Salinan
PUTUSAN Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Msh
َّحيم ِ من الر ِ ْبِس ِْم هللاِ الرَّح DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Masohi
yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh: Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lorong Kenanga RT. 11, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat melawan Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cemara RT.02, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat. Pengadilan Agama tersebut. Telah mempelajari berkas perkara. Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon. Telah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara
nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Msh, tanggal 24 Maret 2013, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/219/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2015;
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 1 dari 16
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di Wasarisa selama 3 (tiga) bulan sampai terjadi perpisahan; 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ADPF, umur 4 (empat) tahun, perempuan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2013 disebabkan: 4.1. Pemohon dan Termohon sama-sama saling memegang prinsip msing-masing dan tidak mau mengalah; 4.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling jujur dalam hal membina rumah tangga, dimana Termohon selalu egois dan tidak mau mendengar dan menuruti nasihat dari Pemohon; 5. Bahwa puncak perpisahan terjadi pada bulan Desember dimana Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran (adu mulut) yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal rumah tangga, ketika Termohon bertanya sehingga Termohon bersikeras keluar dari rumah dan meninggalkan Pemohon; 6. Bahwa sudah ada usaha damai dari keluarga pihak keluarga Pemohon tapi tidak berhasil. Berdasarkan
dalil-dalil
diatas,
Pemohon
mohon
agar
Ketua
Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi; 3. Membebankan biaya perkara menurut hokum. Subsider:
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 2 dari 16
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa
menghadap
pada
hari sidang yang ditentukan,
secara
menghadap
di
pribadi
di
persidangan
persidangan setelah
dan
Pemohon
datang
Termohon
datang
Pemohon
menyampaikan
kesimpulannya. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil. Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan. Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap pembacaan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksan perkara dilanjutkan dengan pembuktian Pemohon. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: I.
Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 19/219/XI/2010, seri: DE, tanggal 25 November 2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P).
II.
Bukti Saksi: 1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Protestan, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Saksi mengaku tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi
telah
memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal Pemohon karena istri Saksi adik kandung dengan orang tua Pemohon dan Saksi kenal Termohon ;
Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah; Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 3 dari 16
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukunrukun;
Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun disebabkan bertengkar;
Bahwa
Saksi
melihat
Pemohon
dan
Termohon
sering
bertengkar, kadang satu bulan, satu kali;
Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak jujur pada Pemohon, yakni Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sering ada orang yang datang menagih Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama serumah, Termohon yang keluar dari rumah;
Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Waisarisa dan Termohon pulang ke orang tuanya;
Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati, tetapi tidak berhasil, Termohon minta cerai;
Bahwa
saksi
pernah
menasihati
Pemohon,
sedangkan
Termohon tidak pernah. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya. 2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.12, RW.04, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Saksi mengaku sebagai saudara tiri Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi
telah
memberikan
keterangan sebagai berikut: Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 4 dari 16
Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai ipar;
Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, yaitu pada tahun 2010;
Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama serumah, Pemohon tinggal di Waisarisa, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
Bahwa
Pemohon
dan
Termohon
berpisah
Termohon
mulai
tempat
tinggal
disebabkan bertengkar;
Bahwa
Pemohon
dan
bertengkar
sejak
Desember 2013, dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk adu mulut/cekcok;
Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon tidak
jujur
dalam
keseharian,
dalam
masalah
keuangan.
Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah sejak lama;
Bahwa Saksi tahu Termohon suka berutang, karena ada orang datang menagih Pemohon.
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya. Bahwa
Pemohon
menyatakan
mencukupkan
buktinya
dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya hendak bercerai dengan Termohon serta mohon putusan. Bahwa
setelah
Pemohon
menyampaikan
kesimpulannya,
lalu
Termohon datang menghadap di persidangan. Bahwa Ketua Majelis memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, dan para pihak bersepakat memilih mediator an. ZAENAL RIDWAN Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 5 dari 16
PUARADA, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Masohi). Dan berdasarkan kesepakatan
tersebut,
Ketua
Majelis
menunjuk
ZAENAL
RIDWAN
PUARADA, S.HI., bertindak selaku mediator dalam perkara a quo. Bahwa mediator ditunjuk telah melaporkan hasil mediasi tidak berhasil, hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan. Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Termohon tentang seluruh proses pemeriksaan perkara ini sejak tahap awal hingga tahap kesimpulan. Bahwa kemudian Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: I.
Dalam Konvensi
Bahwa pada point 5 permohonan Pemohon tidak betul, karena setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu mengatakan, bahwa silahkan pulang ke orang tuamu;
Bahwa yang mendamaikan Pemohon dan Termohon bukan dari pihak keluarga Pemohon, tetapi dari pihak keluarga Termohon;
Bahwa
Termohon
tidak
keberatan
atas
tuntutan
Pemohon
menjatuhkan talak atas Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan telah sulit untuk dipertahankan. II. Dalam Rekonvensi
Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) keluar dari rumah sejak bulan Desember 2013, dan sejak itu pula Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon sampai sekarang;
Bahwa pekerjaan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) adalah sekuriti pada Perusahaan JAYANTI GRUP di Waisarisa dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Bahwa atas kelalaian Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memberikan nafkah tersebut, Termohon (Penggugat Rekonvensi) meminta kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 6 dari 16
lampau setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa
Termohon
(Penggugat
Rekonvensi)
meminta
kepada
Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan biaya anak untuk yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa terhadap tuntutan Termohon (Penggugat Rekonvensi) dalam rekonvensi, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) masing-masing menyampaikan replik dalam rekonvensi dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Bahwa
untuk
lengkap dan singkatnya uraian
putusan ini, maka
menunjuk berita acara sidang perkara a quo telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.
Dalam Konvensi Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh
pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki legal persona standi in yudictio untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 7 dari 16
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara prbadi di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan saat Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, dengan demikian perkara ini akan diputus secara contradictoir. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., tentang upaya damai, serta upaya intensifikasinya
yang diintegrasikan
dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibakan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Dan berdasarkan kesepakatan para pihak
berperkara,
Ketua
Majelis
menunjuk
ZAENAL
RIDWAN
PUARADA, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku mediator, dan berdasarkan
laporan
mediator,
mediasi
tidak
berhasil,
hal
serupa
disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan. Menimbang,
bahwa
upaya
damai
tidak
berhasil,
selanjutnya
dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan, vide Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 8 dari 16
dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka terhadap Pemohon tetap berlaku azas Affirmanti incumbit probato, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan, vide Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani beban pembuktian (burden of proof), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang, bahwa
untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan,
Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan menghadapkan 2 orang saksi. Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima, vide Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut, oleh Majelis Hakim telah dapat dipertimbangkan, vide Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Menimbang, bahwa setelah akad nikah para mempelai masingmasing diberikan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai bukti hukum adanya pelaksanaan perkawinan, maka bukti (P) tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin (1) tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah dewasa dan saksi pertama Pemohon masih terdapat hubungan semenda dengan Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah saudara tiri Pemohon, maka para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga para saksi layak didengar keterangannya dalam persidangan Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 9 dari 16
karena dianggap lebih mengetahui persengketaan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara in concreto, hal ini sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Para saksi secara terpisah dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 R.Bg., dan 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan para saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan
hukum
untuk
didengar
dan
diterima
serta
dipertimbangkan kesaksiannya. Menimbang,
bahwa
keterangan
para
saksi
yang
didasari
pengetahuannya serta bersesuaian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan memenuhi batas minimal pembuktian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:
Bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Devi adalah keterangan yang mendukung dalil permohonan poin (2 dan 3), dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin tersebut sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Devi dinyatakan terbukti;
Bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama serumah dan Pemohon tinggal di Waisarisa, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya adalah keterangan yang mendukung dalil permohonan poin (2 dan 5), dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin tersebut sepanjang mengenai pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti;
Bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur dalam keseharian, dalam masalah keuangan. Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah keterangan yang mendukung dalil permohonan poin (4) (4.2) dan (5), yaitu Pemohon dan Termohon Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 10 dari 16
tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling jujur. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin tersebut sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon tidak harmonis oleh sebab bertengkar karena Termohon tidak jujur, setidak-tidaknya dalam hal utang dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan/atau tidak mendukung dalil permohonan, dan dalil permohonan yang tidak terbukti dinyatakan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Menimbang,
bahwa
Termohon
mengajukan
jawaban
saat
pemeriksaan perkara telah selesai, maka jawaban tersebut dikesampingkan dan kepada Termohon gugur hak pembuktiannya. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi Pemohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:
Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal tanggal 25 Nopember 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis disebabkan bertengkar yang dipicu Termohon tidak jujur dalam membina rumah tangga;
Bahwa Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan pendapatnya sebagai berikut. Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah tercatat secara yuridis normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 11 dari 16
Perkawinan jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang diebabkan bertengkar yang dipicu Termohon tidak jujur, serta usaha mendamaikan keduanya oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun tidak berhasil, harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana
dijelaskan
dalam Bab
VI
Undang-Undang Nomor
1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan bertengkar, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, sehingga Majelis Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 12 dari 16
Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, selanjutnya menyatakan tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-uUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya
tuntutan
Pemohon
sebagaimana
petitum angka
2
yaitu
memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi patut dikabulkan.
Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama satu rumah layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi dukhul (ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah yang dipandang layak dan mampu diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 13 dari 16
yang telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.
Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam
konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi. Menimbang, bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan
rekonvensi
secara
lisan
yang
diajukan
setelah
Pemohon
menyampaikan kesimpulan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam
bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon konveni/tergugat rekonvensi. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini. MENGADILI Dalam Konpensi
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 14 dari 16
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dalam Rekonvensi
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
Dalam Konpensi dan Rekonvensi
Membebankan
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh
kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota
tersebut di atas dan didampingi oleh SITTI
SARIFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
dan
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 15 dari 16
Ketua Majelis
Drs.. MURSIDIN, M.H. Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,
t
tttt
ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.
BURHANUDIN MANILET, S.Ag.
Panitera Pengganti
SITTI SARIFAH, S.Ag. Rincian Biaya: 1.
Biaya pendaftaran
Rp30.000,00
2.
Biaya Proses
Rp50.000,00
3.
Biaya panggilan
4.
Biaya redaksi
Rp5.000,00
5.
Biaya meterai
Rp6.000,00
Jumlah
Rp250.000,00
Rp341.000,00
Terbilang: (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA. Msh @ hal. 16 dari 16
