PA.Pkc DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Wali Adhol pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di (Dekat Puskesmas Bunut) Kabupaten PELALAWAN, sebagai PEMOHON, Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta memeriksa bukti yang diajukan di persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc mengemukakan hal-hal yang setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon dipersidangan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : a. Ayah Pemohon : Nama

: AYAH PEMOHON

Umur

: 70 tahun

Agama

: Islam

b. Ibu Pemohon : Nama

: IBU PEMOHON

Umur

: 79 tahun

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Ibu rumah tangga

Pendidikan

: SD

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

Tempat tinggal

: (dekat puskesmas Bunut) Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Pangkalan Bunut Kab. Pelalawan

2.

Pemohon hendak melangsungkan pernikahan calon suami Pemohon : Nama

: CALON SUAMI PEMOHON

Umur

: 52 tahun

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Supir

Tempat tinggal

: Jalan Datuk Angkasa Sorek Satu RT. 006 RW. 003 Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan

3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan kakek dari ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama: Nama

: ADIK PEMOHON

Umur

: 48 tahun

Agama

: Islam

Pekerjaan

: PNS (kantor Camat)

Tempat tinggal

: Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Pangkalan Bunut Kab. Pelalawan

4.

Bahwa Pemohon berstatus janda dengan 2 orang anak sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda dengan lima orang anak.

5.

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar saling mencintai dan bermaksud untuk menikah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

6.

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan selama tiga tahun, Pemohon dan calon suami Pemohon samasama menyayangi;

7. Bahwa selama ini adik kandung Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan orang tua calon suami Pemohon sudah menghadap adik kandung

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

Pemohon untuk menyatakan keinginannya guna melamar Pemohon, namun adik kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan karena calon suami Pemohon adalah orang Minang sedangkan adik kandung Pemohon maunya Pemohon menikah dengan orang Bunut; 8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan adik kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut : a.

Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

b.

Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat untuk menikah dari Kantor Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim memanggil Pemohon dan wali Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan, bahwa ADIK kandung Pemohon (ADIK PEMOHON) adalah wali yang enggan (adhol) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON);

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

3.

Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;

4.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; SUBSIDAIR : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nasab Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang

menghadap

di

muka

sidang

sesuai

Relaas

Panggilan

Nomor:

0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc tanggal 16 Mei 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Juni 2014 yang dibacakan di muka sidang dan tidakdatangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karenaya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya wali nasab Pemohon dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa calon suami Pemohon tersebut sudah lebih dari 3 tahun yang lalu kenal dengan Pemohon - Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut berencana untuk menikah

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

- Bahwa benar

calon suami Pemohon tersebut pernah datang kepada wali

Pemohon untuk melamar Pemohon tetapi wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon; - Bahwa benar wali nasab Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut karena ia adalah orang suku Minang dan bukan suku Melayu; - Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon; - Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan persusuan; - Bahwa calon suami Pemohon tersebut serius ingin menikahi Pemohon; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan No. KK.04.03/PW.01/28/2014, tanggal 20 Juni 2014 (bukti P) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan mohon penetapan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka halhal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara di bidang perkawinan dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

untuk

pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka sidang sedangkan walin nasab Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang sesuai Relaas Panggilan Nomor: 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc tanggal 16 Mei 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Juni 2014 yang dibacakan di muka sidang dan tidakdatangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Oleh kerena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa walin nasab Pemohon tersebut tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan dianggap telah membenarkan isi permohonan tersebut serta kehilangan haknya untuk itu dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya; Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas duduk persoalannya dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon di muka sidang pada intinya menerangkan bahwa calon suami Pemohon tersebut sudah kenal baik dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tidak mempunyai hubungan darah dan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka serta telah berupaya mengajukan lamaran kepada wali nasab Pemohon namun ditolak dengan alasan karena calon suaminya tersebut adalah orang dari suku Minang bukan orang dari suku Melayu; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P yang merupakan surat resmi dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut yang menerangkan tentang penolakan

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan wali nasab Pemohon enggan (‘adhal) untuk menikahkan Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah melakukan proses pencatatan nikah di kantor Urusan Agama hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untuk menikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebut ditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Penteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diterangkan oleh Pemohon dan calon suami Pemohon maupun bukti P yang diajukan di muka sidang, terungkap fakta sebagai: 1. Bahwa memang benar Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ; 2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan; 3. Bahwa memang benar wali nasab Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON enggan menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON dsengan alasan CALON SUAMI PEMOHON orang bersuku Minang dan bukan bersuku Melayu; 4. Bahwa memang benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Buntut, namun ditolak untuk dinikahkan karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan; Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (adhal) jika keengganan tersebut didasari oleh alasan yang syar’i (sah menurut ajaran Islam) seperti calon pengantin wanita sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya adalah orang kafir,

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal alasan tersebut buka merupakan alasan yang syar’i seperti karena calon suaminya bukan dari bangsa yang sama, bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari’ah maka wali tersebut disebut wali ‘adhol, dan perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik sesuai QS Al-Baqarah : 232. Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

yang

terungkap

di

persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (adhal) sebagaimana bunyi amar penetapan ini; Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nasab Pemohon tersebut, maka Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab I`anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

‫وإن اﺷﺘﺠﺮوا ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻوﻟﻲ ﻟﮫ‬ Artinya: “Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah/ hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalm hal ini Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Wali Nasab Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON adalah wali yang adlal; 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA sebagai Ketua Majelis serta Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.HI sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Yunus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota TTD YANG ARIANI, S.Ag

Ketua Majelis TTD M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA

Hakim Anggota TTD IMDAD, S.HI Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc

TTD M.YUNUS,SH Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 295.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 386.000,(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0004 /Pdt.P/2014/PA.Pkc