PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.G/2013/PA.Pts
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara : PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan-, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, memilih domisili di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Pemohon;
MELAWAN TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, dengan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Pts, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.
Bahwa, pada tanggal 01 Januari 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana
2
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 02 Januari 1996; 2.
Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di alamat sebagaimana alamat Pemohon di atas sedangkan Termohon tinggal di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas sampai sekarang;
3.
Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : 3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 28 Januari 1997; 3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 9 Maret 2006; kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4.
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan: 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan setiap Pemohon menasehati Termohon selalu marah-marah; 4.2. Termohon cemburu buta terhadap Pemohon; 4.3. Termohon sering mengumbar aib keluarga kepada orang lain sehingga membuat Pemohon malu;
5.
Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 September 2013 disebabkan Pemohon mengajak Termohon dan anakanak untuk pindah ke Jawa namun ditolak oleh Termohon dan pada tanggal itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan perceraian secara adat dan hal tersebut dinyatakan dalam surat perjanjian, kemudian pada tanggal 28
3
September 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pergi ke Putussibau dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi; 6.
Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7.
Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
8.
Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Putussibau c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau ; 3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara menurut hukum yang berlaku ; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Bapak ERIK ASWANDI, S.H.I. sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 11 Desember 2013,
4
bahwa mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut: -
Bahwa,
benar
Pemohon
dan
Termohon
telah
melakukan
pernikahan
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 02 Januari 1996, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki; -
Bahwa, benar sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon jarang komunikasi dengan Termohon secara baik-baik, sehingga setiap akan memulai komunikasi menyebabkan arogansi dari Pemohon; Termohon cemburu karena Pemohon sering telephone dengan perempuan lain hampir setiap malam, sehingga kecemburuan Termohon masih dalam wajar sebagai istri;
-
Bahwa, tidak benar Termohon selalu mengumbar aib keluarga, sebagai istri Termohon selalu berusaha menutupi segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan berusaha tegar menghidupi anak-anak, dikarenakan selama 7 tahun Pemohon tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon dan anak-anak;
-
Bahwa, benar adanya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 September 2013;
-
Bahwa, Pemohon pernah menampar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kiranya kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
5
1. Menolak gugatan cerai Pemohon dengan alasan jika masih bisa diperbaiki dan memberikan keputusan yang terbaik bagi kami; 2. Menolak menandatangani surat cerai, kecuali Pemohon dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu; 3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak kepada Termohon; 4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya perkara sesuai hukum berlaku; 5. Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan hukum yang berlaku; Bahwa, Selain jawaban Tertulis diatas, Termohon juga mengajukan secara lisan menuntut nafkah lampau selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari; Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang jelas Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan memberikan tanggapan sebagai berikut; -
Bahwa, benar Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan setiap berkomunikasi sering terjadi perselisihan tapi bukan Pemohon arogansi melainkan komunikasi yang tidak nyambung;
-
Bahwa, tidak benar kalau Pemohon menelpon perempuan lain, tapi yang Pemohon telpon adalah adik kandung Pemohon sendiri, sehingga Pemohon pernah marah dan kesal kepada Termohon yang tidak percaya kepada penjelasan Pemohon dan juga Pemohon pernah sampai membanting handphone karena merasa kesal;
-
Bahwa, Termohon pernah menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada teman-teman sekantor Pemohon dan hal tersebut tidak bisa Pemohon terima dan juga tidak benar kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama 7(tujuh) tahun 10(sepuluh) bulan, karena untuk kebutuhan rumah tangga, semuanya Pemohon yang membelikannya, hanya
6
memang Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon dan hal tersebut Pemohon lakukan karena Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga; -
Bahwa, benar Pemohon pernah menampar Termohon, karena Termohon yang terlebih dahulu menonjok wajah Pemohon;
-
Bahwa, terhadap hak asuh Pemohon tidak keberatan diberikan kepada Termohon;
-
Bahwa, terhadap nafkah lampau yang dituntut Termohon, Pemohon keberatan karena Pemohon tidak mampu memberikan sebesar itu, namun Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perincian Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) x 94 (sembilan puluh empat) bulan = Rp. 28.200.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
-
Bahwa, Pemohon berpenghasilan sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sudah dipotong kredit, dan lain-lain; Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara
lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban maupun bantahan Termohon dengan keterangan sebgaai berikut; -
Bahwa, benar Termohon ada menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada teman-teman sekantor Pemohon, tapi bukan maksud Termohon membuka aib rumah tangga, melainkan agar teman-teman sekantor Pemohon menasihati Pemohon;
-
Bahwa, benar Termohon tidak mau pindah ke Jawa, karena orang tua Pemohon tidak menginginkan Termohon dan orang tua Pemohon pernah mengusir Termohon sebanyak 3(tiga) kali sewaktu Termohon ikut Pemohon ke Jawa;
-
Bahwa, Termohon tidak
pernah menonjok wajah Pemohon, melainkan
Pemohon yang menampar wajah Pemohon;
7
-
Bahwa, Termohon tetap seperti semula terhadap tuntutan nafkah lampau dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan nafkah lampau Termohon jika Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon merasa dirugikan jika terjadi perceraian; Bahwa, karena permohonan Pemohon telah dibantah maka Pemohon wajib
untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ; A. Bukti Surat, yaitu : -
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 02 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan-, Kabupaten Kapuas
Hulu, yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah
menikah pada tanggal 01 Januari 1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P); Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; Bahwa, disamping bukti surat sebagai tersebut diatas, pihak Pemohon juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi; Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Januari 2014 dalam persidangan telah diperintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dengan agenda tundaan persidangan pembuktian lanjutan pada tanggal 21 Januari 2014; Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 21 Januari 2014 dan 28 Januari 2014 Pemohon tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon selalu hadir di setiap persidangan, selanjutnya Termohon mohon putusan dari Majelis Hakim mengenai perkara ini, karena Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;
8
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam ersidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator yaitu Bapak ERIK ASWANDI, S.H.I., dan dari hasil laporan mediator tanggal 11 Desember 2013, bahwa mediasi dinyatakan gagal. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 23 Desember 2013 yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon berupa cerai talak, terlebih
dahulu
dipertimbangkan
bahwa
Termohon
telah
mengakui
dan
9
membenarkan tentang telah terjadinya pernikahan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai dengan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor :NOMOR, tanggal 02 Januari 1996 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 1 Januari 1996, hal mana sesuai dengan Pasal 311 RBg., menyebutkan, “Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, oleh karenanya harus dinyatakan dengan pengakuan Termohon telah
terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Januari 1996; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon dan setiap Pemohon menasihati Termohon selalu marah-marah, Termohon cemburu buta terhadap Pemohon, Termohon sering mengumbar aib keluarga kepada orang lain sehingga membuat Pemohon malu, kemudian pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 September 2013 disebabkan Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk pindah ke Jawa namun ditolak oleh Termohon dan selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pergi ke Putussibau dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 23 Desember 2014 yang oleh Majelis dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya begitu juga dalam proses replik dan duplik, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;
10
Menimbang, bahwa azas hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hubungan keperdataan antar individu dan Pemohon harus aktif dalam persidangan baik dengan menghadirinya sendiri maupun dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang; Menimbang, bahwa terhadap suatu hal yang didalilkan, maka wajib hal tersebut dibuktikan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut dan barangsiapa yang membantah terhadap suatu dalil-dalil, maka juga berkewajiban untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut dangan keterangan saksi-saksi, hal berdasarkan
ini
sesuai
Pasal 283 RBg, yang berbunyi : “ Barang siapa beranggapan
mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu pada persidangan tanggal 21 Januari 2014 dan 28 Januari 2014, namun Pemohon tidak hadir dipersidangan tersebut sehingga tidak dapat memenuhinya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pembuktian yang dimaksud dalam perkara ini adalah saksisaksi dari pihak Pemohon karena alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan alat bukti surat yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan suatu dalil dengan mengutip suatu kaidah sebagaimana terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :
11
فإن مل يكن معه بينة مل يسمع دعواه Artinya : “Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dipandang tidak cukup alasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2013, Termohon juga mengajukan tuntutan sebagaimana telah terurai di atas yang harus diterjemahkan sebagai gugatan rekonvensi. Untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi; Menimbang,
bahwa dari beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh
Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal yang berkaitan dengan pokok perkara yaitu hak asuh anak dan nafkah sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sedangkan yang selebihnya tidak berkaitan dengan pokok perkara selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut dikesampingkan. Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya; Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, maka putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, dalam hal ini Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon. Atas gugatan itu Termohon mengajukan gugatan
12
rekonvensi berupa hak asuh anak dan nafkah yang keduanya merupakan bagian akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan permohonan Pemohon ditolak, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan ditolak; Menimbang,
bahwa
pada
persidangan
28
Januari
2014
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun telah
dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan
Penggugat Rekonvensi/Termohon hadir sendiri di persidangan dan mohon putusan maka untuk kepentingan Termohon yang telah mengorbankan waktu dan biaya oleh karenanya perkara ini diputus
di
luar
hadirnya
Pemohon (contradiktoir)
selanjutnya isi putusan ini akan disampaikan kepada pihak Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 190 ayat (2) RBg; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
MENGADILI DALAM KONVENSI -
Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Pts, tanggal 6 Nopember 2013 ditolak;
13
DALAM REKONVENSI - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan
Agama
Putussibau pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1435 H. oleh kami DARDA ARISTO, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ERIK ASWANDI, S.H.I. dan TAUFIQUR RAKHMAN ALHAQ, S.H.I. masingmasing sebagai Hakim Anggota, didampingi H. HASIM, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;
HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS,
T.T.D
T.T.D
1. ERIK ASWANDI, S.H.I.
DARDA ARISTO, S.H.I.
T.T.D
2. TAUFIQUR RAKHMAN ALHAQ, S.H.I. PANITERA PENGGANTI, T.T.D
H. HASIM, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
14
2. Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon
: Rp.
100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon
:Rp.
425.000,-
5. Biaya Redaksi
: Rp.
5.000,-
6. Biaya Meterai
: Rp.
6.000,-
: Rp.
616.000,-
Jumlah
