PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama KTB yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawan TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KTB Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung Kantor Urusan Agama Kecamatan ABG TMR tanggal 16 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Hlm 1 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABG TMR, Nomor XXX/11/X/2006 tertanggal 03 Oktober 2006; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal semula di rumah kakak Pemohon di Surakarta Kecamatan ABG TMR selama 1 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan
KT ALM Kecamatan
KTB SLTN
Kabupaten Lampung Utara selama 3 tahun; 3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak 4. Bahwa
Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang
perempuan : Nama
:
WLJN WT binti KSN SRMN
Umur
:
43 tahun, agama Islam
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Tempat kediaman
:
Kelurahan
KT
GPR
Kecamatan
KTB,
Kabupaten Lampung Utara, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan di rumah calon mempelai wanita Kecamatan KTB dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB. 5. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan alasan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; 6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri dan calon isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan rata rata setiap bulannya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); 7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; 8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; 9. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; 10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : Hlm 2 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda ditinggal mati suaminya dalam usia 44 tahun dan memiliki 4 orang anak, dan
tidak terikat
pertunangan dengan laki-laki lain; c. Wali nikah calon isteri kedua
Pemohon bersedia untuk menikahkan
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; 11. Bahwa, selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon, telah mendapatkan harta bersama berupa : 1. Satu unit rumah yang terletak di Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara dengan ukuran tanah 15x30 meter; 2. satu unit kendaraan roda 2 merk Honda atas nama Pemohon ,dengan nomor Polisi BE 3XXX K dan nomor rangka MH1JFS118FK078XXX serta nomor mesin JFS1E-1076XXX; 12. Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga; 13. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon; 14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas,
Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama KTB Cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Primer : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama WLJN WT binti KSN SRMN; 3. Menetapkan bahwa harta berupa : 1. Satu unit rumah yang terletak di Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara dengan ukuran tanah 15x30 meter;
Hlm 3 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
2. satu unit kendaraan roda 2 merk Honda atas nama Pemohon ,dengan nomor Polisi BE 3XXX K dan nomor rangka MH1JFS118FK078XXX serta nomor mesin JFS1E-1076XXX; adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohhon Subsider : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan yang kemudian oleh Majelis hakim telah menyamampaikan pandangan agar Pemohon memikirkan tentang maslahat dan mafsadatnya bila Pemohon beristeri lebih dari seorang (berpoligami) akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk beristeri lagi bahkan Termohon pun tidak keberatan; Bahwa, calon isteri kedua Pemohon hadir pula ke persidangan dan menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon; Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa, Termohon adalah isteri Pemohon yang sah; 2. Bahwa, benar Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama WLJN WT, Termohon sudah kenal dengan wanita tersebut; 3. Bahwa, wanita calpn isteri kedua Pemohon tersebut adalah seorang janda yang memiliki empat orang anak; 4. Bahwa, Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan mahram yang membuat pernikahan keduanya terhalang secara syar’i; 5. Bahwa, Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut karena saya sudah tidak mungkin lagi melahirkan anak keturunan disebabkan rahim Termohon sudah diangkat; 6. Bahwa, Pemohon dapat berbuat adil kepada isteri isterinya; 7. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon bekerja sebagai pedagang;
Hlm 4 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
8. Bahwa,
selama
berumah
tangga
Pemohon
dan
Termohon
telah
memperoleh harta bersama sebagai berikut : 1. Satu unit rumah yang terletak di Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara dengan ukuran tanah 15x30 meter dengan luas bangunan 6 x 12 meter; 2. Satu unit kendaraan roda 2 merk Honda atas nama Pemohon ,dengan nomor Polisi BE 3XXX K dan nomor rangka MH1JFS118FK078XXX serta nomor mesin JFS1E-1076XXX; Bahwa, selanjutnya oleh karena Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, maka majelis memandang tidak lagi diperlukan replik dan duplik atas perkara ini; Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : I. Bukti Surat 1) Fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
an.
PEMOHON,
NIK
:
1803100404260XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 2) Fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
an.
TERMOHON,
NIK
:
1803104312840XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 06 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 3) Fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
an.
WLJN
WT,
NIK
:
1803024403730XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 11 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXX/II/X/2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; Hlm 5 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
5) Asli Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon nomor : XXX/17/75-LU/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah KT ALM tertanggal 06 Juni 2016, tidak bermeterai, sealnjutnya ditandai dengan P-5; 6) Asli surat pernyataan siap dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 6 Juni 2016, telah bermeterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis melakukan konfirmasi kepada Termohon dan Termohon mengakui tandatangannya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-6; 7) Asli Surat pernyataan siap dimadu yang ditandatangani oleh WLJN WT tertanggal 06 Juni 2016 telah bermeterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan ia mengakui tandatangannya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-7; 8) Asli surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 6 Juni 2016, telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P-8; 9) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON Nomor M 1506, Kelurahan KT ALM, Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, Surat Ukur tertanggal 17 Februari 2004 Nomor 31/KT ALM/2004, luas 448 m2, telah bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-9; 10) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda dua No. 0202040 atas nama PEMOHON, Nomor Polisi BE 3XXX K dan nomor rangka MH1JFS118FK078XXX serta nomor mesin JFS1E-1076XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10; 11) Salinan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX.3/50/72-LU/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan KotaGPR Kecamatan KTB tertanggal 2 Desember 2015, telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-11; 12) Asli Surat Pernyataan Pimpinan Bidang Operasional dan Pelayanan PT Bank Lampung cabang KTB tertanggal 09 Agustus 2016, perihal bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M.1506 atas nama PEMOHON merupakan jaminan Kredit Multiguna atas nama Arison Febri, telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-12;
Hlm 6 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Bahwa atas keseluruhan bukti surat tersebut Termohon telah menyatakan benar dan tidak mengajukan sanggahan;
II. Bukti saksi 1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan
KT ALM Kecamatan
KTB SLTN Kabupaten
Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon
Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah milik kediaman bersama di Jl Raden Intan Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN, Kabupaten Lampung Utara;
Bahwa, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WLJN WT, saksi kenal dengan wnaita tersebut;
Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon tidak dapat melhirkan keturunan;
Bahwa, calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda ditinggal mati oleh suaminya dan sudah mempunyai empat orang anak;
Pemohon dan calon isteri ke duanya tidak ada hubungan darah atau larangan menikah bagi Pemohon dan calon isteri keduanya tersebut;
Bahwa, Termohon dan pihak keluarga sudah menyetujui maksud dan keinginan Pemohon tersebut;
Bahwa, penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai keperluan hidup ister-isteri dan anak-anaknya karena Pemohon sehari hari berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar sentral;
Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan dengan yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon, selain itu juga Pemohon dan Termohon memiliki satu unit kendaraan bermotor roda dua;
Bahwa, calon istri ke dua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon; Hlm 7 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tinggal di rumah milik sendiri bersama dengan anak anaknya;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan GPR Kecamatan KTB Kabupaten Lampung Utara , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga calon isteri kedua Pemohon;
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sering berkunjung ke rumah kediaman calon isteri kedua Pemohon
yang bernama
Wajinawati;
Bahwa, calon isteri kedua Pemohon adalah seorng janda yang suaminya meninggal pada tahun 2011 dan telah dikarunai empat orang anak;
Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada larangan syar’i yang menghalangi pernikahan mereka;
Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;
Bahwa, Termohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon pun bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
Bahwa, selama ini calon isteri kedua Pemohon tinggal di rumahnya sendiri bersama dengan anak anaknya;
Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya; Bahwa
untuk
mempersingkat
putusan
ini
ditunjuk
hal
ikhwal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;
PERTIMBANGAN HUKUM Hlm 8 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menyangkut izin untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) maka secara hukum permohonan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa P-1 dan P-2; Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga dapat membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pengadilan Agama KTB menyatakan berwenang menerima dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson ke persidangan; Menimbang,
bahwa
untuk
menyelesaikan
perkara
ini
Majelis
berkesimpulan tidak diperlukan adanya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi mengingat bahwa perkara ini pada pokoknya bukan merupakan perkara dengan sengketa (vide Pasal 3 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam), halmana sifat dasar dari perkara ini adalah “permohonan” Pemohon kepada pengadilan untuk diberi izin melakukan poligami; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah berumahtangga dengan Termohon sejak tahun 2006, atas dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P-4, hal mana merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan Majekis menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkaitan dengan perkara ini dan mempunyai persona standi in judicio, sehingga perkara ini dapat diterima; Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon yaitu bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yang bernama Hlm 9 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
TERMOHON namun tidak mempunyai keturunan hingga Pemohon bermaksud menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WLJN WT; Menimbang, bahwa pada pokoknya undang undang perkawinan berasaskan monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapat izin pengadilan disertai beberapa persyaratan alternatif sebagai berikut : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ( vide Pasal 4 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974), selain itu untuk dapat diberikan izin, Pemohon harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka (vide pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban dimuka persidangan yang pada pokoknya Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama WLJN WT yang berstatus janda ditinggal mati mengingat Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan disebabkan rahim Termohon sudah diangkat; Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon yang bernama WLJN WT telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa ia membenarkan telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan berkehendak untuk menikah dan ia bersedia menjadi isteri yang kedua dan antara Pemohon dan dengannya tidak terdapat hubungan mahram serta antara ia dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dipersidangan; Hlm 10 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan kesaksiannya didasari atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, telah memberikan
kesaksian
yang
saling
berkesesuaian,
sehingga
majelis
berkesimpulan kesaksian para saksi a quo dapat diterima dan menjadi bukti yang sah dalam perkara ini (vide pasal 308 dan 309 Rbg); Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-4 merupakan conditio sine quanon
telah
dipertimbangkan
terlebih
dahulu
sehingga
tidak
perlu
dipertimbangan lagi; Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa calon isteri Pemohon merupakan seorang wanita yang bernama Wajina Wati dengan status kependudukan sebagai janda cerai mati dan dikuatkan pula dengan alat bukti P-11 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, hal mana dikuatkan dengan kesaksian para saksi, sehingga dalil Pemohon mengenai status perkawinan calon isteri Pemohon dinyatakan terbukti bahwa calon isteri Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya; Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta autentik namun tidak memenuhi syarat formil karena tidak diberi meterai oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 jo pasal 11 ayat 1 dan 2, Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985, alat bukti P-3 tidak dapat diterima dan oleh karenanya dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis mengenai penghasilan Pemohon dikesampingkan, namun berdasarkan kesaksian dua orang saksi, telah diterangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi isteri isteri dan anak anaknya dikemudian hari, karena Pemohon berprofesi sebagai pedagang, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang layak dan mampu menafkahi keluarganya; Menimbang, bahwa alat Bukti P-6 dan P-7 merupakan akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, atas hal tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, sehingga kekuatannya menjadi setara dengan akta autentik, ditambah dengan kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa Termohon dan calon isteri Pemohon bersedia untuk
Hlm 11 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
hidup dimadu oleh Pemohon dengan demikian dalil Pemohon mengenai kesediaan Termohon dan calon isteri Pemohon dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa alat Bukti P-8 merupakan akta bawah tangan, hal mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, atas bukti tersebut Termohon menyatakan kebenarannya sehingga nilai pembuktiannya setara dengan akta autentik, telah membuktikan bahwa Pemohon telah menjamin akan berlaku adil bagi para isteri isterinya, sehingga syarat untuk berpoligami dapat dipenuhi; Menimbang, bahwa alat bukti P-9, merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, hanya saja Pemohon tidak sanggup untuk menghadirkan aslinya karena sedang digunakan sebagai jaminan atas kredit atas nama adik Pemohon, sehingga Majelis menilai alat bukti ini bernilai sebagai bukti permulaan (vide Pasal 1889 KUH Perdata), selanjutnya dikuatkan dengan Asli surat keterangan sebagaimana tertuang dalam bukti P-12, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ditambah dengan keterangan saksi saksi maka Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang telah mempunyai tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Mulik Nomor M.1506 yang terletak di Kelurahan KT ALM, Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa alat bukti P-10, merupakan akta autentik sebagai bagian dari identitas kepemillikan kedaraan bermotor roda dua, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Termohon dan saksi saksi, maka Majelis berkesimpulan dalil Pemohon mengenai kepemilikan harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, keduanya sudah menikah sejak tanggal 16 September 2006, hingga kini belum dikaruniai keturunan; 2. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WLJN WT, seorang janda cerai mati yang mempunyai empat orang anak;
Hlm 12 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
3. Bahwa, antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif; 4. Bahwa, Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut, karena Termohon sudah tidak mungkin lagi memperoleh keturunan disebabkan rahim Termohon sudah diangkat; 5. Bahwa, Pemohon berprofesi sebagai pedagang yang mampu menghidupi rumah tangga dan isteri isterinya dikemudian hari; 6. Bahwa, Pemohon menjamin untuk dapat berlaku adil bagi isteri-isteri dan anak-anaknya; 7. Bahwa,
Pemohon
dan
Termohon
selama
berumah
tangga
telah
memperoleh harta bersama berupa ; 1. Satu unit rumah yang terletak di Kelurahan KT ALM, Kecamatan KTB SLTN, Kabupaten Lampung Utara, dengan ukuran tanah 15x30 meter dengan luas bangunan 6 x 12 meter; 2. satu unit kendaraan roda 2 merk Honda atas nama Pemohon ,dengan nomor Polisi BE 3XXX K dan nomor rangka MH1JFS118FK078XXX serta nomor mesin JFS1E-1076XXX; 8. Bahwa, calon isteri Pemohon bersedia untuk menjadi isteri kedua dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 41 huruf (a,b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan ijin poligami Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;
Hlm 13 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama WLJN WT binti KSN SRMN; 3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah : 3.1.Satu unit tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1506 yang terletak di Kelurahan KT ALM Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara dengan luas tanah 448 m2 dengan luas bangunan 6 x 12 meter; 3.2.Satu unit kendaraan roda dua merk Honda atas nama Pemohon, dengan
nomor
Polisi
BE
3XXX
K
dan
nomor
rangka
MH1JFS118FK078XXX serta nomor mesin JFS1E-1076XXX; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan di KTB dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KTB pada pada hari
Rabu tanggal 10
Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulka’dah 1437 H. oleh kami Antoni Said, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Teti Pitriani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon. Hakim Anggota
Ketua Majelis
Hlm 14 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.
ANTONI SAID, S.Ag.
Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si.
Panitera Pengganti
TETI PITRIANI, S.HI.
Perincian biaya : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Biaya Panggilan 4. Biaya Redaksi 5. Meterai Jumlah
RP 30.000,Rp. 100.000,Rp. 150.000,RP. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Hlm 15 dari hlm 15 Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
