PENETAPAN NOMOR XXXX/Pdt.P/2016/PA.Ktbm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah : PEMOHON I, umur 62 tahun, Warga Negara Warga Negara Indonesia agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa SRMNT Kecamatan TJRJ Kabupaten Lampung Utara, sebagai PEMOHON I; PEMOHON II, umur 53 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa SRMNT Kecamatan TJRJ Kabupaten Lampung Utara, sebagai PEMOHON II ; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama Tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang,
bahwa
Pemohon
berdasarkan
surat
permohonannya
tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Ktbm, tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa PLPG Kecamatan ABTG Kabupaten Lampung Utara;
Hal 1 dari 5 hal Penetapan NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakek kandung Pemohon II bernama MRD , dan saksi nikahnya masing-masing bernama RJI (alm), agama Islam dan MSUD, umur 55 tahun, agama Islam, mas kawinnya berupa uang Rp.500.000 dibayar tunai; 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 45 tahun dan memiliki 5 orang anak, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 40 tahun dan memiliki 1 orang anak; 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak: 6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II) begitu juga sebaliknya; 7. Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ABTG dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi dari KUA tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak ; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang
Hal 2 dari 5 hal Penetapan NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : PRIMEIR 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1999 rumah orangtua Pemohon II di Desa PLPG Kecamatan ABTG Kabupaten Lampung Utara; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; SUBSIDEIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan; Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya; Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan; Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki materi (dhi), berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan tersebut akan dikabulkan untuk dicabut oleh Pemohon; Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
Hal 3 dari 5 hal Penetapan NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan
permohonan
pencabutan
perkara
Nomor
:
XXXX/Pdt.P/2016/PA.Ktbm dari Pemohon; 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.
591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 H. oleh kami H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Sebagai Ketua Majelis, H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., M.H. dan ALI MUHTAROM, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.
Ketua Majelis
H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy Hakim Anggota
Hakim Anggota
H. MOHAMAD MU’MIN, S.HI., MH.
ALI MUHTAROM, S.HI., M.HI.
Hal 4 dari 5 hal Penetapan NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Panitera Pengganti
ROSITA, S.Ag.
Perincian biaya : 1. Biaya Pendaftaran
RP. 30.000,-
2. Biaya Proses
Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan
Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi
RP.
5.000,-
5. Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 591.000,-
( lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )
Hal 5 dari 5 hal Penetapan NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
