PA.Ktbm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN Nomor XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh : PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa AJKGNG Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon I; PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa

AJKGNG

Kecamatan

ABKGNG

di

Kabupaten

Lampung Utara, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi; Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm pada tanggal 14 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan Pengesahan

Hal 1 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

Nikah yang telah diperbaiki seperlunya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 12 September 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orangtua Pemohon I Desa AJKGNG Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara, yang menikahkan Penghulu bernama MTSLH adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBRT (sekarang ABKGNG); 2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah USTR, ijabnya diwakilkan kepada MTSLH dan saksi nikahnya masing-masing bernama ALFN dan LKMSY, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai; 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. DNKOE bin PEMOHON I, umur 16 tahun; 2. DNSAMU binti PEMOHON I, umur 13 tahun; 3. DLKOE bin PEMOHON I, umur 11 tahun; 4. DLSEL binti PEMOHON I, umur 5 tahun; 6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya;

Hal 2 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

7. Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan ABBRT dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi dari KUA tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : PRIMEIR : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I

dengan Pemohon II

yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1997 di rumah orangtua Pemohon I Desa AJKGNG, Kecamatan ABKGNG, Kabupaten Lampung Utara; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; SUBSIDEIR : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa atas permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi terhitung sejak tanggal 19 Agustus 20154 selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah hadir secara in person ke persidangan; Hal 3 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama PEMOHON I, NIK : 1803220107730XXX tanggal 30 Oktober 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1); 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama PEMOHON II, NIK : 1803224107780XXX tanggal 30 Oktober 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2); Bahwa selain surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya di persidangan yaitu bernama : 1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa AJKGNG Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan paman Pemohon I;  Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997, tanggal persisnya pernikahan mereka saksi tidak ingat lagi, akad nikahnya dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I;  Bahwa akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam dan saksi menghadiri sendiri akad nikah tersebut;  Bahwa pada saat akad nikah tersebut dihadiri oleh Pembantu PPN (P3N) bernama MTSLH;  Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama USTR, dan ijabnya diwakilkan oleh wali nikah kepada Pembantu PPN;

Hal 4 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

 Bahwa pada waktu akad nikah tersebut saksi nikah ada dua orang yaitu RF dan yang seorang lagi saksi lupa namanya, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;  Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;  Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Bahwa selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;  Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan mereka sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai;  Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);  Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;  Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA ABKGNG, karena pernikahan mereka dahulu tidak dilaporkan oleh Pembantu PPN kepada KUA tersebut; 2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa AJKGNG Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan paman Pemohon II;

Hal 5 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997, tanggal persisnya pernikahan mereka saksi tidak ingat lagi, akad nikahnya dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I;  Bahwa akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam dan saksi menghadiri sendiri akad nikah tersebut;  Bahwa pada saat akad nikah tersebut dihadiri oleh Pembantu PPN (P3N) bernama MTSLH;  Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama USTR, dan ijabnya diwakilkan oleh wali nikah tersebut kepada Pembantu PPN;  Bahwa pada waktu akad nikah tersebut saksi nikah ada dua orang yaitu RF dan yang seorang lagi saksi lupa namanya, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;  Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;  Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Bahwa selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;  Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan mereka sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);  Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;  Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA ABKGNG, karena

Hal 6 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

pernikahan mereka dahulu tidak dilaporkan oleh Pembantu PPN kepada KUA tersebut; Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya semula, serta selanjutnya mohon penetapan; Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah dilakukan pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, namun sampai batas tenggang waktu berakhir tidak terdapat pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut. Oleh karenanya, permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKGNG Hal 7 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1997 di rumah orangtua Pemohon I di Desa AJKGNG Kecamatan

ABKGNG

Kabupaten

Lampung

Utara

dinyatakan

sah

berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Isbat Nikah, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan kompetensi di atas dan bukti 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 ayat (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon/relevan dengan pokok perkara

dan

diperoleh

berdasarkan

penglihatan,

pendengaran

dan

Hal 8 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi

tersebut

telah

ditemukan

fakta

bahwa

pada

tanggal

12 September 1997 di Desa AJKGNG di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ABKGNG, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam yaitu dengan ijab diwakilkan kepada Pembantu PPN bernama MTSLH setelah wali nikah ayah kandung Pemohon II (USTR) pasrah wali, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang dewasa (akil baligh) dan beragama Islam yang salah satunya bernama RF; Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian serta keterangan para Pemohon di persidangan telah terbukti pula bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ternyata ada hubungan mahram antara keduanya dan tidak pernah ada hubungan sepersusuan, serta tidak ternyata pula adanya larangan perkawinan antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, tidak ada halangan

untuk

menikah

antara

para

Pemohon,

tidak

ada

yang

mengganggu-gugat pernikahan mereka hingga sekarang. Oleh karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) (huruf) e Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yaitu :

Hal 9 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

1. Kitab I'anah al-.Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :

.‫وﻓﻰ اﻟدﻋوى ﺑﻧﻛﺎح ﻋﻠﻰ اﻣرأة ذﻛرﺻﺣﺗﮫ وﺷروطﮫ ﻣن ﻧﺣو وﻟﻲ وﺷـﺎھدﯾن ﻋدول‬ “Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”; 2. Kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang berbunyi :

. ‫وﯾﻘﺑل اﻗراراﻟﺑــﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌـﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻛﺎح ﻻن اﻟﻧﻛﺎح ﺣق اﻟزوﺟـــﯾن‬ “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya dengan menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1997 di Desa AJKGNG Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara adalah sah; Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara, tempat di mana para Pemohon berdomisili; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Hal 10 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1997 di Desa AJKGNG Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara; 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKGNG Kabupaten Lampung Utara; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Kotabumi dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh NANA, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUS DIANNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim, Dto N A N A, S.Ag. Panitera Pengganti, Dto Hal 11 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

AGUS DIANNINGSIH, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3.

Biaya Panggilan

Rp.

150.000,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12, Pen. NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm