PUTUSAN Nomor 1032/Pdt.G/2014/PA.Pas
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persiadangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara : PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan rencar, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon; Melawan TERMOHON ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak
bekerja bertempat tinggal di Kota
Pasuruan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Pasuruan,
dengan
Nomor
1032/Pdt.G/2014/PA.Pas tanggal 12 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tanggal 02 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 13
Halaman 1
tahun 3 bulan, sebelumnya pernah bercerai kemudian menikah lagi, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tahun 1997 b. ANAK 2, lahir tahun 2002 c. ANAK 3, lahir tahun 2008 d. ANAK 4, lahir tahun 2008; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2003 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon wataknya sangat keras dan selalu ingin menang sendiri dalam segala hal, Termohon kurang menyukai keluarga Pemohon tanpa seab yang jelas, dan jika Pemohon berusaha menasehati Termohon agar merubah sikapnya tersebut, Termohon malah membantah dan melawan Pemohon, terakhir Termohon sudah tidak bersedia melayani Pemohon berhubungan iintim suami istri; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Pemohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 11 Juni 2014 sampai sekarang berlangsung selama 1 hari namun sebelumnya telah berpisah ranjang selama 10 bulan; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Halaman 2
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mashuri, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pasuruan, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Juli 2014 upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut : Dalam Konvensi 1. Bahwa pada dalil angka 1 benar; 2. Bahwa benar sebelumnya antara Pemohon dan Termohon pernah bercerai lalu menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut: a. ANAK 1, lahir tahun 1998; b. ANAK 2, lahir tahun 2002; c. ANAK 3, lahir tahun 2007; d. ANAK 4, lahir tahun 2007; 3. Bahwa posita tidak benar. Yang benar rumah tangga harmonis dan bahagia selalu; 4. Bahwa posita nomor 4 tidak benar. Yang benar justru selain Pemohon yang berwatak lebih keras, arogan, semena-mena, menampar, membentak, dan marah-marah di depan orang di luar rumah juga Pemohon tidak menyukai keluarga dan saudara-saudara Termohon dan sebaliknya Termohon sering menjenguk dan komunikasi dengan ayah Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain; Halaman 3
5. Bahwa posita nomor 5 tidak benar. Yang benar hingga tanggal 24 Juli Pemohon masih tinggal dan tidur di rumah kediaman bersama juga tidak benar kalau sebelum itu pernah pisah ranjang selama 10 bulan; 6. Bahwa posita nomor 6 tidak benar. Yang benar pada bulan Ramadlan tahun 2013 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; 7. Bahwa terhadap tuntutan cerai talak dari Pemohon, Termohon tidak keberatan, dan Termohon memuntut balik sebagai berikut: a. biaya keempat anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); b. uang selama dalam masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); c. uang mut’ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. Tanah dan rumah bangunan di atasnya bersertifikat milik Pemohon dan Termohon dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon; e. KTP atas nama Termohon diambil Pemohon agar dikembalikan kepada Termohon; f. 6 unit mobil mini bus dibawa Pemohon, sebagai berikut: i. Avanza Hitam N 834 XE, STNK atas nama Edi Supiono Syafii (ayah kandung); ii. Xenia Silver N 947 XE, STNK atas nama M. Sulifan Junaedi (kakak kandung); iii. Xenia Putih N 935 XE, STNK atas nama PEMOHON ASLI (Pemohon); iv. Xenia Hitam N 134 XE, STNK atas nama H. Suradi (ayah mertua); v. Xenia Putuh N 754 XE, STNK atas nama Waris Herianto (adik ipar); vi. Grand Livina N 1349 XE, STNK atas nama M. Syaifullah (adik kandung); vii. 1 unit sepeda motor Yamaha ViXion Hitam, dijual oleh Pemohon pada Juli 2014; viii. 1 unit sepeda motor Ninja 4 tack merah dibawa Pemohon pada hari Kamis 24 Juli 2014 di bulan Ramadlan; ix. 1 unit TV Sharp 29 inchi dan VCD-DVD player kwalitas baik dan satu set salon;
Halaman 4
x. Hambal tebal ukuran besar dan 2 buah sajadah beli di Madinah, dal lain-lain; Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dan pada saat dalam sidang replik duplik tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat tentang harta bersama, yaitu semua harta bersama berupa beberapa unit mobil dan lain-lain sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas menjadi bagian Pemohon, sedangkan tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 927 atas nama PEMOHON ASLI (PEMOHON) dan Heni Nurmasari (Termohon) menjadi bagian Termohon atas harta bersama Pemohon dan Termohon. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang tuntutan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut’ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah untuk kempat anak Pemohon dan Termohon yang berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap sampai keempat anak tersebut dewasa; Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : A. Surat-surat : 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan --, Kota Pasuruan, setelah diperiksa Majelis Hakim telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; B. Saksi-saksi : 1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Pasuruan, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa saksi adalah kakak Pemohon; - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4; - bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak Maret 2003;
Halaman 5
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berwatak keras, selalu ingin menang sendiri, dan berani membantah Pemohon; - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2014 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama; - bahwa saksi sudah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon; 2.
SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Pasuruan, setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon; - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4; - bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu; - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sudah tidak menyukai Pemohon, berani membantah kepada Pemohon, dan tidak mau melayani Pemohon; - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun; - bahwa saksi sudah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon telah
mengajukan alat bukti berupa fotokopi fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor 927 atas nama PEMOHON ASLI dan TERMOHON ASLI, luas tanah 132 M2, terletak di desa Pohjentrek, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kotamadya Pasuruan tanggal 29 Desember 1998, setelah diperiksa Majelis Hakim telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis T.; Bahwa selain bukti surat, Termohon juga menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI 3, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan vensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pasuruan, setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut: Halaman 6
- bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon; - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4; - bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar; - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut selain karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, juga karena Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan bila diingatkan Pemohon marah; - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Ramadhan yamng baru lalu; - bahwa saksi sudah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di muka sidang dengan memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat membina kehidupan rumah tangga kembali dengan rukun dan harmonis, bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 dengan mediator Mashuri, S.H., namun upaya damai tersebut tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);
Halaman 7
Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk dapat mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Pasuruan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2003 yang disebabkan selain karena Termohon berwatak keras dan selalu mau menang sendiri dalam segala hal, juga Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon tanpa sebab yang jelas dan bila dinasehati Pemohon, Termohon berani melawan dan membantah Pemohon dan terakhir sudah tidak bersedia melayani Pemohon dalam berhubungan badan layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalildalil Pemohon, justru Pemohon lah yang berwatak keras, arogan, semena-mena, menampar, membentak, dan marah-marah di depan orang di luar rumah juga Pemohon tidak menyukai keluarga dan saudara-saudara Termohon dan akhirnya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama, namun bukan sejak Juni 2014 karena pada 24 Juli 2014 Pemohon masih tidur di rumah; Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya; Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. berupa fotokopi Akta Nikah Nomor Halaman 8
XXXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2001; Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekurang-kurangnya 10 tahun yang lalu yang disebabkan karena Termohon berwatak keras dan berani membantah kepada Pemohon sehingga mengakibatkan sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama; Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya selain membantah secara tegas tentang tidak adanya perselisihan dan pertengkaran juga hal mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon sendiri menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi; Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selain karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, juga karena Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama, dengan demikian saksi Termohon tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan
Halaman 9
oleh Termohon tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sudah tidak serumah lagi sejak Juni 2014 dan selama
berpisah masing-masing sudah tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah);
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan maksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:
Artinya:
Menghindari
kerusakan
harus
didahulukan
daripada
menarik
kemaslahatan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal Halaman 10
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84
Undang-undang
Nomor
7
Tahun
1989
tentang
Peradilan
Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kota Pasuruan, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan --, Kota Pasuruan, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan --, Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi Menimbang,
bahwa
terlebih
dahulu
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi selanjunya disingkat Tergugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993); Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya pada sidang tanggal 11 Agustus 2014 mengajukan gugatan Rekonvensi, yakni tentang mut’ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah untuk kempat anak Penggugat dan Tergugat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, dan KTP milik Penggugat yang diambil dan disimpan Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat, serta harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut; Halaman 11
1. Avanza Hitam N 834 XE, STNK atas nama Edi Supiono Syafii (ayah kandung); 2. Xenia Silver N 947 XE, STNK atas nama M. Sulifan Junaedi (kakak kandung); 3. Xenia Putih N 935 XE, STNK atas nama PEMOHON ASLI (Pemohon); 4. Xenia Hitam N 134 XE, STNK atas nama H. Suradi (ayah mertua); 5. Xenia Putuh N 754 XE, STNK atas nama Waris Herianto (adik ipar); 6. Grand Livina N 1349 XE, STNK atas nama M. Syaifullah (adik kandung); 7. 1 unit sepeda motor Yamaha ViXion Hitam, dijual oleh Pemohon pada Juli 2014; 8. 1 unit sepeda motor Ninja 4 tack merah dibawa Pemohon pada hari Kamis 24 Juli 2014 di bulan Ramadlan; 9. 1 unit TV Sharp 29 inchi dan VCD-DVD player kwalitas baik dan satu set salon; 10. Hambal tebal ukuran besar dan 2 buah sajadah beli di Madinah, dal lain-lain; Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat
menerima gugatan
aquo sebagai gugatan balik
(rekonvensi); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut; Tentang Mut’ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah, sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut’ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia) kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), namun oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat tentang besaran Halaman 12
mut’ah, yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat
tuntutan
Penggugat
Rekonvensi
tentang
mut’ah
tersebut
sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, dengan mendasarkan Pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, maka seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz atau tidak sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Penggugat Rekonvensi apakah berhak nafkah iddah atau tidak, namun oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat besaran nafkah iddah, yakni Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi dan dalam konteks ini Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya nafkah untuk kempat orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK 1, lahir tahun 1998, ANAK 2, lahir tahun 2002, ANAK 3, lahir tahun 2007, dan ANAK 4, lahir tahun 2008, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak di masa depan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan keempat anak tersebut sampai dewasa atau telah berumur 21 tahun yang besarnya telah disepakati bersama, yaitu Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian gugatan Penggugat in casu tentang tuntutan besarnya nafkah kedua anak tersebut dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini; Tentang Harta Bersama Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tentang harta bersama telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, bahwa harta bersama berupa 6 unit mobil dal lain-lain sebagaimana dalam jawaban Penggugat tersebut di atas menjadi bagian Tergugat, sedangkan tanah yang berdiri bangunan rumah di Halaman 13
atasnya, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 927 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonvensi) dan Heni Nurmasari (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Pohjentrek dengan luas 132 M2 (vide bukti T.) menjadi bagian Penggugat atas harta bersama Penggugat dan Tetrgugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sesuai
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
menyebutkan, ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat atas bagiannya masing-masing, maka atas dasar kesepakatan itu akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut: ”Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan”; Menimbang, tentang gugatan balik Penggugat yang lain, ternyata tidak dipermasalahkan lagi setelah timbunya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, in casu tentang kesepakatan mengenai harta bersama, maka gugatan balik yang lain dikesampingkan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I. Dalam Konvensi Halaman 14
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kota Pasuruan, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan --, Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; II. Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 2.1. Mut’ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2.3. Nafkah untuk keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama ANAK 1, lahir tahun 1998, ANAK 2, lahir tahun 2002, ANAK 3, lahir tahun 2007, dan ANAK 4, lahir tahun 2008 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun); 3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi berupa tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 927 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonvensi) dan Heni Nurmasari (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Pohjentrek dengan luas 132 M2, sedangkan 6 (enam) unit mobil lainnya merupakan bagian Tergugat Rekonvensi, sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan pada amar angka 3 di atas;
III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
Halaman 15
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
pada hari Rabu, tanggal 5 November 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasnawaty A., S.H., M.H., dan Mashuri, S.H., dan Drs. H. Abdul Kholik, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yumroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,
ttd
ttd
MASHURI, S.H.
Dra. Hj. HASNAWATY A., S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. ABDUL KHOLIK Panitera Pengganti,
ttd
Drs. YUMRONI, S.H. Rincian biaya perkara: 1.
Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2.
Biaya Proses
Rp 50.000,00
3.
Biaya Panggilan
Rp 250.000,00 Halaman 16
4.
Redaksi
Rp
5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00 ___________________________ Jumlah Rp 341.000,00 (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah).
Halaman 17
