PENETAPAN Nomor 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
نا
ا
ا
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:
XXX bin XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian,
bertempat
tinggal
di
Desa
Gedung
Agung,
Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, sebagai Pemohon I;
XXX binti XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang,
bahwa
Pemohon I
dan Pemohon
II
dalam surat
permohonannya tanggal 3 Desember 2015 telah mengajukan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaiteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor
97/Pdt.P/2015/PA.Lt tanggal 3 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada 15 Januari 2000 di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat; 2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama: KHOSALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama MARSHA dan SEHUDIN dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai; 3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan; 4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Ketib bernama: SURNAWI 5. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat; 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama a. ANDIKA PUTRA, laki-laki, umur 14 tahun; b.AJI PANGESTU, laki-laki, umur 8 tahun; c.AHMAD RIKO, laki-laki, umur 8 bulan; 7. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena pada waktu itu Pemohon I
Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak dan administrasi lain; 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan, sahnya pernikahan Pemohon I BUDIMAN dengan pemohon II NURMILIYATI yang dilaksanakan pada 15 Januari 2000 di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat; 3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa: A. Surat: 1. Fotokopi KTP an. Budiman Nomor 1604231012820003 tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Lahat (bukti P.1); 2. Fotokopi KTP an. Nurmiliyati Nomor 1604236812820003 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Lahat (bukti P.2); Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Budiman Nomor 1604231604090001 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Lahat (bukti P.3). B. Saksi: 1. Marsha bin Naam umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah famili Pemohon I dan Pemohon II;
-
bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari tahun 2000 di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
-
bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Khosali bin Sahruni karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, mas kawin seperangkat alat sholat tunai, ada ijab qobulnya, saksi nikah Marsha (saksi pertama) dan Sehudin;
-
bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II statusnya jejaka dengan perawan;
-
bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
-
bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
-
bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
-
bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak ada yang mempersoalkan perkawinannya;
-
bahwa itsbat nikah ini akan digunakan untuk pencatatan perkawinan dan membuat akta kelahiran anak;
2. Sehudin bin Abu Soleh, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur,
Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
Kabupaten Lahat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
-
bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari tahun 2000 di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
-
bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Khosali karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, mas kawin ada namun saksi lupa, ada ijab qobulnya, saksi nikah yaitu saksi pertama dan Sehudin (saksi kedua);
-
bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II statusnya jejaka dengan perawan;
-
bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
-
bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
-
bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
-
bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak ada yang mempersoalkan perkawinannya;
-
bahwa itsbat nikah ini akan digunakan untuk pencatatan perkawinan dan membuat akta kelahiran anak;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;
Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima; Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I mohon diitsbatkan nikahnya dengan Pemohon II yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat dengan wali nikah kakak kandung kandung Pemohon II bernama Khosali, mas kawin seperangkat alat shilat tunai, saksi nikah Marsha dan Sehudin dan karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat maka sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah, selama berumah tangga sudah mempunyai anak 3 orang dan belum pernah bercerai, dan pengajuan itsbat nikah ini untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu fotokopi P.1, P.2 dan P.3 dan setelah dicocokkan ternyata masing-masing alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3,
Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Lahat, oleh karena itu Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya Akta Nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah suatu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang yang menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sama yaitu para saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2000 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat secara Islam, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Khosali, statusnya jejaka dengan perawan, mas kawin seperangkat alat sholat
Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
tunai, ada ijab qobulnya, saksi nikah Marsha dan Sehudin, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut diatas, maka terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, oleh karena itu tidak ada halangan syar’i jika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dengan demikian ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Januari tahun 2000 di Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berusia 17 tahun lebih 3 bulan, dan berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berusia 17 tahun lebih 3 bulan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu: 1. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; 2. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
3. bahwa usia Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berusia 17 tahun lebih 3 bulan dan Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berusia 17 tahun lebih 3 bulan; 4. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 oleh Drs. Achmad Arifin sebagai Ketua Sidang, Syahirdin, S.Ag, SH dan Drs. Ihsan Buana, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Achmad Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Sanusi ZA, SH dan Drs. Ihsan Buana, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Efendi sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Drs. H. A. Sanusi ZA, SH
Drs. Achmad Arifin
Hakim Anggota,
Drs. Ihsan Buana, MH Panitera,
Drs. Efendi Perincian biaya : 1. Pendaftaran 2. Proses 3. Panggilan 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah
Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 240.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 331.000,00
Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan 97/Pdt.P/2015/PA.Lt
