PA.Kab.Mn. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor: 0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

‫ﺑﺴــــﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: PEMOHON ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal menguasakan kepada DWI SOEDARSONO, SH, M.Hum, Advokad, Agama Islam, beralamat di Jl. Panjang Punjung Rt. 31 Rw. 07 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

20 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor: 108/AD/643/G/11 tanggal 22 Juni tahun 2011, selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON "; -------------------------MELAWAN TERMOHON ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON “; ---------------------------------------------------------Pengadilan Agama tersebut;

-------------------------------------------------------------------------

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; ----------------------------------------------Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ---TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang

telah

terdaftar

di

bagian

Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Madiun dengan register perkara Nomor:

0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal

22 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah telah menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 M, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Nomor: 167/16/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 dengan status duda cerai mati sedangkan Termohon janda cerai hidup ( vide bukti terlampir ); --------------------------------------------------------------------

2.

Bahwa, setelah menikah sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon hidup serumah di rumah Pemohon, di Desa Slambur Rt 1 Rw. 1 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sampai 22 Desember 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Jumog, Desa Kebonsari, Kabupaten Madiun; -----------------------------

3.

Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai seorang anakpun, namun perkawinan sebelumnya Pemohon dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki sedangkan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki; ------

4.

Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun layaknya suami isteri yang baik, namun pada bulan kedua setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering kali berselisih tentang ketidaksiapan Termohon sebagai isteri seorang Pejabat ( camat ) yang harus mendampingi Pemohon ketika ada acara resmi di Pemerintahan Kota Madiun dengan alasan sibuk dengan kegiatannya sendiri; ---------

5.

Bahwa, Pemohon berusaha untuk menjelaskan pada Termohon terkait dengan isteri seorang Camat yang harus mendampingi suami ketika menghadiri acara-acara resmi di Pemerintahan Kota, juga sebagai Ketua PKK se-Kecamatan Taman Kota Madiun, namun Termohon mengatakan bahwa “ ternyata gaji seorang Camat sangat kecil tidak sebanding dengan tanggung jawabnya, dan Termohon keberatan kalau terlibat dalam kegiatan Kantor Pemohon; -----------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa, karena tidak tahannya Termohon sebagai isteri seorang Pejabat, maka pada tanggal 22 Desember 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaian tanpa seijin dan diketahui oleh Pemohon karena waktu itu Pemohon sedang berada di kantor; --------------------------------------------------------------

Hal. 2 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

7.

Bahwa, Termohon selama berada di rumah orang tuanya Pemohon menjenguk beberapa kali dan mengajak Termohon pulang ke tempat tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon menolak dan tidak mampu hidup bersama dengan Pemohon; -------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa, akibat pada angka 4, 5, 6 yang semula angka 8 dan angka 7 yang semula angka 9 diatas, Pemohon menderita lahir batin dan karenanya tidak bersedia beristerikan Termohon sebab tidak mungkin dapat membina ruamh tangga yang tentram dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; -----------------------------------------------------------------------------------------

9.

Bahwa, karena permohonan Cerai talak ini diajukan Pemohon, maka Pemohon bersedia dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan; ---------------------------------------------------Maka berdasarkan atas alasan-alasan yang diuraikan di atas Pemohon mohon kepada

yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di Madiun berkenan untuk memeriksa Permohonan Cerai talak ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusannya sebagai berikut: Primer: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya; ---2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Cerai talak; --------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; ------------------4. Atau memberikan putusan yang lebih adil menurut Hukum; -------------------------------Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam Hal. 3 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa perbaikan redaksi pada posita angka 4, 5, 8, 9, dan angka 11, kemudian posita angka 8 dan angka 9 berubah menjadi posita angka 6 dan angka 7 dan posita angka 11 berubah menjadi posita angka 8 serta posita angka 12 berubah menjadi posita angka 9 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor:

167/16/V/2009 tanggal 07 Mei 2009

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kebonsari, Kabupaten Madiun,

dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----------------------------------------Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama: 1. SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN: -

bahwa, Saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah kakak kandung Termohon; -------------------------------------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada bulan Mei tahun 2009 yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak; -------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon; ---------------------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang 1 bulan setelah pernikahan mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; ----------------------------------------------------------------------------------Hal. 4 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

-

bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Termohon dimana Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,( satu juta rupiah ) setiap bulan, sehingga untuk mencukupinya Termohon masih harus menaggulangi sendiri ( Jw- nomboki ); -------------------------------------------- bahwa, Saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember tahun 2009 Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ( purik ) karena kesibukan Termohon sebagai guru, selesai mengajar Termohon juga memberi les tambahan kepada murid-muridnya sehingga pulang terlambat, puncaknya pada bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga dengan sekarang; -------------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi; -----------------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati para pihak agar bersabar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil; -----------------------------------------------------------------------------------

2. SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN; -

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah Teman dekat Pemohon; ----------------------------------------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada bulan Mei tahun 2009 yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak; -------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon; ---------------------------------------------------

-

bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang 6 bulan setelah pernikahan mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan Hal. 5 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Pemohon karena Pemohon sering curhat kepada Saksi; -------------------------------------------------------------------

bahwa, Saksi menerangkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah pekerjaan dimana Termohon tidak mau diajak mendampingi Pemohon disaat ada kegiatan-kegiatan tertentu di tempat kerja Pemohon seperti kegiatan Dharmawanita dan kegiatan lain yang melibatkan peran wanita/ isteri, disamping itu Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ( purik ); ---------

-

bahwa, Saksi nengetahui puncak ketidakharmonsian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga dengan sekarang; ---------------

-

bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik bahkan sejak Maret tahun 2011 hingga sekarang antara keduanya sudah tidak ada komunikasi sama sekali; ----------

-

bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil; --------------------Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Kuasa

Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; -------------------Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; ---------------------------------------Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; ------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -------------------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Hal. 6 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari atasan di tempat Pemohon bekerja sebgaimana Surat terlampir, karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini: -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2011 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa; -------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Mei tahun 2002; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -

bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 1 bulan setelah pernikahan disebabkan tidak adanya kesiapan Termohon menjadi seorang isteri Pejabat ( Camat ) dimana Termohon tidak mau mendampingi Pemohon disaat ada acara-acara resmi di tempat kerja Pemohon, Hal. 7 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

disamping itu juga dipicu oleh masalah ekonomi dimana Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan Termohon secara layak dan Termohon tidak terima akan hal tersebut, puncaknya pada akhir tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga dengan sekarang, hal tersebut mengakibatkan antara keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi; ------------------------------------

bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan karena sering bertengkar dan tidak adanya komunikasi antara keduanya; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada

keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 ½ tahun bahkan sejak 5 bulan terakhir antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Hal. 8 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

‫وان ﻋﺰﻣﻮااﻟﻄّﻼق ﻓﺎنّ اﷲ ﺳﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﻢ‬ Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui; ----------------------------------------

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan sia-sia dan dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah ; -------------------------------

‫درءاﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪٌم ﻋﻠﻲ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎ ﻟﺢ‬ Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf

( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka

dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini; -------------Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah,

Hal. 9 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:

7

Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----------------------------------------------------------------------Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ----------------------------------

MENGADILI 1.

Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; --------------------------------------------------------

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; ------------------------------------

3.

Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----------------------------------------------------------------------------

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar: Rp. 436.000,- ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----------Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil

musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal oleh

Dra.

SITI

ROHMAH,

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH. dan

M.Hum.

09 Ramadlan 1432 H. sebagai

Ketua

Majelis,

Drs. AHMAD ASHURI, masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan SUPARNO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota Dra. SITI ROHMAH, M.Hum. Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara: 1. Hak-hak Kepaniteraan 2. Biaya Proses 3. Meterai Jumlah

; Rp. 35.000,: Rp. 395.000,: Rp. 6.000,: Rp. 436.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.0643/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.