PA.Ktbm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PGSD, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di Desa KTPG, Kecamatan NKSLT, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Melawan TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan

PTP,

bertempat

tinggal

di

Desa

NGTLG,

Kecamatan BGMYG, Kabupaten Lampung Utara, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat Telah dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,

bahwa

Penggugat

berdasarkan

surat

gugatannya

tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm, tanggal 10 Oktober

2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai

berikut:

Hal 1 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NKSLT Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/17/III/2015

tanggal

31 Maret

2015; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Tergugat di desa NGTLG Kecamatan BGMYG Kabupaten Lampung Utara selama 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa KRRJ selama 1 bulan; 3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan: a. Masalah ekonomi yang kurang mencukupi; b. Tergugat suka berbicara kasar; c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ; 5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober Tahun 2015 disebabkan, Penggugat ingin berkunjung kerumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperbolehkannya dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat lalu menampar Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil; 7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang

Pengadilan

Agama

Kotabumi

dan

telah

mendapat

Surat

Hal 2 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Rekomendasi dari Kantor Bupati Lampung Utara Nomor

B/XXX/31-

LU/HK/2016; 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi CQ. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut: Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Subsider : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan Relaas Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm Tanggal 13 Oktober 2016 dan Tanggal 25 Oktober 2016

dengan resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin atasan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Hal 3 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Nomor B/XXX/31-LU/HK/2016 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara tertanggal 01 Agustus 2016; Bahwa untuk menguatan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan NKSLT, Kabupaten Lampung Utara Nomor XXX/17/III/2015 Tanggal 31 Maret

2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Desa KTPG, Kecamatan NKSLT, Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :  Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan

Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;  Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumahtangga sejak 28 Maret 2015;  Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa KRRJ;  Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;  Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama satu bulan, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  Bahwa, saksi

tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi ketika sudah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;  Bahwa, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;  Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal, Penggugat belum mau pindah kerja ke rumah kediaman Tergugat,

Hal 4 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

sehingga Tergugat menyatakan apabila Penggugat tidak mau pindah dan turut dengan Tergugat maka akan disiksa terus oleh Tergugat;  Bahwa, selain hal tersebut Tergugat juga melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat dan Tergugat sering marah marah;  Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak bulan Oktober 2015, sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat

bertengkar

terlebih

dahulu

dan

Tergugat

menampar

Penggugat;  Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi hidup bersama dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;  Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil; 2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Kelurahan TNMRG, Kecamatan BGMYG, Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut  Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan

Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;  Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumahtangga sejak 28 Maret 2015;  Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa KRRJ;  Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;  Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama satu bulan, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  Bahwa, saksi

tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, hanya ketika saya sedang melaksanakan umrah akhir tahun 2015, Penggugat datang ke rumah malam malam mohon izin untuk menginap karena habis bertengkar dengan Tergugat, ketika itu ada anak saksi di rumah dan ia bercerita kepada saksi perihal tersebut;

Hal 5 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

 Bahwa,

ketika

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran,

Tergugat

melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;  Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, masalah tempat tinggal dan karena sikap perilaku Tergugat yang suka marah marah kepada Penggugat;  Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak bulan Oktober 2015, sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat

bertengkar

terlebih

dahulu

dan

Tergugat

menampar

Penggugat;  Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi hidup bersama dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;  Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil; Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NKSLT, Kabupaten Lampung Utara dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hal 6 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan identitas

dalam surat gugatan,

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, hal mana Tergugat tidak pernah menyampaikan sanggahan atas hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai PNS maka sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah memperoleh izin atasan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/343/31-LU/HK/2016, tertanggal 01 Agustus 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tangga 28 Maret 2015 yang telah tercatat pada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

NKSLT oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir

di persidangan

tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab

Hal 7 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

‫ﻮﺍﻦ ﺗﻌﺯﺯ ﺑﺗﻌﺯﺯﺍﻮﺗﻮﺍﺮﺍﻮﻏﻳﺑﺔ ﺠﺎﺯﺍﺛﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﻳﻧﺔ‬ Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi; Menimbang, bahwa Penggugat

telah mendalilkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat awalnya Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka berbicara kasar dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015 disebabkan, Penggugat ingin berkunjung kerumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperbolehkannya dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat lalu menampar Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

Hal 8 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

‫ﺘَﺴﻜُﻨُ ﻮا إِ ْﻟَﻴـﻬﺎ َ َوََﺟﻌﻞ ﺑـ َْ ﻴـﻨَ ﻜُْﻢ‬ ْ ِ‫ُﺴﻜُْﻢ أََزْوًاﺟﺎ ﻟ‬ ِ‫ﺗِﻪ أ َْن َﺧ َﻠَﻖ ﻟَ ْﻜُﻢِْﻣﻦ أَﻧـْﻔ‬ ِ ‫َ ِوْﻣﻦ آﻳ َ ﺎ‬ (٢١) ‫ون‬ َ ‫َﻜﱠﺮ‬ ُ‫ﻟِﻘٍَﻮم ﻳـ ََﺘـﻔ‬ ْ ‫ﺎت‬ ٍ َ ‫ذَﻟِﻚ ﻵﻳ‬ َ ‫َﲪَْﺔً إِ ﱠن ِﰲ‬ ‫َﻣﻮدﱠةً َ ور‬ Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut

Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Hal 9 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi;

-

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 28 Maret 2015, yang telah tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan NKSLT, Kabupaten Lampung Utara, dan belum dikaruniai anak; Hal 10 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira sejak satu bulan usia pernikahan;

-

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat

pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak Oktober 2015 sampai dengan saat ini; -

Bahwa, sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah pulang lagi dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

berpendapat

dalil-dalil

dan

alasan

gugatan

Penggugat

telah

terbukti

kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 1 (satu) tahun berpisah dari Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Hal 11 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Menimbang, bahwa para saksi tidak satu pun melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi saksi mengetahu langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta

di

atas

pula

tanpa

mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa ”Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

‫ﻭﺍ ﺫﺍﺛﺒﺗﺕ ﺪﻋﻭ ﺍﻫﺎ ﻠﺪﻯ ﺍﻠﻗﺎﻀﻰ ﺑﺑﻳﻨﺔ ﺍﻠﺰﻮ ﺠﺔ ﺍﻮﺍﻋﺗﺮﺍﻑ ﺍﻠﺯﻮﺝ‬ ‫ﻮﻜﺎﻦ ﺍﻹ ﻳﺫﺍﺀ ﻣﻣﺎ ﻳﻄﺎﻕ ﻣﻌﻪ ﺪﻮﺍﻢ ﺍﻠﻌﺸﺮﺓ ﺒﻳﻦ ﺍﻣﺛﺎ ﻠﻬﻣﺎ‬ ‫ﻮﻋﺟﺰﺍﻠﻗﺎﻀﻰ ﻋﻦ ﺍﻻ ﺻﻼﺡ ﺒﻳﻨﻬﻣﺎ ﻄﻟﻗﻬﺎ ﻃﻟﻗﺔ ﺒﺎﺋﻨﺔ‬ Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan

tidak

mampu

mendamaikan

mereka,

maka

boleh

dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”; Hal 12 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan; Menimbang, berdasarkan

fakta

bahwa di

berdasarkan

persidangan

pertimbangan

maka

Majelis

tersebut

secara

ex

dan officio

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NKSLT, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NKSLT dan Kantor Hal 13 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Urusan Agama Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 866.000,(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H. oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.HI., M.H.I. dan Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Sabrimen S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.

H. MOHAMAD MU’MIN, S.H.I., M.H.

AHMAD SATIRI, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti

SABRIMEN S.Ag.,M.H

Hal 14 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016

Perincian biaya : 1. 2. 3. 4. 5.

Biaya Pendaftaran RP 30.000,Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,Biaya Panggilan Rp. 775.000,Biaya Redaksi RP. 5.000,Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 866.000,(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari hal 15 Put XXXX/Pdt.G/PA.Ktbm/2016