayah/UAPPA-W beserta menyiapkan ADK (File Pengiriman ke Kantor Wilayah/ APPA-W). 14. Kepala Sub Bagian Umum meneliti dan memaraf Surat Pengantar Pengiriman Laporan SAKPA ke Kantor Wilayah/UAPPA-W dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Laporan SAKPA ke Kantor Wilayah/UAPPA-W.
25
16. Pelaksana Sub Bagian Umum menatausahakan, menginput di aplikasi Realisasi DIPA pada alamat www.realisasi.depkeu.go.id, dan mengirimkan Laporanlaporan SAKPA (terdiri dari Neraca, LRAB), Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Realisasi Pengembalian Penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah, ADK ke Kantor Wilayah/UAPPA-W dan fotokopi BAR dan LHR) beserta surat pengantar kepada Kantor Wilayah DJP/UAPPA-W. 17. Proses selesai.
E. Daftar Aset Tetap dan Nilai di KPP Pratama Jakarta Koja Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja terdiri dari 4 akun, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, lrigasi dan Jaringan. Berikut adalah daftar Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja secara keseluruhan pada Desember 2011. Tabel II. 3 Nilai Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja Desember 2011 No.
Aset Tetap
Jumlah
1.
Tanah
2.
Peralatan dan Mesin
6.621.879.777
3.
Gedung dan Bangunan
8.547.250.000
4.
Jalan, lrigasi dan Jaringan Total
Rp5.074.000.000
117.938.700 20.361.068.477
Sumber: Diolah dari Neraca KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2011
26
Akun Peralatan dan Mesin terdiri dari mobil minibus, motor, dan peralatan lain yang dipakai sehari-hari untuk menunjang kinerja pegawai. Berikut adalah daftar akun Peralatan dan Mesin secara lebih terperinci. Tabel II. 4 Nilai Peralatan dan Mesin di KPP Pratama Jakarta Koja 2011 No.
Aset Tetap
Jumlah
1.
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )
Rp589.728.000
2.
Sepeda Motor
55.197.999
3.
Peralatan Lain
6.113.503.919
Total
6.758.429.918
Sumber: Diolah dari Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2011
BAB III
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori 1. Pengertian Akuntansi Pemerintah Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengumpulan dan pembelanjaan sumber-sumber keuangan pemerintah dan pembuata laporan keuangan yang terkait dengan beberapa atau semua legiatan operasional dengan hasilnya. Sedangkan Baswir (2003:7) mendefinisikan akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Akuntasi pemerintah merupakan bidang tersendiri yang memerlukan pembahasan yang berbeda dengan akuntansi organisasi lainya. Meskipun akuntansi mempunyai sifat yang berlaku umum, terdapat karakteristik yang berbeda pada organisasi pemerintahan.
27
28
2. Pengertian Aset Tetap Sebagaimana yang diatur dalam PP 71 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
29
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. PP 71 2010 juga menekankan bahwa penilaian awal Aset Tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
3. Pentingnya Pencatatan Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Sesuai peraturan yang berlaku, pencatatan aset tetap harus dilakukan oleh seluruh lembaga di lingkungan pemerintah. Aset tetap yang berada dibawah penguasaan suatu instansi harus dicatat secara akuntansi berdasarkan SAP atau diinvetarisasi menurut
30
perundang-undangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang berlaku. Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006. PP tersebut mendefinisikan Barang Milik Negara sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 dalam pasal 9 yaitu, Menteri/pimpinan lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
31
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.
32
Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 07 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Kementerian Perumahan Rakyat mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Kementerian Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pada Buletin Teknis 09 tentang Aset Tetap, memberikan pedoman sebagai berikut: 1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
33
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. 3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:
34
Atas belanja modal tersebut, K/L/SKPD mengakui tanah yang harus disajikan di neraca melalui jurnal korolari. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan tanah adalah sebagai berikut:
BUN/BUD tidak melakukan jurnal korolari, karena aset tanah diakui di neraca K/L/SKPD.
35
b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset,hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Sehingga terdapat 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja dan jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset tetap peralatan dan mesin.
36
Jurnal untuk mencatat transaksi belanja modal
Atas belanja modal tersebut, K/L/SKPD akan mengakui Peralatan dan Mesin yang harus disajikan di neraca melalui jurnal korolari. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
37
c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.” Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).
38
Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:
Atas belanja modal tersebut, K/L/SKPD akan mengakui gedung dan bangunan yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan gedung dan bangunan di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini hanya dilakukan oleh K/L/SKPD bukan BUN/BUD. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
39
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. Perolehan melalui pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan
40
mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:
Atas belanja modal tersebut, K/L/SKPD akan mengakui jalan, irigasi, dan jaringan yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan jalan, irigasi, dan jaringan di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini hanya dilakukan oleh K/L/SKPD bukan BUN/BUD. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:
41
e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa “Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:
42
Atas belanja modal tersebut, K/L/SKPD akan mengakui Aset Tetap Lainnya yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan Aset Tetap Lainnya di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini hanya dilakukan oleh K/L/SKPD bukan BUN/BUD.
f. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 5, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh
43
entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset. Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 13, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
44
Jurnal untuk mencatat KDP adalah:
KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai: a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca; b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca; d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan e. Jumlah Retensi. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
45
B. Tinjauan atas Penerapan PSAP 07 Tentang Aset Tetap di KPP Pratama Jakarta Koja Pencatatan aset tetap di KPP Pratama Jakarta Koja menggunakan sistem aplikasi yang disebut dengan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAKPA adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh para satuan kerja (satker) yang mendapatkan anggaran dari dana APBN untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, realisasi anggaran belanja dan realisasi pendapatan negara. Laporan tersebut diperlukan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di satuan kerjanya masing-masing. SIMAK-BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Pencatatan tersebut digunakan supaya membantu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) dalam menginventaris aset tetap yang ada di KPP tersebut. Aset tetap di KPP Pratama Jakarta Koja tidak terlalu banyak dibanding dengan kantor pelayanan pajak yang lain. Tanah di kantor ini dibeli pada tahun 2004 dengan menggunakan dana APBN. Adapun catatan yang ada di aplikasi adalah sebagai berikut:
46
Gambar III. 1 Kartu Identitas Barang – Tanah
Sumber: Kartu identitas barang – Tanah KPP Pratama Jakarta Koja Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2004 tercatat saldo tanah sebesar Rp2.950.000.000. Pada tahun 2008 terjadi revaluasi untuk aset tanah oleh Tim Penertiban Aset dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebesar Rp2.142.000.000 sehingga terjadi kenaikan saldo menjadi Rp5.074.000.000. Pencatatan atas revaluasi ini dicatat di lembar catatan mutasi perubahan kartu identitas barang tanah yang lebih jelas dapat dilihat di gambar berikut. Gambar III. 2 Catatan Mutasi Perubahan
Sumber: Catatan Mutasi Perubahan Tanah KPP Pratama Jakarta Koja
47
Revaluasi yang dilakukan oleh tim penertiban aset dari KPKNL jika mengacu pada PP 71 2010 dan PSAP 07 pada umumnya sesuai dengan standar akuntansi terkait. PP 71 2010 menekankan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, dalam hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembentukan tim penertiban aset yang pada tahun tertentu menginventarisasi barang milik negara dan menilai kembali aset yang ada di lingkungan pemerintah. Adapun PMK 109/PMK.06/2009 mengatur sebagai revaluasi yaitu pada pasal 2, (1) Penertiban BMN dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikasi dan pelaporan seluruh BMN pada Kementerian Negara/Lembaga, dan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaan Kementerian Negara/Lembaga. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkim untuk mewujudkan penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, baik secara administratif, hukum, maupun fisik. Penyimpangan ini dipandang tidak terlalu signifikan, karena tujuan daripada revaluasi ini dalam rangka penertiban barang milik negara. Akun tanah yang ada di dalam laporan SIMAK-BMN tersebut akan di-post dalam laporan keuangan dalam
48
bentuk Neraca pada akhir tahun oleh Bendahara. Berikut adalah akun tanah pada laporan SIMAK-BMN KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2011. Tabel III. 1 Laporan CRBMN Tanah 2011
Sumber: Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Tahunan KPP Pratama Jakarta Koja Laporan tersebut akan diproses kembali menjadi neraca pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Tabel III. 2 Neraca Bagian Aset KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011
Sumber: Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011
49
Neraca tersebut selanjutnya akan direkonsiliasi di tingkat Kantor Wilayah setelah selesai dibuat, dan apabila ada perbedaan maka akan dilakukan koreksi. Peralatan dan mesin di KPP Pratama Koja memiliki nilai kedua terbesar di neraca setelah aset gedung dan bangunan. Untuk pencatatannya peralatan dan mesin dibagi menjadi dua yaitu Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. Peralatan dan mesin intrakomptabel mempunyai nilai persatuan melebihi Rp300.000, sedangkan ekstrakomptabel adalah peralatan dan mesin yang memiliki nilai perolehan dibawah Rp300.000. Setiap tahunnya, peralatan dan mesin di KPP Pratama Koja tidak ada penyusutannya. Menurut pegawai yang bertanggung jawab tentang barang milik negara, menjelaskan bahwa peralatan dan mesin di KPP Pratama Koja tidak disusutkan karena bukan wewenang dan tanggung jawab pengguna anggaran. Pihak terkait yang berhak dalam penyusutan aset tetap di kantor ini adalah pejabat di KPKNL Jakarta. Jika ada penyusutan maupun revaluasi, hal tersebut adalah wewenang KPKNL Jakarta. Sebagai perbandingan kenaikan maupun penurunan nilai aset peralatan dan mesin berikut adalah neraca KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2010, 2011, dan Mei 2012. Tabel III. 3 Neraca Bagian Aset Tetap KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2010
Sumber: Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2010
50
Kolom kedua adalah saldo tahun 2010, sedangkan kolom ketiga merupakan saldo tahun sebelumnya yaitu tahun 2009. Terjadi peningkatan saldo
sebesar
Rp193.146.541. Tabel III. 4 Neraca Bagian Aset Tetap KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011
Sumber: Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2011 Kolom kedua adalah saldo tahun 2011, sedangkan kolom ketiga merupakan saldo tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Terjadi penurunan saldo sebesar Rp41.312.142 pada kolom keempat. Penurunan saldo ini diakibatkan dari koreksi nilai atas peralatan dan mesin oleh Tim Penertiban Aset dari KPKNL Jakarta. Sedangkan kolom kelima merupakan persentase peningkatan atau penurunan. Tabel III. 5 Neraca Bagian Aset KPP Pratama Jakarta Koja Mei 2012
Sumber: Neraca KPP Pratama Jakarta Koja Mei 2012 Jika diteliti, terdapat perbedaan saldo akhir tahun dengan saldo awal tahun berikutnya pada ketiga tabel diatas. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan saldo akhir bukan kesalahan dari aplikasi maupun kesalahan input data, melainkan hasil dari rekonsiliasi dan koreksi bersama antara KPP Pratama Koja dengan Kanwil DJP Jakarta Utara.
51
Gedung dan bangunan di KPP Pratama Koja mulai dibangun pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005. Gedung kantor tersebut dibangun menggunakan anggaran di APBN. Adapun catatan yang ada didalam aplikasi tentang saldo akun gedung dan bangunan KPP Pratama Jakarta Koja. Gambar III. 3 Kartu Identitas Barang – Gedung dan Bangunan
Sumber: Kartu Identitas Barang – Gedung dan Bangunan KPP Pratama Jakarta Koja Tidak seperti akun gedung dan bangunan pada entitas bisnis yang disusutkan setiap tahunnya, akun gedung dan bangunan pada lingkungan pemerintahan khususnya KPP Pratama Jakarta Koja tidak disusutkan. Hal ini sama perlakuannya seperti peralatan dan mesin. Lebih jelasnya terlihat pada tabel III. 3, III. 4, dan III. 5 diatas. Pada ketiga tabel tersebut tampak tidak ada perubahan pada saldonya antara tahun ke tahun.
52
Tabel III. 6 Laporan CRBMN Gedung dan Bangunan 2011
Sumber: Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Tahunan KPP Pratama Jakarta Koja
Kemudian aset tetap selanjutnya adalah jaringan. Jaringan tersebut adalah Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK). Jaringan ini dibuat pada tahun yang sama saat pembuatan gedung yaitu tahun 2004. Tabel III. 7 Laporan CRBMN Jaringan 2011
Sumber: Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Tahunan KPP Pratama Jakarta Koja Jaringan yang termasuk dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan serta masuk dalam jenis akun aset tetap tidak disusutkan karena sama perlakuannya terhadap akun peralatan dan mesin.
53
Ketika penulis melaksanakan Studi Lapangan di KPP Pratama Jakarta Koja, penulis dilibatkan dalam inventarisasi ulang BMN oleh penanggung jawab BMN di kantor tersebut. Dalam pelaksanaannya penulis menemukan adanya ketidakcocokan antara daftar barang ruangan yang ada di SIMAK-BMN dengan di lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakakuratan dalam pencatatan di SIMAK-BMN tersebut. Secara keseluruhan, aset tetap yang berada di KPP Pratama Jakarta Koja sudah dicatat secara sistematis kedalam sebuah sistem yang bernama SIMAK-BMN. Kemudian sistem tersebut menghasilkan laporan yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam SAKPA. Pencatatan aset tetap tersebut secara umum tidaklah bertentangan dengan PP 71 2010 maupun PSAP 07.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian yang telah penulis sampaikan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait tentang pencatatan aset tetap di KPP Pratama Jakarta Koja yaitu sebagai berikut: 1. Aset tetap di KPP Pratama Jakarta Koja telah dicatat secara sistematis ke dalam aplikasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Pencatatan aset tetap tersebut secara umum telah menerapkan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap dan petunjuk teknisnya yaitu Buletin Teknis 09. 3. Terdapat perbedaan pandangan mengenai revaluasi antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.06/2009. Pada PP 71 2010, penilaian kembali atau revaluasi tidak diperkenankan karena penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Sedangkan PMK 109/PMK.06/2009 mengatur bahwa revaluasi dilakukan pada rentang waktu tertentu untuk memutakhirkan data Barang Milik Negara.
54
55
4. Ketika melakukan inventarisasi ulang bersama dengan pegawai di KPP Pratama Jakarta Koja, terdapat perbedaan antara catatan daftar barang ruangan dengan barang yang berada di ruangan tersebut.
B. Saran Setelah memberikan kesimpulan diatas, penulis juga bermaksud memberikan saran agar dapat memberikan masukan dan menyempurnakan praktik yang sudah ada. Adapun saran-saran tersebut adalah: 1. Sebaiknya setiap satu semester dilakukan inventarisasi ulang agar barang yang dicatat tidak hilang atau tercecer. 2. Apabila terdapat perbedaan antar peraturan, sebaiknya ditinjau ulang mana peraturan yang lebih spesifik dan diutamakan. PP 71 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan PMK 109/PMK.06/2009 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara. Perlu diperhatikan bahwa kedua produk hukum tersebut berbeda tingkatannya, PP 71 2010 lebih tinggi dibanding dengan PMK 109/PMK.06/2009. 3. Untuk ke depannya, dilakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan mengenai pencatatan, penilaian, dan pengungkapan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di KPP Pratama Jakarta Koja.
DAFTAR PUSTAKA
Baswir, Revrisond. 1998. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and Nonprofit Accounting. Person education, Prentice Hall. 7th edition. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 Akuntansi Aset Tetap. Mulyana, Budi dan Margono. 2010. Pengantar Akuntansi Pemerintah Daerah. Tangerang Selatan: STAN-Press. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.
56
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara.
57
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
