PUTUSAN Nomor : 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara: Pemohon
, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan D III Tehnik, tempat kediaman di Jalan Tanjung Sari Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Manopriasyah, SH dan Edi Iskandar, SH, MH advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sei.Rambang No.829 RT/RW. 01/04 kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang Berdasarkan
Surat
007/MM/PLG/V/2014
Kuasa tanggal
09
Khusus September
Nomor 2015
sebagai Pemohon; melawan Reftanalis binti Giman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SMA tempat kediaman di Jalan Kopral Anwar Komp. Vila Wijaya Kusuma Blok. B 06 No. 114
Kelurahan
Sako
Kecamatan
Sako
Kota
Palembang, sebagai Termohon; Pengadilan Agama Palembang tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah
Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 1 dari 7 Halaman
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor : 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg, tanggal 14 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Lembak , Kabupaten Muara enim, pada tanggal 27 Februari 2001, berdasarkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak, Kabupaten Muaraenim, tertanggal 29 Januari 2007; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah sering berpindah pindah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di alamat di atas sampai dengan berpisah; 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak,
perempuan, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: 4.1.
Bahwa
Termohon
sering
membantah
nasehat
yang
disampaikan Pemohon selaku suami Termohon sehingga karena hal ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4.2.
Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari pengakuan langsung Termohon serta laki laki idaman Termohon tersebut sehingga Pemohon telah merasa yakin untuk berpisah dengan Termohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 agustus 2015, ketika itu Pemohon melihat Termohon sedang bertelpon dengan seorang pria yang di ketahui Pemohon pria tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut
Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 2 dari 7 Halaman
Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, yang hingga di ajukannya permohonan ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu; 6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh
karenanya
Pemohon
telah
berketetapan
hati
untuk
menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palembang, agar memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap
Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kelas I A Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasnya hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan secara inpersoon. Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara ini, majelis telah mwemeriksa dan mempeljari surat kuasa khusus Nomor : 007/MM/PLG/V/2014 tanggal 09 September 2015 yang dibuat dan serta ditandatangani oleh Pemohon dan kuasa pemohon; Bahwa, setelah Majelis teliti ternyata dalam suarat kuasa tersebut
antara
tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa tidak relevan. Pada Nomor surat kuasa tersebut tercantum tahun 2014 sedangkan surat kuasa dibuat tanggal 09 september 2015.
Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 3 dari 7 Halaman
Bahwa surat kuasa tersebut telah diberi materai cukup, namun materai pada surat kuasa itu tidak diberi tanggal , bulan dan tahun; Bahwa pada surat kuasa tersebut tidak menyebutkan kompetensi relatif (di Pengadilan mana perkara itu diajukan); Bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud
permohonan Pemohon sebagaimana telh
diuraikan diatas; Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang terdapat dalam surat kuasa khusus Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa terhadap ketidakrelevanan antara tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dengan tahun pembuatan surat kuasa adalah sesuatu yang tidak lazim. Dalam surat kuasa khusus hal itu dapat menimbulkan keraguan apakah surat kuasa tersebut dibuat tahun 2014 atau tahun 2015; Menimbang bahwa terhadap materai yang terdapat pada surat kuasa dimaksud yang tidak diberi tanggal, bulan dan tahun, berdasarkan pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai , maka surat kuasa khusus itu dianggap tidak bermaterai; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 UUBM ayat (1) yang redaksi lengkapnya berbunyi; “ Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan: “a” menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea materainya tidak atau kurang dibayar”; maka surat kuasa pemohon yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada materainya dimaksud tidak dapat diterima; Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Pemohon yang sama sekali tidak menyebutkan kompetensi relatif (dipengadilan mana permohonan itu diajukan) maka menurut pendadipat majelis hal itu bertentangan dengan surat kuasa khusus yang dimaksud pasal 123 HIR/147 RBg. Dalam pasal ini memang tidak dijelaskan kriteria Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 4 dari 7 Halaman
surat kuasa khusus dimaksud. Namun berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang isi dan maksudnya tetap mempertahankan SEMA Nomor 2 tahun 1959, setidak-tidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi surat kuasa khusus yaitu: 1. Menyebutkan dengan jelas kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan mewakili pemberi kuasa (dalam hal ini Pengadilan Agama Palembang), 2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan 3. Menyebutkan secara ringkas dan jelas pokok sengketa yang diperkarakan; Menimbang , bahwa sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 14 yang diambil menjadi pendapat majelis bahwa ketiga syarat tersebut murupakan syarat komulatif, maka salah satunya tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus cacat formil. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah sehingga permohonan yang ditanda tangani kuasa juga tidak sah. Menimbang bahwa dalam surat kuasa khusus pemohon tidak menyebutkan Kompetensi relatif ( dalam hal ini Pengadilan Agama Palembang) maka surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tesebut diatas, oleh karena surat kuasa Pemohon dan permohonan Pemohon tidak sah, majelis berkesimpulan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini: MENGADILI 1. Menyatakan Permohonan Pemohon nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 14 September 2015 tidak dapat diterima; 2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,-
( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 5 dari 7 Halaman
Demikian putusan ini dijatuhkan
dalam
permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis
tanggal 8
Oktober 2015
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Drs. Rusyidi.AN, SH
sebagai ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, SH, MH,
dan Drs. H. Zaiman Effendy, Sy masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra.Maimunah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan
dihadiri oleh
Termohon. Ketua Majelis
Dra. Rusyidi. AN, SH
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Drs. H. Syamsul Bahri, SH, MH
Drs. H. Zaiman Effendy, Sy
Panitera Pengganti
Dra. Maimunah
Perincian biaya : 1.
Pendaftaran 1
Rp
30.000,-
2.
Proses 2
Rp
50.000,-
3.
Panggilan 3
Rp 140.000,-
Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 6 dari 7 Halaman
4.
Redaksi 4
Rp
5.000,-
5.
Meterai 5
Rp
6.000,-
Jumlah
Rp 231.000,-
Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2015/PA.Plg Halaman 7 dari 7 Halaman
