1 PUTU SAN NOMOR : 549/Pdt.G/2007/PA.JP BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) dalam perkara antara : HALIMAH AUGUSTINA KAMIL BINTI ABDULLAH KAMIL, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23 F RT.007/RW.007 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang memberi Kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM, Lelyana Santosa, SH, Arin Tjahjadi Muljana, SH, B. Cyndy Panjaitan, SH dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat pada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, beralamat di Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jendral Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2007, selanjutnya disebut “ PEMOHON “ ; Dengan suaminya : BAMBANG TRIHATMODJO BIN H.M.SOEHARTO, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23 F RT.007/RW.007 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang memberi Kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, SH, MH, Devi Selvana, SH , Wimboyono Seno Adji, SH, MH, Mundyah Titi Respati, SH dan kawan-kawan, masing-masing advokat dari Kantor Hukum Juan Felix Tampubolon & Partners dan Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Atas No.88 Jakarta selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2008, selanjutnya disebut “ TERMOHON “ ;
Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dalam
surat Permohonannya tertanggal
2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
2 Nomor: 0549/Pdt.G/2007/PA.JP, telah mengajukan permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :
A. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN SITA MARITAL
1.
Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 186
KUHPerdata,
PEMOHON
sebagai
istri
dapat
mengajukan
permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama terhadap harta bersama, sekalipun tanpa adanya permohonan gugatan cerai.
Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “(1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan
gugatan
cerai,
apabila
salah
satu
melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.“
Pasal 186 KUHPerdata menyatakan: “Sepanjang perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam halhal sebagai berikut: 1. jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan menghadapkan
harta
kekayaan
segenap
persatuan
keluarga
rumah
dan
karena
kepada
itu
bahaya
keruntuhan; 2. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si istri akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya;” 2.
Bahwa hal ini juga didukung oleh pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian
dan
Putusan
Pengadilan”,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 373-374, yang menyatakan bahwa: “Memperhatikan
Pasal
186
KUHPerdata
dan
Pasal
95
KHI,
dimungkinkan meminta sita harta bersama di luar sengketa perkara
3 perceraian maupun pembagian harta bersama. Tanpa perkara apa pun, suami atau istri dapat mengajukan permintaan sita tersebut kepada pengadilan: •
Secara berdiri sendiri, tanpa tergantung pada perkara;
•
Dengan demikian, permintaan itu tidak mutlak bersifat asesoir kepada gugatan cerai atau pembagian harta bersama.”
3.
Bahwa dengan demikian, permohonan ini adalah berdasarkan hukum acara yang berlaku serta doktrin hukum di atas, sehingga sudah seharusnya permohonan sita marital ini diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
B. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN SITA MARITAL
4.
Bahwa
sebelum
PEMOHON
menguraikan
alasan
pengajuan
permohonan sita marital, perlu disampaikan hal-hal berikut: a.
Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut
hukum
dengan
Bambang
Trihatmodjo
bin
H.M.
Soeharto, umur 53 tahun, lahir di Solo, tanggal 23 Juli 1953, agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta; b.
Bahwa
pernikahan
antara
PEMOHON
dan
TERMOHON
dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1981, yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Menteng Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.692/182/X/1981 tanggal 24 Oktober 1981; c.
Bahwa sampai saat ini, PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal bersama di kediaman Jalan Tanjung No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
d.
Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah selama 26 (dua puluh enam) tahun, dan hingga saat ini masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni: 1.
Gendis Siti Hatmanti, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 September 1982, yang sekarang berusia 25 tahun;
2.
Bambang Panji Adhikumoro, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1986, yang sekarang berusia 21 tahun;
3.
Bambang
Aditya
Trihatmanto,
Laki-laki,
lahir
di
Jakarta, pada tanggal 23 Mei 1990, yang sekarang berusia 17 tahun; 5.
Bahwa walaupun PEMOHON dan TERMOHON saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan, namun perlu dilakukan tindakan prevensi
4 atas keselamatan harta bersama yang dalam hal ini dilakukan oleh TERMOHON sebagai suami; 6.
Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, permohonan sita atas harta bersama dapat diajukan apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabok, boros dan sebagainya.
7.
Bahwa terdapat kekhawatiran PEMOHON, TERMOHON sebagai suami telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, yaitu melakukan tindakan pemborosan terhadap harta yang telah dikumpulkan oleh PEMOHON dan TERMOHON selama 26 (dua puluh enam) tahun perkawinan;
8.
Bahwa kekhawatiran PEMOHON ini adalah sangat beralasan karena pada faktanya, sudah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) bahwa TERMOHON telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, yang bernama Mayangsari dan akibat dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Siti Khirana Hartina Trihatmodjo. Fakta ini telah diketahui oleh masyarakat luas dan telah menjadi pemberitaan dalam tabloid, koran dan televisi maupun internet. Artinya TERMOHON telah dan patut diduga melakukan pemborosan terhadap harta bersama karena TERMOHON harus menghidupi atau menafkahi wanita lain serta anak luar kawinnya tersebut;
9.
Bahwa PEMOHON juga khawatir, TERMOHON akan menjadi sangat boros serta melupakan kewajibannya untuk menjaga harta bersama, bahkan
tidak
mustahil
apabila
TERMOHON
memberikan
harta
bersama tersebut dengan wanita lain tersebut; 10.
Bahwa berdasarkan hukum, yaitu Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam, sudah menjadi kewajiban bagi suami ataupun isteri untuk masing-masing saling menjaga keutuhan harta bersama. Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam: “Suami bertanggung-jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.” Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam: “Istri turut bertanggung-jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”
11.
Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya segala tindakan terhadap harta bersama, baik milik istri maupun milik suami harus dilakukan atas
persetujuan
kedua
belah
pihak,
in
casu
PEMOHON
dan
TERMOHON. Hal ini berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.
5 Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan: “(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.” 12.
Bahwa secara hukum, yang berhak atas harta-harta bersama tersebut hanyalah PEMOHON dan TERMOHON serta Anak-anak PEMOHON dan TERMOHON, sehingga wanita lain serta anak luar kawinnya tidak mempunyai hak sama sekali atas harta-harta bersama tersebut;
13.
Bahwa perlu PEMOHON tegaskan bahwa saat ini wanita lain serta anak luar kawin tersebut diduga telah menempati rumah yang termasuk dalam harta bersama milik PEMOHON dan TERMOHON, yaitu di Jalan Simprug Golf XV No. 36 Jakarta Selatan;
14.
Bahwa
adanya
fakta
tersebut
membuktikan
TERMOHON
telah
membiarkan wanita lain menikmati dan memberikan harta milik PEMOHON dan TERMOHON tersebut, padahal secara hukum, wanita tersebut tidak berhak sama sekali atas harta bersama PEMOHON dan TERMOHON; 15.
Disamping itu adanya dugaan bahwa salon Pravda, showroom mobil serta hotel di Purwokerto, dan usaha rumah makan yang akan dibuat di Grand Indonesia juga termasuk pemborosan terhadap harta bersama. Sehingga apabila tidak dilakukan sita atas harta bersama, maka
PEMOHON
khawatir
pemborosan
yang
dilakukan
oleh
TERMOHON dapat terjadi terhadap harta bersama lainnya; 16.
Bahwa selain itu, PEMOHON khawatir apabila dikemudian hari ternyata
TERMOHON
telah
khilaf
namun
terlanjur
melakukan
pemborosan dengan mengalihkan kepada wanita lain tersebut dengan harta bersama PEMOHON dan TERMOHON. Apabila hal demikian terjadi, maka baik PEMOHON, bahkan Anak-anak PEMOHON dan TERMOHON akan menderita kerugian yang teramat besar; 17.
Bahwa
dengan
demikian
terdapat
persangkaan
kuat
bahwa
TERMOHON telah memberikan ataupun melakukan pemborosan terhadap harta bersama tersebut dengan wanita lain, yang mana secara hukum, yang berhak atas harta-harta bersama tersebut hanyalah PEMOHON dan TERMOHON serta Anak-anak PEMOHON dan TERMOHON, dan tidak dapat dibagi kepada pihak lain siapapun juga. 18.
Bahwa sangat beralasan, realistis dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sita
6 marital yang diajukan oleh PEMOHON, demi keselamatan harta bersama dan agar kesejahteraan rumah tangga tetap terpenuhi. 19.
Bahwa permohonan sita ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak PEMOHON beserta Anak-anak PEMOHON dan TERMOHON serta untuk mengamankan agar harta bersama antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dijual, dialihkan atau jatuh kepada pihak ketiga manapun juga.
20.
Bahwa selama mengarungi bahtera Rumah tangga selama 26 tahun antara
PEMOHON
dengan
TERMOHON,
telah
diperoleh
harta
bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (alghele gemeenschap van goederen) (Vide Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 119 dan 120 KUHPerdata). Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Pasal 119 KUHPerdata menyatakan: “Mulai
saat
perkawinan
dilangsungkan,
demi
hukum
berlakulah
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.” Pasal 120 KUHPerdata menyatakan: “Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.” 21.
Bahwa
dengan
demikian,
PEMOHON
dan
TERMOHON
memiliki
sejumlah harta bersama yang telah dihasilkan PEMOHON dan TERMOHON selama 26 (dua puluh enam) tahun perkawinan. 22.
Bahwa harta-harta PEMOHON dan TERMOHON yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dinyatakan sita adalah sebagai berikut: a.
Barang-barang yang tidak bergerak berupa: 1)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 218 atas tanah seluas 1.259 m2 yang terletak di Jl. Tanjung 24, 26, Jakarta Pusat, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
7 2)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 406 atas tanah seluas 3.105 m2 yang terletak di Jl. Raya Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
3)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 205 atas tanah seluas 3.579 m2 yang terletak di Cisarua, Tugu Selatan, Bogor, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
4)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 133, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 1.985 m2, yang terletak di Jl. Tanjung 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
5)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 234, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 510 m2, yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim 40, Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
6)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 407, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 3.000 m2, yang terletak di Jl. Raya Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 252, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas No. 4.650 m2, yang terletak di Megamendung, Bogor;
8)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1221, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 867 m2, yang terletak di Kampung Satu RT. 006/06, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
9)
Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1721, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 2.534 m2, yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT.007/03, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 802, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 492 m2, yang terletak di Jl. Simprug Blok G, Persil No. 19, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1697, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 4.114 m2, yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT. 007/03, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799 atas tanah seluas 1.480 m2 di Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang, terdaftar atas nama Aisyah Kamil; 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 776, atas nama Bambang Trihatmodjo, seluas 4.350 m2, yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali; 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 952, seluas 300 m2 yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo ; 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 801, seluas 5.550m2, yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo;
8 16) Sebidang
tanah
Sertifikat
Hak
Milik
No.
802,
seluas
13.725m2 yang terletak di Kuta, Jimbaran, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo; 17) Sebidang tanah yang terletak di Ciganjur RT 006/06, Jagakarsa Jakarta Selatan, seluas 200 m2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 367/Jagakarsa/1992 tgl 3 Maret 1992, dibuat di hadapan Drs. Syafruddin Putra, PPAT di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 18) Sebidang
tanah
yang
terletak
di
Ciganjur
Jagakarsa
Jagakarsa Jakarta Selatan, seluas 157 m2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 366/Jagakarsa/1992 tgl 3 Maret 1992, dibuat di hadapan Drs. Syafruddin Putra, PPAT di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226, atas tanah seluas 2.290 m2 yang terletak di Jl. Mohd. Kahfi I, Kamp. Setu Rt. 006/06, Ciganjur, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo; 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 9 atas tanah seluas 44.765 m2 terletak di Pulau Kelapa, Kepulauan
Seribu,
terdaftar
atas
nama
PT.
Asriland
(“Asriland”); 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1676 atas tanah seluas 2.705 m2 terletak di Jl. Simprug Garden II, Grogol Selatan, terdaftar atas nama Asriland; 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1258 atas tanah seluas 21.250 m2 terletak di Jl. Casablanca, Jakarta, terdaftar atas nama Asriland; 23) Sebidang tanah Ex Eigendom Verponding No. 11836 atas tanah seluas 563 m2, terletak di Jl. Wahid hasyim 46 A, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, terdaftar atas nama Asriland; 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00235 atas tanah seluas 319.360 m2 terletak di Wanakerta, Campeka, Purwakarta, terdaftar atas nama Pelangi; 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00010 atas tanah seluas 219.500 m2, terletak di Cinangka, Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar atas nama Pelangi; 26) Sebidang tanah Sertifikat HGB No. 00387 atas tanah seluas 3.678.140 m2 terletak di Cikopo, Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar atas nama Pelangi; 27) Sebidang tanah seluas 479,6 Ha terletak di Situbondo, Jawa Timur; 28) Sebidang tanah terletak di Jalan Cempaka Putih Raya No. 1, Jakarta Timur; 29) Sebidang tanah terletak di Jalan Simprug Golf XVI No. 36, Jakarta Selatan;
9 30) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 52, atas tanah seluas 1.130 m2 terletak di Jl. Tanjung 29, Jakarta Pusat, terdaftar atas nama Siti Hardijanti; 31) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 167, atas tanah seluas 1.118 m2 terletak di Tarogong kecil, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Acharavarn Kamil;
b.
Barang-barang yang bergerak, berupa: 1)
2)
Kapal a)
Kapal Bimantara Merk mesin Kapal: Mercruiser;
b)
Kapal Citra Merk mesin kapal : Mercruiser
c)
Kapal Fountain Merk mesin Kapal : Yamaha
d)
Kapal Lemuru Merk mesin Kapal : Yamaha
e)
Kapal Madrim Merk mesin Kapal: Detroit
f)
Kapal Sumbadra Merk mesin Kapal: Yamaha
g)
Kapal Utik Merk mesin Kapal: Yamaha
Kendaraan Mobil 1)
Kendaraan mobil BMW Jeep, dengan No.Pol B 2346 HT, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
2)
Kendaraan mobil Porsche Cayenne, dengan No.Pol B.905 AT, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
3)
Kendaraan mobil Volkswagen Toureg, dengan No.Pol B. 82 G, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
4)
Kendaraan mobil Toyota Rush, dengan No.Pol B.8100 PW, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
5)
Kendaraan mobil Volkswagen Caravelle, dengan No.Pol. B 7167 BN, STNK atas nama Promotor;
6)
Kendaraan mobil Mercedes Benz Jeep, dengan No.Pol. B 8481 N, STNK atas nama Promotor;
7)
Kendaraan mobil Mercedes Benz sedan, dengan No.Pol B 1881 B, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
8)
Kendaraan mobil BMW sedan, dengan No.Pol B 269 GS, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
9)
Kendaraan mobil Hyundai Trajet, dengan No.Pol B 5305 SV, atas nama PT.Hyundai;
10)
Kendaraan mobil Mercedes Benz Jeep, dengan No.Pol B 8488 AD, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
11)
Kendaraan mobil Range Rover, dengan No.Pol B 2472 SS, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
12)
Kendaraan mobil Hyundai SantaFe, dengan No.Pol 8172 PY, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
13)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol 2250 SG, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
14)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B 2249 SG, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo ;
10 15)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.2887 SL, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
16)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.1319 GF, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
17)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.1063 A, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
18)
Kendaraan mobil pickup dengan No.pol B.9514 TZ, STNK atas nama Asriland/ Bambang Trihatmodjo;
3)
Rekening Bank a)
Rekening di Bank of America Beverly Hills Main 460 N Beverly Drive, Berverly Hills Ca 90210 No. Account: 122000661-0507-02454011258
atas
nama
Halimah
Bambang Trihatmodjo; b)
Rekening Giro Bank BNI Jakarta Pusat, No. Acc.: 259.000442414.001 atas nama Bambang Trihatmodjo;
c)
Rekening Giro Bank BNI Jakarta Pusat, No. ACC: 259.001115971 atas nama Asriland;
4)
Saham Asriland sejumlah 174.999.999 saham, kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di Asriland mewakili 99,99% total saham yang dikeluarkan Asriland;
5)
Saham melalui penyertaan Asriland di beberapa perusahaan: a)
PT Bumi Kusuma Prima, prosentase kepemilikan saham: 55%
b)
PT. Global Mediacom Tbk d/h PT. Bimantara Citra Tbk (”Bimantara”), prosentase kepemilikan saham 13,82%
c)
Saham,
melalui
penyertaan
Bimantara
di
beberapa
perusahaan: (i.)
PT. Media Nusantara Citra Tbk, prosentase kepemilikan saham: 70%
(ii.)
PT.
Mobile-8
Telecom
Tbk,
prosentase
kepemilikan saham : 60,76% (iii.)
PT. Indonesia Air Transport Tbk, prosentase kepemilikan saham: 79,81%
(iv.)
PT. Plaza Indonesia Realty Tbk
prosentase
kepemilikan saham : 18,29% (v.)
PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, prosentase kepemilikan saham: 69,82%.
(vi.)
PT.
Elektrindo
Nusantara,
prosentase
kepemilikan saham: 51%. (vii.)
PT.
Trans
Javagas
Pipeline,
prosentase
kepemilikan saham: 49%. (viii.)
PT.
Tirhasra
Bimanusa
Tunggal,
prosentase
kepemilikan saham: 35%. (ix.)
PT.
Cardig
Air
(“Cardig
kepemilikan saham : 50%.
Air”),
prosentase
11 (x.)
PT. Bima Kimia Citra, prosentase kepemilikan saham : 30%.
(xi.)
PT.
Multi
Nirotama
Kimia,
prosentase
kepemilikan saham : 40%. (xii.)
PT. Nusadua Graha International, prosentase kepemilikan saham: 36,56%.
(xiii.)
PT.
Duta
Nusabina
Lestari
prosentase
kepemilikan saham: 30%. (xiv.)
PT.
Usaha
Gedung
Bimantara,
prosentase
kepemilikan saham: 100%. (xv.)
PT. Citra International Finance & Investment Corporation,
prosentase
kepemilikan
saham:
55%.
(xvi.)
PT.
Citra
International
Under-writers,
prosentase kepemilikan saham: 55%. (xvii.)
PT.
Jasa
Angkasa
Semesta,
prosentase
kepemilikan saham : 25,50 % (xviii.)
PT.
Plaza
Nusantara
Realty,
prosentase
kepemilikan saham : 13,5% (xix.)
PT. Serasi Tunggal Karya, prosentase kepemilikan saham : 7%
(xx.)
PT. Polychem
Lindo, prosentase
kepemilikan
saham: 60% d)
PT. Bukit Sentul Tbk.
e)
PT.
Gemini
Sinar
Perkasa,
prosentase
kepemilikan
saham: 65%. f)
PT. Javalas Artha Asri, prosentase kepemilikan saham : 99,99%.
g)
PT.
Andromeda
Sekuritas,
prosentase
kepemilikan
saham: 33,33%. h)
PT. Asri Pelangi Nusa, prosentase kepemilikan saham: 96%.
i)
PT. Bhakti Investama Tbk., prosentase kepemilikan saham 0,59%.
j) 6)
PT. Tugure, prosentase kepemilikan saham: 20%.
Saham PT. Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia (“APPRI”) kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di APPRI sebanyak 2.500 saham;
7)
Saham PT. Kapsulindo Nusantara (“KN”) sejumlah 251 saham, kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di KN mewakili 63% total saham yang dikeluarkan KN;
8)
Saham PT. Binajasa Hantarindo (“BN”) sejumlah 1.750.000, kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di BN mewakili 70% total saham yang dikeluarkan BN
9)
Saham PT. Herwindo Rintis (“Herwindo”) prosentase kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di Herwindo mewakili 35% total saham yang dikeluarkn Herwindo;
12 10)
Saham PT. Bina Cakra Niaga (“Bina Cakra”), prosentase kepemilikan
saham
Bambang
Trihatmodjo
di
Bina
Cakra
mewakili 45% total saham yang dikeluarkn Bina Cakra; 11)
Saham melalui penyertaan Bina Cakra di beberapa perusahaan: a)
PT. Hyundai Indonesia Motor, prosentase kepemilikan saham: 99,74%.
b)
PT. Kawasaki Motor Indonesia, prosentase kepemilikan saham: 7,5%.
c)
PT. Citrakarya Pranata, prosentase kepemilikan saham: 70%.
d)
PT. Senantiasa Makmur, prosentase kepemilikan saham: 10%
12)
Saham, melalui nominee arrangement (pemegang saham oleh pihak
ketiga/nominee
untuk
kepentingan
Bambang
Trihatmodjo): a)
PT. Panji Rama Otomotif, sebanyak 1.200 saham melalui Djokoleksono Sugiarto sebagai nominee1.050 saham diantaranya merupakan saham milik Bambang Trihatmodjo
berdasarkan Pernyataan,
Persetujuan, Bersama dan Kuasa tanggal 29 April 1997; b)
PT. Bina Cakra Niaga, prosentase 45% melalui Abraxas Capital limited II;
c)
PT. Asri Wahana Intinusa sejumlah 126 saham, dengan Nominee Partners: a.
Junanda
Puce
Syarfuan,
63
saham,
prosentase 50%; b.
Aziz Mochdar, 63 saham, prosentase 50%
Berdasarkan pernyataan, persetujuan bersama dan Kuasa tanggal 3 September 1997; d)
PT. Kekar Plastindo, nominee Partner: Anas Bahfen, berdasarkan Kuasa tanggal 5 Juni 1998;
e)
PT. Dinamika Bahari Sejahtera, Nominee Partners: a.
Bimmy Indrawan Tjahja (PT Anditama Inti Sejahtera)
b.
Sugeng Tunggono
Berdasarkan Kuasa tanggal 5 Agustus 1998; f)
PT Binajasa Hantarindo, Nominee Partners: Bob Hippy. berdasarkan Kuasa tanggal 10 Juli 1998;
g)
PT. Javalas Artha Asri, 1 saham, Nominee Partner: Bambang Wibowo;
h)
PT. Grandauto Dinamika, 210 saham, Nominee Partner:
Djoko
Pernyataan,
Leksono
Persetujuan
Sugiarto, Bersama
berdasarkan dana
Kuasa
tanggal 30 Mei 1997; i)
Brinkley
Associates
saham:2 saham;
Ltd.
jumlah
kepemilikan
13 j)
PT. Karang Agung Asri, prosentase kepemilikan saham:70 %;
k)
PT. Cilegon Saran Industria, prosentase kepemilikan saham: 25%;
l)
PT.
Cilegon
Centra
Petrokemin,
prosentase
Petrokimia,
prosentase
kepemilikan saham: 25%; m)
PT.
Pasific
Tribina
kepemilikan saham: 25%; n)
PT. Asri Safari Bali, prosentase kepemilikan saham: 100%;
o)
PT. Asri Sentra Citraindo. prosentase kepemilikan saham: 100%;
p)
PT.
Zaman
Bangun
Perwita
,
prosentase
kepemilikan saham:100%; q)
PT. Cipta Bintani Megah, prosentase kepemilikan saham:50%;
r)
PT. Mutiara Citra Jayasanti, prosentase kepemilikan saham: 60%;
13)
Penyertaan lainnya a)
PT.
Dutarendra
Mulia
Sejahtera.
prosentase
kepemilikan saham: 20%; b)
PT. Karunia Alam Abadi, prosentase kepemilikan saham: 43%;
c)
PT. Kresna Sarana Media, prosentase kepemilikan saham: 60%;
d)
Berita Yudha Press, prosentase kepemilikan saham: 51%;
e)
PT. Kapsulindo Nusantara, prosentase kepemilikan saham: 62,75%;
f)
PT. Lamicitra Nusantara
g)
PT. Laksana Citra Nusantara
h)
PT. Graha Tama Wisesa, prosentase kepemilikan saham: 50%;
i)
PT. Adipuri Inti Satya, prosentase kepemilikan saham: 10%;
j)
PT. Panen Lestari Internusa;
k)
PT. ITCIKU ;
l)
PT. Tugu Reasuransi Indonesia, prosentase kepemilikan saham:20%;
m)
PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk,
n)
PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk;
o)
PT. Cardig Lep Internasional, prosentase kepemilikan saham: 45% (melalui Cardig Air);
p)
PT. Batamindo Investment Cakrawala (“BIC”) prosentase kepemilikan saham: 50% (melalui Herwindo);
q)
PT. Batamindo Executive Vilage, prosentase kepemilikan
14 saham: 60% (melalui BIC). s)
23.
Private Holding Ltd;
Bahwa mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terhormat dapat menetapkan sita atas harta bersama tersebut, sehingga dengan demikian
TERMOHON
tidak
melakukan
transaksi
jual-beli,
menggadaikan, menjaminkan, atau menerima sebagai jaminan atau transaksi-transaksi
lain
yang
bersifat
mengalihkan
kepemilikan
terhadap harta-harta bersama yang disebutkan dalam butir 22 di atas, demi menghindari adanya tuntutan hukum baik berupa pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana maupun perdata; Pasal 372 KUH Pidana menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil serta fakta-fakta hukum diatas, PEMOHON
memohon
kepada
Pengadilan
Agama
Jakarta
Pusat
yang
terhormat mengeluarkan Penetapan yang isinya sebagai berikut: 1.
Mengabulkan permohonan sita marital (maritale beslag) yang diajukan oleh PEMOHON;
2.
Menetapkan bahwa harta-harta kekayaan yang telah diuraikan dalam butir 22 permohonan sita marital ini sebagai harta bersama;
3.
Menyatakan sah permohonan sita marital (maritale beslag) yang diajukan oleh PEMOHON.
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya melengkapi lagi permohonannya sebagaimana yang tercantum pada butir 22 ( dua puluh dua ) sehingga berbunyi sebagai berikut :1.
Bahwa tanpa bermaksud untuk mengubah atau menambah pokok gugatannya, PEMOHON hendak mengajukan perubahan angka 22 yang terdapat dalam Permohonan Sita Marital. Bahwa perubahan ini pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, karena tidak mengubah atau menambah pokok gugatan (Vide: Pasal 127 Rv);
2.
Bahwa pada pokoknya terdapat beberapa benda yang telah bepindah tangan dan/atau belum dimohonkan dalam angka 22 yang diajukan dalam Permohonan Sita Marital, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menerima perubahan ini;
3.
Bahwa angka 22 Permohonan Sita Marital seharusnya berbunyi;
15 22.
Bahwa harta-harta PEMOHON dan TERMOHON yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dinyatakan sita adalah sebagai berikut: c.
Barang-barang yang tidak bergerak berupa: 1) Sebidang tanah seluas 1.259 m2 yang terletak di Jl. Tanjung 24, 26, Jakarta Pusat, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 218; 2) Sebidang tanah seluas 3.105 m2 yang terletak di Jl. Raya Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 406/Ciganjur; 3) Sebidang tanah seluas 3.579 m2 yang terletak di Cisarua, Tugu Selatan, Bogor, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 205; 4) Sebidang tanah, seluas 1.985 m2, yang terletak di Jl. Tanjung 23, 25, 27, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 133/Gondangdia; 5) Sebidang tanah seluas 510 m2, yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim 40, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 234/Kebon Sirih; 6) Sebidang tanah seluas 3.000 m2, yang terletak di Jl. Raya Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 407/Ciganjur; 7) Sebidang tanah seluas No. 4.650 m2, yang terletak di Megamendung, Bogor, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 252; 8) Sebidang tanah seluas 867 m2, yang terletak di Kampung Satu RT. 006/06, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1221; 9) Sebidang tanah seluas 2.534 m2, yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT.007/03, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1721; 10) Sebidang tanah seluas 492 m2, yang terletak di Jl. Simprug Blok G, Persil No. 19, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 802; 11) Sebidang tanah seluas 4.114 m2, yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT. 007/03, Grogol Selatan,
16 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1697; 12) Sebidang tanah seluas 4.350 m2, yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali, atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 776; 13) Sebidang tanah seluas 300 m2 yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 952 ; 14) Sebidang tanah seluas 5.550m2, yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 801; 15) Sebidang tanah seluas 13.725m2 yang terletak di Kuta, Jimbaran, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 802; 16) Sebidang tanah yang terletak di Ciganjur RT 006/06, Jagakarsa Jakarta Selatan, seluas 200 m2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 367/Jagakarsa/1992 tgl 3 Maret 1992, dibuat di hadapan Drs. Syafruddin Putra, PPAT di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 17) Sebidang tanah yang terletak di Ciganjur Jagakarsa Jagakarsa Jakarta Selatan, seluas 157 m2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 366/Jagakarsa/1992 tgl 3 Maret 1992, dibuat di hadapan Drs. Syafruddin Putra, PPAT di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 18) Sebidang tanah seluas 2.290 m2 yang terletak di Jl. Mohd. Kahfi I, Kamp. Setu Rt. 006/06, Ciganjur, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Bambang Trihatmodjo, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226; 19) Sebidang tanah seluas 4.650 m2, terletak di Mega Indah Villa Estate, Mega Mendung, Cipayung – Jawa Barat, Blok D No. 15 atas nama Bambang Trihatmojo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Serta Bangunan di Mega Indah No. 002/GSP/D15/VII/92 tanggal 8 Juli 1992; 20) Sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0010 – Bukit Sentul, atas nama Bambang Trihatmodjo; 21) Sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0001 – Bukit Sentul, atas nama Bambang Trihatmodjo; 22) Sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0003 – Bukit Sentul, atas nama Bambang Trihatmodjo; 23) Sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0009 – Bukit Sentul, atas nama Bambang Trihatmodjo; 24) Sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0006 – Bukit Sentul, atas nama Bambang Trihatmodjo;
17 25) Sebidang tanah seluas 1.480 m2 di Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang, terdaftar atas nama Aisyah Kamil, Sertifikat Hak Milik No. 799; 26) Sebidang tanah seluas 44.765 m2 terletak di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, atas nama PT. Asriland (“Asriland”), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9/Pulau Kelapa; 27) Sebidang tanah seluas 73.000 m2 terletak di Kelurahan Pulau Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu, atas nama Asriland, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak No. 45 tanggal 26 Mei 1992, dibuat dihadapan Abdul Latief notaris di Jakarta; 28) Sebidang tanah seluas 2.705 m2 terletak di Jl. Simprug Garden II, Grogol Selatan, atas nama Asriland, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1676/Grogol Selatan; 29) Sebidang tanah seluas 1.355 m2 terletak di Jl. Simprug Garden II, RT 007/03, Grogol Selatan, terdaftar atas nama Asriland, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1677/Grogol Selatan; 30) Sebidang tanah seluas 21.250 m2 terletak di Jl. Casablanca, Jakarta, atas nama Asriland sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1258/Menteng Dalam; 31) Sebidang tanah seluas 13.155,8 m2 terletak di RT 010, RW 010, Kelurahan menteng Dalam, Kecamatan Tebet atas nama Asriland, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak No. 188 tanggal 31 Mei 1994 dibuat dihadapan Drs. H.E. Mansoer Wiriatmadja, SH, notaris di Jakarta; 32) Sebidang tanah Ex Eigendom Verponding No. 11836 atas tanah seluas 563 m2, terletak di Jl. Wahid Hasyim 46 A, Kebon Sirih, Jakarta Pusat atas nama Asriland; 33) Beberapa bidang tanah dengan luas total: 7.655 m2 yang terletak di RT 011/ RW 013 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan perincian sebagai berikut :
i)
ii)
seluas 40 m2, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 8 November 1996 dan Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No.130/1.711.1/1996 perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah tertanggal 13 November 1996; Seluas 307 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Desember 1994, Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No/ 385/1.711.1/1994. Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah tertanggal 9 Desember 1994 dan Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No. 136/ 1.711.1/1996. perihal Rekomendasi
18
iii)
iv)
v) vi) vii) viii) ix) x)
xi)
xii)
xiii)
Permohonan Hak Atas Tanah tertanggal 13 November 1996.; Seluas 200 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 November 1996 dan Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No.131/1.711.1/1996 perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah tertanggal 13 November 1996.; Seluas 22 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 21,45 m2 tertanggal 1 Desember 1994.; Seluas 304 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; Seluas 64 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; Seluas 24 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; seluas 1.099 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; seluas 2.203 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; seluas 1.203 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 12 Mei 1993 dan berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No. 124/ 1.711.1/1996 perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah; seluas 94 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 28 April 2003; seluas 37 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 28 April 2003;
seluas 27,5 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; xiv) seluas 11 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 juni 2004; xv) seluas 98 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; xvi) seluas 63 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; xvii) seluas 46 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; xviii) seluas 18,5 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004;
19 xix)
xx)
xxi)
xxii)
xxiii)
xxiv)
xxv)
xxvi)
xxvii)
xxviii
xxix)
xxx)
xxxi)
xxxii)
xxxiii
seluas 434 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 64 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 102 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 33 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004. seluas 15 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 30 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 300 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 13 Februari 1994 dan Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No. 125/ 1.711.1/1996 perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah tertanggal 13 November 1996; seluas 30 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 50 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 45 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 21 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 28 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 11 Juni 2004; seluas 131 m2 berdasarkan Surat Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 30 November 2004; seluas 46 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 28 April 2003; seluas 148 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara tertanggal 28 April 2003;
20 34) Sebidang tanah dengan seluas 40 m2 yang terletak di RT 010/ RW 010 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di atas Tanah Negara tertanggal 9 Maret 1994 dan Surat Kepala Kelurahan Menteng Dalam No. 113/ 1.711.1/1996. Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah tertanggal 13 November 1996; 35) Beberapa bidang tanah dengan luas total: 3.414 m2 yang terletak di RT 007/ RW 010 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan perincian sebagai berikut :
i) ii) iii) iv)
seluas 204 m2. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; seluas 418 m2. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; seluas 1.903 m2. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996; seluas 889 m. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 8 November 1996;
36) Sebidang tanah seluas 74.610 m2 yang terletak di Pulau Bira kecil, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepualuan Seribu, Kotamadya Jakarta Utara atas nama Asriland berdasarkan surat Ka.Kantor Pertanahan Jakarta Utara No. 397/V/PGT/2/JU/1992 tertanggal 5 Agustus 1992 dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) seluas 43.878 m2 tertanggal 15 Desember 1992; 37) Sebidang tanah seluas 319.360 m2 terletak di Wanakerta, Campeka, Purwakarta, atas nama PT Asri Pelangi Nusa (“Asri Pelangi Nusa”), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 235/Wanakerta; 38) Sebidang tanah seluas 219.500 m2, terletak di Cinangka, Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, atas nama Asri Pelangi Nusa, sebagaiman dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Cinangka; 39) Sebidang tanah seluas 3.678.140 m2 terletak di Cikopo, Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat, atas nama Asri Pelangi Nusa, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 387/Cikopo; 40) Sebidang tanah terletak di Jalan Cempaka Putih Raya No. 1, Jakarta Timur; 41) Sebidang tanah seluas 1.118 m2 terletak di Tarogong kecil, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Acharavarn Kamil, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 167;
21 d. Barang-barang yang bergerak, berupa: 1)
2)
Kapal a)
Kapal Bimantara Merk mesin Kapal: Mercruiser;
b)
Kapal Citra Merk mesin kapal : Mercruiser
c)
Kapal Fountain Merk mesin Kapal : Yamaha
d)
Kapal Lemuru Merk mesin Kapal : Yamaha
e)
Kapal Madrim Merk mesin Kapal: Detroit
f)
Kapal Sumbadra Merk mesin Kapal: Yamaha
g)
Kapal Utik Merk mesin Kapal: Yamaha
Kendaraan Mobil 19)
Kendaraan mobil BMW Jeep, dengan No.Pol B 2346 HT, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
20)
Kendaraan mobil Porsche Cayenne, dengan No.Pol B.905 AT, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
21)
Kendaraan mobil Volkswagen Toureg, dengan No.Pol B. 82 G, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
22)
Kendaraan mobil Toyota Rush, dengan No.Pol B.8100 PW, STNK atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
23)
Kendaraan mobil Volkswagen Caravelle, dengan No.Pol. B 7167 BN, STNK atas nama Promotor;
24)
Kendaraan mobil Mercedes Benz Jeep, dengan No.Pol. B 8481 N, STNK atas nama Promotor;
25)
Kendaraan mobil Mercedes Benz sedan, dengan No.Pol B 1881 B, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
26)
Kendaraan mobil BMW sedan, dengan No.Pol B 269 GS, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
27)
Kendaraan mobil Mercedes Benz Jeep, dengan No.Pol B 8488 AD, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
28)
Kendaraan mobil Range Rover, dengan No.Pol B 2472 SS, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
29)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol 2250 SG, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
30)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B 2249 SG, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo ;
31)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.2887 SL, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
32)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.1319 GF, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
33)
Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.1063 A, STNK atas nama Bambang Trihatmodjo;
34)
Kendaraan mobil pickup dengan No.pol B.9514 TZ,
STNK
Trihatmodjo;
atas
nama
Asriland/
Bambang
22
3)
Rekening Bank a)
Rekening di Bank of America Beverly Hills Main 460 N Beverly Drive, Berverly Hills Ca 90210 No. Account:
122000661-0507-02454011258
atas
nama Halimah Bambang Trihatmodjo; b)
Rekening Giro Bank BNI Jakarta Pusat, No. Acc.: 259.000442414.001
atas
nama
Bambang
Trihatmodjo; c)
Rekening Giro Bank BNI Jakarta Pusat, No. ACC: 259.001115971 atas nama Asriland;
4)
Saham
Asriland
sejumlah
174.999.999
kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo
saham,
di Asriland
mewakili 99,99% total saham yang dikeluarkan Asriland; 5)
Saham
melalui
penyertaan
Asriland
di
beberapa
perusahaan: a)
PT Bumi Kusuma Prima, prosentase kepemilikan saham: 55%
b)
PT. Global Mediacom Tbk d/h PT. Bimantara Citra Tbk (”Bimantara”), prosentase kepemilikan saham 13,82%
c)
Saham,
melalui
penyertaan
Bimantara
di
beberapa perusahaan: (xxi.)
PT.
Media
Nusantara
Citra
Tbk,
prosentase kepemilikan saham: 70% (xxii.)
PT. Mobile-8 Telecom Tbk, prosentase kepemilikan saham : 60,76%
(xxiii.)
PT.
Indonesia
Air
Transport
Tbk,
prosentase kepemilikan saham: 79,81% (xxiv.)
PT. Plaza Indonesia Realty Tbk prosentase kepemilikan saham : 18,29%
(xxv.)
PT.
Rajawali
Citra
Televisi
Indonesia,
prosentase kepemilikan saham: 69,82%. (xxvi.)
PT.
Elektrindo
Nusantara,
prosentase
kepemilikan saham: 51%. xxvii.)
PT. Trans Javagas Pipeline, prosentase kepemilikan saham: 49%.
xxviii.)
PT.
Tirhasra
Bimanusa
Tunggal,
prosentase kepemilikan saham: 35%. (xxix.)
PT. Cardig Air
(“Cardig Air”), prosentase
kepemilikan saham : 50%. (xxx.)
PT.
Bima
Kimia
Citra,
prosentase
kepemilikan saham : 30%. (xxxi.)
PT. Multi Nirotama Kimia, prosentase kepemilikan saham : 40%.
xxxii.)
PT.
Nusadua
Graha
International,
prosentase kepemilikan saham: 36,56%. xxxiii.)
PT. Duta Nusabina Lestari prosentase kepemilikan saham: 30%.
23 xxxiv.)
PT. Usaha Gedung Bimantara, prosentase kepemilikan saham: 100%.
xxxv.)
PT.
Citra
International
Investment
Finance
Corporation,
&
prosentase
kepemilikan saham: 55%.
xxvi.)
PT. Citra International Under-writers, prosentase kepemilikan saham: 55%.
xxvii.)
PT. Jasa Angkasa Semesta, prosentase kepemilikan saham : 25,50 %
xxviii.)
PT. Plaza Nusantara Realty, prosentase kepemilikan saham : 13,5%
xxxix.)
PT.
Serasi
Tunggal
Karya,
prosentase
kepemilikan saham : 7% (xl.)
PT.
Polychem
Lindo,
prosentase
kepemilikan saham: 60% d)
PT. Bukit Sentul Tbk.
e)
PT. Gemini Sinar Perkasa, prosentase kepemilikan saham: 65%.
f)
PT. Javalas Artha Asri, prosentase kepemilikan saham : 99,99%.
g)
PT. Andromeda Sekuritas, prosentase kepemilikan saham: 33,33%.
h)
PT. Asri Pelangi Nusa, prosentase kepemilikan saham: 96%.
i)
PT.
Bhakti
Investama
Tbk.,
prosentase
kepemilikan saham 0,59%. j) 6)
PT. Tugure, prosentase kepemilikan saham: 20%.
Saham PT. Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia (“APPRI”) kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di APPRI sebanyak 2.500 saham;
7)
Saham PT. Kapsulindo Nusantara (“KN”) sejumlah 251 saham, kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di KN mewakili 63% total saham yang dikeluarkan KN;
8)
Saham
PT.
Binajasa
Hantarindo
(“BN”)
sejumlah
1.750.000, kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di BN mewakili 70% total saham yang dikeluarkan BN 9)
Saham PT. Herwindo Rintis (“Herwindo”) prosentase kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di Herwindo mewakili 35% total saham yang dikeluarkan Herwindo;
10)
Saham PT. Bina Cakra Niaga (“Bina Cakra”), prosentase kepemilikan saham Bambang Trihatmodjo di Bina Cakra mewakili 45% total saham yang dikeluarkn Bina Cakra;
11)
Saham melalui penyertaan Bina Cakra di beberapa perusahaan: a)
PT.
Kawasaki
Motor
Indonesia,
prosentase
kepemilikan saham: 7,5%. b)
PT. Citrakarya Pranata, prosentase kepemilikan saham: 70%.
c)
PT. Senantiasa Makmur, prosentase kepemilikan saham: 10%
24 12)
Saham, melalui nominee arrangement (pemegang saham oleh pihak ketiga/nominee untuk kepentingan Bambang Trihatmodjo): a)
b) c)
d)
e)
f)
g) h)
i) j) k) l) m) n)
PT. Panji Rama Otomotif, sebanyak 1.200 saham melalui Djokoleksono Sugiarto sebagai nominee-1.050 saham diantaranya merupakan saham milik Bambang Trihatmodjo berdasarkan Pernyataan, Persetujuan, Bersama dan Kuasa tanggal 29 April 1997; PT. Bina Cakra Niaga, prosentase 45% melalui Abraxas Capital limited; PT. Asri Wahana Intinusa sejumlah 126 saham, dengan Nominee Partners: c. Junanda Puce Syarfuan, 63 saham, prosentase 50%; d. Aziz Mochdar, 63 saham, prosentase 50% Berdasarkan pernyataan, persetujuan bersama dan Kuasa tanggal 3 September 1997; PT. Kekar Plastindo, nominee Partner: Anas Bahfen, berdasarkan Kuasa tanggal 5 Juni 1998; PT. Dinamika Bahari Sejahtera, Nominee Partners: a. Bimmy Indrawan Tjahja (PT Anditama Inti Sejahtera) b. Sugeng Tunggono Berdasarkan Kuasa tanggal 5 Agustus 1998; PT Binajasa Hantarindo, Nominee Partners: Bob Hippy. berdasarkan Kuasa tanggal 10 Juli 1998; PT. Javalas Artha Asri, 1 saham, Nominee Partner: Bambang Wibowo; PT. Grandauto Dinamika, 210 saham, Nominee Partner: Djoko Leksono Sugiarto, berdasarkan Pernyataan, Persetujuan Bersama dana Kuasa tanggal 30 Mei 1997; Brinkley Associates Ltd. jumlah kepemilikan saham: 2 saham; PT. Karang Agung Asri, prosentase kepemilikan saham:70 %; PT. Cilegon Saran Industria, prosentase kepemilikan saham: 25%; PT. Cilegon Centra Petrokemin, prosentase kepemilikan saham: 25%; PT. Pasific Tribina Petrokimia, prosentase kepemilikan saham: 25%; PT. Asri Safari Bali, prosentase kepemilikan saham: 100%;
25 o) p) q) r)
13)
PT. Asri Sentra Citraindo. kepemilikan saham: 100%; PT. Zaman Bangun Perwita , kepemilikan saham:100%; PT. Cipta Bintani Megah, kepemilikan saham:50%; PT. Mutiara Citra Jayasanti, kepemilikan saham: 60%;
prosentase prosentase prosentase prosentase
Penyertaan lainnya
k)
PT. Dutarendra Mulia Sejahtera. prosentase kepemilikan saham: 20%; PT. Karunia Alam Abadi, prosentase kepemilikan saham: 43%; PT. Kresna Sarana Media, prosentase kepemilikan saham: 60%; Berita Yudha Press, prosentase kepemilikan saham: 51%; PT. Kapsulindo Nusantara, prosentase kepemilikan saham: 62,75%; PT. Lamicitra Nusantara PT. Laksana Citra Nusantara PT. Graha Tama Wisesa, prosentase kepemilikan saham: 50%; PT. Adipuri Inti Satya, prosentase kepemilikan saham: 10%; PT. Panen Lestari Internusa; PT. ITCIKU ;
l)
PT.
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Tugu
Reasuransi
Indonesia,
prosentase
kepemilikan saham:20%; m)
PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk,
n)
PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk;
o)
PT.
Cardig
Lep
Internasional,
prosentase
kepemilikan saham: 45% (melalui Cardig Air); p)
PT.
Batamindo
prosentase
Investment
kepemilikan
Cakrawala
saham:
50%
(“BIC”) (melalui
Herwindo); q)
PT.
Batamindo
Executive
Vilage,
prosentase
kepemilikan saham: 60% (melalui BIC). r)
Private Holding Ltd;
Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil serta fakta-fakta hukum diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terhormat mengeluarkan putusan yang isinya menetapkan sebagai berikut: 1. 2.
Mengabulkan permohonan sita marital (maritale beslag) yang diajukan oleh PEMOHON; Menetapkan bahwa harta-harta kekayaan yang telah diuraikan dalam butir 22 permohonan sita marital ini sebagai harta bersama;
26 3.
Menyatakan sah permohonan sita marital (maritale beslag) yang diajukan oleh PEMOHON.
Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Januari 2008 yang tersebut dibawah ini sebagai berikut :1)
Bahwa TERMOHON dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan sita marital ( Maritale Beslag ) yang diajukan Pemohon pada tanggal 12 November 2007, kecuali mengenai hal-hal yang diakui tegas kebenaraanya oleh TERMOHON ;-
I.
DALAM EKSEPSI 2)
Untuk menghindari putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu sama lain, maka permohonan sita marital ( Maritale Beslag ) yang diajukan oleh PEMOHON ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa PEMOHON marital
(maritale
sudah pernah mengajukan permohonan sita beslag)
yang
sama
dan
serupa
dengan
permohonan sita marital (maritale beslag) yang diajukan oleh PEMOHON saat ini;Bahwa PEMOHON mengajukan permohona sita marital (maritale beslag)
yang
pertama
tersebut
memeriksa perkara pemohonan TERMOHON
kepada
Majelis
Hakim
yang
cerai thalak yang diajukan oleh
terhadap/kepada
PEMOHON,
yaitu
perkara
permohonan No. 249/Pdt.G/2007/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara TERMOHON melawan PEMOHON ;Bahwa sehingga permohonan
sita marital
( maritale beslag )
PEMOHON tersebut diajukan berkenaan dengan permohona cerai Talak TERMOHON ;Bahwa terhadap permhonan
sita marital ( Maritale beslag )
PEMOHON tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON
dan PEMOHON
untuk saling memberikan
tanggapan dalam bentuk jawab menjawab ;Bahwa setelah proses jawab menjawab mengenai sita marital ( maritale beslag ) para pihak selesai, terhadap permohona sita marital ( Maritale Beslag ) yang diajukan PEMOHON
tersebut,
Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada taanggal 24 Oktober 2007
27 dengan
Penetapan
Pengadilan
No.249/Pdt.G/2007/PA.JP,
telah
Agama
Jakarta
menetapkan
:
Pusat
Menyatakan
menolak permohonan Sita Marital ( Maritale Beslag ) PEMOHON tersebut, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan sita marital PEMOHON tersebut menurut hukum harus diajukan dalam bentuk gugatan Contentious ), baik
(
gugatan rekonpensi, bukan dalam bentuk
permohonan ( voluntaire );Bahwa
bergadasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama
Jakarta Pusat berpendapat bahwa permohonan
sita marital
terhadap harta bersama tidak dapat diajukan terpisah, melainkan harus dengasn gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama;Bahwa
namun
permohonan termasuk
kenyataan
(
fakta)-nya,
sebelum
perkara
cerai talak TERMOHON tersebut yang didalamnya
penetapan
Pengadilan
Agama
jakarta
Pusat
yang
menolak permohonan sita marital PEMOHON tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), PEMOHON telah mengajukan lagi
permohonan sita marital ( maritale beslag ) yang sama dan
serupa kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bahwa karenanya untuk menghindari putusan pengadilan yang saling
bertentangan
pengadilan
satu
sama
lain,
khususnya
putusan
yang memutus dan mengadili mengenai permohona
sita marital ( maritale beslag ) yang diajukan PEMOHON ini, maka permohonan sita marital sepatutnya
menurut
( maritale beslag ) PEMOHON ini sudah
hukum
untuk
dinyatakan
tidak
dapat
menunjuk
pada
diterima;Bahwa
mengenai
hal
ini
TERMOHON
Yurisprudensi Mahkmah Agung RI Putusan No.1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 dalam perkara : 1. Sadi Salim bin Said Hasan Alqaf, 2. Abdullah Palok dkk. Lawan Pr.Tjut Nuraini binti Said Umar Alqaf, yang merumuskan sebagai berikut :-
Bahwa ternyata Penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada
Keputusan Pengadilan Negeri Sigli No.268/1956 yang
sekarang dalam taraf banding, yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dulu namun belum dilaksanakan/dieksekusi;-
28
Karena adanya banding, maka secara formil dan juga defacto penggugat asal belum menjadi pemilik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalsan jual beli sawah sengketa ; penggugat asal harus menunggu perkara No.268/1956 tersebut mempunyai kekuatan hukum pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut. 3)
Permohonan sita marital ( maritale beslag ) PEMOHON
tidak
jelas ( obscuur libel ). Bahwa PEMOHON
mendalilkan bahwa PEMOHON mengajukan
sita marital ( maritale beslag ) terhadap harta-harta bersama TERMOHON
dan PEMOHON
kepada
Ketua Pengadilan Agama
jakarta Pusat dalam bentuk permohonan tanpa adanya gugatan cerai dari PEMOHON; Bahwa
PEMOHON
mendalilkan bhawa dalam sita marital (
maritale beslag ) ini, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan antara lain ; Menetapkan harta-harta kekayaan yang ditelah diuraikan oleh PEMOHON
dalam permohonanya dinyatakan sebagai
harta
bersama TERMOHON dan PEMOHON ; Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama yang telah diletakkan tersebut ;Bahwa selanjutnya permohonan sita marital (maritale beslag ) ini oleh PEMOHON didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kenyataan (fakta)-nya permohonan sita marital PEMOHON tersebut diregister dengan No.549/Pdt.G/2007/PA.JP;Bahwa
dengan didaftarkannya sita marital PEMOHON dengan
register
tersebut,
menempatkan PEMOHON
Pengadilan
permohonan
Agama sita
Jakarta
marital
Pusat
telah
(maritale
beslag)
ini dalam daftar perkara gugatan, bukan perkara
permohona sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON ;Bahwa
Pengadilan
Agama
Jakarta
Pusat
sendiri
dalam
pertimbangan hukum penetapannya No.249/Pdt.G/2007/PA.JP, tertanggal 24 Oktober 2007, dalam perkara antara TERMOHON
29 melawan
PEMOHON,
pada
permohonan sita jaminan
pokoknya
menyatakan
bahwa
yang menuntut pernyataan harta
bersama harus diajukan dalam bentuk gugatan, karena untuk dapat mempertimbangkan suatu tuntutan harus memperlihatkan dan tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum formal (pasal
132 huruf (b) HIR);Bahwa
sedangkan PEMOHON
bahwa sita marital
telah mendalilkan secara tegas
(maritale beslag) ini diajukan dalam bentuk
permohonan, karena PEMOHON tidak sedang bersengketa dengan TERMOHON
mengenai pembagian harta bersama TERMOHON
dan PEMOHON ;Bahwa berdasrkan hal-hal diuraikan diatas, sita marital (maritale beslag) yang diajukan PEMOHON ini menjadi tidak jelas ( obscuur libel) bentuknya, apakah permohona ataukan gugatan, karena sita marital ini oleh PEMOHON
diajukan dalam bentuk permohonan
tetapi didaftarkan dalam register perkara gugatan;Bahwa
ketidak-jelasan
bentuk
sita
marital
yang
PEMOHON ini, merugikan kepetingan TERMOHON melakukan pembelaannya, karena
diajukan dalam
permohonan dan ggugatan
sangat berbeda baik proses persidangannya maupun putusannya ( Pasal 60 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya );Bahwa dengan demikian
sudah sepatutnya menurut hukum,
permohonan sita marital
( maritale beslag ) PEMOHON ini
dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : 4)
Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam Eksepsi untuk singkatnya mohon dianggap terkutip pula dalam pokok perkara ini;-
5)
Bahwa sebelum TERMOHON
menanggapi dalil PEMOHON
mengenai
alasan dan dasar PEMOHON mengajukan permohonan sita marital ini, TERMOHON 6)
akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa benar TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan PEMOHON pada tanggal 24 Oktober 1981, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.692/182/X/1981
30 tertanggal 24 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;Bahwa
dengan demikain pernikahan TERMOHON dan PEMOHON
tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya ;7)
Bahwa benar dari pernikahan TERMOHON
dan PEMOHON tersebut
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
Gendis Siti Hatmanti, perempuan lahir di Jakarta
tanggal 26
september 1982 ;
Bambang Panji Adhikumoro, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 1986 ;-
Bambang Aditya Trihatmanto, laki-laki lahir di Jakarta
tanggal
23 Mei 1990 ;8)
Bahwa kenyataan (fakta)-nya pernikahan antara TERMOHON PEMOHON
saat
ini
sedang
dalam
proses
perceraian,
dan karena
TERMOHON pada tanggal 21 Mei 2007 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap/kepada PEMOHON di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang diregister dengan No.249/Pdt.G/2007/PA.JP;9)
Bahwa berkenaan dengan pemohonan cerai talak TERMOHON tersebut, sejak 4 (empat) bulan yang lalu
TERMOHON
sudah tidak tinggal
bersama lagi dengan PEMOHON di Kediaman di jalan Tanjung No.23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;10)
Bahwa TERMOHON hanya sekali saja datang kerumah di Jalan Tanjung No.23, Jakarta Pusat tersebut, dan apabila TERMOHON sedang berada dirumah tersebut pun dalam
TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak tidur
1 (satu) kamar lagi, dan hal ini sudah berlangsung sejak + 1
(satu) tahun yang lalu ;11)
Bahwa PEMOHON
dalam permohonan sita marital (maritale beslag)
mendalilkan, bahwa alasan PEMOHON marital
(maritale
beslag)
terhadap
mengajukan permohon a sita bersama
TERMOHON
dan
PEMOHON ini adalah karena PEMOHON khawatir TERMOHON telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON , yaitu TERMOHON
melakukan
tindakan pemborosan terhadap harta yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON
dan PEMOHON
selama 26 ( dua puluh enam ) tahun
perkawinan;12)
Bahwa PEMOHON
mendalilkan kekhawatiran PEMOHON
tersebut
beralsan karena fkatnya sudah menjadi pengetahuan umum ( notoire feiten ) berdasarkan pemberitaan di tabloid, koran dan televisi maupun internet, bahwa TERMOHON telah memiliki hubungan dengan wanita lain, bernama Mayangsari dan dari hubungan tersebut telah lahir
31 seorang anak, sehingga TERMOHON melakukan pemborosan terhadap harta bersama karena TERMOHON harus menghidupi atau menfakahi wanita dan anak tersebut;13)
Bahwa TERMOHON keberatan dengan dalil-dalil PEMOHON tersebut, dalil-dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar dan beralasan;-
14)
Bahwa menurut hukum karena PEMOHON yang mendalilkan bahwa harta-harta berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagai harta bersama TERMOHON dan membuktikan
PEMOHON, maka PEMOHON harus
bahwa harta-harta berupa barang-barang bergerak
maupun barang-barang tidak bergerak yang dimohonkan TERMOHON tersebut adalah benar merupakan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON ( Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata );15)
Bahwa
khusus
mengenai
barang-barang
bergerak
maupun
tidak
bergerak yang didalilkan PEMOHON sebagai harta bersama TERMOHON dan PEMOHON, tetapi tercatat atas nama pihak ketiga, dengan tegas TERMOHON menyatakan bahwa harta-harta milik pihak ketiga tersebut bukan merupakan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON ;16)
Bahwa barang-barang bergerak dan tidak bergerak tersebut adalah merupakan asset dan kekayaan pihak ketiga yang terpisah dengan kekayaan TERMOHON ( Pasal 3 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Penjelasannya );-
17)
Bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON, seperti TERMOHON melakukan tindakan pemborosan terhadap harta bersama TERMOHON dan PEMOHON, TERMOHON memberikan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON
kepada wanita lain, dengan cara wanita
lain beserta anaknya menempati rumah yang termasuk
dalam harta
bersama yaitu rumah di Jalan Simprug Golf XV No.36 Jakarta Selatan ;18)
Bahwa mengenai rumah di Jalan Simprug Golf XV No. 36 Jakarta Selatan tersebut PEMOHON harus membuktian bahwa rumah tersebut adalah merupakan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON ;-
19)
Bahwa demikian pula mengenai salon Pravda, Showroom Mobil serta hotel di Purwokerto dan usaha rumah
makan yang akan dibuat di
Grand Indonesia yang menurut dalil PEMOHON merupakan pemborosan terhadap harta bersama, PEMOHON juga harus membuktikan mengenai ada atau tidaknya salon Pravda, Showroom Mobil serta Hotel di Purwokerto dan usaha rumah makan yang akan dibuat di Grand Indonesia tersebut ;20)
Bahwa
PEMOHON
juga harus membuktikan andaikata benar ( quad
Non ), dalam hal ini tidak, salon Pravda, showroom mobil serta hotel di Purwokerto dan usaha rumah makan yang akan dibuat di Grand Indonesia tersebut ada, PEMOHON
harus membuktikan harta-harta
32 tersebut milik siapa dan andaikata benar
(quad non ) dalam hal ini
tidak, harta-harta tersebut milik wanita lain tersebut, maka menurut hukum
PEMOHON
juga
harus
membuktikan
apakah
semua
itu
diperoleh dari TERMOHON dan PEMOHON juga harus membuktikan apakah
benar
TERMOHON
TERMOHON
dan PEMOHON
mengambilnya
dari
harta
bersama
dan melakukan pemborosan terhadap
harta bersama ;21)
Bahwa
kekhawatiran
PEMOHON,
bahwa
TERMOHON
melakukan
perbuatan pemborosan yang merugikan dan membahayakan harta bersama TERMOHON dan PEMOHON adalah hanya didasarkan pada pemberitaan dalam tabloid, koran, dan televisi maupun internet, yang menurut hukum ukan merupakan pengetahuan umum (notoire feiten);22)
Bahwa menurut doktrin notoire feiten adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus dikethui
oleh orang yang berpendidikan dan
mengeal jamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberi kepastian yang cukup untuk digunakan sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius, atau lazimnya diartikan sebagai peristiwa yang diketahui umum, misalnya bahwa Negara republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahwa tanggal 17 Agustus 1976 jatuh pada hari Selasa, itu semua merupak peristiwa notoir, peristiwa yang diketahui oleh umum, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;Bahwa
hal
tersebut
adalah
pendapat
dari
Prof.
dr.Sudikno
Mertokusumo, SH, dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ cetakan I
Edisi V, Penerbit Liberty Yogyakarta,
halaman 133 dst. ;23)
Bahwa pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Prop.R. Subekti, SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata “ cetakan II, Juni 1982, penerbit angkasa bandung, halaman 82 dst, yang merumuskan sebagai berikut : “ Ada lagi hal-hal yang tidak memerlukan pembuktian, yaitu segala apa yang dapat dianggap diketahui oleh umum (fakta-fakta “notoire”). Misalnya hal-hal uayang dianggap diketahui oleh umum adalah bahwa sungai-sungai di jawa musim hujan banjir dan dimusim kemarau kekurangan air, bahwa jalan-jalan di Jakarta di musim hujan rusak, bahwa harga gula dimana-mana sudah lebih dari seratus rupiah sekilonya …”;-
33 24)
Bahwa
berdasarkan
PEMOHON
pengertian
notoire
feiten
tersebut,
maka
menurut hukum tetatp wajib membuktikan kebenaran
dalil-dalilnya yang menyatakan TERMOHON memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, dan akibat dari hubungan tersebut lahir seorang anak, kemudian TERMOHON melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama TERMOHON dan cara TERMOHON
melakukan tindakan
bersama TERMOHON
PEMOHON
dengan
pemborosan terhadap harta
dan PEMOHON karena TERMOHON nhharus
menghidupi atau menafkahi pihak ketiga
serta anaknya dengan
membiarkan pihak ketiga dan anaknya menempati rumah yang menurut PEMOHON , yaitu di Jalan Simprug Golf XV No.36 Jakarta Selatan, dan TERMOHON membiarkan pighak ketiga menimati dan memberikan harta milik TERMOHON dan PEMOHON yang lainnya sehingga menurut PEMOHON ada salon pravda, showroom mobil dan hotel di purwokerto serta rumah makan di Grand Indonesia tersebut;25)
Bahwa menurut hukum (pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum islam ) TERMOHON tidak
dapat mengalihkan atau membebankan
harta bersama
TERMOHON
dan PEMOHON, karena untuk mengalihkan atau membebankan harta bersama menurut hukum harus ada persetujuan terlebih dahulu dari PEMOHON,
terlebih
PEMOHON
terhadap
harta
bersama
TERMOHON
dan
yang tercatat atas nama PEMOHON, sehingga dalil
PEMOHON yang menyatakan TERMOHON memberikan harta bersama TERMOHON
dan PEMOHON kepada wanita lain merupakan dalil
PEMOHON yang tidak cukup beralasan; 26)
Bahwa
karenanya permohonan sita marital yang diajukan oleh
PEMOHON
dengan alasan kekhawatiran
TERMOHON melakukan
pemborosan terhadap harta bersama adalah sangat berlebihan;27)
Bahwa apalagi sampai dengan saat ini TERMOHON dengan itikad baik dan tanggung jawab tetap memberikan uang nafkah dan fasilitasfasilitas yang sangat mencukupi untuk kehidupan PEMOHON dan anakanak TERMOHON dan PEMOHON;-
28)
Bahwa mengenai harta bersama TERMOHON dan PEMOHON, sejak awal, sebelum TERMOHON terhadap/kepada
PEMOHON,
mengajukan permohonan cerai talak TERMOHON
telah
berulang
kali
mengemukakan kesediaan TERMOHON untuk membagi harta bersama TERMOHON dan PEMOHON, baik yang tercatat atas nama TERMOHON maupun hukum
PEMOHON, namun pembagian harta bersama itu menurut baru
dapat
dilaksanakan
setelah
perkawinan
antara
TERMOHON dan PEMOHON putus karena perceraian dan mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti);-
34 29)
Bahwa
dengan demikian
PEMOHON terhadap
dengan
permohonan sita marital yang diajukan
alasan
TERMOHON
melakukan
pemborosan
harta bersama tersebut sudah sepatutnya menurut hukum
untuk ditolak dan kesampingkan ;30)
Bahwa setelah TERMOHON
menanggapi mengenai alasan PEMOHON
mengajukan sita marital (maritale beslag ) ini, TERMOHON selanjutnya menanggapi dalil PEMOHON mengajukan
permohonan
yang menyatakan bahwa PEMOHON
sita
marital
(maritale
beslag)
ini
pada
pokoknya dengan alasan TERMOHON telah melakukan pemborosan terhadap harta-harta bersama TERMOHON
dan PEMOHON
dengan
dasar hukum, sebagai berikut : a. Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;b. Pasal 186 KUHPerdata , dan ;c. Pendapat M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa dimungkinkan meminta sita harta bersama diluar sengketa perkara perceraian maupun pembagian harta bersama;31)
Bahwa agar lebih jelas, TERMOHON mengutip bunyi pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama melakukan
tanpa permohonan gugatan cerai, apabila salah satu perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta
bersama seperti judi,mabuk, boros dan sebagainya ;Bunyi Pasal 186 KUHPerdata, sebagai berikut : Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam halhal sebagai berikut :1e. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan menghadapkan
harta
kekayaan
segenap
persatuan
keluarga
rumah
dan
karena
kepada
itu
bahaya
keruntuhan ;2.e. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya. Pemisahan harta kekayaan atas pemupakatan sendiri, adalah terlarang.
35 32)
Bahwa berdasarkan ke-2 (dua) pasal tersebut PEMOHON mendalilkan bahwa pengajuan permohonan sita marital (maritaloe beslag) a ini adalah tanpa adanya permohonan gugatan cerai ;-
33)
Bahwa namun kenyataan (fakta)-nya permohonan sita marital (maritale beslag) PEMOHON tersebut diajukan karena adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh TERMOHON terhadap/kepada PEMOHON di Pengadilan Agama Jakarta
Pusat yang perkaranya diregister dengan
Nomor 249/Pdt.G/2007/PA.JP;34)
Bahwa karenanya dalil PEMOHON
yang menyatakan mengajukan
permohonan sita marital terhadap harta bersama
TERMOHON
dan
PEMOHON dengan menunjuk pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 186 KUPerdata adalah tidak tepat ;35)
Bahwa selain itu pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 186 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum bagi PEMOHON
untuk
mengajukan permohonan sita marital (maritale beslag) atas harta bersama TERMOHON
dan PEMOHON sekali-kali tidak berisikan
ketentuan mengenai sita jaminan; 36)
Bahwa mengenai sita jaminan hanya diatur dalam hukum acara, dan hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama adalah HIR, untuk wilayah Jawa dan Madura dan Rbg, untuk diluar Jawa dan Madura ;-
37)
Bahwa HIR maupun Rbg hanya mengenal 2 macam
sita, yaitu sita
revindicatoir yang diatur dalam pasal 226 HIR dan sita jaminan ( sita Conservatoir) yang diatur dalam pasal 227 HIR ;Bahwa mengenai sita jaminan yang diatur dalam pasal 227 HIR ( sita Conservatoir ) adalah bertujuan untuk menjamin hak Penggugat agar supaya
gugatannya nanti jangan illusoir sekiranya dikabulkan dan
putusannya daspat dilaksankan, demikian juga yang menyangkut sita revindicatoir terhadap barang-barang bergerak yang diminta kembali oleh pemiliknya ;38)
Bahwa sita marital yang diajukan PEMOHON terhadap harta bersama TERMOHON
dan
PEMOHON
permohonan, dan
adalah
PEMOHON
diajukan
secara tegas
menuntut pembagian harta bersama TERMOHON
dalam
bentuk
menyatakan tidak dan PEMOHON
tersebut ;39)
Bahwa diajukan
sedangkan dalam
menurut hukum,
bentuk
gugatan
baik
sita jaminan hanya dapat dalam
konpensi
maupun
rekonpensi, dan hanya dapat dijatuhkan dalam bentuk putusan yang amar/diktumnya sifatnya menghukum (condemnatoir), bukan diajukan dalam bentuk permohonan seperti yang diajukan PEMOHON ;-
36 40)
Bahwa hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Agama
Jakarta
Pusat
dalam
penetapan
No.249/Pdt.G/2008/PA.JP tanggal 24 Oktober 2007, yang merumuskan pada pokoknya, sebagai berikut:“ Permohonan sita jaminan yang menuntut pernyataan harta bersama harus
diajukan
dalam
bentuk
gugatan,
karena
untuk
dapat
mempertimbangkan suatu tuntutan harus memperhatikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum formal ( Pasal 132 huruf (b) HIR ) “ ;41)
Bahwa disamping itu mengenai hal ini TERMOHON
menunjuk pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987, yang merumuskan :“ Penentuan hak milik atas tanah melalui Penetapan Hakim seperti itu (Voluntaire Jurisdictie), adalah tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberikan wewenang kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan seperti itu, sehingga sejak semula permohonan terlawan ( Pemohon Kasasi ) kepada Pengadilan Negeri Jayapura Reg.No.118/Pdt/P/1983 yang memohon penentuan hukum tentang kepemilikan (hak milik) atas tanah tersebut, seharusnya oleh Hakim sejak semula harus dinyatakan tidak dapat diterima;42)
Bahwa karenanya sita marital terhadap harta bersama TERMOHON dan PEMOHON yang diajukan oleh PEMOHON ini tidak diatur dalam HIR maupun Rbg,
yang merupakan
hukum acara yang berlaku di
Pengadilan Agama ( Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ), dan menurut ketentuan pasal 393 ayat (1) HIR tidak diperkenankan
untuk
mempergunakan
bentuk-bentuk
acara
lain
daripada yang diuraikan dalam HIR; 43)
Bahwa
sita marital terhadap harta bersama hanya diatur dalam Rv
pasal 823-823 j Rv, dan hanya dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh isteri yang tunduk pada BW ;44)
Bahwa permohonan sita marital terhadap harta bersama dapat diajukan oleh pihak isteri dalam gugatan isteri yang menuntut pemisahan harta bersama, dengan maksud untukm melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang menurut KUHPerdata sangat luas atas kekayaan harta bersama serta kekayaan pribadi ( Harta bawaan)
si
isteri ;45)
Bahwa
pemisahan harta bersama hanya dapat diminta oleh si isteri
antara lain jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah
37 memboroskan harta bersama persatuan dan jika suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap harta kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini menjadi habis ; 46)
Bahwa
dengan alasan karena suami melakukan pemborosan dan
pengurusan buruk terhadap harta bersama atau kepunyaan
isteri,
maka isteri dengan tujuan untuk pemisahan harta dapat mengajukan permohonan sita marital, karenanya permohonan sita marital tidak dapat berdiri sendiri ;Bahwa
terhadap gugatan yang diajukan oleh isteri untuk mendapat
pemisahan harta bersama, putusan hakim yang dijatuhkan
selain
berakibat pada pemisahan harta juga berakibat si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya ;Bahwa karenanya tujuan PEMOHON
mengajukan permohonan sita
marital (maritale beslag) terhadap harta bersama
TERMOHON
dan
PEMOHON ini tidak sesuai dengan prinsip pemisahan harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 186 KUHPerdata yang menjadi salah satu dasar hukum PEMOHON mengajukan permohonan sita marital (maritale beslag) ini yang justru pasal 186 KUHPerdata tersebut masuk dalam bab ke sembilan tentang perpisahan harta kekayaan, yang menurut pemisahan harta kekayaan (bersama), sedangkan PEMOHON tidak pernah
menuntut pembagian harta bersama TERMOHON
dan
PEMOHON ;47)
Bahwa disamping itu karena menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan pelaksananya serta Kompilasi Hukum Islam, kedudukan suami dan isteri sudah sama dan seimbang, maka telah terjadi pemisahan harta, yaitu terhadap harta bawaan masing-masing dan isteri yang mengelolanya adalah suami dan isteri tersebut, sedangkan terhadap harta bersama suami dan isteri secara bersama-sama mengelolanya, dan salah satu pihak
tidak dapat
mengalihkan atau membebankan harta bersama tanpa persetujuan pihak yang lain ( Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam );48)
Bahwa karenanya mengenai perpisahan (pemisahan) harta bersama ini saat ini sudah banyak kehilangan artinya dan dalam praktek sekarang ini sita marital tidak banyak dimanfaatkan ;Bahwa hal tersebut
adalah pendapat Prof.R. Subekti, SH dan Prof.
Sudikno Mertokusumo, agar lebih jelas, maka pendapat tersebut TERMOHON kutip, sebagai berikut :-
38 Pendapat Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “ Pokok-pokok Hukum Perdata “ cetakan XXVI, 1994, penwerbit PT.Intermasa, Jakarta, Halaman 47, yang merumuskan sebagai berikut : Pemisahan banyak
kekayaan yang boleh dituntut oleh si isteri ini, sudah
kehilangan
artinya
karena
Undang-undang
Perkawinan
mengenai harta benda dalam perkawinan berasaskan pemisahan kekayaan, sebaliknya dari asas yang diatur BW, yaitu pencampuran kekayaan (Algehele gemeenschap van goederen); Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Indonesia “, Cetakan I, edisi VII, Pebruari
2006,
pebnerbit
Liberty
Yogyakarta,
halaman
92,
yang
merumuskan sebagai berikut:
Sita marital ini dapat dimohonkan kepada Pengadilan
Negeri oleh
seorang isteri yang tunduk pada B.W, selama sengketa perceraiannya di periksa
di Pengadilan,
terhadap barang-barang yang merupakan
kesatuan harta kekayaan, untuk mencegah agar pihak lawannya tidak mengasingkan barang-barang tersebut (ps. 190 BW, 823 Rv), iadi yang dapat mengajukan sita marital adalah si isteri. Hal ini disebabkan karena menurut BW seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan marital suaminya, maka sita marital ini disediakan bagi isteri. Di Nederland sekarang, ini dimana seorang isteri cakap melakukan perbuatan hukum, maka sita marital itu diajukan oleh pihak penggugat dalam sengketa perceraian, jadi bukan hanya oleh si isteri. Oleh karena itu sementara penulis di Nederland lebih condong menggunakan istilah sita matrimonial daripada sita marital. HIR tidak mengenal sita marital ini, tetapi seperti yang dapat kita lihat di atas, sita marital ini diatur dalam Rv. Di dalam praktek peradilan sekarang ini sita marital tidak banyak dimanfaatkan. Bahwa berdasarkan pendapat dari Prof.Subekti dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Tersebut, TERMOHON berpendapat bahwa pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul”Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Pengadilan”,
Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan
Jakarta,
sinar
Grafika,
2007,
halaman
373-374,
sebagaimana yang didalilkan PEMOHON adalah kurang tepat ; 49)
Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 186
39 KUHP Perdata dan pendapat M. Yahya Harahap, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa isteri (dalam hal ini PEMOHON) dapat mengajukan permohonan sita marital terhadap harta bersama TERMOHON dan PEMOHON tanpa adanya gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama adalah tidak berdasar; 50)
Bahwa sehingga sudah sepatutnya menurut hukum permohonan sita marital (maritale beslag) yang diajukan PEMOHON tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya diyatakan tidak dapat diterima.
Berdasar hal-hal diuraikan diatas, maka TERMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menyatakan menerima Eksepsi TERMOHON ;
-
Menyatakan Eksepsi TERMOHON tepat dan beralasan.
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak permohonan sita marital (maritale beslag) PEMOHON untuk seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
menyatakan
permohonan
sita
marital (maritale beslag) PEMOHON tidak dapat diterima ; -
Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
Atau : Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa
Pemohon telah mengajukan Replik sesuai
dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2008 dan Termohon juga telah menyampaikan
Dupliknya tertanggal 5 Februari 2008 yang selengakpnya
termuat dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon
telah mengajukan Reduplik terhadap
eksepsi sesuai dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2008
yang
selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat antara lain yang tersebut dibawah ini : -
40 No.
Nomor Bukti:
1.
P–1
Nama Bukti: Kutipan Akte Nikah No. 692/182/X/1981 Akta Kelahiran anak-anak kandung PEMOHON dan TERMOHON:
2.
P–1a
1. Gendis Siti Hatmanti, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 September 1982; 2. Bambang Panji Adhikumoro, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juni, 1986; 3. Bambang Aditya Trihatmanto, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1990.
Keterangan:
Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah serta Akta Kelahiran ini terbukti bahwa pada tanggal 24 Oktober 1981, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Menteng Jakarta Pusat. Perkawinan tersebut telah dikarunia tiga orang anak kandung, yang bernama: Gendis Siti Hatmanti, Bambang Panji Adhikumoro serta Bambang Aditya Trihatmanto.
3.
P–2a
Detikhot.com tanggal 9 November 2005.
4.
P–2b
Tabloid NOVA No. 945/XIX (3–9 April 2006).
5.
P–2c
Tabloid NOVA No. 946/XIX (10–16 April 2006).
6.
P–2d
Tabloid NOVA No. 1006/XX (4-10 Juni 2007).
7.
P–2e
Tabloid NOVA No. 1008/XX (18–24 Juni 2007).
8.
P–2f
Tabloid NOVA No. 1009/XX (25 Juni–1 Juli 2007).
9.
P–2g
Tabloid C & R No. 492 tahun X (30 Januari – 5 Februari 2008)
Keterangan Bukti P – 2a sampai dengan P–2g:
Bukti-bukti ini membuktikan TERMOHON memiliki hubungan dengan wanita lain, yang melahirkan seorang anak yang diakui anak oleh TERMOHON. Hal ini terus menjadi pemberitaan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun internet hingga saat ini, dan TERMOHON sama sekali juga tidak pernah membantah kebenaran fakta tersebut. Hal inilah yang membuat PEMOHON khawatir TERMOHON akan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan harta bersama, karena pada faktanya
41 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
TERMOHON harus menghidupi wanita lain serta anak luar kawinnya tersebut, sementara PEMOHON dan TERMOHON sampai saat ini masih terikat dalam tali pernikahan yang sah menurut hukum, dan harta-harta yang dihasilkan PEMOHON dan TERMOHON masih merupakan harta bersama. Atas dasar fakta tersebut, sangatlah penting untuk diletakkan sita atas harta bersama PEMOHON dan TERMOHON, berdasarkan alasan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas.
10.
11.
12.
P–3a
Tabloid Genie edisi 06 – tahun ke IV (09-15 Juli 2007) dalam artikel yang berjudul “Mayangsari dibangunkan rumah senilai Rp 3 miliar oleh Bambang Tri di Purwokerto.”
P–3b
Tabloid C&R edisi 479 tahun X, (31 Oktober – 6 Novemmber 2007 dengan artikel yang berjudul “Mayangsari: Evita Peron from Purwokerto”
P–3c
Tabloid Genie edisi 21 – tahun ke IV (12-18 November 2007) dengan artikel yang berjudul “Mayang segera menjual rumah di Simprug?”
Keterangan Bukti P–3a sampai dengan P–3c:
Bukti artikel-artikel ini membuktikan bahwa: TERMOHON telah memiliki hubungan dengan wanita lain, yang bernama Mayangsari dimana kehidupan wanita lain tersebut melonjak drastis semenjak memiliki hubungan dengan TERMOHON, yaitu antara lain: a. menetap di rumah Jalan Simprug Golf XV/36, Jakarta Selatan, maupun di Jalan Tasikmalaya 17 Menteng, Jakarta Pusat; b. memiliki mobil-mobil mewah, antara lain: Jaguar S200, VW Caravel, Hyundai Santa Fe dan Mercy E-20. c. diduga menyiapkan rumah yang berlokasi di Bukit Golf, Pondok Indah, Jakarta Selatan. d. diduga memiliki dua rumah masing-masing di Perumahan Mutiara Pratama yang ditempati adiknya dan rumah mewah di kompleks elit Taman Anggrek Purwokerto seharga 3 miliar; e. merenovasi rumah orangtuanya di Jalan Kalibener, Purwokerto senilai Rp 400 juta. f. membuka sebuah showroom ATP (agen tunggal pemegang merk ) Hyundai yang berlokasi di Jalan Sudirman, Purwokerto;
Berdasarkan pemberitaan dalam artikel-artikel tersebut, maka patut diduga bahwa TERMOHON melakukan pemborosan untuk wanita lain tersebut dan hal ini sangat membahayakan keutuhan harta bersama PEMOHON dan TERMOHON, terlebih lagi mengingat PEMOHON dan TERMOHON jelas masih terikat dalam tali pernikahan yang sah dan harta yang dihasilkan oleh PEMOHON dan TERMOHON merupakan
42 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
harta bersama.
13.
P–4a
Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 373-374
Keterangan Bukti P–4a:
Bahwa pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap mendukung ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 186 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seorang istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya sengketa/perkara perceraian. Permohonan mana yang dapat diajukan apabila terdapat kekhawatiran suami melakukan perbuatan yang dapat membahayakan harta bersama, antara lain judi, mabuk, boros dan sebagainya.
Bukti ini mematahkan jawaban TERMOHON yang menyatakan bahwa: a. permohonan sita marital harus diajukan dengan gugatan perceraian dan tidak dapat berdiri sendiri. b. Sita marital yang diajukan dengan alasan boros tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia Dengan demikian sudah seharusnya Permohon Sita Harta Bersama ini diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terhormat, karena berdasarkan hukum dan sangat beralasan untuk dikabulkan.
14.
P–4b
Pernyataan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 249/Pdt.G/2007/PA.JP.
Keterangan:
Bahwa berdasarkan Pasal 8, 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus apabila telah ada Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara No. 249/Pdt.G/2007/PA.JP, PEMOHON telah menyatakan banding atas putusan tersebut, yang artinya PEMOHON dan TERMOHON masih terikat dalam tali pernikahan yang sah karena belum ada Putusan Pengadilan yang menceraikan PEMOHON dan TERMOHON yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bukti ini juga membuktikan harta kekayaan yang dihasilkan oleh PEMOHON dan TERMOHON hingga saat ini masih merupakan harta bersama.
43 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
P–5
Drs. Taufiq Hamami S.H., dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia”, pada halaman 131-132.
15.
Keterangan:
Bukti diatas menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama, tidak semua permohonan bersifat voluntaire, melainkan dapat bersifat contentious. Hanya ada lima hal yang benar-benar merupakan perkara voluntaire yaitu a. b. c. d. e.
Dispensasi kawin; Izin kawin; Penetapan wali Hakim karena adholnya wali; Penetapan perwalian; dan Penetapan asal-usul anak
Selebihnya meskipun perkara-perkara tersebut termasuk kelompok atau jenis perkara permohonan,
didalamnya
terkandung
suatu
persengketaan.
Karena
dalam
pemeriksaannya tidak dapat diputus secara sepihak saja, sehingga walaupun disebut Permohonan, tetapi sifat pemeriksaannya seperti halnya dalam pemeriksaan gugatan biasa.
16.
17.
P–6a
P–6b
M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 369
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman 92.
Keterangan Bukti P–6a sampai dengan P–6b:
Bukti ini menunjukkan bahwa sita harta bersama adalah berbeda dengan conservatoire beslag berdasarkan Pasal 226 HIR maupun revindicatoir beslag berdasarkan Pasal 227 HIR, sehingga tujuan sita harta bersama juga berbeda. 18.
P–7
Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik No. 407/Ciganjur. Tangal 13 Me 1982
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 3.000 m2 yang terletak di Jl. Raya Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON. 19.
P–8
Sertifikat Hak Milik No. 133/Gondangdia.
44 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 1.985 m2. yang terletak di Jl. Tanjung 23, 25, 27, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
20.
P-9
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 10096/IMB/2001 diatas Hak Milik No. 52/Gondangdia tertanggal 01 November 2001.
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa Bangunan (dan tanah) di Jl.Tanjung No.29 Gondangdia. Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
21.
P – 10
Sertifikat Hak Milik No. 234/Kebon Sirih
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 510 m2 yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim 40, Kebon Sirih, Jakarta Pusat merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
22.
P–11
Akta Jual Beli No 26/V/1982 tanggal 13 Mei 1982 atas Sertifikat Hak Milik No. 406/Ciganjur.
Keterangan:
Bukti menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 3.105 m2. yang terletak di Jl. Raya Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
23.
P–12
Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah serta Bangunan di Mega Indah No. 002/GSP/D-15/VII/92
45 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti: tertanggal 08 Juli 1992
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 4.650 m2. yang terletak di Megamendung, Bogor merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
24.
P–13
Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersih atas rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0002 – Bukit Sentul
Bukti ini menunjukan bahwa sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0002 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
25.
P–14
Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersih atas rumah terletak di Jl. Telaga Indah No. 0039 – Bukit Sentul
Bukti ini menunjukan bahwa sebuah rumah terletak di Jl. Telaga Indah. 0039 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
26.
P – 15
Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersih atas rumah di Jl. Bukit Sentul II No. 0010 – Bukit Sentul
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0010 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
27.
P – 16
Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersih atas rumah di Jl. Bukit Sentul II No. 0001 – Bukit Sentul
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0001 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON
28.
P – 17
Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersihatas rumah di Jl. Bukit Sentul II No. 0003 – Bukit Sentul
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0003 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
46 No.
Nomor Bukti:
29.
P – 18
Nama Bukti: Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersih atas rumah Jl. Bukit Sentul II No. 0009 – Bukit Sentul
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa Sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0009 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
30.
P – 19
Surat Pemberitahuan Tagihan Biaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Air Bersih atas rumah Jl. Bukit Sentul II No. 0006 – Bukit Sentul
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebuah rumah terletak di Jl. Bukit Sentul II No. 0006 – Bukit Sentul, merupakan harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
31.
32.
P – 20
Akta Risalah Rapat PT ASRILAND No. 58 tanggal 26 Nopember 2001, dibuat dihadapan Ny. Sumardilah Oriani Roosdilan SH, notaris di Jakarta
P – 21
Akta Risalah Rapat PT ASRILAND No. 60 tanggal 26 Nopember 2001, dibuat dihadapan Ny. Sumardilah Oriani Roosdilan SH, notaris di Jakarta
Keterangan:
Bukti-bukti diatas menunjukan bahwa TERMOHON adalah Direktur Utama dan pemilik dari 99,9 % saham PT ASRILAND (“Asriland”) sedangkan PEMOHON adalah Komisaris Asriland. Dengan menduduki posisi-posisi kunci serta memiliki saham mayoritas dari perusahaan maka Asriland dengan mudah dipergunakan sebagai nominee dari harta-harta yang dimiliki oleh TERMOHON maupun PEMOHON.
33.
P – 22
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9/Pulau Kelapa.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 44.765 m2 yang terletak di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah atas nama Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 44.765 m2 yang terletak di Pulau Kelapa adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON.
47 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
P – 23
Akta Pelepasan Hak No. 45 tanggal 6 Mei 1992 dibuat dihadapan Abdul latief SH, notaris di Jakarta
34. Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa PEMOHON melepaskan haknya atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pulau Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu kepada Asriland. Dimana PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland sedangkan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Hal ini menunjukan bahwa Asriland adalah nominee atas tanah di kepulauan seribu milik dari TERMOHON dan PEMOHON. 35.
P – 24
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1676/Grogol Selatan
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 2.705 m2 yang terletak di Jl. Simprug Garden II, Grogol Selatan adalah atas nama Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 2.705 m2 yang terletak di Jl. Simprug Garden II Grogol Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON.
36.
P–25
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1677/Grogol Selatan.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 1.355 m2 yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT 007/03, Grogol Selatan tercatat atas nama Asrilan. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 1.355 m2 yang terletak di Jl. Simprug Garden II RT 007/RW 03, Grogol Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON.
37.
P – 26
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1258/Menteng Dalam.
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 21.250 m2 yang terletak di Jl. Casablanca, Jakarta tercatat atas nama Asriland. Dimana PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland sedangkan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Hal ini menunjukan bahwa Asriland adalah nominee atas tanah sebidang tanah seluas 21.250 m2 yang terletak di Jl. Casablanca milik dari TERMOHON dan PEMOHON.
48 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
P – 27
Akta Pelepasan Hak No. 188 tanggal 31 Mei 1994 dibuat dihadapan Haji Entjoen Mansoer Wiriaatnadja SH, notaris di Jakarta
38. Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 13.155,8 m2 yang terletak di RT 010, RW 010, Kelurahan menteng Dalam, Kecamatan Tebet dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 13.155,8 m2 yang terletak di RT 010, RW 010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 39.
P – 28
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 40 m2 tertanggal 22 April 1994
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 40 m2 yang terletak di RT. 0011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 40 m2 yang terletak di RT 011/RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON.
40.
P – 29
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 307 m2 tertanggal 1 Desember 1994.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 307 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 307 m2 yang terletak di RT 011/RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 41.
P – 30
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 200 m2 tertanggal 15 Juli 1994
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 200 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland.
49 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 200 m2 yang terletak di RT 011/RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 42.
P – 31
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 21,45 m2 tertanggal 1 Desember 1994.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 22 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 22 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 43.
P – 32
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 304 m2 tertanggal 8 November 1996
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 304 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 304 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 44.
P – 33
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 64 m2 tertanggal 8 November 1996
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 64 m2 terletak di RT. 0011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan adalah milik Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 64 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21). 45.
P – 34
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 24 m2 tertanggal 8 November 1996.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 24 m2 terletak di RT. 0011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON
50 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 24 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21). 46.
P – 35
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 2.203 m2 tertanggal 8 November 1996.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 2.203 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 2.203 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 47.
P – 36
Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 1.203 m2 tertanggal 12 Mei 1993
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 1.203 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 1.203 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 48.
P – 37
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara seluas 94 m2 tertanggal 28 April 2003.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 94 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 94 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 49.
P – 38
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara seluas 37 M2 tertanggal 28 April 2003.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 37 m2 terletak di RT. 0011/RW
51 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
013. Kelurahan Menteng Dalam. Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 37 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON.
50.
P – 39
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 27,5 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 27,5 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 27,5 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
51.
P – 40
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 11 m2 tertanggal 11 juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 11 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 11 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
52.
P – 41
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 98 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 98 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan
52 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 98 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
53.
P – 42
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 63 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 63 m2 terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 63 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
54.
P – 43
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 46 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 46 m2 terletak di RT. 0011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 46 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON. 55.
P – 44
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 18,5 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 18,5 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 18,5 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
53 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
P – 45
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 434 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
56. Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 434 m2. Terletak di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 434 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
57.
58.
P – 46
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 64 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
P – 47
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 289 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 289 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 289 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
59.
P – 48
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 102 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 102 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasia oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 102 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
54 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
P – 49
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 33 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
60. Keterangan:
Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 33 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 33 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
61.
P – 50
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 15 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 15 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 15 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
62.
P – 51
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 30 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 30 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 30 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
63.
P – 52
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 300 m2
55 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti: tertanggal 13 Februari 1994.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 300 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 300 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
64.
P – 53
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 30 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 30 m2. Terletak di Dalam RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng,Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 30 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
65.
P – 54
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 50 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 50 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 50 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
66.
P – 55
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 45 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
56 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 45 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 45 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
67.
P – 56
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 21 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 21 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 21 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
68.
P – 57
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 28 m2 tertanggal 11 Juni 2004.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 28 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 28 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
69.
P – 58
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 131 m2 tertanggal 30 November 2004
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 131 m2. Terletak di RT. 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh
57 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 131 m2 yang terletak di RT 011, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
70.
P – 59
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 011/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 46 m2 tertanggal 28 April 2003.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 46 m2. Terletak di RT. 001/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 46 m2 yang terletak di RT 001, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21). 71.
P – 60
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di Atas Tanah Negara di RT 001/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 148 m2 tertanggal 28 April 2003.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 148 m2. Terletak di RT. 001/RW 013. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 148 m2 yang terletak di RT 001, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
72.
P – 61
Surat Pelepasan Hak atas Bangunan di atas Tanah Negara di RT 010/RW 010. Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas 40 m2 tertanggal 9 Maret 1994
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 40 m2 terletak di RT 010/ RW 010. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 40 m2 yang terletak di RT 010, RW 013, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan
58 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
73.
P – 62
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 204 m2 tertanggal 8 November 1996.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 204 m2 terletak di RT 007/ RW 010 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasia oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 204 m2 yang terletak di RT 007, RW 010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21). 74.
P – 63
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.099 m2 tertanggal 8 November 1996.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 1.099 m2 terletak di RT. 007/RW.010. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 1.099 m2 yang terletak di RT 007, RW 010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
75.
P – 64
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 418 m2 tertanggal 8 November 1996.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 418 m2 terletak di RT 007/ RW 010 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 418 m2 yang terletak di RT 007, RW 010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21). 76.
P – 65
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.903 m2 tertanggal 8 November 1996.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 1.903 m2 terletak di RT 007/ RW 010 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dukuasai oleh
59 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 1.903 m2 yang terletak di RT 007, RW 010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
77.
P – 66
Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 889 m2 tertanggal 8 November 1996
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 889 m2 terletak di RT 007/ RW 010 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dikuasai oleh Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka tanah sebidang tanah seluas 889 m2 yang terletak di RT 007, RW 010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21).
78.
P - 67
Akta Berita Acara PT Kapsulindo Nusantara No. 14 tanggal 4 Agustus 1998 dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan SH, notaris di Jakarta
Keterangan Bukti ini menunjukan bahwa sebanyak 252 saham dari total saham yang dikeluarkan oleh PT Kapsulindo Nusantara adalah harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON.
79.
P – 68
Akte Risalah Rapat PT.ASRILAND No.02 tertanggal 2 Oktober 2006 dibuat dihadapan Khairina SH, notaris di Jakarta
80.
P – 69
Tambahan Berita Negara RI tanggal 13 Pebruari 2007 nomor 1398
Keterangan: Bukti-bukti ini membuktikan bahwa sebanyak 249.999.999 174.999.999 saham atau sejumlah 249 174 milyar rupiah, sama dengan 99,99% dari total saham yang dikeluarkan PT.Asriland. adalah harta bersama antara TERMOHON dan PEMOHON. 81.
P – 70
Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gemini Sinar Perkasa No. 56 tanggal 28 Juli 1997 dibuat dihadapan Ida Fidiyantri SH, notaris pengganti dari Imas Fatimah SH, notaris di Jakarta
Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa 130 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Gemini Sinar Perkasa adalah milik Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari
60 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka 130 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Gemini Sinar Perkasa adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON (vide bukti P-20 dan P-21). 82.
P - 71
Akta Risalah Rapat PT Andromeda Javalas No. 11, tanggal 12 Maret 1998 dibuat dihadapan Martoenoes Boejoeng Ketek, SH notaris di Jakarta
Keterangan
Bukti ini menunjukan bahwa 2.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Andromeda Javalas adalah milik Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka 2.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Andromeda Javalas adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON(vide bukti P-20 dan P-21). 83.
P - 72
Profile Emiten : BMTR – Global Mediacom Tbk
Keterangan Bukti ini menunjukan bahwa 10% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT Global Mediacom adalah milik Asriland. Sedangkan PEMOHON adalah Komisaris dari Asriland dan TERMOHON adalah Direktur Utama dari Asriland serta menguasai 99,9 % saham Asriland. Dikarenakan Asriland adalah nominee dari TERMOHON dan PEMOHON maka 2.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Andromeda Javalas adalah harta bersama dari TERMOHON dan PEMOHON(vide bukti P-20 dan P-21). 84.
sebidang tanah seluas 1.259 m2 yang terletak di di Jl. Tanjung 24, 26, Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 218
85.
sebidang tanah seluas 3.579 m2. yang terletak di Cisarua, Tugu Selatan, Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 205
86.
sebidang tanah seluas 867 m2. yang terletak di Kampung Satu RT. 006/06, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1221
87.
Sebidang tanah seluas 2.534 m2. yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT.007/03, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1721
61 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
88.
sebidang tanah seluas 492 m2. yang terletak di Jl. Simprug Blok G, Persil No. 19, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 802
89.
sebidang tanah seluas 4.114 m2. yang terletak di Jl. Simprug Garden II, RT. 007/03, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1697
90.
sebidang tanah seluas 4.350 m2. yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali.
91.
sebidang tanah seluas 300 m2. yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 952.
92.
sebidang tanah seluas 5.550m2. yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 801.
93.
sebidang tanah seluas 13.725m2. yang terletak di Kuta, Jimbaran, Bali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 802.
94.
sebidang tanah seluas 200 m2. yang terletak di Ciganjur RT 006/06, Jagakarsa Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 367/Jagakarsa/1992 tertanggal 3 Maret 1992.
95.
sebidang tanah seluas 157 m2. yang terletak di Ciganjur Jagakarsa Jagakarsa Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 366/Jagakarsa/1992 tertanggal 3 Maret 1992.
96.
sebidang tanah seluas 2.290 m2. yang terletak di Jl. Mohd. Kahfi I, Kamp. Setu Rt. 006/06, Ciganjur, Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226.
97.
Sebidang tanah Ex Eigendom Verponding No. 11836 atas tanah seluas 563 m2, terletak di Jl. Wahid Hasyim 46 A, Kebon Sirih, Jakarta Pusat atas nama Asriland.
98.
Sebidang tanah terletak di Jalan Cempaka Putih Raya No. 1, Jakarta Timur.
Keterangan Bukti-bukti kepemilikan atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada angka 84-98 diatas tidak dimiliki oleh PEMOHON kemungkinan berada di TERMOHON
62 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
99.
sebidang tanah seluas 1.118 m2 terletak di Tarogong kecil, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 167.
100.
sebidang tanah seluas 1.480 m2. yang terletak di Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 799.
Keterangan Bukti-bukti kepemilikan atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada angka 99-100 diatas tidak dimiliki oleh PEMOHON 101.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil BMW Jeep dengan No.Pol B 2346 HT.
102.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Porsche Cayenne dengan No.Pol B.905 AT..
103.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Volkswagen Toureg dengan No.Pol B. 82 G.
104.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Rush dengan No.Pol B.8100 PW
105.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Volkswagen Caravelle dengan No.Pol. B 7167 BN.
106.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Mercedes Benz Jeep dengan No.Pol. B 8481 N.
107.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Mercedes Benz sedan dengan No.Pol B 1881 B.
108.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil BMW sedan dengan No.Pol B 269 GS.
109.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Mercedes Benz Jeep dengan No.Pol B 8488 AD.
110.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Range Rover dengan No.Pol B 2472 SS.
111.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol 2250 SG.
112.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Kijang dengan No.Pol B 2249 SG.
113.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Kijang dengan No.Pol B.2887 SL.
114.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Kijang, dengan No.Pol B.1319 GF.
115.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Kijang dengan No.Pol B.1063 A.
116.
Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil pickup dengan No.Pol B.9514 TZ.
Keterangan Bukti-bukti kepemilikan atas kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 101-116 diatas tidak dimiliki oleh PEMOHON kemungkinan berada di TERMOHON
63 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti:
117.
Rekening di Bank of America Beverly Hills Main 460 N Beverly Drive, Berverly Hills Ca 90210 No. Account: 122000661-0507-02454011258 atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo;
118.
Rekening Giro Bank BNI Jakarta Pusat, No. Acc.: 259.000442414.001 atas nama Bambang Trihatmodjo;
119.
Rekening Giro Bank BNI Jakarta Pusat, No. ACC: 259.001115971 atas nama Asriland.
Keterangan: Bukti-bukti kepemilikan atas rekening-rekening sebagaimana dimaksud pada angka 116-118 diatas tidak dimiliki oleh PEMOHON kemungkinan berada di TERMOHON
Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan bukti tambahan untuk melengkapi bukti-bukti tersebut diatas sebagai berikut :No.
1.
Nomor Bukti: P – 73
Nama Bukti: Sertifikat Hak Milik No. 216 atas tanah di Jl. Tanjung No. 24 dan 26.
Keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa sebidang tanah seluas 1.259 M2 yang terletak di Jalan Tanjung No. 24 dan 26, Kecamatan Menteng Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat merupakan harta bersama antara PEMOHON dan TERMOHON. (Vide butir a.1 Permohonan dan Replik) 2.
P – 74
Pernyataan, Persetujuan Bersama dan Kuasa tertanggal 29 April 1997 atas PT PANJI RAMA OTOMOTIF.
Keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa 1.050 saham di PT Panji Rama Otomotif atas nama Djokoleksono Sugiarto dan Ny. Lia Hendrata telah disetor dengan menggunakan uang TERMOHON, sehingga 1.050 saham tersebut adalah harta bersama dari PEMOHON dan TERMOHON (Vide butir b.12.a Permohonan).
3.
P – 75
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Porsche Cayenne dengan No.Pol B.905 AT, tahun 2004, atas nama Ny. Halimah Augustina BT.
64 No.
Nomor Bukti:
P – 76
4.
Nama Bukti: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Volkswagen Touareg dengan No.Pol B. 82 G, tahun 2005, atas nama Ny Halimah Augustina BT.
Keterangan:
Bukti ini menunjukkan bahwa Mobil Porsche Cayenne dan Volkswagen Touareg adalah harta bersama dari PEMOHON dan TERMOHON. (Vide butir b.2.2 Permohonan dan Replik).
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti mengajukan bukti tambahan berupa : No. 120.
Nomor Bukti:
tersebut
diatas
Pemohon
Nama Bukti Pernyataan Tertulis Ahli Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki,
P – 77
S.H., M.H. tertanggal 29 April 2008. Keterangan:
Pernyataan tertulis dari Ahli, yang mana telah disampaikan juga dalam persidangan pada tanggal 29 April 2008 ini telah membuktikan bahwa Permohonan Sita Marital yang diajukan oleh PEMOHON berdasarkan Pasal 95 KHI adalah sudah tepat dan benar. Sita marital dapat dilakukan dengan permohonan terpisah yang berdiri sendiri selama perkawinan berlangsung yang bertujuan untuk menyelamatkan harta bersama apabila terdapat indikasi adanya perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama.
121.
P – 78
122.
P – 79
Putusan
MA
No.
258
K/Sip/1973
tertanggal
20
November 1975. Putusan MA No. 1076 K/Sip/1979 tertanggal 5 Mei 1976.
Keterangan:
Bukti Yurisprudensi Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa baik Pengadilan Tinggi
maupun
Mahkamah
Agung
tidak
memiliki
kewenangan
memeriksa
permohonan sita, dan hanya dapat menguatkan Putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama saja sesuai dengan Pasal 227 HIR, yang menyatakan bahwa permohonan sita diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang akan mengeluarkan putusan untuk memberi perintah supaya dilakukan penyitaan atas
65 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti
barang-barang. Hal ini berarti lembaga yang berwenang memeriksa permohonan sita adalah pengadilan tingkat pertama.
Dengan demikian, dalam hal pengadilan tingkat pertama memutus untuk menolak permohonan sita, maka pengadilan tingkat banding hanya dapat menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama saja.
Bukti ini menunjukan bahwa tidak dimungkinkan adanya putusan pengadilan mengenai permohonan sita yang saling bertentangan satu sama lain antara Perkara No. 249/Pdt.G/2007/ PA.JP yang saat ini sedang dalam tahap banding dan Perkara Permohonan Sita Marital aquo yang diajukan oleh PEMOHON karena Pengadilan Tinggi Agama tidak akan mengubah putusan mengenai sita yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan permohonan sita yang saat ini dilakukan oleh PEMOHON adalah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Foto-foto di Tabloid Cek & Ricek No. 492. THN X. Rabu 123.
P – 80
30 Januari -05 Februari 2008
Foto-foto di Tabloid Cek & Ricek No. 501. THN X. Rabu 124.
P – 81
02-08 April 2008
Foto-foto di Tabloid Cek & Ricek No. 502. THN X. Rabu 125.
P – 82
09-15 April 2008
Keterangan:
Bahwa foto-foto di tabloid ini membuktikan hubungan antara TERMOHON dengan wanita lain diketahui bernama Mayangsari yang telah menghasilkan seorang anak luar kawin diketahui bernama Siti Khirania Hartini Trihatmodjo. Bahwa dapat dilihat dari foto-foto yang terdapat dalam tabloid ini bahwa PEMOHON tidak segan-segan mempertontonkan kepada publik hubungannya dengan wanita lain tersebut beserta anak luar kawin mereka. Hubungan tersebut juga ditunjukkan saat, TERMOHON mengajak wanita lain tersebut ke rumah mendiang ayahnya H.M.Soeharto bersama-sama dengan anak luar kawinnya. Bahwa hakim harus melihat pemberitaan di surat kabar yang makin semarak mengenai hubungan antara Mayangsari dan TERMOHON sebagai suatu fakta yang dapat dijadikan suatu landasan persangkaan bahwa telah terjadi pemborosan terhadap harta bersama PEMOHON dan TERMOHON.
66 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti
Bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan bahwa pemberitaaan di surat kabar ini adalah fakta yang sebenarnya, karena TIDAK PERNAH SATUPUN, BAIK TERMOHON MAUPUN MAYANGSARI menyangkal dan menggunakan hak jawabnya untuk mengkarifikasi pemberitaan itu seandainya pemberitaan itu tidak benar. Tentu saja Majelis Hakim yang terhormat sangat memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 ayat 2,mengatur siapa saja dapat menggunakan hak jawabnya untuk mengkarifikasi pemberitaan yang tidak benar dan hak tersebut tidak dapat dihalangi oleh Pers. Jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa hak tersebut tidak digunakan oleh Mayangsari dan TERMOHON karena jelas pemberitaan tersebut bukan hanya tulisan namun didukung dengan bukti-bukti foto yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Dari bukti foto-foto yang terdapat di tabloid yang beredar di seluruh Indonesia, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa TERMOHON telah membagi harta TERMOHON yang merupakan harta bersamanya dengan PEMOHON, dengan wanita lain tersebut dan anak luar kawin mereka yang secara hukum tidak berhak untuk memperoleh harta bersama ataupun nafkah Dengan demikian, adalah sesuatu yang wajar apabila timbul persangkaan PEMOHON yang khawatir suaminya akan melakukan perbuatan yang membahayakan harta bersama yang telah diperoleh bersama-sama selama 27 tahun perkawinan.
126.
127.
9.
P – 83
Tabloid Cek & Ricek No. 501. THN X. Rabu 02 - 08 April 2008, dengan judul artikel “Batal Bikin Pesta Besar”, halaman 3–6.
P – 84
Tabloid Cek & Ricek No. 502. THN X. Rabu 09 -15 April 2008 dengan judul artikel “Guna-guna Istri Muda”, halaman 3–5.
P – 85
Tabloid Genie Edisi 50 – Tahun Ke IV. 2 - 8 Juni 2008, dengan judul artikel “Mayangsari Beli Apartemen di Amerika dan Bangun Rumah di Bintaro.”
67 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti
Keterangan:
Bahwa berita–berita tersebut membuktikan kekhawatiran PEMOHON adalah beralasan bahwa TERMOHON memboroskan apa yang diperoleh selama 27 tahun perkawinannya dengan PEMOHON, oleh karena TERMOHON selalu terlihat bersama-sama dengan wanita lain maupun anak luar kawin tersebut, yang terbukti dalam pemberitaan-pemberitaan di media-media cetak yang beredar di seluruh Indonesia. TERMOHON bersama-sama dengan wanita lain tersebut juga mengadakan perayaan ulang tahun anak luar kawin mereka, yang tentunya harta tersebut adalah masih merupakan harta bersama PEMOHON dan TERMOHON. Berita-berita semacam inilah yang membenarkan kekhawatiran PEMOHON dan semakin memperkuat keyakinan PEMOHON akan perbuatan TERMOHON yang akan memberikan apa yang TERMOHON miliki, yang pada dasarnya adalah harta bersama dengan PEMOHON. Bukti ini juga membuktikan bahwa dapat diketahui oleh siapa pun yang membaca media cetak yang tersebar di seluruh Indonesia ini bahwa semakin hari semakin bertambah saja pemberitaan atas harta-harta kekayaan wanita lain tersebut yang dicurigai adalah dari TERMOHON sebagai seseorang yang terusmenerus memperlihatkan hubungannya dengan wanita lain tersebut.
10.
P – 86
Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 No.154 tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991.
Keterangan:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama ini, dalam konsideransnya dinyatakan bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Bahwa selanjutnya dalam dictum kedua yang berkaitan dengan kedudukan KHI yang intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi, khususnya instansi Peradilan Agama, agar sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian sudah seharusnya, KHI yang termuat dalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan, akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan KHI dalam penyelesaian sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi di kalangan umat Islam.
68 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti
Buku Drs. A. Rahmat Rosyadi, S.H., M.H. dan H.M. Rais 11.
P – 87
Ahmad, S.H., M.C.L. yang berjudul “Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, halaman 102-108. Buku H. Abdurrahman, S.H., M.H., yang berjudul
12.
P – 88
“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992, halaman 55-60.
Keterangan:
Berdasarkan doktrin-doktrin hukum di atas, jelas bahwa landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai hukum positif, sama seperti hukum positif lainnya yang dihasilkan melalui proses legislasi DPR, karena dasar hukum KHI adalah Instruksi dari Presiden Soeharto, yaitu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara.”
Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Oleh karena itu, pengertian “pedoman” harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai oleh pengadilan agama maupun warga masyarakat, sehingga sesuai dengan latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Ini merupakan pendapat dari pakar hukum serta alim ulama, antara lain: Ismail Sunny, K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI), M. Yahya Harahap, H. Abdurrahman, H. serta Masrani Basran, sebagaimana dapat dilihat dalam bukti P–88 aquo. Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya 13.
P – 89
“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian
dan
Putusan
Pengadilan”,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 511.
Keterangan: Bahwa menurut Ahli Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.
69 No.
Nomor Bukti:
Nama Bukti
Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta diajukan.
Dengan demikian, tidak menyangkal identik dengan pengakuan. Dan seperti yang dijelaskan,
pengakuan
yang
dianggap
bernilai
membebaskan
pihak
lawan
membuktikan dalil atau fakta, apabila pihak lain:
1) Mengakui dengan tegas (expressis verbis) dalil atau fakta tersebut, dengan ketentuan: • pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi; • pernyataan pengakuan disampaikan di depan sidang pengadilan.
2) Sangkalan atau bantahan yang diajukan tanpa dasar alasan.
Sekiranya pihak lawan mengajukan penyangkalan atau bantahan, tetapi tidak tentu arahnya, dan sama sekali tidak dibarengi dengan dasar alasan yang masuk akal sehat, bantahan yang demikian disamakan dengan pengakuan tanpa syarat. Oleh karena itu pihak lawan dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan sehingga membebaskan pihak yang mengajukan untuk membuktikannya.
Maka segala sangkalan TERMOHON yang tidak disertai dengan alasan yang masuk akal sehat adalah disamakan dengan pengakuan tanpa syarat. hal ini termasuk pada dalil bahwa TERMOHON memiliki wanita lain dan menghasilkan anak luar kawin yang diakui oleh TERMOHON, melalui perilakunya yang terbukti dalam liputan di beberapa media massa baik cetak maupun elektronik.
Menimbang. Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang antara lain tersebut dibawah ini :1.
Bukti T – 1 :Permohonan Sita Harta Bersama yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh TERMOHON yang
70 di register dengan PEMOHON
No.249/Pdt.G/2007/PA.JP, membuktikan bahwa
dengan dasar dan alasan yang yang sudah pernah
mengajukan permohonan sita harta bersama yang sama dan serupa dengan permohonan sita marital (marital Beslag ) yang diajukan PEMOHON ini ;2.
Bukti T – 2 :Salinan
Penetapan
Pengadilan
Agama
249/Pdt.G/2007/PA.JP tanggal 24
Jakarta
Pusat
Nomor
Oktober 2007 antara Bambang
Trihatmodjo bin H.M.Soeharto ( PEMOHON ) melawan
Halimah
Augustina
),
Kamil
binti
Abdullah
Kamil
(
TERMOHON
yang
amar/diktumnya nebyatakan, sebagai berikut : MENETAPKAN 1)
Menolak
permohonan sita harta bersama (marital beslag)
Termohon. 2)
Memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk melanjutkan
pemeriksaa perkara ini ;3)
Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;-
Membuktikan bahwa Pengadilan Agama
Jakarta Pusat telah menolak
untuk seluruhnya permohonan sita harta PEMOHON
dalam
No.249/Pdt.G/2007/PAJP,
perkara yang
bersama yang diajukan
permohonan diajukan
Cerai
TERMOHON
talak melawan
PEMOHON ;3.
Bukti T – 3 :Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara permohonan cerai talak No.249/Pdt.G/2007/PA.JP, tanggal 16 Januari 2008 antara Bambang Trihatmodjo bin H.M.Soeharto (PEMOHON) melwan Halimah Augustina Kamil binti Abdullah Kamil (TERMOHON), yang amar atau diktumnya menyatakan sebagai berikut: Mengadili 1. Mengabulkan Permohonan pemohon; 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Bambang Trihatmojo bin H.M. Soeharto) untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon (Halimah Augustina Kamil binti Abdullah Kamil) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap:
71 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan mut’ah sebesar
Rp.
400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada Termohon, yang dibayar
setelah
Pemohon
mengucapkan
ikrar
talak
dimuka
persidangan; 4. Menolak permohonan sita harta bersama (marital Beslag) Termohon 5. Membebankan kepada Pemohon untuk mebayar biaya perkara ini sebesar 506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah). Membuktikan, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan akhir perkara permohonan cerai talak antara Bambang Trihatmojo bin H.M.Soeharto (PEMOHON) melwan Halimah Augustina Kamil binti Abdullah
Kamil(TERMOHON)
amar/diktumnya
telah
telah
menolak
menjatuhkan
permohonan
sita
putusan harta
yang
bersama
(maritale beslag) yang diajukan Halimah Augustina Kamil binti Abdullah Kamil (TERMOHON) tersebut. 4.
Bukti T – 4 Surat Pemberitahuan pernyataan banding No.0249/Pdt.G/2007/ PAJP tertanggal 25 Februari 2008 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berisikan pada pokoknya, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada kuasa Bambang Trihatmojo (TERBANDING dahulu PEMOHON) , bahwa Halimah Augustina Kamil (Pembanding dahulu Termohon) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.
249/pdt.G/2007/PAJP
tanggal
16
Januari
2008
yang
amar/diktumya telah menolak permohonan sita harta bersama yang diajukan oleh Halimah Augustina Kamil (TERMOHON),membuktikan, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut belum mempunyai kekuatan hokum yang tetap(pasti) tetapi halimah augustina kamil (PEMOHON,dalam perkara ini) telah mengajukan permohonan sita marital (marital Beslag) yang sama dan serupa dengan permohonan sita harta bersama yang telah ditolak Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut,karenanya untuk menghindari putusan pengadilan yang saling bertentangan satu sama lain, maka permohonan sita marital (Maritale Beslag) yang diajukan PEMOHON ini menurut hokum sudah sepatutnya tidak dapat diterima. 5.
Bukti T – 5 Pendapat Prof.Subekti, SH, dalam bukunya “pokok-pokok hukum perdata”, cetakan XXVI,1994, penerbit PT.Intermasa, Jakarta, halaman 47, yang merumuskan sebagai berikut:
72 Pemisahan kekayaan yang oleh dituntut si istri ini, sudah banyak kehilangan artinya karena Undang-Uandang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan berasaskan pemisahan kekayaan, sebaliknya dari asas yang dianut BW, yaitu percampuran kekayaan (algehele gemeenschap van goederen) 6. Bukti T-6 : Pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Cetakan I, Edisi VII, Februari 2006, Penerbit Liberty Yogyakarta, Halaman 92, yang merumuskan sebagai berikut: Sita marital ini dapat dimohonkan Kepada Pengadilan Negeri oleh
seorang
istri
yang
tunduk
pada
B.W.,
selama
sengketa
perceraiannya di periksa di pengadilan, terhadap barang barang yang merupakan kesatuan harta kekayaan, untuk mencegah agar pihak lawannya tidak mengasingkan barang barang tersebut (ps.190 BW,823 Rv).jadi yang dapat mengajukan sita marital adalah si istri. Hal ini disebabkan karena menurut BW seorang istri dianggap tidak cakap , melakukan perbuatan hokum, untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan marital suaminya, maka sita marital ini disediakan bagi si istri, di Nederland sekarang ini, dimana seorang istri itu cakap melakukan perbuatan hokum, maka sita marital itu diajukan oleh pihak Penggugat dalam sengketa perceraian, jadi bukan hanya si istri. Oleh karena itu sementara penulis di Nederland lebih condong menggunakan sita matrimonial daripada sita marital. HIR tidsak mengenal sita marital ini, tetapi seperti yang dapat kita lihat di atas, sita marital ini diatur dalam Rv, didalam praktek peradilan sekarang ini sita marital tidak banyak dimanfaatkan; 7.
Bukti T-7 : Legal
Opinion
Permohonan
Sita
Marital
dari
Prof.
Dr.
Bernadette.M.Waluyo, SH.,MH.,CN, tertanggal 28 Mei 2008, pada pokoknya berpendapat, apabila telah diajukan permohonan cerai talak/gugatan cerai, maka tidak ndapat diajukan sita jaminan atas harta bersama atas dasar pasal 95 ayat (1) kompilasi Hukum Islam. Ahli Prof.Dr. Bernadette.M.Waluyo, SH.,MH.,CN telah menyampaikan pendapat tersebut pada hari selasa, tanggal 27 Mei 2008, dibawah sumpah dimuka persidangan Pengadilan Agama Jakarta nPusat yang
73 memeriksa dan mengadili perkara permohonan sita marital PEMOHON ini; 8. Bukti T-8 : Pendapat
hokum
permohonan
549/Pdt.G/2007/PA.JP
sita
antara
marital
Bambang
dalam
perkara
Trihatmodjo
No.
sebagai
TERMOHON melawan Halimah Augustina Kamil sebagai PEMOHON dari ahli Abdul Djamali, SH., tertanggal 6 Juni 2008, yang pada pokoknya berpendapat, sebagai berikut: - Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya merupakan himpunan atau
kumpulan
ketentuan
ketentuan
hukum
positif
tertentu,
digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam beracara di pengadilan agama menjadi pelengkap dari dasar hukum-hukum positifnya, karenanya ketentuan ketentuan dalam KHI itu tidak dapat dijadikan dasar hokum yang berdiri sendiri dalam gugatan ataupun permohonan yang disampaikan ke Pengadilan Agama; - Bahwa pasal 95 ayat (1) KHI tidak dapat dijadikan dasar hokum untuk mengajukan permohonann sita marital, karena sita marital hanya diatur dalam Rv, bukan dalam HIR yang merupakan hokum acara yang berlaku di pengadilan agama (Pasal 54 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) sehingga pengguganaan Pasal 95 ayat (1) KHI sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan sita marital adalah tidak tepat dan menyalahi kebenaran hukum . Ahli Abdul Djamali, SH telah menyampaikan pendapat tersebut pada hari
Selasa
tanggal
27
Mei
2008,
dibawah
sumapah
dimuka
persidangan Pengadilan Agama Jakarta pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sita marital PEMOHON ini. Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pihak Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, tentang fotokopi akta nikah Pemohon dengan Termohon, karena baik Pemohon maupun
Termohon
tidak
dapat
menunjukkan
persidangan, pihak Kantor Urusan Agama
Asli
Akta
Nikah
di
( KUA ) Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, diwakili oleh : Nama : Ahmad Fudhail, S.Hi bin H. Mudasi Yusuf, umur 45 tahun, pekerjaan penghulu di Kantor Urusan Agama Kec, Setiabudi Jakarta Pusat, (sekarang ini di KUA tidak ada wakil Ketua tetapi penghulu), beralamat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut :-
74 -
Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan nomor register 692/182/X/1981, hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 1981 yang menikahkan waktu itu Bapak Alm. Jajadi (Kepala KUA) dan yang menjadi saksi : Bapak H. Suharto dan Bapak Adam Malik.
-
Bahwa yaang bersangkutan dari KUA hanya diberikan Kutipan Akta Nikah, sedangkan Akta nikah ada di Kantor Urusan Agama. dan pada 2 bulan yang lalu ada utusan dari Bapak Bambang minta di legalisir Kutipan Akta.
Menimbang, bahwa
utusan Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut disamping memberikan keterangan secara lisan juga telah memperlihatkan Asli Register Surat Nikah Pemohon dan Termohon tersebut dipersidangan dan telah dilihat oleh para pihak serta telah memberikan kepada Majelis Hakim Fotokopi register akta nikah tersebut. Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatran,
juga telah
didengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang namanya tersebut dibawah ini :1.
Nama : H.M. Yahya Harahap, SH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -
Bahwa Bahwa, sita Marital satu rumpun dengan sita jaminan. Sedangkan Sita Eksekusi: sita terhadap barang untuk penjamin untuk memenuhi utang yang dilakukan baik dari pihak suami atau isteri.
-
Sedangkan menurut pasal 227 HIR Sita Jaminan, penjamin pembayaran utang yang diajukan Pemohon kepada Termohon satu rumpun dengan sita marital.
-
Sita Jaminan atau Sita Marital; Sita yang ditunjukan kepada barang tidak bergerak yang maksudnya untuk menjamin harta bersama agar tidak mengalami kehancuran, dan Sita Marital untuk menjamin keselamatan obyek harta bersama.
-
Harta Bersama: Adalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri, baik atas nama suami atau isteri ataupun tidak melihat siapa yang mencari.
-
Landasan Hukum dari Sita Marital: Pasal 190 BB dalam Undangudnang diatur dalam pasal 24 ayat 2 huruf C selama perkara perceraian Pemohon dengan Termohon dapat meminta agar tindakan menjamin harta bersama.
-
Pasal 24 ayat C berlaku dalam pasal 78 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan: selama proses perceraian dapat memita sita/tindakan menjaga harta bersama.
75 -
Bahwa Hasil dari KHI adalah dimulai dari Kepres, Lokakarya, Tap MPRS tahun 1966, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah Penetapan Menteri dan Tap MPR 20/2000.
-
Di perbolehkan mengajukan sita marital secara tersendiri artinya terlepas dari perkara cerai berdasarkan pasal 95 KHI.
-
Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum cukup mengatur harta bersama sehingga perlu disempurnakan lagi dengan pasal-pasal tersntu dalam KHI .
-
Bawha berdasarkan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI diatur menenai Sita jaminan terhadap harta bersama suami isteri yang dikaitkan dengan perkara perceraian, sehingga sita jaminan disini tidak berdiri sendiri tapi sipatnya assesoir.
-
Bahwa menurut pasal 95 KHI maksudnya untuk menyelamatkan harta bersama suami isteri, supaya tidak berpindah kepada pihak lain.
-
Bahwa sita marital adalah satu spicies dengan sita Jaminan, artinya sebutan sita marital dalam pasal 186 KUHPerdata telah dimodifikasi dengna sebuta sita jaminan dalam 95 KHI, artinya sita jaminan yang langsung dikaitkan dengan harta bersama suami isteri pasal 95 KHI itu lazim disebut dengan sita marital.
-
Bahwa alsan mengajukan sita marital pada dasarnya adalah adanya kekhawatiran yang beralasan dari salah satu pihak suami atau isterisebagaimana yang di jelaskan pada pasal 227 HIR, sedangkan boro, judi dan sebagainya adalah contoh-contoh semata.
-
Bahwa diterima atau tidaknya permohonan sita marital memang sangat tergantung pada pembuktian sebab pasal 163 HIR perlu diperhatikan oleh semua pihak.
-
Bahwa sebelum menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Termohon ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, kenapa ditolak permohonan sita maritalnya dalam perkara cerai itu ? apakah yang tidak terpenuhi syarat-syarat formil atau syarat-syarat materiil. Jawabannya bila yang tidak terpenuhi syarat-syarat formil mestinya amar putusan berbunyi tidak dapat diterima (NO), tapi bila yang tidak terpenuhi syarat-syarat materiil baru putusannya ditolak, karena dalam putusan terdahulu yang tidak terpenuhi hanya syarat-syarat –syarat formil umpanya, karena tidak diajukan dengan gugatan rekonpensi harusnya amar putusan Majelis Hakim tidak diterima, bukan ditolak, karena belum memeriksa pokok perkaranya dan belum sampai kepada acara pembuktian.
-
Bahwa tidak akan terjadi pertentangan putusan Majelis Hakim terdahulu dengan putusan Majelis Hakim perkara ini mengenai sita marital, malah saling menguatkan, artinya bila putusan cerainya dikabulkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, tetap saja putusan sita maritalnya syah, dan sebaliknya apabila cerainya ditolak, juga sita maritalnya syah, jadi tidak ada pertentangan dua putusan Majelis Hakim.
76
2.
-
Bahwa benar hukum acara Pengadilan Agama persis sama dengan hukum acara Pengadilan Negeri, kecuali yang diatur secara khusus, berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yaitu HIR dijawa dan Madura dan Rbg di luar Jawa dan Madura, namun bila hukum acara suatu perkara tidak terdapat dalam HIR dan Rbg, boleh dipakai hukum acara lain seperti Rv, contoh konkritnya mengenai gugatan intervensi, tidak dituar dalam HIR dan Rbg tapi diatur dalam Rv, begitu juga mengenai sita marital walaupun hukum acara diatur dalam Rv tapi dapat dipergunakan dalam memutus perkara ini, apalagi sita marital itu telah dimodoifikasi menjadi sita jaminan dalam pasal 95 KHI karena sita marital itu memang satu species dengan sita jaminan.
-
Bahwa walaupun sita marital jarang dipergunakan dewasa ini bukan berarti tidak boleh dipergunakan.
Nama : K.H. Nazri Adlani, MA, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-
Bahwa Kalau penggunaan harta tersebut tidak sesuai dengan penggunaan bersama, khawatir, maka menurut pasal 95 KHI boleh mengajukan Sita Marital/Sita Jaminan.
-
Bisa diajukan tanpa dikaitkan dengan perkara lain, yang maksudnya untuk menyelamatkan harta bersama.
-
Tidak bertetangan, karena pasal 95 KHI tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena maksud sita marital itu agar harta bersama terjaga dengan baik, dan tidak saling merugikan diantara suami isteri itu sesuai dengan prinsip-prinsip ayat Al Qur’an dalam surat Al Baqoroh ayat 279, yang intinya tidak saling merugikan.
-
Bahawa KHI untuk melengkapi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, malah merinci dan memperjelas Undang-undang Perkawinan agar sesuai dengan Hukum Islam.
-
Bahwa walaupun tanpa dikaitkan dengan perkara perceraiani pasal 95 KHI itu membolehkan mengajukan sita harta bersama secara tersendiri.
-
Bahwa alasan pengajuan Sita Marital cukup dengan adanya indikasi, bisa hilangnya harta bersama dan berpindah kepada pihak lain, jadi sifatnya menyelamatkan harta bersama itu. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut
Pemohon telah menghadirkan saksi ahlinya yang bernama : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH, telah memberikan keterangan dibawah sumphanya sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan sita marital di dalam hukum acara di Indonesia? 1. Sita marital merupakan sita khusus yang diterapkan terhadap
77 harta bersama suami-istri. Fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan jatuh ditangan pihak ketiga. Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, balk suami ataupun istri dilarang memindahkannya kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun. 2. Berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI, suami jawab untuk menjaga harta bersama perceraian harta bersama wajib dibagi dua KHI, sepanjang tidak ditentukan lain Perkawinan.
dan istri bertanggung dan apabila terjadi berdasarkan Pasal 97 di dalam Perjanjian
3. Di dalam BW sita marital itu dimohonkan ke Pengadilan Negeri oleh isteri, selama sengketa perceraian diperiksa di Pengadilan Negeri terhadap harta bersama untuk mencegah pihak lawan mengasingkan barang-barang itu (Pasal 190 BW, Pasal 823 Rv).Yang dapat meminta sita marital dalam BW hanya isteri, karena isteri tidak cakap melakukan tindakan hukum. Sita marital ini untuk melindungi isteri dari kekuasaan marital suaminya. Akan tetapi sekarang di Belanda misalnya isteri dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum, maka sitaan marital juga dapat dilakukanoleh suami. Di Indonesia berdasarkan pasal 31 UU No.1/1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami balk kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat. Masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 4. Sita Marital juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975. Khusus untuk masyarakat yang beragama Islam, sita marital diatur dalam Pasal 78 huruf c UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 95 serta 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. 5. Oleh sebab KHI mengatur secara khusus mengenai sita marital, maka hukum yang diberlakukan untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia mengenai harta bersama adalah Kompilasi Hukum Islam. 2.
Bagaimana keberlakuan KHI di Indonesia? 1. Alasan dibentuknya KHI adalah karena adanya ketidakseragaman pendapat di dalam hukum Islam sehingga perlu bagi pemerintah untuk memberikan suatu pedoman yang dapat digunakan oleh hakim dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia, yaitu KHI. 2. KHI berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan wajib digunakan oleh hakim-hakim dalam memutus perkara. Apabila sudah diatur di dalam KHI maka hakim tidak dapat berpendapat lain dengan merujuk pada suatu aliran di dalam hukum Islam, karena Judge Made Law hanya bisa dilakukan
78 apabila tidak ada hukumnya, apabila ada hukumnya, hukumnya Iah yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini KHI dapat dipandang sebagai lex spesialis. Sedemikian seriusnya pemerintah untuk memberlakukan KHI ini dapat dilihat dari setelah KHI ini keluar yaitu dalam bentuk INPRES No.1/1991, segera ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tentang Pelaksanaan KHI tersebut dan selanjutnya KEP Menag tersebut ditindak lanjuti lagi oleh Dirjen Peradilan Agama yang memerintahkan kepada seluruh hakim agar mempedomani dan. 3. memberlakukan KHI sebagai landasan hukum bagi masyarakat Islam dalam mengadili sengketa yang timbul. 3. Bagaimana tatacara pengajuan sita menurut hukum acara yang berlaku, khususnya mengenai sita marital? 1. Mengenai sita jaminan diatur dalam Pasal 227 HIR, yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung. 2. Sita Marital tidak diatur dalam HIR tetapi diatur oleh Rv, yaitu Pasal 823 Rv, yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan pasal 180 BW untuk melindungi harta bersama agar jangan dihilangkan dengan melakukan sita marital. 3. Khusus untuk sita marital terdapat pengaturannya di dalam Pasal 78 huruf c UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama junto Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 junto Pasal 95 dan 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. 4. Dalam hal ini, sita marital diajukan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, maupun tergugat. 5. Namun demikian, Pasal 95 KHI junto Pasal 186 KUHPerdata memungkinkan untuk mengajukan permohonan sita marital tanpa adanya permohonan gugatan cerai. Tujuan dari pengajuan sita marital ini adalah untuk melindungi harta bersama apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama selama perkawinan berlangsung. 4. Apakah pengajuan sita selalu bersifat assesoir? 1. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, tidak ada pengaturan khusus bahwa pengajuan sita harus selalu asesoir dengan gugatan pokok. 2. Bahwa dalam praktek yang berlaku umum, permohonan sita selalu diajukan dalam bentuk asesoir, namun Pasal 95 KHI mengatur secara khusus, yang mana pengajuan permohonan sita marital dapat dilakukan secara berdiri sendiri tanpa adanya permohonan gugatan cerai, karena dalam hal ini, tujuan pokok dari sita marital adalah
79
3.
4. 5.
6.
7.
menyelamatkan keutuhan harta bersama tanpa merusak ikatan hubungan keluarga. Bahwa permohonan sita marital yang diajukan berdasarkan Pasal 95 KHI, sifatnya jelas tidak assesoir karena tidak tergantung apakah terjadi perceraian atau tidak. Sita tetap dapat dilaksanakan karena tujuannya adalah untuk melindungi harta bersama saat perkawinan masih berlangsung clan apabila sekalipun terjadi perceraian, harta tersebut tetap dapat aman terbagi, karena pada saat perkawinan putus, maka baik suami ataupun istri berhak atas seperdua dari harta bersama, berdasarkan Pasal 97 KHI, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apakah hanya lembaga Pengadilan Tingkat Pertama yang Berwenang Memutus Sita? Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR, dikatakan permohonan sita diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang akan mengeluarkan putusan untuk memberi perintah supaya dilakukan penyitaan atas barangbarang. Hal ini berarti lembaga yang berwenang memeriksa permohonan sita adalah pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan memeriksa permohonan sita, akan tetapi hanya dapat menguatkan Putusan pengadilan tingkat pertama saja. Dalam hal pengadilan tingkat pertama memutus untuk mengabulkan permohonan sita, maka pengadilan tingkat banding tinggal menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama saja. Mengenai sita jaminan merupakan kewenangan pengadilan tingkat pertama tersebut, terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut: 1) Putusan MA No. 258 K/Sip/1973 tertanggal 20 November 1975, yang menyatakan sebagai berikut: "Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat'Terbanding dalam Kontra Memori Banding harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 262 RBg hal ini adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskannya dan Pengadilan Tinggi adalah instansi banding." 2) Putusan MA No. 1076 K/Sip/1979 tanggal 5 Mei 1976, yang menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan Tinggi tidak dapat secara ambtshalve menjatuhkan sita jaminan tambahan, sita jaminan tambahan harus diminta oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri. "
8. Bagaimana apabila permohonan sita pernah diajukan, yang mana putusannya sedang diperiksa di tingkat banding, kemudian terdapat permohonan sita yang diajukan secara terpisah, apakah putusan yang nantinya dikeluarkan Hakim akan saling bertentangan satu sama lain?
80 9. Bahwa harus dilihat, apakah permohonan sita yang telah pernah diputus, adalah putusan yang menolak permohonan sita karena tidak dipenuhinya syarat formil atau syarat materilnya. Apabila putusannya berisi ditolaknya sita marital yang didasarkan pada syarat formil, seperti contohnya, gugatan dinyatakan ditolak karena harusnya diajukan dalam bentuk gugatan rekonpensi, seharusnya permohonan sita dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi apabila yang tidak dipenuhi itu syarat materil maka sita akan ditolak. Apabila permohonan serupa diajukan lagi secara terpisah, tidak akan menimbulkan putusan yang saling bertentangan, namun justru bisa sejalan dan sating melengkapi. Hal ini disebabkan kalau misalnya gugatan perceraian di dalam perkara yang berjalan dikabulkan tetapi permohonan sita ditolak kemudian diajukan sita marital secara terpisah lalu dikabulkan, hal ini tidak akan bertentangan dengan dikabulkannya gugat cerai, karena sita marital dalam perkara yang kedua ini akan menjadi landasan pembagian harta bersama. Sebaliknya apabila gugatan perceraian ditolak dan sita marital dalam gugatan kedua diterima, maka perkawinan tetap utuh begitu pula harta bersama terselamatkan. Hal ini sejalan dengan pasal 95 KHI. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 95 KHI, permohonan sita marital dapat diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri tanpa adanya sengketa cerai, sehingga hal ini memungkinkan pengajuan gugatan atau permohonan sita, balk dengan rekonpensi maupun pengajuan permohonan sita yang berdiri sendiri. 11. Bagaimana pembuktian harta bersama dalam perkara permohonan sita marital? 12. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, terdapat dalil siapa yang mendalilkan, is hares membuktikan. Namun apabila terdapat dalii-dalil yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara logis, suatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Dengan kata lain, tidak ada bantahan dad pihak lawan, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan, karena tidak-membantah atau tidak menyangkal diartikan sebagai pengakuan. Dengan diakuinya dali-daid tersebut, maka pihak yang mendalilkan tersebut dibebaskan dad pembuktian; 13. Bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata jo Pasal 164 HIR, terdapat 5 alat bukti, yang terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, dalam pembuktian, tidak harus diperlukan adanya dokumen, namun dapat juga dibuktikan dengan saksi-saksi, maupun dengan persangkaan.
81 14. Bahwa pembuktian dalam perkara sita, termasuk sita marital yang diatur berdasarkan Pasal 95 KHI tidak seperti pembuktian pada perkara perdata dan cukup dengan adanya alat bukti persangkaan. Apalagi sita marital berdasarkan Pasal 95 KHI tujuannya adaiah untuk menyetamatkan harta bersama, maka tidak periu dibuktikan oteh pemohonnya bahwa harta tersebut adalah masuk harta bersama, lain hainya apabila harta tersebut nantinya akan dibagi dua sebagai akibat adanya perceraian metalui tuntutan pembagian harta. 5. Dapatkah dibuktikan adanya perbuatan yang merugikan harta bersama, misalnya persangkaan adanya pemborosan karena suami diketahul telah memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak?
Hakim dapat menggunakan alat bukti persangkaan bahwa telah terjadi perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama dengan mengacu pada fakta bahwa suami memiliki hubungan dengan wanita lain, yang telah dikaruniai seorang anak.
Lebih lanjut, bahwa berdasarkan Pasat 89 dan 90 KHI, baik suami atau istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Apabila kemudian diketahui suami memiliki hubungan dengan wanita lain, tentunya ada persangkaan suami dapat
melakukan
perbuatan
yang
membahayakan
harta bersama.
Demikian pendapat hukum saya ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan
mengenal
permohonan
sita
martial yang diajukan berdasarkan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara No.549/Pdt.G/2007/PA.JP;
Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi ahlinya, masing-masing bernama : 1.
Nama : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, MH, CN, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :1. Pasal 95 KHI menyatakan: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 (2), suami atau
isteri
dapat
meminta
Pengadilan
Agama
untuk
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
82 permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dsb. (Cetak Tebal BW). Pasal ini adalah pasal yang dapat digunakan oleh suami atau istri balk sebagai penggugat atau tergugat, untuk menyelamatkan harta bersama suami dan istri. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan pasal ini adalah: a. Apabila yang dimohonkan adalah sita jaminan (BUKAN sita marital
sebagaimana
dimohonkan
dalam
permohonan
kuasa pemohon No 549/ PDT/2007/PAJP, tanggal 12 November 2007, karena sita marital HANYA dikenal di dalam Rv dan berlaku bagi orang yang baginya berlaku KUH.Perdata), dan b. Tanpa adanya gugatan perceraian (BUKAN terpisah dari gugatan perceraian, seperti pendapat dari kuasa hukum pemohon), dan c. Hanya terhadap harta bersama, dan d. Suami atau istri melakukan perbuatan judi, mabuk, boros, dsb. yang merugikan dan membahayakan harta bersama. (hal ini harus dibuktikan oleh penggugat). Jadi pasal ini SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai
dasar
hukum
untuk
mengajukan
permohonan
penyelamatan harta bersama, karena: a. Permohonan yang diajukan adalah sita marital; b. Gugatan perceraian antara pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) sedang berlangsung; Kalau
Pengadilan
Agama
mengabulkan
permohonan
ini,
berarti Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum. Kalau kuasa pemohon hendak menyelematkan harta bersama, maka pasal yang paling cocok adalah Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 (2) KHI, yang menyatakan: a. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975: Selama
berlangsungnya
gugatan
perceraian
atas
permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan
hal-hal
yang
perlu
untuk
menjamin
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. (Cetak tebal BMW)
83 b. Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI: Selama
berlangsungnya
gugatan
perceraian
atas
permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.. (Cetak tebal BMW)
Disebutkan pasal yang paling cocok, karena permohonan penyelematan harta bersama oleh kuasa pemohon dilakukan SELAMA GUGATAN PERCERAIAN BERLANGSUNG; Sekalipun
demikian
berdasarkan
pasal
ini
tidak
dapat
dimintakan sita jaminan (apalagi sita marital), karena yang dapat dimintakan oleh kuasa pemohon HANYA HAL-HAL YANG
PERLU
untuk
menjamin
terpeliharanya
barang-
barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (sekali lag! BUKAN SITA JAMINAN DAN/ATAU
SITA
MARITAL
SEPERTI
DIAJUKAN.OLEH
KUASA PEMOHON). HAL-HAL YANG PERLU yang dapat dimintakan oleh kuasa Pemohon, antara lain: a. Pencatatan harta bersama dan/atau harta asal masingmasing pihak oleh Pengadilan Agama; b. Sekestrasi (penitipan barang kepada pihak ketiga atas perintah hakim atau atas kesepakatan kedua pihak) sebagaimana diatur dalam Pasal 1730 dst KUH.Perdata. 2.
Nama : Abdul Djamali, SH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan KOMPILASI, adalah HIMPUNAN, KUMPULAN. Himpunan atau kumpulan yang berkenaan dengan hukum
,
berarti
menghimpun
/
mengumpulkan
ketentuan-
ketentuan hukum positif dalam I (satu) kitab yang diambil dari peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang sejenis . Di Indonesia sekarang ini ada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang baru . Isinya seharusnya terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum
84 positif Islam sesuai dengan kata "Islam" yang digunakan sebagai judulnya
.
Tetapi
ternyata
pembuatkan
mencampur
dengan
ketentuan-ketentuan hukum dalam aturan hukum lain bahkan fiqih sebagai jabaran dari Mazhab atas Hadits Nabi (contoh : pasal 105 KHI) . KHI yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum positif bidang Perkawinan dicampur dengan sebagian ketentuan-ketentuan hukum positf yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , tentang Perkawinan ( WP ) , juga penjabaran dari Mazhab ata: Hadits Nabi Muhammad, selain bidang Waris , dan Wakaf, bahwa memperhatikan arti kompilasi sebagai himpunan / kumpulan, maka KHI itu bukanlah sumber hukum sebagaimana layaknya Undang-undang dan sejenisnya walau pun isinya berupa ketentuanketentuan hukum sebagai petikan dari aturan hukum positif . Berarti bukanlah sumber hukum. . Kalau ada pendapat yang pernyataan bahwa KHI itu merupakan hukum positif dan hares berlaku umum , berarti di negara ini ada dualistis hukum positif sejenis . Pendapat seperti itu menyamakan secara berdampingan dan bersamaan ketentuanketentuan hukum positif dalam ayat-ayat Quran , Hadits , dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dengan KHI berlaku umum, karena tidak mengert arti yang sebenarnya dari kompilasi itu . Apalagi kalau menggunakan Instruksi Preside Nomor I Tahun 1991 , tertanggal 1 Juni 1991 , yang ditindak lanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991 , tertanggal 22 Juli 1991 , dan dijadikan dasar hukum berlakunya KHI sebagai hukum positif menunjukkan kekelirian yang sangat besar . Di negara ini Presiden , apalagi Menteri , tidak ada wewenang
untuk
menyatakan
secara
sendiri
membuat
dan
memberlakukan aturan tertentu sebagai hukum positif klecuali dalam
keadaan
darurat
Presiden
dapat
membuat
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang . Kalau KHI dinyatakan sebagai hukum positif selain berlaku dualistis hukum juga menurut ilmu pengetahuan hukum , maka hukum positif lama tidak berlaku lagi karena sudah ada aturan hukum bare yang sejenis sebagai penggantinya ( lus Constitutum tidak berlaku lagi setelah lus Constituendum dinyatakan berlaku sebagai lus Constitutum bare) . Jadi ayat-ayat tertentu dalam Quran Hadits , dan ketentuanketentuan tertentu dalam Undang-undang Perkawinan berarti tidak berlaku lagi kalau KHI dinyatakan sebagai hukum positif ; Bahwa KHI itu bertujuan untuk memudahkan umat Islam Indonesia dalam melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
85 bagi mereka agar kalau terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik , karena fungsi KHI sebagai pelengkap dari ketentuanketentuan hukum positif yang ada dalam sumber hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Maksudnya, kalau ada sengketa dalam lapangan munakahat, bidang perkawinan tentang perceraian, maka permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan agama wajib mencantumkan selain alasan juga dasar hukumnya dalam sumber hukum ayat tertentu dalam Quran atau Hadits dan ketentuan
tertentu
dari
Undang-undang
Perkawinan
,
dan
dilengkapi dengan pasal tertentu ( yang ada kaitannya dengan sengketa)
dari
KHI
;
sebab
fungsi
utama
KHI
itu
untuk
memudahkan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara yang dihadapi agar dapat memutuskan gugatan atau menetapkan permohonan secara benar dengan acuan dalam KHI itu; Jadi ketentuan-ketentuan dalam KHI itu tidak dapat dijadikan dasar hukum yang berdiri sendiri dalam gugatan atau pun permohonan yang disampaikan ke pengadilan agama . Maksudnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar hukum , karena hanya merupakan pedoman ; Bahwa kalau pasal 95 KHI dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan sita marital , hal itu sangat menyalahi kebenaran hukum . Berkaitan dengan permohonan sita marital yang diajukan, sebenarnya
salah
jalan
karena
suatu
permohonan
itu
menggunakan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ( RV ) yang pada masanya hanya berlaku bagi golongan Eropa di Hindia Belanda. Sedangkan bagi golongan Indonesia berlaku Herziene Inlands Reglement ( HIR) yang sampai sekarang tetap berlaku menjadi hukum acara di peradilan umum , dan juga bagi peradilan agama selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama ( pasal 54 nya) . Tetapi dalam HIR ( pasal 226 dan 227 ) bukan permohonan melainkan gugatan untuk sita marital terhadap harta bersama ( apalagi menggunakan KHI) ; Bahwa berkenaan dengan harta bersama dalam keluarga, hukum
86 Islam pun mengenal harta bersama itu . Tetapi menurut mazhab Imamiyah dan Hanafi yang dimaksud dengan harta bersama suami-istri adalah harta yang digunakan bersama-sama. Kalau terjadi sengketa kepemilikannya maka pihak yang mengaku miliknya wajib membuktikan dan kalau tidak dapat membuktikan wajib mengucapkan sumpah, kalaudilakukan baru dirinya sebagai pemilik yang sah . Hal ini tentunya didasarkan kepada kewajiban suami dalam keluarga adalah mencari nafkah. Hasil nafkah digunakan untuk anak sebagai keturunan , kemudian istri sah , dan binatang peliharaannya . Jadi istri tidak serta merta menjadi pemilik harta hasil nafkah suami walau pun dipakai bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 1.
Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) hanya merupakan himpunan atau kumpulan ketentuan-ketentuan hukum positif tertentu , digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam beracara di Pengadilan Agama dan menjadi pelengkap dari dasar hukum hukum positifnya.
2.
Presiden melalui Instruksinya dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama tentang KHI , tidak berarti KHI itu sebagai sumber hukum yang ketentuan-ketentuannya merupakan hukum positif , karena baik Presiden mau pun Menteri Agama itu tidak ada wewenang menyatakan
bahwa
KHI
sebagai
Undang-undang
atau
dfisamakan kedudukannya dengan Undang-undang. 3.
Walau pun hukum Islam mengenal harta berssama suami-istri selama perkawinan berj alan , tetapi kalau terj adi sengketa atas harta
itu
maka
bagi
yeng
mengaku
hak
miliknya
wajib
membuktikan kebenarannya . 4.
Kalau sita marital diajukan melalui permohonan di Pengadilan Agama, sudah pasti tidak tepat, karena dalam beracara pengadilan menggunakan Herziene Inlands Reglement ( HIR) dan bukan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ( RV) ..
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan peletakan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) terhadap obyek beberapa harta bersama Pemohon dengan Termohon yang nyata-nyata sudah terbukti dipersidangan, sesuai sesuai dengan penetapan Sita tanggal 24 Juni 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2008/PA.JP ;Menimbang, bahwa atas penetapan sita Majelis Hakim tersebut telah diletakkan sita jaminan
oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
87 Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Jurusita Pengadilan Agama Cibinong terhadap beberapa obyek harta bersama Termohon, yang ringkasnya sebagaimana dimuat
Pemohon dengan
dalam berita acara sita
jaminan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama yang berwenang tersebut;Menimbang, bahwa
Pemohon
sesuai dengan suratnya tanggal
telah menyampaikan kesimpulan,
16 September 2008
sebagaimana yang
dimuat dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa
Termohon
sesuai dengan suratnya tanggal
telah menyampaikan kesimpulan,
16 September 2008
sebagaimana yang
dimuat dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa selanjuynya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa, permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon dan Dupliknya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sita marital yang berarti berkaitan dengan harta bersama suami isteri adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara legal formal termasuk menjadi wewenang Pengadilan Agama; DALAM EKSEPSI :Menimbang bahwa, Termohon mengajukan eksepsi
dalam perkara ini
dengan alasan-alasan sebagai berikut :1.
Untuk menghindari Putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu sama lain, maka permohonan Sita Marital ( Marital Beslag )
yang
diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon telah mengajukan permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) pertama dalam perkara izin thalak yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, dengan Nomor : 249/Pdt.G/2007/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
dan telah ditolak oleh Majelis Hakim
dengan
Nomor
putusan diatas dalam Putusan Sela tanggal 24 Oktober 2007 ( Bukti T- 1
88 dan T – 2
)
dan dimuat lagi dalam Putusan akhir pada tanggal 16
Januari 2008 ( Bukti T-3 ) dan Putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, karena pihak Pemohon mengajukan banding ( Bukti P.4 ); Menimbang bahwa,
untuk menjawab alasan eksepsi Termohon
tersebut Kuasa Hukum Termohon sendiri telah menanyakanna kepada saksi ahli H.M. Yahya Harahap, SH, dipersidangan yang dijawab oleh saksi ahli dengan pertanyaan juga kepada penanya……… kenapa ditolak yang tidak
? apakah
terpenuhi syarat-syarat formil atau syarat-syarat materiil ?
dijawab oleh penanya “ syarat-syarat formil “ dijawab lagi oleh saksi ahli “ Bila yang tidak terpenuhi syarat-yarat formil mestinya dinyatakan dapat diterima
tidak
( NO = Niet ontvankelijk Verklaard ), bukan ditolak,
lain
halnya bila yang tidak terpenuhi syarat-syarat materiil “, selanjutnya saksi ahli menjelaskan , tidak bertentangan yang dalam proses banding tersebut, Beslag )
itu sifatnya
perkara
ini dengan putusan cerai
sebab Sita Jaminan
( Conservatoir
adanya jaminan secara legal formal terhadap harta
bersama yang diperoleh
dan
didapat oleh Pemohon
selama perkawinan, bila cerainya dikabulkan
dengan Termohon
oleh Pengadilan yang lebih
tinggi tetap saja Sita Marital ( Marital Beslag ) itu sah, dan bila cerainya ditolak juga sitanya sah,
karena pasal 95
membolehkan
demikian,
hal
yang
Kompilasi Hukum Islam
kesimpulannya
tidak
akan
itu
terjadi
pertentangan dua putusan Pengadilan ;Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan
saksi ahli
Bapak H.M. Yahya Harahap, SH, itu, sebab saksi ahli benar-benar memahami pasal 95 KHI itu, karena secara historis saksi ahli punya peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 itu,
karena saksi ahli ( H.M.Yahya Harahap, SH ) setidak-tidaknya
mempunyai 3 ( tiga ) peran penting, yaitu pertama sebagai Ketua ( Pimpinan ) sidang komisi hukum perkawinan, bahwa masalah harta bersama dan Sita Marital ( Marital Beslag ) ini erat kaitannya dengan
bidang hukum
perkawinan, kedua, beliau juga pelaksana bidang wawancara
dengan
responden, ketiga, beliau juga termasuk “ tim kecil “ yang merupakan tim inti dengan pimpinan umum Prof. H. Bustanul Arifin, SH, sebagaimana yang diuraikan panjang lebar dalam buku “ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia “ yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1993, oleh sebab itu keterangan saksi ahli ini menurut pendapat Majelis Hakim mempunyai nilai lebih dan sangat kuat nilai kesaksianya, karena saksi ahli termasuk seorang tokoh penting dalam rangka lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut ;Menimbang bahwa, pendapat saksi ahli Bapak H.M. Yahya Harahap, SH itu juga didukung oleh saksi ahli K.H.Nazri Adlani,MA, yang beliau dulu pernah menjadi Rektor IAIN Medan,
dan sekarang menjadi Ketua Majelis
Ulama Indonesia Pusat, menurut beliau pasala 95 KHI itu mengatur tentang
89 Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang diajukan oleh Suami atau Isteri untuk menjamin harta bersama, agar terjamin keamanan harta bersama itu, sehingga tidak terjadi dikemudian hari didahului oleh
kerugian salah satu pihak, yang
adanya kekhawatiran terancamnya keselamatan harta
bersama itu, hal itu didasari oleh ayat
Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqoroh
ayat 279, yang intinya manusia tidak boleh saling merugikan , termasuk antara suami isteri, selanjutnya saksi ahli menjelaskan bahwa harta bersama itu
disebut dalam Hukum Islam dengan “ Syirkah “ dan pasal 95 KHI
dimaksudkan melindungi harta syirkah itu, tidak harus dikaitkan dengan perkara cerai, artinya dengan tanpa adanya perkara cerai permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) itu boleh diajukan
oleh suami atau isteri secara
tersendiri ;Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 154 HIR Majelis Hakim telah mengangkat
2 (dua) orang saksi ahli masing-masing Bpk. H.M. Yahya
Harahap,SH dan Bpk. KH.Nazri Adlani, MA, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan ahli untuk menyelesaikan perkara ini, antara lain sebagaimana diuraikan dalam putusan ini ;Menimbang bahwa, saksi ahli Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH, sependapat dengan
saksi ahli H.M. Yahya Harahap, SH,
dan KH.Nazri
Adlani,MA tersebut yang intinya perkara aquo tidak saling bertentangan dengan perkara izin thalak yang dalam proses banding tersebut, selanjutnya saksi ahli menjelaskan sebagai berikut : “ …. Apabila putusannya berisi ditolaknya Sita Marital ( Marital Beslag ) yang didasarkan pada syarat formil , seperti contohnya, gugatan dinyatakan ditolak
karena harusnya diajukan
dalam bentuk gugatan rekonpensi, seharusnya permohonan sita dinyatakan tidak dapat diterima , tetapi apabila yang tidak dipenuhi itu syarat materiil maka sita akan ditolak,
apabila permohonan serupa diajukan lagi
secara
terpisah tidak akan menimbulkan putusan yang bertentangan “ karena pasal 95 KHI menurut saksi membolehkan Sita Marital ( Marital Beslag )
secara
terpisah dan berdiri sendiri tanpa adanya permohonan atau gugatan cerai ;Menimbang bahwa, Majelis Hakim
sependapat dengan
tiga orang
saksi ahli tersebut diatas, karena pasal 95 KHI itu jelas-jelas membolehkan suami atau isteri meminta Pengadilan Agama (
Conservatoir
Beslag
)atas
harta
meletakkan Sita
bersama
tanpa
Jaminan adanya
permohonan/gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama itu ; Menimbang bahwa,
berdasarkan pasal 227 HIR yang berbunyi “…..
maka atas permintaan orang yang berkepentingan maka Ketua Pengadilan Negeri ( baca Pengadilan Agama ) dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan orang itu
90 ( Sita Jaminan )
……… “ dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan
meletakkan Sita
Jaminan ( Conservatoir Beslag ), termasuk Sita Harta
Bersama suami isteri ( Sita Marital ) sebagaimana dijelaskan pada pasal 95 Kompilasi Hukum Islam disebut dengan Sita Jaminan , sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama, termasuk Pengadilan Agama yang berarti Pengadilan
tingkat banding
dan tingkat kasasi tidak diberi
kewenangan secara langsung meletakkan Sita
Jaminan ( Conservatoir
Berslag ) tersebut, oleh sebab itu secara logika hukum, bila perkara izin thalak yang sedang dalam proses banding itu seandainya dikuatkan
oleh
Pengadilan Tinggi Agama, yang berarti permohonan cerainya dikabulkan dan Sita Maritalnya
( Marital Beslag )
ditolak, maka tidak akan bertentangan
dengan perkara ini, sebab perkara ini Kompilasi Hukum Islam
berdiri sendiri berdasarkan pasal 95
yang merupakan modifikasi dari
pasal 186
KUHPerdata, tapi bila putusan perkara yang sedang dalam proses banding itu seandainya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berarti cerainya ditolak, dan dikabulkan,
bisa saja permohonan tentulah
Sita Maritalnya
Pengadilan Tinggi Agama
( Marital Beslag ) akan perintahkan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Marital
( Marital
Beslag ) terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, dan dengan adanya putusan Sita Marital ( Marital Beslag ) ini sangat membantu dan sudah sedia payung sebelum hujan ;Menimbang bahwa, bukti ( T-2 ) yang dijadikan bukti oleh Termohon merupakan Penetapan
( sela )
Perkara
Nomor : 249/Pdt.G/2007/PA.JP
dengan maksud tidak menilai suatu putusan hakim, tetapi sekedar member pertimbangan dalam perkara ini, memang benar dalam amarnya berbunyi “ Menolak permohonan sita harta bersama ( Marital Beslag ) Termohon “ dan amar yang sama tercantum lagi dalam Putusan akhir tanggal 16 Januari 2008 ( Bukti T – 3 ) , dalam pertimbangan hukumnya memang karena tidak terpenuhi ketentuan hukum formal yang hendaknya dibuat dalam gugatan balik sesuai dengan pasal 132 huruf
( b ) HIR, dan sama sekali belum
membahas pokok perkara harta bersama tersebut dan belum sampai kepada acara pembuktian mengenai harta bersama, yang berarti bukan ketentuan hukum materiilnya yang tidak terpenuhi, oleh sebab itu bila diukur dengan pendapat saksi ahli H.M. Yahya Harahap, SH, dan Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH. MH, hendaknya amar putusan secara hokum normativ berbunyi “ tidak dapat diterima ( NO )” jangan ditolak, atau dengan kata lain amar putusan tersebut “ berlebihan “ sehingga tidak dapat dijadikan pijakan hukum, dan tidak mengikat perkara ini ;Menimbang bahwa, saksi ahli yang diajukan oleh Termohon Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, MH, CN punya pendapat yang berbeda dengan tiga orang saksi ahli diatas,
inti pendapat saksi ahli yang keempat ini ialah
91 permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta bersama tidak dapat diajukan berdiri sendiri, terlepas dari permohonan atau gugatan lain, sebab Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) itu sipatnya “ Assesoir “ dan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu harus dikaitkan dengan pasal 24 ayat (2) huruf ( c ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat ( 2 ) huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, karena menurt pemahaman saksi ahli
kalimat “ ………
tanpa adanya
permohonan gugatan cerai
……………..” dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu
tidak berarti “
terpisah dari gugatan cerai “, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan saksi ahli yang keempat ini, sebab sudah jelas pasal 24 ayat
( 2 ) huruf (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat ( 2 ) huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam
tidak harus dikaitkan dengan pasal 95
Kompilasi Hukum, tapi pemahamannya Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) menurut pasal 24 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Peraturan Pememrintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat ( 2 ) huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam sifatnya “ Assesoir “ dengan pokok perkara cerai, baik cerai thalak atau cerai gugat, sebab dalam ayat ( 2 ) itu
tercantum kalimat “
selama berlangsungnya
gugatan perceraian ……………………. “ Pengadilan Agama atas permohonan suami dan isteri dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya
barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri
……………dst “ termasuk permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta bersama, dan hal itu sudah berjalan dalam praktek Pengadilan Agama selama ini, dan sudah lazim ketentuan pasal 24 ayat ( 2 )
hurup ( c ) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 136 ayat ( 2 )
hurup
( b )
itu dijadikan
landasan hukum Sita Jaminan ( Conservatoir
Beslag ) , yang sipatnya “ Assesoir “ pemahaman
kepada gugatan cerai,
pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu sudah jelas
sedangkan mengatur
permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta bersama yang terlepas dari
perkara cerai, atau dengan kata lain Sita Jaminan
( Conservatoir Beslag ) yang berdiri
sendiri walaupun suami isteri belum
bercerai ;Menimbang bahwa, oleh karena jalan pikiran saksi ahli yang keempat ini harus mengaitkan pengertian pasal 24 ayat ( 2 ) hurup ( c ) Peraturan Pemerintah
tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2 )
hurup ( b ) Kompilasi
Hukum Islam dengan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pasal-pasal itu sama pengertiannya, yakni mengatur Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang dikaitkan dengan perkara cerai dan lain-lain, maka diartikanlah kalimat “ ………………… hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami isteri …………….. dst“ dalam pasal tersebut diatas “ bukan Sita Jaminan atau bukan Sita Marital “ tapi diartikan lain, seperti a. Pencatatan Harta bersama oleh Pengadilan Agama, b. Skestrasi ( Penitipan barang kepada pihak ketiga atas perintah hakim atau
92 kesepakatan kedua pihak ) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1730 Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata,
dst,
namun
Majelis
Hakim
tidak
sependapat dengan saksi ahli tersebut, karena kedua pasal tersebut justru sudah lazim digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama sebagai dasar hukum Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) , “ yang sifatnya assesoir dengan pokok perkara cerai “, dan mengeluarkankan Sita Jaminan
( Conservatoir
Beslag ) dari kedua pasal tersebut diatas tidak ada dasar hukumnya ; Menimbang bahwa,
saksi ahli
yang keempat ini juga menjelaskan
pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu menyebut “ Sita Jaminan “ bukan Sita Marital, karena Sita Marital hanya dikenal dalam Rv dan berlaku bagi orang yang baginya berlaku
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun
menurut pendapat saksi ahli H.M. Yahya Harahap, SH, bahwa, penyebutan Sita Marital
dengan Sita Jaminan dalam harta bersama
masalah, “ sebab Sita Marital
dalam pasal 186
tidaklah jadi
Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dengan Sita Jaminan dalam pasal 95 Kompilasi hHukum Islam itu satu species “, sebab obyeknya sama
harta bersama , memang
dasar pikiran pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu diilhami oleh pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam itu merupakan modifikasi
Pasal 95
dari pasal 186 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, maksudanya untuk melindungi harta bersama dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan salah satu pihak suami atau istri, dan Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, SH,
itu karena beliau
saksi ahli H.M.
dipandang punya keunggulan
tersendiri, yaitu beliau menjadi “ Ketua Komisi Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membidangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam “, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain itu beliau dipandang lebih tahu
mengenai asal
mula “ Modifikasi “ pasal 186 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata menjadi pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dengan merubah istilah
“ Sita Marital “
pada pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menjadi
istilah “ Sita Jaminan “ pada pasal 95 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 227 HIR ;Menimbang bahwa, saksi ahli
yang kelima
yang dihadirkan
oleh
Termohon ialah Abdul Djamali, SH, pendapat saksi ahli ini sangat berbeda lagi dari pendapat saksi-saksi ahli lainnya, yang dapat disimpulkan
telah
menafikan substansi Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan, hal itu dapat dipahami dari ungkapannya bahwa “ ……. KHI ( Kompilasi Hukum Islam ) itu bukanlah sumber hukum “ dan ungkapannya selanjutnya antara lain sebagai berikut “ ……. Menggunakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
tertanggal 1 Juni 1991, yang ditindak lanjuti
oleh Menteri Agama
dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991 dan dijadikan dasar hukum berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai
93 hukum
positip
menunjukkan
kekeliruan
yang
sangat
besar
“
dan
Ungkapannya berikut “ …… bahwa kalau pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan Sita Marital hal itu sangat menyalahi kebenaran hukum “ sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi ahli ini tidak menjawab masalah Marital ini,
prinsip perkara permohonan Sita
bahkan telah menyimpang dari pokok masalah, sehingga
keterangannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara ini, padahal sudah suatu fakta Pengadilan Agama sampai tingkat Agung Republik
Indonesia
telah lama menerapkan ketentuan Kompilasi
Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang menjadi Pengadilan Agama,
Mahkamah wewenang
dan pembuatan Kompilasi Hukum Islam itu telah
melibatkan banyak pakar hukum dan perguruan tinggi, terutama IAIN dan semua ulama di Indonesia,
sehingga dapat dikatakan Kompilasi Hukum
Islam itu sudah menjadi “ Ijma’ Ulama Indonesia “, sedangkan penjelasan saksi ahli ini mengenai suasana hukum di Indonesia tahun 1760 Masehi seperti apa yang diuraikan saksi dengan istilah “ Bepakem “ dan “ Mamacak “ yang mengarah kepada “ teori resepsi “ tentulah kenangan sejarah hukum masa lalu, tidak sesuai lagi dengan hukum yang ada dewasa ini ;Menimbang, bawa, sebagai pembanding dari pendapat saksi ahli Abdul Djamali, SH tersebut, yang seolah-olah mengatakan Kompilasi Hukum Islam itu bukanlah hukum positif, ada baiknya diambilkan pendapat pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Ismail Suny , yang mengatakan bahwa landasan hukum Kompilasi Hukum Islam itu adalah Inpres No.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dan dasar hukum Inpres itu adalah pasal 4 ayat ( 1 ) undangundang dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan
dengan apakah dinamakan Keputusan Presiden
Instruksi Presiden kedudukan
atau
hukumnya adalah sama ( lihat buku
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penyusun H.Abd. Rahman, SH, MH hal 53, penebit CV Akademika Pressindo tahun 1992 ), dengan demikain jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu termasuk hukum positif di Indonesia yang sipatnya mengikat kepada semua pihak, tidak bisa diabaikan begitu saja, dan Majelis sependapat dengan Prof. Dr. Ismail Sunny tersebut ;Menimbang, bahwa
Majelis Hakim juga tidak sependapat
dengan
pendapat saksi ahli Abdul Djamali, SH yang menyebut KHI itu
sebagai
Pedoman saja ! dengan pengertian tidak harus dipatuhi, tapi Majelis Hakim berpendapat ungkapan yang berbunyi
KHI sebagai pedoman dengan
pengertian haruslah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebab seseorang yang tidak mengindahkan pedoman tentulah ia akan kehilangan arah dan akan tersesat. Menimbang bahwa,
Majelis Hakim berpendapat,
Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976, yang
94 dijadikan dalil Eksepsi Termohon tidak
relevan dengan perkara ini, sebab
pasal 95 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan hukum tersendiri dan dapat di katakan Lex Spesialis bagi Pengadilan Agama Jaminan
mengenai Sita
terhadap harta bersama suami isteri yang terlepas dari perkara
cerai atau harta bersama;2. Alasan eksepsi Termohon yang kedua adalah, Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) Pemohon tidak jelas ( Obscur Libel ) ;
Menimbang
bahwa,
diantara
alasan
Termohon
menyatakan
permohonan Pemohon tidak jelas ialah bentuk format permohonan, apakah format permohonan murni ( Voluntair ) atau gugatan ( Contentius ), sebab Pemohon menggunakan istilah “ Pemohon “ dan “ Termohon “ dan dalam petitum , Mohon Pengadilan Agama Jakarta Pusat “ menetapkan “ ……… dst, dilain pihak Pengadilan
Agama Jakarta Pusat mendaftarkan perkara ini
dengan kode gugatan ( Pdt.G ), namun Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon sudah jelas, yaitu mohon diletakkan Sita jaminan pada harta bersama Pemohon dengan
Termohon dan dinyatakan sita
tersebut sah dan berharga, dan dari segi formatnya memang pemeriksaan perkara ini dengan acara perkara gugatan ( Contentius ) , dengan beberapa alasan, antara lain yakni harta bersama
pertama karena memang
substansinya
contentious,
yang terdiri dari dua orang yaitu suami dan isteri,
sehingga tidak dapat diperlakukan secara “ voluntair murni “ (permohonan sepihak saja, ) artinya dalam perkara ini tidak mungkin meninggalkan pihak Termohon selaku suami Pemohon, kedua dengan demikian pemeriksaannya akan lebih transparan. lebih adil, dan lebih menjamin hak-hak para pihak, dengan
memberikan hak kepada pihak
Termohon mengemukakan dalil-
dalilnya, dan akan lebih menjamin kepastian hukum apalagi dalam acara pembuktian yang mempunyai peranan penting pada suatu perkara, dapat diberikan hak yang
sama antara Pemohon dengan Termohon agar tidak
terjadi salah sita, dan lain-lain, karena semua bukti telah diuji dan diteliti oleh para pihak dipersidangan ;Menimbang bahwa, saksi ahli
bapak H.M. Yahya Harahap, SH,
mengatakan yang intinya “ pemeriksaan perkara ini haruslah kontradiktif ( Contensius ), dengan melibatkan pihak Termohon “ karena terdiri dari dua pihak, maka pendapat saksi ahli ini telah membenarkan pemeriksaan perkara ini secara contentious tepat diberi kode “ Pdt.G “ ;Menimbang bahwa, mengenai format yang yang dipakai dalam surat permohonan Pemohon dengan istilah “ Pemohon “ dan “ Termohon “ dalam perkara ini tidaklah
mengurangi nilai pemeriksaan perkara dengan cara
contentious, sebab perkara
izin thalak umpamanya di Pengadilan Agama
95 memang memakai istilah “ Pemohon “ dan “ Termohon “ juga, berdasarkan pasal 66 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, dan hal tersebut merupakan salah satu Lex Spesialis hukum acara pada Pengadilan Agama,
walaupun secara umum
hukum acara Pengadilan Agama persis sama dengan hukum acara pada peradilan umum berdasarkan pasal 54 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006;Menimbang bawah, secara teori hukum dimungkinkan perkara menjadi “ Voluntair Murni “ dengan syarat Termohon mau menepatkan dirinya sebagai Pemohon II, yang berarti pihak Termohon setuju dengan permohona sita marital yang diajukan oleh Pemohon I, tapi faktanya Termohon tidak bersedia didudukan statusnya dalam perkara ini menjadi Pemohon II, karena terlihat dari jawaban Termohon ternyata sangat kontras dengan permohonan Pemohon, dan semua dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon,
oleh
sebab itu sudah tepat pemeriksaan perkara ini bersifat Contentius dengan kode “ Pdt.G “ ;Menimbag bahwa dengan
uraian diatas telah tepat dan beralasan
hukum untuk menolak eksepsi Termohon ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon membenarkan
telah
melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum Islam pada tanggal 24 Oktober 1981 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Agama
( KUA ) Kecamatan Setia Budi, Jakarta
Selatan,
Kantor Urusan sesuai dengan
salinan Fotokopi Akta nikah Nomor : 692/182/X/1981 tertanggal 24 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ( Bukti
P- 1 ) ;-
Menimbang bahwa, baik Pemohon maupun Termohon dipersidangan hanya dapat memperlihatkan fotokopi salinan akta nikahnya saja, yang telah bermeterai cukup,
artinya
kedua pihak tidak dapat memperlihatkan asli
salinan Kutipan Akta Nikah itu dipersidangan, diselidiki dipersidangan tentang
dan setelah ditanya dan
kemungkinan asli Kutipan Akta Nikahnya
telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kaitanya dengan perkara izin
thalak
terdahulu dengan
Nomor : 249/Pdt.G/2007/PA,JP,
karena lazimnya memang asli Kutipan Akta Nikahnya disimpan dalam berkas perkara
cerai
masing-masing,
kedua
pihak
juga
merasa
tidak
menyerahkannya kepada pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;Menimbang bahwa, mengingat pentingnya nilai pembuktian asli akta nikah
Pemohon dengan Termohon
tersebut dalam
rangka keabsahan
suatu pernikahan secara legal formal sesuai dengan ketentuan pasal ( 2 )
96 Undang-undang No.1 tahun 1974 maka berdasarkan pasal 138 ayat (2) HIR telah dipanggil untuk Urusan Agama
member keterangan
dipersidangan
pihak Kantor
( KUA ) Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan tersebut, dan
pihak Kantor Urusan Agama ( KUA ) tersebut membenarkan telah tercatat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan secara fotokopi akta nikah dimaksud,
resmi dengan Nomor sesuai dengan
bahkan pihak
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan telah membawa asli akta nikah Pemohon
dengan
Termohon
kepersidangan
dan
semua
pihak
telah
melihatnya dan menelitinya; Menimbang bahwa, pihak Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan kepersidangan diwakili oleh Ahmad Fudhail, S.HI bin KH. Muhdas Yusuf, dibawah sumpahnya
menerangkan antara lain,
bahwa nikahnya tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, yaitu di Balai Kartini dengan banyak saksi, yang tercatat dalam akta nikah atas nama Soeharto dan H.Adam Malik yang waktu itu adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, dengan wali nikah ayah kandung Termohon Abdullah kamil, mas kawin Kitab Suci Al-Qur’an dan mukena tunai, bahkan pihak Kantor Urusan Agama ( KUA ) mmeberi fotokopy akta nikah tersebut untuk disimpan dalam berkas perkara, sehingga dapat disimpulkan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut agama Islam dan tercatat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu : Gendis Siti Hatmanti binti Bambang Trihatmodjo, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 September 1982 ( bukti P – 1 a ), Bambang Panji Adhikumoro bin Bambang Trihatmodjo, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1986 ( Bukti P – 1 b ), dan Bambang Aditya Trihatmodjo bin Bambang Trihatmodjo, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1990 ( Bukti P – 1 c );Menimbang bahwa, dasar permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) Pemohon dapat disimpulkan kepada adanya kekhawatiran Pemohon beralasan
yang
bahwa Termohon telah memiliki hubungan tersendiri dengan
seorang wanita lain yang bernama Mayangsari,
bahkan ada “ Qorinah “
Termohon telah melangsungkan pernikahan sirry “ dengan perempuan tersebut “, dan telah dikaruniai Khirani
Hartina
seorang anak,
yang diberi nama :
Trihatmodjo, dan sebagai bukti alasan
Siti
kekhawatiran
Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari berita banyak media massa, seperti Koran-koran dan majalahmajalah dan lain-lain yang banyak sekali memuat berita tersebut, bukti-bukti
97 tersebut adalah sebagai berikut ( P-2 a, P-2 b, P-2c, P-2 d, P-2 e, P-2 f, P-2g, P-3 a, P-3 b, P-3 c, P-80, P-81, P-82 ) dan lain-lain ;Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 227 HIR yang berbunyi antara lain “ jika ada persangkaan yang beralasan … dst “ jelaslah bahwa alasan utama
Sita Jaminan
( Conservatoir Beslag )
persangkaan yang beralasan “ hartanya
dengan cara
itu cukup
adanya “
dari pihak Pemohon, terhadap keamanan
Termohon bisa saja “ membawa barang itu
atau
menjauhkannya “ dari Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak
perlu
Pemohon harus
membuktikan terlebih
dahulu hubungan
Termohon dengan wanita lain tersebut, apakah sudah nikah sirry atau belum dan sebagainya, tapi cukup adanya petunjuk
sampai kepada tingkat
“ Mutawatir “ hubungan Termohon dengan pihak ketiga tersebut, sehingga Pemohon punya kekhawatiran yang beralasan untuk mengajukan Sita Marital ( Marital Beslag ) terhadap harta bersama yang didapat selama perkawinan dengan Termohon ;Menimbang
bahwa,
Majelis
Hakim
tidak
mau
terjebak
kepada
pendapat-pendapat mengenai nilai pembuktian dalam media massa seperti tabloid,
Koran, televisi, maupun internet dan lain-lain tersebut tentang
hubungan Termohon dengan pihak ketiga itu, fakta yang sudah belum,
hal
ini
menjadi pengetahuan tidak
begitu
apakah sudah merupakan
umum (
prinsip
dalam
Retoire Feiten )
perkara
ini,
sebab
atau inti
permasalahannya adalah, dengan adanya
berita-berita itu ada atau tidak
adanya
dari
persangkaan
yang
beralasan
pihak
Pemohon
keselamatan harta bersamanya dengan Termohon, supaya
tentang
Pemohon tidak
menderita kerugian dikemudian hari, dengan adanya perkara ini sudah menjadi fakta hukum bahwa pihak Pemohon mempunyai kekhawatiran yang beralasan;Menimbang bahwa, pasal 163 HIR yang intinya adalah “ siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan dalilnya itu “ mengikat kepada semua pencari keadilan dengan tanpa kecuali, oleh sebab itu, kekhawatirankekhawatiran Pemohon itu juga harus dibuktikan, oleh sebab itu Pemohon telah membuktikan semua kekhawatirannya itu dengan
berita-berita mass
media itu, karena berita-berita mass media itu bukan tidak punya nilai sama sekali, tapi semua bukti yang diajukan dalam suatu perkara harus lah dinilai oleh Majelis Hakim ;Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 165 HIR tentang bukti surat, setidak-tidaknya ada 3 ( tiga ) kategori , pembuktian surat, serta berbedabeda nilai pembuktiannya, pertama akta autentik “ yang memang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya “
seperti akta nikah , sertifikat, dll,
dan nilai pembuktiannya adalah “ bukti yang cukup “, kedua “ akta dibawah
98 tangan “ yaitu surat yang dibuat seseorang atau orang lain yang tidak sampai kepada pejabat yang berwenang, seperti kwitansi dll, nilai pembuktiannya cukup kuat, bahkan bisa sama kekuatan pembuktiannnya dengan autentik bila dibenarkan oleh
pihak
akta
lawan, ketiga “ surat – surat biasa “
termasuklah Koran-koran. Tabloid, dll, yang memang hanya sekedar berita dan info semata,
atau dengan kata lain boleh jadi benar beritanya dan
boleh jadi tidak benar, sama sekali tidak mengikat, tapi bila ada suatu berita mass media ternyata tidak benar maka pihak yang dirugikan
bisa
membetulkan atau membantahnya, dan nilai pembuktian surat-surat biasa ini adalah “ bebas “ , oleh sebab itu mungkin dinilai berbeda oleh Pemohon atau Termohon, atau Majelis Hakim, hal itu dibolehkan menurut hukum, artinya bebas tidak mengikat kepada siapapun, namun bukan berarti tidak punya nilai pembuktian sama sekali ;Menimbang bahwa, Pemohon dalam perkara ini hanya mendalilkan alasannya mohon Sita Marital ( Marital Beslag ) kekhawatiran Termohon,
semata-mata karena ada
yang beralasan terhadap keamanan
harta bersama dengan
agar harta bersama itu terjamin secara legal formal,
Pemohon tidak
dirugikan, dengan adanya
agar
berita-berita mass media itu
cukup gencar, dan pihak Termohon tidak membantah berita-berita mass media itu, dan Majelis Hakim membenarkan kekhawatiran
Pemohon
dijadikan alasan permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) tersebut, dan dinilai cukup beralasan ;Menimbang bahwa, dalam suatu sidang tertutup
Majelis Hakim
pernah menanyakan kepada pihak Termohon mengenai hubungan tersendiri, atau
katakanlah
tersebut,
sejauh mana hubungan
Termohon dengan Mayangsari
karena alasan utama Pemohon dalam
perkara ini
adalah
hubungan Termohon dengan Mayangsari tersebut, sehingga perlu didalami kebenaraanya, namun Kuasa Hukum Termohon menjelaskan jawabannya sesuai dengan jawaban tertulisnya, dan Termohon
keterangan pihak Pemohon dan
tidak bisa didengar secara langsung, karena walaupun Majelis
Hakim telah memerintahkan melalui Kuasa Hukum masing-masing untuk menghadirkan langsung para pihak, namun para pihak secara person tidak pernah hadir dalam persidangan ;Menimbang bahwa, alasan kedua Pemohon mengajukan permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) ini, ialah adanya keinginan Termohon untuk menceraikan izin
thalak
Pemohon secara ke
Pengadilan
legal formal, dengan
Agama
Jakarta
Pusat
mengajukan dengan
perkara Nomor
:
249/Pdt.G/2007/PA.JP dan sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan sekarang masih dalam proses banding sebagaimana telah diuraikan diatas ;--
99 Menimbang bahwa, kesimpulannya menurut Majelis Hakim, setidaktidaknya ada dua alasan pokok permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) ini, yaitu pertama
adanya
“
Qorinah “ hubungan tersendiri atau katakanlah
sudah sampai ketingkat “ Nikah Siry atau tidak “ antara Termohon dengan seorang perempuan yang bernama Mayangsari itu,bahkan seorang
anak
perempuan,
kedua
adanya
keinginan
telah dikaruniai Termohon
untuk
menceraikan Pemohon secara legal formal, sehingga kedua alasan tersebut mengakibatkan Pemohon punya keselamatan
kekhawatiran yang beralasan
terhadap
dan keamanan harta bersama dengan Termohon, dan sangat
khawatir hal itu
akan merugikan dirinya dan anak-anaknya dikemudian
hari, dan Majelis
Hakim menerima alasan Sita Marital ( Marital Beslag )
seperti itu, sehingga Permohonan Sita Maritalnya
( Marital Beslag ) dapat
dikabulkan ;Menimbang bahwa,
Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan
permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) itu berdasarkan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam tidak wajib membuktikan pihak Termohon boros, judi, mabuk, dan lain-lain, tapi yang penting adalah “ salah satu pihak, baik suami atau isteri dapat melakukan perbuatan yang harta bersama “
merugikan atau membahayakan
seperti memindah tangankan
dan lain-lain, sedangkan
boros, judi dan lain-lain itu merupakan contoh perbuatan belaka, pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu berbunyi “ ………..
sebab
“ seperti “ judi,
mabuk, boros dan sebagainya …… “, jadi kata “seperti “ tentu berarti contoh semata ;Menimbang bahwa, dalam pokok perkara Termohon
mengulas lagi
ketentuan pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata namun Majelis Hakim telah mencukupkan pembahasannya dalam pertimbangan hukum eksepsi, tidak perlu diulangi kembali disini ;Menimbang bahwa,
walaupun berdasarkan pasal 31 ayat ( 1 )
Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 92 Kompilasi Hukum Islam kedudukan suami isteri dalam system
hukum perkawinan di Indonesia
adalah seimbang dan mestinya bila salah satu pihak ingin memindah tangankan harta bersama haruslah dengan persetujuan pihak lain, namun hal itu “ bukan jaminan secara legal formal “,
tapi jaminan keselamatan
harta bersama itu secara legal formal satu-satunya jalan haruslah dengan meletkkan Sita Jaminan tersebut,
( Conservatoir Beslag )
oleh sebab itu keberatan Termohon
pada harta bersama terhadap permohonan
Pemohon dengan alasan Termohon tidak akan dapat memindah tangankan harta bersama kepada pihak lain
dengan tanpa persetujuan
Pemohon,
bukanlah jaminan hukum secara legal formal , tapi lebih bersifat jaminan secara moral saja, padahal keinginan Pemohon adanya jaminan hukum
100 secara legal formal yang ada sanksi hukumnya
dibelakang hari
bila ada
pihak yang melanggarnya baik sanksi pidana maupun saksi perdata ;Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat selain pihak Pemohon harus membuktikan “ Kekhawatirannya yang beralasan “ permohonan Sita Maritalnya ( Marital Beslag )
mengenai
sebagaimana yang telah
diuraikan diatas, pihak Pemohon juga harus membuktikan mengenai harta bersamanya yang dijadikan obyek Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) dalam perkara ini, karena tidak bisa suatu obyek harta, baik bergerak atau tidak bergerak yang dimohonkan oleh Pemohon untuk disita dengan tanpa bukti yang cukup,
sebab pasal 163 HIR yang intinya “
siapa yang mendalilkan
maka dia wajib membuktikan “ tetap berlaku pada pihak Pemohon, agar jangan terjadi salah sita dikemudian hari, yang bisa menimbulkan persoalan hukum baru ;Menimbang bahwa,
Majelis Hakim memahami
pendapat saksi ahli
Prof. DR. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH, yang pada prinsipnya dapat dipahami “ menyederhanakan pembuktian permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) “ dengan ungkapan saksi ahli dalam persidangan antara lain “ Ada orang yang kaget hartanya disita oleh pihak Pengadilan, karenanya sitanya dilakukan tiba-tiba, belum sampai pada acara pembuktian dan lain-lain, bila sudah ada persangkaan yang beralasan karena bila sita itu salahkan bisa diangkat kembali “ Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli bahwa “
dalam
keadaan tertentu dan mendesak “ dapat saja Sita Jaminan diletakkan pada suatu obyek sengketa sebelum perkaranya diperiksa dalam sidang pertama, seperti sita kapal yang sedang bersandar pada suatu pelabuhan yang segera akan berangkat lagi sebelum suatu perkara diperiksa Pengadilan , jadi sipatnya mendesak, atau dengan kata lain dalam keadaan darurat, namun dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang mendesak atau darurat itu, lagi pula pelaksanaanya bukanlah dengan tanpa bukti sama sekali, tapi harus ada bukti pendahuluan yang dinilai patut oleh Majelis Hakim ;Menimbang bahwa,
setelah diteliti dengan cermat terhadap
bukti-bukti Pemohon mengenai semua harta bersama
semua
Pemohon dengan
Termohon dalam perkara ini, terdapat tiga kategori, yaitu : Kategori pertama bukti-bukti Pemohon yang dinilai cukup dan kuat,
karena sudah dilihat
aslinya dipersidangaan, serta fotokopinya sudah dimeterai dengan cukup dan dicocokan dengan aslinya dipersidangan, baik bukti tertulis itu sipatnya autentik atau tidak autentik, yang berakibat dikabulkannya permohonan Sita Marital ( Marital Beslag ) Pemohon, Kategori kedua ialah bukti-bukti surat yang hanya berupa fotokopi-fotokopi semata dengan materai cukup, tapi Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, akibatnya semua bukti foto copy itu dinilai oleh Majelis Hakim belum cukup sebagai alat bukti, karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada asli surat
101 itu,
sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 163 HIR,
Kategori ketiga
ialah beberapa permohonan Pemohon untuk diletakkan Sita Jaminan
(
Conservatoir Beslag ) terhadap obyek harta bersama yang sama sekali tidak disertai bukti, walaupun hanya foto copy surat, seperti permohonan sita terhadap kapal laut, dan lain-lain, akibat hukumnya permohonan Pemohon tersebut juga tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa, permohonan Pemohon Majelis Hakim kaitannya
yang dinilai terbukti oleh
dengan obyek harta bersama dengan Termohon,
adalah sebagai berikut : 1. Bukti
( P – 8 ) berupa Sertifikat tanah No. 133/Gondangdia yang
dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Pusat tahun 1987 yang telah dilihat aslinya dipersidangan, atas nama Termohon, terhadap tanah seluas + 1.985 M2 ( Seribu Sembilan ratus delapan puluh lima meterpersegi ) beserta bangunan rumah diatasnya dengan Nomor 23, 25, 27 di Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat ;2. Bukti ( P – 73 ) berupa Sertifikat
tanah
No. 216/Gondangdia yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tahun 1996 atas nama Termohon, dengan luas tanah + 1.259 M2 ( Seribu dua ratus lima puluh Sembilan meterpersegi )
yang telah dilihat
aslinya dipersidangan, yang terletak di Jalan Tanjung
No. 24, 26
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;3. Bukti ( P – 75 ) berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) D No.0987837 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 20 Januari
Direktorat
2005, yang sudah
dilihat aslinya dipersidangan,untuk membuktikan kepemilikan harta bersama Pemohon dengan Termohon terhadap mobil, kendaraan roda empat Merk Porsche Cayenne No. Polisi B 905 AT ;4. Bukti ( P – 76 ) buku pemilik kendaraan bermotor ( BPKB )
D No.
7283570 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 21 Desember 2005, yang sudah dilihat aslinya
dipersidnagan,
untuk
membuktikan
kepemilikan
harta
bersama Pemohon dengan Termohon terhadap kendaraan mobil Volkswagen Tohareg No. Polisi B 82 G ;5. Bukti ( P – 11 ) berupa
Akta Jual Beli
yang dibuat oleh Syahrir
Abdullah, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1982 Nomor : 26/V/1982 atas nama Pemohon, yang sudah dilihat aslinya dipersidangan, terhadap kepemilikan harta bersama Pemohon dengan Termohon terhadap tanah seluas 3.105 M2 ( tiga ribu seratus lima meterpersegi ) yang terletak di Jakarta Selatan ;-
Jalan Ciganjur Pasar Minggu,
102 6. Bukti ( P – 24 ) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) No.1676/Grogol Kotamadya
Selatan
yang
dibuat
oleh
Kantor
Pertanahan
Jakarta Selatan, atas nama pihak ketiga
terbatas ( PT )
Asri Land,
yang berkedudukan
perseroan
di Jakarta, yang
terletak di Jalan Simprug Garden II Grogol Selatan,
yang didalilkan
oleh Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, dan pihak Termohon sangat keberatan suatu harta atas nama pihak ketiga dijadikan harta bersama Pemohon dengan Termohon, dengan tanah
luas
+ 3.105 M2 ( tiga ribu seratus lima meterpersegi ) dengan
bangunan rumah diatasnya, dan pihak Pemohon tidak berhasil memperlihatkan asli suratnya dipersidangan ;7. Bukti ( P- 25 ) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) 1677/Grogol Selatan, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tahun 1999, atas nama
No.
Kodya
pihak ketiga Perseroan
Terbatas ( PT ) Asri Land, berkedudukan di Jakarta, yang terletak di Jalan
Simprug Garden II RT.007/RW.03 Grogol Selatan, yang
didalilkan oleh Pemohon sebagai harta
bersama dengan Termohon,
dan pihak Termohon sangat berkeberatan
suatu harta atas
nama
pihak ketiga dijadikan harta bersama Pemohon dengan Termohon, dengan luas tanah + 1.355 M2 ( seribu tiga ratus lima puluh lima meterpersegi ) dengan bangunan rumah
diatasnya, dan Pihak
Pemohon tidak berhasil memperlihatkan asli suratnya dipersidangan;8. Bukti ( P – 12 ) berupa Surat Perjanjian jual beli tanah serta bangunan di Mega Mendung antara PT.
Gunung Salak Permai
dengan pihak
Termohon tahun 1992 Nomor : 002/658/D-15/VIII/1992, tepatnya pada kavling di Mega Indah Villa Estate, Mega Mendung, Cipayung, Jawa Barat, Blok D No. 15 Luas tanah + 4.650 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh
meterpersegi);
Menimbang bahwa, harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Simprug Selatan
Garden II
Grogol
( Bukti P – 24 dan P - 25 ) memang tercatat atas nama pihak
ketiga yaitu PT. ASRI LAND,
namun Majelis Hakim
berpendapat
hal itu
tidak menjadi halangan hukum untuk menetapkannya sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, sebab berdasarkan Pasal 1 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam mengenai definisi harta bersama dijelaskan bahwa, harta bersama itu disebut dalam Hukum Islam dengan istilah “ Syirkah “ adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri, selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersolakan terdaftar atas nama siapapun;Menimbang bahwa, kalimat dalam pasal
1 huruf ( f )
Kompilasi
Hukum Islam tersebut yang berbunyi “ ……. Tanpa mempersoalkan terdaftar
103 atas nama siapapun “ jelas maksudnya pencatatan harta bersama itu tidak harus atas nama terdaftar
suami atau isteri
atas nama
itu sendiri,
pihak ketiga, seperti
tapi bisa tercatat
atau
Perseroan Terbatas ( PT ) atau
badan hukum lainnya, yang penting “ Perolehan Harta bersama “ itu selama berlangsungnya ikatan
perkawinan ,
oleh sebab itu
keinginan
pihak
Termohon agar harta yang tercatat atas nama pihak ketiga hendaknya tidak termasuk harta bersama tidak beralasan ;Menimbang,
bahwa berdasarkan
( bukti P-20, P-21 dll) ternyata
saham PT Asri Land itu sebagian besarnya milik Termohon dan Pemohon karena tercatat atas nama Termohon, yakni, kepemilikan Termohon terhadap saham PT. Asri Land itu sebesar 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), bahkan dikatakan hampir
seluruh
sahamnya merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu harta bersama Pemohon dengan Termohon yang mayoritas dilindungi dengan sita marital ini, dan hal itu
itu harus
tidak akan menimbulkan
kerugian terhadap pihak ketiga pada saham PT. Asri Landi tersebut, karena masih banyak
saham PT. Asri Land lainnya untuk mengganti milik pihak
ketiga pada tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Simprug Golf Jakarta Selatan itu, dan untuk menjamin agar pihak ketiga tidak dirugikan dikemudian hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PT. Asri Land sendiri, dan peletakan Sita Jaminan pada asset tersebut sama sekali tidak akan menghalangi perputaran asset itu dalam pengelolaannya sehari-hari ;Menimbang,
bahwa berdasarkan
Tahun 2007 tentang ditegaskan,
pasal 3
Undang-undang No. 40
Perseroan Terbatas dan penjelasannya memang
kekayaan pihak ketiga
terpisah dari harta bersama Pemohon
dengan Termohon, namun bukanlah berarti kekayaan
Pemohon dengan
Termohon yang disebut dengan karta bersama dalam asset PT.Asri Land itu menjadi hilang subtansinya, dan pasal tersebut sama sekali tidak melarang peletakan
sita jaminan pada harta bersama Pemohom dengan
karena sifatnya hanya sekadar pengamanan
Termohon,
agar harta bersama Pemohon
dengan Termohon dalam asset PT.Asri Land itu tidak berpindah kepada pihak lain, dan diharapkan
tangan
kekayaan Pemohon dengan Termohon
serta kekayaan pihak ketiga itu tetap berkembang dalam pengelolaan PT. Asri Land itu;Menimbang bahwa,
walaupun
pihak Pemohon
tidak dapat
memperlihatkan asli surat bukti P – 24, dan P – 25 tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon di Jalan Simprug Golf, Jakarta Selatan, itu dipersidangan namun Majelis Hakim tetap menyatakan kedua obyek tanah dan bangunan di Jalan Simprug Garden II Grogol Selatan, Jakarta Selatan, itu
sebagai
harta
bersama
diperintahkan untuk disita, dengan
Pemohon
dengan
Termohon
dan
telah
karena kekayaan PT. Asri Land itu identik
kekayaan harta bersama Pemohon dengan Termohon, dan bukti-
104 bukti lain seperti ( P-20, P-21 dll) mendukungnya, dan secara pihak
pshikologi
Pemohon lebih menghawatirkan harta tersebut, karena
menurut
pemberitaan mass media Mayangsari pernah tinggal ditempat itu, sehingga Pemohon
bertambah
khawatir
kehilangan
harta
itu,
dan
untuk
menunjukkan rasa keadilan terhadap kekhawatiran Pemohon tersebut patut Majelis Hakim meresponnya dengan menyita kedua lokasi harta tersebut ;Menimbang bahwa,
mengenai harta bersama Pemohon dengan
Termohon yang sudah terbukti tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan untuk disita, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Juni 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;Menimbang
bahwa,
berdasarkan
berita
acara
Sita
Jaminan
(Conservatoir Beslag) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2008, Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP telah diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap 2 ( dua ) buah obyek tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya dengan luas tanah masingmasing + 1.985 M2 ( seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Tanjung No.23, 25 dan 27 dan seluas + 1.259 M2 ( seribu dua ratus lima puluh sembilan meterpersegi ) yang terletak diJalan Tanjung No. 24, dan 26 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;Menimbang,
bahwa
berdasarkan
berita
acara
sita
jaminan
( Conservatoir Beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP telah diletakkan Sita Jaminan
( Conservatoir Beslag ) terhadap 2 ( dua ) buah kendaraan
roda empat (Mobil) merk Porsche Cayenne No. Polisi B 905 AT, dan mobil merk Volkswagen Tourage No.Polisi B 82 G ;Menimbang,
bahwa
berdasarkan
berita
acara
Sita
Jaminan
( Conservatoir Beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2008 No. 549/Pdt.G/2007/PA.JP telah diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) pada obyek harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa tanah seluas + 1.355 M2 ( seribu tiga ratus lima puluh lima meterpersegi ) berikut bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Simprug
Garden II RT.07/RW.03 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta selatan, dan tanah seluas + 2.705 M2 ( dua ribu tujuh ratus lima meterpersegi ) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan
Simprug Garden II RT.07/RW.03 Kelurahan Grogol
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;Menimbang,
bahwa
berdasarkan
berita
acara
Sita
Jaminan
( Conservatoir Beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal
29 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP telah
diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon, berupa tanah seluas + 3.105 M2 ( tiga ribu
105 seratus lima meterpersegi ) yang terletak di Jalan Ciganjur RT.06/RW.06 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;Menimbang,
bahwa
berdasarkan
berita
acara
Sita
Jaminan
( Conservatoir Beslag ) yang dibuat oleh Juruista Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 21 Agustus 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP telah diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) pada harta bersama Pemohon dengan Termohon, berupa tanah serta bangunan seluas + 4.650 M2 ( empat ribu enam ratus lima puluh meterpersegi ) yang terletak di Kavling Mega Mendung Indah Villa Estate, Mega Mendung, Cipayung, Jawa Barat Blok D No. 15 ; Menimbang bahwa, perkara permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag )
terhadap harta bersama suami siteri yang
perkawinan yang syah berdasarkan pasal
masih
terikat dalam
95 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum
Islam ini tidak berakibat kepada pembagian harta bersama diantara suami isteri itu, namun berdasarkan pasal 95 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam , pada keadaan tertentu memang diperlukan izin Pengadilan Agama untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama yang telah disita itu, karena jiwa pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu ialah untuk menjamin keamanan
harta
bersama
itu,
agar
salah
satu
pihak tidak
dapat
melaksanakan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama itu ;Menimbang bahwa,
mengenai harta bersama
Pemohon dengan
Termohon yang belum dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini, karena hanya bukti foto copy surat-surat saja
dengan tidak dapat
memperlihatkan asli surat-surat itu dipersidangan,
atau belum ada bukti
sama sekali, seperti kepemilikan kapal-kapal, Rekening Bank, saham pada beberapa perusahaan dan lain-lain tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;Menimbang bahwa, pihak Termohon menyinggung lagi dalam pokok perkara ini mengenai hukum acara, yaitu hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu HIR di wilayah Jawa dan Madura dan Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura, padahal ketentuan Sita Marital ( Marital Beslag ) diatur dalam Rv yang menurut Termohon sudah keluar dari koridor hukum acara, hal itu telah dijawab
oleh
menjelaskan bahwa pada
saksi ahli H.M. Yahya Harahap, SH yang
dasarnya
Agama dan Pengadilan Negeri itu
memang hukum acara Pengadilan
adalah HIR dan Rbg,
tapi bila tidak
terdapat aturannya dalam HIR dan Rbg maka aturan lain seperti Rv dan lainlain bisa, bahkan harus dipakai,
contohnya
hukum acara mengenai
“ Intervensi “ tidak diatur dalam HIR dan Rbg tapi diatur dalam Rv, tapi bila
106 ada Intervensi
tetap dipakai
aturan diluar HIR dan Rbg, begitu juga
mengenai Sita Marital ( Marital Beslag ) tetap dipakai aturan Rv, namun harus
diingat
ketentuan
pasal
95
Kompilasi
“ dimodifikasi “ dari asalnya pasal 186 Kitab Perdata, dengan menyebutnya
Hukum
Islam
telah
Undang-undang Hukum
“ Sita Jaminan “ dalam pasal 95 Kompilasi
Hukum Islam, sehingga telah sesuai dengan HIR dan Rbg, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat saksi ahli tersebut ;Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 393 ayat ( 1 ) HIR yang menjelaskan tidak diperkenankan untuk mempergunakan bentuk-bentuk acara lain daripada yang ditentukan dalam HIR sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon,
sepanjang hukum acaranya sudah diatur
dengan jelas dan tegas dalam HIR maka dipakailah ketentuan hukum acara HIR itu, tapi bila tidak terdapat hukum acanya dalam HIR dan Rbg , perlu dicarikan ketentuan hukum acara lain, seperti ketentuan Rv dan lain-lain, sebagaimana hukum acara intervensi dan lain-lain, namun perlu ditegaskan kembali dalam perkara ini dipergunakan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut “ Sita Jaminan “
oleh karena itu
sepenuhnya dijalankan
menurut ketentuan pasal 227 HIR dan sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 393 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa, dalil Termohon yang menyatakan dalam praktek sekarang ini “ Sita Marital “
tidak banyak dimanpaatkan , sebagaimana
pendapat Prof. Subekti dan Prof. Sudikno Mertokusumo, SH ( Bukti T – 5 dan T-6 ) bukankah berarti ketentuan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang berasal dari
pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu “ tidak
dapat “ atau “dilarang“ digunakan, tapi maksudnya boleh digunakan bila hal itu perlu dilakukan menurut ketentuan hukum, selain itu perlu dicermati “ yang jarang digunakan “
menurut
kedua ahli hukum itu ialah
“ Sita
Marital ( Marital Beslag ) “ yang sepenuhnya tunduk kepada BW, karena sistem hukumnya yang berbeda dengan jiwa pasal 36 ayat ( 1 ) Undangundang No.1 tahun 1974
jo pasal 92
Kompilasi Hukum Islam,
yang
menegaskan kedudukan hukum suami dan isteri sudah sama dan seimbang, lain halnya dengan ketentuan
pasal 186 BW, dan lain-lain, karena menurut
BW seorang isteri dianggap
tidak cakap
melakukan perbuatan hukum,
untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan marital suaminya maka Sita Marital ( Marital Beslag ) itu
disediakan bagi si isteri
saja,
lain halnya
dengan ketentuan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, baik isteri maupun suami mempunayi hak yang sama untuk mengajukan sita harta bersama yang disebut juga dengan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag )
terhadap
harta bersama atau dapat juga disebut dengan Sita Marital (Marital Beslag), dan ada juga yang menyebutkannya dengan istilah “ Sita Matrimonial “ yang substansinya sama dengan ketentuan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua ahli hukum itu tidak secara khusus memberi komentar
107 mengenai pasal
95 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan tidak mungkin
ketentuan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam ini kedepan semakin banyak dimanfaatkan pencari keadilan;Menimbang bahwa, apakah
alasan Termohon mengenai bentuk perkara
Voluntair atau Contentius
telah diuraikan
ini
pada pertimbangan
hukum mengenai eksepsi, sehingga tidak perlu diulang kembali disini ;Menimbang bahwa, perkara Sita Marital ( Marital Beslag ) ini termasuk bidang perkawinan, oleh sebab itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama
biaya perkara ini seluruhnya
dibebankan kepada pihak Pemohon;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 227 HIR, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil – dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Termohon ;DALAM POKOK PERKARA :1. 2.
Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;Menetapkan, telah diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas harta bersama Pemohon ( Halimah Augustina Kamil binti Abdullah Kamil ) dengan Termohon ( Bambang Trihatmodjo bin H.M.Soeharto ), sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :2.1.
Sebidang tanah seluas + 1.985 M2 ( Seribu Sembilan ratus delapan puluh lima meterpersegi ) yang terletak di Jalan Tanjung No.23, 25, 27, kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Bambang Trihatmodjo ( Termohon ), sebagaimana data-data lengkapnya tertera dalam Sertifikat No.133/Gondangdia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Pusat tahun 1987 ( Bukti P – 8 ), sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2008 Nomor :549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
2.2.
Sebidang tanah seluas + 1.259 M2 ( seribu dua ratus lima puluh sembilan meterpersegi ) yang terletak di Jalan Tanjung No. 24, 26 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atas nama Halimah Augustina Bambang Trihatmodjo ( Pemohon ), sebagaimana data lengkapnya tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.216/Gondangdia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tahun 1996 ( Bukti P – 73 ), sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2008 Nomor :549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
108 2.3.
Kendaran roda empat yaitu Mobil Porsche Cayenne No.Polisi B 905 AT atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo ( Pemohon ), sebagaimana data lengkapnya tertera pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB) D No.0987837, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 20 Januari 2005 ( Bukti P – 75 ), sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
2.4.
Kendaran mobil Volkswagen Touareg Nomor Polisi B 82 G atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo ( Pemohon ), sebagaimana data lengkapnya tertera pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) D No.7283570, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 21 Desember 2005 ( Bukti P – 76 ), sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
2.5.
Sebidang tanah seluas 3.105 M2 ( tiga ribu seratus lima meter persegi ) yang terletak di Jalan Ciganjur Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Halimah Bambang Trihatmodjo ( Pemohon ), sebagaimana data lengkapnya tertera dalam akta jual beli yang dibuat oleh Syahrir Abdullah, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1982 Nomor : 26/V/1982 ( Bukti P-11), sesuai dengan berita acara sita jaminan (Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
2.6.
Sebidang tanah seluas 2.705 M2 (dua ribu tujuh ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan Simprug Garden II Grogol Selatan, atas nama Perseroan Terbatas ( PT ) ASRI LAND, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana data lengkapnya tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1676/Grogol Selatan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kotamdaya Jakarta Selatan ( Bukti P – 24 ) tahun 1999, sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
2.7.
Sebidang tanah seluas 1.355 M2 ( seribu tiga ratus lima puluh lima Meter persegi ) yang terletak di Jalan Simprug Garden II RT.007/03 Grogol Selatan atas nama PT. ASRI LAND, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana data lengkapnya tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1677/Grogol selatan, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta selatan tahun 1999 ( Bukti P – 25 ) sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;-
2.8.
Sebidang tanah seluas + 4.650 M2 ( empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi ) yang terletak di Megamendung Bogor, atas nama Bambang Trihatmodjo ( Termohon ) sebagaimana data lengkapnya tertera dalam surat perjanjian perikatan jual beli tanah serta bangunan di Mega Mendung oleh PT. Gunung Salak Permai
109 ( Bukti P – 12 ) sesuai dengan berita acara sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 Agustus 2008 Nomor : 549/Pdt.G/2007/PA.JP;3. 4. 5.
Menyatakan Sita Jaminan ( Concervatori Beslag ) tersebut sah dan berharga. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (NO = Niet Onvantkelijke Verklaard ) ;-Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 12.898.000,- ( dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah );-
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1429 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari Drs.H.Alizar Jas,SH,MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Erni Zurnilah, Drs. Nuheri, SH, Drs. Faizal Kamil, SH.,MH, serta Drs.Abdurrahim,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ; Hakim Anggota I,
Ketua Majelis
Ttd
ttd.
Dra. Hj. Erni Zurnilah
Drs.H.Alizar Jas,SH,MH.
Hakim Anggota II, Ttd. Drs. Nuheri, SH, Hakim Anggota III, Ttd. Drs. Faizal Kamil, SH.,MH Hakim Anggota IV, Ttd. Drs. Abdurrahim, MH. Panitera Pengganti, Ttd. Syamsuddin Perincian biaya perkara : 1. Biaya Panggilan 2. Biaya Meterai 3. Biaya Sita Jaminan
: Rp. 750.000,: Rp. 6.000,: Rp. 12.142.000,-
Jumlah
: Rp. 12.898.000,Dimuat oleh : Sajidan, SH,
110 Dicatat disini :
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap Sejak tanggal 8 Oktober 2008
Salinan putusan diberikan atas permintaan pihak Pemohon Pada Tanggal 8 Oktober 2008 Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Drs. Ach. Jufri, SH.
