PA.Ktbm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa GNGK Kecamatan TJRJ Kabupaten

Lampung

Utara,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pemohon; Melawan TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa GNGK Kecamatan TJRJ Kabupaten Lampung Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tanggal 21 Juni 2016 mengemukakan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa, Pada tanggal 27 Oktober 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

Kantor Urusan Agama Kecamatan DPST Provinsi Bali dengan Akta Nikah Nomor XXX/32/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003; 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di semula di rumah kontrakan di DPSR Bali selama 2 tahun lalu tinggal dirumah orangtua Termohon

di Desa GNGK Kecamatan TJRJ

Kabupaten Lampung Utara selama 6 tahun; 3. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama: 1.

FTKM bin PEMOHON, umur 11 tahun;

2.

AHF bin PEMOHON, umur 9 tahun;

3.

MFS bin PEMOHON, umur 7 tahun;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan: - Termohon selama 6 tahun pergi meninggalkan Pemohon; 5. Bahwa, Kurang lebih sejak bulan September

tahun 2011, berturut-turut

hingga sekarang, Termohon pergi bekerja ke Singapura, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang baru yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB); 6. Bahwa, dengan ghoibnya Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah orangtua Termohon, namun Pemohon tetap tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya; 7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 8. Bahwa Pemohon tidak punya penghasilan tetap, maka Pemohon mohon di bebaskan dari membayar biaya perkara ini (Prodeo);


Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

ini

untuk

memeriksa,

mengadili,

dan

selanjutnya

memutuskan perkara ini sebagai berikut: PRIMER : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo); 2. Mengabulkan Gugatan Pemohon; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,

bahwa

Pemohon

hadir

di

persidangan

sedangkan

Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tanggal 28 Juni 2016 dan 25 Juli 2016 yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidak hadirannya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan

dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/32/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DPST Kota DPSR Propinsi Bali (P); Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :


1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa GNGK Kecamatan TJRJ Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;



Bahwa saksi adalah mertua Pemohon (ayah kandung Termohon);



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah kontrakan di DPSR Bali selama 2 tahun lalu tinggal dirumah orangtua Termohon


Kabupaten Lampung Utara selama 6 tahun; 

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;



Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja selama 6 tahun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon sudah 5 tahun pergi meninggalkan Pemohon bekerja di luar negeri;



Bahwa sejak Termohon pergi tahun 2011 sampai sekarang Termohon tidak dapat dihubungi dan tidak pernah pulang;



Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 yang lalu sampai sekarang;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa GNGK Kecamatan TJRJ Kabupaten Lampung Utara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai suami sah Pemohon;



Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah kontrakan di DPSR Bali selama 2 tahun lalu tinggal dirumah orangtua Termohon


Kabupaten Lampung Utara selama 6 tahun; 

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;




Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja selama 6 tahun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon sudah 5 tahun pergi meninggalkan Pemohon bekerja di luar negeri;



Bahwa sejak Termohon pergi tahun 2011 sampai sekarang Termohon tidak dapat dihubungi dan tidak pernah pulang;



Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 yang lalu sampai sekarang; Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya, kemudian Pemohon

mohon kepada Majelis Hakim agar

perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya; Bahwa

untuk

mempersingkat

putusan

ini

ditunjuk

hal

ikhwal

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 6 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti;


Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

tertulis

berupa P dan 2

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenai kedudukan

hukum

dalam

perkara

aquo

dan

telah

dipertimbangkan

sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri mengenai adanya perselisihan dan pisahnya antara Pemohon dan Termohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2003;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama 6 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

-

Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah sejak bulan September 2011 atau selama 5 tahun 2 bulan, dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut : -

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus;

-

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;

-

Bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan

tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah tempat tinggal, tidak ada rasa kasih sayang dan saling meghormati, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan tak ada yang berusaha untuk rukun kembali walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah retak, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang


Perkawinan Jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, dimana hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : .‫وان ﻋزﻣوااﻟطﻼق ﻓﺎن ﷲ ﺳﻣﯾﻊ ﻋﻠﯾم‬ Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui” Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan

sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera


Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa GNGK Kecamatan TJRJ Nomor : 475/

/GK-TR/LU/XI/2016, tertanggal

16 Juni 2016, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tertanggal 21 Juni 2016 serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tertanggal 21 Juni 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi Tahun Anggaran 2016; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TJRJ Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan DPST Kota DPSR untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 16 November


2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H., oleh kami ANTONI SAID, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ALI MUHTAROM, S.HI.,M.HI dan AHMAD SATIRI, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan RUDI HABIBI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ANTONI SAID, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ALI MUHTAROM, S.HI.,M.HI

AHMAD SATIRI, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI HABIBI, S.H.

Rincian Biaya : 1. Biaya Proses

Rp.

2. Biaya Panggilan

Rp. 230.000,-

3. Meterai

Rp.

Jumlah

50.000,-

6.000,-

Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)


PA.Ktbm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents