PA.Lt DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Lt

ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Zulfikri bin Yurham, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Badan Pusat Statistik, bertempat tinggal di KUD Sampurna Alam Tinggi Hari RT. 003 RW. 002 No. 037, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, sebagai Pemohon;

melawan

Dewi Ningsih Harti binti Yunasra, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di SMA Negeri 01 Pagaralam, bertempat tinggal di Perumnas Nendagung RT. 009 RW. 005

Kelurahan

Nendagung,

Kecamatan

Pagaralam

Selatan, Kota Pagaralam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaiteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Lt tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2001 di Nendagung yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan

Kabupaten Lahat

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/ 20/ XI/ 2001 tanggal 10 Nopember 2001; 2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 14 tahun , setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak; 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Pemohon tidak terima kalau sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal antara Pemohon dan Termohon sudah berobat baik secara medis atau tradisional namun usaha tersebut tidak berhasil; 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011 yang disebabkan dengan alasan yang sama karena Pemohon tidak terima kalau sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal antara Pemohon dengan Termohon sudah berobat baik secara medis atau tradisional namun usaha tersebut tidak berhasil; 6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, yang

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan No. 41/Pdt.G/2015/PA.Lt

hingga sampai sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 3 tahun 4 bulan serta sudah tidak pernah lagi saling perduli; 7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 3x , namun usaha tersebut tidak berhasil; 8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan

Termohon

dan

perceraianlah

satu-satunya

jalan

untuk

mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon; 9. Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin malakukan perceraian dari Kepala BPS Kota Pagaralam; sebagaimana surat nomor : Nomor : 16730/ 181 tanggal 31 Desember 2014; 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon ( ZULFIKRI bin YURHAM ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( DEWI NINGSIH HARTI binti YUNASRA ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ; 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai


wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa Pemohon sebagai PNS di Badan Pusat Statistik Kota Pagaralam telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala BPS Kota Pagaralam Nomor 16730/181 tanggal 31 Desember 2014 untuk melakukan perceraian dengan isterinya bernama Dewi Ningsih Harti S.pd; Bahwa meskipun Termohon sebagai PNS di SMA Negeri 01 Pagaralam, namun karena tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon tidak dapat dimintai surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/20/XI/2001 tanggal 1 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam (bukti P); B. Saksi: 1. Yurham bin Kantap, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Tumbak Ulas RT. 03 RW. 02, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orangtua Pemohon;


-

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

-

bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah ke rumah miliknya sendiri;

-

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai tidak harmonis,

antara

keduanya

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran masalah belum mempunyai keturunan akibatnya saling menyalahkan; -

bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun;

-

bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil;

2. Luprianto bin Lukman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. S. Parman no. 27 RT. 12 RW. 04, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga;

-

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

-

bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

-

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum mempunyai keturunan;

-

bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 tahun;


-

bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil;

Bahwa

Pemohon

telah

mengajukan

kesimpulan

yang

isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Lahat, oleh karena itu Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelan, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan isterinya bernama Dewi Ningsih Harti S.pd, maka Pemohon telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah


No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon tidak dapat dimintai surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu; Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon karena sejak Mei 2011 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum mempunyai keturunan padahal sudah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil dan puncaknya sejak September 2011 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang pisah rumah 3 tahun lebih, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk rukun lagi, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek; Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah dua orang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan yaitu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum mempunyai keturunan dan puncaknya antara keduanya pisah rumah hingga


sekarang lebih kurang 3 tahun, pihak keluarga sudah berupaya merukunkannya namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ternyata bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan dalil Pemohon sehingga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum mempunyai keturunan dan puncaknya antara keduanya pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 3 tahun, pihak keluarga sudah berupaya merukunkannya namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian sudah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri dan apabila rumah tangganya tetap dipertahankan tentu akan timbul madhorot yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari adanya madhorot yang berkepanjangan, maka akan lebih maslahat apabila rumah tangganya diakhiri dengan perceraian; Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas dan puncaknya hidup berpisah lebih kurang 3 tahun, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;


Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil/hujjah Syar’iyah dari Kitab Suci Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: ‫ا‬

‫ا‬

‫فا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

Artinya: Talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa berhubung antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bakda dukhul, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulfikri bin Yurham) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Dewi Ningsih Harti binti Yunasra) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Achmad Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati MA dan Drs. Ihsan Buana, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jhohar Sulaiman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Murawati MA

Drs. Achmad Arifin

Hakim Anggota, ttd Drs. Ihsan Buana, MH


Panitera Pengganti, ttd Jhohar Sulaiman

Perincian biaya : 1. Pendaftaran 2. Proses 3. Panggilan 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 220.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 391.000,00


PA.Lt DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents