PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan putusan atas perkara permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh : Pemohon
, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukabangun II Komplek PLN Baru, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, telah memberikan kuasa kepada Muhammaf Arief John, SH. pekerjaan Advokat/Pengacara, selanjutnya disebut PEMOHON; melawan
Termohon I
, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di Jalan Sukabangun II Komplek PLN Baru, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut TERMOHON I ;
Termohon II
, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sukamaju Komp.
Bukit
Sukatani,
Kelurahan
Sukamaju,
Kecamatan Sako Kota Palembang, yang memberikan kuasa kepada KGS. AMRI HALIM, SH , Pekerjaan
1
Advokat, yang beralamat di Jl. Trikora Lr. Antara No. 2374 Rt. 001 kelurahan 20 Ilir D. III Kecamatan Ilir Timur,
Kota
Palembng,
selanjutnya
disebut
TERMOHON II ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang; Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tertanggal 21 April 2015 Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan, yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 12 April 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tertanggal 13 April 1998; 2. Bahwa selama didalam Pernikahan antra Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki kembar, masing-masing bernama : 2.1. Anak ke 1, umur 16 tahun, 2.2. Anak ke 2, umur 14 tahun; 2.3. Anak ke 3, umur 4 tahun;
2
2.4. Anak ke 4, umur 4 tahun; 3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon I kondisi kehidupan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon I tetap hidup tenang dan harmonis, rukun serta penuh kedamaian; 4. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon I tidak pernah bercerai; 5. Bahwa kemudian, tiba-tiba Pemohon mendapat informasi bahwasanya suami Pemohon yaitu Termohon I telah menikah dengan seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut Pemohon mengenalinya, ternyata perempuan itu adalah Termohon II, bahkan Termohon II telah mengakui dan berterus terang di hadapan Pemohon; 6. Bahwa setelah Pemohon selidiki ternyata memang benar Termohon I telah menikah dengan Termohon II, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang tertanggal 25 Nopember 2013; 7. Bahwa terjadinya pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sebuah perkawinan yang telah melanggar hukum sebagaimana yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Kompilasi Hukum Islam; 8. Bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar hukum : - Tanpa persetujuan dari Pemohon; - Tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama yang merupakan Conditio Sine Quanon (syarat mutlak adanya);
3
-
Serta dengan data yang tidak benar, di mana Termohon I dalam statusnya di sebut duda, padahal Termohon I masih mempunyai istri yang sah yaitu Pemohon yang merupakan satu-satunya istri dari Termohon I dan tidak pernah bercerai, demikian juga alamat Termohon I tidak benar;
9. Bahwa setelah terjadinya pernikahan Termohon I dengan Termohon II,
sama sekali tidak pernah hidup serumah sebagimana layaknya
suami istri, oleh karena itu Termohon II mendatangi rumah tempat kediaman rumah tangga Pemohon dan Termohon I di, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, bahkan Termohon II sering mendatangi tempat kerja Termohon I dikantor; 10. Bahwa di karenakan prilaku Termohon II pernah mendatangi rumah tangga tempat kediaman Pemohon dan Termohon I, kedatangan Termohon II selalu mempermalukan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon I dilingkungan tetangga ditempat kediaman Pemohon dan Termohon I, perbuatan yang di lakukan oleh Termohon II seperti ini berkelanjutan ketempat kerja Termohon I; 11. Bahwa dampak prilaku Termohon II seperti ini, maka ketenangan Pemohon serta ketenangan Termohon I di tempat kerja menjadi terganggu; 12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dilakukan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :
4
-
Pasal 3 ayat (2) : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan.
-
Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UndangUndang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
-
Pasal 5 ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari istri/istri- istri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c .Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
13.Bahwa ketika terjadi peristiwa Pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah dicatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamamatan Sako Kota Palembang, tanggal 25 Nopember 2013, maka secara hukum pula Pemohon mohon kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; 14.Bahwa akibat terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tanpa seizin pemohon dan secara hukum tidak melalui proses Izin Poligami dari pengadilan, sehingga peristiwa hukumnya
5
adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka secara hukum pula dapat dibatalkan, oleh
karenanya
secara
hukum
pula
Pemohon
mengajukan
permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2, Menetapkan, membatalkan Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sako Kota Palembang, propinsi Sumatera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 dicatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tanggal 25 Nopember 2013; 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah, tanggal tanggal
25 Nopember
2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat; 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau : Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.
6
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon II telah hadir diwakili kuasanya dimuka persidangan sedangkan Termohon I tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut; Bahwa bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon II akan tetapi tidak berhasil, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar meneruskan perkaranya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut 1. Bahwa, benar Termohon II telah melangsungkan pernikahan dengan termohon I, yang akad nikahnya berlangsung di kecamatan Sako Kota Palembang, pada tanggal 23 Nopember 2013, berdasarkan Kutipan Akte Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Sako kota Palembang tertanggal 25 Nopember 2015; 2. Bahwa, dari perkawinan antara termohon II dan termohon I telah dikaruniai1 (satu) orang anak, perempuan, lahir di Palembang 30 April 2014. Dan termohon II sedang mengandung, usia kandungan 5 (lima) bulan; 3. Bahwa, setelah menikah termohon II dan termohon I tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kelurahan Makrayu, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
7
4. Bahwa, selama menjalani hidup berumah tangga hubungan Termohon I dan Termohon II berjalan harmonis, sebagai layaknya pasangan suami isteri yang bahagia, namun belakangan ini Termohon II mulai curiga, karena Termohon I sering tidak pulang kerumah dengan alasan lembur, dinas diluar kota, pulang kerumah melihat dan tidur bersama anak-anak dirumah mantan isterinya (Pemohon), dan Termohon II mulai menyelidiki keberadaan Termohon I, ternyata Termohon I tidak ada di rumah Pemohon, tidak ada di Kantor tempat Termohon I bekerja, dan pada akhirnya datanglah surat gugatan pembatalan nikah Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg. yang diajukan Pemohon; 5. Bahwa, pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi hukum Islam, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan 6. dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur. Dalam hal ini usia perkawinan Termohon II dan Termohon I sudah berlangsung selama tujuh belas bulan; 7. Bahwa, alasan pembatalan perkawinanyaratan formalitas, karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan formalitas, dapat menmbulkan berbagai persoalan lain terhadap perkawinan itu sendiri, karena persyaratan tersebut bukanlah syarat sah perkawinan menurut syari’at Islam. Batalnya perkawinan dengan alasan yang demikian bukanlah
8
berarti mengharamkan hubungan kelamin antara pasangan suami isteri, melainkan hanya menimbulkan suatu konsekwensi hukum bahwa perkawinan yang telah dibatalkan tidak lagi merupakan perkawinan yang tercatat. Dan selengkapnya poin nomor 7 ini telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dan dianggap sudah termasuk dalam putusan ini; Bahwa atas jawaban Termohon II Pemohon telah
menanggapi
dengan repilk yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula, sebagai mana telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap sudah termasuk dalam putusan ini; Bahwa, Termohon I tidak pernah hadir dalam persidangan ini dan Termohon II pada tahap duplik tidak pernah hadir lagi di persidangan oleh karenanya Termohon I tidak didengar jawabannya dan Termohon II tidak dapat didengar dupliknya karena tidak pernah hadir lagi sampai perkara ini diputus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Pemohon yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang tanggal 12 Pebruari 2013
telah dicocokkan dengan yang aslinya
ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1); b. Fotokopi Kutipan
Akta Nikah tanggal
13 April
1998
yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota
9
Palembang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2); c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Termohon I yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang tanggal 12 Pebruari 2013
telah dicocokkan dengan yang aslinya
ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3); d Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.4); Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut: 1. Saksi I, umur
45
tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat
kediaman di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut :; Bahwa, Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon; Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon I, karena saksi dahulu suka menjadi sopir Termohon I, dan juga saksi kenal dengan Termohon II; Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri, nikahnya tahun 1998, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 4 orang anak;
10
Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I sepengetahuan saksi rukun-rukun saja; Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon I belum pernah terjadi perceraian; Bahwa, setahu saksi sekarang Pemohon dengan Termohon I tidak tinggal satu rumah lagi, hal ini dikarenakan Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II, sejak itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon I tidak harmonis lagi; Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, saksi dan isteri saksi serta teman saksi diajak Termohon I untuk untuk datang kerumah Termohon II sehubungan dengan Termohon
I akan melamar Termohon II,
dua hari
kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 telah dilaksanakan akad nikah antara Termohon I dengan Termohon II bertempat dirumah orang tua Termohon
II,
Komplek
Bukit
Sukatani,
Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, dengan wali nikah ayah kandung Termohon II dengan disaksikan 2 orang saksi, tapi saksi lupa namanya, maskawinnya emas 20 Gram dan dicatat oleh P3N ; Bahwa, ketika dilaksanakan ijab kabul Termohon II berstatus gadis; Bahwa, dari pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah mendapatkan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor
11
Urusan Agama Kecamatan Sako Palembang, tertanggal 25 November 2013; Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut mendapat izin atau tidak dari Pemohon; Bahwa, Saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini, karena itulah yang Saksi tahu; 2. Saksi II, umur 55
tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning,
Kota
Palembang,
atas
pertanyaan
Majelis
Hakim
menerangkan sebagai berikut :; Bahwa, Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon; Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon I, karena saksi suka menjadi sopir Termohon I, dan juga saksi kenal dengan Termohon II; Bahwa, Hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri, nikahnya tahun 1998, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 4 orang anak; Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I sepengetahuan saksi rukun-rukun saja; Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon I belum pernah terjadi perceraian; Bahwa, setahu saksi sekarang Pemohon dengan Termohon I tidak tinggal satu rumah lagi, hal ini dikarenakan Termohon I
12
telah menikah lagi dengan Termohon II, sejak itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon I tidak harmonis lagi, sering terjadi perterngkaran antara Pemohon dengan Termohon I; Bahwa, Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Termohon I dengan Termohon II, namun saksi hadir
pada acara
lamaran Termohon I dengan Termohon II, acara lamaran tersebut dilaksanakan
Pada hari Kamis tanggal 21
November 2013, setelah itu saksi mendapatkan kabar dari tetangga saksi yang menyatakan bahwa Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II pada hari Sabtu tanggal 23
November 2013
yang
dilaksanakan
dirumah orang tua Termohon II, Komplek Bukit Sukatani, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, Bahwa, ketika akad nikah Termohon II berstatus gadis; Bahwa, dari pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah mendapatkan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Palembang, tertanggal 25 November 2013; Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut mendapat izin atau tidak dari Pemohon; Bahwa,
atas
keterangan
Saksi-saksi
tersebut
Pemohon
menyatakan tidak berkeberatan, dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi
13
yang akan disampaikan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang; Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti
P2 yaitu photocopy sah
Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palembang, terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon I yang hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah bercerai, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon yang mohon agar perkawinan
14
Termohon I dengan Termohon II dibatalkan secara formil dapat diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon yang minta agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan dengan mendalilkan kalau perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1998 (Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Nopember 2013) adalah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa prosedur yang sah menurut Undang-undang yaitu pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku isteri sah tidak pernah dimintakan persetujuan oleh Termohon I dan tanpa izin dari Pengadilan Agama Palembang, bahkan dalam kutipan akta nikahnya (P.4) Termohon I menyatakan status dirinya adalah duda, padahal Termohon I telah beristri (Bukti P.2) dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang, dan sebagai akibat dari pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I menjadi terganggu; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I tidak pernah hadir dimuka persidangan karena tidak pernah datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara patut sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidak hadiran Termohon I tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :
15
-
Termohon
II
membenarkan
bahwa
Termohon
II
telah
melangsungkan pernikahan dengan Termohon I, yang akad nikahnya berlangsung di kecamatan Sako Kota Palembang, pada tanggal 23 Nopember 2013, berdasarkan Kutipan Akte Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Sako kota Palembang tertanggal 25 Nopember 2015; -
Dari perkawinan antara termohon II dan termohon I telah dikaruniai1 (satu) orang anak, perempuan, lahir di Palembang 30 April 2014. Dan termohon II sedang mengandung, usia kandungan 5 (lima) bulan;
-
Setelah menikah Termohon II dan Termohon I tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kelurahan Makrayu, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
-
Selama menjalani hidup berumah tangga hubungan Termohon I dan Termohon II berjalan harmonis, sebagai layaknya pasangan suami isteri yang bahagia, namun belakangan ini Termohon II mulai curiga, karena Termohon I sering tidak pulang kerumah dengan alasan lembur, dinas diluar kota, pulang kerumah melihat dan tidur bersama anak-anak dirumah mantan isterinya (Pemohon), dan Termohon II mulai menyelidiki keberadaan Termohon I, ternyata Termohon I
tidak ada di rumah Pemohon, tidak ada di Kantor
tempat Termohon I bekerja, dan pada akhirnya datanglah surat gugatan pembatalan nikah Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg. yang diajukan Pemohon;
16
Menimbang,
bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya
telah menghadirkan dua orang saksi ,dibawah sumpahnya saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan, menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II benar-benar terjadi sesuai bukti P.4. dan didukung dengan keterangan dengan keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta pula sesuai pengakuan Termohon II bahwa pernikahannya dengan Termohon I, dan dalam bukti P.4. Termohon I mengaku duda, sehingga pihak Pencatat Nikah di daerah tersebut
tidak mempermasalahkan Termohon I tidak
mendapat persetujuan dari istri pertama dan izin atau penetapan dari Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3,4,5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan dengan pasal-pasal tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat
perkawinan Termohon I
dengan Termohon II tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
diatas,
permohonan Pemohon dengan segala alasannya tersebut telah terbukti dengan menyakinkan sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Termohon I dengan Termohon II harus dibatalkan; Menimbang, bahwa dengan dibatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut terhadap surat Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sako akan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara’ yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2, Menetapkan, membatalkan Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sako Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013;
18
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Nopember 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ); Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 22 September 2015 M. bertepatan
dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1436 H, oleh kami Majelis Hakim Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I dan Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Drs. Darul Kutni Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon I dan Termohon II.
Ketua Majelis
Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H.
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I
19
Panitera Pengganti
Drs. Darul Kutni
Perincian Biaya Perkara :
20
1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan Pemohon
: Rp.
70.000,-
4.
Panggilan Termohon I
: Rp. 1.190.000,
5.
Dan Panggilan Termohon II
: Rp.
6.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
7.
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 1.351.000,
21
