PA.Pkc DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru SD 010 Silikuan Hulu), bertempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; melawan TERGUGAT, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan Kepala Dusun,

bertempat

tinggal

di

Kabupaten

PELALAWAN,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang; DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2014 terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pangkalan

0065/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 21 Februari 2014

Kerinci,

Nomor

mengemuka-kan dali-dalil

gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 864/76/XI/1997, tertanggal 24 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Pkc

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; 3. Bahwa sesaat setelah akad nikah,Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah; 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat

di

Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Pasir Penyu Kab. Inhu selama 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan; 5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 April 1999; 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 04 Agustus 2005; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ; 6. Bahwa sejak menikah bulan Nopember 1997 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada intinya disebabkan oleh : a. Tergugat terlalu memaksakan kehendak di dalam berhubungan dan setiap hari ingin melakukan hubungan suami istri pada hal terkadang Penggugat lagi capek dan sakit dan kalau Penggugat tidak mau melayani Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat; b. Bahwa Tergugat melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami di dalam memberi nafkah lahir; c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip di dalam memecah persolan rumah tangga; 7. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang masih berada di Kecamatan Ukui Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan dan mengancam ingin membunuh Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;


8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan; 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dan kedua anak tersebut masih dibawah umur yang masih butuh asuhan seorang ibu, Penggugat bermohon kepada Majlis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menetapkan anak tersebut di bawah Asuhan Penggugat; 10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dan bawah asuhan / Hadhanah Penggugat; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan salah seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yaitu Yang Ariani, S.Ag. Kan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya damai


melalui mediasi tersebut gagal m,encapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamai-kan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggan mereka, namun usaha damai melalui nasehat tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan penjelasan sebagai berikut: 1. Mengenai posita angka 6 huruf b maksudnya adalah bahwa Tergugat baru memberikan nafkah untuk

Penggugat berupa uang Rp. 20.000.- apabila

Penggugat selesai melayani nafsu seksual Tergugat; 2. Mengenai posita angka 6 huruf c maksudnya adalah bahwa salah satu contoh perbedaan prinsip tersebut terjadi

ketika

Penggugat mengajak Tergugat

mengurus akte kelahiran anak yang akan masuk SMP, Tergugat tidak peduli sehingga mngakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2014 yang disampaikan pada tanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Tergugat membenarkan posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat; 2. Tergugat membenarkan sebagian isi posita angka 5 gugatan Penggugat dan menerangkan bahwa anak-anak mereka kadang-kadang bersama Penggugat dan kadang-kadang bersama Tergugat; 3. Tergugat membantah dalil posita 6 gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa hal itu tidak benar, namun Tergugat tidak menjelaskan maksud bantahannya tersebut; 4. Tergugat membenarkan dalil posita angka 7 gugatan Penggugat tentang adanya pisah tempat tinggal, membantah jika Tergugat selalu melakukan kekerasan dan mengancam ingin membunuh Penggugat; 5. Tergugat menanggapi posita angka 8 gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap ingin berusaha memperbaiki rumah tangga dan berusaha bersatu kembali dengan alasan agar anak tidak menjadi korban;


6. Tergugat membenarkan posita angka 9 gugatan Penggugat; 7. Tergugat menyatakan bahwa pemberian uang Rp. 20.000.- atau Rp. 10.000.adalah untuk uang jajan anak sekolah; 8. Tergugat meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat, mengusahakan Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dan anak tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat; Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang disampaikan secara lisan di muka sidang pada tanggal 5 Mei 2014 yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan isi dalil-dalil gugatannya; Bahwa terhadap replik Pengggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang disampaikan secara lisan di muka sidang pada tanggal 5 Mei 2014 yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan isi dalil-dalil jawaban tertulisnya; Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : A. Bukti Surat : 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 1405015408760001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 Agustus 2011. Fotokopi tersebut telah dinazegellen oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.1;



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 864/76/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara tertangagal 24 November 1997. Fotokopi tersebut telah dinazegellen oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.2;



Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.800/BKD/186/ 2014 tertanggal 7 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT, oleh Ketua Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;


B. Saksi : 1. SAKSI PERTAMA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sukoharjo. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat



Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Lampung pada tahun 1997;



Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, setelah itu mereka pindah ke Riau dan sekarang tinggal di Kecamatan Ukui;



Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak mereka tinggal di Riau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa perselisihan dan pertengkaran berupa adanya tindakan kasar

Tergugat

terhadap

Penggugat,

seperti

memukul,

menyeret, menjambak rambut dan mengancam ingin membunuh Penggugat; 

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sebagai

suami

Tergugat

tidak

bertanggungjawab

dalam

memberikan nafkah hidup untuk Penggugat; 

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan menyaksikan sendiri karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan;



Bahwa benar sejak dari bulan November 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;



Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat sudah keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah sewa;




Bahwa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan takut kepada Tergugat;



Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan penyelesaiannya, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 18 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa saksi pernah menjadi murid Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat;



Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;






Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Tergugat tinggal di Silikuan Hulu dan Penggugat pindah ke dekat tempat tinggal saksi di Bukit Jaya;



Bahwa Penggugat tinggal di Bukit Jaya dengan dua orang anaknya;



Bahwa saksi tahu dari cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat;



Bahwa Tergugat tinggal di Silikuan hulu sendirian;



Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan penyelesaiannya, tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas,

Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu tidak benar jika Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat; Bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan; Bahwa

untuk

membuktikan

dalil

bantahannya,

Tergugat

tidak

menyampaikan alat bukti surat dan cukup merujuk pada bukti surat yang diajukan


oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka sidang yakni : Farijan Bin Ponco Suwito, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama tinggal di Silikuan Hulu pada tahun 2000;



Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;






Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada saat sekarang ini saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga mereka;



Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mendengar dari cerita masyarakat bahwa Penggugat mau bercerai dari Tergugat;



Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;



Bahwa setahu saksi tidak ada upaya keluarga untuk meyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut di atas, Tergugat dan

Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; Bahwa selain mengajukan bukti saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tersebut; Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz di muka sidang yaitu: ANAK, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orang tua (pelajar MTs. Kelas II), tempat tinggal Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Adapun pokok-pokok keterangannya sebagai berikut: 

Bahwa benar dirinya anak kandung Penggugat dan Tergugat;




Bahwa selain dirinya, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang lain yaitu ANAK KEDUA;



Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;



Bahwa dirinya ingin berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya karena Tergugat sebagai ayah jarang memberikan uang untuk jajan dan kalaupun diminta sering tidak memberi, sedangkan Penggugat sering memberi uang jajan dan lebih sayang kepadanya dan adiknya daripada Tergugat; Bahwa

Penggugat

dalam

kesimpulannya

menyatakan

tetap

pada

pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya yaitu mohon agar diceraikan dari Tergugat dan mohon agar diberikan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat; Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan kesimpulannya karena tidak datang menghadap di muka sidang pada saat sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan akhir; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Yang Ariani, S.Ag Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat

agar tetap

mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagai-mana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3


tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat terbukti bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dan diakui benar oleh Tergugat serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang ber-kepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo; Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena hala-hal sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 huruf a, b dan c surat gugatan Penggugat di atas. Hal mana, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pergi berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7 surat gugatan Penggugat di atas. Dalam hal ini, jika apa yang didalilkan Penggugat tersebut dapat dibuktikan


kebenarannya maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara a quo; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut, Tergugat menyatakan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya membantah kebenaran dalil-dalil pada posita 6 huruf a, b dan c gugatan Penggugat tersebut. Akan tetapi Tergugat membenarkan dalil posita angka 7 dan posita lainnya dari isi surat gugatan Penggugat, meskipun terhadap pengakuan itu Tergugat menyatakan bahwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan telah diakui kebenarannya dan sebagian lain dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan upaya pembuktian. Selain itu pula, oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini; Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (mutual conformity), serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang oleh Mejelis Hakim dikutip


dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini; Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi maka hal tersebut tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang diharuskan berjumlah 2 (dua) orang dua orang sesuai dengan adagium “unus testum nullus testum” atau satu orang saksi bukanlah saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan bukti surat dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut : 3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Nopember 1997 di KUA Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung; 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang yang bernama 1). ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 April 1999 dan 2). ANAK KEDUA, lahir tanggal 04 Agustus 2005; 5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena sikap-sikap buruk Tergugat terhadap Penggugat di mana Tergugat melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberi nafkah hidup yang layak bagi Penggugat dan sering berlaku kasar dan menyakiti fisik Penggugat; 3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi

hubungan baik lahir maupun batin; 4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam


rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan; Menimbang, bahwa Penggugat saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata bahwa proses gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Bupati Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat telah memenuhi ketentuan 13embilan13ative untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat dinilai telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya doktrin hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:


Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa dalam posita 9 dan petitum 3 surat gugatannya Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 April 1999 dan 2). ANAK KEDUA, lahir tanggal 04 Agustus 2005 berada di bahwa asuhan Penggugat. Dalam hal ini berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang salah satu di antara anak tersebut yaitu ANAK PERTAMA saat ini berusia 15 tahun yang terkategori sudah mumayyiz dan berhak untuk memilih apakah ingin berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991); Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama ANAK PERTAMA tersebut di muka sidang sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas. Hal mana berdasarkan keterangan anak tersebut ia memilih untuk berada di bawah asuh Penggugat selaku ibunya daripada Tergugat selaku ayahnya dengan alasan sebagai yang telah terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut layak untuk ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;


Menimbang, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat lainnya yang benama ANAK KEDUA saat ini baru berusia 9 tahun yang terkategori belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun). Dalam hal ini, sesuai ketentuan 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua anak tersebut in cassu Penggugat dan Tergugat maka pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut adalah menjadi hak Penggugat selaku ibunya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat bahwa permohon Penggugat terkait pengasuhan (hadhanah) anak-anak tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana bunyi diktum putusan ini; Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama di tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana bunyi diktum putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana bunyi diktum putusan ini;


Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 3. Menetapkan anak-anak Panggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA Suratna berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat; 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pangkalan

Kerinci

untuk

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA selaku Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M. Yunus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Yang Ariani, S.Ag

M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA

Hakim Anggota


TTD Imdad, S.H.I. Panitera Pengganti

TTD M. Yunus, SH Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 600.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 691.000,(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Untuk Salinan yang sama bunyinya Pangkalan Kerinci, 17 Juli 2014 Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

HANIFAH ANOM, SH


PA.Pkc DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents